Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan konsep urban tourism sebagai penggerak ekonomi dan pintu masuk sektor pariwisata lainnya.

Dalam kunjungan kerja di Kota Tangerang, Banten, Senin (13/4), Hendry menilai potensi wisata perkotaan di sejumlah daerah mulai berkembang, namun belum terintegrasi dan belum dikelola secara optimal.

"Saat ini, saya lihat banyak kota besar dengan konsep urban tourism atau wisata perkotaan, seperti Kota Tangerang atau di dapil (daerah pemilihan) saya adalah Kota Pekanbaru. Namun, saya melihat konsep ini belum terarah, terkolaborasi dan diseriusi. Ini yang kita harapkan agar pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan pemda-pemda untuk mengembangkan konsep ini," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menilai penguatan konsep urban tourism perlu didukung perencanaan terpadu, termasuk peran pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan dan mendorong sinergi antar daerah.

Menurut dia, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah pengembangan konsep sister city untuk mempercepat transfer pengetahuan dan praktik terbaik antarkota.

"Kita bisa mengembangkan konsep sister city tersebut dengan kota-kota di Indonesia atau kita dapat mengembangkan konsep ini di Indonesia. Contoh, kita buatkan Kota Tangerang dan Kota Pekanbaru sebagai sister city sehingga apapun di Kota Tangerang dapat ditiru di Kota Pekanbaru," ujarnya.

Hendry juga mencontohkan kota-kota di luar negeri yang dinilai berhasil mengembangkan urban tourism, seperti Incheon di Korea Selatan dan Sepang di Malaysia.

Ia menyebut keberhasilan kota tersebut ditopang integrasi antara aksesibilitas, infrastruktur, dan daya tarik wisata yang terkelola dengan baik, termasuk kedekatan dengan bandara internasional.

Menurut Hendry, indikator utama urban tourism meliputi keberadaan atraksi unik, aksesibilitas tinggi, kelengkapan amenitas seperti hotel dan restoran, serta keterlibatan komunitas lokal.

Dengan penguatan kolaborasi dan perencanaan yang terarah, ia mengharapkan urban tourism dapat menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata nasional.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Tangerang, Banten (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mengharapkan sektor pariwisata menjadi sumbu peningkatan ekonomi daerah melalui potensi yang ada seperti sumber daya alam, kebudayaan, UMKM, transportasi, dan ekonomi kreatif.

Menurut dia, saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Kota Tangerang, Banten, Senin, mengatakan sektor pariwisata dapat menjadi salah satu instrumen utama dalam mendorong pemerataan ekonomi.

Berbagai potensi wisata mulai dari destinasi buatan, wisata religi, hingga kuliner, dinilai mampu menjadi kekuatan ekonomi baru jika dikelola secara optimal.

Misalnya, ekosistem kepariwisataan di Kota Tangerang yang memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga Ibu Kota.

Menurutnya, kedekatan Kota Tangerang dengan pusat pemerintahan serta adanya objek vital seperti bandara Soekarno-Hatta menjadi potensi besar yang harus dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kota Tangerang sebagai kota terdekat dengan ibu kota memiliki posisi strategis. Kita berharap daerah ini dapat merasakan kemajuan dan kesejahteraan secara merata bagi masyarakat," kata Siti.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem pariwisata yang terintegrasi mencakup sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku UMKM, sektor kreatif, hingga dukungan infrastruktur.

"Pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Ada keterkaitan dengan UMKM, kreativitas anak muda, budaya, hingga infrastruktur. Semua harus terintegrasi dalam satu sinergi yang kuat, dengan koordinasi yang baik bersama Kementerian Pariwisata," jelasnya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Peran kepala daerah hingga dinas terkait dinilai menjadi kunci dalam menggerakkan sektor ini.

"Kepala daerah hingga Dinas Pariwisata harus menjadi garda terdepan dalam memanfaatkan potensi yang ada. Kesadaran masyarakat juga penting, karena pariwisata adalah pintu pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Wali Kota Tangerang Sachrudin menambahkan dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata Kota Tangerang menunjukkan perkembangan yang positif.

Kota Tangerang bertransformasi dari kota industri menjadi destinasi wisata urban yang semakin diperhitungkan di kawasan Jabodetabek.

Kunjungan wisatawan ke Kota Tangerang menunjukkan tren positif. Pada 2025, tercatat mencapai 13,9 juta kunjungan, meningkat sekitar 1,4 juta kunjungan dibandingkan 2024.

Peningkatan ini turut berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata, khususnya dari pajak hotel, restoran, dan hiburan yang mencapai Rp528 miliar pada 2025.

"Sektor pariwisata bukan sekadar menghadirkan destinasi tetapi juga menjadi penggerak ekonomi sekaligus sarana pelestarian budaya dan identitas daerah. Pengembangan pariwisata yang terencana dan berkelanjutan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Tangerang," katanya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Klaten (ANTARA) - Komisi VII DPR RI meminta komitmen dari industri air minum dalam kemasan (AMDK) agar dapat menyeimbangkan antara dampak ekonomi dari usaha tersebut namun kelestarian lingkungan tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII ke PT Tirta Investama Klaten Evita Nursanty di Klaten, Jawa Tengah, Kamis mengatakan dalam rangka pengawasan terhadap industri AMDK, disusun panitia kerja industri AMDK.

“Tujuan panja adalah bagaimana hal-hal yang selama ini menjadi permasalahan, ada regulasi yang harus diperbaiki,” katanya.

Ia mengatakan dalam hal ini diperlukan komitmen dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan ketika mereka membangun industri di suatu tempat.

“Bahwa mereka harus menjamin adanya pemanfaatan penjagaan kelestarian lingkungan dan konservasi. Jadi itu wajib, apa yang diambil, pengembaliannya bukan hanya seimbang tapi lebih banyak dari apa yang sudah diambil,” katanya.

Pada kesempatan itu, ia memberikan apresiasi kepada PT Tirta Investama yang sudah berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya dengan membuat sumur resapan.

Selain itu juga proses daur ulang penggunaan plastik yang sudah dilakukan oleh perusahaan air mineral merek Aqua tersebut.

Meski demikian, ia berharap ke depan ada penyeragaman yang juga dilakukan oleh perusahaan air mineral yang lain.

“Tadi teman-teman (anggota tim panja) sudah mengangkat, bahwa masalah yang kita hadapi saat ini adalah sampah plastik. Sementara itu daur ulang tidak mencukupi, sehingga kita masih butuh impor. Ini kan kita harus cari solusi apakah karena regulasi yang sulit, apakah investasi yang belum dapat," kata Evita.

Pihaknya ingin tidak hanya ke Aqua tetapi juga kepada seluruh industri AMDK di Indonesia agar ikut berperan serta untuk menyelesaikan masalah yang saat ini mengemuka.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan kedatangan panja tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan dampak dari keberadaan PT Tirta Investama betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

“PT Tirta Investama yang mengambil air di Kabupaten Klaten agar dampaknya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Dari Komisi VII sudah menyampaikan banyak hal yang mendukung kami pemda, harapannya apa yang disampaikan oleh Komisi VII ini bisa dijalankan oleh PT Tirta investama. Mulai dari kebencanaan, sebelum bicara Aceh, Sumatera, di Klaten sebetulnya ada lho setiap tahun wilayah yang terdampak kekeringan. Bagaimana Aqua bisa mengambil peran di situ,” katanya.

Ia berharap ke depan perusahaan tersebut dapat berperan lebih aktif di berbagai sektor, di antaranya infrastruktur, pariwisata, dan perekonomian.

“Jadi semua bisa didukung. Saat ini Klaten posisinya sedang menanjak, kalau ada dukungan dari pihak ketiga pasti akan lebih baik,” katanya.

Mewakili PT Tirta Investama, Direktur Komunikasi Korporat Aqua Vera Galuh Sugijanto mengatakan perusahaan tersebut memiliki komitmen besar terkait dengan konservasi.

Pihaknya berkolaborasi dengan BRIN sejak 2021 untuk memvalidasi dampak positif pengelolaan air menggunakan metode Volumetric Water Benefit Accounting (VWBA).

Kerja sama ini bertujuan memastikan inisiatif konservasi Aqua seperti sumur resapan dan penanaman pohon dapat mengembalikan lebih banyak air ke alam daripada yang digunakan untuk produksi guna mencapai target Positive Water Impact 2030.

Dari sisi penggunaan kemasan plastik, pihaknya menggunakan galon guna ulang.

“Mengenai kualitas galon guna ulang, kami saat ini ada dua kemasan yakni polikarbonat dan PET (polyethylene terephthalate). Dua-duanya memenuhi standar keamanan yang sama dan juga dimonitor sampai kapan bisa digunakan kembali dan kapan kembali ke pabrik. Penggunaan galon guna ulang ini selain hemat energi juga hemat dalam penggunaan plastik,” katanya.

Sementara itu, pada kunjungan kerja spesifik tersebut, anggota Komisi VII DPR RI juga berkesempatan melihat secara langsung proses pengemasan air mineral di pabrik PT Tirta Investama.

Pewarta: Teguh Imam Wibowo/Aris Wasita
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan gagasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi untuk mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Danantara Indonesia guna mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat akan menumbuhkan ekosistem pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Chusnunia di Jakarta, Rabu, langkah tersebut menjawab berbagai keluhan rakyat yang masih kesulitan dalam mengakses KUR, khususnya yang skala kecil.

Terlebih berdasarkan data jumlah pelaku UMKM di Indonesia pada tahun 2025 mencapai lebih dari 65–70 juta unit usaha, yang berperan sebagai tulang punggung ekonomi dengan kontribusi sekitar 61 persen terhadap PDB.

"Kita tak bisa pungkiri perbankan masih memberlakukan persyaratan-persyaratan yang sulit dipenuhi oleh para pelaku UMKM pemula, meskipun hal tersebut dilandaskan pada asas kehati-hatian," kata Chusnunia.

Dia menyampaikan bahwa keluhan dari para pelaku UMKM yang kesulitan mengakses KUR dari perbankan, mulai dari persyaratan administrasi yang rumit, permintaan jaminan tambahan, dan proses pencairan yang berbelit-belit.

"Meski aturan menyebutkan KUR tertentu tanpa jaminan tapi dalam praktiknya beberapa perbankan masih sering meminta jaminan," katanya.

Selain itu, dia juga mengatakan masih banyak pelaku UMKM terjerat rentenir karena sulitnya akses modal formal dan persyaratan perbankan yang rumit.

Di sisi lain, para pelaku UMKM membutuhkan dana cepat yang mengakibatkan mereka terjebak dalam jeratan utang dengan bunga tinggi, sehingga bangkrut.

Lewat gagasan Purbaya yang ingin menjadikan PNM sebagai bank UMKM, lanjut Chusnunia, hal itu akan meningkatkan akses para pelaku UMKM untuk mengakses KUR untuk memulai usaha.

"Lewat keberadaan bank UMKM kami juga berharap tumbuh ekosistem yang terintegrasi, mulai dari pendampingan, pelatihan, pemasaran, hingga penjaminan kredit untuk para pelaku UMKM, dengan demikian para pelaku UMKM perlahan bisa terbebas dari renteni dan terus bertumbuh," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah turut mengembangkan film yang berbasis nilai positif dan memperjelas tujuan berbangsa dan bernegara. Dengan menjadikan industri film itu akan memperjelas status Indonesia di mata dunia,

Pekanbaru, (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief meminta pemerintah turut hadir untuk membantu arah industri film nasional yang merupakan salah satu media efektif menyampaikan pesan kepada dunia seperti apa Indonesia ini sebenarnya.

Dalam keterangannya diterima di Pekanbaru, Selasa dia mengatakan, industri film nasional masih jalan di tempat. Padahal Indonesia memiliki segalanya baik di hulu berupa materi dan tema perfilman atau di hilir berupa pasar film yang menjanjikan.

"Pemerintah turut mengembangkan film yang berbasis nilai positif dan memperjelas tujuan berbangsa dan bernegara. Dengan menjadikan industri film itu akan memperjelas status Indonesia di mata dunia," kata Hendry Munief.

Menurutnya industri film nasional belum mendapatkan jati dirinya dan belum mampu mendongkrak industri kreatif dalam negeri karena identitas perfilman belum kuat seperti negara lain.

Memang dia mengakui, untuk mengkolaborasikan sektor komersil dan dan tujuan bernegara itu gampang-gampang susah.

"Namun akan ada celah karena banyak negara telah berhasil menjadikan industri perfilman sebagai media promosi nilai-nilai berbangsa mereka," ujarnya.

Selain menyoroti industri film nasional, Hendry Munief juga menyoroti bioskop sebagai wadah komersil pemasaran film belum memberikan prioritas kepada film daerah. Pengelola Bioskop di tanah air saat ini lanjutnya belum memprioritaskan penayangan film daerah.

"Mereka masih mengandalkan film luar negeri di jam-jam tayang utama. Sehingga budaya lokal kurang terekspose baik itu di dalam negeri apalagi dilirik oleh bioskop luar negeri," sebutnya.

Dia menilai, jam tayang yang kurang menyebabkan para produser film tidak melirik konten lokal sebagai tema film. Mereka cenderung melihat dinamika dan kebiasaan pengelola bioskop sebagai pertimbangan. Padahal menurut Hendry Munief banyak budaya dan cerita lokal yang layak difilmkan.

"Kita meminta pemerintah membuat formula khusus agar bioskop diberikan batas minimal jam tayang film daerah sehingga geliat promosi budaya daerah bakal meningkat." terang ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau ini.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pekanbaru, (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief mendorong pemerintah segera merealisasikan pengembangan penyeberangan Roll-on Roll-off (Ro-Ro) dari Dumai, Provinsi Riau ke Melaka Malaysia sebagai hub internasional Indonesia.

Hendry Munief dalam keterangannya diterima di Pekanbaru, Senin mengatakan saat ini pemerintah berencana menggarap potensi wisatawan Asia Tenggara (short haul) sebagai alternatif menurunnya kunjungan wisatawan dari Eropa dan Amerika Serikat (long haul).

"Potensi short haul (perjalanan pendek) seperti Asia Tenggara sangat realistis untuk digarap saat ini. Dan Riau sangat layak sebagai hub internasional Indonesia. Di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang tidak stabil dan cenderung terus naik, maka salah satu alternatif adalah jalur laut. Maka kita usulkan agar rencana pembangunan Roro Dumai-Melaka segera diaktivasi," kata Hendry Munief.

Dia menilai strategi mengejar pasar "short haul" tidak akan berhasil tanpa memaksimalkan potensi daerah terdekat dari negara yang dikejar. Yang bisa dikejar bukan saja potensi wisatawan tapi juga sektor industri dimana saat ini Ro-Ro jalur laut lebih murah.

Hal ini lanjutnya akan meningkatkan minat wisatawan apalagi Ro-Ro ini bukan saja mendukung pasar pariwisata, namun juga sektor lainnya, baik industri, investasi maupun ekonomi lainnya.

"Dengan mudahnya akses akan meningkatkan tingkat kunjungan dan investasi ke Indonesia. Apalagi Pasar ASEAN yang dominan suku Melayu memiliki kedekatan secara budaya dengan daerah Sumatra berbasis Melayu" tegasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa dengan adanya jalur tol Trans Sumatera turut mendukung program ini. Pasalnya Jalan Tol di Dumai terhubung dengan seluruh provinsi di Pulau Sumatera.

Diketahui di tengah upaya penguatan program tersebut, sektor pariwisata global saat ini menghadapi dampak dari konflik di Timur Tengah. Penutupan wilayah udara Iran pada periode 28 Februari hingga 28 Maret 2026 menyebabkan gangguan penerbangan dari enam hub utama penerbangan internasional, di antaranya Abu Dhabi, Doha, Dubai, Jeddah, Madinah, dan Muscat .

Gangguan penerbangan itu berkontribusi pada pembatalan sekitar 770 penerbangan menuju Jakarta, Bali, dan Medan. Situasi ini diperkirakan menyebabkan potensi kehilangan sekitar 60 ribu kunjungan wisatawan mancanegara dengan potensi devisa yang tidak terealisasi mencapai sekitar Rp2,04 triliun.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mendorong pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah mitigasi tekanan terhadap APBN 2026 di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Lamhot mengatakan kebijakan pemerintah yang belum menaikkan harga BBM patut diapresiasi, namun kondisi fiskal ke depan memerlukan langkah adaptif untuk menjaga stabilitas anggaran negara.

"Ketika harga minyak dunia melonjak hingga 140 dolar AS per barel, sementara asumsi dalam APBN hanya 70 dolar AS maka tekanan terhadap fiskal menjadi sangat besar. Ini bukan situasi normal, melainkan kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat dan terukur," kata Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan lonjakan harga minyak global yang mencapai dua kali lipat dari asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 berpotensi membebani anggaran secara signifikan.

Menurut dia, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel dapat menambah beban APBN hingga Rp6 triliun sehingga lonjakan hingga 70 dolar AS berpotensi meningkatkan tekanan hingga ratusan triliun rupiah.

Lamhot menambahkan kenaikan harga minyak dipicu eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, serta potensi gangguan distribusi energi global seperti di Selat Hormuz.

Dalam kondisi tersebut, ia mengatakan penyesuaian harga BBM perlu dipahami sebagai kebijakan strategis, bukan sekadar kenaikan harga.

"Penyesuaian harga BBM ini jika dilakukan oleh pemerintah adalah bagian dari upaya menopang beban APBN yang semakin berat. Ini bukan kebijakan populis, tapi kebijakan realistis untuk menjaga stabilitas fiskal negara," ujarnya.

Ia mengingatkan tanpa penyesuaian, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat tajam dan melemahkan ketahanan fiskal nasional.

"Jika langkah ini tidak diambil, kita berisiko membiarkan APBN kita terpukul sangat dalam akibat lonjakan harga minyak global," kata Lamhot.

Ia menyebut pandangannya sejalan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menekankan pentingnya kebijakan responsif terhadap dinamika global.

"Pemerintah tidak sedang menaikkan harga semata, tetapi melakukan penyesuaian agar ekonomi nasional tetap stabil di tengah tekanan eksternal yang sangat kuat," ujarnya.

Lamhot juga menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar dampak kebijakan dapat diminimalkan.

"Penyesuaian harga harus diiringi dengan mitigasi dampak, sehingga masyarakat kecil tetap terlindungi. Itu komitmen kami di DPR," ujarnya.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memahami konteks global di balik kebijakan energi, serta memperkuat kesadaran kolektif dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengungkapkan bahwa dari total Rp305 triliun devisa sektor pariwisata, sekitar Rp170 triliun atau 55 persennya masih bertumpu dari Bali, sedangkan daerah lain hanya menyumbang sekitar Rp135 triliun.

“Artinya, lebih dari separuh devisa pariwisata masih terpusat di Bali. Ini menunjukkan bahwa pemerataan sektor pariwisata masih menjadi pekerjaan rumah kita,” kata Lamhot di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, ketimpangan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam menyusun strategi pembangunan pariwisata ke depan. Dia menekankan bahwa peningkatan kinerja sektor pariwisata harus diiringi dengan distribusi manfaat yang lebih merata ke seluruh daerah di Indonesia.

Untuk itu, dia mengatakan isu pemerataan menjadi krusial untuk dibahas dalam perencanaan anggaran tahun 2026, agar pembangunan sektor pariwisata tidak hanya terfokus pada destinasi tertentu.

Selain itu, dia juga menyoroti bahwa capaian pertumbuhan devisa pariwisata pada 2025 tersebut belum dipengaruhi oleh Undang-Undang Kepariwisataan yang baru disahkan pada 2025. Menurut dia, dampak dari regulasi tersebut baru akan mulai terasa pada tahun anggaran berikutnya.

“Capaian ini belum merupakan hasil dari undang-undang pariwisata yang baru. Dampaknya baru akan terlihat di 2026,” kata dia.

Dia berharap implementasi undang-undang tersebut dapat memberikan dorongan yang lebih besar terhadap pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Ia bahkan menargetkan lonjakan pertumbuhan yang lebih signifikan pada 2026, seiring dengan mulai berjalannya kebijakan baru tersebut.

“Kalau di 2025 kenaikannya 9,41 persen, maka pada 2026 saya berharap bisa dua kali lipat, atau setidaknya mencapai 20 persen,” katanya.

Dia menilai bahwa target tersebut realistis apabila kebijakan dalam undang-undang baru diimplementasikan secara konsisten dan terukur. Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan sekaligus pemerataan sektor pariwisata.

“Jadi ada dua isu utama yang saya angkat, yakni pemerataan dan optimalisasi dampak undang-undang baru,” kata dia.

Dia pun berharap sektor pariwisata tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh daerah di Indonesia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Athari Gauthi Ardi mengatakan Kementerian Pariwisata perlu membuat strategi guna mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama, menghabiskan lebih banyak malam, serta meningkatkan pengeluaran di destinasi wisata yang tidak hanya terpusat di kawasan prioritas.

Dia mengatakan bahwa tantangan sektor pariwisata yang tidak lagi sekadar menarik kunjungan wisatawan, tetapi juga memastikan pemerataan serta peningkatan kontribusi ekonomi di berbagai daerah.

"Bukan hanya sekedar lagi menarik pariwisatawan, menebar pariwisatawan itu ke daerah yang lainnya secara merata, tapi juga bagaimana kita bisa menahan mereka untuk spending more time, spending more nights, dan juga spend more money," kata Athari di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia pariwisata.

Dia mengapresiasi program Kemenpar dalam meningkatkan kualitas SDM, termasuk melalui pendidikan vokasi dan politeknik pariwisata (poltekpar).

Namun, dia menekankan perlunya perubahan pendekatan dalam pengembangan SDM, dari sekadar berbasis jumlah pelatihan dan sertifikasi menjadi berbasis hasil (outcome).

"Outcome-nya apa? Yaitu satu penyerapan tenaga kerja, peningkatan kualitas layanan, kenaikan pendapatan dari tenaga kerja," katanya.

Untuk itu, dia pun mendorong penerapan skema penempatan tenaga kerja berbasis destinasi.

Menurut dia, skema itu penting agar tenaga kerja lokal dapat terserap langsung dalam rantai nilai pariwisata, tidak hanya di desa wisata dan destinasi prioritas, tetapi juga di daerah lain yang memiliki potensi besar.

"Supaya tenaga kerja lokal itu bisa terserap langsung dalam rantai nilai pariwisata," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Semarang, Jateng (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR Samuel Wattimena mengingatkan pentingnya literasi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu memperluas pangsa pasarnya.

"Produk-produk kita kalau mengikuti event-event lokal, tentunya berbahasa Indonesia tidak masalah," katanya seusai bimbingan teknis (bimtek) bersama Kementerian Pariwisata di Semarang, Jateng, Sabtu.

Tetapi, kata dia, kalau mengikuti ajang internasional perlu ada flyers pendamping dalam bahasa internasional, sehingga calon konsumen paham.

Literasi produk UMKM adalah kemampuan pelaku usaha untuk memahami, mengemas, dan mengomunikasikan keunggulan produknya melalui konten kreatif, seperti storytelling, edukasi, live streaming, dan pemasaran digital.

Samuel mengingatkan para pelaku UMKM harus peduli kepada siapa yang akan dipresentasikan atas produk-produk mereka tersebut.

"Itu penting. Nah, kemudian kalau kita jual makanan atau jajanan, ada orang-orang itu yang alergi terhadap kacang. Ada orang-orang yang alergi terhadap sesuatu. Cantumkan di produk kita karena itu bisa fatal persoalannya," kata legislator yang dikenal juga sebagai desainer itu.

Apabila mereka menjual sambal, kata dia, sebagai contoh, perlu dijelaskan sambal itu seperti apa, bahan bakunya apa, hingga tingkat kepedasannya pun perlu diinformasikan.

Ia mengatakan penjelasan tentang daerah penghasil produk juga penting sebagai bentuk literasi bagi konsumen agar memiliki nilai yang lebih.

"Kalau produk ini berasal dari Kendal atau berasal dari Salatiga atau Kabupaten atau Kota Semarang, misalnya, apa sih kelebihan dari daerah penghasil tersebut? Itu penting," katanya.

Menurut dia, konsumen juga perlu mengetahui banyak hal seputar produk yang mungkin mereka inginkan tetapi belum sempat disampaikan oleh penjual.

Ia mencontohkan pentingnya mencantumkan bahwa produk UMKM yang dihasilkan peduli atau ramah lingkungan tentu akan memberikan nilai tambah tersendiri.

"Info mengenai bahwa produk mereka ini peduli pada lingkungan, produk mereka ini punya kepedulian pada sosial. Ini menjadi penting," kata Samuel.

Selain itu, ia juga menyampaikan gagasan menambahkan pantun-pantun jenaka di dalam kemasan untuk menambah daya tarik yang membedakan produk satu dengan yang lainnya.

"Kita kan sering sekali mendengar pantun-pantun. Kenapa sih enggak ada kemasan kita satu pun juga yang berisi pantun-pantun singkat? Sama seperti kalau kita naik salah satu penerbangan, itu kan juga suka dibacakan pantun ya. Nah, kenapa enggak?" sebutnya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendukung sektor ekonomi kreatif (ekraf) untuk dapat mengakses dana kredit usaha rakyat (KUR) dan menjadikan karya kreatif sebagai agunan atau jaminan usaha.

Pernyataan itu disampaikan Hendry merespons rencana Kementerian Ekonomi Kreatif menyalurkan dana KUR berbasis kekayaan intelektual dengan total nilai mencapai Rp10 triliun. Ia pun menyambut baik langkah pemerintah itu.

“Ini sangat baik sekali karena membuka kesempatan bagi pelaku ekraf untuk tumbuh berkembang. Salah satu yang kita dorong adalah bagaimana ekraf lokal dapat memanfaatkan hal ini untuk menjual kebudayaan dan kearifan lokal di kancah nasional dan global,” kata dia, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pelaku ekraf lokal seharusnya sudah difasilitasi mendapatkan kekayaan intelektual komunal sebagai warisan budaya nusantara. Selama ini, kata dia, pelaku ekraf lokal hanya bergerak sendiri-sendiri tanpa fasilitasi maksimal.

Dia mencontohkan, Provinsi Riau memiliki warisan budaya dan kearifan lokal yang cukup tinggi, tetapi pelaku ekraf belum tersentuh dalam akses perbankan. Para pelaku ekraf lokal Riau disebut lebih banyak bergerak karena kecintaan terhadap warisan budaya melayu.

"Banyak saya temukan pelaku ekraf di Riau khususnya bergerak secara swadaya. Padahal, potensi ekraf Riau cukup bagus untuk dikembangkan,” kata legislator dari daerah pemilihan Riau tersebut.

Ia meyakini hal yang sama juga terjadi di daerah lain. “Maka tentu dengan adanya kebijakan Kementerian Ekonomi Kreatif ini membuka peluang pelaku ekraf lokal untuk tumbuh berkembang,” tuturnya.

Di sisi lain, dia meyakinkan pihak perbankan bahwa karya kreatif merupakan kekayaan nusantara yang layak untuk dijadikan agunan atau jaminan usaha.

Sehubungan dengan itu, Hendry mengharapkan agar pihak perbankan mempertimbangkan memberikan akses permodalan kepada pelaku ekraf dan mau mempertimbangkan kekayaan intelektual sebagai agunan pokok dalam pengajuan pinjaman.

Ia menyebut negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan China turut menerapkan hal yang sama.

“Perlu dicatat, menurut data, Indonesia merupakan negara peringkat ketiga dunia dalam industri ekraf. Tentu ini jadi modal penting bagi kita karena Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk bersaing di kancah internasional,” tandasnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta kepada pemerintah mengantisipasi dampak penutupan Selat Hormuz bagi Indonesia sebagai dampak dari perang Iran melawan AS dan Israel membuat Iran menutup Selat Hormuz.

Dia menilai penutupan Selat Hormuz dan pembatasan kapal komersial di kawasan tersebut berpotensi mengganggu jalur perdagangan global serta memicu kenaikan biaya logistik dalam waktu dekat.

"Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan global yang menjadi pintu keluar-masuk utama minyak dan komoditas dari kawasan Teluk yang artinya gangguan di jalur ini tidak hanya mempengaruhi perdagangan internasional," kata Chusnunia dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Dia juga menilai hal itu akan berdampak kepada para pelaku usaha, di mana situasi ini berpotensi pada peningkatan biaya perdagangan akibat eskalasi konflik.

"Dampaknya, biaya impor dan ekspor Indonesia berpotensi meningkat terlebih Indonesia, sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan energinya," kata dia.

Menurut dia, penutupan Selat Hormuz berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia secara signifikan. Di sisi lain, dia menilai, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dollar AS per barel di atas asumsi pemerintah dapat menambah beban negara sekitar Rp10,3 triliun.

"Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya transportasi, manufaktur, dan pertanian, yang pada gilirannya akan meningkatkan harga barang dan jasa secara keseluruhan," kata dia.

Selain itu, dia memprediksi sektor pariwisata dapat terkena dampak negatif, karena kenaikan harga tiket pesawat dan biaya akomodasi dapat mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia.

Untuk itu, dia mengingatkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah penutupan Selat Hormuz merupakan ancaman serius bagi dunia usaha di Indonesia. Dampak negatif dari gangguan pasokan energi dan logistik dapat merambat ke berbagai sektor ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Meski demikian, dia menilai penutupan Selat Hormuz dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, efisien, dan mandiri.

"Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung dan memberikan insentif kepada dunia usaha untuk melakukan diversifikasi sumber energi, meningkatkan efisiensi energi, dan mengembangkan industri substitusi impor," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026