Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan kebijakan pengetatan batas pembelian valuta asing (valas) secara tunai tanpa didasari kebutuhan riil (underlying) berjalan efektif. Kebijakan itu sukses menurunkan rata-rata transaksi harian valas, yang pada gilirannya membantu meredam gejolak nilai tukar rupiah.

Adapun, otoritas moneter kembali memangkas ambang batas (threshold) beli tunai valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi maksimal US$10.000 per pelaku per bulan, yang akan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026.

Langkah tersebut terbilang sangat cepat, mengingat BI baru saja memberlakukan pemangkasan ambang batas transaksi serupa dari US$100.000 menjadi US$25.000 pada awal Juni 2026 ini.

“Mengenai evaluasi kebijakan threshold, kami di Bank Indonesia melihat bahwa kebijakan itu baik,” ungkap Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono dalam pengumuman hasil RDG Juni 2026, dikutip Minggu (21/6/2026).

Tommy, sapaan Thomas, memerincikan data bahwa pada tahapan pertama ketika BI menurunkan ambang batas pembelian valas tanpa underlying dari US$100.000 menjadi US$50.000, kebijakan tersebut berhasil menekan rata-rata transaksi harian ke level US$16 juta.

Tren penurunan transaksi valas spekulatif ini terus berlanjut pada tahapan pengetatan kedua yang berlaku baru-baru ini. “Di tahapan kedua, dari US$50.000 ke US$25.000, itu berhasil menurunkan rata-rata harian sebesar US$9 juta,” jelas Tommy.

Lebih lanjut, dia memproyeksikan bahwa langkah teranyar BI untuk kembali memangkas batas pembelian hingga US$10.000 per bulan pada awal paruh kedua tahun ini akan semakin memperkuat kepatuhan dan integritas transaksi di pasar valas domestik.

“Kami proyeksikan bahwa dengan penurunan menjadi US$10.000 efektif di 1 Juli 2026, ini akan meningkatkan transaksi dengan underlying dokumen sebesar 98,1% dari total transaksi valas,” kata Tommy yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) melaporkan kebijakan pembatasan pembelian valuta asing (valas), khususnya dolar Amerika Serikat (AS), tanpa dokumen pendukung (underlying) berhasil menekan volume transaksi valas dan memperkuat stabilitas pasar keuangan domestik. Saat ini, BI membatasi pembelian valas tanpa underlying maksimal 25.000 dolar AS per orang per bulan. Kebijakan tersebut dinilai efektif mengurangi transaksi yang tidak terkait langsung dengan kebutuhan ekonomi riil.

Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono mengatakan penurunan batas pembelian valas secara bertahap telah memberikan dampak positif terhadap aktivitas transaksi di pasar valas.

"Jadi di tahapan pertama, waktu kita menurunkan threshold dari 100 ribu dolar AS ke 50 ribu dolar AS itu berhasil menurunkan rata-rata transaksi harian sebesar 16 juta dolar AS. Di tahapan kedua, dari 50 ribu dolar AS ke 25 ribu dolar AS itu berhasil menurunkan rata-rata harian sebesar 9 juta dolar AS," kata Thomas dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Sebagai langkah lanjutan, BI kembali memangkas batas pembelian valas terhadap rupiah tanpa dokumen underlying menjadi maksimal 10.000 dolar AS per orang per bulan. Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Menurut Thomas, pengetatan aturan tersebut diharapkan meningkatkan kualitas transaksi valas dan memperbesar porsi transaksi yang didukung dokumen serta kebutuhan ekonomi yang jelas.

"Kami proyeksikan bahwa dengan penurunan threshold menjadi 10.000 dolar AS efektif pada 1 Juli 2026, ini akan meningkatkan transaksi dengan underlying dokumen sebesar 98,1 persen dari total transaksi valas," ujarnya.

Dari sisi ekonomi, kebijakan tersebut berpotensi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dengan menekan aktivitas pembelian valas yang bersifat spekulatif. Selain itu, peningkatan transaksi yang berbasis kebutuhan riil dinilai dapat mendukung efisiensi pasar keuangan dan memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya bank sentral memperkuat prinsip kehati-hatian di pasar keuangan sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global.

Menurut Perry, penguatan kebijakan juga bertujuan meningkatkan kualitas transaksi valas agar lebih mencerminkan kebutuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan yang sesungguhnya.

"Tujuannya agar transaksi valas lebih berkualitas, sesuai kebutuhan ekonomi riil, dan mengurangi transaksi yang bersifat spekulatif," kata Perry.

Langkah BI tersebut dinilai sejalan dengan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, mengendalikan tekanan terhadap rupiah, serta mendukung iklim investasi dan perdagangan yang lebih sehat di dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menerbitkan aturan baru yang menurunkan ambang batas (threshold) pembelian valuta asing (valas) dengan kewajiban penyertaan dokumen underlying. Mulai resmi berlaku hari ini, Selasa (2/6/2026), penukaran valas tanpa underlying maksimal dibatasi menjadi US$25.000 per pelaku transaksi

Regulasi teranyar ini tertuang pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.11/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.11/2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing.

Pada beleid sebelumnya, yakni PADG No.7/2026 yang diterbitkan 1 April lalu, bank sentral telah menurunkan threshold pembelian valas tunai terhadap rupiah dari US$100.000 ke US$50.000 per bulan per pelaku transaksi. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang mengalami tren depresiasi.

Sejalan dengan tren depresiasi yang masih berlangsung, BI kembali menurunkan threshold ini guna menekan tren pembelian valas yang didorong motif spekulasi. Dengan demikian, pembelian valas secara tunai diharapkan sesuai kebutuhan dan tidak memicu tekanan terhadap rupiah.

"Jumlah tertentu (threshold) untuk transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 1 sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing," bunyi pasal 25 PADG No.11/2026, dikutip Selasa (2/6/2026).

Sementara itu, threshold untuk transaksi derivatif berupa forward dan domestic non-deliverable forward (DNDF), swap, serta selain forward, DNDF maupun swap, tidak berubah.

Ambang batas transaksi derivatif forward dan DNDF tetap berlaku per bulan dan per pelaku sebesar US$100.000 untuk transaksi beli, sedangkan US$10 juta untuk transaksi jual. Adapun ambang batas untuk transaksi swap tetap dibatasi US$10 juta per transaksi.

Selain itu, threshold transaksi selain forward, DNDF maupun swap masih berlaku per bulan per pelaku US$100.000 untuk transaksi beli dan US$1 juta untuk transaksi jual.

Aturan yang diteken oleh Anggota Dewan Gubernur BI Thomas Djiwandono ini mulai berlaku 2 Juni 2026. Untuk itu, penyampaian dokumen underlying transaksi dan/atau dokumen pendukung untuk transaksi yang bersifat tunai beli valas terhadap rupiah yaitu US$25.000 sampai US$50.000 per bulan per pelaku. Pelaksanaannya dilakukan selama satu bulan yakni 2 sampai 30 juni 2026.

Di sisi lain, mekanisme penyampaian pelaporan kepada BI mengacu pada ketentuan bank sentral mengenai laporan bank umum terintegrasi dengan penyesuaian batas waktu sampai dengan 31 Juli 2026.

"Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2026," bunyi PADG tersebut.

Efektif Tekan Spekulan

Pada akhir Mei 2026 lalu, BI menjelaskan bahwa underlying yang wajib disertakan untuk penukaran valas di atas US$25.000 meliputi bukti kegiatan ekspor-impor, faktur pajak, hingga tagihan dan kewajiban pembayaran.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A. Cussoy menyebut penurunan threshold yang kembali dilakukan otoritas moneter tidak bertujuan untuk membatasi pembelian dolar. Namun, regulasi ini diharapkan bisa memperketat pembelian valas yang tidak disertai dengan kebutuhan yang urgen.

"Kami tidak membatasi beli valas mau dolar, mau non-dolar, tetapi tolong kalau mau beli itu harus ada underlying-nya. Jadi tidak berupa spekulasi, itu message penting yang perlu kami tekankan kenapa kami kok turunin lagi [threshold]," ujarnya pada pelatihan wartawan, Makassar, Jumat (20/5/2026).

Ruth tidak menampik bahwa pergerakan harga suatu aset termasuk rupiah biasanya didasarkan pada ekspektasi tertentu. Oleh sebab itu, BI pun memutuskan untuk membatasi peluang terjadinya hal tersebut.

Namun, pengetatan penukaran valas ini dipastikan tidak berlaku umum. Pelaku transaksi baik individu maupun badan dengan dokumen underlying yang menunjukkan urgensi penukaran valas tidak dibatasi.

Sebenarnya, lanjut Ruth, 90% dari transaksi penukaran valas yang ada di Indonesia sudah disertai underlying.

Adapun penurunan threshold sampai US$25.000 mulai Juni nanti bukan yang pertama kalinya berlaku. Pada 2015, ketika terjadi taper tantrum, penurunan ambang batas penukaran tanpa underlying dari US$100.000 sampai US$25.000 sudah pernah dilakukan.

Otoritas moneter juga memastikan bahwa akan ada masa transisi juga untuk perbankan dalam memberlakukan kebijakan baru ini. Periodenya direncanakan selama satu bulan

"Bagi bank yang misalnya butuh untuk penyesuaian itu ada [transisi] sampai tanggal 31 Juli nanti. Sesudah 31 Juli itu benar-benar udah berlaku ketentuan, bukan lagi masa transisi," tuturnya

Kebijakan yang merupakan satu dari tujuh langkah BI dalam menstabilkan rupiah ini dipastikan turut dikomunikasikan ke publik. Harapannya, rupiah bisa kembali lagi ke rata-rata Rp16.500 per dolar AS

"Kalau sudah tidak ada spekulasi, kami harapkan pasar mencerminkan pricing kurs yang fair, yang memang berdasarkan kebutuhan riil, mencerminkan fundamentalnya," ujar Ruth

Adapun sampai dengan April-Mei 2026, kebijakan penurunan threshold dari US$100.000 ke US$50.000 sudah tercatat efektif. Usai implementasi Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.7/2026, Ruth mengungkap nilai penukaran rupiah ke valas tanpa underlying di atas US$50.000 sudah turun dari total US$78 juta pada kuartal I/2026 ke US$62 juta rata-rata per hari (RRH

"Jadi turun US$16 juta rata-rata harian selama April dan Mei. Itu sudah menunjukkan efektivitas. Karena kalau dikali 20 hari saja itu sudah [lewat] Rp1 miliar sendiri," jelasnya

Data ini, lanjut Ruth, secara tidak langsung menunjukkan tingginya penukaran valas yang masih didasari oleh tren ekspektasi. Penurunan threshold dari US$50.000 ke US$25.000 mulai bulan depan diharapkan bisa semakin menurunkan rata-rata per hari penukaran valas tanpa underlying

"Saat ini tuh RRH-nya, yang US$25.000 sampai US$50.000, kami lihat US$57 juta menurut hitungan kami. Nah, kami mengharapkan agar penurunan ini kembali menurunkan kebutuhan dolar sehingga menguatkan rupiah, sehingga transaksi yang menggunakan underlying itu akan lebih besar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmen untuk bersiaga di pasar guna menstabilkan nilai tukar rupiah, sembari mengeluarkan kebijakan pengetatan pembelian valuta asing (valas).

Berdasarkan data TradingView, nilai tukar rupiah ditutup melemah sebesar 0,53% ke posisi Rp17.879 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan offshore, Jumat (22/5/2026). Pelemahan ini terjadi bertepatan dengan momentum libur dan cuti bersama Iduladha 1447 H.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan bahwa tekanan beruntun terhadap rupiah dipicu oleh dua faktor utama, yaitu sentimen geopolitik global dan siklus permintaan valas domestik. Dari sisi eksternal, ketidakpastian global masih berlanjut akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

"Di samping itu, terdapat peningkatan kebutuhan valas secara musiman, antara lain untuk pembayaran ULN [utang luar negeri] dan repatriasi dividen, di tengah arus masuk dolar AS yang terbatas," ujar Denny dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Akibat tekanan tersebut, Ramdan menegaskan kembali instruksi Gubernur BI Perry Warjiyo bahwa bank sentral akan terus hadir menjaga stabilitas nilai tukar "around the world, around the clock".

Langkah stabilisasi tersebut diwujudkan melalui optimalisasi intervensi di pasar valas melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore (luar negeri), transaksi spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, hingga pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.

BI juga memperkuat efektivitas bauran kebijakan moneter dengan menetapkan suku bunga instrumen moneter yang pro-market. Langkah ini krusial untuk menjaga daya tarik aset keuangan domestik agar tetap menggiurkan bagi aliran modal asing masuk ke dalam negeri.

Adapun, bank sentral memutuskan menaikkan suku bunga acuan alias BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% pada rapat dewan gubernur BI edisi Mei 2026.

Perketat Pembelian Valas

Tak hanya itu, demi meredam spekulasi dan menekan permintaan dolar AS yang tidak produktif, BI merilis kebijakan baru terkait ambang batas (threshold) pembelian valas.

Denny menjelaskan, BI telah menetapkan ambang batas tunai beli valas terhadap rupiah tanpa didasari kebutuhan riil (underlying) maksimal menjadi US$25.000 per pelaku per bulan. Aturan baru ini akan mulai berlaku efektif pada Juni 2026.

Bersamaan dengan kebijakan tersebut, bank sentral turut meningkatkan radar pengawasan terhadap para pelaku pasar valas.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait untuk mendukung stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar, antara lain melalui penguatan pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar AS yang tinggi," kata Denny.

Ke depan, BI menyatakan akan terus mencermati dinamika pasar keuangan global maupun domestik. Bank sentral senantiasa bersiaga mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan guna meredam volatilitas nilai tukar rupiah serta menopang ketahanan eksternal perekonomian nasional.

Bisnis.com, MAKASSAR — Bank Indonesia (BI) menargetkan penyesuaian ambang batas (threshold) pembelian valuta asing alias valas tanpa underlying bisa semakin menurunkan permintaan terhadap dolar di dalam negeri. Dengan demikian, nilai tukar rupiah bisa lebih menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Pada April 2026 lalu, BI telah menurunkan threshold pembelian valas tanpa underlying dari US$100.000 ke US$50.000. Pada Juni 2026, ambang batas rencananya diturunkan lagi hingga ke US$25.000. Dengan itu, harapannya penukaran rupiah ke dolar yang dilandasi oleh ekspektasi maupun spekulasi bisa berkurang.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A. Cussoy memastikan bahwa ini bukan pembatasan pembelian valas secara umum. Sebab, pembatasan hanya berlaku bagi pembelian valas yang tidak disertai dokumen underlying seperti bukti kegiatan ekspor-impor, faktur pajak, hingga tagihan dan kewajiban pembayaran.

"Ini adalah per pelaku per bulan. Silahkan bertransaksi, kalau di atas [threshold] itu, pakailah underlying. Kalau di bawah itu enggak perlu," jelasnya pada acara pelatihan wartawan di Makassar, Jumat (22/5/2026).

Ruth kemudian meyakini, threshold pembelian valas tanpa underlying yang semakin rendah bakal efektif menurunkan permintaan dolar dalam negeri. Sebab, BI sudah berpengalaman menurunkan ambang batas dari US$100.000 ke US$25.000 ketika taper tantrum pada 2015 silam.

Tidak perlu sampai satu dekade lalu, Ruth menyebut bukti efektivitas kebijakan ini sudah terlihat sejak implementasi Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.7/2026 April lalu. Sejak April lalu, threshold pembelian valas tanpa underlying sudah diturunkan dari US$100.000 ke US$50.000.

Setelah penerapan PADG No.7/2026, Ruth mengungkap nilai penukaran rupiah ke valas tanpa underlying di atas US$50.000 sudah turun dari Rp78 juta pada kuartal I/2026 ke Rp62 juta rata-rata per hari (RRH) pada April-Mei 2026.

"Jadi turun Rp16 juta rata-rata harian selama April dan Mei. Itu sudah menunjukkan efektivitas. Karena kalau dikali 20 hari saja itu sudah [lewat] Rp1 miliar sendiri," jelasnya.

Data ini, lanjut Ruth, secara tidak langsung menunjukkan tingginya penukaran valas yang masih didasari oleh tren espektasi. Penurunan threshold dari US$50.000 ke US$25.000 mulai bulan depan diharapkan bisa semakin menurunkan rata-rata per hari penukaran valas tanpa underlying.

"Saat ini tuh RRH-nya, yang US$25.000 sampai US$50.000, kami lihat Rp57 juta menurut hitungan kami. Nah, kami mengharapkan agar penurunan ini kembali menurunkan kebutuhan dolar sehingga menguatkan rupiah, sehingga transaksi yang menggunakan underlying itu akan lebih besar," pungkasnya.

IDXChannel – Bank Indonesia (BI) menyatakan, langkah pengetatan regulasi terkait dokumen dasar (underlying) pada transaksi pembelian valuta asing (valas), khususnya dolar Amerika Serikat (USD), terbukti ampuh dalam meredam aksi spekulasi di pasar keuangan. Kebijakan ini menjadi benteng krusial guna menghentikan tekanan berlebih terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah.

Sebagai kelanjutan dari strategi tersebut, bank sentral bersiap memotong kembali batas (threshold) transaksi pembelian dolar AS tanpa underlying dari aturan berjalan sebesar USD50.000 menjadi USD25.000 per pelaku per bulan, yang dijadwalkan berlaku efektif mulai Juni 2026.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A Cussoy Intama mengatakan, pengetatan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kebijakan sebelumnya.

“Ketika kita turunkan dari USD100.000 ke USD50.000, efektivitasnya sudah terlihat. Dari sekitar USD76 juta-USD78 juta rata-rata harian, itu berkurang menjadi sekitar USD62 juta per hari,” ujarnya dalam paparannya pada acara Pelatihan Wartawan di Makassar, Jumat (22/5/2026).

Sebagai catatan, BI telah memangkas batas transaksi tersebut dari USD100.000 menjadi USD50.000 melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 7 Tahun 2026. Berdasarkan evaluasi otoritas moneter, kebijakan terdahulu sukses menyumbat aliran transaksi valas yang tidak memiliki tujuan kebutuhan riil.

Melalui pencapaian positif tersebut, BI optimistis penurunan pagu tanpa dokumen pendukung ke level USD25.000 akan semakin mempersempit ruang gerak para spekulen di pasar valas domestik, terutama di tengah kondisi pasar global yang sedang mengalami guncangan.

“Kalau dia spekulasi sifatnya di tengah jittery market saat ini, rasanya itu jumlah yang besar. Jadi kita coba turunkan lagi ke USD25.000 dengan harapan trennya akan sama, akan mengurangi kebutuhan pembelian dolar tanpa underlying,” kata dia.

Ruth meluruskan persepsi publik dengan menegaskan BI sama sekali tidak menerbitkan larangan bagi masyarakat ataupun sektor dunia usaha untuk melangsungkan transaksi pembelian dolar AS.

Kebijakan ini murni dirancang agar setiap aktivitas penukaran mata uang asing bersandar pada tujuan yang jelas, seperti kebutuhan impor atau pembayaran utang, dan bukan demi mencari keuntungan jangka pendek dari fluktuasi kurs.

“Sekali lagi message-nya (pesannya) adalah kita tidak membatasi beli valas, mau dolar mau non dolar silakan. Tapi kalau mau beli itu harus ada underlying-nya jadi tidak berupa spekulasi,” ujar Ruth.

Berdasarkan data internal bank sentral, mayoritas pelaku pasar di tanah air sebenarnya merupakan pembeli yang patuh. Lebih dari 90 persen transaksi valas di Indonesia secara riil telah ditopang oleh dokumen underlying yang valid.

Oleh sebab itu, intervensi regulasi ini hanya menyasar sisa ceruk pasar berskala kecil yang berpotensi memicu kepanikan ekspektasi terhadap psikologis pasar.

“Price dari suatu aset itu kan ekspektasi. Biasanya manusia cenderung exaggerate ketika kondisi seperti sekarang, spekulasinya. Inilah yang kita batasi,” kata Ruth.

Di balik pengetatan pada transaksi pasar spot tanpa dokumen, BI secara seimbang memberikan pelonggaran pada instrumen moneter lain yang dinilai mampu memicu pasokan (suplai) dolar AS ke dalam ekosistem domestik.

Salah satu insentif yang diberikan adalah menaikkan plafon nilai transaksi swap dari batas maksimal USD5 juta menjadi USD10 juta untuk setiap kali transaksi.

Langkah akomodatif lainnya adalah dibukanya keran fasilitas transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) jual rupiah di pasar internasional (offshore). Akses ini diberikan secara khusus kepada 14 bank dealer utama yang telah mengantongi penunjukan resmi dari BI.

Strategi ini diproyeksikan mampu menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus memperkecil jarak (gap) harga antara pasar NDF luar negeri dengan pasar spot di dalam negeri.

Meski demikian, bank sentral memastikan seluruh fasilitas pelonggaran ini tidak akan dilepaskan begitu saja tanpa pengawasan. BI bakal menerapkan sistem pemantauan yang ketat serta melakukan evaluasi komprehensif berkala setiap tiga bulan sekali guna mencegah penyalahgunaan instrumen.

“Sebagai otoritas ini penting, jangan dipakai spekulasi karena kalau spekulasi itu yang suffer (menderita) pasti se-Indonesia,” katanya.

(Dhera Arizona)

MAKASSAR, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menegaskan rencana penurunan batas pembelian valuta asing (valas) tanpa dokumen underlying bertujuan untuk menekan transaksi spekulatif di pasar spot, bukan membatasi pembelian valas.

Untuk diketahui, mulai Juni 2026 BI akan menurunkan batas pembelian valas tanpa dokumen underlying dari 50.000 dollar AS menjadi 25.000 dollar AS per pelaku per bulan.

Penurunan batas pembelian valas ini dilakukan kembali setelah pada 1 April 2026 BI menurunkan batas pembelian dari 100.000 dollar AS menjadi 50.000 dollar AS.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A. Cussoy Intama mengatakan, masyarakat maupun pelaku usaha tetap diperbolehkan membeli valas dalam jumlah besar selama memiliki dokumen underlying atau dokumen yang menunjukkan kebutuhan riil.

"Monggo, silakan, mau beli seberapa saja silakan. Sekali lagi, kita tidak membatasi beli valas. Mau dollar AS, mau non-dollar AS dengan ekonomi, tapi mau tolong kalau orang beli itu harus ada underlying-nya. Jadi tidak berupa spekulasi. Itu pesan penting yang perlu kami tekankan kenapa kami kok turunin lagi," ujarnya saat media briefing di Makassar, Jumat (22/5/2026).

Lebih lanjut dia menjelaskan, melalui kebijakan ini bank sentral ingin memastikan transaksi pembelian dollar AS benar-benar didasarkan pada kebutuhan ekonomi, bukan semata-mata memanfaatkan gejolak pasar untuk mencari keuntungan jangka pendek.

Sebab kegiatan spekulasi mata uang di saat kondisi pasar uang global yang tengah fluktuatif dapat menekan rupiah untuk melemah.

"Kalau mau, monggo ibu-ibu yang punya anak di luar negeri yang memang butuh (valas), monggo, boleh. Usaha yang memerlukan (valas) untuk ekonomi, silakan," ucapnya.

Ruth mengungkapkan, mayoritas transaksi valas di Indonesia sebenarnya sudah memiliki underlying. BI mencatat lebih dari 90 persen transaksi valas domestik telah disertai dokumen pendukung kebutuhan ekonomi.

Karena itu, penurunan threshold dilakukan untuk mempersempit ruang transaksi spekulatif yang dinilai meningkat saat pasar bergejolak.

"Biasanya manusia kan cenderung exaggerate ketika kondisi kayak gini lah ya spekulasinya. Nah inilah yang kita batasi," kata dia.

Dia menyebut, dari kebijakan penurunan batas pembelian valas pada 1 April lalu, efektif dapat menekan transaksi pembelian dollar tanpa underlying.

Tercatat, transaksi valas turun dari sebelumnya 78 juta dollar AS per hari pada Kuartal I 2026 menjadi 62 juta dollar AS pada April-Mei 2026.

Karena itu, BI berencana kembali memangkas batas tersebut menjadi 25.000 dollar AS mulai Juni 2026.

"Sehingga kita coba turunkan lagi ke 25.000 dollar AS dengan harapan trennya akan sama, akan mengurangi kebutuhan pembelian dollar AS tanpa underlying. Saat ini, per April-May itu sekitar 57 juta dollar AS rata-rata hariannya, kita harap ini akan menurun lagi," ungkapnya.

Ruth menambahkan, kebijakan serupa sebenarnya bukan hal baru.

BI pernah menerapkan batas 25.000 dollar AS pada 2015 saat terjadi gejolak pasar keuangan global akibat taper tantrum.

Dalam implementasinya nanti, BI juga menyiapkan masa transisi agar perbankan dapat menyesuaikan sistem dan mekanisme verifikasi dokumen nasabah.

Adapun dokumen underlying yang dimaksud dapat berupa invoice, dokumen impor-ekspor, hingga bukti kebutuhan pembayaran pendidikan di luar negeri.

"Underlying-nya adalah dokumen yang memang dapat menunjukkan itu adalah kebutuhan yang riil," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan terbaru Bank Indonesia (BI) yang memperketat aturan kewajiban dokumen pendukung (underlying) untuk transaksi valuta asing (valas) mulai 1 April 2026 dinilai akan efektif sebagai penahan laju pelemahan nilai tukar rupiah.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memandang bahwa kebijakan teranyar bank sentral tersebut cukup mumpuni untuk meredam tekanan dalam jangka pendek. Meski begitu, sambungnya, dampaknya lebih berfungsi sebagai peredam kejut (shock absorber) ketimbang pendorong penguatan rupiah secara tajam.

Sebagai informasi, BI memangkas ambang batas kewajiban penyertaan dokumen underlying untuk pembelian valas tunai terhadap rupiah dari US$100.000 menjadi US$50.000 per pelaku per bulan. Batas kewajiban dokumen untuk transfer valas ke luar negeri juga diturunkan ke nominal yang sama.

Di sisi lain, untuk memberikan ruang lindung nilai (hedging) yang lebih luas, BI menaikkan batas transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) serta swap dari US$5 juta menjadi US$10 juta per transaksi.

"Efektivitas utamanya ada pada perubahan perilaku pasar. Penurunan batas pembelian tunai membuat transaksi valas dalam jumlah menengah sampai besar menjadi lebih cepat terpantau, sehingga ruang untuk pembelian dolar AS yang bersifat berjaga-jaga berlebihan menjadi lebih sempit," jelas Josua kepada Bisnis, dikutip Jumat (20/3/2026).

Dia menilai pelebaran batas DNDF akan membuat kebutuhan dolar AS dari pelaku usaha tidak menumpuk di pasar spot. Terlebih, bank sentral masih memiliki amunisi cadangan devisa yang tebal, yaitu US$151,9 miliar per akhir Februari 2026 atau setara 6,1 bulan impor, untuk melakukan intervensi ganda di pasar domestik maupun offshore.

Kendati kerangka pertahanan di dalam negeri diperkuat, Josua mengingatkan bahwa sumber utama tekanan rupiah saat ini bertiup kencang dari ranah global. Eskalasi geopolitik di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga minyak mentah, penguatan indeks dolar AS, hingga naiknya yield US Treasury yang berujung pada kaburnya modal asing (capital outflow) dari pasar negara berkembang.

Berdasarkan catatan BI, sepanjang Maret 2026 telah terjadi aliran modal keluar portofolio bersih senilai US$1,1 miliar. Imbasnya, nilai tukar rupiah sempat terpuruk ke level Rp16.985 per dolar AS pada 16 Maret, melemah 1,29% dari posisi akhir bulan sebelumnya.

Berdasarkan fundamental tersebut, Josua memproyeksikan ruang penguatan rupiah dalam waktu dekat masih cukup terbatas.

Jika harga minyak tidak kembali melonjak, tensi geopolitik mereda, dan outflow tertahan maka kurs rupiah diperkirakan bergerak stabil di rentang Rp16.800 hingga Rp16.950 per dolar AS usai aturan baru ini berjalan.

"Jika tekanan global tetap berat, rupiah lebih mungkin bertahan di sekitar Rp16.900 sampai Rp17.050 per dolar AS. Keberhasilan utama kebijakan BI adalah mencegah rupiah menembus jauh di atas Rp17.000 secara berkepanjangan," ungkapnya.

Josua menambahkan, untuk membawa rupiah kembali menguat ke level ekuilibrium Rp16.500—Rp16.700 per dolar AS, pasar tidak bisa hanya mengandalkan pengetatan aturan valas. Dia meyakini diperlukan perbaikan sentimen global, penurunan harga minyak mentah, serta pulihnya arus modal asing ke dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) meluruskan pemberitaan bahwa akan membatasi transaksi valas. Kebijakan yang mulai berlaku 1 April 2026 itu adalah pengetatan persyaratan dalam transaksi valas.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, bank sentral melakukan penyesuaian nilai ambang batas (threshold) kewajiban penyertaan dokumen transaksi yang melandasi kebutuhan valas (dokumen underlying) untuk transaksi tunai beli valas terhadap Rupiah.

Dari yang awalnya kewajiban penyertaan dokumen underlying berlaku minimal dari nominal US$100.000 menjadi US$50.000 per pelaku untuk setiap bulan.

"Penerapan threshold penyampaian dokumen underlying merupakan upaya BI untuk memastikan transaksi pembelian valas dilandasi kebutuhan ekonomi. Kebijakan ini bukan membatasi transaksi pembelian valas, tetapi memperkuat kewajiban penyertaan dokumen underlying," terang Ramdan melalui siaran pers, Selasa (17/3/2026).

Untuk itu, BI membantah bahwa akan membatasi pembelian tunai dolar AS menjadi maksimal US$50.000 per pelaku per bulan.

"Penyesuaian yang dilakukan adalah, untuk pembelian tunai di atas US$50.00 tetap dapat dilakukan tetapi harus menyertakan dokumenunderlying," lanjutnya.

Ramdan mengatakan bahwa kebijakan ini dirumuskan dengan mencermati pergerakan nilai tukar serta pola transaksi valas di pasar domestik. Tujuannya yakni untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah serta memastikan dinamika pasar valuta asing domestik tetap berjalan secara sehat dan efisien.

Secara historis, dia menyebut BI telah beberapa kali menyesuaikan threshold transaksi valas sejalan dengan perkembangan kondisi ekonomi global dan domestik.

Perubahan threshold dari waktu ke waktu merupakan bagian dari kebijakan yang bersifat adaptif untuk merespons dinamika perekonomian dan pasar keuangan global maupun domestik.

"Penyesuaian threshold transaksi tunai beli valas terhadap Rupiah akan berlaku pada 1 April 2026, dengan masa transisi sampai dengan 30 April 2026," pungkasnya.

Untuk diketahui, kebijakan baru BI itu awalnya disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Maret 2026.

Perry mengatakan, ada penyesuaian regulasi untuk membatasi ruang spekulasi, yang bakal mulai diimplementasikan pada April 2026.

Terdapat dua fokus utama dalam aturan baru ini, yaitu lewat tiga penguatan kebijakan transaksi pasar valas dan pengetatan pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD).

Pertama,thresholdatau ambang batas pembelian valas tunai terhadap rupiah dipangkas drastis dari sebelumnya US$100.000 per pelaku/bulan menjadi hanya US$50.000 per pelaku/bulan.

Kedua, BI memberikan ruang lebih besar untuk lindung nilai dengan menaikkanthresholdpenjualan DNDF/Forwarddari U$S5 juta menjadi US$10 juta per transaksi. Kebijakan serupa berlaku untukthresholdbeli dan jual transaksi Swap yang dinaikkan dari US$5 juta menjadi US$10 juta per transaksi.

Ketiga, untuk pelaporan LLD, batas wajib penyertaan dokumen pendukung bagi transfer dana keluar negeri (outgoing) dalam bentuk valas diturunkan dari US$100.000 menjadi US$50.000.

Oleh sebab itu, Perry menyatakan optimistisme di tengah ketidakpastian global. Dia meyakini tekanan terhadap rupiah hanya bersifat sementara dan nilai tukar akan kembali menemukan titik keseimbangan barunya.

"Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah akan stabil, didukung oleh komitmen kuat kami, tingkat imbal hasil [yield] aset keuangan domestik yang tetap menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdaya tahan dan tetap baik," tutup Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) merumuskan bauran kebijakan baru demi menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah eskalasi ketidakpastian global pasca serangan rudal Israel-AS ke Iran pada akhir Februari lalu.

Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan bahwa nilai tukar rupiah tercatat berada di level Rp16.985 per dolar AS per 16 Maret 2026. Posisi tersebut mencatatkan pelemahan sebesar 1,29% secara point to point dibandingkan dengan level akhir Februari 2026.

Oleh sebab itu, Perry menyatakan bahwa bank sentral akan menempuh sejumlah langkah untuk meredam gejolak rupiah dan menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dari hantaman sentimen global.

"Kami memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi, baik transaksi Non-Deliverable Forward [NDF] di pasar luar negeri, maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward [DNDF] di pasar domestik," jelas Perry dalam konferensi pers Pengumuman RDG Maret, Selasa (17/3/2026).

BI juga mempertajam strategi operasi moneter pro-market demi memikat kembali aliran masuk investasi portofolio asing (capital inflow), sekaligus menjamin kecukupan likuiditas di pasar uang maupun perbankan.

Caranya, sambung Perry, bank sentral akan mengoptimalkan pengelolaan struktur suku bunga, volume instrumen moneter, hingga transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.

Menariknya, Perry mengumumkan ada penyesuaian regulasi untuk membatasi ruang spekulasi, yang bakal mulai diimplementasikan pada April 2026. Terdapat dua fokus utama dalam aturan baru ini, yaitu lewat tiga penguatan kebijakan transaksi pasar valas dan pengetatan pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD).

Pertama, threshold atau ambang batas pembelian valas tunai terhadap rupiah dipangkas drastis dari sebelumnya US$100.000 per pelaku/bulan menjadi hanya US$50.000 per pelaku/bulan.

Kedua, BI memberikan ruang lebih besar untuk lindung nilai dengan menaikkan threshold penjualan DNDF/Forward dari U$S5 juta menjadi US$10 juta per transaksi. Kebijakan serupa berlaku untuk threshold beli dan jual transaksi Swap yang dinaikkan dari US$5 juta menjadi US$10 juta per transaksi.

Ketiga, untuk pelaporan LLD, batas wajib penyertaan dokumen pendukung bagi transfer dana keluar negeri (outgoing) dalam bentuk valas diturunkan dari US$100.000 menjadi US$50.000.

Oleh sebab itu, Perry menyatakan optimistisme di tengah ketidakpastian global. Dia meyakini tekanan terhadap rupiah hanya bersifat sementara dan nilai tukar akan kembali menemukan titik keseimbangan barunya.

"Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah akan stabil, didukung oleh komitmen kuat kami, tingkat imbal hasil [yield] aset keuangan domestik yang tetap menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdaya tahan dan tetap baik," tutup Perry.

Adapun, BI memproyeksikan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di kisaran 4,9% sampai dengan 5,7% pada tahun ini.