#30 tag 24jam
Eks Wamenaker Noel Siap Dihukum Mati Jika Terbukti Bersalah Kasus Pemerasan Sertifikat K3
Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer siap dihukum mati jika terbukti bersalah dalam kasus pemerasan sertifikat K3, meski mengkritik KPK dan menunggu pembuktian. [212] url asal
#noel-dihukum-mati #kasus-pemerasan-sertifikat #sertifikat-k3 #immanuel-ebenezer #mantan-wakil-menteri-ketenagakerjaan #komitmen-koruptor #pengadilan-negeri-jakarta-pusat #hukuman-mati-korupsi #kpk-ope
(Bisnis.Com - Terbaru) 26/01/26 17:54
v/114707/
Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau Noel siap dihukum mati jika terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemerasan penerbitan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Noel mengatakan bahwa ungkapan itu adalah bentuk komitmen terhadap konsekuensi seorang koruptor.
"Harapan saya hukum mati saya karena saya komit terhadap isu ini, terkait hukuman mati," katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
Namun, dia mengatakan jika tidak terbukti melakukan korupsi, maka meminta hukuman diringankan. Dia telah mengakui bersalah dalam kasus ini dan menunggu pembuktian di persidangan.
"Tapi yang pasti saya sudah mengaju bersalah. Tapi nanti kita lihat kesalahan saya di mana," ujarnya.
Kendati demikian, dirinya tetap menghormati hukum dan siap menghadapi prosedur hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, dia turut menyinggung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengatakan OTT oleh KPK adalah "operasi tipu-tipu" yang dibuat oleh para konten kreator di lembaga antirasuah. Sebab dirinya diringkus dalam operasi senyap itu.
"Operasi tipu-tipu yang dilakukan oleh para konten kreatif yang ada di gedung Merah Putih," tuturnya
Dia juga menyinggung pernyataan KPK yang menganggap 32 mobil yang disita merupakan hasil pemerasan. Dia menilai KPK memberikan informasi tidak sesuai dengan fakta.
"Karena mereka selalu berbohong framing-nya. Yang dibohongi itu presiden, yang mereka bohongi itu rakyat. Enggak malu, kasus ASDP. Mereka berpolitik," tandasnya.
Wamenaker Dorong BUMN Jadi Roda Penggerak Wujudkan Ekonomi Berkeadilan
Wakil Menaker Afriansyah Noor dorong BUMN jadi penggerak ekonomi berkeadilan. Pentingnya penerapan Hubungan Industrial Pancasila untuk kesejahteraan rakyat. [275] url asal
#wakil-menteri-ketenagakerjaan #kemenaker #bumn #ekonomi-berkeadilan #kemnaker #wamenaker #jakarta #serikat #hip #pemerintah #pasal-33-uud-1945 #indonesia #hubungan #kemakmuran #semangat #undang-un
(CNN Indonesia - Ekonomi) 27/10/25 21:45
v/17743/
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memperkuat perannya sebagai penggerak utama perekonomian nasional yang berkeadilan serta berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Afriansyah dalam Seminar Nasional Forum Komunikasi Sekar BUMN 2025 bertema "Mengawal dan Mengembalikan Tugas dan Fungsi BUMN sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional" di Jakarta, Senin (27/10).
Dalam kesempatan, Afriansyah menilai forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen agar BUMN tetap menjalankan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
"Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya, arah pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan kemakmuran bersama," ujar Afriansyah.
Ia menjelaskan, BUMN memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional dan mengelola sumber daya strategis agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Karena itu, BUMN tidak semestinya hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjadi instrumen negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Afriansyah juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keharmonisan hubungan kerja di lingkungan BUMN. Ia mendorong penerapan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah mufakat.
"Hubungan Industrial Pancasila bukan sekadar mekanisme ketenagakerjaan, tetapi wujud nyata semangat Pasal 33 UUD 1945. Nilai-nilai ini harus diterapkan di BUMN agar hubungan kerja berjalan harmonis, produktif, dan berkeadilan," jelasnya.
Ia menambahkan, penerapan HIP akan menempatkan pekerja sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, sementara pengusaha memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan.
"Sinergi antara pemerintah, serikat pekerja, dan seluruh pemangku kepentingan akan memperkuat peran BUMN sebagai pilar ekonomi bangsa sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Afriansyah.
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer
KPK perpanjang penahanan eks Wamenaker Immanuel Ebenezer, terkait dugaan pemerasan sertifikat K3, hingga 18 November 2025. [398] url asal
#kpk #kpk-ebenezer #kpk-penahanan-ebenezer #penahanan-immanuel-ebenezer #immanuel-ebenezer #wakil-menteri-ketenagakerjaan #ebenezer-sertifikat-k3
(Bisnis.Com - Terbaru) 18/10/25 07:20
v/7771/
Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel.
Perpanjangan masa tahanan karena penyidik KPK masih memerlukan informasi dalam perkara dugaan pemerasan penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Dalam perpanjangan kedua kali ini, yaitu 30 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 20 Oktober sampai dengan 18 November," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Sabtu (18/10/2025).
Budi mengatakan penyidik masih terus mendalami, menelusuri dengan menggali keterangan-keterangan para saksi. Selain itu, penyidik masih menelusuri terkait dengan pihak-pihak yang diduga mendapatkan aliran uang dalam proses penerbitan sertifikasi K3 tersebut.
Dalam perkara ini penyidik KPK menyita 32 kendaraan yang terdiri dari roda empat dan roda dua dari para tersangka. Namun, Noel membantah kendaraan yang disita tidak ada satupun miliknya. Dia juga membantah bahwa terjerat operasi tangkap tangan (OTT) sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
"Yang jelas gini, dari KPK ga pernah menyebutkan saya OTT. Kedua, dari KPK juga ga ada menyebutkan bahwa itu mobil saya. Itu yang paling penting, artinya siapa yang bermain framing kotor ini," tegas Noel.
Noel mengungkapkan bakal menempuh jalur hukum, tetapi dirinya tidak menjelaskan rinciannya.
Sekadar informasi, para tersangka diduga bekerja sama menaikkan harga penerbitan sertifikat K3 dari sebesar Rp275.000 menjadi Rp6 juta. KPK juga telah memindahkan 32 kendaraan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang
“Para tersangka dengan cara memperlambat, mempersulit, dan tidak memproses permohonan sertifikat,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (23/8/2025).
Adapun 10 tersangka lainnya, yaitu:
1. Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025
2. Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022-sekarang
3. Subhan selaku Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020-2025
4. Anitasari Kusumawati selaku Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai sekarang
5. Fahrurozi selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada Maret 2025 sampai sekarang
6. Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025
7. Sekarsari Kartika Putri selaku Subkoordinator
8. Supriadi selaku Koordinator
9. Temurila selaku pihak PT KEM Indonesia
10. Miki Mahfud selaku pihak PT KEM Indonesia.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kemnaker: Kapasitas pelatihan vokasi BNSP 1,1 juta orang per tahun
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat kapasitas pelatihan vokasi dan sertifikasi nasional melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), baik ... [279] url asal
#magang #pendidikan-vokasi #wakil-menteri-ketenagakerjaan #afriansyah-noor #kapasitas-bnsp #pelatihan-bnsp
Padang (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat kapasitas pelatihan vokasi dan sertifikasi nasional melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), baik tingkat pemerintah pusat, provinsi, daerah, maupun swasta 1.140.677 orang per tahun.
"Pengembangan dan pembaharuan standarisasi kompetensi kerja dan program pelatihan harus selalu selaras dengan teknologi dan standar global," kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dalam kegiatan 12th Convention & International Conference Paptekindo 2025 di Padang, Sumatera Barat, Rabu.
BNSP pada dasarnya berperan penting dalam menjamin mutu serta melakukan sertifikasi kompetensi kerja bagi lulusan pelatihan vokasi. Badan itu mengelola dan mengawasi sistem sertifikasi sehingga para tenaga kerja dapat memiliki daya saing.
Ia mengatakan di sisi lain dibutuhkan pula kerja sama internasional dalam bidang pendidikan dan pelatihan teknik, serta vokasi guna saling mengakui penilaian kesesuaian keputusan atau hasil kerja sama.
Hal tersebut misalnya sertifikasi lisensi profesional atau standar kualitas, Mutual Recognition Agreement (MRA) dan mobilitas tenaga kerja terampil lintas negara.
Kemnaker telah meneruskan serta memperkuat ekosistem vokasi nasional melalui program strategis dan strategi kementerian terkait.
"Program strategis dan strategi Kemnaker meliputi optimalisasi ekosistem pelatihan vokasi nasional termasuk dengan mendukung program strategis Presiden melalui program MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat dan lainnya," katanya.
Terdapat pula penyusunan berbagai regulasi, keterangan, dan norma ketenagakerjaan di industri serta reformasi birokrasi Kemnaker dan perubahan pola pikir tertentu.
Terkait dengan modalitas pelatihan vokasi, Kemnaker terus berupaya menyelaraskan antara dunia pendidikan vokasi dengan dunia industri dengan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang terdiri atas Unit Pelaksana Teknis Pelatihan, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), satuan pelaksana Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) BLK yang berbasis kebutuhan industri.
"Ini semua harus dikaitkan dengan basis kita di bidang industri," katanya.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)