Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid mengapresiasi kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyusul capaian Indonesia yang dinilai semakin tangguh menghadapi gejolak energi global.

Nurdin mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan strategis pemerintah, terutama di bawah kepemimpinan Bahlil di sektor energi. Langkah-langkah yang diambil pemerintah telah memperkuat fondasi kemandirian energi nasional.

"Ini bukan capaian yang datang tiba-tiba. Ada kerja sistematis dari hulu ke hilir yang dilakukan pemerintah. Saya melihat Menteri ESDM berhasil membaca situasi global dan menyiapkan Indonesia lebih tahan terhadap guncangan," kata Nurdin Halid di Jakarta, Kamis.

Dalam laporan terbaru JP Morgan bertajuk "Pandora's Bog: The Global Energy Shock of 2026", Indonesia menempati posisi kedua dunia sebagai negara paling tahan terhadap krisis energi, khususnya di sektor minyak dan gas.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggunakan tiga strategi utama yang didorong pemerintah, yakni peningkatan produksi minyak dan gas domestik, diversifikasi energi melalui program biodiesel, serta pengembangan bahan bakar alternatif, seperti bioetanol mer.

Menurut Nurdin, kebijakan seperti B50 dan E20 merupakan langkah konkret untuk menekan ketergantungan impor energi, yang selama ini menjadi titik lemah banyak negara.

"Negara-negara maju justru terpukul karena terlalu bergantung pada impor. Indonesia sekarang menunjukkan arah berbeda, memanfaatkan sumber daya sendiri sebagai kekuatan utama," ujarnya.

Nurdin juga menyatakan langkah diversifikasi energi, seperti pengembangan dimethyl ether dan compressed natural gas (CNG) sebagai substitusi LPG impor merupakan keputusan strategis di tengah ketidakpastian rantai pasok global.

Dalam laporan JP Morgan, ketahanan energi Indonesia ditopang oleh tingginya produksi batu bara domestik serta kapasitas sebagai eksportir utama batu bara termal dunia.

Selain itu, Indonesia juga tercatat sebagai salah satu produsen gas alam penting secara global.

Nurdin menegaskan capaian ini harus menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi nasional, termasuk pengembangan energi terbarukan agar ketahanan energi tidak hanya kuat dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan.

"Ke depan, kita tidak boleh berhenti. Ketahanan energi harus dibarengi dengan transisi menuju energi bersih agar Indonesia tidak hanya tahan krisis, tetapi juga kompetitif di masa depan tuturnya.

Nurdin berharap sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat terus diperkuat guna menjaga momentum positif tersebut di tengah dinamika energi global yang kian kompleks.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Puspadaya genap berusia 1 tahun pada 21 April 2026. Organisasi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan, anak, dan disabilitas ini mengajak puluhan orang menyaksikan pemutaran dokumentasi jejak langkahPuspadaya.

Pemutaran dokumentasi jejak langkah Puspadaya itu dilakukan di Teater Perpustakaan Kemendikdasmen, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (30/4/2026) ini. Dihadiri mitra Puspadaya, komunitas, lembaga perempuan dan anak, hingga mahasiswa.

Dokumentasi itu menggambarkan tentang peristiwa hingga apa yang dialami korban kekerasan seksual ataupun keluarganya, termasuk dampaknya. Bahkan, peserta yang menyaksikan dokumentasi itu tak sedikit yang merasakan empatinya hingga menangis.

"Puspadaya hadir karena banyak dari mereka (para korban dugaan kekerasan seksual) itu terabaikan, takut untuk melapor, baik perempuan maupun anak," ujar Sekjen Puspadaya, Amriadi Pasaribu, Kamis (30/4/2026).

Menurut Amriadi, meski Puspadaya baru diresmikan 1 tahun lalu tapi Puspadaya sudah mendampingi 30 kasus, yang mana 1 kasus berhasil diselesaikan hingga mendapatkan putusan pengadilan. Dalam proses pendampingan, Puspadaya selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, hingga kementerian/lembaga.

Lihat video: KPAI dan Puspadaya Perindo Sosialisasi Pada Guru Terkait Hak Anak



"Tanpa kolaborasi semua, kita tidak akan bisa memberikan pendampingan dengan sebaik-baiknya," katanya.

Perwakilan dari Komnas Perempuan, Lis Eka mengapresiasi karena telah diundang dalam kegiatan tersebut. "Intinya kami mengapresiasi telah diundang mewakili Komnas Perempuan. Satu tahun perjalanan singkat, tapi 30 kasus sudah didampingi," katanya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa suami dari Fadia Arafiq, Mukhtaruddin Ashraff Abu (ASH) terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kabupaten Pekalongan pada Rabu (29/4/2026). Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) 2023-2024.

Dalam pemeriksaan ini, KPK turut mendalami perihal aliran uang. “Kita dalami soal kepemilikan perusahaan tersebut ya, bagaimana peran sebagai komisaris, kemudian bagaimana juga peran seorang ASH ini yang memiliki saham mayoritas di perusahaan RNB tersebut," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan.

"Tentunya dengan kapasitas sebagai komisaris ataupun sebagai pemegang saham mayoritas dari PT RNB tersebut, peran-perannya seperti apa termasuk juga berkaitan dengan dugaan aliran uang," sambungnya.

Diketahui, PT RNB merupakan perusahaan bentukan Fadia Arafiq bersama suami dan anaknya. Perusahaan ini bergerak di bidang penyediaan jasa, salah satunya penyedia pegawai outsourcing di sejumlah dinas pada Pemkab Pekalongan.

"Termasuk juga nanti aliran ini ke mana saja, kemudian peran kuatnya dari PT RNB ini agar bisa memenangkan sejumlah pengadaan di beberapa dinas ini seperti apa karena ada dugaan intervensi yang dilakukan oleh pihak Bupati sehingga bisa memenangkan perusahaan keluarga ini," ujarnya.

Ashraff Bungkam Usai Pemeriksaan

Ashraff selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 14.55 WIB. Dalam kesempatan tersebut, ia mengenakan kaus hitam dibalut jaket dan bermasker.

Saat dicecar sejumlah pertanyaan dari awak media, ia memilih bungkam dan terus berjalan meninggalkan kantor KPK.

Sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Penetapan ini seusai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang pada Selasa (3/3/2026). Dalam operasi senyap tersebut, total 14 orang ditangkap di Semarang dan Pekalongan.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap saudari FAR," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (4/3/2026).

FAR disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

JAKARTA - Empat terdakwa dalam kasus penyiram air keras terhadap Andrie Yunus tak keberatan atas dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer II-07 Jakarta. Dengan begitu, para terdakwa tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut.

Adapun empat terdakwa dalam perkara ini yakni Serda Edi Sudarko (terdakwa I), Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (terdakwa II), Kapten Nandala Dwi Prasetya (terdakwa III), dan Lettu Sami Lakka (terdakwa IV).

Usai membacakan surat dakwaan Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartan mempersilakan para terdakwa lebih dulu berkonsultasi dengan penasehat hukum.

"Silakan (para terdakwa) konsultasi dengan penasehat hukum apakah mengajukan eksepsi atau tidak dipersilakan merapat," kata Fredy di ruang sidang pengadilan militer II-08 Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Usai para terdakwa berkonsultasi, penasihat hukum terdakwa menyatakan menerima dakwaan yang dibacakan Oditur Militer. "Siap terima kasih majelis atas waktu yang diberikan kepada kami, karena tentang dakwaan yang dibacakan oleh saudara auditor militer para terdakwa ini telah mengerti dan memahami sehingga kami tidak melakukan eksepsi dan kami melanjutkan persidangan," katanya.

Lihat video: Sidang Perdana Penyiraman Air Keras Aktivis Andrie Yunus |



Karena para terdakwa tidak mengajukan eksepsi, Fredy memutuskan persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Fredy pun meminta Oditur Militer untuk menghadirkan para saksi dalam persidangan lanjutan pada 6 Mei 2026.

"Kita jadwalkan di bulan Mei, Rabu tanggal 6 Mei, saudara (Oditur) panggil semua saksi 8-8nya juga boleh, nanti kita periksa simultan, dengan harapan 8-8 nya itu bisa kita periksa secara bersama-sama supaya bisa saling mengkonfirmasi," kaya Fredy.

Adapun para saksi yang akan dihadirkan oleh Oditur Militer pada persidangan selanjutnya, yakni:

Saksi 1

Dandenma Bais TNI, kolonel inf Heri Heryadi

Saksi 2

Buruh lepas, Muhammad Hidayat

Saksi 3

Buruh lepas, Pajri

Saksi 4

Wiraswasta, Nurhadi

Saksi 5

Pabandya D 31 Pampres Dit B Bais TNI, Letkol Chk Alwi Hakim Nasution

Saksi 6

Kaur Farmasi unit Fasfarbekkes Dankes Bais TNI, Kapten Laut (K) Suyanto

Saksi 7

Danru Provos Denma Bais TNI, Sertu Arif Firdaus

Saksi 8

Ba Sus Ton Ang Satyanma denma Bais TNI, Serda M. Arif Widayanto.

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Irine Roba menyampaikan duka mendalam atas tragedi kecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang menewaskan seluruh korban perempuan. Irine menekankan keselamatan perempuan dalam transportasi publik tidak boleh hanya diwujudkan melalui pemisahan gerbong semata, melainkan harus mencakup jaminan keselamatan sistem secara menyeluruh.

Dalam pernyataan, Irine Roba mengungkapkan keprihatinan yang sangat pilu atas insiden yang terjadi kemarin malam. Gerbong perempuan yang berada di paling belakang rangkaian KRL menjadi sasaran langsung tabrakan oleh Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek.

“Kabar ini sungguh menyayat hati. Ibu-ibu, saudari-saudari kita, yang setiap hari pulang-pergi bekerja, mengantar anak, atau sekadar mencari nafkah, harus menjadi korban paling tragis,” ujarnya, Rabu (29/4/2026)

Irine menambahkan kejadian ini menjadi pengingat keras bahwa ruang aman bagi perempuan tidak cukup hanya dengan menyediakan ruang khusus. “Ruang aman artinya perempuan dapat bepergian tanpa merasa takut terhadap kekerasan, pelecehan, kecelakaan, maupun buruknya infrastruktur yang mengancam keselamatan mereka,” tegasnya.

Sebagai legislator yang membidangi transportasi, Irine Roba mendesak pemerintah untuk menyusun kebijakan transportasi dengan perspektif gender. Evaluasi keselamatan, audit fasilitas, dan standar pelayanan minimum harus memprioritaskan kebutuhan spesifik perempuan dan anak, bukan sekadar pelengkap.

Lihat video: TEKA-TEKI KERETA MAUT! Sinyal Tak Berfungsi Normal, Benarkah Jadi Pemicu Hantam KRL?



“Yang paling mendesak saat ini adalah soal anggaran. Pemerintah harus segera memperkuat anggaran transportasi yang benar-benar aman bagi semua orang, terutama perempuan dan anak,” katanya.

Irine menyoroti pentingnya modernisasi persinyalan, perawatan rutin sarana, peningkatan SDM awak kereta, serta pembangunan infrastruktur ramah perempuan sebagai belanja prioritas negara.

Komisi V DPR, kata Irine, siap mendorong semua langkah tersebut dengan keras dan tanpa kompromi. Irine juga mendesak Kementerian Perhubungan dan PT KAI untuk segera melakukan audit keselamatan menyeluruh yang melibatkan perspektif gender, organisasi perempuan, dan masyarakat sipil.

“Tragedi Bekasi Timur yang menewaskan seluruhnya perempuan ini harus menjadi titik balik. Jangan biarkan duka ini sia-sia,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Irine menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban. “PDI Perjuangan berdiri bersama Anda. Kami akan terus mengawal agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar melindungi nyawa rakyat, khususnya perempuan dan anak yang paling rentan. Keselamatan perempuan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban negara,” katanya.

JAKARTA - Oditur Militer II-07 Jakarta membeberkan keterlibatan prajurit Bais TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, terungkap setelah dua pelaku tak ikut apel pagi. Hal ini dibeberkan Oditur dalam persidangan perdana kasus Andrie Yunus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Para terdakwa dalam kasus ini yakni, Serda Edi Sudarko (terdakwa I), Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (terdakwa II), Kapten Nandala Dwi Prasetya (terdakwa III), dan Lettu Sami Lakka (terdakwa IV).

Serda Edi Sudarko merupakan prajurit yang melakukan penyiraman kepada Andrie Yunus, pada Kamis (12/4/2026) malam. Sementara Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono berperan mengendarai sepeda motor yang digunakan saat aksi.

Keduanya langsung melarikan diri usai melakukan penyiram air keras. Di tengah pelariannya Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono merasa kepanasan hingga berhenti karena keduanya juga terkena cairan kimia tersebut.

"Di pinggir jalan untuk membeli air mineral sebanyak dua botol, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membasuh bagian tubuh yang terkena percikan cairan kimia tersebut," ucap Oditur di ruang sidang.

Setelah membersihkan tubuhnya akibat percikan cairan kimia tersebut, Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono pun kembali ke Mes Denma Bais TNI Kalibata Jakarta Selatan, pada Jumat (13/3/2026) pukul 00.30 WIB. Sesampainya di mes tersebut, ternyata Kapten Nandala Dwi Prasetya dan Lettu Sami Lakka sudah tiba lebih dulu.

Lihat video: Sidang Perdana Penyiraman Air Keras Aktivis Andrie Yunus



"Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sesampainya di Mess Bais TNI tepatnya di kamar ternyata sudah ada Terdakwa-3 dan Terdakwa-4, kemudian melihat kondisi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 saat it Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 langsung membantu merawat luka Terdakwa-1 dan Terdakwa-2," sambungnya.

Pada pagi harinya Jumat (13/3/2026), akan dilaksanakan apel oleh Denma Bais TI, yang mana hanya diikuti oleh Kapten Nandala Dwi Prasetya dan Lettu Sami Lakka. Sementara itu Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi tak ikut apel, karena alasan sakit.

"Pukul 07.00 WIB, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melaksanakan apel pagi di Denma Bais TI yang diambil oleh Dandenma Bais TNI, saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ikut apel pagi dengan alasan karena sakit," sambungnya.

Setelah apel tersebut, Kapten Nandala Dwi Prasetya dan Lettu Sami Lakka melaksanakan dinas seperti biasa. Setelah selesai dinas, mereka selalu ke kamar dua rekannya yang sedang sakit untuk merawat lukanya hingga 15 Maret 2026.

Pada 17 Maret 2026 pukul 09.00 WIB setelah upacara bendera 17-an Mayjen TNI Bosco memerintahkan Kolonel Inf Heri Heryadi (Saksi-1/Dandenma Bais TNI) untuk melakukan pengecekan personel. Di saat itu, Saksi-1 mengetahui bahwa Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi sedang sakit dan memeriahkan untuk dilakukan pengecekan.

Dalam pemeriksaan fisik, Serda Edi Sudarko mengalami luka di bagian seluruh wajah, mata sebelah kanan agak bengkak sedikit dan berair, luka bakar pada pangkal leher sebelah kanan, luka bakar pada bagian dada sebelah kanan dan luka bakar pada bagian lengan sebelah kiri. Sedangkan Lettu Budhi Hariyanto Widhi mengalami luka bakar akibat terkena cairan kimia di bagian lengan sebelah kanan.

Dari luka tersebut, dilakukan pendalaman dengan cara mewawancara terhadap terdakwa I dan Terdakwa II. Dari hasil pendalaman tersebut, kedua terdakwa mengakui perbuatannya melakukan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

"Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengakui telah melakukan kekerasan terhadap aktivis Kontras sebagaimana yang viral di media dan saat melakukan kekerasan tersebut tidak hanya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 akan tetapi adanya keterlibatan Terdakwa 3 dan 4," ucapnya.

Setelah itu, para terdakwa langsung diamankan ke sel tahanan Denma Bais TNI. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2026 para terdakwa dilimpahkan ke Puspom TNI untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief meminta kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan pemilik rantai pasok industri besar.

Menurut dia, pemerintah daerah juga perlu mengalihkan porsi belanja barang Pemda untuk menyerap produk UMKM.

"Permudah perizinan, adanya insentif dan subsidi hingga kemudahan investasi," kata Hendry dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Riau, dia mengatakan tantangan utama daerah tersebut bukan pada potensi sumber daya, tetapi pada kualitas perencanaan, alokasi anggaran dan keberanian eksekusi atas potensi sumber daya yang ada.

Untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dia merekomendasikan adanya koridor eco tourism terpadu dan inkubasi digital bagi pelaku industri kreatif lokal untuk menjangkau pasar internasional dan memangkas jalur distribusi.

"Kita juga berharap Pemprov Riau dapat mendorong sektor swasta untuk terus bergerak maju," katanya.

Di sisi lain, Hendry menambahkan langkah yang telah diambil seperti kebijakan baru terhadap kendaraan bermotor, kontrol BBM bersubsidi, pajak air permukaan, merupakan hal positif dan mampu untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Oditur Militer II-07 Jakarta mendakwa empat terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dengan pasal penganiyaan berat. Keempatnya juga dijerat pasal berlapis.

Hal ini disampaikan Oditur ketika membacakan surat dakwaan terhadap empat terdakwa di ruang sidang pengadilan militer II-08 Jakarta, Jakarta Timur pada Rabu (28/4/2026). Empat terdakwa yakni Serda Edi Sudarko (terdakwa I), Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (terdakwa II), Kapten Nandala Dwi Prasetya (terdakwa III), dan Lettu Sami Lakka (terdakwa IV).

"Primer: Pasal 469 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," ucap Oditur di ruang sidang, Rabu (29/4/2026).

"Subsider: Pasal 468 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Lebih Subsider : Pasal 467 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," sambungnya.

Masih dalam surat dakwaan itu, Oditur juga membeberkan kronologi keempat terdakwa melakukan penyiraman air keras kepada Andrie. Insiden itu dipicu tindakan Andrie Yunus di Fairmont Hotel yang dianggap terdakwa telah melecehkan dan menginjak-injak institusi TNI.

Lihat video: Sidang Perdana Penyiraman Air Keras Aktivis Andrie Yunus



"Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 kenal dengan nama Sdr. Andrie Yunus sejak tanggal 16 Maret 2025 saat memaksa masuk dan melakukan interupsi pada saat rapat revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont Jakarta," ucap Oditur.

Setahun berlalu tepatnya pada Senin, 9 Maret 2026 Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono bertemu bersama di Masjid Al-Iklas Bais TNI. Di sela-sela obralannya, keduanya membahas video viral saat Andrie Yunus yang memaksa masuk dan menginterupsi sidang rapat revisi Undang-Undang TNI berjalan di Hotel fairmount.

Lanjut pada Rabu (11/4/2026), empat terdakwa kumpul bersama di Mess Bais TNI, setelah berbuka puasa. Serda Edi Sudarko saat itu menyampaikan kekesalan terhadap Andrie Yunus atas sikapnya di Hotel Fairmount.

Sikap Andrie Yunus yang dianggap menginjak-injak institusi TNI lantaran bersama LSM Kontras menggugat Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK). selain itu Andrie juga dianggap menuduh TNI mengintimidasi atau melakukan teror di kantor Kontras dan menganggap TNI juga dituduh menjadi dalang atau aktor tragedi kerusuhan akhir Agustus 2025.

"Terdakwa-1 berkata ingin memukul Sdr. Andrie Yunus sebagai pelajaran dan sebagai efek jera, akan tetapi Terdakwa-2 berkata "jangan dipukuli tapi disiram saja dengan cairan pembersih karat".

Terdakwa-1 berkata "Saya saja yang menyiram", mendengar ide Terdakwa-2 tersebut Terdakwa-3 setuju dan berkata "kalau begitu kita kerjakan bersama-sama"," kata Oditur.

Para terdakwa langsung menyusun strategi untuk melakukan penyiraman air keras kepada Andrie Yunus.

"Selanjutnya Terdakwa-3 membagi tugas Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mencari Sdr. Andrie Yunus ke kantor Kontras, sedangkan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 mencari ke YLBHI," ucapnya.

Pada Kamis (12/4/2026) sekira pukul 16.30 WIB para Terdakwa berangkat bersama-sama untuk melancarkan aksi penyiraman ini. Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono saat itu bergegas ke bengkel mobil Denma Bais TNI untuk mengambil cairan yang akan digunakan untuk menyiram Andrie.

"Sesampainya di bengkel Terdakwa-2 mengambil aki bekas yang berada di pojokan depan toilet atau kamar mandi. Lalu menuangkan air aki dan cairan pembersih karat yang berada di dalam lemari besi yang tidak dikunci," ucapnya.

"Kemudian Terdakwa mencampur kedua cairan tersebut ke dalam gelas tumbler warna ungu dengan tutup warna hitam yang Terdakwa-2 bawa dari kamar, selanjutnya Terdakwa-2 membungkus tumbler tersebut ke plastik kresek warna hitam dan menggantungnya di sepeda motor bagian depan," sambungnya.

Para terdakwa saat itu berpencar mencari keberadaan Andrie Yunus namun tidak diketahui, hingga mereka semua bertemu di bersama. Ketika ingin pulang karena target yang dicari tak kunjung ketemu, salah satu terdakwa tiba-tiba melihat keberadaan Andrie Yunus.

"Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menemui Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dan mengajak pulang, kemudian pada saat akan pulang Terdakwa-3 melihat Sdr. Andrie Yunus sedang naik sepeda motor warna kuning keluar kantor YLBHI dan berkata "itu si Andrie Yunus orangnya keluar pake motor kuning"," kata dia.

Saat itu para terdakwa langsung membuntuti Andrie Yunus dari belakang sepeda motornya. Di tengah perjalanannya, Serda Edi Sudarko dan Lettu Budhi Hariyanto Widhi Cahyono sempat menyalip kendaraan Andrie Yunus. Sementara Kapten Nandala Dwi Prasetya dan Lettu Sami Lakka tetap dibelakang Andrie Yunus.

"Tepat di persimpangan JI. Salemba I dan JI. Talang Jakarta Pusat sepeda motor Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 balik arah (lawan arah) menuju arah sepeda motor Sdr. Andrie Yunus dan pada saat sepeda motor Terdakwa-2 memperlambat kecepatan sambil menunggu sepeda motor Sdr. Andrie Yunus mendekat, pada saat berpapasan Terdakwa-1 langsung menyiramkan cairan kimia tersebut ke bagian tubuh Sdr. Andrie Yunus," ucapnya.

Atas siraman cairan berbahaya itu, Andrie Yunus mengalami luka pada bagian wajah dan sejumlah tubuhnya. Korban langsung dilarikan ke RSCM untuk penanganan lebih lanjut.

JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ( bank bjb ) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ( RUPST ) Tahun Buku 2025, yang salah satu agendanya perubahan struktur direksi Perseroan. Dimana Susi Pudjiastuti ditunjuk menjadi Komisaris Utama Independen.

Gubernur Jawa Barat KDM, sapaan Dedi Mulyadi selaku pemegang saham pengendali mengatakan, dirinya telah merekomendasikan orang-orang berintegritas untuk masuk jajaran direksi dan komisaris, termasuk nama Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Saya merekomendasikan orang-orang dalam bank bjb yang menurut saya memiliki integritas," ucapnya.

Menurut KDM, Susi Pudjiastuti memiliki kapasitas dalam memberikan nasihat kepada Gubernur dalam pengambilan keputusan. RUPST Tahun Buku 2025 digelar pada Selasa, 28 April 2026 secara hybrid, dengan kehadiran fisik terbatas di Bale Pakuan (Gedung Negara Pakuan), Bandung serta partisipasi daring melalui platform eASY.KSEI.

Sebagai institusi keuangan yang mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, bank bjb mengundang seluruh pemegang saham untuk turut serta dalam forum strategis ini. RUPST menjadi wadah penting dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada arah dan pertumbuhan perusahaan ke depan.

Tujuh agenda utama telah disusun untuk dibahas dan diputuskan dalam RUPST kali ini. Agenda-agenda tersebut disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, usulan pemegang saham utama, serta kepentingan strategis korporasi dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Agenda pertama mencakup persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025. Dengan persetujuan ini, pemegang saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas kinerja yang dijalankan selama tahun 2025.

Lewat Bincang Bisnis dan Bazaar UMKM, bank bjb Ajak Kartini Masa Kini Melek Digital



Agenda kedua adalah penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2025, yakni sebesar 900 miliar rupiah atau setara Rp85,54 per lembar saham. Kebijakan dividen tersebut menjadi bukti komitmen bank bjb memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

Agenda ketiga mengenai persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025. Dewan Komisaris akan diberi kewenangan menunjuk auditor independen yang memenuhi kualifikasi, memiliki izin resmi, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agenda keempat menyangkut pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) bank bjb. Rencana ini merupakan bagian dari sistem mitigasi risiko untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi makro dan menjaga kesinambungan operasional perusahaan dalam jangka panjang.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan lokasi penahanan Bupati Lampung Tengah (Lamteng) nonaktif, Ardito Wijaya dkk ke Lampung pada Selasa (28/4/2026). Pemindahan ini terkait perkara yang memasuki persidangan.

"Tim Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pemindahan kepada empat orang tersangka untuk perkara di Lampung Tengah, yaitu bupati dan kawan-kawan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo Rabu (29/4/2026).

Ketiga tersangka lainnya yang dipindah ialah, anggota DPRD Kabupaten Lamteng, Riki Hendra Saputra; adik Ardito, Ranu Hari Prasetyo; Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamteng, Anton Wibowo.

Budi menyebutkan, keempat tersangka ini dijadwalkan menghadapi sidang perdana atau pembacaan surat dakwaan pada 29 April 2026 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung.

Adanya pemindahan ini sekaligus menjawab terkait video yang beredar di media sosial. Dalam video yang dimaksud, terlihat beberapa orang yang mengenakan rompi oranye tanda tahanan KPK berada di sebuah Bandara.

Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka suap dan gratifikasi proyek di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Penetapan tersangka itu buntut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Lampung Tengah pada Senin, 8 Desember 2025.

Lihat video: ARDITO WIJAYA DITAHAN! Bupati Lampung Tengah Resmi Jadi Tahanan KPK!



Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto mengungkapkan salah satu tersangka yakni Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya.

Selain itu, empat tersangka lain yakni anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Riki Hendra Saputra; Adik Bupati Lampung Tengah yakni Ranu Hari Prasetyo; Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Tengah, Anton Wibowo; dan Direktur PT Elkaka Mandiri Mohamad Lukman Sjamsuri.

"KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka," kata Mungki dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Dia mengatakan Ardito mematok fee sebesar 15-20% dari sejumlah proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah pada Juni 2025. Adapun postur belanja APBD Kabupaten Lampung Tengah 2025 sebesar Rp3,19 triliun.

Anggaran itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program prioritas daerah. Atas jumlah itu, Ardito menerima uang mencapai Rp5,75 miliar.

JAKARTA - Pengadilan Militer II-08 Jakarta menggelar sidang perdana perkara penyiram air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus pada Rabu (29/4/2025) pagi ini. Persidangan perdana ini beragendakan pembaca dakwaan.

Dilihat melalui laman SIPP Pengadilan Militer II-08 Jakarta, perkara ini teregister dengan nomor 70-K/PM.II-08/AL/IV/2026. Sidang digelar secara terbuka dan rencananya akan dimulai pukul 09.05 WIB.

"Agenda: pembacaan surat dakwaan. Ruang Sidang Garuda (Utama)," tulis keterangan SIPP Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Keempat terdakwa dalam perkara ini adalah Edi Sudarko (Serda ES), Budhi Hariyanto Widhi Cahyono (Lettu BHW), Nandala Dwi Prasetya (Kapten NDP), dan Sami Lakka (Lettu SL). Para terdakwa nantinya akan dihadirkan di ruang sidang.

Lihat video: Komnas HAM: Penyerang Andrie Yunus Pakai Identitas Anak-anak hingga Lansia untuk Samarkan Jejak

Sementara itu, untuk memeriksa perkara ini, Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah menunjuk Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto sebagai Ketua Majelis Hakim. Sedangkan hakim anggota yaitu Letnan Kolonel (Letkol) Kum Irwan Tasri, dan Mayor Laut (H) M. Zainal Abidin.

Dalam perkara ini, Oditur Militer II-07 Jakarta menerapkan pasal berlapis terhadap empat terdakwa. Pasal yang dimaksud yaitu Pasal 469 ayat (1) KUHP Jo Pasal 20 huruf c KUHP. Pasal 468 ayat (1) KUHP Jo Pasal 20 huruf c KUHP. Serta Pasal 467 ayat (1) jo ayat (2) KUHP Jo Pasal 20 huruf c KUHP. Pasal yang disangkakan mencakup unsur penganiayaan berencana.

Lihat video: Terbongkar! Soleman Ponto Ungkap Alasan Pelaku Siram Air Keras ke Andrie Yunus



Sekadar informasi, Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras di sekitar Jalan Selemba I, Jakarta Pusat pada Kamis (12/4) malam. Ia saat itu tengah mengendarai sepeda motor usai menghadiri acara podcast di kantor YLBHI.

Siraman cair berbahaya membuat Andrie harus mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Korban dievakuasi ke IGD RSCM, Jakarta Pusat dengan luka bakar pada wajah, leher, dada, punggung, serta kedua lengan, disertai gangguan penglihatan pada mata kanan.

JAKARTA - Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun menyatakan pihaknya kembali menyurati Komisi III DPR. Surat tersebut terkait pengajuan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus yang menersangkakan Roy Suryo.

"Hari ini juga sudah mengajukan surat ke Komisi III DPR. Surat Komisi III itu langsung ditandatangani oleh dua prinsipal, Mas Roy Suryo dan Dokter Tifa," kata Refly saat konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (28/4/2026).

Ia mengungkapkan, sejatinya pengajuan tersebut sudah disampaikan pada Januari 2026. Karena belum ada tanggapan, pengajuan tersebut kembali dilayangkan.

"Kami meminta dalam kesempatan ini perhatian kepada Komisi III DPR sebagai lembaga representasi rakyat. Jadi kami meminta agar Komisi III menerima kami untuk Rapat Dengar Pendapat Umum," ujarnya.

"Sebenarnya, ini sudah kami ajukan tanggal 15 Januari. Sampai sekarang Februari, Maret, April, sudah tiga bulan lebih tidak ada tanggapan dari DPR. Padahal selain surat, kami juga melakukan approach pribadi kepada Ketua Komisi III. Tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan," sambungnya.

Refly mengaku heran dengan sikap DPR yang tak kunjung memberikan jawaban atas pengajuan pihaknya. Sebab, Komisi III DPR RI sering menggelar RDPU terkait kasus terkini yang menyedot perhatian khalayak.

"Jadi sekali lagi, kami minta Komisi III memberikan waktu kepada kami untuk mengadukan potensi pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses penegakan hukum di mana Mas Roy Suryo dan Dokter Tifa menjadi tersangka," sebutnya.