St. Petersburg: Di tengah pesatnya pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi, dunia menghadapi tantangan yang tak bisa dianggap sepele yaitu krisis air bersih. Isu ini kini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menyentuh sektor pangan, kesehatan, lingkungan, hingga pertumbuhan ekonomi global.

Besarnya tantangan tersebut membuat isu air menjadi salah satu topik penting yang dibahas dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026. Para pemimpin dunia, pelaku usaha, hingga organisasi internasional menilai ketahanan air akan menjadi salah satu faktor penentu pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Kelangkaan air jadi ancaman global

Dalam forum bertajuk Challenges and Prospects of International Water Cooperation: Water as a Sustainable Development Factor, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Air, Retno Marsudi, menyoroti kondisi air dunia yang semakin mengkhawatirkan.

Menurutnya, kebutuhan air terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi. Namun di sisi lain, jutaan orang masih belum memiliki akses yang layak terhadap air bersih.

“Jadi, pesan utama saya hari ini sederhana. Kita harus melihat air sebagai suatu kehidupan, dan juga sebagai prioritas strategis, ekonomi, dan perkembangan,” katanya dalam forum dialog di SPIEF 2026, St. Petersburg, Rabu, 3 Juni 2026.

Retno menjelaskan bahwa dampak krisis air tidak hanya dirasakan dari sisi kebutuhan rumah tangga. Kelangkaan air juga dapat mengganggu produktivitas ekonomi, ketahanan pangan, stabilitas sosial, hingga keberlanjutan lingkungan.

Air bukan sekadar kebutuhan dasar

Bagi banyak negara, air kini telah menjadi aset strategis yang menentukan daya saing ekonomi. Ketersediaan air memengaruhi sektor pertanian, industri manufaktur, energi, hingga kesehatan masyarakat.

Ketika akses air terganggu, biaya ekonomi yang harus ditanggung suatu negara bisa sangat besar. Oleh karena itu, pengelolaan air tidak lagi bisa dipandang sebagai isu sektoral, melainkan bagian penting dari strategi pembangunan nasional dan global.

Retno menegaskan bahwa ketahanan air dan ketahanan pembangunan memiliki keterkaitan yang sangat erat.

“Dengan menjaga air di tengah-tengah, kita bisa memastikan kemajuan ekonomi dan pertahanan kita menjadi resilient,” ucapnya.

Dalam mengatasi krisis air bukan pekerjaan satu negara atau satu institusi saja. Menurut Retno, diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas ilmiah, hingga masyarakat umum.

Kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat inovasi, meningkatkan efisiensi penggunaan air, memperkuat sistem pendanaan, dan menghadirkan solusi berbasis teknologi.

Forum-forum internasional seperti SPIEF dinilai memiliki peran penting dalam mempertemukan berbagai pihak untuk membangun kerja sama yang lebih luas dalam pengelolaan sumber daya air.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan mobilisasi investasi hijau senilai US$2 miliar hingga 2030 melalui program Green Indonesia Future Initiative (GIFT) 2026–2030 untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.

Program yang dijalankan melalui kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) tersebut akan diluncurkan pada 4 Juni 2026. Nilai investasi yang ditargetkan itu sekitar dua kali lipat dibandingkan total investasi hijau yang berhasil dimobilisasi selama fase kerja sama sebelumnya.

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi mengatakan kerja sama pemerintah dengan GGGI telah berlangsung selama 12 tahun dan berkontribusi terhadap berbagai agenda pembangunan nasional.

“Kerja sama yang sudah terjalin dengan GGGI sejak 12 tahun yang lalu, selalu berkontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional kita. Untuk itu, GGGI bekerja bersama kementerian, pemerintah provinsi, dan lembaga keuangan untuk merancang kondisi yang mendukung investasi dan mendorong perubahan sistemik,” kata Nizhar di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Bappenas mencatat berbagai intervensi kebijakan dan alur investasi yang dikembangkan melalui kemitraan tersebut diperkirakan telah mendukung pengurangan emisi sebesar 183,54 juta ton setara CO₂ serta menciptakan 271.095 lapangan kerja hijau.

Selain itu, kerja sama tersebut disebut telah memobilisasi investasi hijau sekitar US$776,5 juta di berbagai sektor, mulai dari energi, pembangunan perkotaan, perhutanan sosial, hingga ekonomi biru.

Melalui GIFT 2026–2030, pemerintah berupaya meningkatkan peran investasi non-anggaran dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui keterlibatan sektor swasta dan berbagai skema pembiayaan inovatif.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengatakan target investasi hijau tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat implementasi ekonomi hijau dalam pembangunan nasional.

“Nama GIFT sendiri mencerminkan komitmen bahwa intervensi pembangunan yang kita lakukan hari ini tidak hanya ditujukan untuk kepentingan saat ini, tetapi juga untuk masa depan dan generasi mendatang. Setelah kami memasukkan prinsip ekonomi hijau ke dalam rencana pembangunan, tantangannya adalah bagaimana merealisasikannya. Transformasi ekonomi hijau bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan pembangunan Indonesia tetap mampu tumbuh sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Bappenas, GIFT dibangun di atas pengalaman kerja sama selama lebih dari satu dekade yang mencakup pengembangan model pembiayaan hijau, dukungan implementasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah, serta pembukaan akses terhadap sumber pendanaan internasional.

GGGI Indonesia Country Representative Rowan Fraser mengatakan fase baru kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi proyek-proyek hijau yang dinilai layak secara ekonomi.

"Melalui GIFT 2026–2030, kami memasuki fase yang dibangun di atas fondasi yang telah kami letakkan. GIFT bertujuan untuk menghadirkan peluang guna meningkatkan ambisi iklim Indonesia sekaligus meminimalkan risiko investasi dan memperluas akses pembiayaan bagi inisiatif hijau yang layak didanai dan berdampak tinggi,” kata Rowan.

Ke depan, GIFT juga diharapkan dapat mendukung penciptaan lapangan kerja hijau, memperkuat ketahanan energi, mendorong ekonomi sirkular, serta meningkatkan arus investasi ke berbagai sektor pembangunan rendah karbon.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) RI ke-6 mengingatkan semakin beratnya tekanan terhadap keuangan negara di berbagai belahan dunia di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.

Presiden periode 2014 sampai 2024 tersebut menilai tantangan tersebut menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dalam pidatonya pada Perbanas International Conference on Economics, Business, Management, Accounting, and IT (PROVISION) 2026, SBY menyoroti kondisi global yang diwarnai berbagai krisis, mulai dari perubahan iklim, fragmentasi ekonomi, hingga meningkatnya beban fiskal negara-negara berkembang.

"Kita juga melihat tekanan yang semakin besar terhadap keuangan publik. Banyak negara berkembang menghabiskan lebih banyak anggaran untuk pembayaran utang, sementara kebutuhan pembiayaan untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transisi energi, dan adaptasi iklim terus meningkat," ujar SBY saat pidato di Perbanas International Conference on Economics, Business, Management, Accounting, and IT (PROVISION) 2026, Selasa (2/6/2026).

Menurut dia, pembangunan berkelanjutan tidak cukup hanya ditopang oleh kebijakan yang baik dan implementasi yang efektif. Pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan menjadi syarat utama agar berbagai program pembangunan dapat berjalan.

SBY menegaskan setiap negara saat ini menghadapi kenyataan yang sama, yakni kebutuhan investasi dalam jumlah besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, konektivitas digital hingga pengentasan kemiskinan.

"Pada saat yang sama, tekanan fiskal terus meningkat di seluruh dunia. Karena itulah inovasi keuangan menjadi sangat penting," katanya.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa inovasi di sektor keuangan tidak boleh mengabaikan aspek tata kelola dan integritas. Menurutnya, sektor keuangan harus berperan sebagai penggerak transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

SBY menilai perbankan perlu memperkuat dukungan terhadap sektor-sektor produktif, sementara pasar modal harus lebih banyak mendorong investasi jangka panjang.

Di sisi lain, regulator keuangan dituntut menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memberi ruang bagi inovasi.

Pengalaman Indonesia saat menghadapi krisis keuangan global 2008, lanjut SBY, menunjukkan pentingnya menjaga kredibilitas kebijakan dan kehati-hatian fiskal.

Saat itu, kata SBY, Indonesia mampu bertahan karena menjaga kepercayaan pasar melalui koordinasi kebijakan yang baik, permintaan domestik yang kuat, dan pengelolaan fiskal yang prudent.

"Kita belajar bahwa kredibilitas sangat penting. Di masa ketidakpastian, pasar tidak hanya mendengarkan angka-angka, tetapi juga kualitas tata kelola," ujarnya.

SBY menambahkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak bisa sekadar meniru strategi pembangunan negara maju.

Pemerintah harus mampu merancang kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, transformasi digital, serta keberlanjutan lingkungan.

"Pembangunan berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila kebijakan dijalankan dengan konsisten, praktik pembangunan dilakukan dengan integritas, dan pembiayaan dikelola secara bertanggung jawab," jelasnya.

Bisnis.com, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batoq Kelo berkapasitas 300 megawatt (MW) sebagai proyek strategis daerah untuk mendukung transisi energi dan pengembangan energi hijau di wilayah tersebut.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud mengatakan proyek tersebut tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur kelistrikan, tetapi juga diharapkan menjadi penopang pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Pernyataan itu disampaikan Rudy saat menghadiri Groundbreaking Ceremony PLTA Batoq Kelo dan Access Road Kaltara di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (25/5/2026).

Menurut dia, proyek energi baru terbarukan tersebut mendapat dukungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

"Kehadiran proyek hidropower tersebut diyakini akan membawa dampak transformatif bagi masyarakat, khususnya di wilayah Mahakam Ulu dan kawasan perbatasan Kalimantan Timur-Kalimantan Utara," ujarnya dalam keterangan resmi.

Rudy menilai posisi Kalimantan Timur sebagai salah satu kawasan perdagangan karbon di Asia Pasifik mendorong percepatan pengembangan energi hijau sebagai bagian dari transisi energi nasional.

Namun, dia mengingatkan pembangunan infrastruktur energi berskala besar tetap harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

"Jangan sampai listriknya besar, tapi masyarakat sekitar masih gelap. Harapan kami, 300 megawatt ini benar-benar memberi penerangan dan manfaat bagi masyarakat," tegas Rudy.

Selain pembangunan PLTA, proyek tersebut juga mencakup pembangunan jalan sepanjang 122 kilometer dan jembatan sepanjang 120 meter yang akan menghubungkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap konektivitas itu dapat membuka akses wilayah pedalaman, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mendorong aktivitas masyarakat di kawasan terpencil.

"Kami Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap mendukung agar proyek ini berjalan lancar dan memberi dampak nyata bagi masyarakat," sebutnya.

Di sisi lain, Rudy menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan energi hijau, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Menurut dia, pengembangan proyek energi terbarukan tetap harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem di tengah ekspansi pembangunan infrastruktur berskala besar.

"Investasi energi hijau harus menjadi pembangkit harapan bagi masyarakat Kalimantan Timur," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- PT Pertamina Hulu Energi serta PT Pertamina EP Zona 7 dan Zona 11 sebagai anak perusahaan Pertamina di sektor hulu migas terus meningkatkan upaya dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus menjaga dan mempertahankan ketahanan pangan bagi kesejahteraan masyarakat.

Hal ini diwujudkan melalui salah satu kegiatan yang digelar bersama para pemangku kepentingan, khususnya di wilayah Jawa bagian barat dan wilayah timur Indonesia, melalui acara bertajuk “Harmonisasi Tata Ruang dalam Rangka Mendukung Asta Cita Ketahanan Energi dan Ketahanan Pangan” yang diselenggarakan di Surabaya pada 18-19 Mei 2026.

Kegiatan ini dihadiri Ketua Satuan Tugas Percepatan Peningkatan Produksi dan lifting Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nanang Abdul Manaf, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) Anggono Mahendrawan, Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat, serta Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi Hermansyah Y. Nasroen.

Para pemangku kepentingan yang berkaitan erat dengan kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan tanah dan wilayah masyarakat maupun pemerintah, juga berpartisipasi aktif. Di antaranya Bupati Majalengka Eman Suherman, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman, serta jajaran pemerintah dari Dinas Pertanian, Dinas PUPR, dan dinas terkait lainnya di wilayah Jawa bagian barat dan bagian timur.

Dalam paparannya, Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Produksi dan lifting Migas Kementerian ESDM Nanang Abdul Manaf menyampaikan untuk mewujudkan swasembada energi diperlukan upaya yang terintegrasi, terkoordinasi, dan sistematis, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait sehingga pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat menyampaikan apresiasi kepada para pemangku kepentingan yang hadir. “Terima kasih atas dukungan dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Kami berharap kegiatan ini mampu menghasilkan sinergi kolaborasi serta kesamaan persepsi dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya dukungan pada kegiatan hulu migas demi mendukung pencapaian Asta Cita ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional,” kata Rachmat dalam siaran persnya, Senin (25/5/2026).

Senada dengan Rachmat Hidajat, Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi Hermansyah Y Nasroen menyatakan agenda ini menjadi penting agar pembangunan sektor energi strategis tetap dapat berjalan selaras dengan kepentingan pertanian, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat.

“Semoga kegiatan ini menjadi langkah positif dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor pertanian, dan industri energi demi terwujudnya pembangunan nasional yang harmonis dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Pada akhir kegiatan, dirumuskan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penertiban tanah serta ruang. Para peserta, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, menegaskan komitmen mereka dalam mendukung kegiatan Pertamina, termasuk upaya penyelesaian isu-isu operasi hulu migas, mulai dari tataran perumusan hingga teknis kegiatan di lapangan sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjadi Wakil Ketua Steering Committee C40 Cities. Forum terdiri dari sejumlah perwakilan pimpinan kota di dunia untuk membahas penanganan krisis iklim dunia.

Penunjukan tersebut dinilai menjadi pengakuan Jakarta dalam upaya penanganan iklim di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oseania (ESEAO), serta menjadi contoh bagi kota-kota besar yang berkembang pesat.

Pramono mengatakan upaya ini mampu mendorong Jakarta memperkuat posisinya sebagai kota global untuk mencapai target net zero emission sehingga berdampak kepada masyarakat.

"Bagi Jakarta, komitmen terhadap aksi iklim bukan sekadar wacana, melainkan diwujudkan melalui langkah nyata yang holistik dan melibatkan berbagai sektor. Melalui peran sebagai Vice Chair Steering Committee C40, Jakarta terus memperkuat posisinya sebagai kota global dengan mendorong kepemimpinan kolektif menuju pencapaian net zero emission, sekaligus menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (24/5/2026).

Di sisi lain, Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi menyampaikan penunjukan tersebut menandakan kemampuan Jakarta dalam kerja sama internasional dan diplomasi antarkota di tingkat global.

“Kepercayaan yang diberikan kepada Gubernur Pramono Anung sebagai Vice Chair Steering Committee C40 Cities mencerminkan pengakuan dunia terhadap peran Jakarta sebagai kota yang aktif mendorong solusi iklim, pembangunan berkelanjutan, dan diplomasi kota,” jelasnya.

Menurutnya, Pramono akan mewakili suara kawasan ESEAO di tingkat global. Nantinya, Pramono akan membangun kerja sama dengan gubernur dan wali kota di dunia untuk mengatasi persoalan krisis iklim melalui langkah-langkah strategis.

“Momentum ini sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai mitra penting dalam jejaring kota global untuk membangun masa depan perkotaan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkeadilan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, C40 Cities merupakan jaringan global yang terdiri dari hampir 100 kota besar di dunia dengan komitmen bersama untuk menangani krisis iklim.

Organisasi ini mendorong kolaborasi antarkota melalui pertukaran pengetahuan, pengembangan inovasi kebijakan, serta percepatan penerapan solusi iklim yang memberikan dampak nyata.

Kota-kota yang tergabung dalam C40 merepresentasikan lebih dari 700 juta penduduk dunia dan menyumbang sekitar seperempat perekonomian global. Dengan cakupan tersebut, C40 dinilai menjadi salah satu platform paling berpengaruh dalam mendorong aksi iklim di kawasan perkotaan.

BANDUNG - Dalam upaya merumuskan arah organisasi, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Pengusaha Air Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten (JDB) menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) I di Hotel Sutan Raja, Soreang, Bandung. Kegiatan yang diikuti lebih dari 150 anggota ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi serta memperkokoh peran industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dalam mendukung pembangunan berkelanjutan .

Di acara yang digelar pada Kamis, 21 Mei 2026, Ketua Umum AMDATARA, Karyanto Wibowo menyampaikan, kondisi industri AMDK saat ini yang menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi domestik maupun global.

Menurutnya, industri AMDK saat ini dihadapkan pada tantangan pengelolaan sumber daya air, pengawasan terhadap produk ilegal, serta percepatan implementasi ekonomi sirkular . Di saat yang sama lanjutnya, dinamika global seperti krisis geopolitik turut berdampak pada kenaikan biaya energi, bahan baku, dan gangguan rantai pasok.

Industri AMDK di Antara Tekanan Energi dan Logistik, Menunggu Keberpihakan Negara



Dia mengatakan kondisi tersebut menuntut industri untuk semakin adaptif, efisien, dan inovatif. “Kami berharap DPD AMDATARA JDB ini dapat menjadi contoh soliditas organisasi di daerah,” ujarnya.



Menjawab tantangan itu, Karyanto menegaskan AMDATARA terus mendorong sejumlah agenda strategis. Di antaranya, penguatan kepatuhan terhadap standar BPOM dan SNI, implementasi ekonomi sirkular dan skema Extended Producer Responsibility (EPR), peningkatan ketahanan rantai pasok, serta penguatan praktik pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten merupakan kontributor utama industri AMDK nasional. Karenanya, penguatan organisasi di wilayah ini menjadi fondasi penting untuk memastikan industri terus berkembang dengan menjunjung tinggi kualitas, keamanan produk, serta keberlanjutan lingkungan.

Musda I AMDATARA JDB ini secara resmi mengukuhkan kepengurusan DPD periode 2026–2031. Zainal Abidin dari PT Tirta Investama dipercaya sebagai Ketua DPD didampingi Aryanto dari CV Aditya Tirta Mandiri sebagai Wakil Ketua, Anda Juanda dari PT Tirta Gracia Semesta Mandiri sebagai Sekretaris, serta Oki Setiawan dari PT Patisa Chakra Mandiri sebagai Bendahara. Penguatan tata kelola organisasi juga didukung oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari Windoedjaja dari CV Tirta Astro dan Hendra Kosasih dari PT Super Wahana Techno.

Klarifikasi Danone Soal Isu Visual Balita pada Kemasan Produk Air Minum



Saat itu, Ketua DPD AMDATARA JDB terpilih, Zainal Abidin menyampaikan, apresiasi atas dukungan yang diberikan serta komitmennya untuk memperkuat peran asosiasi di tingkat daerah. “Kami mengucapkan terima kasih kepada DPP AMDATARA, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh mitra yang telah mendukung terselenggaranya Musda ini,” katanya.

DPD AMDATARA Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, lanjutnya, siap menjalankan agenda asosiasi, memperkuat sinergi antar anggota, serta menjalin kerja sama yang konstruktif dengan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan industri AMDK yang berkelanjutan.

“Melalui Musda ini, kami berharap dapat memperkuat soliditas organisasi, melahirkan kepengurusan yang visioner, serta meningkatkan kontribusi industri AMDK dalam menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan ke depan,” ucapnya.

Hadir dalam Musda I AMDATARA JDB ini berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Ai Saadiah Dwidaningsih, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merrijanti Punguan Pintaria, Kepala Balai Besar POM Bandung I Made Bagus Geremetta, Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa Bandung Hendra Yetty, serta perwakilan Kementerian, Pemerintah Daerah, supplier pendukung, dan jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) AMDATARA.

Bank Mandiri melanjutkan sinergi yang terintegrasi lintas sektor antara industri keuangan, teknologi, dan masyarakat dengan Plasticpay melalui program Reverse Vending Machine, yang menyediakan fasilitas daur ulang.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista menyatakan bahwa plastik yang disetorkan kemudian dikonversi menjadi poin yang bisa dirupiahkan. Sehingga, setiap botol yang terkumpul menjadi bagian dari transaksi aktif yang bernilai ekonomi sekaligus mendukung penguatan ekonomi hijau nasional.

"Dalam satu tahun berjalan, program ini membuktikan, pendekatan berbasis teknologi dan insentif ekonomi mampu mengubah perilaku masyarakat secara terukur," ujar Adhika dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5).

Hasilnya, hingga April 2026, satu unit mesin yang beroperasi di satu titik lokasi mencatat pengumpulan 209,53 kg plastik atau setara 11.205 botol. Capaian tersebut berkontribusi pada penurunan jejak karbon sebesar 1.109.295 gram dan penyelamatan 177 meter persegi lahan dari risiko pencemaran.

Dari volume partisipasi itu, sebanyak 627.486 poin terdistribusi kepada pelaku daur ulang sebagai insentif langsung, menjadikan ekonomi sirkular bukan sekadar narasi keberlanjutan, melainkan aktivitas yang nyata menghasilkan nilai bagi masyarakat.

"Dari satu titik kecil, program ini menunjukkan bagaimana dampak lingkungan dapat diakumulasi secara signifikan melalui partisipasi harian masyarakat," tambah Adhika.

Dalam program ini, Bank Mandiri berperan sebagai penyedia ekosistem dan infrastruktur digital, sementara Plasticpay mengoperasikan teknologi pengumpulan dan pengolahan plastiknya. Model kolaborasi lintas sektor ini dirancang agar adaptif dan dapat direplikasi, sejalan dengan semangat Melayani Sepenuh Hati dan agenda akselerasi yang bertumbuh sebagai upaya penguatan ekosistem penggerak ekonomi negeri.

"Program ini menegaskan posisi Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah, sekaligus membuktikan inisiatif keberlanjutan bisa memberikan dampak nyata tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung," ujar Adhika.

Program ini juga selaras dengan empat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni tujuan nomor 11, 12, 14, dan 17, mulai dari pengurangan dampak lingkungan perkotaan, penguatan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penurunan pencemaran laut, hingga penguatan kemitraan lintas sektor.

Melalui sinergi ekosistem layanan yang dibangun secara bertahap, program ini mendorong peningkatan tingkat daur ulang sekaligus mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan di tingkat masyarakat.

"Ke depan, Bank Mandiri akan terus memperluas implementasi program ini sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perseroan yang berorientasi pada keunggulan berkelanjutan dan akselerasi yang bertumbuh. Langkah ini sekaligus memperkuat komitmen kami dalam membangun sistem ekonomi nasional yang terintegrasi, tangguh, berdaya saing, dan bermanfaat bagi masyarakat luas," pungkas Adhika.

SINGAPURA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri Ecosperity Week 2026 yang diselenggarakan Temasek di Singapura pada 18-19 Mei 2026. Dalam forum internasional tersebut, Menko AHY menyampaikan pesan kunci mengenai pentingnya memperkuat ketahanan kawasan dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Asia di tengah tantangan perubahan iklim, tekanan geopolitik, serta kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks.

Kehadiran Menko AHY pada forum global ini merupakan undangan langsung dari Chairman Temasek, Teo Chee Hean, sebagai bentuk apresiasi terhadap peran strategis Indonesia dalam agenda pembangunan berkelanjutan dan penguatan ketahanan kawasan Asia.

Ecosperity Week merupakan forum tahunan unggulan Temasek yang mempertemukan para pengambil kebijakan, investor, inovator, serta pemimpin sektor publik dan swasta dari berbagai negara untuk membahas solusi nyata menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, forum ini dihadiri sekitar 4.000 peserta, baik secara langsung maupun virtual.

Menko AHY Paparkan Empat Prioritas Pembangunan Infrastruktur di 2025



Forum tahun ini turut menghadirkan sejumlah tokoh dan pemimpin global dari sektor investasi, keuangan, teknologi, energi, keberlanjutan, dan infrastruktur, di antaranya Chairman Temasek Teo Chee Hean, Chairman Rio Tinto Dominic Barton, Chair of the UN High-Level Expert Group on Net-Zero Commitments Catherine McKenna, Director Potsdam Institute for Climate Impact Research Prof. Dr. Johan Rockström, Chairman India Temasek sekaligus mantan CEO DBS Piyush Gupta, Chairman Surbana Jurong Chaly Mah, serta perwakilan berbagai institusi global seperti BlackRock, Google, DBS, Amundi, BloombergNEF, dan World Bank Group.



Rangkaian agenda Menko AHY dimulai pada Minggu (18/5/2026) dengan menghadiri Opening Dinner Ecosperity Week 2026 yang mempertemukan para pemimpin dunia usaha, investor, pemerintah, dan tokoh global dalam forum networking strategis.

Selanjutnya pada Senin (19/5/2026), Menko AHY dijadwalkan melakukan courtesy meeting dengan Chairman Temasek, Teo Chee Hean, guna membahas peluang kerja sama strategis di bidang pembangunan infrastruktur berkelanjutan, ketahanan kawasan pesisir, konektivitas, serta penguatan kemitraan investasi Indonesia–Singapura.

Menko AHY dan Angela Tanoesoedibjo Tegaskan Pentingnya Peran Media dalam Pembangunan



Usai pertemuan tersebut, Menko AHY akan memberikan keynote address pada sesi utama Innovation Day Plenary Ecosperity Week 2026 di Marina Bay Sands Convention Centre, Singapura, dengan tema “From Coastlines to Common Ground: Building a Resilient and Sustainable Asia.”

Dalam pidatonya, Menko AHY akan menyoroti pentingnya kolaborasi lintas negara untuk membangun infrastruktur yang tangguh, hijau, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.



Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dinilai memiliki pengalaman dan perspektif strategis dalam pembangunan kawasan pesisir, konektivitas antarpulau, ketahanan pangan, air, dan energi, hingga pengembangan infrastruktur yang resilien terhadap perubahan iklim.

Kehadiran Menko AHY dalam forum ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu mitra penting dalam percakapan global mengenai masa depan pembangunan berkelanjutan di Asia.

Partisipasi Indonesia dalam Ecosperity Week 2026 juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan, ketahanan, dan pemerataan pembangunan. Sejalan dengan visi pembangunan nasional, infrastruktur dipandang sebagai fondasi penting untuk memperkuat daya saing bangsa sekaligus memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal.

Selain menjadi ajang pertukaran gagasan dan pengalaman global, keikutsertaan Menko AHY dalam Ecosperity Week 2026 diharapkan dapat memperluas peluang kerja sama internasional dan menarik investasi berkualitas guna mendukung agenda pembangunan Indonesia ke depan.

WASHINGTON - Pemerintah Indonesia bersama pelaku industri kehutanan nasional memperkuat diplomasi perdagangan produk kehutanan berkelanjutan dengan Amerika Serikat. Mereka menggelar forum bisnis bertajuk Navigating U.S. Market Access for Indonesian Forest Products: Trade, Legality, and Sustainability di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (14/5/2026).

Forum tersebut mempertemukan para stakeholders. Mulai dari pemerintah, asosiasi industri kehutanan, serta pelaku usaha kedua negara untuk membahas peluang pasar, legalitas kayu, keberlanjutan, hingga penguatan rantai pasok produk hutan Indonesia di pasar global. APKI Dukung Pengembangan Pasar Karbon Kehutanan Perkuat Daya Saing Industri Hijau

Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat, Indroyono Soesilo mengatakan, hubungan perdagangan Indonesia dan AS terus berkembang. Termasuk di sektor produk kehutanan yang dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan perdagangan berkelanjutan kedua negara.

Ia mengatakan AS masih menjadi salah satu pasar utama produk kehutanan Indonesia. Mulai dari plywood, pulp dan kertas, produk kayu olahan, furnitur, hingga berbagai produk bernilai tambah lainnya.

Ia menambahkan tren pasar global kini semakin menuntut transparansi, ketertelusuran, dan rantai pasok yang bertanggung jawab sehingga kolaborasi antarpemerintah dan industri menjadi semakin penting.

“Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai pemasok produk kehutanan legal dan berkelanjutan melalui implementasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang menjadi sistem legalitas kayu nasional pertama yang bersifat wajib di dunia,” katanya.

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti menjelaskan Indonesia telah membangun kerangka tata kelola kehutanan nasional yang mengintegrasikan aspek legalitas, keberlanjutan, ketertelusuran, dan verifikasi independen melalui SVLK. Sistem tersebut terus diperkuat mengikuti perkembangan regulasi internasional termasuk kebutuhan pasar AS.

Menurut dia, SVLK dikembangkan sejalan dengan berbagai kebijakan global seperti U.S. Lacey Act, European Union Deforestation Regulation (EUDR), hingga regulasi kehutanan di Jepang, Korea Selatan, dan Australia. “SVLK membantu pembeli dan importir memahami asal-usul produk, memastikan kepatuhan, serta memperkuat kepercayaan terhadap rantai pasok produk kehutanan Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan Indonesia memiliki modal besar untuk mendukung perdagangan kehutanan global karena memiliki kawasan hutan seluas 123,9 juta hektare dengan sekitar 67 juta hektare kawasan hutan produksi. Selain itu, Indonesia juga terus mendorong transformasi model bisnis kehutanan melalui pendekatan multiusaha kehutanan, penguatan agroforestri regeneratif, rehabilitasi hutan, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pengembangan jasa lingkungan dan perdagangan karbon.

Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI) Purwadi Soeprihanto menilai pasar AS masih menjadi peluang strategis bagi produk kehutanan Indonesia. FKMPI menyebut nilai ekspor produk kayu Indonesia ke Amerika Serikat pada 2025 mencapai sekitar USD1,94 miliar atau sekitar 15% dari total ekspor produk kayu Indonesia secara global.

FKMPI menjelaskan produk kehutanan Indonesia memiliki rantai industri yang lengkap mulai dari kayu bulat, plywood, pulp dan kertas, hingga furnitur dan produk hilir lainnya. “Indonesia siap merespons kebutuhan pasar Amerika Serikat terhadap produk kayu tropis legal dan berkelanjutan, termasuk untuk mendukung industri manufaktur dan recreational vehicle (RV) di Amerika Serikat,” demikian disampaikan dalam forum tersebut.

FKMPI juga menyoroti pentingnya penguatan kerja sama antara Pemerintah Indonesia, asosiasi industri kayu Amerika Serikat, serta pelaku usaha kedua negara guna memperluas akses pasar dan memperkuat diplomasi perdagangan produk kehutanan berkelanjutan. Selain itu, pelaku industri berharap berbagai hambatan perdagangan seperti kebijakan countervailing duty (CVD) dan anti-dumping terhadap sejumlah produk panel dan kertas dapat dibahas lebih konstruktif dalam kerangka kerja sama perdagangan kedua negara. Forum Bisnis New York, RI Dorong Investasi Karbon Hutan Berintegritas Tinggi

Forum tersebut juga mendapat dukungan dari program Multi-Stakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5), kerja sama Indonesia dan Inggris yang mendukung penguatan tata kelola kehutanan, pengembangan bisnis kehutanan berkelanjutan, serta peningkatan pengakuan pasar terhadap produk dan jasa kehutanan Indonesia. Melalui dukungan teknis, penguatan kapasitas, dan fasilitasi kolaborasi multipihak, MFP5 turut membantu memperkuat fondasi kebijakan, kelembagaan, dan kemitraan yang diperlukan untuk mendukung perdagangan produk kehutanan legal, berkelanjutan, dan berintegritas tinggi di pasar global.

NEW YORK - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo, Rosalie Matondo, di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (12/5/2026). Pertemuan berlangsung hangat dan konstruktif membahas banyak hal.

Mulai dari penguatan kerja sama Selatan-Selatan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, pengembangan ekonomi kehutanan, serta transformasi sektor kehutanan menuju pengelolaan berbasis keberlanjutan dan nilai tambah lingkungan. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Rosalie Matondo menyampaikan ketertarikan Republik Kongo untuk mempelajari berbagai kebijakan dan praktik terbaik Indonesia di sektor kehutanan. Perdagangan Karbon dan Kuasi Imperialisme, Fakta atau Ilusi?

Beberapa hal yang menjadi perhatian utama antara lain pengembangan sistem timber traceability. Seperti Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), penguatan kelembagaan pembiayaan kehutanan dan lingkungan hidup seperti Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), serta pengembangan program pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarkedua negara.

Selain itu, Republik Kongo juga berminat mempelajari pengalaman Indonesia dalam mentransformasi pengelolaan kehutanan. ”Dari yang sebelumnya berorientasi pada hasil hutan kayu menuju pengembangan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu yang lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” katanya.

Menteri Raja Juli Antoni menyambut baik ketertarikan tersebut dan menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kolaborasi internasional dalam pengelolaan hutan tropis berkelanjutan. ”Indonesia memandang kerja sama antarnegara pemilik hutan tropis sebagai langkah strategis dalam memperkuat kontribusi sektor kehutanan terhadap pembangunan berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pertemuan bilateral ini menjadi bagian dari rangkaian diplomasi kehutanan Indonesia pada forum internasional di New York. Sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang aktif mendorong kerja sama global di bidang kehutanan, restorasi ekosistem, dan ekonomi hijau.

Mendampingi Menteri Kehutanan dalam Pertemuan Bilateral, turut hadir Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN tengah digelar di tengah kondisi panasnya geopolitik global, yakni terjadinya konflik di Timur Tengah. KTT ASEAN kali ini pun menaruh fokus pada dampak gejolak geopolitik global, terutama isu ketahanan energi.

KTT ASEAN tahun ini digelar di Cebu, Filipina pada Jumat (8/5/2026). KTT ASEAN ke-48 ini mengusung tema “Navigating Our Future, Together”, menaruh fokus pada penguatan stabilitas kawasan, integrasi ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan berkelanjutan di kawasan ASEAN.

Dalam sambutannya di upacara pembukaan KTT ASEAN ke-48, Presiden Filipina Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr mengatakan bahwa KTT ASEAN ke-48 digelar sebagai upaya menunjukkan kapasitas ASEAN dalam merespon dengan persatuan, kebijaksanaan, dan tekad di saat kawasan dihadapkan pada ketidakpastian.

"Negara-negara terus menavigasi lingkungan global yang semakin kompleks. Situasi yang semakin bergejolak di Timur Tengah telah berdampak pada kawasan kita, menantang kita untuk tetap gesit dalam menghadapi ketidakpastian," katanya.

Dia menjelaskan banyak warga negara di Asia Tenggara berharap kepada para pemimpinnya, bukan hanya untuk stabilitas, tetapi juga untuk jaminan dan harapan.

Marcos Jr pun menjelaskan bahwa selama beberapa bulan terakhir, masing-masing negara di Asia Tenggara harus melakukan penyesuaian untuk memodifikasi pendekatan menghadapi dampak konflik Timur Tengah.

"Jadi kita berkumpul sekarang untuk mempelajari penyesuaian tersebut guna menemukan pendekatan terbaik, untuk menghadapi masa depan bersama," ujarnya.

Dalam sesi Retreat KTT ASEAN ke-48, Marcos Jr pun menjelaskan bahwa gejolak geopolitik yang terjadi, di mana perang Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel mestinya mempererat kerja sama di kawasan, khususnya Asia Tenggara. Dia pun membeberkan bahwa perang tersebut telah memberikan dampak yang signifikan bagi kawasan.

"Di dunia yang semakin terhubung, ketidakstabilan di satu bagian dunia akan dengan cepat berdampak pada rantai pasokan, pasar keuangan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kita," katanya.

Perang di Timur Tengah telah mengganggu ketersediaan dan harga minyak global. Sebab, Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak global ditutup.

"Efek domino dari gangguan pasokan minyak pada berbagai sektor di negara kita telah memengaruhi cara kita menjalankan bisnis, cara kita bekerja, dan cara kita hidup," katanya.

Menurutnya, meski dampak dirasakan berbeda dari satu negara ke negara lain di ASEAN saat ini, tidak dapat disangkal bahwa gangguan akan berdampak pada masa depan.

Bahkan, dia menjelaskan jika ketegangan mereda tepat waktu, kerusakan pada infrastruktur penting, sistem vital, dan kepercayaan secara umum akan terus dirasakan selama bertahun-tahun mendatang.

Untuk itu, menurutnya respon yang efektif dan inovatif dibutuhkan, terutama dari KTT ASEAN ke-48. Di samping itu, menurutnya kesulitan-kesulitan saat ini menghadirkan peluang inheren untuk mencapai komunitas ASEAN yang tangguh, inovatif, dinamis, dan berpusat pada rakyat.

Marcos Jr pun memperkenalkan kerangka LEAD, SAIL, dan RISE sebagai strategi terintegrasi ASEAN untuk memperkuat tiga pilar utama komunitas ASEAN.

LEAD difokuskan pada penguatan komunitas politik dan keamanan yang berbasis aturan. Kemudian, SAIL untuk mendorong ekonomi yang terintegrasi dan inovatif. Sementara RISE diarahkan untuk memperkuat komunitas sosial budaya yang inklusif dan berpusat pada masyarakat.

Adapun, dalam sesi pleno KTT ke-48 ASEAN, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti bahwa ketegangan geopolitik dan gangguan berkepanjangan pada jalur-jalur utama global telah memberikan tekanan besar terhadap situasi energi di banyak negara, termasuk di kawasan ASEAN.

“Gangguan berkepanjangan di sepanjang jalur global utama sudah memberikan tekanan yang sangat tinggi pada situasi energi negara kita dan tekanan itu tampaknya tidak akan mereda dalam waktu dekat,” ujar Presiden.

Prabowo pun menegaskan bahwa ASEAN harus bersiap menghadapi potensi gangguan jangka panjang. Sementara, ketahanan energi kawasan tidak dapat dibangun secara reaktif, tetapi harus dipersiapkan secara proaktif melalui pendekatan yang jelas dan berorientasi ke depan.

Prabowo pun mendorong agar negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Prabowo mengingatkan bahwa diversifikasi energi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.

Negara-negara ASEAN, menurut Prabowo, perlu bergerak lebih cepat dalam mencari sumber energi alternatif, memperluas energi terbarukan, serta memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario global.

Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia pun telah mengambil langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah yang diambil di antaranya melalui pengembangan sumber energi alternatif dan terbarukan, pemanfaatan bioenergi, peningkatan penggunaan kendaraan listrik, serta pembangunan program tenaga surya berskala besar.

“Kita sedang mengembangkan alternatif, energi terbarukan, menggunakan bioenergi, juga meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, dan kita sedang membangun program energi surya 100 gigawatt yang sangat ambisius yang ingin kita selesaikan dalam tiga tahun,” ujarnya.

Sehari sebelum mengikuti gelaran KTT ASEAN, Prabowo turut serta dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Dalam agenda tersebut, Prabowo juga menyoroti masalah mendesak saat ini yakni ketahanan energi imbas perang di Timur Tengah.

Prabowo mengatakan tekanan global yang meningkat serta ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah membuat isu energi bukan lagi sekadar tantangan jangka panjang, melainkan kebutuhan yang harus segera direspons.

“Ketahanan energi adalah salah satu isu penting yang kita hadapi saat ini. Dengan meningkatnya tekanan global dan ketidakstabilan di Timur Tengah, ini bukan lagi masalah jangka panjang, melainkan masalah mendesak,” ujar Prabowo dalam agenda KTT BIMP-EAGA pada Kamis (7/5/2026).

Sementara, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam KTT ASEAN menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi energi regional di tengah dinamika geopolitik global.

"Indonesia terus mendorong penguatan kerja sama energi Asean guna memastikan ketahanan energi kawasan tetap terjaga, termasuk melalui penguatan konektivitas energi, diversifikasi pasokan, dan percepatan transisi energi yang berkelanjutan,” ujar Dwi melalui keterangan resmi, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, Indonesia juga menegaskan pentingnya solidaritas dan koordinasi regional dalam menghadapi tantangan global yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi dan perekonomian kawasan.

Gaet Kerja Sama

Di sela-sela KTT ASEAN, Indonesia pun menjajal kerja sama, yakni dengan Filipina. Kerja sama itu terkait dengan mineral kritis sebagai upaya memperkuat ketahanan energi.

Nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Strategic Nickel Industry Development Cooperation antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA) telah ditandatangani.

Penandatanganan MoU itu disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Hon. Maria Cristina A. Roque.

Adapun, MoU antara APNI dan PNIA mencakup ruang lingkup kerja sama yang bersifat strategis dan berorientasi jangka panjang. MoU itu meliputi, pertama, pertukaran informasi dalam rangka stabilisasi perdagangan nikel regional dan global.

Kedua, pengembangan bersama teknologi hilirisasi nikel serta pemanfaatan nilai tambah dari produk sampingan industri pengolahan. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia bersama untuk mendukung ekosistem industri nikel yang berkelanjutan.

Arilangga menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut bukan sekadar kerja sama biasa. Kolaborasi itu menjadi fondasi bagi Indonesia-Philippines Nickel Corridor, yakni sebuah platform terstruktur yang menghubungkan kekuatan hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bijih nikel hulu dari Filipina.

"Ini akan menjadi poros cadangan dan produksi nikel yang tak terpisahkan bagi dunia,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis pada Jumat (8/5/2026).

Airlangga juga menekankan bahwa nikel merupakan mineral kritis yang memiliki peran sentral dalam transisi energi. Produk turunan nikel dapat diintegrasikan ke dalam strategi ketahanan energi nasional maupun kawasan melalui penguatan penyimpanan energi (energy storage), baik untuk baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) maupun baterai untuk penyimpanan energi panel surya.

Dengan demikian, menurutnya hilirisasi nikel tidak hanya mendukung sektor industri, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap bauran energi bersih dan berkelanjutan.

Hadapi Ganjalan

Pakar Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Afrimadona mengatakan bahwa fokus di KTT ASEAN ke-48 terkait dengan ketahanan energi saat ini dirasa tepat. Sebab, negara-negara di Asia Tenggara perlu menyatukan sikap menghadapi kondisi panasnya geopolitik global.

"Indonesia pun perlu memanfaatkan KTT ASEAN ini untuk mendorong ketahanan energi sebagai agenda strategis kawasan, bukan sekadar isu teknis. Konflik global menunjukkan bahwa guncangan energi dapat langsung memengaruhi inflasi, biaya industri, subsidi, dan stabilitas sosial di Asia Tengggara," ujarnya kepada Bisnis pada Jumat (8/5/2026).

Namun, menurutnya upaya menyatukan sikap di ASEAN dalam menghadapi ketahanan energi saat ini memiliki tantangan. Sebab, tingkat ketergantungan energi tiap negara berbeda.

"Ada negara eksportir energi, ada yang sangat bergantung pada impor, ada yang kuat dalam pembiayaan, dan ada yang kaya potensi energi terbarukan," katanya.

Meski begitu, menurutnya justru di situlah relevansi ASEAN. Bukan untuk menyeragamkan kepentingan, melainkan membangun mekanisme saling melengkapi.

Indonesia pun menurutnya bisa mengambil peran sebagai penghubung. Agenda yang perlu didorong adalah percepatan ASEAN Power Grid, perdagangan listrik lintas batas, koordinasi cadangan energi, investasi energi terbarukan, serta penguatan rantai pasok mineral kritis.

"Jadi, targetnya bukan hanya menjaga pasokan energi hari ini, tetapi membangun ketahanan energi ASEAN untuk menghadapi konflik global dan transisi energi ke depan," katanya.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri juga menyatakan bahwa yang menjadi fokus pembahasan di KTT ASEAN kali ini yakni menghadapi tantangan geopolitik global tepat. Namun, yang juga diperlukan adalah platform jangka panjang di ASEAN dalam menghadapi berbagai krisis berikutnya.

"ASEAN perlu mempersiapkan adanya mekanisme yang sifatnya permanen, dibandingkan apa yang ada dalam merespon krisis," katanya kepada Bisnis pada Jumat (8/5/2026).

Sementara itu, dia menilai ASEAN juga menghadapi tantangan dalam berkerja sama menyikapi ketahanan energi. Pertama, banyak negara ASEAN merupakan importir minyak dan gas.

"Makanya, ketika ASEAN ingin membuat cadangan, itu tidak gampang, karena kebanyakan sebagai net importer," katanya.

Kedua, dalam merealisasikan kerja sama untuk ketahanan energi dibutuhkan sumber daya finansial. Tujuannya guna membantu procurement atau purchasing dari minyak yang semakin banyak.

"Itu memerlukan sumber daya keuangan yang besar juga," ujarnya.

Solusinya, dia menilai bahwa negara-negara ASEAN bisa mengintegrasikan platform kerja sama dengan negara-negara lain yang lebih mempunyai sumber daya kuat, di sekitar kawasan seperti China dan Jepang.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa KTT ASEAN kali ini membawa peluang bagi Indonesia yang cukup besar untuk memainkan peran yang lebih strategis. Indonesia bukan hanya ekonomi terbesar di ASEAN, tetapi juga salah satu negara dengan cadangan energi dan mineral strategis paling besar di kawasan.

ASEAN secara keseluruhan memang memiliki cadangan minyak, gas, dan batu bara yang besar, tetapi sebagian besar terkonsentrasi di beberapa negara saja, dan Indonesia termasuk pemain utamanya.

Oleh karena itu, menurutnya pendekatan Indonesia seharusnya tidak lagi sekadar menjual komoditas mentah, melainkan memosisikan diri sebagai pusat rantai pasok energi dan mineral kawasan.

"Tetapi pertanyaan berikutnya adalah apakah ASEAN sendiri benar-benar mampu menyatukan kepentingan energi negara anggotanya yang sangat berbeda," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa struktur kepentingannya memang sangat asimetris. Singapura misalnya hampir sepenuhnya bergantung pada impor energi sehingga sangat berkepentingan dengan integrasi regional dan cadangan bersama. Filipina juga relatif rentan terhadap gejolak energi global, sehingga wajar kalau isu keamanan energi menjadi fokus utama mereka dalam KTT kali ini.

Sementara itu, negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei masih memiliki kecenderungan alami untuk memprioritaskan kebutuhan domestik terlebih dahulu karena mereka juga produsen energi.

Vietnam dan Thailand memilih jalur diversifikasi masing-masing. Vietnam bahkan mulai kembali membuka pembicaraan soal energi nuklir. Laos mempunyai kepentingan berbeda lagi karena fokus pada ekspor listrik tenaga air. Myanmar praktis semakin jauh dari agenda integrasi kawasan.

"Karena itu saya melihat pendekatan yang paling realistis bukan berharap ASEAN akan bergerak sepenuhnya sebagai satu blok yang solid, tetapi sebagai payung bagi beberapa koalisi terbatas yang lebih efektif," katanya.

Tantangan lain yang menurutnya akan dihadapi adalah terkait pendanaan. Kebutuhan investasi infrastruktur energi dan transmisi di ASEAN sangat besar, terutama kalau kawasan ini ingin mempercepat interkoneksi listrik lintas negara. Untuk negara-negara berkembang ASEAN, pembiayaan seperti ini hampir tidak mungkin hanya mengandalkan APBN masing-masing.

Tantangan berikutnya adalah harmonisasi regulasi. Standar jaringan listrik, tarif, mekanisme perdagangan lintas batas, hingga model kepemilikan infrastrukturnya masih berbeda-beda antar negara.

Belum lagi faktor geografis. Indonesia dan Filipina adalah negara kepulauan sehingga biaya konektivitas energinya jauh lebih tinggi dibanding negara-negara Asia daratan. Secara struktural, ini membuat integrasi penuh menjadi lebih kompleks dan mahal.

Di saat yang sama, ada persoalan transisi energi yang juga belum selesai. Banyak negara ASEAN, termasuk Indonesia, Vietnam, dan Filipina, masih sangat bergantung pada batu bara untuk menjaga keamanan pasokan listrik domestik.

"Akibatnya, agenda ketahanan energi sering berbenturan dengan agenda dekarbonisasi. Dalam jangka pendek, batu bara memberi stabilitas pasokan dan harga. Tetapi dalam jangka panjang, ketergantungan itu justru membuat transisi energi menjadi lebih sulit," katanya.