Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan kebijakan pengetatan batas pembelian valuta asing (valas) secara tunai tanpa didasari kebutuhan riil (underlying) berjalan efektif. Kebijakan itu sukses menurunkan rata-rata transaksi harian valas, yang pada gilirannya membantu meredam gejolak nilai tukar rupiah.

Adapun, otoritas moneter kembali memangkas ambang batas (threshold) beli tunai valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi maksimal US$10.000 per pelaku per bulan, yang akan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026.

Langkah tersebut terbilang sangat cepat, mengingat BI baru saja memberlakukan pemangkasan ambang batas transaksi serupa dari US$100.000 menjadi US$25.000 pada awal Juni 2026 ini.

“Mengenai evaluasi kebijakan threshold, kami di Bank Indonesia melihat bahwa kebijakan itu baik,” ungkap Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono dalam pengumuman hasil RDG Juni 2026, dikutip Minggu (21/6/2026).

Tommy, sapaan Thomas, memerincikan data bahwa pada tahapan pertama ketika BI menurunkan ambang batas pembelian valas tanpa underlying dari US$100.000 menjadi US$50.000, kebijakan tersebut berhasil menekan rata-rata transaksi harian ke level US$16 juta.

Tren penurunan transaksi valas spekulatif ini terus berlanjut pada tahapan pengetatan kedua yang berlaku baru-baru ini. “Di tahapan kedua, dari US$50.000 ke US$25.000, itu berhasil menurunkan rata-rata harian sebesar US$9 juta,” jelas Tommy.

Lebih lanjut, dia memproyeksikan bahwa langkah teranyar BI untuk kembali memangkas batas pembelian hingga US$10.000 per bulan pada awal paruh kedua tahun ini akan semakin memperkuat kepatuhan dan integritas transaksi di pasar valas domestik.

“Kami proyeksikan bahwa dengan penurunan menjadi US$10.000 efektif di 1 Juli 2026, ini akan meningkatkan transaksi dengan underlying dokumen sebesar 98,1% dari total transaksi valas,” kata Tommy yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto itu.

Bank Indonesia (BI) memperketat aturan pembelian valuta asing (valas) tunai dengan menurunkan ambang batas (threshold) pembelian dolar AS terhadap rupiah tanpa dokumen pendukung atau underlying transaction menjadi maksimal US$10 ribu per individu per bulan.

Kebijakan tersebut akan berlaku sejak 1 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip kehati-hatian di Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan langkah itu ditempuh untuk memperdalam pasar keuangan domestik sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan meningkatkan daya tarik investasi asing.

"Penguatan prinsip kehati-hatian dalam PUVA dilakukan melalui implementasi penurunan threshold beli tunai valuta asing terhadap rupiah tanpa underlying menjadi US$10 ribu per pelaku per bulan yang mulai berlaku 1 Juli 2026," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (18/6).

Selain itu, BI juga memperketat ketentuan pelaporan lalu lintas devisa. Mulai 1 Juli 2026, kewajiban melampirkan dokumen pendukung untuk transfer dana keluar negeri dalam valuta asing akan berlaku untuk transaksi di atas US$25 ribu atau setara, turun dari batas sebelumnya di atas US$50 ribu.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa bank sentral saat ini tengah meningkatkan pengawasan terhadap implementasi aturan pembelian valas di perbankan.

[Gambas:Youtube]

Ia menegaskan pembelian dolar AS dalam jumlah besar pada dasarnya tetap diperbolehkan selama memiliki kebutuhan yang jelas dan didukung dokumen transaksi yang sah.

"Sesuai dengan ketentuan kami, pembelian dolar itu harus ada underlying-nya, khususnya untuk pembelian di atas US$10 ribu. Kemudian underlying tersebut juga tidak bisa digunakan berkali-kali," kata Destry.

Menurutnya, BI telah melakukan pemeriksaan langsung ke sejumlah bank untuk memastikan penerapan tata kelola berjalan sesuai ketentuan. Perbankan yang dinilai belum menjalankan pengawasan secara optimal telah diberikan peringatan agar memperbaiki kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

"Kami memang melakukan pengawasan langsung ke bank, onsite ke bank. Kepada bank yang tata kelolanya belum baik, tentu kami berikan peringatan. Ini juga berlaku di banyak negara," jelasnya.

Meski memperketat pengawasan, Destry menegaskan BI tidak berniat membatasi kebutuhan valas yang sah dari pelaku usaha maupun masyarakat.

Ia mengatakan bank sentral justru akan mendukung permintaan dolar yang memiliki dasar transaksi jelas karena dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan menjaga likuiditas valuta asing di dalam negeri.

"Kami tidak membatasi. Kalau memang ada kebutuhan dan ada underlying, tentu dari BI justru akan men-support karena ini dibutuhkan untuk ekonomi kita dan untuk menjaga likuiditas valas di domestik," pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) memperketat aturan pembelian valuta asing (valas) tunai dengan menurunkan ambang batas (threshold) pembelian dolar AS terhadap rupiah tanpa dokumen pendukung atau underlying transaction menjadi maksimal US$10 ribu per individu per bulan.

Kebijakan tersebut akan berlaku sejak 1 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip kehati-hatian di Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan langkah itu ditempuh untuk memperdalam pasar keuangan domestik sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan meningkatkan daya tarik investasi asing.

"Penguatan prinsip kehati-hatian dalam PUVA dilakukan melalui implementasi penurunan threshold beli tunai valuta asing terhadap rupiah tanpa underlying menjadi US$10 ribu per pelaku per bulan yang mulai berlaku 1 Juli 2026," ujar Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (18/6).

Selain itu, BI juga memperketat ketentuan pelaporan lalu lintas devisa. Mulai 1 Juli 2026, kewajiban melampirkan dokumen pendukung untuk transfer dana keluar negeri dalam valuta asing akan berlaku untuk transaksi di atas US$25 ribu atau setara, turun dari batas sebelumnya di atas US$50 ribu.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa bank sentral saat ini tengah meningkatkan pengawasan terhadap implementasi aturan pembelian valas di perbankan.

[Gambas:Youtube]

Ia menegaskan pembelian dolar AS dalam jumlah besar pada dasarnya tetap diperbolehkan selama memiliki kebutuhan yang jelas dan didukung dokumen transaksi yang sah.

"Sesuai dengan ketentuan kami, pembelian dolar itu harus ada underlying-nya, khususnya untuk pembelian di atas US$10 ribu. Kemudian underlying tersebut juga tidak bisa digunakan berkali-kali," kata Destry.

Menurutnya, BI telah melakukan pemeriksaan langsung ke sejumlah bank untuk memastikan penerapan tata kelola berjalan sesuai ketentuan. Perbankan yang dinilai belum menjalankan pengawasan secara optimal telah diberikan peringatan agar memperbaiki kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

"Kami memang melakukan pengawasan langsung ke bank, onsite ke bank. Kepada bank yang tata kelolanya belum baik, tentu kami berikan peringatan. Ini juga berlaku di banyak negara," jelasnya.

Meski memperketat pengawasan, Destry menegaskan BI tidak berniat membatasi kebutuhan valas yang sah dari pelaku usaha maupun masyarakat.

Ia mengatakan bank sentral justru akan mendukung permintaan dolar yang memiliki dasar transaksi jelas karena dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan menjaga likuiditas valuta asing di dalam negeri.

"Kami tidak membatasi. Kalau memang ada kebutuhan dan ada underlying, tentu dari BI justru akan men-support karena ini dibutuhkan untuk ekonomi kita dan untuk menjaga likuiditas valas di domestik," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) kembali memangkas batas pembelian valas secara tunai tanpa didasari kebutuhan riil (underlying), sebagai langkah meredam gejolak nilai tukar rupiah.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan ambang batas (threshold) beli tunai valas terhadap rupiah tanpa underlying diturunkan menjadi maksimal US$10.000 per pelaku per bulan per 1 Juli 2026.

Langkah pengetatan ini terbilang cukup agresif dan cepat. Pasalnya, otoritas moneter baru saja memangkas ambang batas transaksi serupa menjadi US$25.000 per bulan yang mulai berlaku efektif pada Juni 2026 ini.

"[Ini sebagai] penguatan prinsip kehati-hatian dalam Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA) agar semakin maju," ujar Perry dalam pengumuman hasil RDG Juni 2026 pada Kamis (18/6/2026).

Selain membatasi pembelian valas tunai tanpa underlying, bank sentral juga memperketat prinsip kehati-hatian dalam pelaporan Lalu Lintas Devisa (LLD). Perry memaparkan, BI melakukan penyesuaian ambang batas kewajiban penyerahan dokumen pendukung untuk aktivitas transfer dana ke luar negeri (outgoing) dalam bentuk valuta asing.

Jika sebelumnya dokumen pendukung hanya diwajibkan untuk transfer dengan nominal setara di atas US$50.000 maka kewajiban tersebut akan ditarik lebih ketat menjadi untuk transfer dengan nominal setara di atas US25.000 mulai 1 Juli 2026.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menekankan bahwa pemangkasan batas pembelian valas ini adalah murni langkah otoritas dalam menegakkan tata kelola (governance) yang sehat.

Dia juga menegaskan bahwa dokumen underlying hanya berlaku untuk satu kali transaksi dan tidak bisa digunakan secara berulang. Untuk memastikan kepatuhan industri, BI akan melakukan pengawasan secara langsung (onsite) ke bank-bank.

"Tentunya kepada bank yang masih melakukan tata kelola yang belum baik, itu kami peringatkan karena ini berlaku di semua negara," jelas Destry.

Meski BI melakukan pengetatan, Destry mengklaim bahwa likuiditas valas untuk kegiatan ekonomi produktif tidak akan terganggu. Otoritas moneter tidak akan membatasi pembelian valas asalkan pelaku memiliki kebutuhan riil dan dokumen underlying yang diwajibkan.

"Jadi kami tidak membatasi kalau memang ada kebutuhan dan ada underlying. Dari BI kita justru akan men-support itu karena ini akan dibutuhkan untuk ekonomi kita, untuk likuiditas valas itu di domestik," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menerbitkan aturan baru yang menurunkan ambang batas (threshold) pembelian valuta asing (valas) dengan kewajiban penyertaan dokumen underlying. Mulai resmi berlaku hari ini, Selasa (2/6/2026), penukaran valas tanpa underlying maksimal dibatasi menjadi US$25.000 per pelaku transaksi

Regulasi teranyar ini tertuang pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.11/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.11/2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing.

Pada beleid sebelumnya, yakni PADG No.7/2026 yang diterbitkan 1 April lalu, bank sentral telah menurunkan threshold pembelian valas tunai terhadap rupiah dari US$100.000 ke US$50.000 per bulan per pelaku transaksi. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang mengalami tren depresiasi.

Sejalan dengan tren depresiasi yang masih berlangsung, BI kembali menurunkan threshold ini guna menekan tren pembelian valas yang didorong motif spekulasi. Dengan demikian, pembelian valas secara tunai diharapkan sesuai kebutuhan dan tidak memicu tekanan terhadap rupiah.

"Jumlah tertentu (threshold) untuk transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 1 sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing," bunyi pasal 25 PADG No.11/2026, dikutip Selasa (2/6/2026).

Sementara itu, threshold untuk transaksi derivatif berupa forward dan domestic non-deliverable forward (DNDF), swap, serta selain forward, DNDF maupun swap, tidak berubah.

Ambang batas transaksi derivatif forward dan DNDF tetap berlaku per bulan dan per pelaku sebesar US$100.000 untuk transaksi beli, sedangkan US$10 juta untuk transaksi jual. Adapun ambang batas untuk transaksi swap tetap dibatasi US$10 juta per transaksi.

Selain itu, threshold transaksi selain forward, DNDF maupun swap masih berlaku per bulan per pelaku US$100.000 untuk transaksi beli dan US$1 juta untuk transaksi jual.

Aturan yang diteken oleh Anggota Dewan Gubernur BI Thomas Djiwandono ini mulai berlaku 2 Juni 2026. Untuk itu, penyampaian dokumen underlying transaksi dan/atau dokumen pendukung untuk transaksi yang bersifat tunai beli valas terhadap rupiah yaitu US$25.000 sampai US$50.000 per bulan per pelaku. Pelaksanaannya dilakukan selama satu bulan yakni 2 sampai 30 juni 2026.

Di sisi lain, mekanisme penyampaian pelaporan kepada BI mengacu pada ketentuan bank sentral mengenai laporan bank umum terintegrasi dengan penyesuaian batas waktu sampai dengan 31 Juli 2026.

"Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2026," bunyi PADG tersebut.

Efektif Tekan Spekulan

Pada akhir Mei 2026 lalu, BI menjelaskan bahwa underlying yang wajib disertakan untuk penukaran valas di atas US$25.000 meliputi bukti kegiatan ekspor-impor, faktur pajak, hingga tagihan dan kewajiban pembayaran.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A. Cussoy menyebut penurunan threshold yang kembali dilakukan otoritas moneter tidak bertujuan untuk membatasi pembelian dolar. Namun, regulasi ini diharapkan bisa memperketat pembelian valas yang tidak disertai dengan kebutuhan yang urgen.

"Kami tidak membatasi beli valas mau dolar, mau non-dolar, tetapi tolong kalau mau beli itu harus ada underlying-nya. Jadi tidak berupa spekulasi, itu message penting yang perlu kami tekankan kenapa kami kok turunin lagi [threshold]," ujarnya pada pelatihan wartawan, Makassar, Jumat (20/5/2026).

Ruth tidak menampik bahwa pergerakan harga suatu aset termasuk rupiah biasanya didasarkan pada ekspektasi tertentu. Oleh sebab itu, BI pun memutuskan untuk membatasi peluang terjadinya hal tersebut.

Namun, pengetatan penukaran valas ini dipastikan tidak berlaku umum. Pelaku transaksi baik individu maupun badan dengan dokumen underlying yang menunjukkan urgensi penukaran valas tidak dibatasi.

Sebenarnya, lanjut Ruth, 90% dari transaksi penukaran valas yang ada di Indonesia sudah disertai underlying.

Adapun penurunan threshold sampai US$25.000 mulai Juni nanti bukan yang pertama kalinya berlaku. Pada 2015, ketika terjadi taper tantrum, penurunan ambang batas penukaran tanpa underlying dari US$100.000 sampai US$25.000 sudah pernah dilakukan.

Otoritas moneter juga memastikan bahwa akan ada masa transisi juga untuk perbankan dalam memberlakukan kebijakan baru ini. Periodenya direncanakan selama satu bulan

"Bagi bank yang misalnya butuh untuk penyesuaian itu ada [transisi] sampai tanggal 31 Juli nanti. Sesudah 31 Juli itu benar-benar udah berlaku ketentuan, bukan lagi masa transisi," tuturnya

Kebijakan yang merupakan satu dari tujuh langkah BI dalam menstabilkan rupiah ini dipastikan turut dikomunikasikan ke publik. Harapannya, rupiah bisa kembali lagi ke rata-rata Rp16.500 per dolar AS

"Kalau sudah tidak ada spekulasi, kami harapkan pasar mencerminkan pricing kurs yang fair, yang memang berdasarkan kebutuhan riil, mencerminkan fundamentalnya," ujar Ruth

Adapun sampai dengan April-Mei 2026, kebijakan penurunan threshold dari US$100.000 ke US$50.000 sudah tercatat efektif. Usai implementasi Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.7/2026, Ruth mengungkap nilai penukaran rupiah ke valas tanpa underlying di atas US$50.000 sudah turun dari total US$78 juta pada kuartal I/2026 ke US$62 juta rata-rata per hari (RRH

"Jadi turun US$16 juta rata-rata harian selama April dan Mei. Itu sudah menunjukkan efektivitas. Karena kalau dikali 20 hari saja itu sudah [lewat] Rp1 miliar sendiri," jelasnya

Data ini, lanjut Ruth, secara tidak langsung menunjukkan tingginya penukaran valas yang masih didasari oleh tren ekspektasi. Penurunan threshold dari US$50.000 ke US$25.000 mulai bulan depan diharapkan bisa semakin menurunkan rata-rata per hari penukaran valas tanpa underlying

"Saat ini tuh RRH-nya, yang US$25.000 sampai US$50.000, kami lihat US$57 juta menurut hitungan kami. Nah, kami mengharapkan agar penurunan ini kembali menurunkan kebutuhan dolar sehingga menguatkan rupiah, sehingga transaksi yang menggunakan underlying itu akan lebih besar," pungkasnya.