Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk meningkatkan kapasitas angkutan logistik demi menaikkan pertumbuhan ekonomi.

Dia menilai saat ini kapasitas angkutan logistik jalur perkeretaapian masih sebesar 200 ribu TEUs (Twenty foot Equivalent Unit atau satuan setara kontainer). Sedangkan, kata dia, pemerintahan sebelumnya sudah menargetkan agar kapasitas angkutan logistik perkeretaapian bisa mencapai 1 juta TEUs.

"Nah ini yang perlu didesak lagi supaya angkutan logistik ini bisa diangkut dengan menggunakan rangkaian kereta api ini," kata Bambang saat kunjungan kerja ke Stasiun Gambir, Jakarta, Kamis malam.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi 8 persen. Dengan begitu, menurut dia, angkutan logistik harus diperkuat untuk menunjang aktivitas sektor industri.

Selain itu, dia menilai bahwa peningkatan kapasitas angkutan logistik dengan kereta api juga akan mengurangi aktivitas angkutan logistik di jalan raya. Artinya, kata dia, masyarakat yang berkendara akan lebih terjamin keselamatannya jika truk-truk besar berkurang di jalan raya.

"Jalan raya ini bisa lebih selamat, bisa lebih nyaman, jalan raya ini bisa lebih tidak rusak dan sebagainya karena bisa menggunakan transportasi kereta api," kata dia.

Untuk itu, dia mengatakan PT KAI perlu menyediakan seluruh infrastruktur angkutan logistik di setiap stasiun, termasuk depo-depo untuk mengangkut kontainer. Selain itu, akses menuju seluruh stasiun juga perlu diperlebar demi menunjang mobilitas logistik.

"Karena itu masih tanahnya KAI semua sehingga kalau dilebarkan aksesnya, itu untuk logistik kita luar biasa," kata anggota DPR yang membidangi urusan perindustrian, pariwisata hingga ekonomi kreatif itu.

Dengan peningkatan itu, dia mengharapkan aktivitas logistik untuk industri semakin lancar jika kapasitasnya memadai di sektor perkeretaapian.

"Itu akan terwujud kalau rangkaian keretanya bisa diusahakan semaksimal mungkin terealisasi memenuhi kebutuhan daripada industri yang ada di Indonesia," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan bahwa moda transportasi kereta api menjadi pilihan untuk mengangkut logistik, di tengah ramainya kendaraan berat yang membebani jalan raya.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengungkapkan, melihat kinerja volume logistik yang terus meningkat, dibutuhkan moda transportasi yang mampu mengangkut dalam skala besar secara konsisten.

“Kereta api menjadi salah satu opsi yang dapat dioptimalkan untuk mendukung distribusi nasional yang lebih efisien dan terstruktur,” ujar Anne dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).

Per kuartal I/2026, KAI mencatat kinerja angkutan peti kemas mencapai 1.371.036 ton atau tumbuh sebesar 14,57% year on year (YoY) dari periode yang sama sebelumnya, yang mencapai 1.196.600 ton.

Dari sisi operasional, ketepatan waktu keberangkatan angkutan barang turut meningkat ke level 95,97%, sementara ketepatan waktu kedatangan mencapai 91,77%. Angka ini lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 95,89% untuk keberangkatan dan 87,04% untuk kedatangan.

Dengan tren pertumbuhan volume angkutan dan kebutuhan logistik nasional yang terus meningkat, penguatan moda rel menjadi bagian penting dalam membangun sistem distribusi yang lebih efisien, terukur, dan berkelanjutan.

Adapun, tumbuhnya capaian tersebut sejalan dengan strategi peningkatan kapasitas angkutan.

KAI saat ini mengoperasikan gerbong dengan kapasitas rata-rata 50 ton per gerbong, dan secara bertahap ditingkatkan menjadi 70 ton. Dengan satu rangkaian hingga 60 gerbong, kapasitas angkut dapat mencapai 4.200 ton dalam satu perjalanan.

Kapasitas ini memberikan efisiensi signifikan dalam distribusi barang dalam jumlah besar dalam satu waktu serta menunjukkan potensi kereta api dalam mengurangi ketergantungan terhadap angkutan jalan untuk distribusi jarak jauh.

Berkaca dari situasi angkutan barang terkini, distribusi logistik nasional saat ini masih didominasi oleh angkutan berbasis jalan.

Berdasarkan kajian National Logistics Ecosystem (NLE) oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2024), biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 14,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi ini menunjukkan perlunya diversifikasi moda transportasi untuk meningkatkan efisiensi distribusi.

Selain itu, dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030 oleh Kementerian Perhubungan, pangsa angkutan barang berbasis kereta api ditargetkan mencapai 15% pada tahun 2030, dari posisi saat ini yang masih berada di bawah 5%.

Target ini menggambarkan kebutuhan peningkatan kapasitas dan peran moda rel dalam sistem logistik nasional.

Penguatan angkutan berbasis rel juga berkontribusi dalam menjaga infrastruktur jalan. Perpindahan sebagian distribusi barang ke kereta api dapat mengurangi beban kendaraan berat di jalan raya, sehingga membantu menjaga umur layanan jalan serta menekan biaya perawatan infrastruktur.

Potensi pengembangan terbesar berada di Pulau Jawa sebagai pusat aktivitas ekonomi nasional. Integrasi antara kawasan industri, pelabuhan, dan jaringan rel menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan volume angkutan peti kemas.

Anne menambahkan bahwa penguatan angkutan logistik berbasis rel memerlukan kolaborasi lintas sektor agar dapat berjalan optimal.

“Ke depan, pengembangan logistik berbasis rel perlu didukung oleh integrasi jaringan, peningkatan kapasitas, serta sinergi dengan berbagai pihak. Dengan langkah tersebut, distribusi barang dapat berjalan lebih efisien dan mampu menjawab kebutuhan ekonomi yang terus berkembang,” tutup Anne.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerbong datar untuk angkutan logistik milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) tiba bertahap Banyuwangi menuju Simpang Palembang.

Hingga pertengahan April 2026, sebanyak 13 trainset (TS) atau setara 780 unit gerbong datar telah berada di Simpang, Divre III Palembang.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, proses distribusi masih berjalan secara bertahap.

Saat ini, 1 trainset (60 unit gerbong datar) tengah menjalani proses bongkar muat di lokasi, sementara 1 trainset lainnya dalam perjalanan dari Banyuwangi menuju Simpang Palembang.

“Di sisi lain, 1 trainset dijadwalkan menjalani uji statis di Banyuwangi pada 20 April 2026 sebagai bagian dari tahapan kesiapan operasional. Rangkaian pengiriman ini merupakan bagian dari total 1.125 unit gerbong datar yang akan didistribusikan hingga Juli 2026,” kata Anne dalam keterangan resmi, Jumat (17/4/2026).

Dia mengatakan, penambahan sarana ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas angkutan barang di Sumatera Bagian Selatan, terutama dalam mendukung distribusi komoditas strategis.

Pengiriman dilakukan sejak 6 Juli 2025 dari fasilitas produksi PT INKA di Banyuwangi.

Seluruh gerbong diproduksi di dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi, mencerminkan komitmen KAI dalam mendorong kemandirian industri nasional serta memperkuat ekosistem manufaktur perkeretaapian Indonesia.

Setiap trainset terdiri dari 60 unit gerbong tipe BM 54 ton dengan kapasitas muat 15 ton per unit, sehingga satu rangkaian mampu mengangkut hingga 900 ton dalam sekali perjalanan.

“Gerbong datar tipe BM 54 dirancang untuk mengangkut berbagai komoditas berat dan berdimensi besar, mulai dari kontainer, material konstruksi, hingga batu bara,” kata Anne.

Dia menjelaskan, kebutuhan distribusi batu bara yang terus meningkat menjadikan peran angkutan rel semakin penting dalam menjaga kesinambungan pasokan energi nasional.

Sejalan dengan itu, KAI mencatat kinerja angkutan batu bara yang terus tumbuh.

Pada Maret 2026, volume angkutan mencapai 4,6 juta ton, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,4 juta ton.

Secara kumulatif sepanjang kuartal I 2026, angkutan batu bara telah mencapai 12 juta ton.

Kinerja tersebut menunjukkan aliran distribusi energi yang terjaga dari wilayah produksi menuju pusat kebutuhan.

Pergerakan ini menjadi bagian dari sistem yang menopang pasokan listrik bagi masyarakat dan industri di berbagai wilayah.

“Penguatan sarana angkutan barang ini kami arahkan untuk memastikan distribusi komoditas strategis, termasuk batu bara untuk pembangkit listrik, dapat berjalan konsisten dan tepat waktu,” ujarnya.

“Di sisi lain, penggunaan produk dalam negeri menjadi bagian penting dalam menciptakan nilai tambah bagi industri nasional,” lanjut dia.

Untuk mendukung logistik, KAI menganggarkan investasi sebesar Rp 1,05 triliun yang dialokasikan untuk pengadaan 1.125 unit gerbong ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing angkutan barang berbasis rel, sekaligus mempertegas keberpihakan pada produk dalam negeri.

Arah pengembangan ini juga mendukung pergeseran distribusi logistik ke moda yang lebih efisien dan rendah emisi.

Pengadaan ini menjadi bagian dari langkah jangka panjang KAI dalam mencapai target RJPP 2029, di mana angkutan batu bara ditargetkan mencapai 111,2 juta ton dan barang non-batu bara sebesar 10,9 juta ton.

“Kami juga memastikan bahwa penguatan sarana ini berjalan selaras dengan upaya mendorong industri dalam negeri agar semakin kompetitif,” tambah Anne.

“Setiap pengiriman yang berjalan selain untuk menjaga kelancaran distribusi barang dan pasokan energi, juga menjadi bagian dari dukungan terhadap kemajuan industri nasional,” tegas Anne.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - KAI Logistik memperluas portofolio layanan bisnisnya melalui pengembangan angkutan Crude Palm Oil (CPO) di Sumatera Utara sebagai bagian dari penguatan segmen B2B. Langkah ini ditargetkan mampu mengangkut lebih dari 200.000 ton CPO per tahun dengan rata-rata dua rangkaian kereta api per hari.

"Crude Palm Oil merupakan salah satu komoditas strategis Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan terhadap devisa negara, industri hilir, serta ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan biodiesel," ujar Direktur Utama KAI Logistik Yuskal Setiawan seperti dikutip, Kamis (16/4/2026).

Ia menambahkan, keandalan distribusi CPO dari sentra produksi menuju pelabuhan menjadi krusial untuk menjaga daya saing komoditas nasional. Melalui sinergi dengan KAI, KAI Logistik menghadirkan solusi logistik end-to-end yang efisien, aman, dan terintegrasi.

Pengembangan layanan ini dilakukan melalui skema KALOG Pro yang mengintegrasikan moda kereta api dengan layanan first mile hingga last mile. Pendekatan tersebut memungkinkan pengelolaan rantai pasok dari hulu hingga hilir secara lebih optimal.

Dalam implementasinya, layanan pra-purna mencakup berbagai tahapan operasional, mulai dari penyediaan armada truk, pengawalan, pemuatan, pembongkaran, hingga distribusi melalui sistem pipanisasi di titik muat dan bongkar. Model ini memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mengelola distribusi secara lebih efisien dan andal.

Sejumlah titik operasional di Sumatera Utara telah disiapkan untuk mendukung kelancaran distribusi, antara lain Stasiun Rantau Prapat, Kisaran, Tebing Tinggi, hingga Dolok Merangir, dengan titik bongkar terpusat di Stasiun Belawan. Infrastruktur ini diharapkan mampu mempercepat aliran distribusi CPO menuju pasar.

KAI Logistik juga didukung pengalaman dalam menangani angkutan komoditas berbasis cair seperti BBM dan BBK, yang memiliki karakteristik serupa dengan CPO. Selain itu, perusahaan telah menerapkan standar operasional prosedur pencucian tangki untuk memastikan kualitas dan keamanan pengangkutan tetap terjaga.

Dari sisi legalitas, perusahaan telah mengantongi izin IUJP sehingga seluruh proses operasional berjalan sesuai ketentuan. KAI Logistik optimistis ekspansi ini tidak hanya mendorong pertumbuhan bisnis, tetapi juga memperkuat peran transportasi berbasis rel dalam meningkatkan efisiensi logistik nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat penyerapan bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebesar 54.911.065 liter sepanjang kuartal I 2026. Penyerapan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan layanan transportasi publik sekaligus memastikan distribusi barang tetap berjalan di berbagai wilayah.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyampaikan penggunaan BBM subsidi tersebut dilaksanakan secara terukur dan akuntabel sebagai bentuk transparansi kepada pemerintah dan masyarakat.

“Kami memastikan penyerapan BBM subsidi dilakukan sesuai peruntukannya, dengan prinsip Good Corporate Governance. Setiap proses dijalankan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan terus kami jaga konsistensinya,” ujar Anne dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 99/P3JBT.KOM/BPH.DBBM/2025, total kuota BBM subsidi yang dialokasikan kepada KAI pada 2026 mencapai 214.342.000 liter. Dari jumlah tersebut, mayoritas diperuntukkan bagi operasional kereta penumpang sebesar 191.022.000 liter, sementara sisanya digunakan untuk angkutan barang seperti peti kemas, parcel, semen, dan klinker.

Anne mengatakan penyerapan BBM subsidi tersebut hadir dalam setiap perjalanan dan distribusi yang dijalankan KAI. Angkutan semen berperan dalam memperkokoh pembangunan infrastruktur, sementara klinker sebagai bahan baku utama semen disalurkan untuk menjaga kesinambungan proses produksinya.

“Dari sini, pembangunan hunian, fasilitas publik, hingga infrastruktur dasar dapat terus berlangsung,” lanjut Anne.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyatakan, akan menertibkan angkutan lebih dimensi dan lebih muatan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Hal ini dalam rangka menuju Zero Over Dimension Over Load (ODOL) 2027.

“Banyak yang melihat masalah over dimension over load hanya sebagai pelanggaran lalu lintas di jalan, tetapi kita harus melihat ini sebagai persoalan keselamatan yang perlu ditangani dari hulu ke hilir karena ada ekosistem angkutan logistik di dalamnya,” kata Aan dalam keterangan resmi, Selasa (7/3/2026).

“Diperlukan komitmen dari seluruh pihak baik dari kementerian dan lembaga, operator angkutan logistik, hingga masyarakat untuk merealisasikan Zero Over Dimension Over Load 2027,” tambah dia.

Aan mengatakan, penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan yang menyeluruh ini didasarkan dari rencana aksi yang telah disusun oleh pemerintah.

Aan bilang, saat ini semua stakeholder yang terlibat tengah memproses langkah-langkah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam ekosistem angkutan logistik, agar masalah truk lebih dimensi dan muatan dapat ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Sebenarnya kita sudah punya roadmap atau rencana aksi tidak hanya dari sisi pengawasan dan penegakan hukum tapi semua yang terlibat dalam ekosistem ini, mulai dari kesejahteraan para pengemudi sedang disusun oleh kementerian terkait,” ujar dia.

“Masalah regulasi sedang berproses di DPR dan sedang diperbaiki untuk disesuaikan dengan kebutuhan ekosistem angkutan logistik saat ini, seperti pemerintah akan memberikan insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha yang mematuhi dan yang melanggar,” ungkap Aan.

Dari sisi pengawasan, Aan menilai pemerintah juga perlu terlibat sejak awal untuk melakukan pengawasan yang lebih sistematis hingga nantinya bisa menerapkan penegakan hukum yang lebih konsisten.

Menurutnya pengawasan harus dimulai dari titik pemuatan barang, lalu diperkuat dengan deteksi digital di jalan, integrasi data, dan penegakan hukum sehingga semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi logistik juga terawasi dan patuh dengan ketentuan yang ada.

“Penanganannya harus menyeluruh dari hulu ke hilir sehingga pendekatannya bukan sekadar menindak tetapi menata ekosistemnya,” ungkap Aan.

“Dengan roadmap dan sistem yang sedang kami bangun, nantinya tanggung jawab tidak hanya dibebankan ke pengemudi, tapi juga operator atau pemilik barang juga dimintai pertanggungjawaban hukumnya,” kata Aan.

Oleh karena itu, dengan adanya rencana aksi yang menyeluruh serta kolaborasi semua kementerian, lembaga, hingga stakeholder yang terlibat dalam ekosistem angkutan logistik, Aan pun optimistis target Zero Over Dimension Over Load 2027 dapat direalisasikan.

“Mudah-mudahan dengan roadmap yang kita buat dan komitmen yang sama dari seluruh stakeholder, saya optimistis pada 2027 Zero ODOL dapat tercapai,” tegas Aan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengimbau pengusaha angkutan logistik untuk mematuhi Surat Keputusan Bersama (SKB) Pengaturan Lalu Lintas dan Penyeberangan selama Angkutan Lebaran 2026 oleh Kementerian Perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Kementerian Pekerjaan Umum menjelang puncak arus balik Lebaran yang diprediksi akan terjadi dalam beberapa gelombang yaitu 24, 25 dan 27 Maret 2026.

Pada SKB tersebut, operasional kendaraan angkutan barang dengan tiga sumbu atau lebih dibatasi pada 13-29 Maret 2026, guna menjaga kelancaran arus mudik dan keselamatan pengguna jalan.

“Menghadapi arus balik Lebaran yang diprediksi terjadi dalam beberapa gelombang, kami menyerukan para pengusaha angkutan logistik tetap mematuhi ketentuan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang. Langkah ini penting untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan seluruh pengguna jalan,” ujar Menhub Dudy dikutip pada Selasa (24/3/2026).

Dudy menambahkan, kepatuhan terhadap peraturan merupakan bagian dari upaya bersama dalam memastikan mobilitas masyarakat pada masa arus balik berlangsung aman, tertib, serta lancar. Selain itu, koordinasi dan disiplin seluruh pihak diharapkan terus terjaga hingga periode pembatasan operasional berakhir.

Untuk itu, Menhub pun mengapresiasi para pengusaha angkutan logistik yang telah mematuhi ketentuan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang dan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mengawal dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.

"Kami mengapresiasi para pelaku usaha logistik yang telah menunjukkan kepatuhan, serta jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang konsisten mengawasi dan mengawal pelaksanaan kebijakan ini di lapangan. Sinergi yang baik ini sangat penting untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat, sehingga mobilitas pada masa arus balik dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar," kata Dudy.

Di sisi lain, Menhub mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus balik untuk merencanakan waktu keberangkatan dengan baik dan menghindari waktu-waktu yang diprediksi menjadi puncak arus balik. Dengan pengaturan perjalanan yang lebih tersebar, diharapkan kepadatan lalu lintas dapat diminimalkan dan perjalanan masyarakat menjadi lebih nyaman dan aman.

Sementara ini Direktur Utama Jasa Marg, Rivan A. Purwantono, menyampaikan masih adanya Truk Sumbu tiga melintas di Jalan Tol saat Pembatasan dan juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban berlalu lintas, mematuhi rambu dan arahan petugas di lapangan, serta mengutamakan keselamatan selama perjalanan arus balik, termasuk pentingnya tidak menggunakan bahu jalan kanan saat one way

“Pemerintah bersama para pemangku kepentingan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dinamika pergerakan arus balik di berbagai simpul transportasi. Kami berharap masyarakat dapat mengikuti arahan petugas di lapangan serta memanfaatkan informasi resmi yang disampaikan agar perjalanan dapat berlangsung tertib dan selamat,” tutup Menhub.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewanti-wanti pelaku usaha angkutan logistik untuk mematuhi aturan pembatasan operasional kendaraan barang menjelang puncak arus balik Lebaran 2026.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan arus balik Lebaran yang diprediksi terjadi dalam beberapa gelombang yakni pada 24, 25, dan 27 Maret 2026.

“Kami menyerukan para pengusaha angkutan logistik tetap mematuhi ketentuan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang. Langkah ini penting untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan seluruh pengguna jalan,” ujar Dudy dalam keterangan resminya, Selasa (24/3/2026).

Untuk itu, dia mengimbau untuk mematuhi Surat Keputusan Bersama (SKB) Pengaturan Lalu Lintas dan Penyeberangan selama Angkutan Lebaran 2026 oleh Kementerian Perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Kementerian Pekerjaan Umum.

Pada SKB tersebut, operasional kendaraan angkutan barang dengan tiga sumbu atau lebih dibatasi pada 13–29 Maret 2026, guna menjaga kelancaran arus mudik dan keselamatan pengguna jalan.

Dia menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan menjadi bagian penting dalam memastikan mobilitas masyarakat selama arus balik berjalan aman, tertib, dan lancar. Koordinasi serta disiplin seluruh pihak juga diharapkan tetap terjaga hingga masa pembatasan berakhir.

Selain itu, pemerintah memberikan apresiasi kepada pelaku usaha logistik yang telah mematuhi ketentuan tersebut, serta kepada jajaran Kepolisian yang terus melakukan pengawasan di lapangan.

“Kami mengapresiasi para pelaku usaha logistik yang telah menunjukkan kepatuhan, serta jajaran Polri yang konsisten mengawasi dan mengawal pelaksanaan kebijakan ini di lapangan. Sinergi yang baik ini sangat penting untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat, sehingga mobilitas pada masa arus balik dapat berlangsung aman, tertib, serta lancar,” tuturnya.

Di sisi lain, masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus balik diimbau untuk merencanakan waktu keberangkatan dengan matang dan menghindari periode puncak kepadatan. Penyebaran waktu perjalanan dinilai dapat membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan perjalanan.

Masyarakat juga diminta untuk tetap tertib berlalu lintas, mematuhi rambu, serta mengikuti arahan petugas di lapangan dengan mengutamakan keselamatan selama perjalanan.

“Pemerintah bersama para pemangku kepentingan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dinamika pergerakan arus balik di berbagai simpul transportasi. Kami berharap masyarakat dapat mengikuti arahan petugas di lapangan serta memanfaatkan informasi resmi yang disampaikan agar perjalanan dapat berlangsung tertib dan selamat,” pungkasnya.

JAKARTA - Pembatasan operasional truk selama 17 hari penuh pada periode Lebaran 2026 berpotensi menimbulkan beban terhadap industri nasional dan sopir truk yang bergantung pada sistem pembayaran per ritase. Apalagi pelarangan tersebut dilakukan 24 jam penuh tanpa pengaturan jam perlintasan.

Anggota Komisi VII DPR Eva Monalisa mengatakan, kelancaran arus mudik memang menjadi prioritas negara setiap menjelang Lebaran yang perlu dipahami. Namun, pemerintah juga tidak boleh menutup mata terhadap dampak ekonomi dari kebijakan pembatasan operasional truk selama 17 hari penuh.

"Ini (kebijakan) imbasnya kepada sopir dan keluarganya karena situasi Lebaran dan kehilangan penghasilan. Mereka rata-rata bukan karyawan yang mendapat gaji bulanan. Ini yang perlu kita perhatikan," kata Eva, Selasa (3/3/2026).

Eva mengatakan, pelarangan penuh 24 jam di jalan tol dan non-tol praktis akan membuat distribusi logistik di banyak sektor praktis berhenti total. Eva menyebut, pemberhentian operasional ini pada akhirnya berpengaruh pada rantai pasok industri nasional sehingga akan berdampak ke ekonomi.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, jika kebijakan tersebut tidak dikelola secara cermat maka dampaknya dapat meluas hingga ke konsumen. Eva mengingatkan adanya potensi lonjakan biaya distribusi setelah masa pembatasan berakhir.

Lihat video: Djoko Setijowarno: Pemerintah Harus Perbaiki Sistem Angkutan Logistik



"Jika tidak dikelola dengan baik, penumpukan distribusi pasca Lebaran berpotensi memicu kenaikan biaya logistik dan berdampak pada harga barang di tingkat konsumen," katanya.

Eva menekankan bahwa kebijakan pengaturan lalu lintas saat Lebaran tetap penting untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus mudik. Namun, sambung dia, pendekatan yang diambil perlu lebih proporsional dan mempertimbangkan dampak ekonomi.

Legislator dapil Jawa Tengah ini mengatakan, sebabnya, perlu ada kebijakan yang lebih proporsional dan mitigatif. Misalnya dengan pengaturan jam operasional terbatas pada malam hari untuk sektor tertentu atau skema perlindungan bagi sopir berbasis ritase yang terdampak. "Kelancaran mudik harus berjalan seiring dengan keberlanjutan aktivitas ekonomi nasional," katanya.

Eva menegaskan negara perlu memastikan kebijakan manajemen lalu lintas tidak berujung pada gangguan industri dan beban sepihak bagi pekerja logistik. Dia menambahkan, kebijakan juga perlu memastikan manajemen lalu lintas tidak berujung pada disrupsi industri dan beban sepihak bagi pekerja logistik. "Kita harus menjaga keseimbangan antara mobilitas masyarakat dan stabilitas ekonomi," tuturnya.

Sebelumnya, Koordinator sekaligus Ketua Umum Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN), Vallery Gabrielia Mahodim, berharap pemerintah mempertimbangkan dampak sosial ekonomi bagi para sopir sebelum memberlakukan pelarangan operasional pada momen Lebaran.

Menurut Vallery, kebijakan pembatasan tersebut berimplikasi langsung terhadap pendapatan harian sopir. Dia mengatakan, tanpa aktivitas angkutan maka pemasukan otomatis berhenti sehingga tekanan ekonomi dirasakan tidak hanya oleh pekerja, tetapi juga keluarganya.

"Jika kami yang membawa truk logistik sumbu tiga dilarang beroperasi saat Lebaran nanti, jelas kami akan jadi pengangguran. Keluarga kami kan juga butuh makan, sama seperti masyarakat lainnya. Jadi, tolong pikirkan nasib kami juga," katanya.

Sopir truk lain dari Komunitas Indonesia Bersatu (SKIB), Cahyadi Kurnia khawatir pembatasan operasional kendaraan sumbu tiga pada masa Lebaran akan berdampak pada keberlangsungan nafkah bagi keluarganya. Dia berharap pemerintah menghadirkan solusi yang dapat menjaga keseimbangan antara kelancaran arus mudik dan keberlangsungan ekonomi para pengemudi.

"Kami minta solusi, bagaimana nasib keluarga kami saat dilarang narik truk sumbu 3 saat momen Lebaran itu. Sebab, hidup keluarga kami sangat tergantung pada pekerjaan ini," ungkapnya.

JAKARTA - Inacraft 2026 dihelat di Jakarta International Convention Center (JICC). Pesta kriya tahunan ini ditarget mendapatkan transaksi Rp102 miliar dan 100.000 pengunjung. Wapres Gibran Rakabuming Raka bersama istri Selvi Ananda, yang juga menjabat ketua umum Dekranas, hadir dalam pembukaaan, Rabu (4/2/2026).

Tahun ini Pos Indonesia (PosIND), melalui Direktorat Kurir dan Logistik hadir sebagai Official Logistic Partner Inacraft 2026. Peran itu bukan kosmetik belaka, melainkan jantung ekosistem dari geliat ekonomi melalui UMKM .

“Hadirnya PosAja! di acara ini adalah komitmen nyata kami sebagai official logistic partner Inacraft. Kami memastikan produk yang ditransaksikan di sini berhasil dikirim sampai tujuan, seller bisa santai, customer bisa belanja banyak, kami yang mengirimkan sampai ke tempat,” kata Senior Vice President Retail Business Divisi Kurir dan Logistik Pos Indonesia, Helly S Halimah.

Menurut Helly, Inacraft adalah panggung strategis untuk membuktikan bahwa logistik menentukan masa depan UMKM. Ia mengingatkan, ribuan kreator datang dari seluruh Indonesia dengan membawa produk terbaik, banyak di antaranya dibeli pengunjung luar kota bahkan luar negeri.

“Kami boleh mengklaim memiliki jaringan paling luas di Indonesia. Pos Indonesia punya lebih dari 11.500 titik layanan dengan 4.000 loket pos, sekitar 3.000 Agenpos, dan kurang lebih 3.000 drop point. Ketika bicara UMKM, PosAja! paling kuat untuk bisa men-support mereka,” ujarnya.

Secara nasional, lanjut Helly, biaya logistik masih menjadi pekerjaan rumah besar. Banyak pelaku UMKM mengaku kesulitan menembus pasar karena ongkos kirim dan kerumitan prosedur ekspor. “Tidak semua paham cara kirim ke luar negeri, mana barang berbahaya, mana yang harus karantina. Tim kami mengawal sampai barang tiba. Beda negara beda treatment,” jelasnya.

Helly menekankan bahwa peran Pos Indonesia telah bergeser. Bukan lagi sekadar mengantar paket, tetapi menjadi mitra pertumbuhan. Ia menyebut banyak pelaku UMKM belum memahami peta besar ekspor. Mulai dari barang yang masuk kategori dangerous goods, kebutuhan karantina, hingga perbedaan regulasi tiap negara.

“Kami punya tim yang mengawal sampai barang benar-benar tiba. Beda negara beda treatment, mana yang lewat udara, laut, atau darat. Seller dan customer tidak perlu pusing, kami yang bantu memikirkan itu,” tuturnya.

Dalam pandangannya, logistik harus berubah menjadi ekosistem. Pos Indonesia kini menyiapkan platform PosAja UMKM agar pelaku usaha bisa membuka storefront daring, terhubung dengan sistem kirim, hingga layanan warehousing.

“Harapan kami, PosAja! tidak hanya dikenal sebagai produk pengiriman, tapi sebagai partner tumbuh bersama. Kami ingin membantu A sampai Z supaya UMKM jadi besar, tumbuh bareng, grow together,” jelasnya.

Visi itu diterjemahkan menjadi layanan nyata di JICC. Pengunjung menikmati diskon pengiriman hingga 10%, potongan tarif kargo, dan layanan same day Jabodetabek. Enam booth satelit dan satu booth utama menjadi titik temu penjual–pembeli.

Risma dari tim aktivasi PosAja! menjelaskan pendekatan mereka. “Kami melakukan grebek seller setiap jam tertentu agar mereka mengaktifkan posaja.id. Resi bisa ditukar main spin wheel dan dapat merchandise. Responsnya sangat positif,” ujarnya.

Seorang pembeli asal Semarang yang menitipkan empat kardus keramik senang dengan kehadiran PosIND. “Kalau tidak ada PosAja!, mungkin saya cuma beli separuh. Sekarang berani borong,” katanya.

Di booth Edithouse, pelaku UMKM Edita memajang fesyen ecoprint ramah lingkungan. Baginya, dukungan logistik menentukan keberanian menembus pasar. “PosAja sangat terpercaya, baik nasional maupun internasional. Prosesnya cepat, aplikasinya user friendly,” tuturnya.

JAKARTA - PT Chakra Jawara yang merupakan bagian dari MahaDasha Group menggelar T-Way Golf Day 2026 di Rancamaya Golf & Country Club, Bogor, sebagai bagian dari perayaan 25 tahun perjalanan perusahaan dalam menghadirkan solusi kendaraan niaga terintegrasi di Indonesia. Acara ini menjadi ajang customer gathering yang mempertemukan manajemen, pelanggan, serta mitra strategis dalam suasana kebersamaan dan kolaborasi.

Dalam sambutan pembukaan tee off, Direktur PT Chakra Jawara, Ario Wirawan menyampaikan, apresiasi kepada seluruh pelanggan dan mitra atas kepercayaan yang telah terjalin selama seperempat abad perjalanan perusahaan. Sinergi Menciptakan Manajemen Logistik Terintegrasi

“Selama 25 tahun terakhir, Chakra Jawara dan IVECO telah melaju bersama menghadirkan solusi truk terbaik yang terintegrasi di Indonesia. Kepercayaan pelanggan menjadi fondasi utama bagi kami untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga komitmen dalam menyediakan produk dan layanan purna jual yang andal,” ujar Ario.

Mengusung tema “Unstoppable Drive”, T-Way Golf Day 2026 merefleksikan komitmen Chakra Jawara untuk terus bergerak maju, adaptif terhadap tantangan industri, dan konsisten mendukung performa operasional pelanggan di berbagai sektor.

Pada kesempatan yang sama, GM Operation & Marketing PT Chakra Jawara, Antonius Yogi Aditya juga memaparkan perjalanan, transformasi bisnis, dan pencapaian perusahaan sejak didirikan pada 1 Desember 2000, termasuk langkah langkah strategis yang menguatkan posisi Chakra Jawara sebagai mitra penyedia solusi transportasi yang andal.

PT Chakra Jawara memulai perjalanannya sebagai dealer resmi IVECO dan secara bertahap memperluas jaringan ke berbagai wilayah strategis -mulai dari Kalimantan, Sumatera, hingga Kuala Kencana– hingga akhirnya menjangkau beragam area operasional di seluruh Indonesia.

Dalam perjalanannya, perusahaan terus beradaptasi dengan dinamika industri kendaraan niaga, tidak hanya berperan sebagai dealer IVECO, tetapi juga pernah dipercaya menangani merek global lainnya seperti Western Star, Kenworth, dan ASTRA, dengan portofolio produk yang meliputi truk off-road dan on-road, termasuk IVECO 682.

“Saat ini, Chakra Jawara didukung oleh 8 kantor cabang, 20 sites support, 3 rebuild shops, dan 3 training centers yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan dukungan tim yang solid, kami terus melakukan continuous improvement dalam pengembangan produk, layanan, serta proses dan sistem kerja, demi menghadirkan kualitas dan profesionalisme yang berkelanjutan bagi pelanggan,” jelas Yogi.

Dukungan terhadap perjalanan Chakra Jawara juga ditegaskan oleh Chief Representative Officer IVECO, Rama Widodo yang menyoroti pentingnya kualitas sebagai fondasi utama kepuasan pelanggan di tengah tantangan industri kendaraan niaga yang semakin kompetitif.

“Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh tantangan, baik secara global maupun di Indonesia. Menghadapi kondisi tersebut, IVECO menempatkan kualitas sebagai keyakinan utama, bukan sekadar slogan. Memasuki 2026, komitmen kami terhadap kualitas dibangun di atas tiga pilar utama: Customer Experience, Business Process, dan Culture, sebagai upaya untuk menciptakan kepercayaan yang lebih kuat dan kinerja yang berkelanjutan,” ungkap Rama.

Pelaku Industri Kendaraan Niaga Menanti Insentif Elektrifikasi



Ia menegaskan, bahwa melalui kolaborasi yang solid bersama Chakra Jawara, IVECO berkomitmen untuk terus memberikan produk dan dukungan purna jual berstandar global, serta siap menghadapi tantangan industri ke depan sebagai satu tim.

Dalam kesempatan ini, PT Chakra Jawara yang berada di bawah naungan MahaDasha Group, kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat hubungan jangka panjang dengan para pelanggan dan mitra strategis.

Perusahaan juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Cipta Krida Bahari, PT Sanggar Sarana Baja, PT Chitra Paratama, PT Tri Swardana Utama, dan PT Chandra Sakti Utama Leasing sebagai synergy partner atas kolaborasi yang terjalin selama ini.

Melalui penyelenggaraan T-Way Golf Day 2026, momentum perayaan 25 tahun perjalanan perusahaan diharapkan menjadi fondasi untuk melangkah lebih jauh ke depan, dengan semangat Unstoppable Drive dalam menghadapi tantangan dan peluang industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan pemberian insentif untuk menekan ongkos distribusi produk air minum dalam kemasan (AMDK). Pasalnya, industri tersebut masih banyak menggunakan angkutan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) yang akan dilarang pada 2027.

Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan akan ada penambahan biaya distribusi akibat penambahan armada. Selama ini, ODOL masih banyak ditemukan di industri AMDK demi menekan ongkos logistik.

"Kalau dari industri penggunanya ini kan ada cost, sebenarnya kalau ada insentif, kemudahan pembiayaan dan lain-lainnya, dan apalagi ada stimulus yang diberikan pemerintah, ini secara keekonomian secara keseluruhan industri otomotifnya laku, tenaga kerja armada nya tambah banyak, ini yang perlu dicari solusinya," kata Putu saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (4/2/2026).

Pemberian insentif kepada industri angkutan logistik disebut akan memberikan dampak berganda untuk mendorong industri angkutan yang mengangkut produk manufaktur.

"Ya salah satu untuk logistik. Kalau logistik udah banyak dibahas, nanti mungkin salah satunya yang tadi di transportasi angkutan barang untuk produk-produk yang dibutuhkan masyarakat yang dihasilkan industri," terangnya.

Sebelumnya, Putu menerangkan bahwa biaya logistik per unit masih cukup mahal akibat keterbatasan moda transportasi dan penerapan kebijakan over dimension over load (ODOL).

“Banyak AMDK yang didistribusikan dengan kendaraan truk yang over dimension maupun overload,” katanya.

Pembatasan distribusi pada periode tertentu, terutama hari besar keagamaan, juga berdampak pada kelancaran pasokan AMDK.

Tantangan lainnya yaitu terkait bahan baku kemasan yang belum sepenuhnya dapat dipasok dari dalam negeri. Selain itu, sebagian bahan kemasan seperti Biaxially Oriented Polypropylene Terephtalte (BOPET) dan (Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dikenakan bea masuk antidumping sehingga harganya relatif tinggi dan berkontribusi besar terhadap biaya produksi.

Sebelumnya, Perkumpulan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) tengah mencari cara agar dampak larangan angkutan berlebih atau Zero ODOL tak membebani ongkos produksi.

Ketua Umum Aspadin Firman Sukirman mengatakan, pihaknya memahami dan mendukung upaya pemerintah mewujudkan keselamatan dan ketertiban transportasi yang salah satu melalui penerapan Zero ODOL.

“Kami berharap agar pemerintah berkenan mempertimbangkan dampak pemberlakuan Zero ODOL ini yang akan berimbas pada kenaikan biaya logistik,” ujar Firman kepada Bisnis, Selasa (27/1/2026).

Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga memicu peningkatan jumlah kendaraan dan beban jalan raya, biaya pengadaan kendaraan angkut tambahan serta juga dampak lain seperti konsumsi bahan bakar dan emisi gas buangan.