Bisnis.com, JAKARTA — PT Mitrabara Adiperdana Tbk. (MBAP) menargetkan produksi batu bara yang moderat pada 2026 seiring dengan strategi memperkuat diversifikasi usaha di sektor energi terbarukan, jasa pertambangan, hingga agroindustri.

Direktur Utama Mitrabara Adiperdana Khoirudin mengatakan perseroan memandang prospek industri batu bara masih positif meski dibayangi dinamika harga komoditas dan transisi energi global. Pada 2026, MBAP mengincar produksi batu bara sebesar 1,05 juta ton dan penjualan 1,45 juta ton.

“Memasuki tahun 2026, perseroan memandang prospek usaha secara positif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Fokus strategis perusahaan akan diarahkan pada peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi kinerja anak usaha, pengembangan bisnis non-coal, serta penguatan sinergi antar lini usaha,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).

Pada 2025, MBAP mencatat produksi batu bara mencapai 1,95 juta ton. Dari total penjualan, sekitar 44,93% dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi domestic market obligation (DMO), sedangkan sisanya diekspor ke Korea Selatan sebesar 25,61%, China 16,21%, Selandia Baru 9,83%, dan Jepang 3,43%.

Dari sisi kinerja keuangan, perseroan membukukan pendapatan sebesar US$164,87 juta dengan laba bersih US$1,37 juta sepanjang 2025.

Khoirudin menjelaskan, permintaan batu bara global diproyeksikan relatif stabil. Berdasarkan data International Energy Agency (IEA), kebutuhan batu bara dunia diperkirakan mencapai 8,78 miliar ton, sementara di Indonesia komoditas tersebut masih menjadi sumber energi strategis.

Namun demikian, perseroan mencermati sejumlah tantangan industri, mulai dari fluktuasi harga batu bara, kebijakan pemerintah terkait pembatasan produksi, penggunaan biodiesel, hingga aturan bea ekspor. Selain itu, perusahaan juga menilai adaptasi terhadap tren energi alternatif menjadi tantangan bagi industri pertambangan ke depan.

Untuk menopang pertumbuhan jangka panjang, MBAP terus memperkuat diversifikasi usaha melalui sejumlah anak usaha di luar bisnis batu bara termal.

Di sektor jasa pertambangan, anak usaha PT Mitra Muda Makmur (MMM) telah mengantongi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sejak 2023 dan fokus menyediakan layanan kontraktor tambang, mulai dari land clearing, overburden removal hingga pengangkutan batu bara.

Selain itu, PT Mitrajasa Sentosa Cemerlang (MJSC) yang berdiri pada 2024 telah mengolah 30 juta meter kubik air tambang melalui lini waste water treatment plant (WWTP) pada 2025. Perseroan juga mencatat aktivitas drilling & exploration mencapai total eksplorasi 9.000 meter.

Pada sektor energi baru terbarukan (EBT), MBAP memiliki PT Malinau Hijau Lestari (MHL) yang bergerak di bidang produksi biomassa wood pellet di Malinau, Kalimantan Utara. MHL mengelola perkebunan, nursery, dan pabrik produksi wood pellet untuk mendukung solusi energi biomassa berkelanjutan.

Perseroan juga mengembangkan bisnis energi surya melalui PT Masdar Mitra Solar Radiance, perusahaan patungan antara MBAP dan Masdar Indonesia Solar Holdings RSC Limited. Hingga 2025, kapasitas terpasang perusahaan mencapai 30,97 megawatt peak (MWp) dengan energi yang dihasilkan sebesar 26 gigawatt hour (GWh).

Sementara itu, di sektor agroindustri, PT Mitradelta Bahari Pratama (MBP) mengembangkan usaha budidaya udang vanamei sejak berdiri pada 2022.

Menurut Khoirudin, transformasi bisnis tersebut menjadi bagian dari strategi diversifikasi jangka panjang perseroan guna memperkuat ketahanan usaha sekaligus menangkap peluang pertumbuhan baru di luar bisnis batu bara termal.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat produksi batu bara nasional mencapai 229 juta ton sepanjang Januari–April 2026. Volume ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan dari total produksi tersebut, sebanyak 84 juta ton dialokasikan untuk domestic market obligation (DMO), sedangkan 145 juta ton lainnya untuk ekspor.

"Untuk realisasi tahun 2026 ini pada saat ini adalah sebesar 229 juta ton, dengan DMO 84 juta ton dan sisanya dilakukan ekspor atau sekitar 145 juta ton," ujar Tri dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (19/5/2026).

Menurut Tri, realisasi produksi batu bara hingga April 2026 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, dia tidak memerinci angka produksi pada Januari–April 2025.

"Memang mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2025," katanya.

Pemerintah sebelumnya berencana memangkas target produksi batu bara dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026. Kementerian ESDM menargetkan produksi batu bara sebesar 600 juta ton pada tahun ini.

Target tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi produksi batu bara nasional yang mencapai 790 juta ton pada 2025 dan 834 juta ton pada 2024.

Meski demikian, Tri mengatakan pemerintah masih akan melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pembatasan produksi tersebut.

"Mudah-mudahan hasil dari evaluasi kami dapat memberikan masukan kepada pemerintahan dan kemudian mana yang terbaik untuk pengusaha batu bara ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menilai pembatasan produksi turut mendorong kenaikan harga batu bara di pasar internasional.

Menurutnya, perusahaan tambang cenderung menurunkan tingkat produksi dan memprioritaskan pasokan untuk kontrak jangka panjang dibandingkan penjualan di pasar spot. Kondisi itu membuat pasokan batu bara di pasar spot berkurang sehingga harga naik.

Namun, Sudirman mengatakan kenaikan harga batu bara juga dipengaruhi meningkatnya kebutuhan energi di tengah konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan bahan bakar minyak global.

Karena itu, dia menilai pemerintah perlu menghitung lebih lanjut apakah kenaikan harga batu bara dapat menutup potensi penurunan penerimaan negara akibat berkurangnya volume produksi.

Selain penerimaan negara, pemerintah juga dinilai perlu mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap daerah penghasil batu bara yang bergantung pada aktivitas pertambangan.

“Selain pendapatan negara, yang juga harus dilihat pemerintah seharusnya adalah penurunan kondisi ekonomi di wilayah di sekitar lokasi operasional tambang tersebut,” ujar Sudirman kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, pembatasan produksi berpotensi membuat sejumlah rencana pengembangan tambang dan investasi perusahaan tertunda. Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan sebagian alat tambang tidak beroperasi.

Dia menambahkan dampak pembatasan produksi juga dapat menjalar ke sektor ketenagakerjaan, termasuk potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tambang.

Selain itu, berkurangnya aktivitas pertambangan dinilai dapat menekan perekonomian di sekitar wilayah operasi tambang dan mengurangi penerimaan daerah dari sektor batu bara.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG) mencatatkan pertumbuhan pendapatan pada kuartal I/2026 seiring dengan meningkatnya volume penjualan. Perusahaan juga menjadwalkan pembayaran dividen tunai sebesar US$65 juta atau setara Rp992 per saham pada 19 Mei 2026.

ITMG mencatatkan pendapatan US$497,57 juta pada kuartal I/2026, atau setara dengan Rp8,45 triliun dengan asumsi kurs Rp16.993 per Maret 2026. Pendapatan tersebut naik 3,12% year on year (YoY) dari US$482,51 juta per kuartal I/2025.

Manajemen ITMG menyebut produksi batu bara tercatat sebesar 4,7 juta ton pada kuartal I/2026, turun dari 5,3 juta ton pada kuartal I/2025. Penurunan tersebut dipengaruhi kondisi cuaca yang menghambat operasional tambang.

Namun demikian, volume penjualan naik 6% menjadi 6,3 juta ton. Kenaikan penjualan itu berhasil menopang pendapatan meskipun harga jual rata-rata atau average selling price (ASP) turun dari US$82 per ton menjadi US$79 per ton.

Dari sisi profit, Indo Tambangraya Megah mencatatkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai US$54,67 juta atau setara Rp929,07 miliar per Maret 2026. Laba bersih tersebut terkoreksi 15,84% YoY dari US$64,96 juta per Maret 2025.

Penurunan laba salah satunya disebabkan beban pokok pendapatan yang naik 5% secara tahunan seiring dengan meningkatnya penjualan batu bara. Hal itu termasuk kontribusi penjualan batu bara pihak ketiga sebesar 0,7 juta ton.

Beban pajak penghasilan juga meningkat menjadi US$26 juta pada kuartal I/2026, dari US$19 juta pada kuartal I/2025. Sementara itu, royalti kepada pemerintah meningkat sebesar 9% menjadi US$58 juta karena kenaikan volume penjualan.

ITMG juga mencatat posisi kas yang masih solid. Hingga akhir Maret 2026, kas dan setara kas perseroan mencapai US$747 juta, ditambah deposito jangka pendek sebesar US$192 juta. Total keduanya setara dengan 39% dari total aset perusahaan yang mencapai US$2,4 miliar.

Struktur neraca perseroan juga tetap kuat dengan total liabilitas turun menjadi US$480 juta dari US$498 juta pada akhir 2025. Sementara itu, total ekuitas meningkat menjadi US$1,925 miliar.

ITMG juga memastikan pembagian dividen final tahun buku 2025. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 17 April 2026, pemegang saham menyetujui total dividen sebesar US$115 juta atau setara 60% dari laba bersih perusahaan.

Sebelumnya, perseroan telah membagikan dividen interim sebesar US$50 juta atau Rp738 per saham pada November 2025.

Adapun, sisa dividen tunai sebesar US$65 juta atau setara Rp992 per saham dijadwalkan dibayarkan pada 19 Mei 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Grup Astra PT United Tractors Tbk. (UNTR) menyampaikan target terbaru penjualan alat berat dan hasil tambang perseroan untuk tahun 2026. UNTR diketahui melakukan revisi terhadap target penjualan perseroan.

Corporate Secretary United Tractors Ari Setiyawan menjelaskan pihaknya melakukan revisi terhadap sejumlah target penjualan pada tahun 2026, imbas dari penurunan RKAB yang berdampak pada bisnis United Tractors.

“Kami revisi target penjualan Komatsu menjadi sekitar 4.000 unit,” kata Ari pekan lalu kepada Bisnis.

Ari juga menuturkan produksi batu bara dan overburden removal PT Pamapersada Nusantara juga turun sekitar 15%-17%. Kemudian, penjualan batu bara melalui PT Tuah Turangga Agung juga turun menjadi sekitar 9,6 juta ton tahun ini.

UNTR juga menargetkan penjualan emas sekitar 82.000 ons di tahun ini. Lalu, penjualan nickel ore sekitar 1,2 juta wmt untuk 2026.

“Kami akan review kembali target kalau ada revisi atau pelanggaran RKAB di semester II/2026,” ucap Ari.

Sebelumnya, Presiden Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro menuturkan tahun 2026 menjadi tahun yang cukup menantang bagi United Tractors, baik dari aspek eksternal, geopolitik, hingga perubahan regulasi, yang banyak mempengaruhi bisnis UNTR.

“Kami berusaha sebaik mungkin memitigasi seluruh tantangan yang kami hadapi dan di saat yang sama kami juga tidak berhenti untuk memikirkan jangka panjangnya seperti apa,” ucap Iwan dalam konferensi pers UNTR beberapa pekan lalu.

Iwan memperkirakan kondisi menantang bagi UNTR mungkin masih akan berlangsung selama setidaknya sampai tahun ini. Iwan menuturkan selama kuartal I/2026, UNTR melihat terjadinya penurunan penjualan alat berat, penurunan produksi batu bara, dan penurunan produksi emas akibat penghentian operasi tambang Martabe.

Dengan tantangan ini, Iwan menjelaskan UNTR memilih strategi defensif, berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan bisnis-bisnis yang dimiliki saat ini.

Di saat yang bersamaan, kata dia, kinerja UNTR didukung oleh balance sheet, kondisi keuangan perusahaan yang kuat, UNTR menurutnya terus mencari peluang-peluang baru, baik di sektor mineral lain maupun energi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah masih akan mempertahankan pemanfaatan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) guna menjaga efisiensi energi dan keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat.

Saat menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu, Bahlil mengatakan Indonesia memiliki cadangan batu bara yang besar sehingga pemanfaatannya masih diperlukan di tengah dinamika ketahanan energi global.

Ia juga menilai Indonesia tidak bisa terburu-buru meninggalkan batu bara, terutama ketika sejumlah negara maju justru kembali membuka opsi penggunaan energi fosil tersebut.

Menurut Bahlil, Amerika Serikat maupun sejumlah negara Eropa kini kembali memanfaatkan batu bara untuk menjaga ketahanan energi domestik mereka.

“Sekarang Amerika buka opsi batu bara. Di Eropa membuka opsi batu bara, ada minta ke kita untuk 20 juta ton per tahun,” ujarnya.

Ia menilai Indonesia perlu mengutamakan efisiensi dan kepentingan nasional dalam menentukan arah transisi energi.

Bahlil menegaskan pemanfaatan batu bara masih diperlukan sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional.

“Saya putuskan, saya bilang batu bara jalan aja dulu. Ini bicara tentang survival mode. Kita bicara tentang efisiensi. Jangan kita korbankan rakyat kita dengan harga listrik yang besar,” kata dia.

Kementerian ESDM mencatat produksi batu bara nasional sepanjang 2025 mencapai 790 juta ton. Realisasi tersebut turun 5,5 persen dibandingkan capaian 2024 sebesar 836 juta ton, tapi masih melampaui target produksi tahun ini sebesar 739,6 juta ton.

Dari total produksi tersebut, sekitar 514 juta ton atau 65,1 persen disalurkan ke pasar ekspor. Sementara pemenuhan kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO), baik untuk sektor kelistrikan maupun nonkelistrikan, mencapai sekitar 254 juta ton atau 32 persen dari total produksi.

Adapun sisa produksi yang dicadangkan sebagai stok batu bara hingga akhir 2025 tercatat sebesar 22 juta ton atau sekitar 2,8 persen dari total produksi nasional.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bukit Asam Tbk (PTBA) membukukan laba bersih sebesar Rp801,79 miliar pada kuartal I/2026, melanjutkan tren kinerja solid di tengah tekanan operasional akibat faktor cuaca dan dinamika pasar energi.

Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan, perseroan mampu menjaga stabilitas kinerja melalui strategi pengelolaan persediaan yang prudent, efisiensi biaya, serta penerapan selective mining.

“Hasilnya, perseroan membukukan pertumbuhan laba secara tahunan yang solid, yang merupakan bukti nyata dari ketahanan operasional dan efektivitas strategi yang kami jalankan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Bisnis, Sabtu (2/5/2026).

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, sepanjang 3 bulan pertama 2026, PTBA mencatatkan pendapatan sebesar Rp9,93 triliun atau relatif stabil secara tahunan. Sementara itu, EBITDA tercatat Rp1,55 triliun dengan margin EBITDA sebesar 16% dan margin laba bersih 8%.

Kinerja tersebut ditopang oleh penjualan yang relatif terjaga meskipun produksi mengalami penurunan. Volume produksi batu bara tercatat turun 22% secara tahunan, sementara volume penjualan hanya terkoreksi tipis 1%.

Dari sisi harga, rata-rata harga jual (average selling price/ASP) hanya meningkat 1% secara tahunan. Hal ini terjadi di tengah pergerakan harga global yang bervariasi, di mana indeks Newcastle naik 14% secara tahunan, sedangkan indeks ICI-3 justru turun 2%.

Adapun, komposisi penjualan hingga akhir Maret 2026 terdiri atas 53% pasar domestik dan 47% ekspor, dengan tujuan utama, antara lain Vietnam, Bangladesh, India, Kamboja, dan Thailand.

Di sisi biaya, beban pokok pendapatan tercatat Rp8,39 triliun atau turun 6% secara tahunan, sejalan dengan penurunan volume produksi dan aktivitas angkutan. Stripping ratio juga membaik menjadi 5,31x dari sebelumnya 6,42x.

Kendati demikian, tekanan mulai muncul dari kenaikan biaya energi. Konflik di Selat Hormuz sejak akhir Februari 2026 mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meskipun dampaknya pada kuartal I/2026 masih relatif terbatas dengan kenaikan sekitar 3% secara tahunan.

Sementara itu, beban operasional meningkat 10% atau Rp61,37 miliar, terutama dipicu kenaikan beban umum dan administrasi.

Dari sisi neraca, total aset perseroan tercatat Rp43,23 triliun per 31 Maret 2026, turun 2% dibandingkan posisi akhir 2025 yang tercatat sebesar Rp43,93 triliun. Liabilitas menurun 8% menjadi Rp19,56 triliun, sedangkan ekuitas meningkat 5% menjadi Rp23,67 triliun.

Adapun, arus kas dari aktivitas operasi meningkat signifikan menjadi Rp2,06 triliun, naik 70% secara tahunan. Di sisi lain, belanja modal (capital expenditure/capex) telah terealisasi sebesar Rp470 miliar atau sekitar 13% dari target tahunan Rp3,64 triliun, dengan mayoritas dialokasikan untuk pengembangan angkutan batu bara relasi Tanjung Enim–Kramasan.

Untuk keseluruhan tahun 2026, PTBA menargetkan volume produksi sebesar 49,55 juta ton dan volume penjualan 49,51 juta ton, dengan volume angkutan mencapai 41 juta ton serta stripping ratio 5,63x.

Corporate Secretary Division Head PTBA Eko Prayitno menambahkan, capaian pada kuartal ini menunjukkan fondasi operasional perseroan tetap solid di tengah tantangan eksternal, termasuk kondisi cuaca yang memengaruhi produksi dan kondisi geopolitik yang mulai memanas.

Eko menekankan, PTBA akan terus menjaga disiplin operasional, memperkuat efisiensi, serta memastikan fleksibilitas dalam merespon dinamika pasar dan tantangan eksternal.

“Dengan fondasi operasional yang solid, perseroan optimis dapat terus menjaga kinerja yang sehat dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan,” sebut Eko.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai US$24,1 juta atau sekitar Rp417,05 miliar (asumsi kurs Rp17.305 per US$) sepanjang kuartal I/2026.

Perolehan laba emiten batu bara tersebut melesat 35,2% dibandingkan kuartal I/2025 yang mencapai US$17,9 juta.

BUMI mengawali tahun 2026 dengan kinerja kuat yang ditandai dengan kenaikan pendapatan sebesar 19,7% menjadi US$417,7 juta atau sekitar Rp7,23 triliun.

Dari sisi pos beban, Perseroan membukukan kenaikan beban pokok pendapatan senilai US$334,8 juta atau sekitar Rp5,79 triliun atau naik 12,5% dibandingkan kuartal I/2025. Lalu, beban usaha naik 44,8% menjadi US$33,8 juta atau sekitar Rp584,9 miliar pada kuartal I/2026.

Alhasil, Perseroan membukukan laba usaha senilai US$49,1 juta atau sekitar Rp849,67 miliar.

"Peningkatan volume produksi dan penjualan, dipadukan dengan perbaikan signifikan pada strip ratio, berhasil mengompensasi penurunan harga jual rata-rata batu bara sebesar 10% sehingga mendorong ekspansi marjin operasi dan profitabilitas yang lebih tinggi di seluruh lini usaha," tulis manajemen BUMI melalui siaran pers, Kamis (30/4/2026).

Manajemen menyatakan, dengan margin operasi meningkat menjadi 11,7% dari 8,0% pada periode yang sama tahun sebelumnya, Perseroan membukukan laba sebelum pajak senilai US$55,3 juta atau sekitar Rp956,97 miliar. Capaian ini naik 93,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Ekspansi margin ini ditopang oleh peningkatan volume produksi dan penjualan batu bara, serta perbaikan struktural pada strip ratio yang memperbaiki ekonomi per ton di seluruh operasi tambang utama Perseroan," kata manajemen.
Sementara itu, laba bersih yang dibukukan BUMI mencapai US$41,1 juta atau sekitar Rp711,23 miliar, naik 36,6% dibandingkan kuartal I/2025. Untuk laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah senilai US$24,1 juta.

Kinerja Operasi

Volume produksi dan penjualan BUMI tercatat lebih tinggi secara tahunan, dengan produksi batu bara naik 12% menjadi 19,2 juta ton dan penjualan batu bara meningkat 14% menjadi 19,1 juta ton pada kuartal I/2026.

"Perbaikan strip ratio dari 8,4x menjadi 7,7x mencerminkan mine sequencing yang menguntungkan serta perencanaan operasional yang disiplin, dan turut menekan biaya penambangan per ton meskipun pengupasan tanah penutup [overburden] meningkat 3% secara tahunan," tutur manajemen.

Sementara itu, persediaan menurun menjadi 2,0 juta ton dari 2,4 juta ton, mencerminkan tingkat penjualan yang kuat seiring dengan kenaikan produksi.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Lapangan Usaha (LU) pertambangan dan penggalian batu baraKalimantan Timur mencatatkan pertumbuhan positif 0,45% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal IV/2025, sekaligus membalikkan kontraksi 0,19% di periode sebelumnya.

Kendati demikian, lonjakan curah hujan hingga 317,7 mm per bulan yang notabene melampaui rata-rata tahunan menjadi penghambat utama pencapaian potensi produksi optimal.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Timur Jajang Hermawan menyatakan permintaan dari negara mitra dagang sebenarnya meningkat, terutama untuk pemenuhan kebutuhan energi di musim dingin.

"Perkembangan tersebut membuka ruang kebutuhan pasokan tambahan dari negara mitra, sehingga turut mendukung kinerja ekspor batu bara Indonesia pada periode pelaporan," kata Jajang Hermawan dalam keterangan resmi, Selasa (21/4/2026).

Dia menambahkan, volume ekspor batu bara mengalami kenaikan 0,93% (yoy), mencerminkan pulihnya permintaan negara mitra dagang.

Dinamika ini semakin terbuka lebar seiring dengan kontraksi produksi batu bara domestik China sebesar 0,63% (year-on-year/yoy) pada periode yang sama.

Celah pasokan tersebut membuka ruang bagi Indonesia untuk mengisi kebutuhan energi kawasan.

Kendati demikian, intensitas hujan tinggi mengganggu kelancaran aktivitas penambangan dan logistik di area operasional.

Akibatnya, peningkatan produksi tidak dapat sepenuhnya menyerap lonjakan permintaan yang tersedia.

Di sisi perbankan, penyaluran kredit sektor pertambangan tercatat mengalami kontraksi 0,60% (yoy), meskipun memperlihatkan tren perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Adapun, dia menuturkan kinerja LU pertambangan menunjukkan sinyal pemulihan yang perlu didukung dengan strategi antisipasi kendala operasional akibat faktor cuaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga batu bara global di tengah gangguan pasokan energi justru berhadapan dengan kebijakan pengetatan produksi dalam negeri. Memicu dilema antara menjaga stabilitas pasar dan memaksimalkan potensi penerimaan negara.

Harga batu bara tercatat naik signifikan secara year to date (ytd) dari US$106 per ton pada Januari 2026 menjadi US$134,9 per ton pada awal April 2026. Level ini menjadi yang tertinggi sejak Januari 2024 dan jauh di atas posisi April 2025 yang sempat turun ke US$90 per ton.

Adapun kenaikan tersebut didorong oleh gangguan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah serta peralihan konsumsi dari gas ke batu bara. Dalam konteks itu, Indonesia sebagai salah satu produsen terbesar dunia berada dalam posisi strategis untuk memanfaatkan momentum harga.

Namun, pemerintah justru menetapkan produksi batu bara tahun ini di kisaran 600 juta ton, turun sekitar 15% dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton. Hingga awal April 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui kuota produksi mendekati angka tersebut.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sudah hampir rampung.

"Dari 580 juta ton yang telah disetujui [RKAB] angkanya sudah bergerak mendekati hampir [600 juta ton], sudah hampir selesai,” kata Tri saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (6/4/2026) lalu.

Pemerintah juga membuka opsi relaksasi terukur jika terjadi fluktuasi harga ke depan. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, keuntungan pelaku usaha, kebutuhan domestik, dan stabilitas harga.

“Ini kan masalah supply-demand. Begitu nanti supply-nya over, ya pasti akan turun lagi,” kata Tri.

Dilema Harga dan Volume Produksi

Dilema antara harga dan volume ini menjadi sorotan ekonom. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai situasi saat ini mencerminkan trade-off klasik sektor komoditas.

“Pertanyaannya bukan sekadar apakah harga naik, tapi apakah kenaikan itu cukup kuat untuk menutup kehilangan dari sisi volume,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Menurut Yusuf, struktur penerimaan negara dari batu bara sangat sensitif terhadap harga karena skema royalti yang progresif. Dengan harga di kisaran US$134,9 per ton, tarif royalti berada di sekitar 19%, mendekati level tertinggi 22% jika harga menembus US$140 per ton.

Kondisi tersebut membuat dampak kenaikan harga tidak bersifat linear, melainkan berlipat melalui kenaikan tarif. Dalam simulasi kasar, penurunan produksi berpotensi hampir diimbangi oleh kenaikan harga.

Pada 2025, dengan produksi 790 juta ton dan harga rata-rata US$107 per ton, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minerba mencapai sekitar Rp138 triliun. Sementara pada 2026, dengan produksi turun ke 600 juta ton dan harga di kisaran US$130–US$135 per ton, PNBP diperkirakan tetap berada di rentang Rp130 triliun hingga Rp145 triliun.

“Dalam arti tertentu, strategi pangkas produksi dan mengandalkan harga ini bisa membuat penerimaan negara relatif tetap terjaga,” kata Yusuf.

Meski demikian, dia mengingatkan adanya friksi struktural. Produksi Indonesia didominasi batu bara kalori rendah yang tidak sepenuhnya mengikuti lonjakan harga global.

Selain itu, kenaikan harga energi juga berpotensi meningkatkan beban subsidi, sehingga ruang fiskal bersih tidak sebesar yang terlihat.

Secara realistis, tambahan PNBP dari windfall diperkirakan berada di kisaran Rp30 triliun hingga Rp80 triliun di atas target awal, tergantung durasi harga tinggi dan kemungkinan menembus level US$140 per ton.

Kenaikan Harga Belum Progresif

Pandangan lebih hati-hati disampaikan Ekonom Global Markets Maybank Indonesia Myrdal Gunarto. Dia menilai kenaikan harga batu bara saat ini belum sekuat periode 2022 yang sempat menyentuh US$400 per ton.

"Kalau kita cermati kenaikannya itu terbatas sampai maksimal untuk yang kalori menengah itu, atau kalori rendah ya, itu maksimal sampai US$150 per ton," ujarnya.

Menurutnya, prospek pertumbuhan ekonomi global yang tidak seagresif pasca pandemi membuat permintaan batu bara cenderung moderat. Kondisi ini menjadi dasar pemerintah menahan produksi.

Myrdal menilai kombinasi harga yang terbatas dan penurunan volume membuat potensi windfall sulit menutup lonjakan beban subsidi energi, khususnya dari minyak.

“Kalaupun ingin mendapatkan windfall lebih besar, pemerintah bisa menaikkan kuota produksi, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor,” ujarnya.

Namun, langkah tersebut tetap bergantung pada dinamika permintaan global yang diperkirakan tidak sekuat periode sebelumnya. Dalam situasi ketidakpastian, kebijakan konservatif dinilai masih relevan.

Mengukur Optimalisasi Kenaikan Harga

Dari sisi pelaku usaha, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menekankan bahwa kenaikan harga memang membuka ruang peningkatan penerimaan negara, tetapi tidak bisa dioptimalkan sepenuhnya.

Hal ini karena kenaikan harga berjalan bersamaan dengan sejumlah faktor pembatas, terutama dari sisi volume produksi yang pada tahun ini ditetapkan sekitar 600 juta ton.

"Artinya, ada trade-off yang perlu dilihat secara hati-hati antara harga yang meningkat dan volume yang menurun," ucap Gita.

Dia juga menegaskan bahwa harga di atas US$130 per ton lebih mencerminkan segmen batu bara kalori tinggi, sementara mayoritas produksi Indonesia berada di segmen kalori menengah.

Terkait potensi penambahan produksi, Gita menilai dampaknya terhadap harga tidak bersifat langsung. Faktor utama tetap ditentukan oleh kondisi geopolitik, harga energi lain, serta permintaan dari negara konsumen utama seperti China dan India.

“Penambahan produksi dari Indonesia tidak otomatis langsung menurunkan harga,” ujarnya.

Menurutnya, jika dilakukan secara terukur dan responsif terhadap kebutuhan pasar, peningkatan produksi justru dapat menjaga stabilitas suplai tanpa menekan harga secara signifikan.

Dalam konteks ini, arah kebijakan batu bara Indonesia masih berada dalam fase penyesuaian. Pemerintah dihadapkan pada pilihan antara menjaga harga melalui pembatasan produksi atau menggenjot volume untuk memaksimalkan penerimaan.

Dengan harga yang belum mencapai puncak seperti periode sebelumnya dan permintaan global yang cenderung moderat, ruang untuk windfall tetap terbuka, tetapi tidak tanpa batas.

Tahun 2026 merupakan fondasi untuk mencapai target jangka panjang, termasuk perbaikan sustainability produksi seluruh komoditas

Jakarta (ANTARA) - MIND ID, holding BUMN pertambangan, menargetkan peningkatan produksi pada sejumlah komoditas utama seperti batu bara, bijih nikel, hingga bauksit pada 2026 untuk mencapai target jangka panjang perusahaan.

“Batu bara dari PTBA (PT Bukit Asam) menunjukkan tren positif, naik 5 persen menjadi 49,5 juta ton. Ini mencerminkan stabilitas permintaan dan optimalisasi produksi,” ujar Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin.

Adapun realisasi produksi batu bara PTBA pada 2025 sebesar 47,2 juta ton. Produksi timah juga ditargetkan tumbuh menjadi 29,1 ribu ton, naik 63 persen dari realisasi 2025 sebesar 17,8 ribu ton.

Target produksi bauksit melonjak signifikan sebesar 89 persen menjadi 5,3 juta wet metric ton (wmt) pada 2026 dari realisasi sebesar 2,8 juta wmt pada 2025, serta bijih nikel meningkat 33 persen menjadi 24,4 juta wmt dari realisasi 18,3 juta wmt pada 2025.

Di sisi lain, beberapa komoditas seperti aluminium dan nikel matte mengalami penyesuaian produksi seiring strategi optimalisasi portofolio. Aluminium turun 2 persen dari 280 ribu ton menjadi 275 ribu ton pada 2025. Kemudian, nickel matte turun 5 persen dari 72 ribu ton nikel (TNi) menjadi 68,4 ribu TNi.

Maroef menegaskan, tahun 2026 akan menjadi fase krusial dalam memperkuat fondasi jangka panjang perusahaan, tidak hanya dari sisi volume produksi, tetapi juga dari aspek keberlanjutan.

“Tahun 2026 merupakan fondasi untuk mencapai target jangka panjang, termasuk perbaikan sustainability produksi seluruh komoditas,” kata Maroef.

MIND ID selaku holding industri pertambangan Indonesia membukukan pendapatan sebesar Rp159 triliun atau 4 persen di atas target pada tahun 2025.

“MIND ID mencatat pendapatan atau revenue sebesar Rp159 triliun atau 4 persen di atas target,” ucap Maroef.

Selain itu, MIND ID mencatat EBITDA sebesar Rp42 triliun atau 3 persen di atas target, laba bersih sebesar Rp29 triliun atau 13 persen di atas target.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade membenarkan telah ada pembicaraan awal terkait rencana PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) untuk mengaktifkan kembali operasi tambang dalam batu bara di Kota Sawahlunto, Sumatra Barat.

Andre mengatakan bahwa pada pekan lalu pihak PTBA telah melakukan diskusi dengan Komisi VI DPR RI, dimana ada rencana untuk mengaktifkan kembali operasi tambang dalam di Sawahlunto. Hal ini turut disambut positif, karena dinilai dapat menumbuhkan ekonomi bagi Sawahlunto.

“Saya selaku wakil rakyat dari Sumbar telah menyampaikan juga ke PTBA, apabila ini jalan, PTBA bisa juga melakukan penggunaan aset-aset yang tidak terpakai selama ini bisa digunakan kembali Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL),” katanya di Padang, Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan terkait hal tersebut, sampai saat ini PTBA masih melakukan kajian lebih lanjut, dana akan ada pertemuan kembali antara PTBA dengan Komisi VI DPR RI. Namun di satu sisi, rencana ini sangat positif dilakukan, dana akan memberikan dampak yang baik geliat ekonomi di daerah.

“Setelah nantinya kajian dan rencana ini matang, maka akan ada pembahasan kembali,” ujar Andre.

Untuk diketahui bahwa tambang batubara di Sawahlunto ini merupakan tambang lama yang beroperasi sejak akhir abad 19, dan berakhir beroperasi pada 2016.

Keberadaan tambang Ombilin ini, juga menjadi penting bagi Sumbar, karena telah menjadi Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) dan resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO pada 6 Juli 2019.

Sebelumya pada situs resmi PTBA menyampaikan bahwa perseroan yang merupakan anggota dari Grup MIND ID ini mencatatkan peningkatan kinerja operasional yang solid sepanjang tahun 2025.

Di tengah tantangan koreksi harga batu bara global, Perseroan berhasil meningkatkan volume produksi sebesar 9% menjadi 47,2 juta ton, serta mencatatkan kenaikan volume penjualan sebesar 6% yang mencapai 45,4 juta ton.

Sejalan dengan peningkatan produksi dan penjualan, volume angkutan batu bara juga naik 6% dari yang sebelumnya 38,2 juta ton menjadi 40,4 juta ton di tahun 2025.

Capaian positif pada sisi hulu dan hilir ini mencerminkan keberhasilan strategi adaptif perusahaan dalam menjaga kesinambungan pasokan energi, baik untuk kebutuhan domestik maupun pasar internasional.

PTBA tetap menjadi pilar utama ketahanan energi nasional dengan mengalokasikan 54% dari total penjualan untuk pasar domestik. Selain itu, PTBA juga terus melakukan ekspansi dan diversifikasi pasar global yang agresif dengan mencatatkan porsi ekspor sebesar 46%.

Selain memperkokoh posisi di negara-negara Asia seperti Bangladesh, India, Vietnam, Korea Selatan, dan Filipina, PTBA juga berhasil melakukan penetrasi pasar baru ke benua Eropa, yakni ke Spanyol dan Rumania.

Meskipun di tengah tantangan volatilitas pasar global, kinerja keuangan PTBA juga masih sehat didukung dengan arus kas yang kuat secara finansial. Sepanjang 2025, PTBA mencatatkan laba bersih sebesar Rp2,93 triliun dengan EBITDA mencapai Rp6,08 triliun.

Meskipun profitabilitas mengalami tekanan harga global, Perseroan menunjukkan pemulihan (recovery) yang menjanjikan secara kuartalan. Hal ini didukung oleh posisi keuangan yang tetap kokoh, ditandai dengan kenaikan arus kas operasi yang tumbuh signifikan sebesar 24% menjadi Rp6,26 triliun, mencerminkan fundamental bisnis yang sehat.

Pertumbuhan aset meningkat menjadi Rp43,92 triliun didorong oleh penambahan aset tetap strategis. Realisasi belanja modal (CapEx) sebesar Rp4,55 triliun difokuskan pada pengembangan infrastruktur jangka panjang, termasuk proyek angkutan batubara relasi Tanjung Enim – Kramasan.

Memasuki tahun 2026, PTBA menyambut positif persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tanpa adanya pemotongan volume produksi. Perseroan membidik target produksi dan penjualan sebesar 49,5 juta ton pada tahun ini.

Strategi cost leadership melalui skema selective mining dan optimasi rantai pasok akan terus menjadi mesin utama perusahaan untuk menjaga daya saing.

Dengan fokus pada efisiensi dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan, PTBA optimis dapat menjaga kinerja positif yang berkelanjutan untuk berkontribusi pada perekonomian bangsa serta menjaga ketahanan energi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diharapkan mengkaji lebih jauh efektivitas pembatasan kuota produksi batu bara 2026 dengan mempertimbangkan risiko penurunan penerimaan negara serta tekanan ekonomi di daerah penghasil tambang.

Harapan tersebut mengemuka seiring hampir rampungnya persetujuan kuota produksi batu bara dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut hingga awal April 2026 persetujuan RKAB telah mencapai sekitar 580 juta ton.

Kementerian ESDM sebelumnya menyebutkan target produksi untuk 2026 adalah sekitar 600 juta ton. Jumlah tersebut jauh di bawah realisasi produksi batu bara nasional pada 2025 yakni sebesar 790 juta ton dan sebesar 834 juta ton pada 2024.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menilai pembatasan produksi memang berkontribusi terhadap kenaikan harga batu bara di pasar internasional.

Hal ini terjadi karena perusahaan tambang menurunkan tingkat produksinya dan lebih memprioritaskan pasokan untuk kontrak jangka panjang dibandingkan penjualan di pasar spot. Kondisi tersebut membuat ketersediaan batu bara di pasar spot berkurang sehingga mendorong harga bergerak naik.

Kendati begitu, Sudirman menegaskan bahwa kenaikan harga komoditas tersebut juga dipicu oleh meningkatnya permintaan energi di tengah konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan bahan bakar minyak di pasar global.

Oleh karena itu, dia menilai pemerintah perlu mengkaji lebih jauh apakah kenaikan harga batu bara tersebut cukup untuk menutupi potensi penurunan pendapatan negara akibat berkurangnya volume produksi.

Selain aspek penerimaan negara, sebutnya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap daerah penghasil batu bara yang selama ini sangat bergantung pada aktivitas pertambangan.

“Selain pendapatan negara, yang juga harus dilihat pemerintah seharusnya adalah penurunan kondisi ekonomi di wilayah di sekitar lokasi operasional tambang tersebut,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, pembatasan produksi membuat sejumlah rencana pengembangan tambang dan investasi yang telah disusun perusahaan tidak dapat direalisasikan. Kondisi tersebut juga berisiko menghentikan operasional sebagian peralatan tambang.

Dampak lanjutan dari pembatasan produksi, sambung dia, dapat menjalar ke sektor ketenagakerjaan, termasuk potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja tambang.

Selain itu, penghentian operasional tambang juga berpotensi menekan aktivitas ekonomi di sekitar wilayah operasi pertambangan, sekaligus mengurangi penerimaan pemerintah daerah dari sektor batu bara.

"Mengingat saat ini industri tambang batu bara memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah setempat dengan nilai yang cukup signifikan," ujarnya.

Dia menilai target produksi dalam RKAB 2026 yang mengemuka saat ini berpotensi memangkas antara 100 juta hingga 200 juta ton dari kapasitas produksi yang sebenarnya mampu dicapai industri pertambangan batu bara nasional.

Padahal, kapasitas peralatan tambang yang saat ini beroperasi di Indonesia mampu menghasilkan lebih dari 800 juta ton batu bara per tahun.

“Adanya kebijakan pemangkasan produksi pada persetujuan RKAB 2026 tentu sangat berdampak sekali kepada kondisi industri pertambangan di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan, pemangkasan produksi tidak hanya berdampak pada volume penjualan, tetapi juga terhadap keberlanjutan operasional perusahaan.

Dia menjelaskan, industri pertambangan batu bara memiliki perencanaan yang mencakup investasi alat, pengembangan tambang, hingga kontrak penjualan yang umumnya telah disepakati dalam jangka panjang.

“Ketika produksi dipangkas secara signifikan, implikasinya tidak hanya pada volume penjualan, tetapi juga pada keberlanjutan operasional, utilisasi alat, hingga tenaga kerja dan sektor pendukung serta penerimaan negara,” jelasnya kepada Bisnis.

Menurutnya, fleksibilitas dalam produksi memang diperlukan agar pelaku usaha dapat merespons dinamika pasar global yang sangat cepat.

Namun, dia menyebut, hingga saat ini, pihaknya masih menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai mekanisme, kriteria, serta implementasi kebijakan relaksasi terukur kuota produksi batu bara yang diwacanakan pemerintah.

"Oleh karena itu, kami memandang penting adanya kejelasan dan konsistensi kebijakan agar dapat menjadi dasar perencanaan usaha yang lebih pasti," ujar Gita.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, hingga awal April 2026, persetujuan RKAB telah mendekati 600 juta ton.

“Dari 580 juta ton yang telah disetujui [RKAB] angkanya sudah bergerak mendekati hampir [600 juta ton], sudah hampir selesai,” kata Tri Winarno di Kantor Kementerian ESDM, baru-baru ini.

Produksi Batu Bara Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian ESDM, diolah

Opsi Relaksasi Terukur

Tri menjelaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang kebijakan melalui relaksasi terukur apabila terjadi perubahan signifikan pada harga batu bara.

Meski demikian, Tri menyebut, mekanisme tersebut belum dibahas lebih lanjut dan masih bergantung pada dinamika keseimbangan pasokan dan permintaan.

Dia memastikan, kebijakan terkait produksi komoditas tersebut diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, keuntungan pelaku usaha, kebutuhan domestik, serta stabilitas harga.

“Ini kan masalah supply-demand. Begitu nanti supply-nya over, ya pasti akan turun lagi,” katanya.

Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy mendorong pemerintah dapat membuka peluang relaksasi kuota produksi secara terukur agar industri dapat memanfaatkan momentum harga tinggi di pasar global.

Dia menilai, peluang tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas ekspor batu bara ke sejumlah negara Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia yang menghadapi tekanan pasokan energi di tengah krisis minyak internasional.

“Dengan adanya peningkatan produksi di tengah harga pasar yang tinggi saat ini, maka pendapatan negara dari hasil ekspor batu bara dapat membantu memenuhi target PNBP sektor pertambangan tahun 2026,” ujarnya.

Sementara itu, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa mekanisme relaksasi tersebut perlu dicermati dengan mempertimbangkan sejumlah persoalan mendasar.

Dia menuturkan, kriteria penyesuaian produksi, indikator yang digunakan, serta mekanisme pengajuan perlu didefinisikan secara jelas. Hal tersebut agar kebijakan itu nantinya tidak menciptakan ketidakpastian baru bagi pelaku usaha.

Yusuf melanjutkan, kebijakan relaksasi juga berisiko menimbulkan sinyal yang ambigu. Di satu sisi, pemerintah berupaya menahan produksi untuk menjaga keseimbangan pasar. Namun, di sisi lain produksi dapat kembali dinaikkan ketika harga menguat atau ketika ada tekanan untuk meningkatkan penerimaan negara.