Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) harus terus berinovasi agar bisa menjadi andalan bagi angkutan pariwisata.

Selain digunakan untuk berpergian menuju destinasi wisata, dia menilai kini masyarakat juga sudah menganggap bahwa perjalanan menggunakan kereta api adalah aktivitas wisata itu sendiri.

"Ini bukti bahwa kereta api bisa diandalkan dari sisi pariwisata," kata Bambang saat kunjungan kerja ke Stasiun Gambir, Jakarta, Kamis malam.

Dia menilai kereta api adalah moda transportasi super massal yang diinginkan oleh masyarakat agar tarifnya bisa lebih terjangkau sekaligus menghadirkan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan.

"Dan ini betul-betul diakomodir oleh moda transportasi kereta api ini. Terbukti sampai dengan sekarang ini termasuk zero incident," kata dia.

Terlebih lagi, menurut dia, kini angka jumlah turis mancanegara yang menggunakan transportasi kereta api jumlahnya hampir menyamai dengan turis yang menggunakan transportasi pesawat terbang, yakni sekitar 200 ribu orang.

Selain itu, dia pun meminta sektor transportasi lainnya mencontoh sistem dan pelayanan yang digunakan oleh PT KAI, khususnya soal penerapan face recognition atau pemindai wajah demi menjamin keamanan penumpang.

Menurut dia, terminal bus hingga bandara udara juga perlu menerapkan sistem face recognition. Selain menjamin identitas penumpang, menurut dia, sistem itu bisa mencegah kecurangan dalam pembelian tiket bagi penumpang.

"Jadi, mereka masih membeli tiket di atas kendaraan atau di atas bus sehingga tiket sering tidak diberikan, tiket sering harganya lebih mahal bisa sampai dua kali lipat yang saya temukan," kata anggota DPR yang membidangi urusan perindustrian, pariwisata hingga ekonomi kreatif itu.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk meningkatkan kapasitas angkutan logistik demi menaikkan pertumbuhan ekonomi.

Dia menilai saat ini kapasitas angkutan logistik jalur perkeretaapian masih sebesar 200 ribu TEUs (Twenty foot Equivalent Unit atau satuan setara kontainer). Sedangkan, kata dia, pemerintahan sebelumnya sudah menargetkan agar kapasitas angkutan logistik perkeretaapian bisa mencapai 1 juta TEUs.

"Nah ini yang perlu didesak lagi supaya angkutan logistik ini bisa diangkut dengan menggunakan rangkaian kereta api ini," kata Bambang saat kunjungan kerja ke Stasiun Gambir, Jakarta, Kamis malam.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat menjadi 8 persen. Dengan begitu, menurut dia, angkutan logistik harus diperkuat untuk menunjang aktivitas sektor industri.

Selain itu, dia menilai bahwa peningkatan kapasitas angkutan logistik dengan kereta api juga akan mengurangi aktivitas angkutan logistik di jalan raya. Artinya, kata dia, masyarakat yang berkendara akan lebih terjamin keselamatannya jika truk-truk besar berkurang di jalan raya.

"Jalan raya ini bisa lebih selamat, bisa lebih nyaman, jalan raya ini bisa lebih tidak rusak dan sebagainya karena bisa menggunakan transportasi kereta api," kata dia.

Untuk itu, dia mengatakan PT KAI perlu menyediakan seluruh infrastruktur angkutan logistik di setiap stasiun, termasuk depo-depo untuk mengangkut kontainer. Selain itu, akses menuju seluruh stasiun juga perlu diperlebar demi menunjang mobilitas logistik.

"Karena itu masih tanahnya KAI semua sehingga kalau dilebarkan aksesnya, itu untuk logistik kita luar biasa," kata anggota DPR yang membidangi urusan perindustrian, pariwisata hingga ekonomi kreatif itu.

Dengan peningkatan itu, dia mengharapkan aktivitas logistik untuk industri semakin lancar jika kapasitasnya memadai di sektor perkeretaapian.

"Itu akan terwujud kalau rangkaian keretanya bisa diusahakan semaksimal mungkin terealisasi memenuhi kebutuhan daripada industri yang ada di Indonesia," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

INKA ini industri yang sangat strategis, sehingga pemerintah harus memperhatikannya

Madiun (ANTARA) - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah mendukung PT INKA (Persero) memproduksi kebutuhan kereta dalam rangka mewujudkan konektivitas transportasi massal di Indonesia.

Dalam kunjungan kerjanya di PT INKA Madiun, Jawa Timur, Jumat, pihaknya menyatakan bahwa INKA merupakan satu-satunya industri kereta api di Asia Tenggara. Maka, keberadaannya sangat strategis.

"INKA ini industri yang sangat strategis, sehingga pemerintah harus memperhatikannya," ujarnya di Madiun.

Pihaknya juga menegaskan agar kebutuhan kereta dan lokomotif di dalam negeri dapat dipenuhi oleh industri nasional sendiri, tanpa harus impor.

"Karena sudah ada INKA, KAI itu pesannya ya ke INKA-lah, jangan keluar negeri. Kemarin kan ada soal 54 lokomotif itu. INKA kan sudah bisa membuat lokomotif, kecepatan dan standardisasi bisa sesuai dengan yang diinginkan KAI. Jadi untuk terus melakukan penyempurnaan produksi, ya tentunya harus ada pemesanan," kata dia.

Pihaknya menilai bahwa kebutuhan sarana perkeretaapian di Tanah Air akan semakin berkembang ke depannya.

Hal itu seiring dengan pengembangan jalur transportasi, termasuk pembangunan Trans Sumatera Railway yang merupakan proyek strategis nasional untuk membangun jaringan kereta api terpadu sepanjang 2.100 kilometer yang menghubungkan Lampung hingga Medan.

"Trans Sumatera itu tinggal 1.000 kilometer lagi selesai. Dan itu kalau sudah jadi, ekonomi akan bisa menggeliat luar biasa," katanya.

Hal itu karena kebutuhan angkutan logistik di Sumatera cukup besar yang masih ditambah dengan kebutuhan angkutan penumpangnya.

"Kondisi yang seperti itu harus diantisipasi dengan transportasi publik super massal. Ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah," katanya.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Haryo Soekartono meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengantisipasi penumpukan penumpang pada musim mudik Lebaran 2026.

“Untuk kapasitas jarak jauh rata-rata masih 47 persen, artinya masih cukup untuk mengantisipasi masyarakat yang akan berlebaran. Tetapi untuk kereta komuter, khususnya menuju Malang, Blitar, Lamongan, dan Mojokerto, rata-rata sudah mencapai 150 persen. Ini sudah overload,” ujarnya saat memantau Stasiun Gubeng, Surabaya, Rabu.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut berarti sekitar 50 persen penumpang harus berdiri sehingga perlu segera diantisipasi guna menjaga kenyamanan dan keselamatan.

Bambang mengaku telah melaporkan kondisi tersebut kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian agar dilakukan langkah cepat, di antaranya penambahan jumlah gerbong pada rangkaian kereta komuter.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar proyek kereta rel listrik (KRL) berbasis jalur ganda (double track) yang direncanakan hingga Sidoarjo dapat diperpanjang sampai Malang.

Menurutnya, kebutuhan transportasi di jalur tersebut terus meningkat, dengan rata-rata 50 perjalanan per hari.

Sementara itu, Kepala Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya, Daniel Johanes Hutabarat, memastikan kesiapan sarana dan prasarana menghadapi masa angkutan Lebaran yang berlangsung pada 13–30 Maret.

Ia menyebutkan persiapan telah dilakukan sejak satu bulan sebelumnya, termasuk pemeriksaan bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui kegiatan ramp check.

Untuk periode tersebut, Daop 8 Surabaya menyiapkan kapasitas hingga 533.000 tempat duduk atau meningkat sekitar tujuh persen dibanding tahun sebelumnya.

“Saat ini keterisian masih 47 persen. Kami persilakan masyarakat untuk segera merencanakan perjalanan mudik menggunakan kereta api. Prediksi puncak arus mudik pada 18–19 Maret,” katanya.

Daniel menambahkan, pihaknya menyambut baik masukan DPR terkait penambahan kapasitas kereta komuter serta dukungan terhadap peningkatan layanan public service obligation (PSO) dan percepatan realisasi proyek KRL dalam tiga tahun ke depan.

Dengan lonjakan signifikan pada segmen komuter, penambahan rangkaian dan pengembangan jalur dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan angkutan Lebaran berjalan aman, nyaman, dan mampu mengakomodasi tingginya mobilitas masyarakat.

Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

ACEH - Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono bersama DLU Holding menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Bantuan diserahkan langsung kepada sejumlah posko pengungsian yang menampung warga dari wilayah paling parah terdampak banjir.

Politikus yang akrab dipanggil BHS menyampaikan dukacita dan keprihatinannya atas bencana yang merendam permukiman serta mengisolasi sebagian akses jalan tersebut.

“Saya ikut prihatin dan berduka mendalam atas musibah banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Ini merupakan musibah yang demikian dahsyat. Berkat kerja keras Basarnas, TNI/Polri, serta para relawan, alhamdulillah kondisi mulai membaik dan akses jalan sudah bisa dilalui,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).

Dalam penyaluran bantuan kali ini, Tim BHS Peduli dan Dharma Lautan Utama (DLU) Holding mengirimkan sekitar 12 truk logistik berisi sembako untuk warga terdampak. Bantuan disebar ke beberapa titik, mulai dari posko utama yang menampung banyak pengungsi, posko Gerindra yang memiliki dapur umum, hingga posko Bupati Aceh Tamiang.

Tak hanya kebutuhan pangan, pihaknya juga memberikan bantuan sarana telekomunikasi berupa perangkat Starlink guna mendukung komunikasi darurat.

Dia menegaskan upaya darurat penanganan bencana harus dibarengi dengan penguatan sistem mitigasi di daerah-daerah rawan bencana. Dia menyebut wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi memiliki karakteristik bencana yang perlu mendapat perhatian serius.

“Semua daerah rawan longsor, banjir, gempa, dan tsunami harus berada di bawah koordinasi BNPB dan dilengkapi sistem mitigasi bencana. Early Warning System (EWS) wajib disediakan dan harus terus disimulasikan. Begitu bencana terjadi, sistem peringatan harus langsung aktif,” ucapnya didampingi Dirut PT DLU Erwin H Poejiono.

Dia juga menyoroti minimnya peralatan peringatan dini di berbagai daerah sehingga menyebabkan tingginya angka korban. “Tidak boleh lagi seperti sekarang, tidak ada satu pun peringatan dini, sirine tidak ada, akhirnya korban menjadi banyak. BNPB harus menjadi leading sector dalam penyelamatan nyawa publik,” ujarnya.

Dia juga meminta Menteri Keuangan (Menkeu) untuk tidak memangkas anggaran lembaga-lembaga kebencanaan. Menurut dia, BNPB, Basarnas, BMKG, hingga Coast Guard harus memiliki alokasi anggaran yang memadai agar mampu menjalankan tugas secara optimal. “Anggaran untuk kebencanaan tidak boleh dipotong,” katanya menegaskan.

Dia juga menekankan pentingnya pemulihan cepat pascabencana, mulai dari perbaikan infrastruktur, normalisasi aliran air, hingga pembangunan kembali rumah warga. Dia juga mendorong perusahaan-perusahaan untuk memperkuat kontribusi melalui Program CSR.

“Dia berharap seluruh bantuan yang diberikan dapat meringankan beban warga Aceh Tamiang serta menjadi dorongan semangat bagi para korban untuk bangkit kembali. Semoga pemerintah pusat dan daerah semakin memperkuat kesiapsiagaan bencana agar kejadian serupa tidak lagi menimbulkan korban besar di masa mendatang,” katanya.

JAKARTA - Langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membangun jaringan kereta api di luar Pulau Jawa mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan. Rencana itu dipandang sangat penting untuk memperkuat sistem angkutan logistik, distribusi hasil sumber daya alam, serta angkutan massal penumpang.

Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menilai, pembangunan jaringan kereta api sebenarnya sudah dimulai sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Saat itu, pengembangannya difokuskan di empat pulau besar, yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan total panjang rel mencapai sekitar 7.300 kilometer.

“Sebagai contoh, di Sumatera telah dibangun sekitar 2.200 kilometer jalur rel yang digunakan untuk transportasi publik dan logistik massal. Konsepnya sudah mengarah pada sistem kereta Trans Sumatera,” jelas BHS, sapaan Bambang Haryo, Rabu (5/11/2025).

Dia berharap pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat melanjutkan kembali pembangunan sistem rel konvensional di luar Jawa sebagai salah satu prioritas nasional. Pemerintah diharapkan juga membangun rel kereta api konvensional di Sumatera yang belum terealisasi sepanjang sekitar 1.300 kilometer.

Dia menyebut, jika biaya pembangunan rel kereta api diperkirakan sekitar Rp40 miliar per kilometer, maka total kebutuhan dana untuk menyelesaikan proyek Trans Sumatra sekitar Rp52 triliun. Dengan modal itu, Indonesia sudah bisa memiliki jaringan kereta api yang strategis bagi konektivitas logistik nasional.

Pemerintah juga bisa mengadakan tambahan 100 rangkaian kereta api (Rolling-Stock) seharga sekitar Rp100 miliar per rangkaian atau total sekitar Rp10 triliun rupiah. Rangkaian kereta api terdiri dari rangkaian kereta penumpang kapasitas 10 gerbong, termasuk lokomotif.

Dia mengungkapkan Trans Sulawesi sepanjang 1.750 Km dengan biaya kilometer panjang rel tidak lebih dari Rp60 triliun jauh lebih kecil tetapi memiliki dampak yang besar bagi ekonomi wilayah sekitar. Nantinya ekonomi di Sulawesi akan berkembang pesat dengan adanya logistik sumber daya alam.

Dengan biaya yang tidak lebih dari Rp200 triliun, Trans Sumatera dan Trans Sulawesi dapat terealisasi untuk membangun ekonomi di sekitar 10 provinsi di Sumatra dan 6 Provinsi di Sulawesi. Ekonomi akan menggeliat, dan tentu akan terjadi pemerataan berkat transportasi publik massal tersebut.

"Yang lebih bisa menumbuhkan ekonomi adalah perpindahan logistik yang cepat dalam jumlah besar daripada perpindahan penumpang,” jelasnya.

Dia menambahkan, pembangunan sistem kereta api di Provinsi Aceh sangat mendesak demi mengantisipasi pembangunan infrastruktur pelabuhan yang terintegerasi dengan kawasan industri. Selain itu juga untuk berkompetisi dengan Singapura dan Malaysia yang telah lama menguasai sebagian besar logistik di Selat Malaka dan Selat Sunda sebagai ALKI 1.

"Dengan potensi pasar Singapura dan Malaysia masing-masing 30 juta TEUS per tahun dan ditambah wacana pembangunan Selat Kra di Thailand, kita harus berusaha mengambil pasar dengan membuat sistem transportasi kereta api di Sumatera," ujarnya.

Pemerintah diharapkan meninjau kembali untuk memprioritaskan kereta api konvensional sebagai transportasi massal di seluruh wilayah Indonesia. Perpindahan logistik maupun penumpang dengan jumlah jauh lebih besar bisa memeratakan ekonomi. "Setelah kereta api seluruh Indonesia tercukupi, baru kita bicara soal kereta cepat untuk Jakarta - Surabaya, bahkan hingga ke Banyuwangi," kata dia.