Presiden Prabowo Subianto mengetahui keterlibatan oknum pejabat pemerintah, termasuk TNI dan Polri yang melindungi bisnis ilegal hingga leluasa beroperasi dalam waktu lama.

Prabowo menyinggung hal tersebut dengan mencontohkan kasus penyelundupan timah di Bangka saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12).

"Penyelundupan, contoh dari Bangka, penyelundupan timah yang sudah berjalan cukup lama, saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat, dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat, dan beberapa instansi," ujar Prabowo.

Awalnya, Prabowo menyinggung aksi nakal perusahaan yang merugikan Indonesia karena melakukan bisnis ilegal yang melanggar peraturan.

"Sebagai contoh terlalu banyak kegiatan pembalakan hutan liar, illegal logging, juga illegal mining, tambang-tambang ilegal terlalu banyak, terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI, Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia," singgungnya.

Dengan begitu, ia berharap Panglima TNI dan Kapolri menindak aparat yang melindungi bisnis ilegal dan kegiatan penyelundupan lainnya.

"Pelanggaran hukum ini harus kita hadapi dengan serius. Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita, tapi kita harus terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini," tegas Prabowo.

Dalam kesempatan sama, Prabowo juga menekankan dunia usaha tidak bisa mengatur negara meski pemerintah memang membutuhkan pengusaha untuk menggerakkan ekonomi.

"Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara," ujarnya.

Prabowo menilai perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, tetapi tetap berpedoman kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur sumber daya alam seperti bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Lalu, cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak juga dikuasai negara.

Karenanya, ia menekankan seluruh peraturan yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 harus direvisi.

"Jadi sekali lagi, semua peraturan, semua produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan Pasal 33 ini, kita harus berani kita tinggalkan dan kita ubah. Haluan kita harus mengacu kepada Undang-Undang 1945 Pasal 33," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan sumber daya nasional benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

Dia meminta seluruh elemen bangsa, termasuk pejabat negara dan pengelola BUMN, untuk bahu-membahu mewujudkan kemakmuran bersama.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Kita ingin Indonesia incorporated, kita ingin semua, tetapi kita mohon dengan sangat bahwa semua warga negara Indonesia, semua bangsa Indonesia dari semua tingkatan bahu membahu mari kita meraih kemakmuran bersama. Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia. Rakyat masih banyak yang susah,” kata Prabowo.

Presiden secara khusus mengingatkan para pejabat pemerintah, terutama pimpinan BUMN dan perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), agar benar-benar menyadari tanggung jawabnya dalam menjaga uang rakyat.

“Pejabat-pejabat pemerintah terutama BUMN, saya ingatkan benar-benar, dirut-dirut Himbara, kalau saudara tidak sadar bahwa saudara memang harus menjaga uang rakyat, untuk kepentingan rakyat, saudara lalai,” tegasnya.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah tegas dalam penertiban pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Hingga saat ini, pemerintah telah menguasai kembali sekitar 4 juta hektare lahan yang sebelumnya bermasalah secara perizinan.

“Pemerintah sudah 4 juta hektare sudah kita kuasai kembali, sudah kita cabut,” ujarnya.

Selain itu, Presiden menyatakan sepanjang tahun ini tidak ada satu pun izin baru maupun perpanjangan izin yang dikeluarkan di sektor kehutanan, pertanahan, dan energi. Kebijakan tersebut mencakup izin HTI, HPH, maupun izin usaha pertambangan (IUP).

“Tahun ini Menteri Kehutanan dan ATR dan Badan Pertanahan selama tahun ini tidak ada satupun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang… dan juga Menteri ESDM tidak ada satu pun IUP atau sebagainya yang dikeluarkan,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, langkah tersebut diambil karena pemerintah tengah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap seluruh konsesi agar selaras dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh ragu mencabut atau meninjau ulang izin yang tidak menguntungkan rakyat.

“Kita akan review, karena kita akan kaji kembali yang tidak sesuai dengan Pasal 33, yang tidak menguntungkan rakyat kita tidak boleh ragu-ragu,” ujarnya.

Prabowo menekankan bahwa penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam harus benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dia juga memperingatkan pemegang konsesi yang menyalahgunakan izin dan membawa keuntungan ke luar negeri tanpa memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

“Kalau mereka yang megang konsesi menyalahgunakan, mengambil keuntungan tetapi keuntungannya dibawa ke luar negeri dan tidak ditaruh di dalam negeri, itu merugikan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Presiden Ke-8 RI itu bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk tidak menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dia menilai pemerintah akan lalai dan tidak pantas menjalankan pemerintahan apabila membiarkan praktik tersebut terus terjadi.

Menutup Sidang Kabinet Paripurna tahun ini, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada para menteri dan kepala lembaga atas profesionalisme yang ditunjukkan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Saya tutup sidang kabinet paripurna tahun ini, dengan mengucapkan sekali lagi kepada menteri, semua kepala badan, saya lihat cukup profesional saudara-saudara,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah disiapkan untuk mendukung penanganan bencana dan berbagai program prioritas pemerintah.

Kesiapan anggaran tersebut, menurut Prabowo, merupakan hasil dari kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan sejak awal pemerintahannya.

Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada,” ucapnya dalam forum itu.

Presiden Ke-8 Ri itu mengatakan, pemerintah berhasil menghemat ratusan triliun rupiah melalui kebijakan efisiensi, sekaligus menekan potensi kebocoran dan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran negara.

Menurutnya, kebijakan tersebut sempat menuai kritik dan penolakan, meski efisiensi justru menjadi amanat konstitusi.

“Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah,” tuturnya.

Prabowo menegaskan prinsip efisiensi berkeadilan telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi yang berkeadilan.

Presiden menegaskan, dengan kondisi keuangan negara yang lebih sehat, pemerintah siap bekerja lebih keras dan memastikan seluruh program berjalan efektif demi kepentingan rakyat.

Dengan efisiensi tersebut, Presiden menyebut pemerintah kini memiliki ruang fiskal yang cukup kuat, termasuk pada penghujung tahun anggaran, untuk membiayai berbagai kebutuhan mendesak, salah satunya penanganan bencana di sejumlah daerah.

“Ada yang menggerakkan menentang efisiensi. Dengan efisiensi kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi, saudara-saudara, kita sudah siap. Terima kasih. Kita sudah siapkan,” pungkas Prabowo.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia resmi menerima penghargaan Tokoh Penggerak Transisi Energi pada detikcom Awards 2025 sebagai bentuk apresiasi atas peran Bahlil dalam mendorong percepatan transisi energi sejak menjabat sebagai Menteri ESDM pada 2024.

Bahlil menyampaikan, penghargaan detikcom Awards 2025 ini merupakan hasil kolaborasi seluruh jajaran Kementerian ESDM.

"Saya ucapkan terima kasih kepada detik atas penghargaan ini. Sebenarnya yang berhak menerima ini adalah teman-teman dari Kementerian ESDM. Saya hanya mewakili saja. Saya ingin menyampaikan bahwa ini sekaligus motivasi dalam rangka implementasi pasal 33," ujar Bahlil.

Melalui penghargaan ini, Bahlil dinilai berperan penting dalam mendorong transformasi energi melalui kebijakan green energy, penguatan investasi Energi Baru Terbarukan (EBT), serta percepatan hilirisasi tambang.

Sebelumnya, Bahlil pun mendampingi Presiden Prabowo dalam peresmian 55 proyek EBT di 15 provinsi. Sebanyak 50 proyek siap beroperasi secara komersial, terdiri dari tiga PLTP berkapasitas 91,9 MW dan PLTS 27,8 MW. Sementara itu, lima PLTP lain masih dalam tahap pembangunan dengan kapasitas total 260 MW.

Untuk perluasan akses energi masyarakat, Bahlil menggagas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa-desa tanpa listrik hingga kapasitas 100 GW. Program ini disertai inisiatif Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat kurang mampu.

Program BPBL menargetkan elektrifikasi 5.758 desa yang belum terjangkau jaringan PLN, mencakup pembangunan infrastruktur dan penyambungan listrik bagi sekitar 1,2 juta rumah tangga. Agenda tersebut berjalan sejalan dengan RUPTL PLN 2025-2034.

Kemudian, Bahlil juga mempercepat pemanfaatan EBT berbasis nabati melalui pengembangan biodiesel. Dalam hal ini, pemerintah akan meningkatkan komposisi biodiesel dari B40 menjadi B50 pada 2026. Sementara hingga September 2025, realisasi B40 mencapai 10,57 juta kiloliter, dengan nilai tambah CPO Rp14,7 triliun, penghematan devisa Rp93,43 triliun, penyerapan 1,3 juta tenaga kerja, dan penurunan emisi karbon hingga 28 juta ton.

Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting, menjelaskan bahwa penghargaan detikcom Awards diberikan kepada individu, lembaga, dan merek yang dinilai berkontribusi terhadap kemajuan bangsa sepanjang 2025.

"Malam ini, para penerima penghargaan telah menunjukkan satu hal, bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan dengan hati dapat menjadi cahaya bagi banyak orang," pungkas Alfito.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah tengah menata ulang arah pembangunan ekonomi agar lebih berkeadilan dan berlandaskan amanat konstitusi.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Seminar Nasional “Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan” yang digelar INDEF pada Kamis (20/11).

Cak Imin menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah mandat konstitusional dan inti dari janji negara kepada seluruh warga. Ia merujuk langsung pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi pemikiran ekonomi nasional.

“Pertumbuhan harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu inti dari ekonomi konstitusi sebagaimana para pendiri bangsa merumuskannya,” ujarnya.

Ketum PKB itu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menegaskan pentingnya implementasi serius UUD Pasal 33 dan 34, bukan hanya sekadar menjadi rujukan umum.

Dia menceritakan bahwa dalam rapat kabinet, Presiden bahkan berkata bahwa semua menteri boleh “off” karena yang ditekankan hanyalah Pasal 33 UUD 1945.

“Saking seringnya, beliau [Prabowo] menyampaikan agar Pasal 33 betul-betul mengimplementasikan dalam sistem ekonomi nasional,” kata Cak Imin. Selain itu, beliau berkelakar saking seringnya pembahasan Pasal 33 di rapat koordinasi bersama Presiden.

“Bahkan ketika suatu hari ada rapat koordinasi, Pak Presiden menyampaikan semua menteri boleh off, karena yang saya omongkan lagi-lagi pasal 33, kalian nanti ‘eneg’ (bosan) katanya,” ucap Gus Imin yang disambut tertawa para hadirin.

Berbagai Jurus Pemerintah untuk Pemberdayaan Masyarakat

Dalam tiga bulan pertama, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat bersama pemerintah telah menyusun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), yang menjadi basis intervensi kebijakan dan distribusi program, yang sebutnya sebagai “Game Changer”. DTSN diwajibkan menjadi satu-satunya basis data bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Sebagai game changer mengurai kemacetan struktural pemerataan pembangunan. Data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN berhasil kita susun sebagai data tunggal yang menjadikan semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tidak boleh menggunakan data masing-masing yang berbeda selama puluhan tahun ini. DTSN memastikan negara bisa melihat dengan jelas kondisi ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Setelah membahas DTSN, Cak Imin menekankan bahwa UMKM dan ekonomi kreatif adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Untuk itu, pemerintah mengembangkan Program Pasar 1001 Malam, yang memanfaatkan aset tidur milik pemerintah dan BUMN sebagai ruang untuk menaikkan kelas para pelaku UMKM.

“Pasar 1001 Malam ini menjadi salah satu pembuka saja untuk mendorong cara fikir baru pemerintahan agar meletakkan UMKM dan ekonomi kreatif menjadi terdepan di dalam setiap kebijakannya, sehingga bisa melahirkan produk-produk yang berkualitas dan berstandar global,” tuturnya.

Program “Pasar 1001 Malam” ini mencakup pelatihan pemasaran, akses permodalan, bahan baku berkualitas, hingga akses ke pasar internasional. Hal-hal tersebut akan menjadi pola fikir pemerintah agar menaikkan kelas UMKM Indonesia.

Cak Imin turut menjelaskan Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi dengan 70 juta penduduk usia 15–34 tahun. Namun, masih terdapat 1,6 juta lulusan SMK yang menganggur dan tidak kuliah. Dia turut menyebutkan bahwa akar masalah terletak pada sistem vokasi yang tidak sepenuhnya membuka potensi generasi muda terhubung dengan kebutuhan pasar.

“Akar masalahnya adalah sistem pendidikan vokasi kita yang belum sepenuhnya membukakan potensi-potensi generasi muda tidak terhubung dan tidak menjadi link and match yang memadai bagi kebutuhan dunia industri dan kualitas kebutuhan standar global,” jelasnya.

Pemerintah kemudian merespons dengan reformasi vokasi nasional serta program SMK Go Global untuk membentuk talenta siap bersaing di pasar global, yang membuat ekosistem baru dari hulu ke hilir sistem pendidikan yang kelak menghasilkan talenta global.

Selain para murid, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pelatihan ulang, peningkatan keterampilan, dan insentif khusus bagi industri agar transformasi ekonomi tidak justru meminggirkan pekerja dan meruntuhkan industri secara pelan-pelan.

Dia juga menegaskan bahwa arah kebijakan sosial pemerintah akan difokuskan pada kelompok yang benar-benar tidak mampu, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang tidak dapat bertahan tanpa dukungan negara.

"Sementara masyarakat yang masih produktif akan diarahkan pada akses kerja, pelatihan cepat, peluang usaha, dan peningkatan keterampilan," ucapnya.

Menurutnya, pelatihan cepat yang dibiayai APBN justru akan mengurangi beban bansos dalam jangka panjang karena peserta langsung terserap ke lapangan kerja. Di saat yang sama, pemerintah memastikan pekerja informal ikut terlindungi melalui perluasan sistem jaminan sosial.

Bansos yang terarah akan membawa Indonesia menjadi “enabling state” yakni negara yang membuat rakyatnya mampu berdiri kokoh dan mandiri, bukan negara yang sekadar memberi bantuan.

"Pesan Presiden Prabowo jelas, seluruh jajaran pemerintahan harus menyesuaikan arah menuju ekonomi konstitusi dan pemerataan," ujarnya.

(Stefanus Bintang Agni)