IDXChannel - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengungkap sejumlah tantangan generasi muda masuk dunia kerja. Menurutnya, ada akses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang belum merata.

Dia menegaskan bahwa kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam penguatan kebijakan ketenagakerjaan nasional, sehingga diperlukan perluasan akses pelatihan dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

"Pemerintah pastinya terus memperkuat transformasi pelatihan vokasi agar lebih responsif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (27/5/2026).

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya prinsip inklusivitas dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk upaya memperluas kesempatan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi.

"Prinsip inklusivitas menjadi bagian penting dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk upaya memperluas akses kesempatan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi," kata dia.

Wamenaker mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan tenaga kerja mandiri, sistem informasi ketenagakerjaan berbasis digital melalui SIAPKerja, serta program padat karya untuk penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah.

Dia menegaskan bahwa penguatan ekosistem ketenagakerjaan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, organisasi masyarakat sipil, komunitas, serta seluruh pemangku kepentingan.

Afriansyah Noor juga menegaskan, percepatan ekonomi digital harus diikuti dengan peningkatan kualitas SDM agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

"Pemerintah pastinya terus memperkuat transformasi pelatihan vokasi agar lebih responsif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan pentingnya kesiapan kerja yang inklusif bagi generasi muda di tengah percepatan transformasi ekonomi digital yang menuntut peningkatan keterampilan dan akses kesempatan kerja yang setara.

Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa proses penyiapan generasi muda untuk memasuki dunia kerja masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait akses pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang belum merata.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penguatan kebijakan ketenagakerjaan nasional, sehingga diperlukan perluasan akses pelatihan dan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Afriansyah juga menegaskan, percepatan ekonomi digital harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

“Pemerintah pastinya terus memperkuat transformasi pelatihan vokasi agar lebih responsif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja,” ujar dia.

Selain itu, ia menekankan pentingnya prinsip inklusivitas dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk upaya memperluas kesempatan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi.

“Prinsip inklusivitas menjadi bagian penting dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk upaya memperluas akses kesempatan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi,” kata Wamenaker Afriansyah.

Kementerian Ketenagakerjaan, lanjut dia, terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan tenaga kerja mandiri, sistem informasi ketenagakerjaan berbasis digital melalui SIAPKerja, serta program padat karya untuk penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah.

“Penguatan ekosistem ketenagakerjaan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, organisasi masyarakat sipil, komunitas, serta seluruh pemangku kepentingan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa sesuai dengan regulasi dan undang-undang yang berlaku, karyawan yang bekerja pada hari libur nasional wajib mendapatkan upah lembur.

Wamenaker mengatakan, tidak diperbolehkan adanya sistem pergantian hari atau tukar hari sebagai kompensasi bekerja di hari libur nasional. Sebab mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan yakni membayar upah lembur.

"Prinsipnya adalah mandatory undang-undang. Jika hari libur nasional masuk bekerja, maka harus dibayar lembur tanpa terkecuali," kata Afriansyah Noor dikutip, Selasa (26/5/2026).

Sebelumnya, Wamenaker sempat memfasilitasi dialog antara manajemen PT Indomarco Prismatama (Indomaret) dengan serikat pekerja (SPN dan SPMI) guna menyelesaikan perselisihan terkait upah kerja di hari libur nasional.

Pertemuan yang turut dihadiri oleh Direktur Operasional Indomaret, Andreas Djajaputra, dan Ketua Umum SPN, Iwan Kusmawan, ini menghasilkan kesepakatan krusial bagi masa depan 250.000 karyawan Indomaret di seluruh Indonesia.

Hasil dari pertemuan tersebut, manajemen akan melakukan pendataan ulang terkait kesediaan pekerja untuk bekerja pada tanggal tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2026 yang pendataannya akan dilakukan pada tanggal 28, 29, dan 30 Mei 2026, dengan melibatkan serikat pekerja/serikat buruh yang bertempat di HRD masing-masing cabang.

Adapun untuk pekerja yang melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 26 Mei 2026 Manajemen PT Indomarco Prismatama tidak akan melakukan tindakan apapun dan membayarkan upahnya.

Selain itu manajemen PT Indomarco Prismatama akan membayarkan upah lembur bag pekerja yang bekerja pada tanggal 27 Mei 2026.

"Dengan adanya kesepakatan ini, Kami berharap kesejahteraan pekerja dapat terjamin dan iklim industri di Indonesia tetap berjalan kondusif," kata Wamenaker.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengungkap hasil audiensi antara manajemen Indomaret dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) terkait tuntutan upah lembur. Ada dua keputusan yang disepakati.

Pertama, saat libur nasional, bagi pekerja yang tidak mau bekerja, maka perusahaan harus memberikan libur. Kedua, bagi karyawan yang ingin bekerja, maka akan diganti libur, bukan upah uang.

"Bagi teman-teman yang mau bekerja pada saat libur nasional, mereka diberikan ganti hari libur pada hari yang lain. Kalau tiga hari (masuk saat libur nasional), tiga hari libur dan ini disepakati dalam kesepakatan tertulis. Nah, ini sudah disepakati kedua belah pihak dan alhamdulillah tadi sudah selesai dan ada naskah perjanjiannya," ujar Wamen ditemui di Kantornya, Selasa (26/5).

Menurut Afriansyah dalam aturan yang ada, saat libur nasional memang seharusnya dihitung sebagai lembur, serta dibayar dengan upah uang. Namun, dalam kondisi tertentu hal tersebut bisa dipertimbangkan, asal ada kesepakatan.

"Tuntutan teman-teman sebenarnya sangat bisa diatasi dengan kesepakatan tadi. Memang dalam libur nasional itu perusahaan mana pun wajib memberikan upah lembur, upah lembur namanya, tetapi kalau ada kesepakatan bersama dengan kondisi yang lain berbeda, itu ada pertimbangan dari kami," jelasnya.

Dengan dua kesepakatan tersebut, artinya tuntutan pekerja Indomaret yang meminta upah dibayar dengan uang tidak terfasilitasi. Afriansyah menyebutkan para pekerja yang sebelumnya tetap masuk saat libur nasional pada 14 Mei 2026 kemarin akan didata dan ditawarkan hasil kesepakatan tersebut, dengan syarat tanpa ada intimidasi oleh atasan seperti dugaan sebelumnya.

"Mereka minta pendataan ulang karena ada yang dianggap teman-teman serikat ini ada anak buah Pak Andreas (Manajemen Indomaret) yang mengintervensi dan mengintimidasi. Nah, kami buat sepakat juga itu oknum harus ditindak tegas, dipecat," jelasnya.

Sementara, untuk libur nasional akhir bulan nanti akan ditawarkan dua keputusan hasil rapat.

"Artinya kami kesepakatan hari ini, teman-teman serikat pekerja yang diwakili oleh SPN dan SPMI ya, ini juga dengan teman-teman manajemen sudah sepakat untuk tanggal 14 (Mei), 27 (Mei), 31 Mei dan 1 Juni itu kesepakatannya adalah mereka libur kalau yang tidak mau diganti rugi dengan libur yang lain," pungkasnya.

Sementara, Direktur Operasional PT Indomarco Prismatama (Indomaret) Andreas Djajaputra menyebutkan ada sebanyak 2.728 gerai yang tutup di seluruh Indonesia saat libur nasional kemarin. Sebab, karyawan tidak bersedia masuk.

"Kita tutup totalnya 2.738 toko tutup dihari libur. Jadi karyawan yang tidak bersedia kita liburkan," terangnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN) Iwan Kusnawan mengungkap para buruh tetap menginginkan pengganti uang untuk kerja di hari libur nasional. Apabila tuntutan tidak dipenuhi, maka gerai harus siap tutup saat libur.

"Kalau hari libur nasional masuk kerja, maka harus dibayar lembur. Kalau tidak mau, maka gerai tutup hari itu saja. Ya, hari itu saja di mana hari libur nasionalnya tutup. Yang kedua, karena sifatnya itu adalah sukarela maka tidak boleh ada paksaan," pungkasnya.

Pagi tadi, karyawan Indomaret yang tergabung dalam PUK SPAI FSPMI PT Indomarco Prismatama menggelar aksi demo di depan Menara Indomaret, PIK, Jakarta Utara (Jakut) untuk menagih pembayaran upah lembur.

Berdasarkan laporan Detikcom di lokasi, Selasa (26/5), massa mulai berkumpul di depan Menara Indomaret pukul 09.40 WIB, dengan mengenakan atribut organisasi buruh masing-masing. Peserta demo meneriakkan beberapa tuntutan. Mereka menyuarakan tuntutan yang telah tertulis di berbagai spanduk.

"Bayarkan lembur kami!" teriak massa.

Mereka menolak upah lembur tanggal merah diganti hari libur pada hari kerja biasa. Para karyawan mengancam adanya gelombang demonstrasi lebih besar bila tuntutan tak dipenuhi pihak Indomaret.

1. Menolak segala bentuk pemaksaan, tekanan, dan penggiringan pernyataan terhadap pekerja2. Menegaskan hak pekerja atas upah kerja lembur3. ⁠Menolak penggantian hak lembur dengan off tambahan yang sesuai dengan ketentuan4. Menuntut kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan dan Undang-undang Ketenagakerjaan5. Menuntut penindakan tegas terhadap oknum yang melakukan intimidasi6. Jangan rusak hubungan industrial.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk memperkuat sinergi peningkatan akses kerja dan perluasan peningkatan keterampilan bagi perempuan dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Sinergi dengan berbagai pihak menjadi bagian penting agar program ketenagakerjaan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Wamenaker juga menekankan pentingnya pelibatan berbagai pihak agar program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.

Adapun salah satu kemitraan yang baru-baru ini dijalin oleh Kemnaker adalah dengan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) sebagai upaya memperluas pemberdayaan perempuan melalui penguatan keterampilan dan akses kerja.

Wamenaker Afriansyah mengatakan kemitraan dengan organisasi masyarakat merupakan bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan efektivitas dan jangkauan program pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa penguatan kerja sama dengan Kowani diharapkan dapat terus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjono menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kemnaker diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi perempuan, terutama melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi.

Ia menekankan bahwa keterampilan menjadi kunci untuk meningkatkan taraf hidup sekaligus membuka peluang usaha mandiri.

“Saya ingin kerja sama ini benar-benar menghadirkan solusi nyata bagi perempuan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kemnaker akan menurunkan tim khusus untuk melakukan pembinaan, serta menerjunkan Tim Pengawasan Ketenagakerjaan guna melakukan pemeriksaan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen mengawal penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penegakan norma ketenagakerjaan di PT Indonesian Epson Industry (IEI).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan Kemnaker akan menurunkan tim khusus dalam waktu dekat guna melakukan pembinaan serta pemeriksaan terkait dinamika hubungan industrial di perusahaan tersebut.

“Kami sudah menerima 11 perwakilan Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (F-SPGI) dan mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan. Kemnaker akan menurunkan tim khusus untuk melakukan pembinaan, serta menerjunkan Tim Pengawasan Ketenagakerjaan guna melakukan pemeriksaan. Semoga dapat diperoleh keputusan terbaik dari perselisihan ini,” ujar Wamenaker.

Adapun F-SPGI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kemnaker terkait dugaan union busting, pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), penegakan isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta perlindungan terhadap 12 pekerja yang diduga terdampak permasalahan PKWT.

Lebih lanjut, Wamenaker Afriansyah menegaskan pemerintah menaruh perhatian serius terhadap persoalan tersebut, baik dari sisi pencarian solusi bersama maupun penegakan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

“Pemerintah akan mendorong penyelesaian terbaik bagi 12 pekerja yang menjadi bagian dari perselisihan ini. Tentu ini bukan persoalan mudah, tetapi mudah-mudahan dapat tercapai kesepakatan,” ujar Afriansyah.

Ia pun berharap momentum ini dapat mendorong kolaborasi yang lebih positif serta kepatuhan terhadap regulasi antara serikat pekerja, manajemen PT IEI, dan pemerintah.

Selain itu, Kemnaker juga memastikan seluruh proses penanganan dijalankan secara transparan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Menanggapi komitmen tersebut, Presiden F-SPGI Abdul Bais menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan perhatian Kemnaker dalam mengawal aspirasi serta hak-hak para pekerja.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel dituntut 5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Surat tuntutan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).

Jaksa menilai Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 juncto Pasal 127 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP.

Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana pemerasan dan gratifikasi. Dalam tuntutannya, jaksa menyebut Noel terbukti menerima suap senilai Rp1 miliar, gratifikasi Rp3,435 miliar, serta satu unit sepeda motor Ducati Scrambler senilai Rp600 juta.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama 5 tahun," ujar jaksa dalam membacakan surat tuntutan, Senin (18/5/2026).

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut Noel membayar denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. Noel turut dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp1,435 miliar subsider dua tahun penjara.

Dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi dan lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Noel bersama sejumlah pejabat dan pegawai Kemnaker menerima aliran dana dari hasil pemerasan.

Praktik tersebut disebut dilakukan dengan memungut biaya di luar ketentuan resmi atau dikenal dengan istilah biaya non teknis. Pemohon sertifikasi K3 diduga diminta memberikan sejumlah uang agar proses penerbitan sertifikat dipercepat. Sebaliknya, apabila permintaan itu tidak dipenuhi, proses pengurusan disebut diperlambat atau dipersulit.

Jaksa menyebut total uang yang terkumpul dari praktik tersebut mencapai Rp6,52 miliar. Namun dalam persidangan, muncul fakta lain terkait besarnya aliran uang dari praktik tersebut.

Salah satunya pengakuan Irvian Bobby Mahendro yang menyebut dirinya menerima sekitar Rp58 miliar selama praktik pungutan biaya non teknis berlangsung. Selain dugaan pemerasan, Noel juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp3,365 miliar dan satu unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor memastikan pemerintah terus mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak geopolitik global yang memanas imbas perang Timur Tengah.

"Nah, kita segera mengantisipasi terjadinya PHK yang bisa membuat banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia," kata Wamenaker di Jakarta, Minggu.

Dia menekankan hal itu saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta Ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI, Jakarta.

Menurut Afriansyah, konflik global yang terjadi saat ini memberikan tekanan terhadap perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia, sehingga pemerintah mengambil langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas lapangan pekerjaan.

"Kita juga sekarang pada tahap kondisi global dunia, perang, ini berdampak kepada semua negara termasuk Indonesia," ujarnya.

Afriansyah menegaskan pemerintah terus memantau dampak kondisi geopolitik global terhadap ketenagakerjaan nasional guna mencegah meningkatnya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri nasional.

"Tingkat pengangguran sekarang ini setara dengan 7,4 juta orang, sekitar 4,3 persen dari jumlah penduduk Indonesia," bebernya.

Ia menjelaskan pemerintah saat ini memperkuat berbagai program ketenagakerjaan untuk membantu masyarakat tetap memperoleh peluang kerja di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang dan berubah cepat.

Afriansyah mengatakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah memperluas program Magang Nasional dengan meningkatkan kuota peserta dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang pada tahun 2026.

Menurut dia, program tersebut ditujukan membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan sehingga lebih siap menghadapi kebutuhan dunia industri yang semakin kompetitif dan dinamis saat ini.

"Jadi untuk tahun 2026, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka insya Allah lowongan sekitar 150 ribu, jadi dari 100 ribu naik menjadi 150 ribu," jelasnya.

Selain program magang, pemerintah juga membuka pelatihan vokasi nasional bagi lulusan SMA dan SMK melalui balai pelatihan kerja guna memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia secara berkelanjutan.

"Itu membuka (kuota) 70 ribu pelatihan, silakan mendaftar dan mengikuti. Pendaftarannya di aplikasi SIAPKerja. Di situlah nanti teman-teman bisa ikut mendaftar di magang hub, kemudian juga ikut di vokasi nasional atau pelatihan vokasi nasional," katanya.

"Di situ nanti diberikan insentif itu per hari untuk uang sakunya Rp20.000, terus pelatihannya gratis selama bisa mengikuti dengan baik dan mendapatkan sertifikasi dari negara," tambah Wamenaker.

Ia menambahkan pemerintah meyakini kekuatan ekonomi rakyat menjadi fondasi penting menghadapi tekanan global sehingga penguatan pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja terus diperluas di berbagai daerah Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Ferry Noor, menyebut penyedia platform atau aplikator ojek online (Ojol) tidak bersikap resisten dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo sebelumnya menetapkan memangkas tarif potongan aplikator terhadap biaya ojol dari 20 menjadi 8 persen.

“Sejauh ini bagus-bagus saja. Sampai sejauh ini belum (ada resistensi),” kata Afriansyah sat dihubungi Kompas.com, Sabtu (9/5/2026).

Afriansyah mengatakan, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan sedang berkomunikasi dengan semua pihak terkait, termasuk aplikator.

Kemenaker, kata dia, tengah berkoordinasi dengan pihak Gojek, Grab, hingga Maxim.

Meski demikian, ia belum mengetahui kapan aturan tersebut diberlakukan secara efektif.

Afriansyah juga menepis kabar dirinya menyebut potongan 8 persen mulai diterapkan pada Juni mendatang.

“Saya bicara segera diterapkan,” ujar Afriansyah.

“Segera karena semua sedang dikomunikasikan,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Prabowo menurunkan potongan tarif driver ojol dari 20 menjadi 8 persen.

Keputusan itu Prabowo uangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Kebijakan itu Prabowo umumkan saat menyampaikan pidato pada peringatan Hari Buruh Sedunia di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Selama ini, aplikator memotong 20 persen dari biaya yang dibayarkan penumpang ojol. Sementara, pengemudi hanya 80 persen.

“Tadi pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi,” kata Prabowo di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Beberapa waktu kemudian, Grab Indonesia dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyatakan menghormati keputusan pemerintah.

Chief Executive Officer Grab Indonesia Neneng Goenadi, mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, pihak Grab masih menunggu salinan dan akan mengkaji Perpres Nomor 27 Tahun 2026.

"Saat ini, kami masih menunggu penerbitan resmi Peraturan Presiden agar kami dapat meninjau dan mempelajari lebih lanjut detail dari arahan tersebut," ujar Neneng dalam keterangan resmi, Jumat (1/5/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menilai kualitas keterampilan digital (digital skill) sumber daya manusia (SDM) nasional sangat diperlukan untuk menjawab tantangan perkembangan digitalisasi global, termasuk kecerdasan buatan (AI) yang kian masif.

“Dunia kerja sedang mengalami perubahan besar akibat AI dan digitalisasi. Tantangan kita bukan hanya soal jumlah, tetapi kualitas dan kesesuaian keterampilan,” kata Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ferry itu menyoroti pergeseran besar di dunia kerja yang menuntut kesesuaian keterampilan. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) November 2025, dari 218,85 juta penduduk usia kerja, terdapat sebanyak 7,35 juta pengangguran yang masih didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Wamenaker menegaskan bahwa untuk mempercepat pemberdayaan angkatan kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengandalkan platform SIAPkerja.

Sistem digital terintegrasi ini hadir sebagai single gateway bagi masyarakat untuk mengakses layanan pelatihan, penempatan, hingga sertifikasi secara lebih efisien.

Selain digitalisasi layanan, Kemnaker juga fokus pada pelatihan berbasis kompetensi untuk memperkuat keterampilan teknis (hard skill) dan soft skill, serta sertifikasi sebagai pengakuan formal atas keahlian tenaga kerja.

Ia juga menyampaikan bahwa program ketenagakerjaan dibangun di atas pilar strategis, terutama dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui penguatan kurikulum, reskilling, dan upskilling.

“Kemnaker fokus pada perluasan penempatan tenaga kerja dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan. Semua ini didukung oleh reformasi ketenagakerjaan, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan pengelolaan birokrasi yang lebih baik,” ujar Wamenaker Ferry.

Selain itu, ia menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan Indonesia periode 2024–2029 yang kuat, inklusif, dan adaptif.

“Langkah ini dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, terlindungi, dan mampu bersaing di tingkat global guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan pemerintah berupaya menyiapkan tenaga kerja kompeten untuk mengisi kebutuhan industri hijau (green jobs) di Indonesia, menyusul pasar kendaraan listrik (EV) yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menilai transformasi menuju ekonomi hijau bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keniscayaan, dengan geliat sektor EV menjadi pilar penting dalam ekosistem pekerjaan masa depan ekonomi hijau.

“Geliat pasar yang sangat cepat dalam periode tiga tahun terakhir ini tentunya berdampak langsung pada kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang teknologi otomotif berbasis listrik, digitalisasi, serta keterampilan pendukung industri hijau,” kata dia.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan, dari sekitar 10 ribu unit pada 2022 menjadi lebih dari 100 ribu unit pada tahun 2025.

Pria yang akrab disapa Ferry itu menjelaskan, sebagai bagian dari perwujudan Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045, Kemnaker di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melakukan upaya strategis pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui kolaborasi erat dengan mitra industri seperti pabrikan otomotif PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) dalam pendidikan vokasi.

“Pada tahun 2023, PT HMMI memberikan hibah 5 unit kendaraan untuk pengembangan pelatihan vokasi kejuruan otomotif di BBPVP (Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) Bandung. Ini adalah bentuk nyata kolaborasi strategis yang kami harapkan terus berlanjut diikuti perusahaan lainnya,” ujar dia.

Kolaborasi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi SDM sekaligus membuka peluang perluasan kesempatan kerja profesional di bidang otomotif bagi masyarakat.

"Sinergi antara pemerintah, industri, dan lembaga pelatihan menjadi kunci agar Indonesia mampu menciptakan tenaga kerja yang produktif dan siap menghadapi tantangan masa depan di sektor green jobs,” kata Wamenaker Ferry.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi melalui penciptaan peluang kerja baru

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menilai generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi melalui penciptaan peluang kerja baru melalui inovasi, kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi.

“Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi melalui penciptaan peluang kerja baru, terutama di era digital,” kata Wamenaker dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menilai, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) generasi muda Indonesia juga sangat perlu untuk didorong di tengah berbagai tantangan ketenagakerjaan saat ini.

Hal ini, lanjut dia, dikarenakan masih tingginya peran sektor informal serta kebutuhan peningkatan kualitas tenaga kerja di Indonesia.

“Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari angka statistik, tetapi mampu menunjukkan kemampuan melalui tindakan nyata,” kata pria yang akrab disapa Ferry itu.

Lebih jauh, Wamenaker Ferry menyampaikan bahwa struktur ketenagakerjaan Indonesia saat ini masih didominasi sektor informal, dengan lebih dari 155 juta angkatan kerja berada di sektor tersebut, sementara jutaan lainnya belum terserap di pasar kerja.

Kondisi ini, tambah dia, mendorong perlunya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, khususnya di kalangan pemuda.

Menurutnya, kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri masih menjadi tantangan utama yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja.

“Oleh karena itu, diperlukan transformasi menyeluruh dalam pembangunan sumber daya manusia agar lebih adaptif terhadap perubahan,” ujar Ferry.

Selain itu, Wamenaker menambahkan penguatan ekosistem ketenagakerjaan terus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, serta media.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Ketenagakerjaan pada 2026 menetapkan empat pilar strategis, yaitu penguatan pelatihan vokasi melalui skilling dan reskilling, pengembangan Talent and Innovation Hub (TIH), perluasan akses pelatihan termasuk bagi penyandang disabilitas, serta peningkatan produktivitas melalui Labor Productivity Clinics.

Selain itu, pengembangan talenta juga dilakukan melalui pendekatan inkubasi untuk mendorong lahirnya wirausaha digital baru. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan pelaku ekonomi mandiri yang inovatif, termasuk di sektor ekonomi kreatif dan industri hijau.

“Seluruh program tersebut merupakan bagian dari strategi terintegrasi untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing global,” ujar Wamenaker Ferry.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026