JAKARTA - Peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS ) atap saat ini telah menyentuh angka 1,3 Gigawatt (GW) dalam durasi yang relatif cepat. Hal itu mencerminkan pertumbuhan hampir sepuluh kali lipat jika dibandingkan dengan capaian 146 MW pada tahun 2024.

Perolehan ini dinilai sebagai langkah awal yang kokoh untuk mendukung ambisi pengembangan energi surya nasional sebesar 100 GW di masa mendatang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) serta Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) resmi meresmikan inisiatif 1,3 GW PLTS atap tersebut pada Selasa (21/4).

Proyek ini merupakan rangkaian dari gelaran Road to IndoSolar 2026, sebuah wadah sinergi lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah, pelaku bisnis, investor, kalangan akademis, dan mitra internasional guna mengakselerasi kemajuan energi surya di tanah air.

Pemanfaatan PLTS Atap Makin Jadi Pilihan Strategis Dukung Transisi Energi Nasional



Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi memaparkan, bahwa dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN periode 2025-2034, proyeksi kapasitas PLTS terpasang ditetapkan sebesar 17,1 GW, meskipun Presiden Prabowo Subianto mencanangkan target yang lebih tinggi, yakni mencapai 100 GW.

Berdasarkan data Eniya, saat ini total kapasitas PLTS nasional telah menyentuh 1,5 GW, dengan kontribusi PLTS atap sebesar 895 MW.

"Target pengembangan PLTS nasional akan mencapai 80 hingga 100 GW. Target ambisius ini diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas energi, tetapi juga pada penciptaan permintaan (demand creation) yang dapat menggerakkan industri energi surya dalam negeri," ujarnya, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Eniya menekankan bahwa implementasi program PLTS tidak hanya bertujuan memperkuat bauran energi bersih, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam penyerapan tenaga kerja. "Kami menghitung setidaknya ada 760 ribu pekerjaan baru yang bisa tercipta dari program PLTS ini," kata Eniya.

Pemerintah Kebut 17 Gigawatt PLTS Terbangun Tahun Ini



Pemerintah ke depannya akan melakukan diversifikasi pemanfaatan PLTS, tidak sekadar mengandalkan atap bangunan (rooftop), melainkan juga instalasi di permukaan tanah (ground-mounted) pada fasilitas kesehatan seperti puskesmas, lingkungan koperasi desa, serta mendukung ekosistem kendaraan listrik.

PLTS atap dinilai sebagai solusi strategis karena sifatnya yang modular, dapat dibangun dengan cepat, serta mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, dari skala rumah tangga hingga sektor industri. Sejalan dengan studi Institute for Essential Services Reform (IESR), Indonesia memiliki potensi PLTS darat sebesar 165,9 GW dan 38,13 GW untuk PLTS terapung.

"Capaian ini menunjukkan energi surya bukan lagi potensi, tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis nasional. Dengan dukungan ekosistem industri yang semakin matang, AESI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat implementasi PLTS dan mewujudkan target transisi energi Indonesia," ujar Mada Ayu Habsari, Ketua Umum AESI dalam keterangannya.

Saat ini, AESI menaungi 135 anggota yang mencakup seluruh rantai pasok energi surya, mulai dari sisi manufaktur, pengembang, teknologi, hingga lembaga sertifikasi, yang menjadi modal utama dalam ekspansi industri ini.

"AESI menilai inisiatif 1,3 GW PLTS atap akan menjadi katalis bagi pengembangan energi surya dalam skala besar. Dengan kolaborasi yang konsisten antara pemerintah, PLN, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan energi surya sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi hijau nasional," kata Mada.

JAKARTA - Sejak 2021, Rumah Energi melalui program Koperasi Hijau telah mendorong penguatan peran koperasi dalam transisi energi dengan menjangkau lebih dari 150 koperasi. Program ini sejalan dengan upaya implementasi PSN 100 GW PLTS yang menekankan keterlibatan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat ekosistem pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia, kali ini Rumah Energi menyelenggarakan Green Cooperative Solar Initiative Dialogue: Bridging Policy and Practice in Indonesia's 100 GW Solar PV Program.

Forum ini menjadi ruang dialog strategis lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat peran koperasi dalam mendukung pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) nasional, sejalan dengan target 100 GW dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kegiatan ini mempertemukan perwakilan Kementerian Koperasi, Kementerian ESDM, Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan, serta berbagai mitra pembangunan guna menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas implementasi di lapangan.

Direktur Eksekutif Rumah Energi, Sumanda Tondang menekankan, pentingnya menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat akar rumput. Ia menerangkan, forum ini didorong sebagai ruang untuk mengidentifikasi bottleneck implementasi secara nyata sekaligus merumuskan strategi kolaborasi yang lebih operasional.

“Koperasi memiliki potensi besar sebagai penggerak transisi energi di tingkat komunitas, dan perannya perlu diperkuat melalui kebijakan yang tepat, model bisnis yang feasible, serta dukungan pembiayaan yang memadai,” ujar Sumanda.

“Kementerian Koperasi mendorong pengembangan PLTS untuk mengurangi ketimpangan akses energi sekaligus meningkatkan peran masyarakat sebagai pelaku ekonomi produktif. Ke depan, kami juga menargetkan pengembangan 102 PLTS dalam dua tahun dengan fokus pada wilayah yang belum terjangkau listrik,” tutur Roysepta Abimanyu, Tenaga Ahli Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia.

Pendekatan Kolaboratif Dukung Transisi Energi yang Adil dan Inklusif

Program Koperasi Hijau milik Rumah Energi mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan koperasi, sekaligus mengembangkan model bisnis energi terbarukan berbasis komunitas yang aplikatif di lapangan.

Melalui proyek Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia melalui Model Energi Terbarukan Berbasis Komunitas (TERBIT), Rumah Energi juga telah melakukan berbagai asesmen lapangan. Hasilnya menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kerangka kebijakan nasional dengan kebutuhan implementasi, khususnya dalam aspek model bisnis, kesiapan teknis, akses pembiayaan, serta koordinasi lintas sektor.

Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Trois Dilisusendi juga menyoroti pentingnya peran koperasi bagi pemenuhan kebutuhan energi. “Pengembangan energi terbarukan perlu memperhatikan keseimbangan antara supply dan demand. Koperasi dapat berperan sebagai pengelola sekaligus penggerak kebutuhan energi di masyarakat,” tegasnya.

Forum dialog ini membahas dua fokus utama, yakni penguatan tata kelola dan kebijakan untuk membuka ruang keterlibatan koperasi dalam ekosistem energi nasional, serta pengembangan model bisnis PLTS berbasis koperasi yang bankable dan scalable, termasuk eksplorasi skema pembiayaan inovatif seperti blended finance.

Dorong Kepemimpinan Transisi Energi ASEAN dengan Energi Surya



Forum ini diharapkan menghasilkan sejumlah temuan, antara lain tercapainya penguatan koordinasi kebijakan lintas sektor melalui pemetaan peran kementerian/lembaga. Teridentifikasinya peluang integrasi koperasi dalam ekosistem energi terbarukan, serta tersusunnya model bisnis PLTS berbasis koperasi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Identifikasi kebutuhan dukungan regulasi yang lebih pasti serta membuka peluang pengembangan skema pembiayaan inovatif guna mendukung implementasi PLTS berbasis koperasi secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan, inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat implementasi PSN 100 GW PLTS, sekaligus memastikan bahwa transisi energi di Indonesia berjalan secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

“Ke depan, kami berharap dialog ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut pada pengembangan pilot project PLTS berbasis koperasi yang dapat direplikasi secara luas. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan transisi energi yang adil dan inklusif di Indonesia,” tutup Sumanda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT PLN (Persero) menelusuri penyebab gangguan listrik yang terjadi di sebagian wilayah Jakarta pada Kamis (23/4/2026) pagi. Perusahaan memastikan penanganan dilakukan cepat hingga pasokan listrik kembali pulih 100 persen pada sore hari.

Gangguan tercatat terjadi sekitar pukul 10.25 WIB akibat kendala teknis pada sistem kelistrikan dan sempat berdampak pada sejumlah pelanggan. Tim teknis bergerak melakukan penanganan di sistem kontrol dan lapangan, disertai penelusuran sumber gangguan.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menyampaikan penelusuran masih berlangsung untuk memastikan penyebab gangguan. “Gangguan terjadi akibat kendala teknis pada sistem kelistrikan, dan saat ini kami terus menelusuri sumber penyebabnya,” kata Gregorius.

PLN memastikan kondisi sistem kelistrikan secara umum tetap terjaga selama proses penanganan berlangsung. Monitoring dilakukan di seluruh proses bisnis guna memastikan keandalan tetap terjaga.

Perusahaan juga menegaskan kesiapan pasokan energi primer berada dalam kondisi aman dan mencukupi. Hal ini menjadi penopang utama sehingga proses pemulihan dapat berjalan cepat dan terkendali.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika, menyampaikan mayoritas pelanggan telah kembali menikmati listrik dalam waktu relatif singkat. “Sebagian besar pelanggan terdampak telah kembali menikmati pasokan listrik pada pukul 12.23 WIB,” ujar Haris.

PLN mencatat sekitar 95 persen pelanggan terdampak telah pulih dalam waktu kurang dari tiga jam sejak gangguan terjadi. Pemulihan dilakukan bertahap dengan prioritas wilayah dengan beban kelistrikan tinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi XII DPR mendorong penggunaan rupiah dalam transaksi batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Langkah ini dinilai penting untuk menekan risiko fiskal akibat fluktuasi nilai tukar dan harga energi global.

Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mengatakan, transaksi batu bara DMO seharusnya menggunakan mata uang domestik. Kebijakan ini dinilai dapat mengurangi potensi kerugian negara.

“Saya mendukung agar transaksi-transaksi menggunakan rupiah, terutama pembelian batu bara tersebut, sehingga tidak mengalami kerugian negara yang cukup besar,” kata Rokhmat, Rabu (22/4/2026).

Menurut dia, penggunaan rupiah akan menjaga stabilitas biaya pembangkitan listrik. Selama ini, beban keuangan sektor energi masih dipengaruhi pergerakan dolar AS.

Rokhmat menjelaskan, harga batu bara DMO saat ini berada di kisaran 70 dolar AS per ton. Dengan volume kebutuhan yang besar, pelemahan rupiah dapat meningkatkan beban anggaran secara signifikan.

“Karena transaksi dilakukan di dalam negeri, penggunaan rupiah dinilai lebih efisien dan logis dibandingkan menggunakan mata uang asing,” kata Rokhmat.

Ia menilai, kebijakan ini dapat memberikan kepastian biaya sekaligus mengurangi eksposur terhadap risiko nilai tukar. Stabilitas fiskal dinilai akan lebih terjaga jika transaksi energi domestik menggunakan rupiah.

Selain itu, Rokhmat juga menyoroti kebijakan pengurangan pembangkit listrik berbahan bakar diesel. Langkah ini dinilai sejalan dengan upaya efisiensi energi nasional.

Menurut dia, pembangkit diesel memiliki biaya produksi tinggi dan masih bergantung pada impor bahan bakar. Pengurangan penggunaannya dinilai penting untuk memperkuat kemandirian energi.

Rokhmat menegaskan, penggunaan rupiah dalam transaksi batu bara dan pengurangan pembangkit diesel merupakan strategi yang saling melengkapi. Kedua langkah ini dinilai mendukung ketahanan energi nasional.

“Kebijakan tersebut tidak hanya mengurangi risiko keuangan, tetapi juga mendukung transisi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” kata Rokhmat.

JAKARTA - Pemerintah mendorong percepatan realisasi program pembangkit listrik tenaga surya ( PLTS ) berkapasitas 100 gigawatt. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dalam keterangannya di hadapan awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (21/4/2026).

Brian menyampaikan bahwa Presiden secara khusus meminta agar implementasi program tersebut dipercepat, terutama dalam menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel. “Bapak Presiden menanyakan perkembangannya dan meminta agar itu dipercepat, terutama untuk yang diesel,” jelas Brian dalam keterangannya usai pertemuan.

Prabowo Bentuk Satgas Konversi PLTS dan Motor Listrik, Bahlil Ditunjuk Jadi Koordinator



Menurutnya, pemerintah pada tahun ini secara optimistis menargetkan pencapaian penambahan 17 gigawatt energi terbarukan melalui PLTS dalam skala nasional. Target tersebut mencakup penambahan kapasitas PLTS sekaligus pengurangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) .

“Ditargetkan tahun ini 10 gigawatt yang diesel itu bisa dikurangi, kemudian yang lainnya juga akan ditambah kira-kira sampai 7 gigawatt,” tuturnya.

“Untuk saat ini, dari perhitungan yang dilakukan bersama-sama Kementerian ESDM, dari PLN, Danantara, dan beberapa ahli dari perguruan tinggi, itu kira-kira 17 gigawatt bisa dilakukan instalasi PLTS,” sambungnya.

Pemanfaatan PLTS Dorong Transformasi Green Mining di Indonesia



Adapun terkait pelaksanaan teknis dan penentuan lokasi pembangunan PLTS, Brian menuturkan hal tersebut akan dilaksanakan oleh PLN sebagai implementator utama program.“Lokasi nanti semuanya dari PLN ya yang sebagai implementator dari program tersebut,” imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah membahas deregulasi mengenai pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) demi memacu transisi energi baru terbarukan (EBT) dan upaya mewujudkan ketahanan energi nasional.

"Kita saat ini sedang melakukan pembahasan deregulasi PLTS, jadi mungkin saja ke depan kita tidak usah berbicara mau itu (PLTS) atap, mau itu floating, mau itu ground-mounted, tetapi semua PLTS yang ada bisa dipakai sebagai sumber energi yang dibangkitkan oleh kita sendiri," kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam sambutan saat acara Peluncuran 1,3 GW PLTS Atap secara virtual di Jakarta, Selasa.

Eniya mengatakan penyederhanaan regulasi ini merupakan salah satu upaya percepatan menuju ketahanan energi nasional yang memberikan berbagai efek ganda (multiplier effect) di berbagai sektor industri dan masyarakat.

"Salah satu unsur yang mendukung pengembangan PLTS di negara kita adalah kita harus menghadirkan industri energi surya nasional yang kuat, karena memberikan multiplier effect yang besar, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan potensi bagi industri manufaktur, juga peningkatan investasi, serta penguatan daya saing Indonesia di tingkat global," jelas dia.

Lebih lanjut, Eniya mengatakan pengembangan PLTS telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) hingga 2034 dengan target 17,1 gigawatt (GW).

Langkah ini, lanjut dia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik energi surya hingga 100 GW.

"Target pengembangan PLTS nasional akan mencapai 80 hingga 100 GW. Target ambisius ini diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas energi, tetapi juga pada penciptaan permintaan (demand creation) yang dapat menggerakkan industri energi surya di dalam negeri," ujar dia.

Lebih jauh, Eniya mengatakan saat ini kapasitas terpasang PLTS nasional telah mencapai sekitar 1,5 GW, dengan kontribusi PLTS atap sebesar 895 megawatt (MW).

Realisasi program PLTS pun, lanjutnya, tidak hanya mendukung bauran energi bersih, tetapi juga membuka potensi penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar dan peluang ekonomi baru.

"Kami menghitung setidaknya ada 760 ribu pekerjaan baru yang bisa tercipta dari program PLTS ini," kata Eniya.

"Ke depan, pemerintah ingin memperluas penggunaan fotovoltaik tidak hanya di atap bangunan (rooftop). Tetapi juga di area ground-mounted terutama di sekitar koperasi desa, fasilitas kesehatan seperti puskesmas serta akselerasi kendaraan listrik," imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kami menandatangani kesepakatan kerja sama antara Kementerian Koperasi dengan PT GreenX Indonesia Energy Absolute, yang pada intinya kerja sama ini untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berskala mini..,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berskala mini mendukung Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dan penyediaan listrik di desa yang belum memiliki akses listrik.

"Perlu diketahui bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sekarang juga sedang memasuki tahap operasionalisasi, sehingga membutuhkan juga dukungan penyediaan listrik yang Insya Allah nanti akan bisa diatasi dengan kerja sama ini dalam bentuk penyediaan PLTS-PLTS dalam skala yang mini, lebih tepatnya berkapasitas 0,5 Mega Watt (MW)," ujar Ferry Juliantono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Selain itu, lanjutnya, hal ini juga akan diharapkan bisa membantu masyarakat untuk bisa bukan hanya mereka mendapatkan energi untuk digunakan dalam rumah tangga atau rumah-rumah mereka, tetapi juga ini bisa digunakan untuk kegiatan usaha, kegiatan ekonomi mereka.

Kementerian Koperasi dan PT Energy Absolute GreenX Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman
Bersama Mengenai Program Kemandirian Energi Desa Indonesia.

"Kami menandatangani kesepakatan kerja sama antara Kementerian Koperasi dengan PT GreenX Indonesia Energy Absolute, yang pada intinya kerja sama ini untuk percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berskala mini yang nanti akan dipergunakan untuk membantu penyediaan listrik bagi desa dan kelurahan yang belum memiliki akses listrik, ataupun yang sekarang masih menggunakan bahan energi yang masih mahal dan terbatas penggunaannya," kata Ferry.

Menurut dia, diharapkan dengan kerja sama ini percepatan yang dilakukan itu akan bisa berskala besar dalam jumlah banyak, karena memang jumlah desa dan kelurahan yang memerlukan solusi terhadap penyediaan energi listrik dengan menggunakan tenaga surya merupakan solusi paling cepat.

"Oleh karena itu, tadi kita sudah tanda tangan dan harapannya ke depan kita bisa langsung mengimplementasikan di daerah-daerah. Untuk itu kami berterima kasih kepada PT Energy Absolute GreenX Indonesia yang telah menyediakan sumber daya untuk bisa mempercepat kegiatan ini. Harapannya ini bisa langsung diimplementasikan dalam waktu sesegera mungkin," kata Ferry.

Harapannya dengan kerja sama ini bisa membantu keinginan Presiden RI supaya Indonesia bisa swasembada energi, khususnya untuk menyediakan energi bagi masyarakat dalam bentuk pembangkit listrik tenaga surya dalam skala kecil-kecil yang bisa nantinya bisa dikelola oleh koperasi-koperasi, dan bahkan juga melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang ada.

Dalam kesempatan sama, Executive Chairman PT Energy Absolute GreenX Indonesia Justine Joel mengatakan, pihaknya akan membangun microgrid dalam skala 0,5 megawatt, yang mana nanti berperan penuh dan penting adalah koperasi-koperasi yang ada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, yang mana konsentrasinya kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Dalam hal ini kita akan coba untuk memulai dengan piloting di Ambon. Mungkin setelah kita kaji di sana juga banyak Koperasi Desa Merah Putih Pak Menteri, yang mungkin ini Pak Menteri Koperasi juga sudah mendukung inisiasi untuk piloting di Kota Ambon," kata Justine Joel.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Proyek ini menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian target bauran energi nasional

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 4 berkapasitas 55 Megawatt (MW) di Sumatera Selatan, dapat beroperasi secara penuh (commercial operation date/COD) pada 2032.

Direktur Utama PGE Ahmad Yani menyatakan, penyelesaian proyek PLTP tersebut akan menggenapkan total kapasitas PGE Area Lumut Balai mencapai 220 MW, termasuk dengan penambahan PLTP Lumut Balai Unit 3 di tahun 2030.

“Melalui pengembangan proyek PLTP Lumut Balai Unit 4, PGE tidak hanya berfokus pada penambahan potensi kapasitas terpasang, tetapi mencerminkan komitmen perseroan dalam memastikan keberlanjutan pasokan energi bersih sekaligus meningkatkan keandalan portofolio panas bumi nasional,” ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan, rangkaian pengembangan proyek tersebut dimulai dari pembangunan infrastruktur, pengeboran sumur eksplorasi, uji produksi, hingga penerbitan Notice of Resource Confirmation (NORC), dengan target penyelesaian pada Oktober 2027.

Sebagai tahap awal, BUMN yang juga merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut akan melaksanakan pengeboran tiga sumur eksplorasi dengan estimasi investasi sebesar 32,21 juta dolar AS.

“Proyek ini menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian target bauran energi nasional serta memperkuat kontribusi Indonesia dalam mewujudkan Net Zero Emissions,” kata Ahmad Yani.

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGE Edwil Suzandi menyampaikan bahwa lokasi pengeboran berada di area yang sangat prospektif secara geologi, yakni terletak di sekitar zona upflow utama dengan karakteristik permeabilitas tinggi.

Ia mengatakan, hasil studi geosains serta simulasi reservoir terbaru pun menunjukkan bahwa cadangan eksisting mampu mendukung pengembangan tambahan kapasitas 55 MW pada PLTP Lumut Balai Unit 4.

“Dengan dukungan data teknis tersebut, pengembangan PLTP Lumut Balai Unit 4 ke depan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih terukur,” ujar Edwil Suzandi.

Sementara itu, Direktur Operasi PGE Andi Joko Nugroho menyatakan, proyek tersebut juga akan berkontribusi pada optimalisasi pengelolaan wilayah kerja panas bumi secara keseluruhan.

Ia mengungkapkan, WKP Lumut Balai memiliki area sumber daya panas bumi yang luas, berkisar antara 22 hingga 66 kilometer persegi.

“Proyek PLTP Lumut Balai Unit 4 menjadi langkah strategis untuk meningkatkan cadangan terbukti sekaligus memastikan keberlanjutan pengembangan WKP Lumut Balai. Eksplorasi ini berperan penting dalam mendorong realisasi target pengembangan 1 Gigawatt (GW) sebagai bagian dari strategi ekspansi PGE,” imbuh Andi Joko Nugroho.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangkitan listrik global berbasis bahan bakar fosil tercatat menurun untuk pertama kalinya sejak penutupan Selat Hormuz pada Maret 2026. Penurunan selama periode tersebut ditopang peningkatan pasokan listrik dari energi surya dan angin, alih-alih dari batu bara.

Berdasarkan analisis Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), pembangkitan listrik berbasis fosil turun 1% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada Maret 2026. Penurunan terutama terjadi pada pembangkit gas yang melemah 4% YoY, sementara pembangkitan batu bara relatif stagnan.

Sejalan dengan tren ini, volume pengapalan batu bara turun 3% dan menyentuh level terendah sejak 2021. Realisasi ini kontras dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan adanya pertumbuhan permintaan batu bara imbas dari krisis geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Di luar China, pembangkitan bertenaga batu bara turun 3,5% dan gas terkoreksi 4% pada Maret 2026. Kondisi ini tak lepas dari kenaikan energi berbasis surya sebesar 14% dan angin di angka 8%.

Pembangkit bertenaga air juga naik tipis 2%, meski pertumbuhan tersebut terpengaruh penurunan pembangkitan nuklir.

CREA menilai tambahan kapasitas energi terbarukan, terutama surya dan angin, yang mencatat rekor pada 2025 berperan dalam menekan ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus meredam dampak gangguan pasokan energi akibat blokade Selat Hormuz.

Lead Analyst CREA Lauri Myllyvirta mengatakan peningkatan energi bersih mampu mengimbangi penurunan pasokan dari pembangkit gas tanpa mendorong peningkatan penggunaan batu bara.

“Kenaikan energi bersih dapat mengkompensasi penurunan pembangkitan bertenaga gas di tengah blokade Selat Hormuz. Kondisi ini juga mencegah lonjakan konsumsi di pembangkit bertenaga batu bara,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Myllyvirta berpandangan dinamika geopolitik global dapat menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi, terutama guna mengurangi risiko gangguan pasokan dan lonjakan harga energi.

Di sisi lain, tren berbeda terjadi di China. Data Dewan Kelistrikan China menunjukkan pembangkitan listrik berbasis batu bara naik 2% pada Maret 2026. Peningkatan tersebut dipicu peralihan dari gas ke batu bara di wilayah pesisir akibat kenaikan harga migas.

Meski demikian, level pembangkitan batu bara di China masih lebih rendah dibandingkan 2024, setelah sebelumnya turun 6% pada Maret 2025.

Secara global, peningkatan kapasitas energi bersih juga menunjukkan peran signifikan dalam sistem energi. Tambahan kapasitas surya dan angin pada 2025 diperkirakan menghasilkan sekitar 1.100 terawatt hour (TWh) listrik per tahun, jauh lebih besar dibandingkan potensi listrik sekitar 590 TWh dari gas alam cair (LNG) yang sebelumnya melintasi Selat Hormuz.

Pada 2025, sekitar 19% perdagangan LNG global atau sekitar 112 miliar meter kubik melewati Selat Hormuz. Volume tersebut setara dengan total produksi listrik tahunan Prancis.

PT PLN (Persero) berencana mengurangi ketergantungan bahan bakar minyak (BBM) di sektor ketenagalistrikan. Caranya, dengan mengganti ribuan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke energi baru terbarukan (EBT).

Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, langkah tersebut akan dilakukan di ratusan lokasi pembangkit yang saat ini masih bergantung pada mesin diesel berbasis BBM impor.

"PLN sudah merencanakan mengurangi konsumsi BBM di sektor ketenagalistrikan pada 741 lokasi pembangkit listrik tenaga diesel dengan total ada sekitar 2.139 mesin diesel," ujar Darmawan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (13/4).

Ia menjelaskan, konversi PLTD akan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi energi setempat. Jika tersedia sumber energi air, PLN akan mengembangkan pembangkit pikohidro atau mikrohidro.

Namun, jika tidak memungkinkan, solusi yang dipilih adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai.

"Pada intinya adalah kami secara bertahap dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan segala kemampuan yang kami ada termasuk partnership terhadap potential partner kami secara transparan, credible dan kompetitif dan secara efisien bahwa penggunaan energi yang masih berbasis pada import dan energi mahal yaitu BBM harus segera kami kurangi dalam jangka waktu yang pendek, menengah," jelasnya.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi PLN dalam mempercepat transisi energi sekaligus menekan biaya produksi listrik yang selama ini terbebani oleh penggunaan BBM.

"Bukan hanya energy security bisa ditingkatkan, tetapi juga cost dari energi juga bisa lebih rendah dan juga bagaimana pergeseran dari energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan," katanya.

Lebih lanjut, perseroan juga berencana meluncurkan program bundling project bertajuk Green Integrated GigaWatt Acceleration mulai 2026 (Gigaone). Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan sistem kelistrikan sekaligus menekan biaya pokok produksi (BPP) dan meningkatkan bauran EBT.

"Tentu saja ini menjadi salah satu daya jual bahwa energi di Indonesia adalah green energy, improving our energy security, sehingga bisa membangun iklim investasi yang jauh lebih kondusif ke depannya dengan adanya green investment," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

PT PLN (Persero) menyiapkan 21 proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi dan meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Proyek tersebut ditargetkan mulai dieksekusi pada semester I 2026.

Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, proyek yang disiapkan tidak hanya PLTS, tetapi juga terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai atau battery energy storage system (BESS).

"Untuk itu di semester 1 sudah ada 21 proyek PLTS dan juga PLTS plus battery energy storage system yang sudah siap dieksekusi dan ini masih akan ditambah dengan program-program spesifik menggunakan battery energy storage system dalam skala yang besar," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (13/4).

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto pada 8 April 2026 untuk terus mendorong kemandirian energi nasional, sehingga PLN berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan impor dan menggantikannya dengan energi yang berbasis pada kekuatan domestik.

"Dalam proses itu menggeser energi yang mahal menjadi energi yang lebih murah dan juga menggeser energi fosil menjadi energi yang renewable energy atau energi baru dan juga energi yang terbarukan," ujar Darmawan.

Selain itu, perseroan juga siap meluncurkan program bundling project bertajuk GIGAONE atau Green Integrated GigaWatt Acceleration mulai 2026. Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan sistem kelistrikan sekaligus menekan biaya pokok produksi (BPP) dan meningkatkan bauran EBT.

"Sehingga program untuk meningkatkan energy security ini ternyata juga mengakselerasi yaitu green energy dan juga dalam rangka menurunkan biaya pokok produksi," lanjutnya.

Menurut Darmawan, pengembangan energi hijau menjadi salah satu daya tarik investasi di Indonesia, seiring meningkatnya kebutuhan terhadap energi ramah lingkungan.

Dalam jangka panjang, PLN juga berencana mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) di sektor ketenagalistrikan, khususnya pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

"PLN juga sudah merencanakan mengurangi konsumsi BBM di sektor ketenagalistrikan pada 741 lokasi pembangkit listrik tenaga diesel dengan total ada sekitar 2.139 mesin diesel. Nah tentu saja kami memperkuat dan mempertimbangkan apakah ada pikohidro, mikrohidro yang ada di lokasi tersebut," terangnya.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, perusahaan optimistis dapat mempercepat transisi energi sekaligus meningkatkan keandalan dan efisiensi sistem kelistrikan nasional.

"Pada intinya adalah kami secara bertahap dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan segala kemampuan yang kami ada termasuk partnership terhadap potentialpartner kami secara transparan, kredibel dan kompetitif dan secara efisien bahwa penggunaan energi yang masih berbasis pada impor dan energi mahal yaitu BBM harus segera kami kurangi," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

PT PLN (Persero) memastikan pasokan energi primer berupa gas dan batu bara untuk pembangkit listrik dalam kondisi aman hingga April 2026. Hal ini tercermin dari kecukupan hari operasi pembangkit (HOP) yang masih terjaga.

Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan cadangan gas untuk pembangkit listrik saat ini berada pada level yang memadai dengan pengiriman yang telah terjadwal.

"HOP (Hari Operasi Pembangkit) untuk cadangan gas ini rata-rata sekitar 12 hari, artinya secara umum pengiriman LNG sudah terjadwal dan secara umum tidak ada kendala," ujar Darmawan saat Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (14/4).

Selain gas, perseroan juga memastikan ketersediaan batu bara nasional untuk pembangkit listrik dalam kondisi aman. Hingga April 2026, cadangan batu bara menunjukkan tren yang positif.

"Sampai dengan April 2026, hari operasi pembangkit untuk stok batu bara nasional terjaga pada 15,9 hari operasi, dan ini mencerminkan kondisi pasokan batu bara yang aman," terangnya.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan LNG dan batu bara yang berjalan dengan baik ini tak lepas dari dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan energi primer bagi pembangkit listrik.

"Untuk itu kami juga mengapresiasi dukungan dari Kementerian ESDM agar tren HOP batu bara terus menunjukkan peningkatan, dan ini tentu saja dalam rangka memperkuat keandalan pasokan listrik nasional," pungkasnya.

Secara rinci, HOP Batu Bara per April 2026 di beberapa di wilayah tercatat sebagai berikut:

1. Sumatra 16,23 hari2. Kalimantan 22,47 hari3. Jamali 10,31 hari4. Sulawesi 13,12 hari5. NTB, NTT 14,59 hari6. Ternate, Tidore 27,28 hari7. Jayapura 47,95 hari.

[Gambas:Youtube]