Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan unsur pemerintah daerah (pemda), kepala desa (kades), dan perangkat desa soal pentingnya mengedepankan transparansi serta akuntabilitas soal Dana Desa.

Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan "Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (30/4).

"Dana Desa adalah bagian dari APBN yang memiliki tanggung jawab besar. Setiap rupiah yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun substansi," katanya dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan Dana Desa merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat pembangunan dari tingkat paling bawah.

Selain itu, Dana Desa juga menjadi upaya nyata dalam mengatasi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Sejak Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diberlakukan, pemerintah pusat memberikan perhatian besar kepada desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan mengatur dan mengelola masyarakatnya, salah satunya melalui Dana Desa.

Pemerintah pun terus berupaya meningkatkan alokasi dana tersebut dari tahun ke tahun.

“Peningkatan ini menunjukkan komitmen negara dalam membangun dari desa,” ujarnya.

Kendati demikian, ia mewanti-wanti tentang pentingnya kapasitas pengelolaan yang memadai seiring peningkatan anggaran untuk masyarakat desa.

Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, masih ada berbagai kendala di lapangan dalam penggunaan Dana Desa, seperti lemahnya dokumentasi, kurangnya transparansi, ketidaksesuaian antara perencanaan, dan realisasi anggaran.

"Kepala desa tidak dipilih karena keahlian administrasi, tetapi karena ketokohan di masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan, bimbingan teknis, dan edukasi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan yang berujung pada persoalan hukum," katanya.

Selain itu, ketua komisi DPR RI yang membidangi soal keuangan itu juga menekankan pentingnya peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan dan penghitungan kerugian negara.

Ia pun mendorong para kades untuk aktif membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk pemda dan BPK untuk memperoleh arahan serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

"Tujuan utama Dana Desa ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta regulator pasar modal untuk mengkaji ulang penerapan Papan Pemantauan Khusus di Bursa Efek Indonesia. Ia menilai kebijakan tersebut terlalu kaku dan membatasi ruang gerak investor dalam bertransaksi saham.

“Papan pemantauan itu seharusnya tidak terlalu kemudian berlebihan,” kata Misbakhun kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Investor Relations Forum 2026 di Ruang Seminar BEI, Selasa (10/3).

Menurut Misbakhun, meskipun kebijakan tersebut bertujuan mengawasi pergerakan harga saham yang tidak wajar, penerapannya perlu lebih fleksibel agar tidak mengganggu aktivitas perdagangan di pasar. Ia menilai mekanisme pemantauan yang terlalu ketat dapat membuat saham yang baru mengalami kenaikan langsung terkena halt (penghentian sementara).

Hal tersebut, menurut dia, membuat ruang gerak investor menjadi terbatas untuk bertransaksi di pasar saham Indonesia. “Padahal kan investor lagi sedang memburu barang itu. Ini kan tentu menimbulkan apa? Menimbulkan kondisi tidak bagus,” ujarnya.

Kendati demikian, Misbakhun menjelaskan, pengawasan terhadap pergerakan harga saham yang tidak wajar tetap diperlukan. Tujuannya untuk mencegah terbentuknya harga yang tidak wajar di pasar modal. Namun, ia menilai mekanisme pengawasan tersebut seharusnya tidak membatasi dinamika permintaan dan penawaran yang terjadi secara alami di bursa.

Dalam acara tersebut dia juga juga mengaku sempat terkejut ketika otoritas pasar modal memperkenalkan mekanisme papan pemantauan khusus tersebut. Menurutnya, pasar saham pada dasarnya telah memiliki mekanisme pemantauan alami melalui volatilitas harga serta aktivitas permintaan dan penawaran setiap hari.

“Saya agak kaget waktu OJK bikin papan pemantauan,” aku Misbakhun.

Ia menilai keberadaan aturan khusus dalam papan pemantauan justru berpotensi memunculkan ruang spekulasi baru di pasar jika tidak dirancang secara tepat.

Meski demikian, Misbakhun menegaskan Komisi XI DPR tidak bermaksud mengintervensi kebijakan regulator. Menurutnya, peran DPR lebih kepada menjembatani kepentingan regulator dan investor agar pasar modal tetap sehat serta transparan.

Sebagai negara dengan ekonomi kategori emerging market, ia menilai pasar modal Indonesia memiliki peluang keuntungan yang besar, tetapi juga disertai risiko kerugian yang tinggi. Karena itu, transparansi dan keseimbangan kebijakan antara regulator dan pelaku pasar menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor.

Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Panitia Seleksi atau Pansel untuk memilih calon pengganti Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan alias ADK OJK, menyusul pengunduran diri empat pejabat.

Pembentukan pansel OJK ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/P Tahun 2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Dalam keputusan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota, bersama delapan anggota lainnya, yakni Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi.

Panitia Seleksi secara resmi membuka pendaftaran calon. Jabatan yang akan diisi meliputi Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

“Calon harus memenuhi persyaratan umum antara lain warga negara Indonesia, memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik,” demikian tertulis dalam pengumuman, Rabu (11/2).

Selain itu, calon peserta wajib memenuhi persyaratan, ketentuan pendaftaran, serta ketentuan khusus sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Pendaftaran Nomor PENG-1/PANSEL-DKOJK/2026 yang dapat diakses melalui laman Kemenkeu dan BI.

Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id, dibuka mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB hingga 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

Adapun mekanisme seleksi dilaksanakan dalam empat tahap, yakni Tahap I berupa seleksi administratif, Tahap II meliputi penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak, dan makalah, Tahap III berupa asesmen dan pemeriksaan kesehatan, serta Tahap IV berupa afirmasi atau wawancara.

Hasil setiap tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman resmi. “Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat,” tulis dalam pengumuman tersebut.

Petinggi OJK Mundur Berjamaah dan Dugaan Tekanan Pemerintah

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengundurkan diri dari jabatannya pada akhir bulan lalu (30/1). Langkah ini disusul oleh tiga pejabat OJK lainnya yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Aditya Jayaantara, serta Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara.

Pengunduran diri keempat pimpinan OJK itu terjadi setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga trading halt selama dua hari berturut-turut.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pengunduran diri jajaran pimpinan OJK tidak terlepas dari tekanan eksekutif, termasuk dari kepala negara.

Tekanan itu dinilai menjadi salah satu penyebab karena adanya perubahan porsi besar-besaran dana asuransi dan jasa keuangan ke investasi saham. Menurut Bhima, langkah itu seolah menempatkan sektor jasa keuangan sebagai tameng untuk menahan keluarnya modal asing dari pasar modal.

Padahal, kebijakan itu menurutnya menyimpan risiko besar, termasuk potensi terulangnya Kasus Asabri Jilid II yang masuk ke saham-saham spekulatif di bursa.

“Mundurnya ketua OJK dan anggota Dekom OJK membuat shock semua pihak. Apa yang dilakukan Mahendra dan Inarno adalah kritik langsung dan vulgar terhadap tekanan dari presiden,” ujar Bhima ketika dihubungi wartawan, Jumat (30/1).

Bhima memperkirakan ekonomi berpotensi terguncang sekaligus menunjukkan kerapuhan dan hilangnya independensi lembaga otoritas keuangan. Ia menilai situasi ini persoalan besar. “Elite cracking benar-benar sedang terjadi,” kata dia.

Nama Misbkahun dalam Rumor Pendaftaran Sebagai Ketua OJK

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun disebut-sebut sebagai calon kuat Ketua DK OJK. Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata.co.id dari dua sumber di level tinggi, politisi Partai Golkar berpeluang menjadi ketua baru OJK tanpa melalui pemilihan oleh panitia seleksi alias pansel

“Ketua Komisi XI mau jadi Ketua OJK,” kata sumber itu, Selasa (2/2) malam.

Namun Misbakhun menyatakan dirinya masih berfokus menjalankan penugasan partai sebagai pimpinan Komisi. “Saya belum tahu. Sampai saat ini tugas partai saya, saya adalah Ketua Komisi XI,” kata dia saat ditanya mengenai peluang menjadi Ketua OJK di DPR, Rabu (4/2).

Saat dikonfirmasi apakah sudah ada komunikasi dengan pansel OJK, politisi Partai Golkar itu membantah adanya pembicaraan. “Tugas dari partai, Ketua Umum saya, menugaskan saya Ketua Komisi XI,” ujarnya.

Ia pun enggan berspekulasi jika nantinya mendapatkan penugasan baru di OJK. “Saya tidak berandai-andai,” katanya.

Dalam konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, Kamis (5/2), Misbakhun menyampaikan dukungan politik terhadap langkah pembenahan yang tengah dilakukan OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) di pasar modal Indonesia.

Misbakhun mengatakan, DPR ingin memberikan dukungan politik yang kuat terhadap agenda reformasi yang dijalankan pemerintah dan OJK. “Harapan kami di DPR tentu ingin memberikan dukungan politik yang kuat kepada langkah-langkah pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah dan OJK,” ujar Misbakhun.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) akan dimulai pada Jumat (23/1).

Ia menjelaskan Solikin M Juhro akan mendapatkan giliran pertama.

"Fit and proper test besok itu rencananya hari Jumat jam sembilan kita dari tiga calon, kita mulai dari yang nomor tiga yaitu Bapak Solihin M. Juhro, itu kita mulai jam sembilan," kata Misbakhun di kompleks parlemen, Kamis (22/1).

Misbakhun mengatakan fit and proper test akan dilanjutkan pada Senin (26/1).

Calon Dicky Kartikoyono dan Thomas Djiwandono yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk mengikuti fit and proper test.

Ia menjelaskan pada Senin malam Komisi XI akan mengambil keputusan siapa yang dipilih.

"Kemudian malamnya kita ambil keputusan untuk pengambilan keputusan siapa yang akan dipilih," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menjelaskan gubernur BI menyampaikan usulan nama calon deputi kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Kemudian, presiden meneruskan surat gubernur BI itu kepada DPR untuk kemudian dilakukan fit and proper," kata Dasco

Dasco pun membantah anggapan intervensi Prabowo agar keponakannya itu menjadi calon kuat Deputi Gubernur BI. Thommy adalah anak dari Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo yang merupakan kakak Prabowo.

Sementara, ayah Thommy, Joseph Soedradjad Djiwandono, merupakan Gubernur BI periode 1993-1998.

Komisi XI DPR RI merestui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyuntik Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp4,77 triliun. Modal ini berupa tunai maupun non tunai.

Kesepakatan diambil saat Rapat Kerja di Ruang Rapat Komisi XI, Senin (8/12) yang dihadiri Purbaya beserta jajaran seperti Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Rionald Silaban.

"Komisi XI DPR menyetujui PMN tunai dan non tunai pada APBN 2025 kepada BUMN," ujar Ketua Komisi XI Muhammad Misbakhun saat membacakan kesimpulan rapat.

Ada tiga BUMN yang menerima PMN, pertama, PT Kereta Api (Persero) dengan penambahan sebesar Rp1,8 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pengadaan sarana trainset dan retrofit KRL Jabodetabek sebagai kelanjutan dari PMN 2024.

Kedua, PMN diberikan kepada PT Industri Kereta Api (INKA) sebesar Rp473 miliar. Dana akan digunakan untuk penguatan kapasitas industri perkeretaapian, khususnya perluasan fasilitas produksi pengembangan sistem produksi untuk manufaktur sarana di pabrik Madiun dan Banyuwangi.

Ketiga, suntikan diberikan kepada PT Pelayaran Indonesia (Pelni) senilai Rp2,5 triliun. Dana tersebut akan dipakai untuk pengadaan tiga kapal penumpang sebagai kelanjutan dari PMN 2024.

Selain kepada tiga BUMN ini, PMN juga direstui untuk diberikan kepada dua Badan Layanan Umum (BLU) yakni Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp6,68 triliun. Tujuannya, untuk melanjutkan penugasan memberikan pembiayaan rumah murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kemudian PMN juga masuk ke Badan Bank Tanah sebesar Rp 2,95 triliun. Bentuknya non tunai. Tujuannya untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya tidak pernah berselisih dengan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Sebelumnya, Misbakhun sempat mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang kerap mengomentari kebijakan kementerian dan lembaga lain.

“Katanya saya sama Pak Misbakhun ribut, padahal nggak pernah ribut apa-apa. Jadi tadi saling traktir lah. Saya makan, dia makan. Jadi saya ditraktir Pak Misbakhun,” kata Purbaya usai pertemuan dengan Misbakhun di Gedung Kemenkeu, Senin (27/10).

Purbaya menegaskan hubungannya dengan Misbakhun tetap harmonis. “Jadi pada dasarnya seperti itu, kita nggak ada apa-apa, saling mendukung,” katanya.

Sebelumnya, Misbakhun menekankan agar Purbaya memperbaiki komunikasi politik dan membangun tim ekonomi yang solid.

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi presiden,” ujar Misbakhun dalam diskusi ekonomi baru-baru ini, dikutip dari laman resmi DPR, Senin (13/10).

Dukungan untuk Kebijakan Ekonomi

Purbaya juga membahas langkah-langkah kebijakan ekonomi ke depan bersama Misbakhun, termasuk penyerapan anggaran kementerian dan lembaga yang optimal.

“Kami diskusi saja gimana bagusnya ke depan. Gimana pemerintah dengan parlemen saling mendukung,” kata Purbaya.

Ia menambahkan target pertumbuhan ekonomi di triwulan IV di atas 5,5%, sehingga semua kementerian perlu memastikan belanja berjalan sesuai rencana.

“Tidak terjadi apa pun di antara kami. Kita memang harus menyambungkan hati, dan untuk itu perlu saling bertemu. Pak Purbaya menyampaikan bahwa dalam menjalankan semua tugasnya atas nama Bapak Presiden, beliau ingin mendapatkan dukungan,” ujar Misbakhun.

Misbakhun menegaskan bahwa Partai Golkar, sebagai partai pendukung utama Presiden Prabowo, memberikan dukungan penuh kepada Purbaya, khususnya dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri untuk mensejahterakan rakyat.