Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menekankan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak berhenti pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota Indonesia.

Juru Bicara OIKN Troy Pantouw menegaskan bahwa putusan hukum tersebut tidak memengaruhi operasional pengerjaan fisik maupun nonfisik di lapangan yang saat ini berjalan sesuai target.

Troy mengatakan, seluruh jajaran OIKN tetap fokus mengejar target pembangunan infrastruktur seiring instruksi langsung dari kepala negara untuk menuntaskan megaproyek tersebut.

“Kami semua bersemangat menyelesaikan amanat dan tugas dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, serta kepercayaan rakyat Indonesia untuk menuntaskan pembangunan fisik maupun nonfisik di IKN,” ujar Troy dalam keterangan resminya, Senin (18/5/2026).

Pada tahapan kedua ini, fokus pembangunan fisik diarahkan pada penyelesaian kompleks sarana dan prasarana untuk lembaga legislatif serta yudikatif di kawasan inti pusat pemerintahan.

OIKN mengonfirmasi pengerjaan gedung-gedung pemerintahan untuk lembaga tinggi negara tersebut kini sudah mulai memasuki fase konstruksi awal di lapangan.

Pihak otorita berharap kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan dapat terjalin guna menjamin keberlanjutan transisi pusat pemerintahan baru ini berjalan tanpa hambatan teknis.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Sidang Pengucapan Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 itu dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Selasa (12/5/2026).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo.

MK menekankan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia. Dalam pertimbangan hukum, MK menafsirkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) harus dibaca dan dimaknai dalam kaitannya dengan norma Pasal 73 UU DKJ.

"Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara," bunyi Pasal 73 UU DKJ.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) menargetkan proyek pembangunan Jalan TolIKN Seksi 3A-2 segmen Karangjoang — KKT Kariangau rampung sepenuhnya pada 31 Desember 2026.

Plt. Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani menjelaskan infrastruktur pendukung konektivitas IKN Nusantara ini dijadwalkan beroperasi penuh mulai Januari 2027 setelah melalui tahap uji kelayakan menyeluruh oleh otoritas terkait.

"Penyelesaian ruas ini menunjukkan kesiapan Hutama Karya dalam mengerjakan proyek strategis dengan kompleksitas tinggi untuk mendukung percepatan konektivitas menuju IKN," kata Hamdani dalam siaran resmi, dikutip Jumat (8/5/2026).

Ruas tol sepanjang 7,3 km ini menjadi bagian krusial dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menyambungkan Jalan Tol Balikpapan–Samarinda langsung menuju kawasan inti pemerintahan.

Adapun, hingga Mei 2026 progres konstruksi dilaporkan telah memasuki tahap penyelesaian perkerasan jalan, struktur slab-on-pile, serta pemasangan steel box girder pada sejumlah titik.

Secara teknis, konstruksi yang telah dimulai sejak Desember 2023 ini mencakup pengerjaan jalan at-grade sepanjang 2,34 km dan struktur elevated pile slab sepanjang 1,745 km guna mengatasi kondisi tanah yang labil.

Kehadiran jalan bebas hambatan ini diklaim mampu memangkas waktu tempuh dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan menuju IKN menjadi hanya 60 menit.

Sejalan dengan hal tersebut, kehadiran tol ini diharapkan mampu menjadi katalisator penting bagi distribusi material pembangunan dan mobilitas aparatur sipil negara di kawasan Penajam Paser Utara.

Dalam pelaksanaannya, Hutama Karya berkolaborasi melalui skema Integrated Joint Operation (IJO) bersama PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Nindya Karya, dan PT Brantas Abipraya (Persero).

Manajemen juga menerapkan teknologi konstruksi digital seperti Building Information Modeling (BIM) dan LiDAR untuk mengantisipasi tantangan tanah clay shale serta curah hujan tinggi di lokasi proyek.

"Hutama Karya optimistis ruas Tol IKN Seksi 3A-2 akan memperkuat konektivitas kawasan Balikpapan, Samarinda, dan sekitarnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Basuki menyatakan proyek pembangunan gedung lembaga tinggi negara tetap berjalan sesuai rencana dan ditargetkan rampung pada 2027–2028.

"Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).

Untuk kawasan legislatif, pemerintah menyiapkan pembangunan lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.

Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas 1.579 orang. Desain akhir gedung tersebut masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

OIKN juga menyiapkan infrastruktur pendukung berupa jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer untuk konektivitas antargedung yang saat ini memasuki tahap pembersihan lahan.

Sementara itu, pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan.

Paket pertama meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Agung (MA) beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan. Adapun paket kedua mencakup Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), kawasan yudisial, serta masjid.

Akses kawasan yudikatif akan didukung jaringan jalan sepanjang 8 kilometer yang terintegrasi dengan klaster perkantoran lainnya.

Selain itu, pemerintah memperkuat infrastruktur air melalui pembangunan embung EC-08, kolam retensi TR01, serta jaringan pipa air minum yang terintegrasi dalam Multi-Utility Tunnel (MUT).

"Jaringan perpipaan air minum tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kawasan di KIPP IKN," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memberi sinyal bahwa Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akan segera berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencana perpindahan operasional RI-2 ditargetkan dapat terealisasi pada tahun ini.

Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa sebanyak 50 staf Sekretariat Wakil Presiden bahkan telah dikirim ke Nusantara untuk melakukan persiapan teknis. Penugasan personel tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh fungsi pendukung kepresidenan siap beroperasi.

“Saya kira ini, iya, karena sudah ada menugaskan 50 staf ke sana [IKN] untuk persiapan-persiapannya. Mudah-mudahan akan segera. Insyaallah [tahun ini],” kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Basuki menegaskan bahwa infrastruktur fisik untuk menunjang aktivitas Wakil Presiden saat ini sudah siap digunakan. Gedung kantor dinyatakan telah rampung, termasuk penyediaan fasilitas furnitur untuk mendukung kerja para staf.

Sejumlah staf dari Sekretariat Wakil Presiden juga dilaporkan telah berada di lokasi untuk memantau detail persiapan akhir. Langkah ini merupakan bagian dari perencanaan matang sebelum jadwal resmi berkantor diputuskan oleh pemerintah pusat.

“Tahun ini bisa, karena gedungnya sudah jadi, furniture-nya juga yang sementara juga sudah. Sudah beberapa dari sana juga [staf staf wapres],” jelas Basuki.

Basuki menuturkan bahwa kehadiran pimpinan negara di IKN nantinya akan mempercepat akselerasi transformasi pemerintahan di ibu kota baru tersebut. Karenanya, otorita berharap rencana ini berjalan sesuai jadwal agar aktivitas pemerintahan di Nusantara semakin intensif dan terintegrasi.

Berdasarkan catatan Bisnis, Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Tina Talisa baru-baru ini juga kedapatan mengunjungi kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo. Dalam kunjungan itu, Tina melaporkan perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tina mengatakan kunjungan ke kediaman Jokowi pada Rabu (23/3/2026) merupakan bagian dari silaturahmi Idulfitri sekaligus mempererat hubungan kebangsaan. Menurut Tina, pertemuan berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan. Stafsus Gibran itu juga mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Jokowi, terdapat diskusi mengenai perkembangan IKN.

“Tadi saya juga diskusi soal IKN dengan Pak Jokowi. Saya terakhir ke IKN itu 21 Januari 2026 sebagai tindak lanjut arahan Pak Wapres untuk mendorong agar kami dari Sekretariat Wakil Presiden secara bergiliran dan bergantian berkantor dalam kawasan IKN," kata Tina dalam keterangan tertulis pada Kamis (26/3/2026).

Proyek IKN sebelumnya dipastikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk dilanjutkan, bahkan dipercepat. Pemerintah juga, menurut Tina, telah menunjukkan komitmen keberlanjutan pembangunan tersebut melalui penganggaran Rp48,8 triliun untuk 2025-2029.

Tina menyatakan semangat persatuan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan program-program strategis pemerintah, termasuk pembangunan IKN yang membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara secara aktual telah menyentuh angka 61,8% dari total pagu tersedia Rp6,26 triliun per 25 Maret 2026.

Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa capaian tersebut didorong oleh percepatan pengerjaan infrastruktur inti yang tertuang dalam kontrak tahun jamak.

Adapun, perhitungan serapan anggaran tersebut didasarkan pada seluruh pengadaan yang telah dilakukan secara kontraktual dan telah diperhitungkan sebagai belanja modal. Dia menekankan, realisasi tersebut mencerminkan progres fisik di lapangan yang berjalan sesuai target pengerjaan konstruksi.

"Realisasi anggaran otorita IKN tahun 2026 pertanggal 25 Maret 2026 mencapai 61,8%. Pekerjaan konstruksi dengan skema kontrak tahun jamak tahun 2025-2027 telah dialokasikan tahun 2026 sebesar Rp3,7 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Senin (30/3/2026).

Meski realisasi aktual tergolong tinggi, Basuki menjelaskan pencairan dana melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tercatat baru sebesar Rp346,57 miliar atau 5,5% dari total pagu. Rendahnya angka SP2D ini mengikuti termin administrasi di Kementerian Keuangan yang berjalan secara bertahap.

Sebagai informasi, pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) OIKN tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp6,26 triliun. Alokasi tersebut dibagi ke dalam tiga pos utama yakni belanja pegawai, belanja barang, serta belanja modal pembangunan prasarana.

“Dari pagu dipa otorita IKN tahun 2026 sebesar Rp6,26 triliun yang telah dialokasikan untuk belanja ke pegawai sebesar Rp423 miliar, belanja barang sebesar Rp983,75 miliar, dan belanja modal untuk pembangunan prasarana dan sarana sebesar Rp4,85 triliun.” tegas Basuki.

Basuki menambahkan, penyerapan belanja modal sebesar Rp4,85 triliun akan menjadi fokus utama guna memastikan kelanjutan pembangunan prasarana inti di kawasan IKN. Untuk itu, pemerintah optimistis pengerjaan sarana dan prasarana akan terus terakselerasi seiring dengan masuknya periode kontrak tahun jamak.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi beleid tersebut.

Mewujudkan hal itu, Prabowo juga merinci rencana pembangunan ke depan. Pertama, Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan total luas mencapai 800 hingga 850 hektare.

Kedua, pemerintah menetapkan pembangunan gedung atau perkantoran di Ibu Kota Nusantara dicanangkan hanya 20% dari total lahan tersedia. Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50% dari lahan tersedia.

Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50%, dan Kelima indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara ditetapkan menjadi 0,74.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PP (Persero) Tbk mencatat progres positif dalam pembangunan Peningkatan Jalan Kawasan West Residence di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN). Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menyampaikan, proyek yang dikerjakan oleh konsorsium PT PP–MWT–SBS, KSO ini resmi dimulai sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada 29 Juli 2024, dengan nilai kontrak sekitar Rp1,3 triliun.

"Hingga Maret 2026, progres konstruksi proyek telah mencapai 65,848 persen, melampaui target rencana sebesar 60,694 persen atau mengalami percepatan sebesar 5,154 persen," ujar Joko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Dalam proyek ini, lanjut Joko, PTPP berperan aktif memastikan pelaksanaan konstruksi berjalan optimal dengan mengedepankan standar keselamatan kerja, kualitas konstruksi, serta ketepatan waktu penyelesaian. Joko mengatakan, proyekpeningkatan Jalan Kawasan West Residence ini mencakup pembangunan infrastruktur jalan kawasan yang terintegrasi dengan utilitas, sistem drainase, pedestrian, serta penataan ruang terbuka hijau di kawasan Ibu Kota Nusantara.

"Dalam pelaksanaannya, PTPP bersama konsorsium KSO turut menerapkan berbagai inovasi konstruksi dan optimalisasi logistik untuk menjaga percepatan progres proyek di tengah tingginya aktivitas pembangunan di kawasan IKN," sambung Joko.

Selain mendukung pengembangan infrastruktur ibu kota baru, ucap Joko, proyek ini juga memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah melalui penyerapan sekitar 600 tenaga kerja, keterlibatan berbagai mitra kerja dan subkontraktor, serta penggunaan material konstruksi dalam jumlah besar yang mendukung aktivitas rantai pasok sektor konstruksi. Joko menyebut pencapaian progres yang melampaui target merupakan bukti komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional.

"PTPP berkomitmen memastikan proyek strategis nasional di IKN dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi pengembangan kawasan serta konektivitas di masa depan," ucap Joko.

Melalui pencapaian progres yang melampaui target ini, lanjut dia, PTPP optimistis pembangunan Jalan Kawasan West Residence dapat segera mendukung mobilitas dan konektivitas kawasan inti pemerintahan di IKN. Hal ini juga kian memperkuat peran PTPP sebagai salah satu kontraktor utama dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.

"Pembangunan infrastruktur ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia, sejalan dengan visi pembangunan Asta Cita," kata Joko.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, turut memberikan apresiasi terhadap pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. “Jalan luar biasa, segera beroperasi untuk Indonesia," kata Rudy.

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan konstruksi nasional PT PP (Persero) Tbk (PT PP) menyebut progres pembangunan peningkatan Jalan Kawasan West Residence di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 65,85 persen hingga Maret 2026.

Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo mengatakan capaian tersebut melampaui target rencana sebesar 60,69 persen atau lebih cepat sekitar 5,15 persen.

“PT PP terus berkomitmen menghadirkan kualitas konstruksi terbaik serta memastikan proyek strategis nasional di Ibu Kota Nusantara dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi pengembangan kawasan serta konektivitas di masa depan,” ujar Joko berdasarkan keterangannya di Jakarta, Selasa.

Proyek tersebut dikerjakan oleh konsorsium PT PP, PT Mada Wikri Tunggal (MWT) dan PT Satria Bahana Sarana (SBS) Kerja Sama Operasi (KSO) dan dimulai sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada 29 Juli 2024 dengan nilai kontrak proyek yang mencapai angka sekitar Rp1,3 triliun.

Peningkatan Jalan Kawasan West Residence mencakup pembangunan infrastruktur jalan kawasan yang terintegrasi dengan utilitas, sistem drainase, jalur pedestrian, serta penataan ruang terbuka hijau di kawasan IKN.

Dalam pelaksanaannya, PT PP bersama konsorsium KSO menerapkan berbagai inovasi konstruksi dan optimalisasi logistik guna menjaga percepatan progres proyek di tengah tingginya aktivitas pembangunan di kawasan IKN.

Selain mendukung pembangunan infrastruktur ibu kota baru, lanjut Joko, proyek tersebut juga telah memberikan dampak ekonomi bagi daerah melalui penyerapan sekitar 600 tenaga kerja serta keterlibatan mitra kerja dan subkontraktor.

Melalui pencapaian progres yang melampaui target, PT PP menilai pembangunan Jalan Kawasan West Residence diharapkan dapat segera mendukung mobilitas dan konektivitas kawasan inti pemerintahan di IKN.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud turut mengapresiasi pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.

“Jalan luar biasa, segera beroperasi untuk Indonesia,” ujar Rudy.

Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur itu dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia dan juga visi pembangunan nasional Asta Cita.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengantongi 3 komitmen investasi baru untuk pembangunan ibu kota baru . Investasi tersebut nantinya untuk membangun pusat perbelanjaan hingga fasilitas olahraga yang letaknya tidak jauh dari Rusun ASN.

Kepala Otorita IKN , Basuki Hadimuljono mengungkapkan, ketiga investor tersebut antaralain PT Panca Karya Sentosa, PT Maxi Nusantara Raya, serta PT Borneo Berkah Abadi. Badan Otorita IKN Kantongi Rp6 Triliun di 2026, Satuan Kerja Khusus Kelola Keuangan Dibentuk



Tiga kerja sama ini mencakup pembangunan fasilitas komersial dan layanan publik, mulai dari pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, hingga fasilitas olahraga yang tersebar di wilayah pengembangan 1A dan 1C. Seluruh proyek ini dirancang untuk mendukung kebutuhan sehari-hari penghuni kawasan, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat yang berada di Kawasan Nusantara.

Basuki menegaskan, bahwa perkembangan investasi di Nusantara terus menunjukkan tren positif. Hingga awal 2026, tercatat sebanyak 57 perusahaan telah berkomitmen berinvestasi dengan nilai mencapai sekitar Rp72 triliun.

"Pembangunan IKN ini juga semakin meningkat dari aspek kepercayaan masyarakatnya termasuk dalam bidang usaha, apalagi dengan adanya Perpres No.79 serta kehadiran Bapak Presiden dan Wakil Presiden," kata Basuki dalam pernyataan resmi, Kamis (26/2/2026).

Selain itu, Otorita IKN turut memastikan kemudahan dalam proses perizinan dan pendampingan bagi investor, sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih cepat dan tepat. Komitmen kuat juga ditunjukkan oleh para pelaku usaha yang terlibat.

Gibran Pastikan Pembangunan IKN Berjalan Sesuai Timeline: Tidak Ada yang Mangkrak



Salah satu investor dari PT Maxi Nusantara Raya, Suni Yuwono Kusbandi menyampaikan, bahwa kehadiran mereka di IKN tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berperan sebagai kontributor dalam pembangunan kawasa Nusantara.

"Kami diberi kesempatan untuk berinvestasi di sektor 1A dan memang lokasinya juga bagus. Kami berkomitmen bahwa ini IKN, kita harus jadi. Maka saya sudah tidak menghitung cuan lagi, Pak. Untung rugi nomor sekian, kita harus bikin ekosistemnya," ujarnya.

Ke depan, pembangunan fasilitas komersial, sosial, serta pendukung lainnya akan terus didorong guna mendukung tumbuhnya ekosistem kawasan perkotaan. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan berbagai aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat daya tarik Ibu Kota Nusantara sebagai pusat peradaban baru di Indonesia.

YOGYAKARTA - Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta (KAMAJAYA) menggelar seminar nasional yang bertajuk Beyond Construction in Indonesia (Operation and Maintaining Infrastructure in Ibu Kota Nusantara). Seminar ini penting karena selama ini para engineer baik di Indonesia maupun mancanegara, hanya berpaku pada konsep design and construction atau perencanaan desain dan pelaksanaan.

Begitu infrastruktur selesai, tidak pernah ada satu pendekatan profesional terkait pengoptimalan dan pengoperasian secara optimal fungsi layanan utilitas dari infrastruktur tersebut. "Sebetulnya infrastruktur atau pun bangunan gedung maupun bangunan fisik itu baru muncul fungsi secara optimalnya setelah dia masuk pada fase layanan operation and maintaining," kata Ketua Umum Pengurus Pusat KAMAJAYA Desiderius Viby Indrayana dalam sambutannya, Jumat (20/2/2026).

Ketua Umum Perkumpulan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia (GATAKI) ini menerangkan, pada masa design atau perencanaan dan juga pembangunan, sebetulnya sebuah infrastruktur belum mampu memberikan fungsi layanan secara optimal. Oleh sebab itu, operation and maintaining merupakan fase yang paling critical. Karena disitu nilai keandalan dan juga pemahaman tentang teknis di uji.

Menurut dia, Indonesia terkenal dengan kemampuan membangun struktur-struktur yang luar biasa, baik itu mega structure maupun struktur-struktur yang sifatnya unik spesifik. Namun, para insinyur Indonesia masih perlu diuji, bukan soal perencanaan pembangunan, tetapi pengoperasian, pemeliharaan terhadap infrastruktur yang sudah dibangun. "Sehingga infrastruktur mampu memberikan layanan hingga masa yang sesuai dengan rencananya," tuturnya.

Lebih lanjut, Viby menyoroti keberadaan IKN Nusantara yang merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. "IKN Nusantara boleh dibilang sebagai laboratorium hidup untuk dapat mengimplementasikan seluruh ilmu-ilmu terbaru dari konstruksi tidak hanya pada paparan design dan pembangunannya namun juga pengelolaannya," tukasnya.

YOGYAKARTA - Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta (KAMAJAYA) menggelar seminar nasional yang bertajuk Beyond Construction in Indonesia (Operation and Maintaining Infrastructure in Ibu Kota Nusantara). Seminar ini penting karena selama ini para engineer baik di Indonesia maupun mancanegara, hanya berpaku pada konsep design and construction atau perencanaan desain dan pelaksanaan.

Begitu infrastruktur selesai, tidak pernah ada satu pendekatan profesional terkait pengoptimalan dan pengoperasian secara optimal fungsi layanan utilitas dari infrastruktur tersebut. "Sebetulnya infrastruktur atau pun bangunan gedung maupun bangunan fisik itu baru muncul fungsi secara optimalnya setelah dia masuk pada fase layanan operation and maintaining," kata Ketua Umum Pengurus Pusat KAMAJAYA Desiderius Viby Indrayana dalam sambutannya, Jumat (20/2/2026).

Ketua Umum Perkumpulan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia (GATAKI) ini menerangkan, pada masa design atau perencanaan dan juga pembangunan, sebetulnya sebuah infrastruktur belum mampu memberikan fungsi layanan secara optimal. Oleh sebab itu, operation and maintaining merupakan fase yang paling critical. Karena disitu nilai keandalan dan juga pemahaman tentang teknis di uji.

Menurut dia, Indonesia terkenal dengan kemampuan membangun struktur-struktur yang luar biasa, baik itu mega structure maupun struktur-struktur yang sifatnya unik spesifik. Namun, para insinyur Indonesia masih perlu diuji, bukan soal perencanaan pembangunan, tetapi pengoperasian, pemeliharaan terhadap infrastruktur yang sudah dibangun. "Sehingga infrastruktur mampu memberikan layanan hingga masa yang sesuai dengan rencananya," tuturnya.

Lebih lanjut, Viby menyoroti keberadaan IKN Nusantara yang merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. "IKN Nusantara boleh dibilang sebagai laboratorium hidup untuk dapat mengimplementasikan seluruh ilmu-ilmu terbaru dari konstruksi tidak hanya pada paparan design dan pembangunannya namun juga pengelolaannya," tukasnya.

Pembicara dalam seminar ini, yaitu Komisaris PT Rekso Ratan Indonesia, Andri Wibowo Susilo; Manager Business and Development PT Airkon Pratama, Mochamad Rasyid Karim; dan Manajer Operasi dan Pengembangan PT Adhi Persada Properti, Jimmy Rusdin.

Seminar ini turut dihadiri Dekan Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta yaitu Prof. Ade Lisantono, Ketua Studi Teknik Sipil Program Doktor Universitas Atma Kaya, Prof. Imam Basuki, serta lebih dari 200 peserta yang meliputi berbagai unsur. Seperti akademisi, praktisi, regulator, kalangan media serta masyarakat dari kalangan industri konstruksi terkait. Pelestarian Lingkungan, KAMAJAYA Penanaman Pohon di Kawasan Borobudur

Seminar ini didukung PT Adhi Karya Persero, PT Tirtakencana Tatawarna (Avian Brands), PT Adhi Persada Properti, PT Airkon Pratama, PT Rekso Ratan Indonesia, PT Brantas Abipraya, dan PT Graha Pondasi Semesta. Kemudian PT WIKA Gedung (Proyek Pembangunan Gedung dan Kawasan Basilika dan Gereja Ibu Kota Nusantara), PT Waskita-Abipraya KSO (Proyek Pembangunan Gedung & Kawasan Lembaga DPR I Ibu Kota Nusantara), dan PT PP (Proyek Pembangunan Rumah Susun ASN 1 Precinct Core Ibu Kota Nusantara).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) terus memperkuat kesiapan infrastruktur dan ekosistem kerja bagi aparatur sipil negara (ASN). Arahan tersebut sejalan dengan upaya percepatan pemindahan ASN agar segera berkantor di kawasan ibu kota baru.

Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, Staf Khusus Wakil Presiden RI Tina Talisa meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara pada Senin (20/1/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kesiapan infrastruktur IKN dalam mendukung aktivitas kerja ASN yang direncanakan secara bertahap mulai berkantor di Nusantara.

“Bapak Wakil Presiden sangat memberikan dukungan. Bahkan beliau sangat mendorong agar kami dari Sekretariat Wakil Presiden secara bertahap berkantor di IKN,” ujar Tina dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Tina juga menyampaikan bahwa Gibran menaruh perhatian terhadap pembangunan kawasan Nusantara secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek pemerintahan, tetapi juga pengembangan sektor pendukung seperti ekowisata dan pemanfaatan energi bersih.

“Kita melihat bagaimana potensi pengembangan ekowisata ke depannya. Tentu ke depan masih ada yang harus sama-sama kita kawal, termasuk bagaimana pelaksanaan energi bersih di sini,” katanya.

Menurut Tina, Otorita IKN terus memperkuat kesiapan infrastruktur dan ekosistem kerja ASN di Nusantara. Upaya tersebut menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Sebelumnya, Gibran juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ritme pembangunan IKN agar tetap berada dalam koridor target yang telah ditetapkan. Ia menyampaikan bahwa estafet pembangunan IKN menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menjawab keraguan publik terkait keberlanjutan proyek tersebut.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan, bahwa pemerintah dibawah kepemimpinan Bapak Presiden, memiliki komitmen kuat dalam melanjutkan pembangunan IKN," ujarnya.

Pemerintah telah menetapkan arah pengembangan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi beleid tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memberikan arahan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) terus memperkuat kesiapan infrastruktur dan ekosistem kerja bagi aparatur sipil negara (ASN). Arahan tersebut sejalan dengan upaya percepatan pemindahan ASN agar segera berkantor di kawasan ibu kota baru.

Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, Staf Khusus Wakil Presiden RI Tina Talisa meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara pada Senin (20/1/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kesiapan infrastruktur IKN dalam mendukung aktivitas kerja ASN yang direncanakan secara bertahap mulai berkantor di Nusantara.

“Bapak Wakil Presiden sangat memberikan dukungan. Bahkan beliau sangat mendorong agar kami dari Sekretariat Wakil Presiden secara bertahap berkantor di IKN,” ujar Tina dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Tina juga menyampaikan bahwa Gibran menaruh perhatian terhadap pembangunan kawasan Nusantara secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek pemerintahan, tetapi juga pengembangan sektor pendukung seperti ekowisata dan pemanfaatan energi bersih.

“Kita melihat bagaimana potensi pengembangan ekowisata ke depannya. Tentu ke depan masih ada yang harus sama-sama kita kawal, termasuk bagaimana pelaksanaan energi bersih di sini,” katanya.

Menurut Tina, Otorita IKN terus memperkuat kesiapan infrastruktur dan ekosistem kerja ASN di Nusantara. Upaya tersebut menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Sebelumnya, Gibran juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ritme pembangunan IKN agar tetap berada dalam koridor target yang telah ditetapkan. Ia menyampaikan bahwa estafet pembangunan IKN menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menjawab keraguan publik terkait keberlanjutan proyek tersebut.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan, bahwa pemerintah dibawah kepemimpinan Bapak Presiden, memiliki komitmen kuat dalam melanjutkan pembangunan IKN," ujarnya.

Pemerintah telah menetapkan arah pengembangan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi beleid tersebut.