Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah saat ini tengah menggenjot penyaluran bantuan sosial (bansos) secara digital. Kini, masyarakat yang sebenarnya berhak, namun tidak terdata bisa terakses sebagai penerima manfaat.

Salah satu yang kini akhirnya terdata sebagai penerima bansos adalah Irawan Teja Sukmana. Pria berusia 63 tahun ini merupakan korban PHK di era pandemi Covid-19.

Irawan sebelumnya merupakan pekerja di bidang penjualan untuk produk farmasi. Namun, pandemi Covid-19 membuat perusahaanya goyah, sehingga membuatnya kehilangan pekerjaan.

"Saya dulu kan sales. Terus sejak Covid itu, jadi sudah 4 tahun menganggur. Terus saya dikeluarkan," ujar warga Kelurahan Pakis Surabaya pada Jumat (12/6/2026) usai mengikuti uji coba program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Selepas PHK menimpa, dirinya sempat mencari peruntungan dengan menjual produk farmasi. Akan tetapi, dirinya terkendala masalah perizinan dan modal.

Kini, dengan keterbatasan keuangan untuk penghidupan, dirinya mencoba mendaftar bansos. Sebab, beberapa bansos selepas Covid-19 dia tidak dapatkan karena dirinya tidak terdata sebagai penerima.

"Covid terakhir, saya sudah enggak dapat BLT. Terus saya karena kesulitan makan ya, saya minta bantuan datang ke sini [program uji coba Perlinsos Digital di Kelurahan Pakis, Surabaya]," ujar Irawan.

Dirinya kemudian dibantu oleh agen untuk kemudian mendaftar sebagai penerima bansos. Di portal Perlinsos itu terdapat verifikasi untuk memastikan kelayakan penerima manfaat bansos. Apabila dinyatakan tidak layak dan datanya tidak sesuai, maka bisa melakukan sanggahan dengan cepat.

"Ya ini [pendaftaran via Portal Perlinsos] lebih enak, lebih praktis, cepat gitu," ujar Irawan.

Begitu juga dengan Solikin, penjual sate di Kelurahan Pakis, Surabaya. Pria 38 tahun ini sebelumnya tidak mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) karena terkendala masalah data.

"[Petugas] bantu daftarin data PKH yang di Kementerian Sosial. Sama kemudian dapat bantuan sembako yang layak. Hasilnya ada, layak dapat bantuan," katanya.

Dia pun kemudian memproses untuk verifikasi bantuan PKH. Kemudian, lewat verifikasi di Portal Perlinsos itu Solikin dinyatakan memang layak.

"Mudah, enggak ribet. Diminta KTP sama ID pelanggan PLN. Setelah dicek langsung bisa," ujar Solikin.

Genjot Digitalisasi Bansos

Pemerintah memang tengah menggenjot digitalisasi bansos untuk mengatasi masalah yang sebelumnya dihadapi baik Irawan maupun Solikin.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengatakan bahwa Kementerian Sosial sebelumnya telah berkoordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Dari hasil koordinasi itu terdapat evaluasi bahwa banyak penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.

Masih ada catatan inclussion error atau data masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bansos namun terdata sebagai penerima bansos. Selain itu, terdapat juga catatan exclussion error atau masyarakat yang sebenarnya berhak, namun tidak terdata.

"Cukup surprise, data yang disampaikan ke kami tingkat ketidak tepat sasarannya bansos di atas 40%," kata Robben dalam sambutannya di agenda Kunjungan Jurnalistik Program Digitalisasi Perlindungan Sosial, di Surabaya pada Jumat (12/6/2026).

Robben mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto pun telah menginstruksikan agar sebelum pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial, terlebih dahulu dieksekusi datanya dengan benar. Sebab, integrasi data selama ini menjadi persoalan.

Pemerintah pun kini menggenjot penerapan Perlinsos Digital, sistem Perlinsos yang terintegrasi, dibangun di atas pondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui.

Sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai.

Dia menjelaskan bahwa untuk pertama kalinya, data kependudukan warga dari berbagai instansi pemerintah terhubung dan diverifikasi secara real-time. Sistem tersebut menghilangkan proses manual, data yang usang, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan.

"Sebelumnya kan [data] terpisah-pisah. Sekarang data dilelebur," katanya.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya mengatakan upaya menggenjot Perlinsos Digital merupakan ikhtiar agar warga yang berhak bisa mendapatkan dengan baik bansos dan tepat sasaran.

"Sering kali bansos bukan karena pemerintah tidak mau membantu. Masalahnya, justru pada pendataan nama ada di KK atau tidak, ada warga yang masih terdaftar, tapi pindah tempat tinggalnya. Ada yang belum tercatat juga. Ada datanya belum diperbaharui bertahun-tahun," kata Fifi.

Dia menjelaskan bahwa Kementerian Komdigi berperan sebagai penyedia platform integrasi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dalam mendigitalisasi bansos tersebut.

"Kami istilahnya menyediakan jalan tol terkait dengan data. Jadi semua data yang ada di kementerian/lembaga itu semua bisa disatukan dan diakses secara mudah," ujar Fifi.

Fifi menjelaskan bahwa digitalisasi bansos tersebut diharapkan pula memangkas waktu pendaftaran bansos.

"Sekarang untuk memverifikasi data penduduk atau data warga itu kalau dengan digitalisasi ini waktunya lebih cepat," katanya.

Pendaftaran bansos untuk verifikasi data manual membutuhkan waktu 3 bulan. Kini, pendaftaran melalui Perlinsos Digital hanya memakan waktu 15 menit sampai 45 menit sampai masa sanggah.

Koordinator Gugus Tugas, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Rahmat Andika menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Perlinsos Digital, masyarakat melakukan pendaftaran bansos secara inklusif terautentikasi biometric.

Masyarakat kemudian menerima hasil kelayakan program berdasarkan filter kriteria yang telah ditetapkan oleh tim ahli bersama Kementerian Sosial.

Apabila masyarakat ditolak dan merasa data tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka dapat melakukan sanggahan.

Pemerintah sendiri telah melakukan piloting program Perlinsos Digital di Banyuwangi pada beberapa waktu lalu.

"Hasil di Banyuwangi banyak yang kemudian yang ternyata masuk inclusion error dan exclussion error," ujar Andika.

Kini, pemerintah pun melakukan perluasan uji coba Perlinsos Digital ke 42 kabupaten/kota mulai dari Medan, Padang, hingga Surabaya.

Sementara itu, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah menargetkan penerapan Perlinsos Digital secara utuh pada kuartal IV/2026.

Koperasi harus mampu menghimpun hasil produksi masyarakat, menjaga ketersediaan stok, serta memastikan distribusi berjalan tepat waktu

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih perlu memenuhi sejumlah syarat sebelum menjalankan peran sebagai pemasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya berjalan berkelanjutan.

Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Jumat, mengatakan Kopdes Merah Putih dapat menjadi off taker, sekaligus pemasok bahan baku MBG, didukung regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mengamanatkan agar penyediaan bahan pangan program tersebut memprioritaskan produk lokal dan melibatkan koperasi dalam rantai pasok.

Namun demikian, kata dia, kesiapan kelembagaan saja dinilai belum cukup. "Sebelum Kopdes ditugaskan sebagai pemasok utama, ada beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi," katanya.

Ia menjelaskan syarat pertama adalah penugasan harus diberikan berdasarkan rekam jejak usaha yang terbukti, bukan sekadar status badan hukum koperasi.

Menurut dia, koperasi yang dilibatkan perlu memiliki pengalaman usaha dan kemampuan operasional yang memadai agar mampu memenuhi kebutuhan pasokan secara berkelanjutan.

Syarat kedua, kapasitas agregasi hasil pertanian, penyimpanan, dan distribusi, harus benar-benar berfungsi di lapangan.

"Koperasi harus mampu menghimpun hasil produksi masyarakat, menjaga ketersediaan stok, serta memastikan distribusi berjalan tepat waktu," ujarnya.

Syarat ketiga adalah pemenuhan standar keamanan pangan dan konsistensi mutu produk, mengingat Program MBG menyasar anak-anak sekolah.

Ia menilai kualitas bahan pangan yang dipasok tidak boleh berbeda-beda karena dapat mempengaruhi keberhasilan program.

Selain itu syarat keempat adalah penguatan tata kelola dan sumber daya manusia koperasi. Menurut dia, masih banyak koperasi yang menghadapi keterbatasan kompetensi manajerial dan operasional sehingga membutuhkan pendampingan serta peningkatan kapasitas.

Di samping empat syarat tersebut, Yusuf juga menyoroti pentingnya dukungan modal kerja bagi koperasi, karena fungsi sebagai off taker mengharuskan koperasi membeli hasil panen dari petani, menyimpan stok, lalu menunggu pembayaran dari pembeli akhir yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Dengan modal kerja yang terbatas, keterlambatan pembayaran dari SPPG dapat langsung mengganggu likuiditas koperasi dan berpotensi menghentikan aktivitas usahanya," kata Yusuf.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan kesiapan usaha koperasi secara menyeluruh sebelum penugasan sebagai pemasok MBG.

Pemerintah menargetkan Kopdes Merah Putih dapat berperan sebagai off taker produk pertanian, perikanan, peternakan, dan komoditas desa lainnya, yang akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan Program MBG.

Keterlibatan Kopdes Merah Putih diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi, memperkuat posisi tawar produsen di tingkat desa, serta meningkatkan dampak ekonomi program bagi masyarakat setempat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memangkas hingga 50% target jumlah Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih yang dapat beroperasi hingga akhir 2026 dari awalnya 80.000 unit menjadi 40.000.

Hal ini dikemukakan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis (11/6/2026) saat merespons pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengenai target operasional KopDes hingga akhir tahun.

"Saya rasa tahun ini mungkin paling maksimal 40.000, Pak, yang terbangun. Operasional ini 1.000, kami akan evaluasi sampai kejar Agustus ini, Pak. Yang sudah operasional baru 1.061," kata Ferry.

Ferry menyebut seluruh bangunan fisik yang telah selesai dibangun akan segera dioperasikan sehingga target 40.000 unit KopDes/Kel Merah Putih dapat tercapai pada akhir tahun.

“Sampai dengan akhir tahun ini, saya perkirakan ya… semua bangunan fisik yang sudah selesai itu akan segera operasional. Jadi maksimal 40.000, Pak,” terangnya.

Pernyataan tersebut langsung ditanggapi skeptis oleh Darmadi. Saat Ferry menyebut target tersebut dapat tercapai, Darmadi dari fraksi PDI Perjuangan langsung menyela dan menilai target tersebut tersebut sulit terealisasi.

“Tak mungkin, Pak,” katanya.

Meski demikian, Ferry tetap optimistis target tersebut bisa direalisasikan. Ketika kembali ditanya apakah yang dimaksud adalah koperasi yang benar-benar beroperasi, dia menjawab bisa.

Ferry menjelaskan target tersebut telah disesuaikan dari rencana awal pembangunan 80.000 KopDes Merah Putih. Menurutnya, pemerintah kini lebih realistis dengan fokus pada 40.000 koperasi yang dibangun dan dioperasikan secara bertahap.

“Ini saja kan sudah dari 80.000 [KopDes/Kel Merah Putih] yang berbadan hukum, kami sekarang melaksanakan bangunan fisiknya diperkirakan maksimal 40.000, operasionalnya 40.000. Jadi ini sebenarnya sudah ada penyesuaian dari target yang semula bangun 80.000, ini sudah setengahnya, Pak, tahun ini, Pak,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ferry juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak lagi semata-mata mengejar kuantitas. Menurutnya, operasionalisasi koperasi membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati, termasuk dari sisi tata kelola, model bisnis, dan studi kelayakan usaha.

Ferry menjelaskan saat ini proses pembangunan KopDes Merah Putih masih berlangsung. Dari total lebih dari 83.000 koperasi yang telah mengantongi badan hukum, baru sebagian yang memasuki tahap pembangunan fisik.

Secara terperinci, dia menyampaikan sebanyak 12.533 unit telah menyelesaikan pembangunan fisik 100%, sementara 22.737 unit masih dalam proses pembangunan. Adapun lahan yang telah terverifikasi mencapai sekitar 35.000 titik.

Di sisi lain, Ferry mengakui pemerintah menghadapi tantangan dalam mencari lahan yang sesuai untuk pembangunan koperasi, terutama di wilayah perkotaan. Untuk itu, pemerintah telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pembangunan KopDes Merah Putih akan difokuskan terlebih dahulu pada sekitar 40.000 titik.

Ferry menambahkan pemerintah juga tidak akan memaksakan target pembangunan hingga 80.000 unit dalam waktu singkat. Sebaliknya, pengembangan KopDes Merah Putih akan dilakukan bertahap dengan mengedepankan aspek kualitas dan keberlanjutan usaha.

“Jadi kita nggak akan kejar ngotot di 80.000, tetapi kami akan melakukan secara bertahap dan tentu ketika operasionalisasi pendekatannya juga harus menjadi kualitatif. Saya setuju memang feasibility study yang akan menjadi poin penting untuk di tahap operasionalisasi ini,” pungkasnya.

Pemerintah Didesak Setop KopDes Merah Putih

Pembangunan KopDes Merah Putih sendiri merupakan salah satu isu yang disorot Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dalam unjuk rasa pada Jumat (12/6/2026). Selain mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran Rp268 triliun, BEM UI turut menyerukan agar pembangunan 80.000 KopDes Merah Putih dihentikan.

Sementara itu, Kemenkop tercatat telah mengajukan tambahan anggaran jumbo sebesar Rp1,34 triliun pada 2027 untuk mendukung percepatan operasionalisasi lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih hingga pengembangan koperasi secara nasional.

Menkop Ferry Juliantono mengatakan usulan tambahan anggaran tersebut diajukan mengingat besarnya mandat dan cakupan program yang harus dijalankan kementeriannya pada tahun depan.

“Mengingat besarnya tantangan dan luasnya cakupan program yang diamanatkan kepada Kementerian Koperasi, kami mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp1,34 triliun. Dengan demikian, total pagu anggaran setelah usulan tambahan akan menjadi Rp1,88 triliun,” kata Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada Kamis (11/6/2026).

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Nomor S-228/MK.03/2026 dan Nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif Kementerian Koperasi untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp542,88 miliar.

Ferry menjelaskan tambahan anggaran senilai Rp1,34 triliun terdiri atas kebutuhan dukungan manajemen sebesar Rp228,37 miliar dan program perkoperasian senilai Rp1,11 triliun. Menurutnya, dukungan Komisi VI DPR diperlukan agar anggaran Kemenkop pada 2027 dapat meningkat signifikan seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2026.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai ketersediaan modal kerja menjadi syarat penting yang perlu dipenuhi sebelum Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih menjalankan peran sebagai pemasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, secara konsep Kopdes Merah Putih dapat menjadi offtaker sekaligus pemasok bahan baku MBG karena telah didukung regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mengamanatkan agar penyediaan bahan pangan program tersebut memprioritaskan produk lokal dan melibatkan koperasi dalam rantai pasok.

Namun demikian, Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Jumat, mengatakan tantangan terbesar saat ini bukan pada aspek regulasi, melainkan kesiapan usaha koperasi, terutama dari sisi permodalan.

"Persoalan paling mendasar ada pada modal kerja. Fungsi offtaker mengharuskan koperasi membeli hasil panen dari petani, menyimpan stok, lalu menunggu pembayaran dari pembeli akhir, dalam hal ini SPPG," katanya.

Ia menjelaskan selama periode tersebut dana koperasi akan tertahan dalam bentuk persediaan dan piutang.

Di sisi lain, struktur pembiayaan yang tersedia saat ini dinilai lebih banyak diarahkan untuk investasi fisik seperti pembangunan gedung, gudang, maupun cold storage.

"Aset-aset tersebut penting, tetapi tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian komoditas sehari-hari. Akibatnya, ruang gerak koperasi untuk memutar usaha masih terbatas," ujar dia.

Yusuf menilai fokus kebijakan tidak seharusnya hanya pada penambahan besaran kredit, tetapi juga pada penyesuaian desain pembiayaan agar sesuai dengan kebutuhan operasional koperasi.

Menurut dia, skema modal kerja idealnya berbasis kontrak atau purchase order.

Dalam program MBG, lanjut dia, koperasi memiliki keunggulan berupa adanya pembeli yang relatif pasti karena program tersebut dijalankan pemerintah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Jika koperasi sudah memiliki kontrak pasokan dari SPPG, bank dapat membiayai kebutuhan modal kerjanya berdasarkan nilai kontrak tersebut. Ketika pembayaran dari SPPG diterima, dana tersebut langsung digunakan untuk melunasi fasilitas pembiayaan," katanya.

Ia menilai skema tersebut lebih sehat karena risiko kredit bertumpu pada arus kas yang nyata, bukan semata-mata pada kemampuan koperasi yang masih berkembang.

Pemerintah menargetkan Kopdes Merah Putih dapat berperan sebagai offtaker hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan produk desa lainnya.

Produk-produk tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pasokan bahan baku bagi Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus memperkuat ekonomi desa melalui pemangkasan rantai distribusi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

PT MRT Jakarta (Perseroda) menutup sementara sejumlah akses masuk dan keluar di Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta dan Stasiun Dukuh Atas BNI menyusul meningkatnya kepadatan di sekitar area stasiun pada Jumat (12/6).

Plh Kepala Divisi Corporate Secretary MRT Jakarta Franky Ertanto mengatakan penyesuaian akses dilakukan untuk menyesuaikan kondisi di lapangan, sementara layanan perjalanan MRT tetap beroperasi normal.

"Sehubungan dengan adanya peningkatan kepadatan di sekitar area Stasiun Dukuh Atas BNI dan Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta, dilakukan penyesuaian akses stasiun," kata Franky dalam keterangan resmi, Jumat (12/6).

Di Stasiun Dukuh Atas BNI, MRT Jakarta menutup sementara Entrance C dan Entrance E. Sementara di Stasiun Bundaran HI Bank Jakarta, Entrance A juga ditutup sementara.

Meski demikian, operasional kereta MRT tetap berjalan seperti biasa. Pengguna jasa masih dapat menggunakan pintu masuk dan keluar lain yang tersedia di masing-masing stasiun.

MRT Jakarta juga mengimbau pelanggan mengikuti arahan petugas yang berada di lokasi selama penyesuaian akses berlangsung.

[Gambas:Youtube]

Franky mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan layanan transportasi tetap berjalan aman dan lancar.

"Layanan perjalanan MRT Jakarta tetap beroperasi normal. Pelanggan dapat menggunakan akses masuk dan keluar stasiun lainnya yang tersedia serta mengikuti arahan petugas di lapangan," ujarnya.

Penutupan sementara sejumlah akses stasiun ini terjadi di tengah aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung di kawasan Bundaran HI.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang mayoritas berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia melakukan long march menuju Bundaran HI setelah kendaraan yang mereka gunakan tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke lokasi aksi.

Massa bergerak dari kawasan DPR RI sekitar pukul 13.00 WIB dan berjalan kaki menuju Bundaran HI.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga penolakan militerisme sipil.

MRT Jakarta belum menyampaikan hingga kapan penyesuaian akses di kedua stasiun tersebut akan diberlakukan. Perusahaan menyatakan akan terus memantau kondisi di lapangan dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.

Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah mematangkan integrasi bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk dapat segera masuk ke dalam rantai pasok program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menjelaskan upaya transformasi koperasi pada KDMP ini diarahkan untuk menyerap komoditas pangan lokal, khususnya dari para peternak lokal, guna disuplai ke masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Untuk merealisasikan target tersebut, ia menjelaskan Kemenkop saat ini tengah intens berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Dengan di bawah koordinasi Pak Menko Pangan, kita harapkan ke depannya ini bisa kolaborasi, bisa bersinergi, di mana Koperasi Desa Merah Putih ke depannya diharapkan bisa mengambil peran untuk menjadi supplier di BGN atau di MBG. Tentu, ini masih proses karena persiapan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih juga masih berjalan," jelas Farida kepada awak media di Surabaya, dikutip Kamis (11/6/2026).

Farida optimistis, jika seluruh persiapan operasional dan infrastruktur logistik telah rampung sepenuhnya, pelibatan KDMP dalam program MBG akan menjadi stimulus kuat bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat desa maupun kelurahan.

"Ketika nanti ini sudah beroperasi, berjalan secara masif, kita akan kawinkan dengan MBG-MBG yang ada. Ini masih butuh waktu untuk bersinergi. Yang pasti, kedua hal ini adalah sama-sama program strategis nasional yang tujuannya untuk melibatkan masyarakat desa dan kelurahan untuk ambil peran dalam rangka pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Farida mengeklaim Provinsi Jawa Timur berada pada posisi strategis sebagai motor penggerak utama koperasi di tanah air. Dirinya menyebut antusiasme dan kesiapan mandiri ribuan koperasi di Jatim menjadi modal kuat, bahkan sebelum hadirnya intervensi berupa bantuan fisik maupun logistik dari pemerintah pusat.

"Jawa Timur ini menjadi salah satu pilar koperasi secara nasional. Kita mengatakan bahwasanya banyak koperasi-koperasi sukses di Jawa Timur menyumbang PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang signifikan di dalam PDRB-nya Jawa Timur. Ini menjadi bukti bahwasanya koperasi menjadi lokomotif ekonomi yang ada di Jawa Timur," bebernya.

Kendati kontribusi koperasi terhadap ekonomi Jatim dinilai masif, Farida menegaskan hal ini tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) untuk menerapkannya secara merata di seluruh Indonesia lewat standardisasi KDMP.

"Ini bagian dari antusiasme masyarakat desa dan kelurahan untuk benar-benar mereka ambil peran dalam menghidupkan koperasi di desanya masing-masing," sebutnya.

Melalui penguatan fasilitas fisik dan jaringan logistik yang terstandarisasi, pemerintah menargetkan kehadiran KDMP di masing-masing wilayah mampu melahirkan kekuatan ekonomi baru yang terkoneksi langsung dengan ekosistem pangan nasional.

"Ini menjadi suatu amunisi baru untuk masyarakat Jawa Timur di setiap desa dan kelurahan mengambil peran menumbuhkan perekonomian di setiap desa dan kelurahan. Kita menganggap pergerakannya cukup positif dan masif di Jawa Timur. Tentu saja itu adalah hasil kerja keras Pemerintah Jawa Timur beserta dengan seluruh entitas yang ada, dan kita sangat berterima kasih sekali kepada Jawa Timur yang sudah sangat membantu menyukseskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tersebut," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang memperkuat kapasitas perangkat desa di enam desa penyangga melalui program kajian penghidupan berkelanjutan yang ditujukan untuk mendukung perencanaan pembangunan desa di tengah perkembangan kawasan industri.

Program tersebut dijalankan melalui pelatihan berbasis metode Sustainable Livelihood Approach (SLA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA).

Melalui pendekatan ini, perangkat desa dibekali kemampuan untuk memetakan aset desa, menganalisis risiko yang muncul dari aktivitas industri, hingga menyusun rencana pembangunan berbasis data.

DOK. KEK INDUSTROPOLIS BATANG KEK Industropolis Batang.

Penguatan kapasitas tersebut juga diarahkan untuk mendukung integrasi isu keberlanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa.

Dengan demikian, perangkat desa diharapkan memiliki dasar yang lebih kuat dalam menyusun kebijakan pembangunan sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing.

Kepala Divisi Corporate Secretary KEK Industropolis Batang M. Burhan Murtaki mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya menyelaraskan pertumbuhan kawasan industri dengan kesiapan sosial masyarakat sekitar.

"Menurutnya, penghargaan ini menjadi bukti valid bahwa investasi di KEK Industropolis Batang tidak sekadar berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur, melainkan pada pembangunan peradaban industri yang inklusif," ujar Burhan dalam siaran pers, Kamis (11/6/2026).

Ia menambahkan, sinergi antara program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kawasan dengan dokumen perencanaan desa seperti RKP Desa dan RPJM Desa diharapkan dapat membantu mengurangi potensi gesekan sosial sekaligus memperkuat hubungan antara kawasan industri dan masyarakat sekitar.

DOK. KEK INDUSTROPOLIS BATANG Penyerapan lahan di KEK Industropolis Batang menunjukkan capaian signifikan hingga awal 2026.

Ketua Umum Yayasan Kepak Sayapku AJ Boesra menilai penguatan kapasitas desa menjadi faktor penting untuk memastikan program pembangunan yang melibatkan perusahaan dapat diimplementasikan secara efektif.

Menurut dia, keberlanjutan program akan ditentukan oleh peran aktif perangkat teknis desa, seperti sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi perencanaan, serta unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dia menyebut, ke depan, optimalisasi peran perangkat teknis desa yang aktif seperti Sekdes, Kaur, Kasi Perencanaan, serta unsur BPD akan menjadi kunci utama.

"Sebagai kawasan di bawah naungan BUMN, integritas dan reputasi publik harus dijaga. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi komitmen manajemen yang juga proaktif mengevaluasi program pendukung, seperti memastikan pembekalan wawasan kebangsaan nantinya dilakukan oleh instansi resmi atau perwira yang kompeten, demi ekosistem kolaborasi jangka panjang yang profesional," tegasnya.

Atas pelaksanaan program tersebut, KEK Industropolis Batang menerima Sertifikat Penghargaan dari Yayasan Kepak Sayapku pada 6 Juni 2026.

Penghargaan diberikan atas kontribusi kawasan dalam meningkatkan kemampuan teknis perangkat desa melakukan Kajian Penghidupan Berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan desa serta pendampingan yang dilakukan di enam desa penyangga di sekitar kawasan industri.

Penghargaan itu menjadi pengakuan terhadap pelaksanaan program Orang Tua Asuh Desa yang dijalankan di wilayah sekitar KEK Industropolis Batang.

Bakti BCA hadir di Desa Patakbanteng relatif baru. Kita sedang dalam tahap menyelesaikan rancangan program

Wonosobo (ANTARA) - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) melalui Program Bakti BCA turut berkontribusi dalam mengembangkan potensi ekonomi Desa Wisata Patakbanteng di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

VP Corporate Social Responsibility BCA Nona Faletta mengatakan kehadiran Bakti BCA di Desa Patakbanteng Kecamatan Kejajar masih berada pada tahap awal penyusunan program pendampingan.

"Bakti BCA hadir di Desa Patakbanteng relatif baru. Kita sedang dalam tahap menyelesaikan rancangan program," ujar Nona kepada wartawan dikutip di Wonosobo, Kamis.

Pengembangan desa wisata memiliki tiga fase utama. Fase pertama difokuskan pada penyusunan desain program berdasarkan potensi dan peluang usaha yang telah diidentifikasi masyarakat desa.

"Menggali gap potensi dan kompetensi yang masih ada. Nanti kita akan isi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia seperti apa yang akan cocok," kata dia.

Selanjutnya, fase kedua merupakan fase enabler yang akan berfokus pada penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) desa wisata. Tahap ini direncanakan berlangsung selama satu tahun.

Adapun fase ketiga diarahkan pada perluasan akses pasar dan promosi Desa Wisata Patakbanteng kepada masyarakat yang lebih luas.

"Mungkin masih banyak tempat-tempat lain yang belum mengetahui bahwa Patakbanteng bisa menjadi salah satu alternatif solusi untuk mereka bisa berwisata. Atau mungkin belajar sesuatu tentang nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat," kata Nona.

BCA juga memastikan program yang dijalankan dapat berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menilai, Desa Patakbanteng memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata berbasis masyarakat.

“Oleh karena itu, kami senantiasa mendorong setiap Desa Bakti BCA untuk menonjolkan karakteristik uniknya. Melalui strategi pendampingan menyeluruh, mulai dari pembinaan, peningkatan kapasitas SDM, hingga perluasan akses pasar, kami ingin memastikan seluruh desa binaan dapat naik kelas menjadi komunitas yang unggul dan berdaya,” kata Hera.

Selain pendampingan desa, Patakbanteng juga menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Genera-Z Berbakti 2026.

Program tersebut merupakan call for proposal bagi kelompok mahasiswa untuk melakukan pengabdian masyarakat di desa binaan Bakti BCA.

Pada Juli 2026, salah satu tim pemenang program akan menjalani live in dan mengimplementasikan inovasi sosial di Desa Patakbanteng.

Sementara, Kepala Desa Wisata Desa Patakbanteng, Solikin, bercerita desa tersebut pernah mewakili Kabupaten Wonosobo dalam lomba desa wisata pada 2024 dan meraih juara pertama kategori resiliensi.

"Kategori resiliensi itu berkaitan dengan teman-teman yang menjadi pengelola (tempat wisata) itu semua sudah bersertifikat rescue dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dari situ dilihat nilai ekonomi dengan kegiatan pariwisata itu memang sudah sangat membantu," ujarnya.

Menurut Solikin, sektor pariwisata sudah menciptakan peluang ekonomi yang cukup besar bagi warga.

Selain pariwisata, Patakbanteng dikenal sebagai sentra pertanian kentang dan tanaman purwaceng.

Desa tersebut juga memiliki industri rumahan yang memproduksi manisan carica dan keripik kentang.

Meski demikian, Solikin mengakui minat generasi muda terhadap sektor pertanian masih relatif rendah.

Karena itu, pihaknya berupaya mengembangkan konsep agrowisata untuk memperkenalkan pertanian kepada wisatawan sekaligus menarik minat generasi muda.

"Karena petani itu kebutuhan pokok di negara kita. Jadi, kita ingin mengembangkan agrowisata. Bagaimana caranya agar tamu-tamu yang datang ke Patakbanteng itu bisa belajar menanam, melihat proses panen secara langsung dengan pemandangan alam yang seperti ini," ujar Solikin.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja. Hal itu disampaikan Ferry dalam sambutan pada Indonesia Strategic Alliance Evening 2026 yang diselenggarakan oleh RMN Rantai Makanan Sejahtera, Kadin Indonesia, dan EA GreenX di Jakarta, Selasa (9/6/2026) malam.

"Kemitraan strategis antara swasta dan koperasi sangat penting untuk saling melengkapi kekuatan dan sumber daya yang dimiliki," ujar Ferry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ferry menyampaikan forum tersebut menjadi momentum untuk mempererat kemitraan strategis sekaligus mendorong kolaborasi investasi yang berdampak nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Ferry mengatakan kemitraan dan kolaborasi antara sektor swasta dan koperasi dapat saling memperkuat satu sama lain. Sektor swasta berkontribusi pada inovasi, investasi, dan konektivitas pasar.

"Koperasi memberi ruang keterlibatan masyarakat dan partisipasi yang inklusif. Kemitraan semacam ini mulai kita lihat di berbagai sektor," ucap Ferry.

Ia menjelaskan kemitraan yang saling menguntungkan tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga memperkuat masyarakat, memperluas kesejahteraan, dan membangun fondasi pertumbuhan yang lebih kokoh dalam jangka panjang. Ia menekankan posisi koperasi sebagai instrumen ekonomi yang menghubungkan kepentingan usaha dengan kepentingan masyarakat.

"Ketika banyak negara mencari model pembangunan yang lebih inklusif, koperasi menawarkan pendekatan yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi," lanjutnya.

Bagi Indonesia, ujar dia, koperasi merupakan bagian penting dari struktur perekonomian nasional yang terus diperkuat agar mampu menjawab tantangan ekonomi modern. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Ferry menyampaikan pemerintah mengembangkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang kini telah terbentuk sebanyak 83 ribu badan hukum di seluruh Indonesia.

"Program ini lahir dari keyakinan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak akan kokoh tanpa fondasi ekonomi desa yang kuat," sambung Ferry.

Ferry menyampaikan KDKMP dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang mengintegrasikan berbagai layanan usaha sesuai kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing. Hal ini bertujuan menghadirkan akses ekonomi yang lebih dekat, memperkuat usaha warga, dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar di daerah.

"Namun, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, diperlukan kemitraan dan kolaborasi yang luas di antara semua pemangku kepentingan," kata Ferry.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus mampu menyediakan barang kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar, terutama untuk barang-barang bersubsidi.

“Terutama yang barang-barang subsidi, seperti LPG 3 kilogram, minyak, beras, pupuk itu harus lebih murah," kata Ferry dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis.

Ferry mengatakan harga yang lebih terjangkau itu menjadi salah satu indikator kinerja utama (KPI) Koperasi Merah Putih.

Selain menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, koperasi tersebut juga diharapkan mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat melalui layanan keuangan mikro.

Menurut dia, skema pembiayaan yang disalurkan melalui koperasi harus menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah.

"Presiden sudah memberi arahan paling maksimal 6 persen," ujarnya.

Ferry menambahkan untuk menjaga harga barang tetap kompetitif, pemerintah akan mendorong Koperasi Merah Putih memperoleh pasokan langsung dari produsen atau perusahaan pemegang merek utama.

"Kalau untuk barang-barang di luar subsidi, itu kita pasti akan lakukan pengambilan barang dari pabrikan atau prinsipal-prinsipal besar sehingga kita bisa menjual dengan harga yang lebih terjangkau buat masyarakat," ucapnya.

Namun demikian, anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengingatkan perlunya dukungan modal kerja yang memadai agar koperasi dapat membeli barang dari pemasok.

Menurut dia, apabila dari plafon pembiayaan sebesar Rp3 miliar per koperasi hanya tersisa sekitar Rp300 juta untuk modal kerja, jumlah tersebut berpotensi belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ribuan jenis barang di gerai koperasi.

Sementara itu, ia mengatakan sebagian besar pemasok umumnya mensyaratkan pembayaran tunai sehingga koperasi memerlukan likuiditas yang cukup untuk mengisi stok barang.

Ia menilai alokasi modal kerja yang tersedia saat ini masih perlu dikaji kembali, mengingat Koperasi Merah Putih diproyeksikan menyediakan ribuan jenis barang kebutuhan masyarakat.

“Rp300 juta dibutuhkan untuk mengisi 4.500 stock keeping unit (SKU) sampai 6.000. Berapa Pak yang dibutuhkan modal? Nah ini siapa yang menyediakan? Ini harus dipikirkan,” ucap Darmadi.

Pemerintah terus mempercepat operasionalisasi Koperasi Merah Putih di berbagai daerah setelah sebelumnya meluncurkan operasionalisasi 1.061 Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai tahap awal implementasi program tersebut.

Pemerintah juga berencana meresmikan operasional koperasi secara bertahap dengan target hingga 40 ribu unit dapat beroperasi pada akhir 2026.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi Ferry Juliantono memperkirakan sekitar 40 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat mulai beroperasi hingga akhir 2026 seiring percepatan pembangunan sarana pendukung program tersebut di berbagai daerah.

"Sampai dengan tahun ini, saya perkirakan semua bangunan fisik yang sudah selesai maksimal 40 ribu. Bangunan fisik selesai, operasionalnya diusahakan. Saya rasa sampai akhir tahun ini bisa," kata Ferry dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ferry mengatakan pemerintah menggunakan pendekatan yang realistis dan mengedepankan aspek kualitas dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih.

Ia menyebut hingga saat ini sebanyak 12.533 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah menyelesaikan pembangunan fisik secara penuh. Selain itu, 22.737 unit koperasi masih dalam tahap pembangunan. "Jadi dari 35 ribu lahan yang terverifikasi, 22 ribunya sedang dalam pembangunan. Kemudian yang sudah selesai pembangunan fisiknya 12.530," kata dia.

Ferry menambahkan pemerintah sebelumnya telah meluncurkan operasionalisasi 1.061 Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Menurut dia, sesuai arahan Presiden, Koperasi Merah Putih akan memiliki sejumlah fungsi strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Fungsi pertama, kata Ferry, yakni menjadi sarana penyaluran dan penjualan barang-barang bersubsidi serta kebutuhan pokok masyarakat.

Selain itu, koperasi tersebut diharapkan dapat berperan sebagai offtaker yang menyerap berbagai hasil produksi masyarakat, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, hingga kerajinan.

Fungsi lainnya adalah menjadi instrumen pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam menyalurkan berbagai program bantuan secara lebih tepat sasaran kepada penerima manfaat.

Dalam operasionalnya, Ferry mengatakan Koperasi Merah Putih akan dilengkapi sejumlah unit usaha, seperti gerai penjualan kebutuhan pokok, layanan apotek dan klinik sederhana, layanan keuangan mikro, pergudangan, serta dukungan logistik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,34 triliun untuk tahun anggaran 2027 guna mendukung operasional dan pengembangan koperasi, terutama percepatan program 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis, Ferry mengatakan Kementerian Koperasi memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar Rp 542,89 miliar berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif Nomor S228/MK.03/2026 dan Nomor B385/D9.PP.04.03/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026.

"Kami mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp 1,34 triliun. Dengan demikian, total pagu anggaran setelah usulan tambahan akan menjadi Rp 1,88 triliun," kata Ferry.

Ia berharap Komisi VI DPR dapat mendukung usulan tersebut mengingat besarnya tantangan dan luasnya cakupan program yang diamanatkan kepada Kementerian Koperasi.

Menurut Ferry, tambahan anggaran itu dibutuhkan untuk mendukung program kerja prioritas nasional pada lebih dari 80 ribu Kopdes Merah Putih yang telah berbadan hukum.

"Kami menyadari bahwa pagu indikatif yang ditetapkan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan Kementerian Koperasi dalam menjalankan seluruh amanat program, khususnya untuk mendukung percepatan operasionalisasi 80 ribu Kopdes Merah Putih dan pengembangan koperasi secara nasional," ujarnya.

Ferry menjelaskan tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk dua agenda besar, yakni operasionalisasi organisasi serta penguatan dan pengembangan koperasi.

Untuk operasionalisasi organisasi, anggaran tambahan akan digunakan untuk penguatan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pusat serta daerah, pengembangan sumber daya manusia, komunikasi publik dan kehumasan, penguatan infrastruktur, regulasi perkoperasian, hingga pengawasan internal.

Selain itu, pemerintah juga mengusulkan anggaran untuk kegiatan sosialisasi program Kopdes Merah Putih.

Sementara itu, penguatan dan pengembangan koperasi mencakup dukungan terhadap program prioritas nasional dan arahan Presiden, peningkatan kapasitas usaha koperasi, penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi, peningkatan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia koperasi, serta peningkatan fungsi pengawasan koperasi.

Berdasarkan rinciannya, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi mengusulkan tambahan anggaran terbesar, yakni Rp 277,4 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk fasilitasi pemetaan potensi usaha, pendampingan produksi, penguatan kemitraan koperasi, serta pengembangan jaringan usaha berbasis klaster.

Selanjutnya, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing mengusulkan tambahan Rp 267,04 miliar untuk pengembangan kewirausahaan koperasi, peningkatan kompetensi pejabat fungsional pengawas koperasi, layanan penyuluhan, serta penguatan permodalan dan pembiayaan koperasi.

Adapun Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi mengusulkan tambahan Rp 234,49 miliar untuk layanan badan hukum koperasi, pendampingan restrukturisasi koperasi, fasilitasi digitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penguatan regulasi perkoperasian.

Sebelumnya, pagu indikatif Kementerian Koperasi tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp 542,89 miliar, yang terdiri atas anggaran rupiah murni sebesar Rp 316,85 miliar dan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi sebesar Rp 226,04 miliar.