IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal meminta klarifikasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait penurunan penilaian pada aspek Information Flow (arus informasi) dari kategori positif (+) menjadi negatif (-).

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan, langkah ini diambil guna merespons sorotan MSCI yang menilai bahwa informasi rinci mengenai pasar saham domestik belum selalu disajikan dalam bahasa Inggris, sehingga dinilai membatasi aksesibilitas bagi para investor internasional.

Menurutnya, bursa memandang konfirmasi ini sangat penting karena regulasi bursa sebenarnya telah mewajibkan penyajian laporan dalam dua bahasa. Seturut itu, bursa berkomitmen untuk menjadwalkan agenda diskusi khusus demi membedah poin-poin yang menjadi perhatian lembaga pemeringkat indeks global tersebut.

Langkah ini pula dilakukan secara proaktif agar bursa dapat mengidentifikasi letak hambatan komunikasi bahasa yang dipermasalahkan secara mendetail.

"Kami akan melakukan pertemuan lagi untuk melakukan klarifikasi atas beberapa poin yang menjadi concern. Ya misalnya ada informasi yang tidak tersedia dalam bahasa Inggris. Nah itu informasi yang mana ya," ujarnya saat berbincang dengan awak media di BEI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Jeffrey menitikberatkan soal sesuai dengan regulasi yang berlaku di bursa, seluruh laporan keuangan emiten wajib disampaikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oleh karena itu, BEI ingin mencari tahu lebih lanjut dokumen atau informasi spesifik mana yang dirujuk oleh MSCI sebagai informasi yang belum tersedia dalam bahasa Inggris.

Bursa juga ingin menelusuri apakah celah informasi yang dikeluhkan tersebut berada di bawah kendali penyediaan informasi internal bursa, ataukah bersumber dari elemen lain di ekosistem pasar modal.

Jeffrey menegaskan, BEI merasa perlu memetakan batasan pertanggungjawaban ini karena cakupan lingkungan pasar modal sangat luas, mulai dari korporasi publik hingga perusahaan sekuritas.

Maka dari itu, pihak bursa berencana menggali apakah keluhan tersebut turut menyasar laporan dari para emiten atau kesiapan teknis para anggota bursa.

"Ya jadi yang dimaksud itu apakah ada informasi lain ya apakah yang disediakan oleh bursa saja atau yang disediakan juga oleh pihak-pihak lain di lingkungan pasar modal. Apakah emiten, apakah anggota bursa, apakah itu juga yang termasuk ya. Tentu itu akan kita klarifikasi," kata Jeffrey.

Sebagai informasi, dalam MSCI 2026 Global Market Accessibility Review, Jumat (19/6/2026) Indonesia mengalami penurunan penilaian pada aspek Information Flow atau arus informasi, dari kategori “+” menjadi “-”. Dalam rangkaian penilaian itu, aksesibilitas bahasa Inggris soal pasar saham nasional turut dipermasalahkan MSCI.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Analis menilai risiko utama pasar saham Indonesia saat ini bukan pada potensi kehilangan status sebagai emerging market, melainkan berlanjutnya diskon valuasi yang dapat bertahan lebih lama di tengah persepsi risiko investor global.

Karena itu, IHSG diprediksi masih menghadapi tantangan aksi jual investor asing setelah rilis laporan MSCI Global Market Accessibility Review – June 2026.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata, menyebut selama belum terjadi perbaikan yang signifikan pada aspek transparansi, kualitas free float, dan integritas pasar, investor asing berpotensi tetap mempertahankan posisi underweight terhadap Indonesia.

“Risiko utama bukanlah hilangnya status sebagai emerging market, melainkan kemungkinan bahwa diskon valuasi Indonesia akan bertahan lebih lama,” tulis Liza dalam publikasi risetnya, Jumat (19/6/2026).

Dalam laporan bertajuk MSCI Global Market Accessibility Review – June 2026,MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada aspek Information Flow dari “+” menjadi “-”. Penurunan ini menjadi salah satu sorotan utama dalam review aksesibilitas pasar global tahun ini.

MSCI menyebut sejumlah faktor utama yang menjadi perhatian, antara lain terbatasnya transparansi struktur kepemilikan saham, informasi perusahaan yang belum selalu tersedia dalam bahasa Inggris, serta kekhawatiran terhadap kualitas free float dan investabilitas sejumlah saham di Indonesia.

Selain itu, MSCI juga menyoroti adanya indikasi praktik perdagangan terkoordinasi, yang dinilai dapat mengganggu proses pembentukan harga yang wajar di pasar.

Menurut Liza, poin tersebut menjadi perhatian penting karena menunjukkan bahwa MSCI tidak hanya menyoroti aspek keterbukaan informasi, tetapi juga mulai mempertanyakan integritas proses price discovery di pasar modal Indonesia.

Meski terdapat penurunan pada aspek Information Flow, Kiwoom menegaskan status Indonesia sebagai emerging market masih relatif aman.

Secara umum, Indonesia masih mencatat skor yang baik pada berbagai indikator aksesibilitas pasar, seperti keterbukaan terhadap investor asing, regulasi pasar, infrastruktur perdagangan, hingga ketersediaan instrumen investasi.

Dengan demikian, tantangan Indonesia saat ini dinilai lebih terfokus pada aspek tata kelola, transparansi, arus informasi, dan kualitas pembentukan harga, bukan pada ukuran pasar maupun likuiditas.

Kiwoom juga menilai peluang Indonesia untuk diturunkan menjadi frontier market masih rendah. Hal ini karena klasifikasi MSCI tidak hanya bergantung pada satu indikator, melainkan tiga pilar utama, yakni tingkat perkembangan ekonomi, ukuran dan likuiditas pasar, serta aksesibilitas pasar.

Dari sisi ukuran dan likuiditas, Indonesia dinilai masih jauh lebih besar dibandingkan pasar frontier, baik dari kapitalisasi pasar maupun volume perdagangan.

Menurut Liza, dampak yang lebih relevan dari temuan MSCI bukanlah potensi perubahan klasifikasi, melainkan meningkatnya risk premium terhadap pasar Indonesia.

MSCI dinilai memperkuat narasi bahwa meskipun valuasi Indonesia terlihat menarik, isu transparansi dan kualitas pembentukan harga masih menjadi hambatan bagi investor global untuk meningkatkan eksposur.

Kondisi ini tercermin dari masih tingginya arus keluar investor asing secara year-to-date, serta meningkatnya perhatian terhadap struktur kepemilikan akhir sejumlah emiten, dan pergerakan harga saham yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan fundamental.

IHSG ditutup melemah 48,40 poin atau sebesar 0,78% ke level 6.172,34 pada Kamis (18/6/2026). IHSG telah menurun 28,62% secara year-to-date (YtD), dengan net sell asing Rp65,05 triliun.

Lembaga penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI) menurunkan kriteria arus informasi (information flow) Indonesia menjadi negatif dalam laporan 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6).

Keputusan ini diambil setelah MSCI kembali menegaskan kekhawatirannya terkait transparansi struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perdagangan yang terkoordinasi di pasar modal Indonesia.

Lalu apa yang dimaksud penurunan kriteria arus informasi tersebut?

MSCI menjelaskan bahwa penurunan kriteria arus informasi ini mencerminkan adanya ketidakjelasan atau opacity pada data kepemilikan dan aktivitas pasar. Hal tersebut dinilai merusak pembentukan harga yang wajar serta membatasi kemampuan investor global untuk menilai jumlah saham beredar di publik (true free float) dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa.

Selain masalah transparansi saham, MSCI juga menyoroti keterbatasan di pasar valuta asing (valas) sebagai hambatan besar bagi investor asing, sebagaimana dilansir dari Reuters, Jumat (19/6).

"Tidak ada pasar mata uang luar negeri (offshore) yang efisien, dan terdapat pembatasan pada pasar mata uang dalam negeri (onshore) di Indonesia," tulis MSCI dalam laporannya, sekaligus menambahkan bahwa tingkat liberalisasi valas di Indonesia masih sangat terbatas.

[Gambas:Youtube]

Langkah MSCI turut menjadi pukulan telak lanjutan bagi pasar keuangan domestik. Sejak MSCI pertama kali melayangkan peringatan pada Januari lalu mengenai isu transparansi-termasuk ancaman penurunan status dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintis (frontier market)-pasar modal Indonesia terus merosot.

Jika penurunan status tersebut benar-benar terjadi, Indonesia aliran dana asing berpotensi keluar (outflows) hingga US$13 miliar atau setara Rp231,7 triliun (kurs Rp17.826).

Dampak dari sentimen negatif ini sudah terlihat jelas pada performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sepanjang 2026 berjalan, di mana indeks anjlok lebih dari 27 persen.

Sementara itu, investor asing tercatat telah melakukan aksi jual bersih (net sell) senilai sekitar US$3,76 miliar atau sekitar Rp67 triliun (kurs Rp17.826) di pasar saham Indonesia.

Lembaga indeks kinerja saham global Morgan Stanley Capital International (MSCI) resmi mengumumkan peringkat kriteria arus informasi.

Lembaga itu menyatakan peringkat kriteria arus informasi (information flow) Indonesia menjadi negatif dalam laporan 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6).

Keputusan ini diambil setelah MSCI kembali menyuarakan kekhawatiran terkait transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan semu atau terkoordinasi di pasar saham tanah air.

Pasar modal Indonesia terus mengalami tekanan hebat sejak Januari lalu, tepat ketika MSCI pertama kali membeberkan masalah transparansi ini.

Kala itu, MSCI memperingatkan potensi penurunan status pasar saham Indonesia dari emerging market (pasar berkembang) menjadi frontier market (pasar perbatasan), sebuah langkah ekstrem yang berisiko memicu aliran modal keluar (outflow) hingga mencapai US$13 miliar.

Dikutip Reuters, dampaknya langsung terasa. Sepanjang tahun ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah anjlok lebih dari 27%, menjadikannya pasar saham dengan kinerja terburuk di dunia. Investor asing pun tercatat telah melepas kepemilikan saham mereka di Indonesia dengan total penjualan bersih mencapai sekitar US$3,76 miliar selama tahun 2026.

Menurut pihak MSCI, penurunan peringkat ini mencerminkan minimnya transparansi pada data kepemilikan saham dan aktivitas pasar. Kondisi tersebut dinilai merusak proses pembentukan harga yang wajar serta membatasi kemampuan investor global dalam mengukur jumlah saham beredar (free float) yang sebenarnya dari perusahaan-perusahaan tercatat.

Selain isu transparansi, MSCI juga menyoroti keterbatasan pada pasar valuta asing yang kerap menjadi hambatan bagi para investor.

"Tidak ada pasar mata uang lepas pantai (offshore) yang efisien, dan terdapat berbagai batasan pada pasar mata uang domestik (onshore) di Indonesia," ungkap riset MSCI.

MSCI juga menambahkan bahwa tingkat liberalisasi valuta asing di Indonesia masih sangat terbatas.

Peringatan awal pada Januari lalu beserta rontoknya pasar saham sebenarnya telah mendorong pemerintah terkait untuk meluncurkan serangkaian reformasi.

Salah satunya adalah kebijakan melipatgandakan ketentuan minimum free float bagi perusahaan tercatat menjadi 15%. Langkah darurat ini bahkan sempat diwarnai dengan mundurnya jajaran petinggi bursa efek dan badan regulasi secara serentak.

Pada April lalu, MSCI sempat memperpanjang masa tinjauannya terhadap pasar Indonesia. Memasuki bulan Mei, lembaga tersebut mendepak enam perusahaan-yang mayoritas terafiliasi dengan konglomerat besar-dari daftar indeksnya, yang memicu aksi jual susulan di pasar saham.

Lembaga indeks kinerja saham global Morgan Stanley Capital International (MSCI) resmi menurunkan peringkat kriteria arus informasi (information flow) Indonesia menjadi negatif dalam laporan 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6).

Keputusan ini diambil setelah MSCI kembali menyuarakan kekhawatiran terkait transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan semu atau terkoordinasi di pasar saham tanah air.

Pasar modal Indonesia terus mengalami tekanan hebat sejak Januari lalu, tepat ketika MSCI pertama kali membeberkan masalah transparansi ini.

Kala itu, MSCI memperingatkan potensi penurunan status pasar saham Indonesia dari emerging market (pasar berkembang) menjadi frontier market (pasar perbatasan), sebuah langkah ekstrem yang berisiko memicu aliran modal keluar (outflow) hingga mencapai US$13 miliar.

Dikutip Reuters, dampaknya langsung terasa. Sepanjang tahun ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah anjlok lebih dari 27%, menjadikannya pasar saham dengan kinerja terburuk di dunia. Investor asing pun tercatat telah melepas kepemilikan saham mereka di Indonesia dengan total penjualan bersih mencapai sekitar US$3,76 miliar selama tahun 2026.

Menurut pihak MSCI, penurunan peringkat ini mencerminkan minimnya transparansi pada data kepemilikan saham dan aktivitas pasar. Kondisi tersebut dinilai merusak proses pembentukan harga yang wajar serta membatasi kemampuan investor global dalam mengukur jumlah saham beredar (free float) yang sebenarnya dari perusahaan-perusahaan tercatat.

Selain isu transparansi, MSCI juga menyoroti keterbatasan pada pasar valuta asing yang kerap menjadi hambatan bagi para investor.

"Tidak ada pasar mata uang lepas pantai (offshore) yang efisien, dan terdapat berbagai batasan pada pasar mata uang domestik (onshore) di Indonesia," ungkap riset MSCI.

MSCI juga menambahkan bahwa tingkat liberalisasi valuta asing di Indonesia masih sangat terbatas.

Peringatan awal pada Januari lalu beserta rontoknya pasar saham sebenarnya telah mendorong pemerintah terkait untuk meluncurkan serangkaian reformasi.

Salah satunya adalah kebijakan melipatgandakan ketentuan minimum free float bagi perusahaan tercatat menjadi 15%. Langkah darurat ini bahkan sempat diwarnai dengan mundurnya jajaran petinggi bursa efek dan badan regulasi secara serentak.

Pada April lalu, MSCI sempat memperpanjang masa tinjauannya terhadap pasar Indonesia. Memasuki bulan Mei, lembaga tersebut mendepak enam perusahaan-yang mayoritas terafiliasi dengan konglomerat besar-dari daftar indeksnya, yang memicu aksi jual susulan di pasar saham.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Sumedang mendorong generasi muda utamanya Generasi Z untuk memiliki kesadaran politik yang tinggi guna menentukan arah pembangunan dan kebijakan daerah maupun negara di masa depan.

Pendidikan politik bagi pemilih pemula menjadi instrumen penting dalam memperkuat wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila, serta peran sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menekankan pemahaman politik tidak boleh hanya terbatas pada momentum pemilihan umum, melainkan mencakup pemahaman yang lebih luas terhadap dinamika kepemimpinan nasional.

"Politik itu penting karena menentukan arah dan kebijakan. Ke depan, dunia politik akan semakin intens dan akan terjadi transisi dengan munculnya pemimpin-pemimpin muda," ujar M. Fajar Aldila saat memberikan materi pendidikan politik bertajuk "Peran Generasi Muda dalam Membangun Demokrasi" di SMAN 2 Cimalaka, Senin (25/5/2026).

Fajar mengajak generasi Z untuk menyikapi dunia politik secara bijak dan profesional, terutama di tengah derasnya arus informasi di media sosial.

Para pelajar diharapkan mampu menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong atau hoaks yang dapat memecah belah persatuan.

Sebagai bentuk mitigasi terhadap dampak negatif digitalisasi pada usia dini, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga telah mengambil langkah tegas.

"Tolong jadi masyarakat yang bijak dalam bermedia sosial. Pemerintah Kabupaten Sumedang juga sudah mulai menonaktifkan pengguna media sosial di bawah usia 16 tahun," katanya.

Lebih lanjut, Wabup Sumedang menjelaskan bahwa pendidikan politik sangat vital untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam kontestasi Pemilu maupun Pilkada.

Generasi muda diminta untuk lebih kritis dalam membedah program kerja para calon pemimpin agar tidak terjebak dalam politik transaksional.

"Kalian harus memahami visi dan misi calon pemimpin, jangan mudah terbawa janji manis maupun serangan fajar. Generasi muda ini kelak akan menjadi pemimpin sehingga harus mulai menumbuhkan minat untuk meningkatkan partisipasi politik," tegas Fajar.

Melalui upaya edukasi yang berkelanjutan ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap para pelajar dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan aktif berkontribusi dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat dan berkualitas di wilayah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI fraksi partai Gerindra Endipat Wijaya menyoroti kelemahan strategi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dinilai gagal mengimbangi kecepatan arus informasi di media sosial.

Sorotan tajam itu tertuju pada fenomena di mana bantuan negara yang masif dalam penanggulangan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat justru tertutup oleh persepsi publik bahwa "negara tidak hadir".

Hal ini terungkap dalam pembahasan mengenai pentingnya amplifikasi informasi strategis guna menangkal disinformasi yang kian masif menyebar di masyarakat.

Wijaya mengungkapkan fakta ironis yang terjadi di lapangan. Menurut dia, pemerintah sejatinya telah bergerak cepat dengan mengerahkan sumber daya yang sangat besar.

“Ada orang yang baru datang bikin 1 posko, ngomong pemerintah tidak ada”, ujarnya di ruang Komisi 1 DPR RI Senin (08/12/2025).

Bantuan logistik telah mencapai 20 ton yang telah disalurkan, didukung dengan alokasi anggaran mencapai triliunan rupiah untuk penanggulangan dampak bencana di wilayah-wilayah tersebut, tambahnya.

Namun, besarnya upaya dan anggaran yang dikucurkan negara tersebut dinilai "kalah viral" dibandingkan narasi-narasi alternatif yang beredar di media sosial. Akibatnya, muncul citra negatif yang kuat di masyarakat bahwa upaya pemerintah diremehkan atau bahkan dianggap tidak ada sama sekali.

Komisi I juga mengidentifikasi adanya fenomena yang disebut sebagai "The One Who Stole the Show".

Fenomena ini merujuk pada pola di mana individu atau kelompok tertentu yang mungkin hanya datang sesaat ke lokasi bencana justru berhasil mendominasi ruang percakapan publik.

Aksi mereka yang seringkali sporadis berhasil menjadi viral dan "mencuri panggung", secara efektif mengalahkan eksposur terhadap kerja sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.

DRR RI menunjukkan kekhawatiran ketika konten-konten viral tersebut membentuk opini publik bahwa aktor-aktor individual inilah yang paling berjasa, sementara peran negara terpinggirkan dari kesadaran publik.

Situasi ini dinilai telah menciptakan disinformasi yang "sangat tidak baik" terkait kepentingan umum. Narasi "negara tidak hadir" yang terbentuk akibat kekalahan dalam perang informasi ini dianggap berbahaya karena dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir.” tambah Wijaya.

Wijaya juga menegaskan bahwa amplifikasi informasi strategis kini menjadi kebutuhan yang mendesak. Pemerintah didorong untuk tidak hanya fokus pada kerja teknis di lapangan, tetapi juga harus memenangkan narasi di ruang digital. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)