Bisnis.com, JAKARTA — Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memberikan penjelasan kepada para pemimpin G7 mengenai kerangka kesepakatan yang dicapai dengan Iran. Menurutnya, seluruh anggota G7 menyambut baik kesepakatan tersebut.

Dalam keterangannya kepada wartawan di sela-sela KTT G7 di Evian, Prancis, yang dikutip dari Kantor Berita Anadolu pada Rabu (17/6/2026), Merz menyebut para pemimpin membahas perkembangan terbaru setelah pengumuman kesepakatan itu.

“Kami, sebagai mitra G7, semuanya sangat menyambut baik kesepakatan ini. Ini membuka peluang besar bagi stabilitas yang lebih besar di kawasan dan pemulihan ekonomi global. Saya meyakinkan Presiden Trump bahwa kami ingin mengambil bagian untuk memastikan perdamaian berhasil," katanya.

Dia juga menyoroti penurunan tajam harga minyak serta penguatan pasar saham global setelah pengumuman tersebut, yang menurutnya menjadi tanda dukungan internasional terhadap kesepakatan itu.

Merz menambahkan bahwa para pemimpin kini mendorong percepatan masuk ke tahap kedua negosiasi, termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pembatasan.

“Kami sekarang harus segera masuk ke fase kedua negosiasi. Secara khusus, Selat Hormuz harus dibuka kembali dengan cepat dan tanpa pembatasan,” ujarnya, seraya menekankan bahwa seluruh elemen kesepakatan, termasuk yang berkaitan dengan Lebanon, harus segera diimplementasikan dan dihormati semua pihak.

Merz menambahkan bahwa para pemimpin G7, bersama kepala negara undangan dari Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab, memiliki pandangan yang sama serta menyampaikan apresiasi kepada Trump atas terobosan diplomatik tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden RI Prabowo Subianto saling memuji satu sama lain atas sikapnya terkait kondisi di Timur Tengah. Menurut Macron, Prabowo telah berani mengambil sikap, termasuk dukungan atas kemerdekaan Palestina.

Hal itu diungkapkan Macron setelah upacara penyambutan resmi kenegaraan Presiden Prabowo di Les Invalides, Paris, Prancis, pada Kamis (28/5/2026).

“Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina,” ujar Macron.

Dia juga menilai Indonesia dan Prancis memiliki visi yang sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta mendorong penyelesaian damai atas berbagai konflik internasional.

Selain itu, Macron pun menjelaskan terkait dengan perkembangan situasi di Timur Tengah, termasuk kondisi di Lebanon dan berbagai upaya menjaga perdamaian global.

“Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi,” ujarnya.

Sementara itu, Prabowo memuji langkah Macron di dunia internasional. Menurutnya, Macron selalu berani mengambil sikap yang positif, sikap yang tegas, sesuai dengan prinsip yang dipegang Republik Prancis.

"Dalam beberapa hal, Indonesia dan Prancis punya sikap yang sama. Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain adalah karena dukungan langsung dari Presiden Macron," ujarnya.

Prabowo menjelaskan bahwa dirinya juga sependapat dengan Macron terkait stabilitas Timur Tengah. Menurut Prabowo kondisi di Timur Tengah akan berdampak langsung ke energi dunia dan rantai pasok global.

"Karena itu perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan bersama. Saya gembira Prancis adalah salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat mendukung solusi dua negara, kemerdekaan Palestina," ujar Prabowo.

Dia juga menjelaskan Indonesia tetap berpandangan bahwa tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara atau two state solution bagi Palestina. Selain itu, tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden PrancisEmmanuel Macron menyatakan kesamaan pandangan dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pentingnya menjaga kebebasan navigasi dan mendorong deeskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz.

Hal itu disampaikan Macron dalam pernyataan pers bersama usai menerima kunjungan kenegaraan Prabowo di Istana Élysée, Kamis (28/5) waktu setempat.

Macron mengatakan dirinya bersama Prabowo membahas berbagai isu internasional strategis, termasuk meningkatnya ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang dinilai berdampak besar terhadap perekonomian global.

“Akhirnya, tentu saja kami akan berdiskusi dengan Presiden mengenai isu-isu internasional utama, konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang membawa dampak besar terhadap ekonomi kita,” ujar Macron.

Menurutnya, Indonesia dan Prancis memiliki pandangan yang sama dalam menjaga stabilitas kawasan dan memastikan jalur pelayaran internasional tetap aman serta terbuka.

“Dalam hal ini kami memiliki pandangan yang sama: mempertahankan kebebasan navigasi, bekerja untuk deeskalasi, membuka Selat Hormuz secara damai,” katanya.

Macron juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk upaya penguasaan sepihak atas jalur strategis internasional maupun penerapan pungutan terhadap pelayaran internasional.

“Menolak segala upaya untuk memprivatisasi selat atau mengenakan pajak atas pelayaran,” lanjutnya.

Dia mengungkapkan Prancis bersama sejumlah negara telah meluncurkan koalisi internasional untuk menjaga stabilitas dan memastikan kebebasan navigasi di kawasan tersebut tetap terjaga.

“Dalam hal ini kami telah meluncurkan koalisi internasional untuk bertindak secara efektif,” ujar Macron.

Selain isu keamanan maritim, Macron menilai situasi di Selat Hormuz semakin menegaskan pentingnya percepatan transisi energi global guna mengurangi ketergantungan terhadap kawasan rawan konflik.

Menurutnya, transisi energi menjadi salah satu prioritas utama dalam kemitraan strategis Prancis dan Indonesia.

“Situasi di Hormuz juga semakin memperkuat kebutuhan untuk mempercepat transisi energi yang menjadi salah satu prioritas kemitraan kita, khususnya dalam kerangka kemitraan transisi energi berkeadilan Indonesia dan tindakan yang kami lakukan melalui Badan Pembangunan Prancis,” kata Macron.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya mengedepankan politik luar negeri yang berorientasi pada hubungan baik dengan seluruh negara tetangga.

Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan bagian dari implementasi prinsip bebas aktif yang diwariskan para pendiri bangsa.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam agenda peresmian Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Dalam pidatonya, Presiden Ke-8 RI itu menyebut Indonesia ingin menjadi mitra yang bersahabat dan menjaga stabilitas kawasan melalui hubungan diplomatik yang konstruktif.

“Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik, we want to be the good neighbor and our policy is the good neighbor policy,” kata Prabowo.

Dia mengungkapkan pemerintah telah menyelesaikan sejumlah persoalan bilateral yang selama bertahun-tahun belum menemukan titik temu, termasuk dengan Singapura.

“Jadi saya perbaiki hubungan sama Singapura perjanjian-perjanjian yang belasan tahun tidak diselesaikan, kita selesaikan,” ujarnya.

Prabowo juga menyinggung penyelesaian sejumlah isu dengan Vietnam yang menurutnya turut dilakukan bersama pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Dengan Vietnam kita selesaikan Pak Jokowi, saya kita selesaikan semua,” tuturnya.

Selain itu, Presiden mengatakan hubungan Indonesia dengan China terus diperbaiki, termasuk upaya menjaga stabilitas di kawasan Natuna yang sebelumnya kerap diwarnai ketegangan dengan Malaysia.

“Sama Tiongkok, kita perbaiki. Alhamdulillah, sekarang di Natuna tidak sering terjadi ribut sama Malaysia,” kata Prabowo.

Ia menambahkan pemerintah juga terus membangun hubungan baik dengan Papua Nugini, Australia, dan Thailand sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di kawasan.

“Saya berusaha, Insyaallah, kita selesaikan dengan baik sama PNG, kita baik sama Australia, kita baik semua tetangga sama Thailand,” ujarnya.

Menurut Prabowo, pendekatan diplomasi tersebut dijalankan sebagai bentuk konsistensi terhadap ajaran dan prinsip yang diwariskan para pendiri bangsa Indonesia.

“Karena saya jalankan apa yang diberikan oleh pendiri-pendiri bangsa kita,” tutur Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN tengah digelar di tengah kondisi panasnya geopolitik global, yakni terjadinya konflik di Timur Tengah. KTT ASEAN kali ini pun menaruh fokus pada dampak gejolak geopolitik global, terutama isu ketahanan energi.

KTT ASEAN tahun ini digelar di Cebu, Filipina pada Jumat (8/5/2026). KTT ASEAN ke-48 ini mengusung tema “Navigating Our Future, Together”, menaruh fokus pada penguatan stabilitas kawasan, integrasi ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan berkelanjutan di kawasan ASEAN.

Dalam sambutannya di upacara pembukaan KTT ASEAN ke-48, Presiden Filipina Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr mengatakan bahwa KTT ASEAN ke-48 digelar sebagai upaya menunjukkan kapasitas ASEAN dalam merespon dengan persatuan, kebijaksanaan, dan tekad di saat kawasan dihadapkan pada ketidakpastian.

"Negara-negara terus menavigasi lingkungan global yang semakin kompleks. Situasi yang semakin bergejolak di Timur Tengah telah berdampak pada kawasan kita, menantang kita untuk tetap gesit dalam menghadapi ketidakpastian," katanya.

Dia menjelaskan banyak warga negara di Asia Tenggara berharap kepada para pemimpinnya, bukan hanya untuk stabilitas, tetapi juga untuk jaminan dan harapan.

Marcos Jr pun menjelaskan bahwa selama beberapa bulan terakhir, masing-masing negara di Asia Tenggara harus melakukan penyesuaian untuk memodifikasi pendekatan menghadapi dampak konflik Timur Tengah.

"Jadi kita berkumpul sekarang untuk mempelajari penyesuaian tersebut guna menemukan pendekatan terbaik, untuk menghadapi masa depan bersama," ujarnya.

Dalam sesi Retreat KTT ASEAN ke-48, Marcos Jr pun menjelaskan bahwa gejolak geopolitik yang terjadi, di mana perang Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel mestinya mempererat kerja sama di kawasan, khususnya Asia Tenggara. Dia pun membeberkan bahwa perang tersebut telah memberikan dampak yang signifikan bagi kawasan.

"Di dunia yang semakin terhubung, ketidakstabilan di satu bagian dunia akan dengan cepat berdampak pada rantai pasokan, pasar keuangan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kita," katanya.

Perang di Timur Tengah telah mengganggu ketersediaan dan harga minyak global. Sebab, Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak global ditutup.

"Efek domino dari gangguan pasokan minyak pada berbagai sektor di negara kita telah memengaruhi cara kita menjalankan bisnis, cara kita bekerja, dan cara kita hidup," katanya.

Menurutnya, meski dampak dirasakan berbeda dari satu negara ke negara lain di ASEAN saat ini, tidak dapat disangkal bahwa gangguan akan berdampak pada masa depan.

Bahkan, dia menjelaskan jika ketegangan mereda tepat waktu, kerusakan pada infrastruktur penting, sistem vital, dan kepercayaan secara umum akan terus dirasakan selama bertahun-tahun mendatang.

Untuk itu, menurutnya respon yang efektif dan inovatif dibutuhkan, terutama dari KTT ASEAN ke-48. Di samping itu, menurutnya kesulitan-kesulitan saat ini menghadirkan peluang inheren untuk mencapai komunitas ASEAN yang tangguh, inovatif, dinamis, dan berpusat pada rakyat.

Marcos Jr pun memperkenalkan kerangka LEAD, SAIL, dan RISE sebagai strategi terintegrasi ASEAN untuk memperkuat tiga pilar utama komunitas ASEAN.

LEAD difokuskan pada penguatan komunitas politik dan keamanan yang berbasis aturan. Kemudian, SAIL untuk mendorong ekonomi yang terintegrasi dan inovatif. Sementara RISE diarahkan untuk memperkuat komunitas sosial budaya yang inklusif dan berpusat pada masyarakat.

Adapun, dalam sesi pleno KTT ke-48 ASEAN, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti bahwa ketegangan geopolitik dan gangguan berkepanjangan pada jalur-jalur utama global telah memberikan tekanan besar terhadap situasi energi di banyak negara, termasuk di kawasan ASEAN.

“Gangguan berkepanjangan di sepanjang jalur global utama sudah memberikan tekanan yang sangat tinggi pada situasi energi negara kita dan tekanan itu tampaknya tidak akan mereda dalam waktu dekat,” ujar Presiden.

Prabowo pun menegaskan bahwa ASEAN harus bersiap menghadapi potensi gangguan jangka panjang. Sementara, ketahanan energi kawasan tidak dapat dibangun secara reaktif, tetapi harus dipersiapkan secara proaktif melalui pendekatan yang jelas dan berorientasi ke depan.

Prabowo pun mendorong agar negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Prabowo mengingatkan bahwa diversifikasi energi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.

Negara-negara ASEAN, menurut Prabowo, perlu bergerak lebih cepat dalam mencari sumber energi alternatif, memperluas energi terbarukan, serta memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario global.

Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia pun telah mengambil langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah yang diambil di antaranya melalui pengembangan sumber energi alternatif dan terbarukan, pemanfaatan bioenergi, peningkatan penggunaan kendaraan listrik, serta pembangunan program tenaga surya berskala besar.

“Kita sedang mengembangkan alternatif, energi terbarukan, menggunakan bioenergi, juga meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, dan kita sedang membangun program energi surya 100 gigawatt yang sangat ambisius yang ingin kita selesaikan dalam tiga tahun,” ujarnya.

Sehari sebelum mengikuti gelaran KTT ASEAN, Prabowo turut serta dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Dalam agenda tersebut, Prabowo juga menyoroti masalah mendesak saat ini yakni ketahanan energi imbas perang di Timur Tengah.

Prabowo mengatakan tekanan global yang meningkat serta ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah membuat isu energi bukan lagi sekadar tantangan jangka panjang, melainkan kebutuhan yang harus segera direspons.

“Ketahanan energi adalah salah satu isu penting yang kita hadapi saat ini. Dengan meningkatnya tekanan global dan ketidakstabilan di Timur Tengah, ini bukan lagi masalah jangka panjang, melainkan masalah mendesak,” ujar Prabowo dalam agenda KTT BIMP-EAGA pada Kamis (7/5/2026).

Sementara, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam KTT ASEAN menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi energi regional di tengah dinamika geopolitik global.

"Indonesia terus mendorong penguatan kerja sama energi Asean guna memastikan ketahanan energi kawasan tetap terjaga, termasuk melalui penguatan konektivitas energi, diversifikasi pasokan, dan percepatan transisi energi yang berkelanjutan,” ujar Dwi melalui keterangan resmi, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, Indonesia juga menegaskan pentingnya solidaritas dan koordinasi regional dalam menghadapi tantangan global yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi dan perekonomian kawasan.

Gaet Kerja Sama

Di sela-sela KTT ASEAN, Indonesia pun menjajal kerja sama, yakni dengan Filipina. Kerja sama itu terkait dengan mineral kritis sebagai upaya memperkuat ketahanan energi.

Nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Strategic Nickel Industry Development Cooperation antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA) telah ditandatangani.

Penandatanganan MoU itu disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Hon. Maria Cristina A. Roque.

Adapun, MoU antara APNI dan PNIA mencakup ruang lingkup kerja sama yang bersifat strategis dan berorientasi jangka panjang. MoU itu meliputi, pertama, pertukaran informasi dalam rangka stabilisasi perdagangan nikel regional dan global.

Kedua, pengembangan bersama teknologi hilirisasi nikel serta pemanfaatan nilai tambah dari produk sampingan industri pengolahan. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia bersama untuk mendukung ekosistem industri nikel yang berkelanjutan.

Arilangga menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut bukan sekadar kerja sama biasa. Kolaborasi itu menjadi fondasi bagi Indonesia-Philippines Nickel Corridor, yakni sebuah platform terstruktur yang menghubungkan kekuatan hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bijih nikel hulu dari Filipina.

"Ini akan menjadi poros cadangan dan produksi nikel yang tak terpisahkan bagi dunia,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis pada Jumat (8/5/2026).

Airlangga juga menekankan bahwa nikel merupakan mineral kritis yang memiliki peran sentral dalam transisi energi. Produk turunan nikel dapat diintegrasikan ke dalam strategi ketahanan energi nasional maupun kawasan melalui penguatan penyimpanan energi (energy storage), baik untuk baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) maupun baterai untuk penyimpanan energi panel surya.

Dengan demikian, menurutnya hilirisasi nikel tidak hanya mendukung sektor industri, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap bauran energi bersih dan berkelanjutan.

Hadapi Ganjalan

Pakar Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Afrimadona mengatakan bahwa fokus di KTT ASEAN ke-48 terkait dengan ketahanan energi saat ini dirasa tepat. Sebab, negara-negara di Asia Tenggara perlu menyatukan sikap menghadapi kondisi panasnya geopolitik global.

"Indonesia pun perlu memanfaatkan KTT ASEAN ini untuk mendorong ketahanan energi sebagai agenda strategis kawasan, bukan sekadar isu teknis. Konflik global menunjukkan bahwa guncangan energi dapat langsung memengaruhi inflasi, biaya industri, subsidi, dan stabilitas sosial di Asia Tengggara," ujarnya kepada Bisnis pada Jumat (8/5/2026).

Namun, menurutnya upaya menyatukan sikap di ASEAN dalam menghadapi ketahanan energi saat ini memiliki tantangan. Sebab, tingkat ketergantungan energi tiap negara berbeda.

"Ada negara eksportir energi, ada yang sangat bergantung pada impor, ada yang kuat dalam pembiayaan, dan ada yang kaya potensi energi terbarukan," katanya.

Meski begitu, menurutnya justru di situlah relevansi ASEAN. Bukan untuk menyeragamkan kepentingan, melainkan membangun mekanisme saling melengkapi.

Indonesia pun menurutnya bisa mengambil peran sebagai penghubung. Agenda yang perlu didorong adalah percepatan ASEAN Power Grid, perdagangan listrik lintas batas, koordinasi cadangan energi, investasi energi terbarukan, serta penguatan rantai pasok mineral kritis.

"Jadi, targetnya bukan hanya menjaga pasokan energi hari ini, tetapi membangun ketahanan energi ASEAN untuk menghadapi konflik global dan transisi energi ke depan," katanya.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri juga menyatakan bahwa yang menjadi fokus pembahasan di KTT ASEAN kali ini yakni menghadapi tantangan geopolitik global tepat. Namun, yang juga diperlukan adalah platform jangka panjang di ASEAN dalam menghadapi berbagai krisis berikutnya.

"ASEAN perlu mempersiapkan adanya mekanisme yang sifatnya permanen, dibandingkan apa yang ada dalam merespon krisis," katanya kepada Bisnis pada Jumat (8/5/2026).

Sementara itu, dia menilai ASEAN juga menghadapi tantangan dalam berkerja sama menyikapi ketahanan energi. Pertama, banyak negara ASEAN merupakan importir minyak dan gas.

"Makanya, ketika ASEAN ingin membuat cadangan, itu tidak gampang, karena kebanyakan sebagai net importer," katanya.

Kedua, dalam merealisasikan kerja sama untuk ketahanan energi dibutuhkan sumber daya finansial. Tujuannya guna membantu procurement atau purchasing dari minyak yang semakin banyak.

"Itu memerlukan sumber daya keuangan yang besar juga," ujarnya.

Solusinya, dia menilai bahwa negara-negara ASEAN bisa mengintegrasikan platform kerja sama dengan negara-negara lain yang lebih mempunyai sumber daya kuat, di sekitar kawasan seperti China dan Jepang.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa KTT ASEAN kali ini membawa peluang bagi Indonesia yang cukup besar untuk memainkan peran yang lebih strategis. Indonesia bukan hanya ekonomi terbesar di ASEAN, tetapi juga salah satu negara dengan cadangan energi dan mineral strategis paling besar di kawasan.

ASEAN secara keseluruhan memang memiliki cadangan minyak, gas, dan batu bara yang besar, tetapi sebagian besar terkonsentrasi di beberapa negara saja, dan Indonesia termasuk pemain utamanya.

Oleh karena itu, menurutnya pendekatan Indonesia seharusnya tidak lagi sekadar menjual komoditas mentah, melainkan memosisikan diri sebagai pusat rantai pasok energi dan mineral kawasan.

"Tetapi pertanyaan berikutnya adalah apakah ASEAN sendiri benar-benar mampu menyatukan kepentingan energi negara anggotanya yang sangat berbeda," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa struktur kepentingannya memang sangat asimetris. Singapura misalnya hampir sepenuhnya bergantung pada impor energi sehingga sangat berkepentingan dengan integrasi regional dan cadangan bersama. Filipina juga relatif rentan terhadap gejolak energi global, sehingga wajar kalau isu keamanan energi menjadi fokus utama mereka dalam KTT kali ini.

Sementara itu, negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei masih memiliki kecenderungan alami untuk memprioritaskan kebutuhan domestik terlebih dahulu karena mereka juga produsen energi.

Vietnam dan Thailand memilih jalur diversifikasi masing-masing. Vietnam bahkan mulai kembali membuka pembicaraan soal energi nuklir. Laos mempunyai kepentingan berbeda lagi karena fokus pada ekspor listrik tenaga air. Myanmar praktis semakin jauh dari agenda integrasi kawasan.

"Karena itu saya melihat pendekatan yang paling realistis bukan berharap ASEAN akan bergerak sepenuhnya sebagai satu blok yang solid, tetapi sebagai payung bagi beberapa koalisi terbatas yang lebih efektif," katanya.

Tantangan lain yang menurutnya akan dihadapi adalah terkait pendanaan. Kebutuhan investasi infrastruktur energi dan transmisi di ASEAN sangat besar, terutama kalau kawasan ini ingin mempercepat interkoneksi listrik lintas negara. Untuk negara-negara berkembang ASEAN, pembiayaan seperti ini hampir tidak mungkin hanya mengandalkan APBN masing-masing.

Tantangan berikutnya adalah harmonisasi regulasi. Standar jaringan listrik, tarif, mekanisme perdagangan lintas batas, hingga model kepemilikan infrastrukturnya masih berbeda-beda antar negara.

Belum lagi faktor geografis. Indonesia dan Filipina adalah negara kepulauan sehingga biaya konektivitas energinya jauh lebih tinggi dibanding negara-negara Asia daratan. Secara struktural, ini membuat integrasi penuh menjadi lebih kompleks dan mahal.

Di saat yang sama, ada persoalan transisi energi yang juga belum selesai. Banyak negara ASEAN, termasuk Indonesia, Vietnam, dan Filipina, masih sangat bergantung pada batu bara untuk menjaga keamanan pasokan listrik domestik.

"Akibatnya, agenda ketahanan energi sering berbenturan dengan agenda dekarbonisasi. Dalam jangka pendek, batu bara memberi stabilitas pasokan dan harga. Tetapi dalam jangka panjang, ketergantungan itu justru membuat transisi energi menjadi lebih sulit," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyatakan dukungan terhadap upaya internasional untuk menormalkan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Sejumlah inisiatif, termasuk yang digagas Inggris dan Prancis, kini tengah dibahas bersama berbagai negara.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengungkapkan bahwa Indonesia turut terlibat dalam forum internasional yang membahas isu tersebut, termasuk melalui partisipasi secara daring mewakili Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara online itu daring di rapat tersebut," katanya dalam forum tersebut

Dalam forum tersebut, salah satu poin utama yang disepakati adalah penolakan terhadap praktik pungutan biaya atau “tol” bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Menurut Sugiono, kebijakan semacam itu bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi internasional.

"Yang intinya, pertama bahwa negara-negara yang ikut di dalam konferensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau tol bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang melibatkan beberapa negara, seperti Iran, Oman, dan Uni Emirat Arab, sehingga praktik-praktik pembatasan tertentu dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pelayaran global.

"Karena hal tersebut bertentangan dengan apa yang dikenal dengan freedom of navigation. Selat Hormuz dikuasai Iran, tapi di situ kan ada Oman, ya kan, kemudian ada UAE. Kemudian, karena ya, jadi beberapa contoh ada praktik-praktik tersebut dilakukan di situ," ucap Sugiono.

Selain itu, forum internasional juga menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan negosiasi politik untuk meredakan ketegangan di kawasan tersebut.

"Dan yang kedua, konferensi ini mengatakan bahwa akan terus mendukung upaya-upaya yang sifatnya diplomatis dan apa namanya, negosiasi politis dalam rangka menyelesaikan ketegangan di situ di Selat Hormuz," imbuhnya.

Tak hanya itu, muncul pula wacana pembentukan mekanisme pengawalan kapal secara militer dalam kerangka damai, yang tetap mengacu pada hukum internasional dan kemungkinan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Kemudian yang terakhir adalah adanya rencana, tentu saja ini akan disesuaikan dengan hukum internasional yang berlaku ataupun mandat PBB bahkan waktu itu disampaikan, dalam rangka menempatkan apa yang disebut dengan peaceful military protection bagi kapal-kapal yang melalui Selat Hormuz. Jadi itu diwacanakan. Jadi kapal-kapal yang lewat di situ itu dikawal dalam misi mengawal untuk bisa lewat," tuturnya.

Kendati demikian, Sugiono menegaskan bahwa gagasan tersebut masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut dan belum menjadi keputusan final.

"Tapi tentu saja ini masih dalam pembicaraan yang lebih lanjut ya, ini adalah apa namanya, proposal yang diajukan," katanya.

Lebih jauh, ia menyoroti bahwa Selat Hormuz tidak hanya menjadi jalur distribusi minyak, tetapi juga berbagai komoditas penting lainnya, sehingga stabilitas kawasan menjadi krusial bagi rantai pasok global.

"Perdamaian logistik. Karena bukan cuma minyak yang lewat Selat Hormuz. Yang lewat Selat Hormuz itu berbagai macam produk," ujarnya

Upaya normalisasi juga mencakup langkah teknis seperti pembersihan ranjau laut guna menjamin keselamatan pelayaran internasional.

"Normalisasi yang tadi disampaikan ya tentu saja upaya-upaya de-mining juga dilakukan, membersihkan ranjau-ranjau laut yang ada di sekitar Selat Hormuz," tandas Sugiono.

Sekadar informasi, Inggris dan Prancis saat ini memimpin inisiatif multinasional yang melibatkan sekitar 20 negara untuk mengamankan jalur vital tersebut. Misi ini berfokus pada perlindungan pelayaran komersial dan pemulihan arus distribusi global, di tengah ketegangan yang dipicu oleh insiden penyitaan kapal dan pembatasan navigasi di kawasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dijadwalkan melakukan kunjungan diplomatik ke Arab Saudi dan Turki di tengah munculnya peluang dimulainya kembali pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran.

Kunjungan tersebut berlangsung ketika sejumlah pihak tengah mendorong kelanjutan dialog antara Washington dan Teheran setelah perundingan sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan.

Dilansir dari Al-Jazeera, Presiden Pakistan Asif Ali Zardari mengatakan Sharif telah menyampaikan perkembangan upaya diplomasi Islamabad untuk mendorong pembicaraan lanjutan antara kedua negara.

Sharif dijadwalkan bertemu para pemimpin di Riyadh dan Ankara guna membahas stabilitas kawasan serta dukungan terhadap proses negosiasi tersebut.

Sebuah laporan yang belum terkonfirmasi pada Senin (13/4/2026), menyebutkan bahwa negosiasi jalur belakang untuk membuka kembali pembicaraan damai tengah berlangsung.

Dukungan terhadap upaya tersebut juga tercermin dari pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta United Nations pada Selasa (14/4/2026), yang menunjukkan adanya dukungan terhadap langkah diplomatik Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif.

Optimisme tersebut muncul meski pertemuan tatap muka selama 21 jam yang melibatkan Wakil Presiden AS JD Vance dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf pada Minggu berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan.

Trump bahkan menyebut, dalam wawancara dengan New York Post, kemungkinan pembicaraan baru dapat dimulai kembali dalam waktu dekat.

“Pembicaraan baru dengan Iran bisa saja terjadi dalam beberapa hari ke depan,” ujar Trump, sembari menyebut Pakistan berpotensi kembali menjadi lokasi pertemuan tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menilai upaya diplomasi perlu terus dilanjutkan.

“Konflik yang kompleks seperti perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu putaran negosiasi,” kata Guterres.

Di tengah upaya diplomasi tersebut, ketegangan di kawasan tetap tinggi setelah Washington memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan Iran.

Di sisi lain, Teheran juga membatasi akses di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi salah satu rute utama perdagangan energi global.

Situasi tersebut memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi dunia serta meningkatkan tekanan terhadap upaya diplomasi yang tengah berlangsung.

Kunjungan Sharif ke Arab Saudi dan Turki pun dipandang sebagai bagian dari strategi diplomasi Pakistan untuk menjaga momentum dialog dan mendorong tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Emirat Arab (UEA) angkat bicara soal gencatan senjata selama dua pekan antara Iran dan Amerika Serikat untuk meredakan ketegangan geopolitik yang telah mengganggu stabilitas kawasan dan ekonomi global.

Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia Abdulla Salem AlDhaheri menegaskan bahwa jeda konflik tersebut harus dimanfaatkan untuk mendorong solusi damai yang berkelanjutan, di tengah dampak perang yang kian meluas ke berbagai sektor.

Menurutnya, UEA bersama negara-negara Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) dan Yordania sejak awal konsisten mendorong de-eskalasi melalui jalur diplomasi, termasuk seruan gencatan senjata.

“Uni Emirat Arab dan negara-negara sahabat di GCC serta Yordania selalu menyerukan de-eskalasi, gencatan senjata, dan dialog melalui jalur diplomatik,” ujarnya dalam pertemuan dengan media di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dia menilai periode dua pekan tersebut menjadi jendela penting untuk membangun kesepahaman baru yang dapat mengarah pada stabilitas dan pemulihan kawasan.

“Kami sangat berharap ini menjadi momentum yang tepat untuk membahas langkah ke depan, membahas perdamaian dan stabilitas, dan kami berharap dalam dua pekan ke depan akan tercapai hasil yang baik,” katanya.

Abdulla menekankan bahwa konflik yang berlangsung telah menimbulkan dampak luas, tidak hanya di kawasan Timur Tengah, tetapi juga secara global, termasuk gangguan rantai pasok dan lonjakan harga energi.

Dia mengingatkan bahwa gangguan tersebut berpotensi memperburuk kondisi ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia.

Selain itu, konflik juga telah memicu dampak kemanusiaan yang signifikan, mulai dari korban jiwa hingga terganggunya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

“Kami telah melihat korban luka, kami telah melihat kematian, kami telah melihat orang kehilangan pekerjaan,” lanjutnya.

Dalam konteks tersebut, UEA menilai bahwa eskalasi konflik hanya akan memperburuk situasi dan tidak memberikan manfaat bagi pihak mana pun.

Dia menegaskan bahwa tidak ada negara yang kebal terhadap dampak konflik, sehingga upaya kolektif untuk menjaga stabilitas menjadi keharusan.

Iran Tolak Usulan

Di sisi lain, Iran menolak dengan tegas usulan gencatan senjata yang disampaikan oleh mediator Pakistan. Dilaporkan dari kantor berita resmi IRNA, Iran disebut telah menolak gencatan senjata dan menolak untuk membuka kembali Selat Hormuz. Iran menyebut bahwa mereka hanya menginginkan pengakhiran perang secara permanen.

Mengutip Channel News Asia, IRNA juga melaporkan bahwa Iran telah mengajukan 10 klausul untuk mengakhiri perang, yang terdiri dari pengakhiran konflik di kawasan tersebut, protokol untuk jalur aman melalui Selat Hormuz, pencabutan sanksi, dan rekonstruksi.

Di tengah konflik yang kian memanas ini, Trump mengancam akan menghujani Iran dengan “neraka” jika tidak mencapai kesepakatan untuk membuka Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital untuk pasokan energi global. Dalam konferensi persnya, Trump mengatakan bahwa Iran dapat “dilenyapkan” dalam satu malam.

Tak hanya itu, Trump juga bersumpah akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan Iran, mengabaikan kekhawatiran bahwa tindakan tersebut akan menjadi kejahatan perang atau mengasingkan 93 juta penduduk Iran.

“Setiap jembatan di Iran akan hancur lebur dan setiap pembangkit listrik di Iran akan gulung tikar, terbakar, meledak, dan tidak akan pernah digunakan lagi,” tutur Trump, dikutip dari laman Channel News Asia, Rabu (8/4).

Menanggapi ancaman Trump, Komando militer gabungan tertinggi Iran menyebut Trump mengalami delusi dan menilai peringatan Trump sebagai retorika kasar, arogan, dan ancaman tanpa dasar. Selain itu, wakil Menteri Olahraga Iran, Alireza Rahimi juga menyerukan kepada para seniman dan atlet untuk membentuk rantai manusia di pembangkit listrik di seluruh negeri.

“Kita akan bergandengan tangan untuk mengatakan: Menyerang infrastruktur publik adalah kejahatan perang,” tulis Rahimi di akun media sosial X.

Bisnis.com, JAKARTA – Pasukan penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) terus menjalankan mandatnya menjaga stabilitas di wilayah Lebanon selatan di tengah dinamika keamanan yang masih fluktuatif di kawasan perbatasan dengan Israel.

Misi yang berada di bawah naungan United Nations (PBB) tersebut memiliki peran strategis sebagai penyangga konflik sekaligus pengawas implementasi gencatan senjata antara pihak-pihak yang bertikai.

UNIFIL pertama kali dibentuk pada 1978 menyusul invasi Israel ke Lebanon dalam peristiwa Operation Litani. Sejak itu, mandat pasukan ini terus diperbarui, terutama setelah konflik besar pada 2006 melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.

1. Pantau Gencatan Senjata dan Stabilitas Kawasan

Dalam menjalankan tugasnya, UNIFIL berfokus pada pemantauan gencatan senjata di sepanjang perbatasan Lebanon–Israel atau yang dikenal sebagai Blue Line. Pasukan ini melakukan patroli rutin dan observasi untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran yang dapat memicu eskalasi konflik.

Selain itu, UNIFIL juga bertugas melaporkan setiap insiden atau aktivitas mencurigakan kepada PBB sebagai bahan evaluasi situasi keamanan di kawasan tersebut.

UNIFIL turut memperkuat peran Lebanese Armed Forces dalam mengontrol wilayah Lebanon selatan. Dukungan diberikan melalui patroli bersama, peningkatan kapasitas, serta koordinasi pengamanan wilayah.

Upaya ini bertujuan memastikan bahwa otoritas negara Lebanon dapat berjalan efektif, sekaligus mencegah kehadiran kelompok bersenjata non-negara di wilayah tersebut.

2. Jamin Akses Kemanusiaan

Selain aspek keamanan, UNIFIL juga memiliki fungsi kemanusiaan. Pasukan ini membantu memastikan distribusi bantuan bagi warga sipil tetap berjalan, terutama di wilayah yang terdampak konflik.

Perlindungan terhadap masyarakat sipil menjadi bagian penting dari mandat, termasuk dalam situasi darurat atau meningkatnya ketegangan.

3. Libatkan Pasukan Multinasional, Termasuk Indonesia

UNIFIL terdiri dari ribuan personel militer dan sipil dari berbagai negara. Indonesia menjadi salah satu kontributor utama melalui pengiriman pasukan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang secara rutin terlibat dalam misi perdamaian tersebut.

Keterlibatan ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung stabilitas global serta peran aktif dalam operasi penjaga perdamaian PBB.

4. Hadapi Berbagai Tantangan

Meski memiliki mandat yang jelas, pelaksanaan tugas UNIFIL di lapangan tidak lepas dari tantangan. Pelanggaran wilayah, ketegangan antara Israel dan kelompok Hizbullah, serta keterbatasan kewenangan menjadi hambatan utama.

UNIFIL tidak memiliki mandat ofensif, sehingga perannya lebih difokuskan pada pencegahan konflik dan menjaga stabilitas melalui kehadiran serta diplomasi di lapangan.

5. Jaga Stabilitas, Cegah Konflik Terbuka

Sejauh ini, kehadiran UNIFIL dinilai berkontribusi dalam menekan potensi konflik besar di kawasan sejak 2006. Meski belum sepenuhnya menghilangkan ketegangan, misi ini tetap menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas di perbatasan Lebanon–Israel.

PBB menegaskan, keberhasilan UNIFIL sangat bergantung pada kerja sama semua pihak yang terlibat, termasuk komitmen untuk mematuhi gencatan senjata dan menjaga situasi tetap kondusif.

Adapun, pasukan penjaga perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) melibatkan puluhan negara dengan total ribuan personel yang bertugas menjaga stabilitas di Lebanon selatan.

Berdasarkan data resmi United Nations (PBB), hingga Maret 2026 UNIFIL terdiri dari sekitar 8.200 personel dari 47 negara kontributor pasukan (troop contributing countries/TCC).

Jumlah tersebut mengalami penyesuaian dibanding periode sebelumnya yang sempat mencapai lebih dari 9.900 hingga 10.500 personel dari hampir 50 negara, seiring kebijakan efisiensi dan rencana penarikan bertahap misi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus memantau dan melakukan negosiasi terkait dinamika di Selat Hormuz yang berdampak pada kepentingan pelayaran nasional.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan bahwa proses pembicaraan masih berlangsung, namun sudah terdapat indikasi awal yang dinilai konstruktif.

“Ini masih dibicarakan, masih dalam tahap negosiasi,” ujar Sugiono saat memberikan keterangan pers di Tokyo, Senin (30/3/2026).

Meskipun belum merinci substansi pembahasan, tetapi Sugiono mengakui adanya perkembangan positif dalam komunikasi yang dilakukan.

“Ada sinyal positif, tetapi kita lihat nanti bagaimana implementasinya di lapangan,” katanya.

Negosiasi tersebut berkaitan dengan keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz, yang merupakan salah satu rute perdagangan energi paling vital di dunia. Stabilitas kawasan ini menjadi krusial bagi Indonesia, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi energi dan aktivitas ekspor-impor.

Pemerintah belum memberikan detail lebih lanjut mengenai bentuk kesepakatan yang tengah dibahas, termasuk kaitannya dengan kapal berbendera Indonesia yang melintas di kawasan tersebut. Namun, diplomasi intensif terus dilakukan untuk memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi.

Sugiono menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengedepankan jalur diplomasi dalam merespons dinamika geopolitik yang berkembang, sembari memastikan keselamatan pelayaran dan stabilitas pasokan energi nasional tetap terjaga.

“Kita tunggu hasil akhirnya, terutama bagaimana eksekusi dari sinyal positif yang sudah ada,” tandas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri MalaysiaAnwar Ibrahim tiba di Jakarta, Jumat petang, untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto, berdialog mengenai konflik di Timur Tengah.

Kedatangan Anwar Ibrahim disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono.

"Selamat tiba di Jakarta, Republik Indonesia untuk mengadakan pertemuan bersama sahabat saya, Presiden Prabowo Subianto," kata Anwar dalam keterangan yang dikutip di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat.

Anwar Ibrahim menyebut pertemuan dengan Prabowo akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membincangkan perkembangan konflik Asia Barat yang kian meruncing, serta implikasinya terhadap kestabilan kawasan dan ekonomi global, termasuk dampaknya kepada Malaysia dan Indonesia.

Diberitakan sebelumnya Anwar Ibrahim akan menemui Presiden RI Prabowo Subianto, Jumat (27/3), untuk membahas kondisi geopolitik terkini.

"Perdana Menteri Dato’ Seri Anwar Ibrahim akan melakukan kunjungan khusus ke Jakarta, Republik Indonesia, pada 27 Maret 2026, atas undangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto," demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) di Kuala Lumpur, Kamis.

Wisma Putra menyampaikan kunjungan tersebut akan berfokus pada perkembangan geopolitik terkini, khususnya konflik di Asia Barat, serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan ekonomi global, termasuk implikasinya bagi Malaysia dan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - China menyerukan penghentian perang di Timur Tengah di tengah momen perayaan Idulfitri yang dilakukan oleh umat Muslim di dunia.

Dalam sebuah konferensi pers, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menjelaskan, konflik di Timur Tengah terus meningkat dan meluas. Situasi tersebut tidak hanya mengguncang perdamaian dan stabilitas kawasan, tetapi juga berdampak langsung terhadap energi, keuangan, perdagangan, serta pelayaran global.

Lin juga menyebut perang tersebut merugikan kepentingan bersama berbagai negara.

"Sejarah dan realitas menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan bukanlah solusi, sementara konflik bersenjata hanya akan melahirkan kebencian baru," kata Lin ketika ditanya apakah Beijing memiliki pesan bagi umat Muslim dunia yang tengah merayakan berakhirnya bulan suci Ramadan dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri China, Sabtu (21/3/2026)

Seiring dengan hal tersebut, Jian mengatakan pihak-pihak yang terlibat konflik perlu segera menghentikan operasi militer dan mencegah situasi semakin memburuk. Dia juga mengatakan China akan terus melakukan mediasi guna mengakhiri konflik di kawasan tersebut.

"Kami akan terus melakukan upaya mediasi guna mengakhiri pertempuran serta mendorong pemulihan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah secepatnya," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyebut dirinya tengah mempertimbangkan untuk mengurangi operasi militer AS terhadap Iran setelah menilai sejumlah target utama dalam konflik yang memasuki pekan keempat hampir tercapai.

Dalam unggahan di media sosial yang dikutip dari Bloomberg pada Sabtu (21/3/2026), Trump mengatakan AS semakin dekat dengan pencapaian tujuannya di kawasan Timur Tengah.

“Kami semakin dekat untuk mencapai tujuan kami seiring mempertimbangkan pengurangan upaya militer besar kami di Timur Tengah,” ujar Trump.

Trump menjelaskan tujuan tersebut antara lain melumpuhkan sepenuhnya kemampuan rudal Iran, menghancurkan basis industri pertahanan negara itu, meniadakan kekuatan angkatan laut dan udara Iran, memastikan Teheran tidak pernah mendekati kemampuan nuklir, serta melindungi sekutu-sekutu AS di Timur Tengah.