Bisnis.com, JAKARTA — Polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat di tengah publik. Pemerintah pun memberikan penjelasan beragam, mulai dari sisi anggaran hingga urgensi operasional di lapangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut tidak lagi dianggarkan pada tahun berjalan.

“Tahun lalu itu rupanya. Tahun ini nggak ada. Kita baru tahu belakangan, udah dipotong anggarannya kalau nggak salah, saya harus tanya dirjen anggaran lagi,” ujarnya.

Dia mengaku belum mengetahui secara rinci proses persetujuan awal pengadaan tersebut. Bahkan, ketika mengetahui adanya anggaran itu, pihaknya langsung melakukan penyesuaian.

“Saya enggak tahu, ketika tahu saya potong anggarannya. Yang jelas tahun ini enggak ada lagi. Saya sudah cek lagi barusan” tegasnya.

Menurutnya, pengadaan yang sudah berjalan merupakan bagian dari anggaran sebelumnya yang kemungkinan sudah terlanjur direalisasikan. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan program tersebut pada 2026.

“Iya anggaran tahun lalu, tahun ini nggak ada. Kita pastikan nggak ada tahun lalu. Waktu itu mungkin keburu lewat itu maka kita berhentiin,” tandas Purbaya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut memang masuk dalam perencanaan anggaran 2025 dan ditujukan untuk mendukung operasional program di lapangan.

“Ya motor listrik kan sudah ada dalam perencanaan 2025, masuk dalam anggaran 2025. Dan realisasinya dari target 24.400 itu hanya bisa kita realisasikan 21.800-an dan sudah masuk ke dalam anggaran 2025,” jelasnya.

Dadan juga menegaskan bahwa harga pembelian unit berada di bawah harga pasar.

“Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli sekitar Rp42 juta di bawah harga pasaran,” katanya.

Menurutnya, kendaraan tersebut akan digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya untuk menjangkau daerah terpencil yang sulit diakses kendaraan besar.

“Iya akan kita distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG terutama untuk di daerah daerah yang sulit. Ya program ini kan menjangkau daerah daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional,” ujarnya.

Kendati demikian, ia memastikan tidak akan ada penambahan pengadaan pada tahun berikutnya.

“Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian karena ini kan anggaran 2025 ya, 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian,” imbuhnya.

Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait polemik tersebut, termasuk memastikan kesesuaian dengan perencanaan anggaran negara.

“Nanti kami cek ya,” katanya singkat.

Dia menjelaskan bahwa pada prinsipnya setiap penganggaran merupakan bagian dari perencanaan dalam APBN, sehingga secara umum pemerintah mengetahui adanya program tersebut.

“Iya kan begini, yang namanya semua penganggaran tentu kan apa namanya semua bagian dari perencanaan ya dalam APBN. Artinya pastilah pemerintah mengetahui hal tersebut,” ujarnya.

Namun, Prasetyo menekankan bahwa pelaksanaan program di lapangan bisa mengalami penyesuaian sesuai kondisi aktual, sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan detail kebijakan.

“Hanya memang dalam pelaksanaan-pelaksanaannya tentunya kan disesuaikan dengan kondisi-kondisi. Berkenaan dengan masalah hal tersebut nanti izinkan kami untuk berkoordinasi lebih detail lagi,” pungkas Prasetyo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran sepeda motor untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak ada dalam pengadaan tahun ini, namun di 2025.

"Yang jelas tahun ini tidak ada, barusan saya cek lagi," kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ketika ditemui jelang taklimat menteri, wakil menteri hingga pejabat setingkat eselon I kementerian/lembaga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

"Itu anggaran tahun lalu, tahun ini tidak ada," tegas Purbaya.

Terkait bagaimana status sepeda motor yang sudah tersedia dan apakah akan dilakukan pembagian sesuai rencana, dia mengatakan perlu bertanya kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Tanya ke Pak Ketua BGN bagaimana statusnya," tambahnya.

Sebelumnya, beredar video di sejumlah media sosial yang menampilkan beberapa sepeda motor berlogo BGN, sehingga memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat.

Dalam tanggapan resmi pada Selasa (7/4), Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan sepeda motor yang dianggarkan dari tahun 2025 untuk Kepala SPPG belum dibagikan secara resmi.

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional kepala SPPG, tetapi motor tersebut belum dibagikan," ujar Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait dengan video viral di media sosial yang menampilkan sejumlah sepeda motor listrik berlogo BGN untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 yang lalu dan ditujukan untuk mendukung operasional program MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Meski demikian, Dadan memastikan bahwa motor tersebut hingga saat ini belum didistribusikan kepada pihak terkait. Menurutnya, kendaraan yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.

"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," jelasnya.

Lebih lanjut, proses realisasi pengadaan motor secara bertahap dimulai pada Desember 2025.

Sementara itu, terkait dengan informasi yang beredar di media sosial mengenai jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit, Dadan menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar atau hoaks.

"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah telah memutuskan untuk mengurangi penyaluran program MBG dari enam menjadi lima hari dalam rangka penghematan APBN. Namun, ini dikecualikan untuk sejumlah daerah tertentu.

Kebijakan ini sejalan dengan upaya penghematan pemerintah berbentuk kerja dari rumah (WFH) untuk ASN maupun swasta, efisiensi energi hingga prioritisasi APBN.

"Pemerintah mendorong optimalisasi program Makan Bergizi Gratis, dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu dan tetap memerhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T [terdepan, terluar, tertinggal] dan daerah dengan tingkat stunting tinggi," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers, Selasa (31/3/2026).

Untuk diketahui, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dilaksanakan dalam enam hari sepekan. Total pagu anggaran program tersebut tahun ini mencapai Rp335 triliun. Menurut Airlangga, pemangkasan MBG itu bisa menghemat total anggaran Rp20 triliun.

"Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan program MBG pada 2026 menghabiskan anggaran sekitar Rp19 triliun per bulannya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut pertumbuhan penyerapan anggaran MBG tinggi dari hanya Rp300 miliar pada akhir Februari 2025 kini sudah mencapai Rp39 triliun per Februari 2026.

"MBG ini kira-kira Rp19 triliun satu bulan, Rp19,5 triliun saat ini. Jadi, dua bulan Januari-Februari sekitar Rp39 triliun," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons video viral yang menampilkan deretan motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia mengaku belum mengetahui detail pengadaan tersebut dan akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

Purbaya mengungkapkan usulan pengadaan motor listrik dan komputer untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya pernah diajukan pada tahun lalu. Namun, ia menolak rencana tersebut karena dinilai belum menjadi prioritas.

"Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi," ujar Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/4).

Menurutnya, anggaran program MBG seharusnya difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan utama, yakni penyediaan makanan bagi masyarakat.

"Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan udah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya, tapi saya akan coba cek lagi," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari anggaran 2025 yang ditujukan untuk mendukung operasional program MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan.

Ia menambahkan motor listrik tersebut belum didistribusikan dan masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Dadan juga membantah kabar yang menyebut jumlah pengadaan mencapai 70 ribu unit. Ia menegaskan realisasi pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dari total 25 ribu unit yang direncanakan.

"Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan di tahun 2025," pungkas Dadan.

[Gambas:Youtube]

Pagu DIPA efektif sebesar Rp112,13 triliun, per akhir Desember 2025, realisasi mencapai 95,23 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan realisasi anggaran pada tahun 2025 mencapai 95,23 persen atau Rp106,78 triliun.

"Berdasarkan Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) efektif sebesar Rp112,13 triliun, per akhir Desember 2025, realisasi mencapai 95,23 persen, sementara pencapaian fisik mencapai 95,17 persen," ujar Dody dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Penyerapan anggaran ini, lanjutnya, sedikit lebih tinggi sekitar 1,43 persen dibandingkan penyerapan Kementerian PU pada Tahun Anggaran 2024 yang mencapai 93,8 persen.

Potensi penambahan realisasi keuangan dan fisik akibat pencatatan aset lahan di jalan tol oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp4,31 triliun, serta potensi penambahan capaian fisik pada pekerjaan yang dibayarkan melalui RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) sampai dengan 31 Maret 2026.

"Jadi angka ini InsyaAllah masih akan berubah sedikit di akhir Maret 2026," kata Dody.

Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola infrastruktur berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Maju 2045.

Ia mengatakan bahwa setiap jembatan, bendungan dan fasilitas publik yang dibangun Kementerian PU bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi nilai dan warisan untuk generasi mendatang.

Infrastruktur merupakan penjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Karena itu, tata kelola infrastruktur harus memastikan keberlanjutan menjadi kebutuhan, bukan pilihan.

Kementerian PU mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan mengacu pada komitmen global seperti Sustainable Development Goals (SDGs), Paris Agreement, dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.

Prinsip-prinsip ini kemudian diterjemahkan menjadi standar teknis dan sistem pengawasan nasional yang konkret dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan realisasi anggaran Kementerian ESDM pada 2025 mencapai Rp 13,19 triliun atau 91,32 persen dari pagu neto sebesar Rp 14,44 triliun. Hal tersebut disampaikan Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Dari total pagu tersebut, sebagian anggaran sempat diblokir melalui kebijakan efisiensi dan optimalisasi Kementerian Keuangan senilai sekitar Rp 1,5 triliun sebelum akhirnya diperhitungkan dalam pagu neto.

“Dari total anggaran Rp 14 triliun lebih itu, realisasinya 91,32 persen. Sisanya sebagian diblokir oleh Kementerian Keuangan sekitar kurang lebih Rp 1,5 triliun,” kata Bahlil di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Serapan anggaran tersebut, berdasarkan data Kementerian ESDM, menopang pencapaian sejumlah indikator kinerja utama sektor energi sepanjang 2025. Salah satunya, target lifting minyak dalam APBN 2025 sebesar 605 ribu barel per hari yang terealisasi 605,3 ribu barel per hari.

Kinerja fiskal juga tercermin pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara (minerba). Target PNBP minerba sebesar Rp 127,4 triliun berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai Rp 138,3 triliun. Capaian tersebut menjadi salah satu penopang APBN di tengah fluktuasi harga energi global.

“PNBP kita di sektor minerba dari target sekitar Rp 127,4 triliun, realisasinya sebesar Rp 138,3 triliun,” ujar Bahlil.

Dari sisi pemanfaatan anggaran, Kementerian ESDM mengalokasikan sekitar Rp 4 triliun pada 2025 untuk program listrik desa. Program tersebut menyasar desa dan dusun yang belum teraliri listrik, dengan realisasi pembangunan di 1.516 lokasi serta bantuan pemasangan baru bagi 205.968 rumah tangga.

Realisasi anggaran 2025 tersebut menjadi pijakan awal bagi pelaksanaan program kerja Kementerian ESDM pada 2026, dengan pagu setelah penajaman sebesar Rp 9,34 triliun. Pemerintah menargetkan kesinambungan program strategis energi, khususnya listrik desa, ketahanan energi, serta penguatan kedaulatan energi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah terserap mencapai Rp4,54 triliun sepanjang 2025.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP, Dydyk Choiroel menjelaskan bahwa realisasi anggaran tersebut mencapai 96% dari total pagu TA 2025 yakni sebesar Rp5,27 triliun.

"Dari sisi pengelolaan anggaran, tadi sudah disampaikan bahwa realisasi Kementerian PKP mencapai Rp4,54 triliun atau 96,21% dari pagu atau Rp5,27 triliun," kata di Kantor Kementerian PKP, Kamis (15/1/2026).

Dalam paparan yang disampaikan, realisasi tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp366,81 miliar, belanja barang realisasi mencapai Rp2,19 triliun dan belanja modal total realisasi sebesar Rp1,98 triliun.

Sementara berdasarkan programnya, pembangunan rumah swadaya tembus 45.073 unit dengan realisasi anggaran Rp1,01 triliun, rumah susun sebanyak 2.270 unit dengan realisasi anggaran Rp2,41 triliun, rumah khusus 476 unit (Rp220,48 miliar), PSU Rumah Umum, Kumuh, dan Sanitasi sebanyak 2.900an unit (Rp19,72 miliar).

Sementara itu, Kementerian PKP diketahui hanya mendapat alokasi pagu sebesar Rp10,89 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Posisinya jauh di bawah dari usulan kebutuhan anggaran yang sempat disampaikan mencapai Rp49,8 triliun.

Artinya, terdapat selisih kebutuhan anggaran atau funding gap sebesar Rp38,91 triliun untuk memenuhi pelaksanaan program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto di tahun kedua kepemimpinannya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap kebutuhan anggaran untuk pengerjaan program 3 juta rumah Tahun Anggaran (TA) 2026 mencapai Rp49,85 triliun.

Dalam usulannya, Ara merinci, kebutuhan anggaran Rp49,85 triliun itu bakal digunakan untuk alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Ro45,55 triliun atau sebesar 91,37% dari usulan pagu anggaran Kementerian PKP TA 2026.

"Kami mengajukan dari usulan anggaran tersebut sebesar Rp45,55 triliun atau 91,37% untuk bantuan stimulan perumahan swadaya dengan target 2 juta unit rumah di tahun 2026," ujarnya.

Selain itu, alokasi usulan anggaran itu bakal digunakan untuk pembangunan 3.047 unit rumah susun (rusun) senilai Rp1,67 triliun dan anggaran senilai Rp287,81 miliar untuk pembangunan 1.166 unit rumah khusus (rusus).

Kementerian PKP juga akan mengalokasikan anggaran senilai Rp290,82 miliar untuk pembangunan PSU rumah umum. Serta, penanganan permukiman kumuh dan sanitasi senilai Rp660 miliar, serta untuk dukungan manajemen Rp1,11 triliun dan monitoring pelaksanaan kegiatan perubahan Rp271,52 miliar.

"Jumlah anggaran tersebut kami yakini dalam rangka mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dan penanganan kawasan kumuh sebagai target dan prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah 2026," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun sepanjang tahun 2025. Nilai itu berdasarkan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025.

Nilai realisasi belanja negara itu setara dengan 95,3% dari target. Adapun berdasarkan outlook laporan semester I/2025 belanja negara yakni diperkirakan Rp3.527,5 triliun.

Outlook belanja itu juga sudah lebih rendah dari yang ditetapkan sebelumnya pada UU APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

"Belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3% dari target pemerintah pusat," terang Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Secara terperinci, realisasi belanja negara sepanjang 2025 meliputi belanja pemerintah pusat yakni total Rp2.602,3 triliun. Realisasinya mencapai 96,3% dari target.

Belanja pemerintah pusat itu terbagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) dengan realisasi Rp1.500,4 triliun atau 129,3% dari target, serta non K/L Rp1.102 triliun atau 71,5% dari target.

Sementara itu, belanja negara yang disalurkan ke daerah atau transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp849 triliun atau 92,3% dari target.

Dengan penerimaan negara hanya terkumpul total sebesar Rp2.756,3 triliun, maka terjadi defisit sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB.

Purbaya mengungkap alasan pemerintah tidak memotong belanja agar menjaga defisit tidak melebar dari outlook lapsem I/2025 yakni 2,78% terhadap PDB.

"Kami memberikan stimulus ke perekonomian ini adalah langkah pemerintah menjaga ekonomi tumbuh secara berkesinambungan tanpa mengorbankan APBN, walaupun defisitnya membesar Rp695,1 triliun itu lebih tinggi dibandingkan [outlook] APBN Rp662 triliun, tetapi kami tetap menjaga untuk memastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3%. Defisitnya naik ke 2,92% dari rencana awal," terang mantan Ketua LPS itu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan optimistis penyerapan anggaran tahun 2025 dapat mencapai sekitar 96 persen.

"Jadi Insya-Allah sampai detik ini belum ada (anggaran) yang dikembalikan dan kita masih optimistis penyerapan di atas 96 persen," ujar Dody dalam media briefing di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Wida Nurfaida mengatakan bahwa progres sampai dengan Kamis 18 Desember 2025, pukul 12.00 WIB, progres penyerapan pagu efektif Rp111,73 triliun untuk progres fisik mencapai 78,94 persen dan progres keuangan 76,11 persen.

"Jadi kami masih optimistis untuk bisa menyerap sesuai target prognosis 96 persen," kata Wida.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan terdapat sejumlah kementerian/lembaga (K/L) yang mengembalikan anggaran sebesar Rp3,5 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Purbaya menjelaskan pengembalian itu disebabkan pihak terkait menyatakan tidak sanggup untuk menyerap seluruh anggaran hingga akhir tahun 2025 ini.

Namun, ia menolak untuk merinci detail K/L yang mengembalikan anggaran ke pihaknya.

Ia juga sebelumnya mengatakan optimistis penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dapat mencapai 94 persen pada akhir tahun.

Menurut dia, terdapat beberapa program infrastruktur yang akan dipercepat oleh Kementerian PU seperti irigasi dan jalan-jalan desa.

Purbaya mengatakan yang penting adalah belanjanya bisa mendorong perekonomian supaya ekonomi nasional tumbuh lebih cepat di triwulan keempat 2025.

Lebih lanjut, ia mengatakan anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang tak terserap bisa dialihkan untuk membayar utang negara.

Ia mengatakan tidak memiliki niat menargetkan K/L tertentu yang serapan anggarannya rendah. Justru tujuannya adalah mendorong mereka untuk segera menyerap anggaran.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap realisasi pagu anggaran hingga periode 21 November 2025 telah mencapai 55,9% dari total pagu efektif Rp8,92 triliun atau sebesar Rp4,99 triliun.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa realisasi tersebut cenderung melambat lantaran adanya politik efisiensi anggaran. Dalam hal ini, usulan tambahan pagu anggaran OIKN senilai Rp4,32 triliun baru cair pada September 2025.

"Jadi kami laporkan tadi, DIPA awal kami adalah Rp10,08 triliun, tapi dengan adanya efisiensi menjadi Rp8,929 triliun. Saat ini belanja kami baru mencapai 55,9% karena yang Rp4 triliun tadi baru disepakati atau disetujui September 2025," kata Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (25/11/2025).

Sejalan dengan hal itu, Basuki mengungkapkan bahwa pihaknya akan mempercepat penandatanganan kontrak pembangunan IKN Tahap 2. Dia menargetkan hingga Desember 2025 pihaknya membidik akan menandatangani kontrak baru mencapai Rp3,68 triliun.

Adapun, kontrak tersebut mencakup pembangunan infrastruktur yang bakal mendukung konstruksi kawasan yudikatif dan legislatif di IKN.

"Dengan demikian proyeksinya [serapan anggaran] untuk tahun 2025 ini akan menjadi 96,9%," tambah Basuki.

Mengacu pada paparan yang disampaikan, secara struktural, unit eselon I yang paling dominan dalam proyeksi serapan anggaran adalah Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dengan realisasi mencapai Rp4,49 triliun.

Berikut perincian serapan anggaran Otorita IKN:

1. Sekretariat Otorita Ibu Kota Nusantara: Dari total Pagu Belanja sebesar Rp508,87 miliar, realisasi anggaran per 21 November 2025 telah mencapai Rp322,41 miliar, atau setara dengan 63,4%. Unit ini memproyeksikan realisasi akhir tahun mencapai 95,5%

2. Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan: Unit ini memiliki Pagu Belanja Rp11,99 miliar. Realisasi yang tercatat hingga November adalah Rp5,43 miliar, (45,3%). Proyeksi realisasi akhir tahun ditargetkan 97,0%.

3. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan: Dengan Pagu Belanja Rp347,98 miliar, realisasi anggaran Deputi ini baru mencapai Rp96,37 miliar, atau 27,7%. Proyeksi penyerapan hingga akhir tahun adalah 97,5%.

4. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan: Deputi ini telah merealisasikan Rp23,58 miliar dari Pagu Belanja Rp30,47 miliar. Persentase realisasinya adalah 77,4%, dengan target proyeksi 97,0%.

5. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat: Unit ini mencatat realisasi sebesar Rp18,14 miliar dari Pagu Belanja Rp22,25 miliar. Realisasi per November mencapai 81,6%, dengan proyeksi akhir tahun 97,5%.

6. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital: Dari Pagu Belanja Rp18,62 miliar, realisasi anggaran yang tercapai adalah Rp12,55 miliar, atau 67,4%. Proyeksi Deputi ini untuk akhir tahun adalah 96,0%.

7. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan SDA: Deputi ini telah merealisasikan Rp13,03 miliar dari Pagu Belanja Rp19,63 miliar. Persentase realisasi yang tercatat adalah 66,4%, dengan target proyeksi 96,5%.

8. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi: Dengan Pagu Belanja Rp25,18 miliar, realisasi Deputi ini per November adalah Rp8,82 miliar, yang setara dengan 35,0%. Target proyeksi akhir tahun adalah 95,0%.

9. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana: Sebagai unit dengan Pagu Belanja terbesar (Rp7,94 triliun), realisasinya mencapai Rp4,49 triliun, atau 55,3%. Deputi ini menargetkan penyerapan anggaran paling tinggi di akhir tahun, yakni 97,0%.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menduga masih akan ada kementerian/lembaga yang akan mengembalikan anggarannya karena tak mampu belanja sampai dengan akhir 2025.

Pada kesempatan sebelumnya, Jumat (14/11/2025), Purbaya sempat mengungkap pengembalian total anggaran senilai Rp3,5 triliun yang telah diterima pihaknya belum lama ini. Oleh sebab itu, Kemenkeu disebut masih menunggu sampai dengan akhir tahun atau tutup buku APBN 2025. Dia menduga pengembalian anggaran yang tidak terserap itu tidak akan berhenti di Rp3,5 triliun saja.

"Saya duga sih akan ada yang balikin lagi, beberapa sampai akhir November kami monitor. Rencananya ya kami lihat, ada enggak yang bisa spend lebih cepat nanti kalau di November, Desember bisa spend, kami alokasikan ke sana," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025).

Apabila anggaran yang nanti dikembalikan tidak bisa direalokasi ke pos lain, terang Purbaya, maka pihaknya akan menggunakan sisa anggaran itu untuk menutup defisit. Apalagi, Kemenkeu sudah mendapatkan restu untuk menggunakan saldo anggaran lebih tahun depan untuk mengurangi penerbitan SBN.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman, pada kesempatan yang sama, menyampaikan bahwa tujuan utama dari penyisiran realisasi belanja oleh Purbaya sejak pertama dilantik bukan untuk memotong anggaran.

Luky menyebut fokus utama pihaknya adalah untuk membantu para kementerian/lembaga dalam mempercepat belanjanya. Dia memastikan, apabila ada pergeseran anggaran, maka bakal dialokasikan untuk program prioritas presiden.

"Jadi bukan kami ingin memotong, tetapi kemudian alhamdulillah juga ada memang beberapa K/L yang menyampaikan, oke kami kembalikan anggarannya. Artinya dia enggak akan belanja," terangnya.

Berdasarkan realisasi APBN sampai dengan 31 Oktober 2025, belanja pemerintah pusat baru mencapai Rp1.879,6 triliun atau 70,6% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.663,4 triliun.

Secara umum, APBN sampai dengan akhir 31 Oktober 2025 membukukan belanja negara Rp2.593 triliun atau 73,5% dari oulook Rp3.527,5 triliun. Belanja pemerintah pusat sampai dengan Oktober 2025 itu meningkat Rp45,1 triliun dari 2024.

Namun, pertumbuhannya melambat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 76,9% (yoy) menjadi hanya 66,2% (yoy). Realisasinya juga baru mencapai 70,6% terhadap outlook laporan semester I/2025.

Pertumbuhan belanja pemerintah pusat secara tahunan sampai dengan 31 Oktober 2025 itu juga merupakan yang terendah sejak 2021 pada jangka waktu periode yang sama. Hal itu kendati secara nominal anggaran belanja yang terealisasi terus naik.

Secara terperinci, belanja pemerintah pusat meliputi belanja kementerian/lembaga Rp961,2 triliun atau sudah 75,4% terhadap outlook, dan non kementerian/lembaga Rp918,4 triliun atau 66,2% terhadap outlook.

Untuk belanja kementerian/lembaga, hanya belanja modal yang masih terkontraksi secara tahunan yakni 5,3% (yoy) dari realisasi Rp218 triliun pada Januari-Oktober 2024 menjadi Rp206,4 triliun pada periode yang sama di 2025. Selain itu, belanja pegawai, belanja barang dan bansos mengalami pertumbuhan positif.

Kemudian, belanja nonkementerian/lembaga yakni pembayaran pensiun sebesar Rp154,6 triliun. Belanja ini dinilai sesuai jalurnya atau on track.

Sementara itu, serapan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto juga terbilang rendah karena belum mencapai 70% sampai dengan akhir Oktober 2025. Realisasinya baru Rp611,7 triliun atau masih 65,8% dari pagu Rp929 triliun.

Program andalan Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinakhodai oleh Badan Gizi Nasional (BGN) juga baru terserap anggarannya sebesar Rp41,3 triliun atau 58,2% dari pagu anggaran tahun ini yaitu Rp71 triliun. Hal itu kendati data realisasinya terhitung sampai dengan 18 November 2025, atau berbeda dengan pos-pos anggaran lainnya.

"Masih ada alokasi Rp30 triliun yang bisa dipakai oleh Makan Bergizi Gratis dan tentu alokasi kami sesuaikan karena target Bapak Presiden adalah 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis di Indonesia," terang Wamenkeu Suahasil Nazara pada kesempatan yang sama.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mencatat realisasi anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk tahun anggaran (TA) per 17 November 2025 telah mencapai 65,52% terhadap pagu anggaran yang mencapai Rp 29,51 triliun.

"Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan per posisi 17 November 2025 adalah sebesar Rp19,33 triliun atau 65,52% terhadap pagu efektif sebesar Rp29,51 triliun," kata Dudy dalam paparannya di rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (18/11/2025).

Realisasi anggaran terbesar dibukukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) yang mencapai Rp 7,21 triliun atau sekitar 70,02% dari pagu efektif sebesar Rp 10,3 triliun. Sedangkan, realisasi anggaran terkecil dibukukan oleh Ditjen Perkeretaapian (DJKA) yang mencapai Rp 2,97 triliun atau sekitar 44,04% dari pagu efektif Rp 6,74 triliun.

"Realisasi anggaran terbesar adalah Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp7,21 triliun atau Rp70,02% terhadap pagu efektif sebesar Rp10,30 triliun. Adapun secara persentase nilai realisasi anggaran terkecil adalah DJKA sebesar Rp2,97 triliun atau Rp44,04% dari pagu efektif Rp 6,74 triliun," lanjutnya.

Foto: Komisi V DPR RI Raker dengan Menteri Perhubungan Komisi V DPR RI Raker dengan Menteri Perhubungan

Dudy menambahkan realisasi anggaran Kemenhub 2025 berasal dari berbagai sumber, antara lain rupiah murni sebesar Rp12,6 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp2,7 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) Rp1,45 triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp1,33 triliun, dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp1,17 triliun.

Dia menambahkan, dengan adanya penyesuaian anggaran Kemenhub pada 2025 dan adanya tambahan pagu sebesar Rp647,8 miliar, realisasi efisiensi sebesar Rp1,15 triliun, pengurangan daftar proyek prioritas (DPP) SBSN sebesar Rp989,2 miliar, maka postur anggaran Kemenhub pada TA 2025 bertambah menjadi Rp 30,31 triliun.

"Sesuai dengan surat penyampaian perkembangan Pagu Efektif Kementerian Perhubungan Tahun 2025 kepada Pimpinan Komisi V DPRI dan merujuk kepada Surat Direktur Jenderal Anggaran tanggal 25-27 Agustus dan 1-19 September 2025 berkaitan dengan penyesuaian Anggaran Kementerian Perhubungan, dengan rincian terdiri dari tambahan pagu sebesar Rp647,8 miliar, realisasi efisiensi sebesar Rp1,15 triliun, pengurangan daftar proyek prioritas atau DPP SBSN sebesar Rp989,2 miliar. Sehingga postur Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025 saat ini yang sedang kami mintakan persetujuan dari DPR akan menjadi sebesar Rp30,31 triliun," jelasnya.