Bisnis.com, JAKARTA — Industri semen nasional tengah dihadapi terbatasnya pasokan batu bara yang mulai mengganggu operasional pabrikan. Jika kondisi ini berlarut, risiko penghentian produksi akan semakin meluas.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Semen Seluruh Indonesia (ASPERSSI) Lilik Unggul Raharjo mengatakan, alasan menipisnya pasokan karena Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pengusaha yang biasa memasok batu bara ke industri semen, baru sebagian diterbitkan atau disetujui pemerintah.

Tak ayal atas kondisi ini, asosiasi mencatat sudah ada beberapa pabrik semen yang stop operasi seperti PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI) Cilacap dan SBI Tuban. Potensi ini bisa meluas ke PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Pabrik Tuban, Pabrik SBI Tuban, Pabrik Conch Kalimantan Selatan, hingga Pabrik Conch Sulawesi Utara.

“Ada laporan beberapa pabrik mati di SBI Cilacap, dan juga Tuban, dan potensi kalau tidak ada supply lagi, RKAB belum dibuat, itu potensi beberapa pabrik akan mati. Tapi alhamdulillah kalau memang RKAB sudah dikeluarkan sebagian,” ujar Lilik ketika Halal Bi Halal ASPERSSI di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Dari data ASPERSSI, stok batu bara per 25 Maret 2026, rata-rata hanya cukup sampai minggu ke-3 April.

Lilik menjelaskan, keterbatasan pasokan tersebut telah berdampak langsung pada operasional pabrik. Sejumlah fasilitas produksi bahkan dilaporkan berhenti beroperasi, antara lain di wilayah Cilacap dan Tumpang.

“Ada laporan beberapa pabrik mati. Kalau tidak ada supply lagi dan RKAB belum dibuat, potensi beberapa pabrik akan mati,” kata Lilik.

Kondisi ini diperberat dengan diterbitkannya Naskah Dinas terbaru yang menyebut penunjukan tambang untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam regulasi tersebut, kata Lilik, presiden memerintahkan agar batu bara diprioritaskan ke perusahaan yang memang hajat hidup orang banyak, serta perusahaan BUMN.

Asosiasi pun telah menyampaikan kondisi tersebut kepada pemerintah, termasuk kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ketua Pengawas ASPERSSI Christian Kartawijaya menambahkan, industri masih menantikan kejelasan kebijakan domestic market obligation (DMO) batu bara untuk semen. Pelaku usaha berharap kebijakan tersebut dapat menjamin ketersediaan volume pasokan dengan skema yang adil bagi seluruh pelaku industri, baik BUMN maupun swasta.

“Kami maunya kalau dilakukan kebijakan (DMO), kami harapkan mendapat kesempatan yang sama, agar kompetisinya fair,” sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN melaporkan stok batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berada di kisaran 15,9 Hari Operasi Pembangkit (HOP) per April 2026.

"Sampai April 2026, Hari Operasi Pembangkit (HOP) untuk stok batu bara nasional terjaga pada 15,9 hari operasi. Ini mencerminkan kondisi pasokan batu bara yang aman," ujar Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (13/4/2026)

Secara terperinci, dalam bahan paparan Darmawan, stok batu bara untuk PLTU di wilayah Sumatra berada di kisaran 16,23 HOP. Kemudian, stok untuk PLTU di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) sebesar 10,31 HOP.

Selanjutnya, wilayah Kalimantan memiliki stok batu bara untuk PLTU sebesar 22,47 HOP. Wilayah Sulawesi memiliki persediaan pada kisaran 13,2 HOP, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 14,59 HOP.

Kemudian, persediaan pada daerah Ternate dan Tidore sebesar 27,28 HOP. Terakhir, stok batu bara untuk wilayah Jayapura mencapai 47,95 HOP.

Dia memaparkan keamanan HOP untuk pembangkit yang menggunakan gas alam cair (LNG) sebagai sumber energi juga berada dalam level aman. Darmawan mengatakan jumlah HOP cadangan gas rata-rata mencapai 12 hari per April 2026.

“Artinya secara umum pengiriman LNG sudah terjadwal dan secara umum tidak ada kendala,” tutur Darmawan.

Adapun, catatan rata-rata 12 hari tersebut ditopang oleh operasional sejumlah infrastruktur strategis berupa unit Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) dan terminal gas.

Secara terperinci, FSRU Lampung memiliki stok 4,10 HOP, FSRU Benoa dengan stok sebanyak 4,50 HOP, FSRU Jawa Barat dengan persediaan sebanyak 4,70 HOP.

Kemudian, Terminal Arun dengan persediaan 6,40 HOP, FSRU Jawa-1 dengan persediaan 27 HOP, serta FSRU Gorontalo dengan persediaan 29,20 HOP.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) bakal menerima pasokan 84 juta ton batu bara dari delapan pemasok utama untuk memastikan kesiapan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menjelang Hari Raya Lebaran 2026.
Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero) Rizal Calvary memastikan stok batu bara untuk pembangkit aman dengan pasokan tersebut. Untuk memastikan ketersediaan stok, PLN juga telah mengunjungi dua pembangkit besar di Jawa Tengah pada Jumat (6/3/2026).
"Total seluruh yang akan dipasok adalah sekitar 82 juta hingga 84 juta metrik ton. Hari ini saya mengunjungi dua PLTU besar di Jawa Tengah. Satunya PLTU Tanjung Jati B dan PLTU Batang," ujar Rizal melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (7/3/2026).
Dia mengatakan rata-rata hari operasi produksi (HOP) batu bara untuk PLTU Tanjung Jati B dan PLTU Batang saat ini berada di level 10 hari operasi. Adapun PLTU Tanjung Jati B berkapasitas 4x660 megawatt (MW) dan PLTU Batang sebesar 2x1000 MW.
"HOP kedua PLTU di atas 10 HOP. Dengan akan adanya tambahan dari para pemasok utama, maka HOP keduanya akan segera naik signifikan ke depan," papar Rizal.
Dia menegaskan bahwa pembangkit-pembangkit di PLTU yang mengalami defisit akan mendapatkan pasokan batu bara dari delapan pemasok utama.
Adapun delapan perusahaan yang dimaksud antara lain PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, Indominco Harapan Mandiri, serta PT Bukit Asam Tbk. Perusahaan-perusahaan besar tersebut disebut tidak terdampak penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).
Rizal menyampaikan pasokan batu bara sebesar 84 juta ton cukup untuk menjaga HOP PLN di beberapa pembangkit hingga akhir Agustus 2026.
Ia pun mengatakan ketersediaan batu bara PLN saat ini sudah sangat memadai, sehingga tidak akan ada potensi blackout atau pemadaman listrik.
"Kami harapkan bahwa sebelum Lebaran, batu bara sudah bisa sampai ke seluruh pembangkit yang memerlukan, sehingga ancaman defisit ke depan bisa diatasi," ujar Rizal.
Sementara untuk menjamin kelancaran operasi hingga akhir 2026, Rizal menyampaikan PLN masih membutuhkan sekitar 40 juta ton batu bara.
"DMO [Domestic Market Obligation] batu bara untuk PLN itu 84 juta ton ditambah 40 juta lagi. Itu khusus untuk PLN sepanjang tahun ini," kata Rizal.
Krisis pasokan emas hitam untuk PLTU sempat diungkapkan oleh Dewan Pengawas Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Joseph Pangalila. Dia mengatakan, kekurangan batu bara untuk PLTU mengancam keandalan listrik nasional.
Joseph menuturkan, peran independent power producer (IPP) atau produsen listrik swasta dalam kelistrikan nasional cukup besar. Menurutnya, hampir 50% kelistrikan di Tanah Air dikontribusikan dari IPP.
Dia mengatakan krisis batu bara sebenarnya sudah terjadi sejak akhir 2025. Namun, saat ini makin parah lantaran RKAB 2026 untuk batu bara belum disetujui pemerintah. Apalagi, pemerintah berencana memangkas produksi batu bara tahun ini.
Pria yang juga menjabat Wakil Direktur Utama PT Cirebon Electric Power itu menyebutkan ketersediaan batu bara untuk pembangkit itu idealnya berada di level minimal 25 hari operasi. Namun, saat ini ketersediaan batu bara untuk pembangkit berada di level di bawah 10 hari operasi.
"Nah, sekarang ini sebetulnya sudah sangat kritis karena kebanyakan pembangkit itu ketersediaan batu baranya itu sudah di bawah 10 hari. Hanya sedikit sekali yang di atas 10 hari. Bahkan, saya lihat di Jawa-Bali yang batu baranya ada 25 hari itu hanya dua pembangkit," ucap Joseph di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Joseph mengatakan pembangkit listrik saat ini memiliki stok batu bara berdasarkan RKAB tahun lalu. Dia pun mewanti-wanti jika pemerintah baru menerbitkan RKAB pada akhir Maret, bisa saja pemasok berhenti mengirimkan batu bara kepada IPP.
Sebab, bisa saja kuota yang dipangkas itu tak bisa mencukupi dari kebutuhan.
"Jadi bisa jadi tiba-tiba kalau misalnya pemerintah memutuskan RKAB yang baru akhir kuartal [pertama] ini, bisa jadi ada beberapa supplier itu yang langsung setop karena sudah melebihi kuotanya," kata Joseph.

IDXChannel - PT PLN (persero) dipastikan mendapat 84 juta ton pasokan batu bara dari delapan pemasok utama, untuk disalurkan kepada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang membutuhkan sebelum Hari Raya Lebaran.

Untuk memastikan pasokan tersebut, Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN Persero Rizal Calvary mengunjungi dua pembangkit besar di Jawa Tengah hari ini, Jumat (6/3/2026).

"Total seluruh yang akan dipasok adalah sekitar 82-84 juta metrik ton. Hari ini saya mengunjungi dua PLTU besar di Jawa Tengah, satunya PLTU Tanjung Jati B dan PLTU Batang," ujar Rizal dalam keterangan tertulis.

PLTU Tanjung Jati B berkapasitas 4x660 MW dan PLTU Batang sebesar 2x1000 MW.

Rizal menyampaikan pasokan batu bara sebesar 84 juta ton tersebut cukup untuk menjaga Hari Operasi Pembangki (HOP) PLN di beberapa pembangkit hingga akhir Agustus 2026.

Ia pun mengatakan ketersediaan batu bara PLN saat ini sudah sangat memadai, sehingga tidak akan ada potensi black out atau pemadaman listrik.

"HOP kedua PLTU di atas 10 HOP. Dengan akan adanya tambahan dari para pemasok utama, maka HOP keduanya akan segera naik signifikan ke depan," papar Rizal.

Sebelumnya, Rizal mengatakan bahwa pembangkit-pembangkit PLTU yang mengalami defisit akan mendapatkan pasokan batu bara dari delapan pemasok utama batu bara, yakni Adaro Indonesia, Arutmin Indonesia, Berau Coal, Kaltim Prima Coal, Kideko Jaya Agung, Multi Harapan Utama, Indominco Harapan Mandiri, dan Bukit Asam.

"Kami harapkan bahwa sebelum Lebaran, batu bara sudah bisa sampai ke seluruh pembangkit yang memerlukan, sehingga ancaman defisit ke depan bisa diatasi," ujar Rizal.

Untuk menjamin kelancaran operasi hingga akhir 2026, Rizal menyampaikan PLN masih membutuhkan sekitar 40 juta ton batu bara. "DMO (Domestic Market Obligation) batu bara untuk PLN itu 84 (juta ton) ditambah 40 (juta ton) lagi. Itu khusus untuk PLN sepanjang tahun ini," kata Rizal.

Adapun penyebab ancaman krisis pasokan batu bara dari PLN yaitu cuaca yang kurang baik di awal tahun, hingga pemasok yang menunggu kepastian aturan pemerintah.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, CIREBON — Stok batu bara di sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di wilayah Cirebon, Jawa Barat dilaporkan mulai menipis. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap keandalan pasokan listrik nasional jika suplai bahan bakar tidak segera ditingkatkan.

Wakil Direktur Cirebon Power, Joseph Pangalila, mengatakan cadangan batu bara di beberapa pembangkit saat ini berada pada level yang bervariasi. Sebagian pembangkit masih memiliki stok di atas 10 hari operasi, tetapi sebagian lainnya telah turun hingga di bawah batas tersebut.

“Stok batu bara sekarang ada yang sebagian di atas 10 hari, ada juga yang sebagian kurang dari 10 hari,” ujar Joseph saat ditemui di Cirebon, Kamis (5/3/2026) malam.

Menurut dia, kondisi itu perlu mendapat perhatian karena pasokan batu bara merupakan faktor utama yang menentukan keberlangsungan operasional pembangkit listrik berbasis batu bara. Joseph menjelaskan menipisnya stok batu bara di sejumlah pembangkit tidak lepas dari kebijakan harga dalam skema domestic market obligation (DMO) batubara Indonesia.

Dalam kebijakan tersebut, harga batu bara untuk pembangkit listrik dipatok lebih rendah dibanding sektor industri lain. Harga batu bara untuk pembangkit listrik ditetapkan sekitar US$70 per ton. Angka ini jauh di bawah harga yang berlaku untuk sektor industri lain seperti semen yang dapat mencapai sekitar US$90 per ton.

Sementara untuk industri smelter, harga batu bara mengikuti harga pasar. Perbedaan harga tersebut membuat pemasok batu bara cenderung memprioritaskan penjualan ke sektor dengan harga lebih tinggi.

“Karena harga DMO untuk listrik paling rendah, tentu prioritas dari supplier biasanya ke sektor lain terlebih dahulu,” katanya.

Akibatnya, pasokan batu bara ke pembangkit listrik sering kali menjadi prioritas terakhir dalam distribusi.

Menurut Joseph, situasi ini telah mulai terasa sejak tahun lalu ketika beberapa pembangkit mulai mengalami penurunan stok yang cukup signifikan. “Sebetulnya kondisi ini sudah kami rasakan sejak tahun lalu,” ujarnya.

Untuk mengatasi potensi gangguan pasokan tersebut, pihak pembangkit meminta pemerintah memberikan dukungan agar suplai batu bara untuk sektor kelistrikan mendapat prioritas yang lebih kuat. Pemerintah pun saat ini tengah melakukan komunikasi dengan perusahaan tambang batu bara untuk meningkatkan pengiriman ke pembangkit listrik.

Joseph mengatakan, langkah tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan bahan bakar di pembangkit sehingga operasi pembangkit listrik tidak terganggu. Baginya, sektor kelistrikan memiliki peran vital karena berkaitan langsung dengan stabilitas sistem energi nasional.

Joseph juga menegaskan pembangkit listrik tenaga uap tidak memiliki alternatif bahan bakar pengganti dalam jangka pendek. Setiap PLTU dirancang untuk menggunakan jenis batu bara dengan spesifikasi tertentu, mulai dari nilai kalor hingga kandungan kimia di dalamnya.

“PLTU itu didesain untuk memakai batu bara. Bahkan mengganti dengan batu bara jenis lain pun tidak mudah. Kami tidak punya opsi lain dalam jangka pendek selain memastikan pasokan batu bara tetap tersedia,” katanya.

Meski stok batu bara di sejumlah pembangkit mulai menipis, Joseph memastikan pasokan listrik menjelang Lebaran masih dalam kondisi aman. Konsumsi listrik nasional biasanya menurun selama periode libur Lebaran karena banyak industri dan pabrik menghentikan operasional sementara.

Penurunan aktivitas industri tersebut secara otomatis mengurangi beban listrik nasional. “Biasanya menjelang Lebaran banyak pabrik tutup sehingga kebutuhan listrik turun. Jadi untuk periode ini masih aman,” ujarnya.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya memastikan pasokan batu bara tetap stabil agar keandalan sistem kelistrikan nasional tidak terganggu dalam jangka panjang. Joseph menilai saat ini sistem listrik Indonesia masih sangat bergantung pada pembangkit berbasis batu bara yang menjadi tulang punggung pasokan listrik.

“Kalau melihat keandalan suplai listrik saat ini, memang masih bertumpu pada batu bara. Kami berharap pemerintah dapat memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tetap terjaga agar stabilitas pasokan listrik nasional tidak terganggu di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat," ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 merupakan bagian dari penataan sektor pertambangan.

Kementerian ESDM menurunkan kuota produksi batu bara dari 790 juta ton pada 2025 menjadi 600 juta ton untuk tahun ini.

Menurut Bahlil, langkah tersebut dilakukan untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan, terutama di tengah kondisi harga global yang sedang tertekan.

Adapun idealnya Indonesia dapat memproduksi batu bara dalam volume besar dengan harga yang tetap menguntungkan.

"Tapi, apa yang terjadi? Sekarang kita produksi banyak, tapi harganya kan lagi jatuh," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Bahlil mengungkapkan Indonesia memasok sekitar 43 persen dari total batu bara yang diperdagangkan di dunia.

Dari total perdagangan global sekitar 1,3 miliar ton, Indonesia menyuplai sekitar 500 hingga 550 juta ton.

Dengan fakta tersebut, Bahlil menyayangkan harga batu bara tidak dikendalikan Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah ingin pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara lebih terukur agar tidak merugikan negara dalam jangka panjang.

"Jadi, jangan kita mengobral murah barang-barang kita," tegas Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Ia memastikan penyesuaian produksi tidak akan mengganggu pasokan batu bara untuk PT PLN (Persero).

Untuk kebutuhan pembangkit listrik, Bahlil menyebut pasokan aman hingga Maret dan April 2026.

Pemerintah akan terus memantau kebutuhan dalam negeri dengan tetap memperhatikan kualitas serta harga yang ekonomis.

Bahlil menekankan penataan produksi bertujuan menjaga keberlanjutan sektor pertambangan sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan generasi mendatang.

"Tidak boleh kita melakukan penambangan dengan jor-joran tanpa memerhatikan nilai yang baik dan lingkungan yang baik," ujar Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) aman.
hal ini merespons isu krisis batu bara untuk pembangkit listrik seiring encana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026 untuk tambang batu bara belum disetujui pemerintah. Apalagi, pemerintah berencana memangkas produksi batu bara tahun ini.
Bahlil mengatakan, pihaknya saat ini masih menyesuaikan RKAB batu bara 2026. Hal itu dilakukan demi menjaga harga di pasar global.
Namun, Bahlil menuturkan bahwa penataan RKAB tetap memprioritaskan kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk pembangkit listrik. Dia pun memastikan stok batu bara untuk PLTU PLN tetap aman.
"Untuk kebutuhan PLN, saya memastikan bahwa sampai dengan bulan Maret, April, no issue. Karena kita mengikuti terus perkembangan kebutuhan batubara terhadap PLN. Dengan tetap memperhatikan kualitas dan harga yang ekonomis. Ini yang sekarang kita lagi tata," tutur Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Bahlil menegaskan bahwa pemangkasan produksi batu bara merupakan keniscayaan. Dia menuturkan bahwa Indonesia terlalu banyak memproduksi batu bara, sehingga harga pun melemah.
Maklum, RI merupakan salah satu negara produsen batu bara terbesar di dunia. Bahlil mengklaim, total batu bara yang diperdagangkan secara global mencapai 1,3 miliar ton per tahun.
Dari jumlah itu, RI menyumbang sebesar 43% atau sekitar 500 juta hingga 550 juta ton. Namun, harga batu bara selama ini malah tidak ditetapkan oleh Indonesia.
Karenanya, Bahlil menilai pemangkasan produksi batu bara RI bakal mengerek harga di pasar global.
"Tujuannya apa? Agar jaminan pasokan dalam negeri bisa kita pastikan tersedia, tapi juga harga juga bagus supaya pengusaha juga bisa dapat harga yang baik. Tapi juga mampu kita mengelola sumber daya alam kita dengan berkesinambungan yang baik," jelas Bahlil.
Asal tahu saja, pemerintah berencana memangkas volume produksi batu bara pada tahun ini. Kementerian ESDM pernah menyebut, produksi batu bara akan dipangkas menjadi ke level sekitar 600 juta ton pada 2026.
Jumlah itu jauh lebih rendah dibanding realisasi produksi batu bara 2025 yang mencapai 790 juta ton.
Krisis pasokan emas hitam untuk PLTU diungkapkan oleh Dewan Pengawas Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Joseph Pangalila. Dia mengatakan, kekurangan batu bara untuk PLTU mengancam keandalan listrik nasional.
Joseph menuturkan, peran independent power producer (IPP) atau produsen listrik swasta dalam kelistrikan nasional cukup besar. Menurutnya, hampir 50% kelistrikan di Tanah Air dikontribusikan dari IPP.
Dia mengatakan, krisis batu bara sebenarnya sudah terjadi sejak akhir 2025. Namun, saat ini makin parah lantaran RKAB 2026 untuk batu bara belum disetujui pemerintah. Apalagi, pemerintah berencana memangkas produksi batu bara tahun ini.
Pria yang juga menjabat Wakil Direktur Utama PT Cirebon Electric Power itu menyebut, idealnya ketersediaan batu bara untuk pembangkit itu berada di level minimal 25 hari operasi. Namun, saat ini ketersediaan batu bara untuk pembangkit berada di level di bawah 10 hari operasi.
"Nah, sekarang ini sebetulnya sudah sangat kritis karena kebanyakan pembangkit itu ketersediaan batu baranya itu sudah di bawah 10 hari. Hanya sedikit sekali yang di atas 10 hari. Bahkan, saya lihat di Jawa-Bali yang batu baranya ada 25 hari itu hanya dua pembangkit," ucap Joseph di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Joseph mengatakan pembangkit listrik saat ini memiliki stok batu bara berdasarkan RKAB tahun lalu. Dia pun mewanti-wanti jika pemerintah baru menerbitkan RKAB pada akhir Maret, bisa saja supplier berhenti mengirimkan batu bara kepada IPP.
Sebab, bisa saja kuota yang dipangkas itu tak bisa mencukupi dari kebutuhan.
"Jadi bisa jadi tiba-tiba kalau misalnya pemerintah memutuskan RKAB yang baru akhir kuartal [pertama] ini, bisa jadi ada beberapa supplier itu yang langsung setop karena sudah melebihi kuotanya," kata Joseph.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik dalam kondisi aman setelah kepastian dari 8 pemasok dengan total pasokan 84 juta metrik ton. Pasokan tersebut dinilai cukup hingga akhir Agustus 2026.

Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary Marimbo mengatakan kepastian pasokan tersebut berlaku untuk kebutuhan PLN maupun Independent Power Producer (IPP). Dengan tambahan kontrak lanjutan sebesar 40 juta metrik ton, kebutuhan batu bara sepanjang tahun ini dinilai dapat terpenuhi.

“Ketersediaan batubara kita sangat memadai, karena kami PLN baru saja mendapatkan kepastian penugasan terhadap 8 pemasok utama batu bara untuk PLN dan IPP,” ujar Calvary di Kantor ESDM, Selasa (3/3/2026).

Adapun, delapan perusahaan yang dimaksud antara lain PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, Indominco Harapan Mandiri, serta PT Bukit Asam Tbk. Perusahaan-perusahaan besar tersebut disebut tidak terdampak penyesuaian RKAB.

Menurut Rizal, pasokan 84 juta metrik ton tersebut diproyeksikan mencukupi hingga akhir Agustus. Sementara itu, tambahan 40 juta metrik ton dalam proses lanjutan kontrak untuk memastikan pasokan sepanjang tahun tetap stabil.

“Total yang akan dipasok sekitar 84 juta metrik ton. Artinya cukup sampai akhir Agustus, jadi HOP kita akan membaik di beberapa pembangkit dan kita harapkan sebelum Lebaran batu bara sudah sampai ke seluruh pembangkit,” jelasnya.

Terkait isu hari operasi produksi (HOP) yang disebut hanya tersisa 10 hari dari ideal 25 hari, Rizal menilai hal tersebut tidak mengindikasikan kondisi darurat. Dia menegaskan HOP bersifat dinamis selama pasokan terus mengalir secara stabil.

“Kalau rata-rata HOP 10 hari tapi stabil dan tidak turun terus, itu tidak bermasalah. Yang penting pasokannya stabil,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan penurunan stok batu bara di awal tahun merupakan pola yang kerap terjadi. Faktor penyebabnya antara lain adanya aturan baru pemerintah di awal tahun, kondisi cuaca yang memengaruhi distribusi, serta siklus administratif para pemasok.

Rizal menambahkan, dari total produksi nasional sekitar 600 juta ton per tahun, alokasi Domestic Market Obligation (DMO) untuk PLN tahun ini mencapai sekitar 124 juta metrik ton, termasuk tambahan kontrak 40 juta ton yang sedang diproses.

“DMO untuk PLN 84 juta tambah 40 juta lagi. Sepanjang tahun ini,” tegasnya.

Dengan kepastian pasokan tersebut, PLN memastikan tidak ada potensi gangguan kelistrikan maupun risiko pemadaman besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyoroti belum rampungnya persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang berpotensi mengganggu pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Adapun pemerintah berencana memangkas RKAB batu bara 2026 menjadi level 600 juta ton. Jumlah itu jauh lebih rendah dibanding realisasi produksi batu bara pada 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Ketua Dewan Penasihat Perhapi Rizal Kasli mengatakan, hingga saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum merilis secara terbuka data persentase RKAB yang telah disetujui. Ini termasuk total kuota produksi nasional maupun kuota per perusahaan.

Menurutnya, ketiadaan data tersebut membuat pelaku usaha dan publik belum dapat melihat secara komprehensif kecukupan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), khususnya untuk sektor kelistrikan.

"Kementerian ESDM masih bekerja menyelesaikan permasalahan RKAB tersebut. Sampai saat ini masih banyak perusahaan batu bara yang belum mendapatkan persetujuan RKAB," kata Rizal kepada Bisnis, Kamis (26/2/2026).

Di sisi lain, dia mengatakan beredar informasi tidak resmi terkait adanya persoalan dalam pembagian kuota produksi batu bara nasional.

“Ada perusahaan yang tidak mengalami pemotongan kuota produksi, tetapi ada juga yang mengalami pemotongan sampai 80%. Namun, angka pastinya masih menunggu finalisasi dari Kementerian ESDM,” katanya.

Bahkan, terdapat perusahaan yang memperoleh kuota produksi jauh di bawah tingkat keekonomian. Menurut Rizal, kondisi ini dinilai berpotensi menekan profitabilitas perusahaan, terutama bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) atau perpanjangannya yang telah memiliki kontrak penjualan dengan pelanggan utama di luar kewajiban DMO.

Dia pun menyarankan agar Kementerian ESDM mengkaji ulang pembagian kuota produksi tersebut. Hal ini diperlukan agar kebijakan pembatasan produksi tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha.

“Selama ini pembebanan DMO dibudgetkan 25% dari tingkat produksi dan Kementerian ESDM sudah menentukan alokasi suplai batu bara ke PLTU. Setiap tiga bulanan ada rekonsiliasi suplai DMO yang dilaksanakan oleh Ditjen Minerba,” jelasnya.

Namun, Rizal juga menyebut bahwa molornya persetujuan RKAB 2026 membuat pengiriman batu bara untuk porsi kelistrikan ikut tertunda. Di tengah kewajiban perusahaan memenuhi kontrak ekspor maupun domestik nonkelistrikan, kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kelancaran pasokan ke PLTU.

"Berhubung persetujuan RKAB molor sehingga pengiriman untuk porsi kelistrikan juga molor. Sedangkan perusahaan PKP2B atau perpanjangannya kemungkinan besar sudah ada kontrak penjualan dengan customer utama lainnya yang harus mereka suplai," jelas Rizal.

Krisis pasokan emas hitam untuk PLTU diungkapkan oleh Dewan Pengawas Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Joseph Pangalila. Dia mengatakan, kekurangan batu bara untuk PLTU mengancam keandalan listrik nasional.

Joseph menuturkan, peran independent power producer (IPP) atau produsen listrik swasta dalam kelistrikan nasional cukup besar. Menurutnya, hampir 50% kelistrikan di Tanah Air dikontribusikan dari IPP.

Dia mengatakan, krisis batu bara sebenarnya sudah terjadi sejak akhir 2025. Namun, saat ini makin parah lantaran RKAB 2026 untuk batu bara belum disetujui pemerintah. Apalagi, pemerintah berencana memangkas produksi batu bara tahun ini.

Pria yang juga menjabat Wakil Direktur Utama PT Cirebon Electric Power itu menyebut, idealnya ketersediaan batu bara untuk pembangkit berada di level minimal 25 hari operasi. Namun, saat ini ketersediaan batu bara untuk pembangkit berada di bawah 10 hari operasi.

"Nah, sekarang ini sebetulnya sudah sangat kritis karena kebanyakan pembangkit itu ketersediaan batu baranya sudah di bawah 10 hari. Hanya sedikit sekali yang di atas 10 hari. Bahkan, saya lihat di Jawa-Bali yang batu baranya ada 25 hari itu hanya dua pembangkit," ucap Joseph di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Joseph mengatakan pembangkit listrik saat ini memiliki stok batu bara berdasarkan RKAB tahun lalu. Dia pun mewanti-wanti, jika pemerintah baru menerbitkan RKAB pada akhir Maret, bisa saja pemasok (supplier) berhenti mengirimkan batu bara kepada IPP.

Sebab, kuota yang dipangkas itu dikhawatirkan tidak bisa mencukupi kebutuhan.

"Jadi bisa saja tiba-tiba kalau misalnya pemerintah memutuskan RKAB yang baru akhir kuartal pertama ini, bisa jadi ada beberapa supplier yang langsung setop karena sudah melebihi kuotanya," kata Joseph.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan dapat mengamankan 75 juta ton batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) dari perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi I dan BUMN.

Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan DMO itu akan digunakan untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PT PLN (Persero) sepanjang semester I/2026.

"PKP2B sama BUMN harapannya 75 juta ton," ucap Tri di Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Adapun pasokan DMO dari PKP2B generasi I dan BUMN itu lantaran perusahaan-perusahaan itu tak mendapat pemotongan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026.

Oleh karena itu, PKP2B generasi I dan BUMN wajib menyetorkan DMO sebesar 30%. Dalam kesempatan lain, Tri mengatakan bahwa hal tersebut demi mengantisipasi kebutuhan PLN seiring belum terbitnya RKAB 2026 perusahaan-perusahaan lain.

"Jadi gini. Untuk PKP2B generasi I dan IUP BUMN, itu kan kita berikan 100%. Maka dia kita minta di awal, minimal 30% tarik ke depan [untuk DMO]. Untuk PLN. PLN doang nih, 30%," ucap Tri di Kantor Ditjen Minerba ESDM, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

Dia pun menyebut, usai RKAB batu bara milik perusahaan lainnya terbit, maka pasokan DMO batu bara untuk PLN turut dipasok oleh perusahaan tersebut.

"Nanti sambil jalan, nanti yang lain persetujuan. Nah, nanti kita kumpulkan juga dari itu," katanya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM berencana menaikkan porsi DMO batu bara menjadi di atas 30% pada 2026. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, kenaikan persentase DMO itu tak lepas dari wacana pemangkasan produksi emas hitam menjadi sekitar 600 juta ton pada 2026.

"Kami akan perhatikan. Range-nya itu [kenaikan DMO] mungkin bisa lebih dari 30%," ucap Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Adapun, saat ini kewajiban DMO batu bara oleh pelaku usaha adalah 25% dari total produksi tahunan. Harga DMO untuk kelistrikan dipatok sebesar US$70 per ton dan untuk industri semen dan pupuk sebesar US$90 per ton. Terkait harga, Yuliot juga memberi sinyal bahwa kelak harga DMO batu bara akan mengikuti harga pasar.

Lebih lanjut, Yuliot mengatakan, produksi batu bara 2026 bakal dipangkas ke level di atas 600 juta ton. Angka ini lebih tinggi dibanding proyeksi sebelumnya.

Pemangkasan produksi tersebut juga terbilang signifikan dibanding realisasi tahun sebelumnya. Tercatat, realisasi produksi batu bara 2025 mencapai 790 juta ton. Dia menuturkan, angka pemangkasan produksi batu bara pada 2026 itu merujuk pada proyeksi permintaan industri dalam negeri dan kebutuhan PLTU PLN.

"Jadi, berdasarkan perhitungan dari dirjen minerba dan juga ini berdasarkan permintaan dari PLN dan juga industri dalam negeri, jadi perkiraan sekitar lebih dari 600 juta ton per tahun," ucap Yuliot.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) belum memberikan kepastian terkait permohonan diskresi lalu lintas angkutan batu bara yang memasok ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Provinsi Bengkulu.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) meminta agar operasional truk pengangkut batu bara yang memasok kebutuhan PLTU kembali diperbolehkan. Permintaan tersebut disampaikan menyusul kondisi pasokan batu bara yang disebut telah kritis dan berpotensi mengganggu suplai listrik ke masyarakat.

Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan tidak ada hubungan khusus antara larangan penggunaan jalan umum untuk angkutan batu bara dengan operasional PLTU tersebut.

Menurutnya, keberadaan PLTU yang telah beroperasi selama bertahun-tahun seharusnya sudah mempertimbangkan berbagai faktor, terutama terkait keandalan pasokan bahan baku.

“Karena PLTU itu didirikan tentu sudah dengan perhitungan pasokan batu bara, ya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (22/1/2026).

Deru juga menyebut, selama ini tidak pernah ada informasi bahwa PLTU di Bengkulu menggunakan batu bara yang dibeli dari Provinsi Jambi. Namun, pengangkutan batu bara tersebut justru dilakukan melalui jalur darat yang melintasi tiga wilayah di Sumsel.

Oleh karena itu, dia kembali menegaskan bahwa aturan pengangkutan batu bara bukan sekadar persoalan lalu lintas, seperti over dimension over loading (ODOL). Dalam regulasi pertambangan, setiap perusahaan tambang memang diwajibkan menggunakan jalan khusus untuk pengangkutan batu bara.

“Jadi pertanyaannya ke penambang juga, kok mengirim barangnya tanpa melewati jalan khusus,” tegasnya.

Meski demikian, Deru membuka peluang pemberian toleransi dengan sejumlah ketentuan ketat, seperti pembatasan hari operasional, batas muatan, serta kewajiban tidak melanggar aturan ODOL.

Namun, untuk tindak lanjut secara pasti, pihaknya memastikan masih akan mengundang pihak-pihak terkait, meskipun PLTU tersebut tidak berada di wilayah Sumsel.

“Tentu kita akan memberikan toleransi sesaat atau temporary. Kita kan tidak boleh tidak merespons permohonan baik, jadi kita akan undang dulu nanti pihak terkait,” pungkasnya.

Keterangan foto:

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap langkah pemangkasan target produksi komoditas mineral, termasuk nikel, dan batu bara untuk menjaga keseimbangan di pasar.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya akan mengatur arah produksi komoditas minerba tahun depan sehingga pasokan dan permintaan stabil.

"Semuanya kita pangkas [produksi], bukan hanya nikel. Batu bara pun kita pangkas. Kenapa? karena kita akan mengatur supply dan demand," kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).

Dia mencontohkan, kapasitas produksi batu bara Indonesia saat ini mencapai 500-600 juta ton per tahun. Padahal, batu bara di pasar global telah mencapai 1,3 miliar ton.

Menurut Bahlil, pasokan batu bara yang berlebih di dalam negeri, membuat harga komoditas tersebut tertekan di pasar. Kondisi ini tak hanya berdampak ke arus kas perusahaan batu bara, tetapi juga berpotensi menggerus penerimaan negara.

"Jadi kita akan atur, tujuannya apa? Pengusahanya harus mendapatkan harga yang baik, dan negara juga mendapatkan pendapatan yang baik," tuturnya.

Kendati demikian, Bahlil tak memberikan angka pasti target produksi nikel dan mineral lainnya, serta batu bara tahun depan. Pasalnya, pihaknya masih dalam proses perhitungan.

Dalam catatan Bisnis, harga nikel juga mengalami penurunan akibat lesunya pasar. Hal ini juga menyebabkan penyerapan bijih nikel domestik belum optimal.

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengungkapkan, pemangkasan produksi yang dilakukan oleh sejumlah smelter telah menyebabkan stockpile nikel menumpuk.

Dewan Penasihat APNI Djoko Widajatno mengatakan, permasalahan tersebut dapat dilihat dari kuota produksi bijih nikel yang disetujui pemerintah pada 2025 mencapai 364 juta ton, sementara serapan masih di kisaran 120 juta ton.

“Namun, penyerapan oleh industri, khususnya smelter, lebih rendah dari kuota tersebut hingga pertengahan tahun ini,” kata Djoko kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.