Bisnis.com, JAKARTA – Manajer investasi asal Kanada, Manulife Investment Management, mengapresiasi reformasi yang sedang berjalan di pasar modal RI.

Sejumlah kebijakan seperti menaikkan porsi saham free float menjadi 15% hingga pengungkapan data saham berkonsentrasi tinggi disebut akan membuat praktik di pasar modal lebih sehat.

Paul Lorentz, President & CEO Global Wealth and Asset Management Manulife Investment Management, menjelaskan langkah-langkah yang diambil regulator di pasar saham RI terkait dengan transparansi saham merupakan hal yang tepat untuk membangun kepercayaan investor asing.

"Bagi kami, peringkat yang kuat dalam jangka panjang itu penting karena dapat meningkatkan kepercayaan investor asing," kata Lorentz dalam wawancara terbatas di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Dia memaparkan investor asing pada dasarnya menginginkan tiga hal. Pertama, kejelasan aturan dan struktur pasar. Kedua, pasar yang didorong oleh pertumbuhan fundamental, bukan stimulus jangka pendek. Ketiga, kerangka pasar modal yang transparan sehingga investor yakin dengan likuiditas dan mekanisme pasar.

Adapun, Lorentz mengakui salah satu kekhawatiran investor asing di Indonesia adalah soal likuiditas saham. Hal itu terlihat ketika saham terlihat likuid namun ternyata sulit ditransaksikan karena kepemilikan yang terkonsentrasi dan memiliki free float rendah.

Bursa Efek Indonesia (BEI) baru-baru ini menerapkan aturan baru untuk saham yang beredar di publik atau free float ditetapkan minimal 15%. Selain itu, regulator juga mengungkapkan data kepemilikan saham dengan konsentrasi tinggi (High Shareholding Concentration/HSC) di atas 1%.

Dengan kebijakan anyar itu, Lorentz menyebut likuiditas di pasar akan semakin tinggi dan akhirnya akan meningkatkan kepercayaan investor asing untuk kembali ke pasar Indonesia.

Untuk pengelolaan investasi di Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), Lorentz mengakui akan ada dampak dari reformasi pasar modal terhadap produk reksa dana besutan perseroan. Namun demikian, tekanan itu diharapkan tidak terlalu besar karena basis investor MAMI yang kuat dari domestik.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mengikuti langkah MSCI untuk mendepak saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) dari indeks utama seperti LQ45, IDX30, dan IDX80 mulai 4 Mei 2026. Lalu, saham-saham seperti apa yang bisa menggantikan saham-saham HSC tersebut?

President & CEO at Pinnacle Investment Guntur Putra menjelaskan saat ini, nama yang memiliki potensi terdepak akibat HSC adalah PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) dari indeks-indeks utama tersebut.

“Selain itu, saham dengan free float rendah dan likuiditas terbatas juga berisiko, meskipun tidak semuanya berada di indeks utama,” ujar Guntur, Rabu (22/4/2026).

Dia juga menjelaskan untuk pengganti saham-saham tersebut, kandidat umumnya berasal dari saham dengan likuiditas kuat dan free float lebih besar, khususnya dari kelompok mid-large caps yang secara fundamental solid, tetapi sebelumnya kalah dari sisi kapitalisasi atau frekuensi transaksi.

“Jadi rotasinya cenderung ke saham yang lebih investable secara struktur, bukan sekadar kapitalisasi besar,” kata dia.

Guntur juga menilai sinkronisasi kebijakan antara Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan MSCI merupakan langkah positif.

Dalam jangka pendek, lanjutnya, kebijakan ini bisa memicu volatilitas. Akan tetapi, dalam jangka menengah-panjang berpotensi memperbaiki persepsi investor global seiring peningkatan transparansi dan standar free float.

Sebagaimana diketahui, BEI melakukan penyesuaian kriteria evaluasi untuk sejumlah indeks utama, yakni IDX30, LQ45, dan IDX80, dengan memasukkan aspek High Shareholding Concentration (HSC) dalam proses seleksi. Penyesuaian ini akan mulai berlaku pada evaluasi mayor April 2026 dan efektif pada hari bursa pertama Mei 2026.

Langkah tersebut dilakukan BEI setelah sebelumnya menerbitkan Pengumuman No. Peng-00058/BEI.POP/03-2024 terkait penyesuaian kriteria evaluasi indeks, serta Pengumuman No. Peng-00210/BEI.POP/10-2024 mengenai perpanjangan waktu pemenuhan rasio free float.

Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari A., menyampaikan bahwa perubahan ini dilakukan untuk memastikan indeks semakin mencerminkan kondisi pasar yang aktual.

“Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan indeks yang lebih mewakili dinamika pasar,” kata Pande dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Dalam pembaruan tersebut, BEI menegaskan bahwa saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) tidak lagi masuk dalam kriteria seleksi indeks. Artinya, saham dengan kepemilikan yang terlalu terkonsentrasi berpotensi tersisih dari IDX30, LQ45, maupun IDX80.

Selain itu, BEI juga menambahkan persyaratan pemenuhan batas minimum free float sesuai regulasi terbaru, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan likuiditas saham dalam indeks.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memberlakukan penyesuaian kriteria evaluasi untuk sejumlah indeks utama, yakni IDX30, LQ45, dan IDX80, mulai hari bursa pertama Mei 2026.

Penyesuaian ini mencakup masuknya aspek High Shareholding Concentration (HSC) dalam proses seleksi, yang berpotensi membuat saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi tersisih dari indeks.

Langkah tersebut akan diterapkan dalam evaluasi mayor April 2026, sebelum efektif berlaku pada Mei 2026. BEI sebelumnya telah menerbitkan Pengumuman No. Peng-00058/BEI.POP/03-2024 terkait penyesuaian kriteria evaluasi indeks, serta Pengumuman No. Peng-00210/BEI.POP/10-2024 mengenai perpanjangan waktu pemenuhan rasio free float.

Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari A., menyampaikan bahwa perubahan ini dilakukan untuk memastikan indeks semakin mencerminkan kondisi pasar yang aktual.

“Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan indeks yang lebih mewakili dinamika pasar,” kata Pande dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Dalam pembaruan tersebut, BEI menegaskan bahwa saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) tidak lagi masuk dalam kriteria seleksi indeks. Artinya, saham dengan kepemilikan yang terlalu terkonsentrasi berpotensi tersisih dari IDX30, LQ45, maupun IDX80.

Selain itu, BEI juga menambahkan persyaratan pemenuhan batas minimum free float sesuai regulasi terbaru, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan likuiditas saham dalam indeks.

Di sisi lain, terdapat pelonggaran pada aspek likuiditas. Saham masih dapat masuk dalam seleksi meski tercatat tidak ditransaksikan maksimal satu hari dalam enam bulan terakhir, berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mewajibkan transaksi setiap hari.

Adapun acuan perhitungan free float kini mengacu pada Peraturan Nomor I-A per 31 Maret 2026 serta Surat Edaran BEI terbaru, menggantikan ketentuan sebelumnya yang digunakan sejak 2021.

BEI menilai penyesuaian ini akan memperkuat kualitas indeks sebagai acuan investor, sekaligus memastikan konstituen indeks memiliki likuiditas yang memadai dan struktur kepemilikan yang lebih sehat.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penyesuaian kriteria evaluasi untuk sejumlah indeks utama, yakni IDX30, LQ45, dan IDX80, dengan memasukkan aspek High Shareholding Concentration (HSC) dalam proses seleksi.

Penyesuaian ini akan mulai berlaku pada evaluasi mayor April 2026 dan efektif pada hari bursa pertama Mei 2026.

Langkah tersebut dilakukan BEI setelah sebelumnya menerbitkan Pengumuman No. Peng-00058/BEI.POP/03-2024 terkait penyesuaian kriteria evaluasi indeks, serta Pengumuman No. Peng-00210/BEI.POP/10-2024 mengenai perpanjangan waktu pemenuhan rasio free float.

Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari A., menyampaikan bahwa perubahan ini dilakukan untuk memastikan indeks semakin mencerminkan kondisi pasar yang aktual.

“Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan indeks yang lebih mewakili dinamika pasar,” kata Pande dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Dalam pembaruan tersebut, BEI menegaskan bahwa saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) tidak lagi masuk dalam kriteria seleksi indeks. Artinya, saham dengan kepemilikan yang terlalu terkonsentrasi berpotensi tersisih dari IDX30, LQ45, maupun IDX80.

Selain itu, BEI juga menambahkan persyaratan pemenuhan batas minimum free float sesuai regulasi terbaru, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan likuiditas saham dalam indeks.

Di sisi lain, terdapat pelonggaran pada aspek likuiditas. Saham masih dapat masuk dalam seleksi meski tercatat tidak ditransaksikan maksimal satu hari dalam enam bulan terakhir, berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang mewajibkan transaksi setiap hari.

Adapun acuan perhitungan free float kini mengacu pada Peraturan Nomor I-A per 31 Maret 2026 serta Surat Edaran BEI terbaru, menggantikan ketentuan sebelumnya yang digunakan sejak 2021.

BEI menilai penyesuaian ini akan memperkuat kualitas indeks sebagai acuan investor, sekaligus memastikan konstituen indeks memiliki likuiditas yang memadai dan struktur kepemilikan yang lebih sehat.

Poin-Poin Perubahan kriteria evaluasi indeks IDX30, LQ45, dan IDX80:

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet Manajer Investasi (MI) menilai adanya tekanan jual jangka pendek dari pengumuman MSCI, terutama terkait penghapusan saham terkonsentrasi.

Senior Vice President, Head of Retail, Product Research & Distribution Henan Putihrai Asset Management (HPMA) Reza Fahmi Riawan menuturkan pengumuman MSCI hari ini lebih berdampak sebagai katalis teknikal bagi saham konstituen, terutama melalui penyesuaian portofolio investor pasif global.

Reza menjelaskan saham yang berpotensi keluar biasanya menghadapi tekanan jual jangka pendek, sementara saham yang mendapat kenaikan bobot atau masuk indeks berpeluang menerima inflow temporer dari dana pasif.

Untuk potensi perubahan, kata dia, saham yang paling rentan dievaluasi umumnya adalah emiten dengan free float terbatas, likuiditas menurun, atau kapitalisasi pasar yang mendekati batas minimum metodologi MSCI.

Sebaliknya, kandidat yang layak masuk biasanya berasal dari emiten berkapitalisasi besar dengan free float memadai dan likuiditas yang konsisten, karena itu menjadi syarat utama agar dapat diakses investor institusi global.

“Dari sisi aliran dana, perubahan konstituen dapat memicu pergerakan dana pasif yang cukup berarti dalam jangka pendek karena fund manager benchmark akan menyesuaikan posisi secara otomatis. Namun dampaknya cenderung bersifat one-off dan tidak selalu mengubah pandangan fundamental terhadap pasar Indonesia,” kata Reza, Selasa (21/4/2026).

Adapun bagi investor, lanjutnya, momentum ini dapat dimanfaatkan melalui strategi rotasi selektif pada saham yang berpotensi masuk indeks, tetapi tetap harus berbasis fundamental.

“Dari sudut pandang Henan Asset, kami melihat perubahan MSCI sebaiknya tidak hanya dibaca sebagai peluang trading jangka pendek, tetapi juga sebagai indikator saham mana yang semakin relevan dalam radar investor global,” tutur Reza.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup melemah sebesar 0,46% atau 34,73 poin menuju 7.559,38 pada Selasa (21/4/2026), menyusul pengumuman terbaru dari MSCI. Indeks komposit dibuka pada level 7.560,28 dan sempat menyentuh posisi tertingginya di 7.568,98.

President & CEO Pinnacle Investment Guntur Putra melihat secara keseluruhan jangka pendek, dampak dari pengumuman MSCI ini cenderung terbatas karena MSCI masih menerapkan kebijakan interim, termasuk pembekuan kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan tidak adanya penambahan saham baru ke indeks.

Namun, risiko utama justru ada pada potensi deletion, khususnya untuk saham yang masuk kategori High Shareholding Concentration (HSC). Menurutnya, saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi berpotensi mengalami penurunan bobot atau bahkan keluar dari indeks.

Daftar Top 10 Saham MSCI Indonesia

Guntur melanjutkan sejauh ini pihaknya melihat saham dengan free float rendah dan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi menjadi kandidat utama untuk evaluasi negatif.

Selain itu, dengan penggunaan data pemegang saham lebih dari 1%, menurutnya MSCI berpotensi melakukan penyesuaian free float yang bisa berdampak pada valuasi relatif saham-saham tertentu di indeks.

“Top of the list kandidat utama yang berpotensi untuk dikeluarkan atau index deletion adalah BREN dan DSSA, karena saham tersebut berpotensi besar untuk dihapus dari MSCI index,” ucap Guntur.

Dia juga menuturkan dampak perubahan konstituen terhadap aliran dana pasif ke pasar Indonesia cenderung minimal. Dalam kondisi ini, kata Guntur, karena tidak ada penambahan saham dan fokus pada potensi pengurangan (deletion), maka risiko yg lebih dominan adalah outflow dari saham-saham yang berpotensi terdampak deletion atau penurunan bobot.

“Namun, secara keseluruhan dampaknya cenderung net outflow, meski sifatnya lebih terkonsentrasi pada saham tertentu daripada seluruh pasar,” kata dia.

Guntur menyarankan investor agar dapat memanfaatkan momentum ini dengan mengurangi eksposur pada saham dengan free float rendah dan risiko HSC tinggi, beralih ke saham dengan likuiditas kuat dan free float besar yang berpotensi menjadi future beneficiaries, dan memanfaatkan potensi price dislocation jangka pendek akibat aksi rebalancing dana pasif.

Sementara itu, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto menuturkan dengan adanya pengumuman MSCI ini, dia menyarankan investor saat ini sebaiknya berfokus pada fundamental dan prospek saham.

“Rebalancing indeks itu efeknya hanya beberapa hari jelang hari H saja,” ujarnya.

SIKAP MSCI

Penyedia indeks global MSCI Inc. memutuskan melakukan kembali pembekuan terhadap indeks saham Indonesia. MSCI mengkaji dampak reformasi transparansi pasar modal Indonesia terhadap penentuan free float dan aksesibilitas investasi.

MSCI menyoroti sejumlah langkah reformasi yang mencakup peningkatan transparansi kepemilikan saham di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), serta peta jalan peningkatan batas minimum free floatmenjadi 15%.

Evaluasi ini menyusul sejumlah kebijakan baru yang diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

"Seiring dengan proses evaluasi tersebut, MSCI memastikan akan mempertahankan perlakuan sementara terhadap saham-saham Indonesia pada peninjauan indeks Mei 2026," tulis MSCI dalam pengumumannya, Selasa (21/4/2026).

Kebijakan itu meliputi pembekuan kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan jumlah saham (Number of Shares/NOS), serta tidak melakukan penambahan saham baru ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI).

Selain itu, MSCI juga tidak akan melakukan kenaikan kelas kapitalisasi, termasuk dari Small Cap ke Standard Index. Di sisi lain, saham yang dikategorikan memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi dalam kerangka HSC akan dikeluarkan dari indeks.

MSCI menyatakan dapat memanfaatkan data keterbukaan pemegang saham di atas 1% untuk menyesuaikan estimasi free float apabila diperlukan. Namun, lembaga tersebut belum akan sepenuhnya memasukkan data baru ke dalam metodologi penilaian hingga proses kajian rampung dan masukan dari pelaku pasar dihimpun.

“Pendekatan ini bertujuan membatasi perputaran indeks dan risiko investability, sekaligus memberi waktu untuk mengevaluasi efektivitas reformasi yang baru diumumkan,” tulis MSCI.

Ke depan, MSCI akan terus berdialog dengan regulator dan pelaku pasar domestik guna menilai konsistensi serta efektivitas sumber data baru tersebut. Hasil evaluasi lanjutan dijadwalkan akan disampaikan dalam Market Accessibility Review pada Juni 2026.

Langkah ini menjadi perhatian pelaku pasar, mengingat keputusan MSCI berpotensi memengaruhi arus dana asing dan persepsi investor global terhadap pasar saham Indonesia.

Berikut poin-poin utama keputusan MSCI Inc. terkait saham Indonesia:

Kebijakan Interim (Review Mei 2026):

• Menahan kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan Number of Shares (NOS)
• Tidak menambahkan saham Indonesia baru ke MSCI Investable Market Indexes (IMI)
• Tidak ada kenaikan kelas kapitalisasi (misalnya dari Small Cap ke Standard)

Perlakuan terhadap Saham:

• Menghapus saham yang masuk kategori High Shareholding Concentration (HSC) sesuai identifikasi otoritas Indonesia
• Berpotensi menggunakan data keterbukaan pemegang saham ≥1% untuk penyesuaian free float (secara selektif)

Sikap terhadap Reformasi Pasar Modal RI:

• Masih mengkaji efektivitas kebijakan baru dari Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia
• Belum memasukkan seluruh data baru ke dalam metodologi indeks sampai evaluasi selesai

Tujuan Kebijakan:

• Menekan potensi perputaran indeks (index turnover)
• Mengurangi risiko terhadap investability pasar Indonesia selama masa transisi

Langkah Selanjutnya:

• Mengumpulkan masukan dari pelaku pasar
• Hasil kajian akan disampaikan pada Market Accessibility Review Juni 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai mengimplementasikan kuotasi Liquidity Provider saham untuk mendorong likuiditas dan efisiensi perdagangan, dengan Phintraco Sekuritas menjadi pelaku pertama yang menjalankan peran tersebut.

Langkah awal ini ditandai dengan penyediaan kuotasi beli dan jual pada lima saham, yakni PT Gudang Garam Tbk (GGRM), PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. (TKIM), PT Trans Power Marine Tbk. (TPMA), PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU), dan PT Wintermar Offshore Marine Tbk. (WINS).

Kehadiran Liquidity Provider saham diarahkan untuk mempersempit bid-ask spread, meningkatkan kedalaman pasar, serta mempermudah investor dalam melakukan transaksi.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengatakan partisipasi anggota bursa sebagai penyedia likuiditas menjadi kunci dalam memperbaiki kualitas pembentukan harga di pasar.

“BEI mengapresiasi komitmen Phintraco Sekuritas dalam mendukung program Liquidity Provider saham. Kami berharap langkah ini dapat mendorong peningkatan likuiditas, khususnya pada saham-saham yang memiliki potensi untuk berkembang lebih optimal,” ujar Irvan, Senin (20/4/2026).

BEI memandang keterlibatan lebih luas dari anggota bursa akan menentukan efektivitas program ini. Keberhasilan tahap awal diharapkan menjadi katalis bagi pelaku pasar lain untuk ikut serta.

Dengan semakin banyaknya partisipasi, dia berharap ekosistem perdagangan akan menjadi semakin likuid, kredibel, dan berdaya saing.

Sebagai bagian dari penguatan struktur pasar, Irvan menuturkan BEI juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi program ini, termasuk pemberian insentif guna mendorong partisipasi aktif dari AB.

Menurutnya, langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pendalaman pasar modal Indonesia agar lebih menarik di tingkat regional maupun global.

Adapun informasi mengenai saham yang masuk dalam skema Liquidity Provider tersedia melalui kanal resmi BEI.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten di pasar modal berancang-ancang melakukan pembelian kembali saham atau buyback dengan nilai jumbo. Meski menarik, pelaksanaan buyback juga memiliki risiko yang patut dicermati investor.

Rencana buyback terbaru diumumkan oleh PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI). AADI menyiapkan dana jumbo hingga Rp5 triliun untuk melakukan buyback.

AADI akan meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 22 Mei 2026. Jika disetujui, pelaksanaan buyback dapat dimulai sehari setelahnya dan berlangsung hingga 12 bulan ke depan.

Langkah ini muncul di tengah belum terealisasinya program pembelian kembali saham periode 2025 yang saat itu sebesar Rp4 triliun. Perseroan mencatat tidak ada pelaksanaan buyback sejak 23 Mei 2025 hingga 31 Maret 2026, meskipun telah mengantongi restu pemegang saham sebelumnya.

Manajemen AADI menyebutkan, aksi korporasi ini bertujuan menjaga likuiditas perdagangan saham sekaligus mendorong harga saham agar mencerminkan nilai fundamental perseroan. Selain itu, buyback diharapkan meningkatkan kepercayaan investor dan memberikan tingkat pengembalian yang optimal bagi pemegang saham.

Perseroan memastikan pelaksanaan buyback tidak akan mengganggu kondisi keuangan. Dana yang digunakan seluruhnya berasal dari kas internal, dengan dukungan saldo laba dan arus kas yang dinilai memadai.

Secara proforma, aksi ini diperkirakan akan meningkatkan laba per saham. Dengan asumsi penggunaan dana maksimal Rp5 triliun, laba per saham dasar naik dari 0,09762 menjadi 0,10401, meski total aset dan ekuitas akan tergerus masing-masing sekitar US$292 juta.

Perseroan juga menegaskan jumlah saham yang dibeli kembali tidak akan melampaui 10% dari modal ditempatkan dan tidak mengurangi kekayaan bersih di bawah batas minimum yang dipersyaratkan regulasi.

Di sisi lain, emiten Grup Astra PT United Tractors Tbk. (UNTR) juga berencana melakukan buyback, dengan menyiapkan dana sebesar Rp2 triliun. Buyback ini dilakukan UNTR dalam periode 1 April hingga 30 Juni 2026.

Sekretaris Perusahaan UNTR Ari Setiyawan menjelaskan saat ini posisi free float UNTR masih berada pada kisaran 30,05%, yang menurutnya masih cukup aman untuk melakukan buyback.

“Free float tentunya kami pertimbangkan ya, sejauh ini free float di market masih cukup besar,” tutur Ari, Kamis (16/4/2026).

Adapun UNTR sebelumnya telah melakukan pembelian kembali saham sebesar Rp1,05 triliun pada periode buyback sebelumnya. UNTR telah membeli sebanyak 36.406.300 saham selama periode buyback tersebut.

Di sisi lain, emiten farmasi PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) juga berencana melakukan buyback dengan nilai Rp500 miliar. Buyback ini dilakukan pada 2 April hingga 2 Juli 2026.

Corporate Secretary KLBF, Maria Teresa Fabiola mengatakan biaya pelaksanaan buyback diperkirakan mencapai 0,1% dari total nilai transaksi. Seluruh pembelian akan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan jasa perantara pedagang efek. Dari sisi pendanaan, Kalbe Farma akan menggunakan dana internal.

KLBF menuturkan harga pelaksanaan buyback akan mempertimbangkan kondisi pasar dan ketentuan regulator. Perseroan juga membuka ruang untuk mengakhiri periode lebih cepat dengan memperhatikan dinamika pasar dan peraturan yang berlaku.

Katalis Sementara

Aksi pembelian kembali saham ini diperkirakan akan memberikan katalis positif bagi emiten-emiten terkait yang melakukan buyback.

Analis sekaligus Ketua Perhimpunan Analis Efek Indonesia (PAEI) David Sutyanto melihat buyback bisa membantu sentimen saham, karena memberi pesan bahwa manajemen melihat valuasi saham sudah menarik.

“Di tengah pasar yang fluktuatif, ini bisa jadi semacam penopang harga,” ucap David, Jumat (17/4/2026).

Akan tetapi, lanjutnya, investor perlu tetap mengingat jika buyback bukan solusi utama. Menurutnya, apabila fundamental perusahaan kuat, efeknya bisa cukup positif.

Akan tetapi, jika fundamental emiten tersebut tidak terlalu kuat, maka buyback hanya akan memberi dorongan jangka pendek saja.

“Untuk emiten seperti United Tractors, Indocement, dan Kalbe, buyback-nya relatif lebih menarik karena didukung kondisi kas yang sehat. Jadi pasar biasanya melihatnya lebih kredibel,” ujar David.

David juga melihat buyback bisa berpengaruh untuk mengangkat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), tetapi dengan dampak yang terbatas. Hal ini karena IHSG tetap lebih dipengaruhi faktor besar seperti sentimen global, aliran dana asing, dan sektor perbankan.

Dari sisi risiko, David mengungkapkan investor perlu hati-hati melihat tujuan buyback itu sendiri.

“Apakah memang karena valuasi murah, atau sekadar menjaga harga. Selain itu, penggunaan kas untuk buyback juga bisa berdampak ke ruang ekspansi atau dividen ke depan,” kata dia.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menjelaskan buyback yang dilakukan sejumlah emiten bukan untuk menaikkan harga secara permanen, tetapi merupakan downside protection untuk menahan koreksi harga. Sama seperti David, Wafi juga menyebut buyback dilakukan untuk memberi sinyal dari manajemen bahwa saham sedang undervalued.

“Paling menarik dicermati buyback AADI karena didukung dana jumbo pasca-divestasi Kestrel, dan UNTR dengan arus kas operasional sangat kuat,” ucap Wafi, Jumat (17/4/2026).

Wafi juga melihat dampak buyback terhadap IHSG cukup terbatas. Menurutnya, sejumlah buyback jumbo masih tidak cukup untuk mengangkat arah IHSG.

“Tren IHSG tetap didominasi oleh pergerakan saham big caps dan sentimen makro,” ucapnya.

Adapun untuk buyback ini, Wafi menilai terdapat sejumlah risiko yang perlu dicermati investor, seperti risiko eksekusi dengan nilai realisasi buyback sering jauh lebih kecil dari target maksimal yang diumumkan.

Lalu opportunity cost karena penggunaan kas untuk buyback berarti mengurangi dana yang bisa digunakan untuk ekspansi bisnis atau pembagian dividen, serta risiko koreksi pasca-buyback.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Investor ritel disarankan kembali memperhatikan saham PT Agro Bahari Nusantara Tbk (UDNG), usai PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut suspensi perdagangan per sesi satu perdagangan Jumat (17/4/2026).

Di balik dibukanya suspensi saham UDNG, analis justru mengingatkan adanya risiko besar, terutama terkait likuiditas yang rendah dan volatilitas yang tinggi.

"Berdasarkan penilaian Bursa, maka dengan ini diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan saham PT Agro Bahari Nusantara Tbk (UDNG) di pasar reguler dan pasar tunai dibuka kembali mulai sesi I tanggal 17 April 2026," tulis manajemen BEI.

Sebelumnya, saham UDNG dihentikan sementara sejak 7 April 2026, setelah mengalami penurunan harga kumulatif yang signifikan dalam waktu singkat.

Kebijakan tersebut diambil untuk melindungi investor.

Senior Investment Specialist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mencatat saham UDNG sebelumnya mengalami penurunan harga yang cukup signifikan, sehingga tekanan jual di pasar masih berpotensi berlanjut.

Kondisi ini tidak terlepas dari riwayat suspensi yang terjadi sebelumnya, yang menggambarkan tekanan jual besar dari pelaku pasar.

“Terkait dengan UDNG ya kan, ini kan sudah mengalami penurunan harga ya, tentunya tekanan juga masih bisa terbuka lebar ya kan. Ini kan berkaitan dengan suspensi yang terjadi sebelumnya, jadi sudah menjadi tekanan jual yang luar biasa,” ujar Nafan saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Saham tersebut juga dinilai tidak likuid, sehingga investor perlu lebih berhati-hati saat mengambil keputusan.

Setelah melalui periode suspensi yang relatif lama, tingkat ketidakpastian meningkat karena belum ada kepastian apakah keseimbangan antara permintaan dan penawaran sudah benar-benar pulih.

Dalam situasi tersebut, Nafan menyarankan agar investor ritel lebih mengutamakan likuiditas dan disiplin dalam pengelolaan risiko.

“Saham ini tidak liquid nih, sahamnya, hati-hati. Hati-hati nih kalau hemat saya nih. Apalagi kalau suspensi itu kan cukup lama, jadi otomatiskan risiko ketidakpastian bisa meningkat ya kan. Kalau misalnya bagi Investor sih sebaiknya ke saham likuiditas ya, ini kan (UDNG) sebelumnya kan suspensi,” paparnya.

Nafan menilai potensi volatilitas tinggi pada saham UNDG masih sangat terbuka.

Menurutnya, kenaikan harga UNDG tidak mencerminkan kekuatan pasar karena likuiditas rendah.

Untuk diketahui, saham UDNG lonjakan hingga ke level Rp 825 saat penutupan perdagangan Jumat ini.

Angka itu naik 10 persen dari posisi sebelumnya di area Rp 750.

“Saham kayak tadi kan, katanya dia naik, tapi kan tidak liquid. Candle-nya tidak ada yang terbentuk, hanya garis setrip doang, masalahnya seperti itu,” tukas Nafan.

Ia juga menyoroti penurunan harga sebelumnya dipicu aksi jual masif, sementara minat beli terbatas.

Kondisi tersebut membuat supply lebih dominan dibanding demand, menunjukkan kedalaman pasar yang lemah.

Lebih jauh, investor ritel disarankan mengalihkan dana ke saham yang lebih produktif, likuid, serta memiliki pergerakan yang jelas dan prospek yang bisa diukur.

Likuiditas menjadi faktor utama karena menentukan kemudahan masuk dan keluar dari posisi tanpa tekanan harga yang berlebihan.

“Lebih baik memegang kas lah, daripada memegang aset atau pemegang saham yang profit risikonya itu tidak bisa dianalisis. Seperti itulah. Lalu jangan lupa, tidak boleh FOMO ya. Tidak boleh FOMO,” pungkas Nafan.

Sementara itu, Investment Specialist Korea Investment and Sekuritas Indonesia, Azharys Hardian, menilai pergerakan saham UDNG pada perdagangan menunjukkan kondisi yang relatif terkendali.

Saham ini ditutup menguat 10 persen, tanpa tekanan jual berarti, ditopang antrean beli yang tebal di atas 160.000 lot sehingga risiko koreksi di awal sesi dinilai minim.

Ia melihat masuknya UDNG ke papan Full Call Auction (FCA) justru membantu meredam volatilitas yang biasanya liar pada saham dengan likuiditas terbatas.

Dengan mekanisme ini, pembentukan harga menjadi lebih terstruktur karena transaksi dilakukan dalam sesi lelang, bukan continuous trading.

“UDNG dibuka menguat 10 persen tanpa ada panic selling. Minat beli sangat kuat dengan antrean mencapai di atas 160.000 lot, sehingga risiko tertekan saat pembukaan sangat minim. Masuknya UDNG ke papan FCA justru meredam volatilitas liar,” ungkap Azharys kepada Kompas.com.

Selain itu, faktor hari perdagangan juga berpengaruh. Karena berlangsung pada hari Jumat dengan empat sesi matching, proses price discovery menjadi lebih bertahap dan tidak terlalu agresif.

Antrean beli yang kuat juga memberikan ruang likuiditas yang cukup, baik bagi investor yang ingin masuk maupun keluar posisi.

“Karena hari ini Jumat, terdapat 4 sesi matching, sehingga pergerakan harga lebih terukur dan stabil. Dengan antrean beli yang tebal, likuiditas tersedia cukup baik bagi yang ingin exit maupun masuk” katanya.

Untuk memantau potensi harga secara lebih akurat, ia menyarankan penggunaan indikator IEP dan IEV pada aplikasi trading, karena kedua indikator ini dapat menggambarkan keseimbangan harga dan volume yang terbentuk di setiap sesi lelang.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Seluruh rekomendasi berasal dari analis sekuritas. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten konglomerat Hary Tanoesoedibjo, PT MNC Digital Entertainment Tbk. (MSIN) angkat suara perihal rencana secondary listing di bursa luar negeri.

Direktur Utama MSIN Angela Tanoesoedibjo menerangkan rencana tersebut sebagai bagian dari upaya MSIN memperluas jangkauan terhadap basis investor di luar negeri. Namun, belum terang pasar modal yang akan dituju MSIN untuk melakukan dual listing.

”Langkah-langkah korporasi yang sedang dilakukan saat ini merupakan bagian dari persiapan pencatatan saham di bursa luar negeri, dengan tujuan yaitu memperluas basis investor, meningkatkan visibilitas perseroan secara global, dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemegang saham,” katanya dalam paparan publik MSIN, Kamis (16/4/2026).

Sejalan dengan rencana tersebut, saham MSIN di lantai Bursa Efek Indonesia tercatat diapresiasi pasar dengan kenaikan hingga 96,94% selama satu bulan terakhir. Angela menerangkan kenaikan harga saham MSIN ke level Rp965 itu terjadi lantaran rencana di atas.

Di satu sisi, BEI juga telah meminta klarifikasi terhadap rencana pencatatan saham MSIN di bursa luar negeri. Corsec MSIN Ahmad Alhafiz saat itu menerangkan, rencana tersebut dilakukan guna meningkatkan likuiditas saham dan memperluas basis investor.

Dia menerangkan bahwa inisiatif tersebut diharapkan membawa dampak secara jangka panjang bagi perseroan dan pemegang saham, termasuk pula peningkatan likuiditas saham serta diversifikasi investor.

“Perseroan telah menetapkan target bursa luar negeri untuk rencana pencatatan tersebut dan saat ini sedang dalam proses persiapan serta penyusunan dokumentasi yang diperlukan,” katanya, dikutip Kamis (16/4/2026).

Saat ini, MSIN tengah mengkaji sejumlah opsi skema dalam aksi pencatatan saham di bursa luar negeri itu, termasuk melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD).

Lebih lanjut, MSIN menilai langkah ini berpotensi memperkuat struktur permodalan serta mendukung ekspansi bisnis ke depan. Selain itu, dual listing juga diharapkan mampu meningkatkan likuiditas saham dan memperluas basis investor, khususnya dari investor global.

Namun demikian, perseroan juga mengakui adanya sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, terutama terkait kepatuhan terhadap regulasi di bursa tujuan serta implikasi terhadap pemegang saham eksisting.

“Perseroan memahami bahwa rencana pencatatan saham di bursa luar negeri dapat menghadirkan beberapa risiko, antara lain terkait pemenuhan ketentuan regulasi dan standar kepatuhan pada bursa yang bersangkutan,” ujarnya.

Untuk itu, MSIN menegaskan akan terus melakukan kajian serta berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan rencana tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) resmi melakukan aksi korporasi pemecahan harga saham atau stock split dengan rasio 1:25 yang mulai berlaku pada perdagangan hari ini, Kamis (9/4/2026).

Berdasarkan keterbukaan informasi, setiap 1 saham lama DSSA dipecah menjadi 25 saham baru. Seiring aksi tersebut, nilai nominal saham berubah dari Rp25 per lembar menjadi Rp1 per lembar saham.

Dengan pelaksanaan ini, harga saham DSSA secara teoritis juga menyesuaikan menjadi lebih rendah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan dan memperluas basis investor.

Hari ini menjadi awal perdagangan saham DSSA dengan nilai nominal baru di pasar reguler dan negosiasi, setelah sebelumnya 8 April 2026 menjadi hari terakhir perdagangan dengan nominal lama.

Selanjutnya, recording date ditetapkan pada 10 April 2026, sementara perdagangan dengan nominal baru di pasar tunai akan dimulai pada 13 April 2026.

Sejalan dengan aksi korporasi tersebut, dilakukan pula penyesuaian terhadap waran terstruktur DSSADRCM6A, termasuk rasio pelaksanaan dan harga pelaksanaan yang mengikuti perubahan jumlah saham akibat stock split.

Aksi stock split umumnya dilakukan emiten untuk meningkatkan keterjangkauan harga saham di pasar, sehingga dapat menarik minat investor ritel serta meningkatkan frekuensi transaksi.

Langkah DSSA ini mencerminkan upaya perseroan dalam menjaga likuiditas saham di tengah tingginya minat investor domestik terhadap pasar modal.

Terkini pada perdagangan Kamis (9/4/2026) pukul 11.30 WIB, saham DSSA berada di posisi Rp3.150, dari perdagangan sebelumnya Rp63.880 pada Rabu (8/4/2026).

Daniel Cahya, Direktur DSSA, menyampaikan dengan nilai nominal yang menjadi Rp1, ini menjadi kesempatan terakhir DSSA untuk melakukan pemecahan saham.

"Harapannya investor ritel semakin dapat mengakses saham DSSA dan perdagangan sahamnya semakin likuid. Setelah sebelumnya tembus Rp100.000, itu sangat mahal," tuturnya, Kamis (2/4/2026).

Saham DSSA juga masuk ke dalam 1 dari 9 daftar emiten dengan saham terkonsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC). DSSA tercatat memiliki HSC hingga 95,76%.

Masuknya emiten ke dalam daftar HSC tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran di pasar modal. Daniel pun menegaskan DSSA sudah memenuhi ketentuan free float, termasuk regulasi terbaru dengan batas minimal 15%.

Berdasarkan laporan keuangan per Desember 2025, porsi saham publik atau di bawah 5% DSSA mencapai 1,57 miliar saham atau setara 20,41%.

Untuk menambah likuiditas sahamnya ke depan, manajemen mempertimbangkan untuk melepas saham treasuri. Saat ini, saham treasuri DSSA sejumlah 1,51 miliar atau 19,68%.

"Mungkin kami akan melepas saham treasuri ke depan sekitar 1%-2%. Pada intinya, manajemen lebih fokus ke penguatan fundamental DSSA," imbuhnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) resmi memperkenalkan mekanisme saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC).

Melalui skema ini, otoritas akan mengumumkan jika kepemilikan saham suatu emiten terindikasi terkonsentrasi pada sejumlah kecil pemegang saham.

PJS Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan bahwa kebijakan ini mengadopsi best practice yang telah diterapkan bursa Hong Kong. Pengumuman HSC bertujuan memberikan informasi kepada publik jika terdapat kepemilikan saham suatu emiten yang terkonsentrasi pada sejumlah pihak tertentu.

“Pengumuman ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi kepada investor dalam mengambil keputusan investasi,” pungkas Jeffrey dalam paparan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Dia menyatakan bahwa penerapan implementasi HSC tidak akan memengaruhi aktivitas perdagangan. Transaksi saham disebut akan tetap berjalan normal tanpa konsekuensi langsung terhadap likuiditas.

Dalam implementasinya, proses dimulai ketika suatu saham masuk dalam kriteria metodologi HSC yang telah ditetapkan oleh otoritas. Selanjutnya, komite HSC yang terdiri dari BEI dan KSEI melakukan proses penelaahan terhadap saham tersebut sebelum diputuskan untuk diumumkan ke publik.

Informasi terkait saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi kemudian dipublikasikan secara terbuka melalui kanal BEI agar dapat diakses investor.

Setelah pengumuman, emiten dapat melakukan asesmen sukarela atau akan masuk dalam peninjauan berkala oleh BEI dan KSEI. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Jeffrey menjelaskan otoritas dapat melakukan evaluasi ulang untuk melihat apakah kondisi konsentrasi kepemilikan masih berlangsung.

Jika kepemilikan saham sudah kembali tersebar, BEI dan KSEI akan merilis pengumuman penutupan yang menyatakan saham tersebut tidak lagi berada dalam kondisi terkonsentrasi.

“Apabila berdasarkan asesmen terbaru konsentrasi tinggi tersebut sudah teratasi, BEI bersama dengan KSEI akan mengeluarkan pengumuman penutup atas status tersebut,” pungkas Jeffrey.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan papan pemantauan khusus dengan mekanisme Full Call Auction (FCA) dinilai berisiko merugikan investor publik. Sementara itu, regulator pasar modal menyebut keberadaan papan FCA justru untuk meningkatkan transparansi.

Pelaku pasar mencermati sejumlah kriteria dalam papan pemantauan khusus pada praktiknya cukup berisiko. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy memandang terdapat satu peraturan yang perlu dihapuskan, yang menurutnya tidak transparan.

“Penghapusan kriteria yang tidak jelas aturannya, alias tidak transparan. Yang nomor 11,” ujar Budi, Rabu (1/4/2026).

Adapun kriteria yang dimaksud Budi tersebut adalah kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Budi meminta BEI untuk menghapus peraturan yang merugikan investor maupun emiten.

Pengamat pasar modal sekaligus Direktur Avere Investama Teguh Hidayat mengamini bahwa investor publik cukup dirugikan dengan kebijakan FCA ini. Menurutnya, dengan adanya FCA, harga saham bisa turun sampai Rp1 dan hanya menguntungkan perusahaan broker.

Teguh tak menampik nilai transaksi BEI memang naik sejak adanya kebijakan FCA ini. Akan tetapi, menurutnya saat ini dengan nilai transaksi BEI yang meningkat seiring ramainya transaksi yang digerakkan saham-saham konglomerat membuat papan FCA tidak relevan lagi.

“Tapi kan sekarang nilai transaksi Bursa sudah naik. Jadi [FCA] tidak relevan lagi,” ucapnya, Rabu (1/4/2026).

Pendapat berbeda disampaikan Pengamat Pasar Modal Reydi Octa. Menurutnya, evaluasi papan FCA yang direncanakan Bursa menurutnya memang sudah tepat, karena dalam praktiknya ada beberapa kriteria yang berisiko menangkap saham yang sebenarnya masih layak ditransaksikan secara normal.

“Kriteria yang menurut saya perlu ditinjau adalah yang berbasis harga seperti saham Rp50 tanpa melihat kualitas fundamental, jadi bukan sekadar level harga,” tutur Reydi, Rabu (1/4/2026).

Reydi memandang papan FCA masih relevan sebagai langkah BEI untuk menjaga integritas pasar, terutama dalam meredam volatilitas ekstrem dan praktik spekulatif di saham-saham berisiko tinggi.

Namun, lanjutnya, setelah dua tahun berjalan, memang perlu dilakukan penyesuaian terhadap papan FCA agar tidak terlalu menekan likuiditas dan minat investor di saham lapis bawah.

Ke depan, Reydi melihat tantangan bagi BEI adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dan efisiensi pasar. Jika terlalu ketat, pasar akan menjadi kurang likuid, tetapi jika terlalu longgar, maka risiko manipulasi meningkat.

“Jadi yang dibutuhkan bukan penghapusan FCA, tetapi penyempurnaan kriteria agar lebih presisi,” katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis, kritik kencang datang ke BEI pada 2024 lalu ketika kebijakan PPK FCA mendera saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) milik Prajogo Pangestu. Saham BREN merupakan saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia sehingga fluktuasinya akan memengaruhi laju IHSG secara keseluruhan.

Saham BREN disuspensi pada 27 Mei 2024, dan suspensi dibuka kembali pada 29 Mei 2024. Dengan masa suspensi lebih dari 1 hari perdagangan, maka saham BREN telah memenuhi syarat untuk masuk ke PPK FCA, yaitu kriteria 10.

Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengungkapkan salah satu pekerjaan rumah (PR) yang akan dibenahi BEI tahun ini adalah revisi peraturan papan pemantauan khusus, selain membenahi free float dan transparansi pasar imbas MSCI. Jeffrey mengklaim nantinya, perubahan pada papan pemantauan khusus ini akan bersifat progresif.

“Ada sebagian kriteria yang tidak perlu lagi ada di papan pemantauan khusus. Kriterianya akan jauh lebih berkurang,” ujar Jeffrey ditemui pekan lalu.

Akan tetapi, Jeffrey masih enggan merinci penyesuaian apa saja yang akan dilakukan BEI dan kriteria apa saja yang akan dihilangkan perihal perubahan progresif ini. Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat 11 kriteria dalam papan pemantauan khusus ini.

Jeffrey juga menuturkan mekanisme bid and offer dalam papan FCA nantinya akan ditambahkan. Revisi peraturan pada papan FCA ini akan dilakukan pada kuartal II/2026.