Cak Imin Cerita Prabowo Terus-terusan Bahas Pasal 33 UUD 1945, Ini Alasannya!
Cak Imin ungkap Prabowo tekankan Pasal 33 UUD 1945 untuk ekonomi adil. Pemerintah fokus pada pemberdayaan masyarakat, UMKM, dan reformasi vokasi.
(Bisnis.Com) 20/11/25 15:56 44565
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah tengah menata ulang arah pembangunan ekonomi agar lebih berkeadilan dan berlandaskan amanat konstitusi.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Seminar Nasional “Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan” yang digelar INDEF pada Kamis (20/11).
Cak Imin menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah mandat konstitusional dan inti dari janji negara kepada seluruh warga. Ia merujuk langsung pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi pemikiran ekonomi nasional.
“Pertumbuhan harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu inti dari ekonomi konstitusi sebagaimana para pendiri bangsa merumuskannya,” ujarnya.
Ketum PKB itu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menegaskan pentingnya implementasi serius UUD Pasal 33 dan 34, bukan hanya sekadar menjadi rujukan umum.
Dia menceritakan bahwa dalam rapat kabinet, Presiden bahkan berkata bahwa semua menteri boleh “off” karena yang ditekankan hanyalah Pasal 33 UUD 1945.
“Saking seringnya, beliau [Prabowo] menyampaikan agar Pasal 33 betul-betul mengimplementasikan dalam sistem ekonomi nasional,” kata Cak Imin. Selain itu, beliau berkelakar saking seringnya pembahasan Pasal 33 di rapat koordinasi bersama Presiden.
“Bahkan ketika suatu hari ada rapat koordinasi, Pak Presiden menyampaikan semua menteri boleh off, karena yang saya omongkan lagi-lagi pasal 33, kalian nanti ‘eneg’ (bosan) katanya,” ucap Gus Imin yang disambut tertawa para hadirin.
Berbagai Jurus Pemerintah untuk Pemberdayaan Masyarakat
Dalam tiga bulan pertama, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat bersama pemerintah telah menyusun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN), yang menjadi basis intervensi kebijakan dan distribusi program, yang sebutnya sebagai “Game Changer”. DTSN diwajibkan menjadi satu-satunya basis data bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Sebagai game changer mengurai kemacetan struktural pemerataan pembangunan. Data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN berhasil kita susun sebagai data tunggal yang menjadikan semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tidak boleh menggunakan data masing-masing yang berbeda selama puluhan tahun ini. DTSN memastikan negara bisa melihat dengan jelas kondisi ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Setelah membahas DTSN, Cak Imin menekankan bahwa UMKM dan ekonomi kreatif adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Untuk itu, pemerintah mengembangkan Program Pasar 1001 Malam, yang memanfaatkan aset tidur milik pemerintah dan BUMN sebagai ruang untuk menaikkan kelas para pelaku UMKM.
“Pasar 1001 Malam ini menjadi salah satu pembuka saja untuk mendorong cara fikir baru pemerintahan agar meletakkan UMKM dan ekonomi kreatif menjadi terdepan di dalam setiap kebijakannya, sehingga bisa melahirkan produk-produk yang berkualitas dan berstandar global,” tuturnya.
Program “Pasar 1001 Malam” ini mencakup pelatihan pemasaran, akses permodalan, bahan baku berkualitas, hingga akses ke pasar internasional. Hal-hal tersebut akan menjadi pola fikir pemerintah agar menaikkan kelas UMKM Indonesia.
Cak Imin turut menjelaskan Indonesia saat ini memasuki era bonus demografi dengan 70 juta penduduk usia 15–34 tahun. Namun, masih terdapat 1,6 juta lulusan SMK yang menganggur dan tidak kuliah. Dia turut menyebutkan bahwa akar masalah terletak pada sistem vokasi yang tidak sepenuhnya membuka potensi generasi muda terhubung dengan kebutuhan pasar.
“Akar masalahnya adalah sistem pendidikan vokasi kita yang belum sepenuhnya membukakan potensi-potensi generasi muda tidak terhubung dan tidak menjadi link and match yang memadai bagi kebutuhan dunia industri dan kualitas kebutuhan standar global,” jelasnya.
Pemerintah kemudian merespons dengan reformasi vokasi nasional serta program SMK Go Global untuk membentuk talenta siap bersaing di pasar global, yang membuat ekosistem baru dari hulu ke hilir sistem pendidikan yang kelak menghasilkan talenta global.
Selain para murid, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pelatihan ulang, peningkatan keterampilan, dan insentif khusus bagi industri agar transformasi ekonomi tidak justru meminggirkan pekerja dan meruntuhkan industri secara pelan-pelan.
Dia juga menegaskan bahwa arah kebijakan sosial pemerintah akan difokuskan pada kelompok yang benar-benar tidak mampu, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang tidak dapat bertahan tanpa dukungan negara.
"Sementara masyarakat yang masih produktif akan diarahkan pada akses kerja, pelatihan cepat, peluang usaha, dan peningkatan keterampilan," ucapnya.
Menurutnya, pelatihan cepat yang dibiayai APBN justru akan mengurangi beban bansos dalam jangka panjang karena peserta langsung terserap ke lapangan kerja. Di saat yang sama, pemerintah memastikan pekerja informal ikut terlindungi melalui perluasan sistem jaminan sosial.
Bansos yang terarah akan membawa Indonesia menjadi “enabling state” yakni negara yang membuat rakyatnya mampu berdiri kokoh dan mandiri, bukan negara yang sekadar memberi bantuan.
"Pesan Presiden Prabowo jelas, seluruh jajaran pemerintahan harus menyesuaikan arah menuju ekonomi konstitusi dan pemerataan," ujarnya.
(Stefanus Bintang Agni)
#cak-imin #prabowo-subianto #bansos #data-bansos #pasal-33 #pasal-33-uud-1945 #ekonomi-berkeadilan #pemberdayaan-masyarakat #proyeksi-ekonomi-indonesia #ekonomi-konstitusi #umkm-indonesia #pasar-1001-m