Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mengungkapkan kebijakan pengetatan batas pembelian valuta asing (valas) secara tunai tanpa didasari kebutuhan riil (underlying) berjalan efektif. Kebijakan itu sukses menurunkan rata-rata transaksi harian valas, yang pada gilirannya membantu meredam gejolak nilai tukar rupiah.

Adapun, otoritas moneter kembali memangkas ambang batas (threshold) beli tunai valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi maksimal US$10.000 per pelaku per bulan, yang akan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026.

Langkah tersebut terbilang sangat cepat, mengingat BI baru saja memberlakukan pemangkasan ambang batas transaksi serupa dari US$100.000 menjadi US$25.000 pada awal Juni 2026 ini.

“Mengenai evaluasi kebijakan threshold, kami di Bank Indonesia melihat bahwa kebijakan itu baik,” ungkap Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono dalam pengumuman hasil RDG Juni 2026, dikutip Minggu (21/6/2026).

Tommy, sapaan Thomas, memerincikan data bahwa pada tahapan pertama ketika BI menurunkan ambang batas pembelian valas tanpa underlying dari US$100.000 menjadi US$50.000, kebijakan tersebut berhasil menekan rata-rata transaksi harian ke level US$16 juta.

Tren penurunan transaksi valas spekulatif ini terus berlanjut pada tahapan pengetatan kedua yang berlaku baru-baru ini. “Di tahapan kedua, dari US$50.000 ke US$25.000, itu berhasil menurunkan rata-rata harian sebesar US$9 juta,” jelas Tommy.

Lebih lanjut, dia memproyeksikan bahwa langkah teranyar BI untuk kembali memangkas batas pembelian hingga US$10.000 per bulan pada awal paruh kedua tahun ini akan semakin memperkuat kepatuhan dan integritas transaksi di pasar valas domestik.

“Kami proyeksikan bahwa dengan penurunan menjadi US$10.000 efektif di 1 Juli 2026, ini akan meningkatkan transaksi dengan underlying dokumen sebesar 98,1% dari total transaksi valas,” kata Tommy yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) melaporkan kebijakan pembatasan pembelian valuta asing (valas), khususnya dolar Amerika Serikat (AS), tanpa dokumen pendukung (underlying) berhasil menekan volume transaksi valas dan memperkuat stabilitas pasar keuangan domestik. Saat ini, BI membatasi pembelian valas tanpa underlying maksimal 25.000 dolar AS per orang per bulan. Kebijakan tersebut dinilai efektif mengurangi transaksi yang tidak terkait langsung dengan kebutuhan ekonomi riil.

Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono mengatakan penurunan batas pembelian valas secara bertahap telah memberikan dampak positif terhadap aktivitas transaksi di pasar valas.

"Jadi di tahapan pertama, waktu kita menurunkan threshold dari 100 ribu dolar AS ke 50 ribu dolar AS itu berhasil menurunkan rata-rata transaksi harian sebesar 16 juta dolar AS. Di tahapan kedua, dari 50 ribu dolar AS ke 25 ribu dolar AS itu berhasil menurunkan rata-rata harian sebesar 9 juta dolar AS," kata Thomas dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Sebagai langkah lanjutan, BI kembali memangkas batas pembelian valas terhadap rupiah tanpa dokumen underlying menjadi maksimal 10.000 dolar AS per orang per bulan. Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Menurut Thomas, pengetatan aturan tersebut diharapkan meningkatkan kualitas transaksi valas dan memperbesar porsi transaksi yang didukung dokumen serta kebutuhan ekonomi yang jelas.

"Kami proyeksikan bahwa dengan penurunan threshold menjadi 10.000 dolar AS efektif pada 1 Juli 2026, ini akan meningkatkan transaksi dengan underlying dokumen sebesar 98,1 persen dari total transaksi valas," ujarnya.

Dari sisi ekonomi, kebijakan tersebut berpotensi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dengan menekan aktivitas pembelian valas yang bersifat spekulatif. Selain itu, peningkatan transaksi yang berbasis kebutuhan riil dinilai dapat mendukung efisiensi pasar keuangan dan memperkuat ketahanan sektor eksternal Indonesia.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya bank sentral memperkuat prinsip kehati-hatian di pasar keuangan sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global.

Menurut Perry, penguatan kebijakan juga bertujuan meningkatkan kualitas transaksi valas agar lebih mencerminkan kebutuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan yang sesungguhnya.

"Tujuannya agar transaksi valas lebih berkualitas, sesuai kebutuhan ekonomi riil, dan mengurangi transaksi yang bersifat spekulatif," kata Perry.

Langkah BI tersebut dinilai sejalan dengan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, mengendalikan tekanan terhadap rupiah, serta mendukung iklim investasi dan perdagangan yang lebih sehat di dalam negeri.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk memotong ambang batas (threshold) pembelian valas yang dilakukan tanpa dokumen pendukung (underlying). Kebijakan ini sebagai strategi untuk membentengi nilai tukar rupiah dan memperketat tata kelola lalu lintas devisa nasional.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan bahwa plafon maksimal pembelian valas tunai tanpa amunisi underlying kini dipangkas menjadi hanya sebesar USD10.000 per pelaku per bulan. Batasan baru ini turun signifikan dari ketentuan sebelumnya yang melonggarkan transaksi hingga level USD25.000 per orang per bulan.

"Implementasi penurunan threshold beli tunai valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi USD10.000 per pelaku per bulan," ujar Perry dalam konferensi pers RDG BI Bulanan di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Rupiah Hari Ini Ditutup Loyo ke Rp17.794 per Dolar AS, Intip Pemicunya



Perry menjelaskan bahwa kebijakan pengetatan devisa tunai ini akan mulai diimplementasikan secara resmi di pasar terhitung sejak 1 Juli 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan lalu lintas mata uang asing di dalam negeri benar-benar bersifat produktif dan tidak memicu spekulasi yang merugikan rupiah.

Selain menyasar transaksi tunai, BI juga memperketat prinsip kehati-hatian pada sistem pelaporan lalu lintas devisa non tunai. Langkah tersebut diwujudkan lewat penyesuaian ambang batas kewajiban penyerahan dokumen pendukung untuk aktivitas pengiriman atau transfer dana ke luar negeri dalam denominasi valas.

Dalam arsitektur regulasi yang baru, batas kewajiban pelampiran dokumen pendukung untuk transfer dana valas ke luar negeri diturunkan setengahnya, yakni dari nominal setara USD50.000 menjadi hanya setara USD25.000.

BI Tancap Gas, Suku Bunga Acuan Kembali Naik 25 Bps ke Level 5,75%



"Ini juga mulai berlaku 1 Juli 2026," kata Perry.

Melalui penerapan pemangkasan ganda pada ambang batas tersebut, setiap pelaku ekonomi yang akan melakukan eksekusi pembelian valas tunai maupun pengiriman dana ke luar negeri dalam jumlah tertentu wajib bersiap menghadapi skrining yang lebih ketat.

Setiap transaksi yang menyentuh batas atas yang baru kini memerlukan dokumen underlying yang rigid dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menerbitkan aturan baru yang menurunkan ambang batas (threshold) pembelian valuta asing (valas) dengan kewajiban penyertaan dokumen underlying. Mulai resmi berlaku hari ini, Selasa (2/6/2026), penukaran valas tanpa underlying maksimal dibatasi menjadi US$25.000 per pelaku transaksi

Regulasi teranyar ini tertuang pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.11/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.11/2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing.

Pada beleid sebelumnya, yakni PADG No.7/2026 yang diterbitkan 1 April lalu, bank sentral telah menurunkan threshold pembelian valas tunai terhadap rupiah dari US$100.000 ke US$50.000 per bulan per pelaku transaksi. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang mengalami tren depresiasi.

Sejalan dengan tren depresiasi yang masih berlangsung, BI kembali menurunkan threshold ini guna menekan tren pembelian valas yang didorong motif spekulasi. Dengan demikian, pembelian valas secara tunai diharapkan sesuai kebutuhan dan tidak memicu tekanan terhadap rupiah.

"Jumlah tertentu (threshold) untuk transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 1 sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing," bunyi pasal 25 PADG No.11/2026, dikutip Selasa (2/6/2026).

Sementara itu, threshold untuk transaksi derivatif berupa forward dan domestic non-deliverable forward (DNDF), swap, serta selain forward, DNDF maupun swap, tidak berubah.

Ambang batas transaksi derivatif forward dan DNDF tetap berlaku per bulan dan per pelaku sebesar US$100.000 untuk transaksi beli, sedangkan US$10 juta untuk transaksi jual. Adapun ambang batas untuk transaksi swap tetap dibatasi US$10 juta per transaksi.

Selain itu, threshold transaksi selain forward, DNDF maupun swap masih berlaku per bulan per pelaku US$100.000 untuk transaksi beli dan US$1 juta untuk transaksi jual.

Aturan yang diteken oleh Anggota Dewan Gubernur BI Thomas Djiwandono ini mulai berlaku 2 Juni 2026. Untuk itu, penyampaian dokumen underlying transaksi dan/atau dokumen pendukung untuk transaksi yang bersifat tunai beli valas terhadap rupiah yaitu US$25.000 sampai US$50.000 per bulan per pelaku. Pelaksanaannya dilakukan selama satu bulan yakni 2 sampai 30 juni 2026.

Di sisi lain, mekanisme penyampaian pelaporan kepada BI mengacu pada ketentuan bank sentral mengenai laporan bank umum terintegrasi dengan penyesuaian batas waktu sampai dengan 31 Juli 2026.

"Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2026," bunyi PADG tersebut.

Efektif Tekan Spekulan

Pada akhir Mei 2026 lalu, BI menjelaskan bahwa underlying yang wajib disertakan untuk penukaran valas di atas US$25.000 meliputi bukti kegiatan ekspor-impor, faktur pajak, hingga tagihan dan kewajiban pembayaran.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A. Cussoy menyebut penurunan threshold yang kembali dilakukan otoritas moneter tidak bertujuan untuk membatasi pembelian dolar. Namun, regulasi ini diharapkan bisa memperketat pembelian valas yang tidak disertai dengan kebutuhan yang urgen.

"Kami tidak membatasi beli valas mau dolar, mau non-dolar, tetapi tolong kalau mau beli itu harus ada underlying-nya. Jadi tidak berupa spekulasi, itu message penting yang perlu kami tekankan kenapa kami kok turunin lagi [threshold]," ujarnya pada pelatihan wartawan, Makassar, Jumat (20/5/2026).

Ruth tidak menampik bahwa pergerakan harga suatu aset termasuk rupiah biasanya didasarkan pada ekspektasi tertentu. Oleh sebab itu, BI pun memutuskan untuk membatasi peluang terjadinya hal tersebut.

Namun, pengetatan penukaran valas ini dipastikan tidak berlaku umum. Pelaku transaksi baik individu maupun badan dengan dokumen underlying yang menunjukkan urgensi penukaran valas tidak dibatasi.

Sebenarnya, lanjut Ruth, 90% dari transaksi penukaran valas yang ada di Indonesia sudah disertai underlying.

Adapun penurunan threshold sampai US$25.000 mulai Juni nanti bukan yang pertama kalinya berlaku. Pada 2015, ketika terjadi taper tantrum, penurunan ambang batas penukaran tanpa underlying dari US$100.000 sampai US$25.000 sudah pernah dilakukan.

Otoritas moneter juga memastikan bahwa akan ada masa transisi juga untuk perbankan dalam memberlakukan kebijakan baru ini. Periodenya direncanakan selama satu bulan

"Bagi bank yang misalnya butuh untuk penyesuaian itu ada [transisi] sampai tanggal 31 Juli nanti. Sesudah 31 Juli itu benar-benar udah berlaku ketentuan, bukan lagi masa transisi," tuturnya

Kebijakan yang merupakan satu dari tujuh langkah BI dalam menstabilkan rupiah ini dipastikan turut dikomunikasikan ke publik. Harapannya, rupiah bisa kembali lagi ke rata-rata Rp16.500 per dolar AS

"Kalau sudah tidak ada spekulasi, kami harapkan pasar mencerminkan pricing kurs yang fair, yang memang berdasarkan kebutuhan riil, mencerminkan fundamentalnya," ujar Ruth

Adapun sampai dengan April-Mei 2026, kebijakan penurunan threshold dari US$100.000 ke US$50.000 sudah tercatat efektif. Usai implementasi Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.7/2026, Ruth mengungkap nilai penukaran rupiah ke valas tanpa underlying di atas US$50.000 sudah turun dari total US$78 juta pada kuartal I/2026 ke US$62 juta rata-rata per hari (RRH

"Jadi turun US$16 juta rata-rata harian selama April dan Mei. Itu sudah menunjukkan efektivitas. Karena kalau dikali 20 hari saja itu sudah [lewat] Rp1 miliar sendiri," jelasnya

Data ini, lanjut Ruth, secara tidak langsung menunjukkan tingginya penukaran valas yang masih didasari oleh tren ekspektasi. Penurunan threshold dari US$50.000 ke US$25.000 mulai bulan depan diharapkan bisa semakin menurunkan rata-rata per hari penukaran valas tanpa underlying

"Saat ini tuh RRH-nya, yang US$25.000 sampai US$50.000, kami lihat US$57 juta menurut hitungan kami. Nah, kami mengharapkan agar penurunan ini kembali menurunkan kebutuhan dolar sehingga menguatkan rupiah, sehingga transaksi yang menggunakan underlying itu akan lebih besar," pungkasnya.

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memperkuat komitmen dalam memberikan kemudahan bagi nasabah memenuhi kebutuhan transaksi internasional melalui optimalisasi layanan BRI Money Changer. Kehadiran fasilitas ini merupakan bentuk dukungan nyata Perseroan dalam menyediakan akses transaksi valuta asing (valas) yang resmi dan transparan di lokasi-lokasi strategis.

"Pengembangan layanan ini merupakan wujud nyata BRI dalam mempermudah nasabah dengan menghadirkan solusi transaksi valas yang praktis tepat di titik keberangkatan maupun kedatangan. Melalui nilai tukar kompetitif dan standar layanan yang terjaga, BRI memberikan kepastian serta efisiensi bagi nasabah," ujar Corporate Secretary BRI Dhanny dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5/2026).

Dia menyampaikan layanan money changer merupakan bagian dari upaya Perseroan dalam menghadirkan layanan transaksi valuta asing yang mudah dijangkau masyarakat. Untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi yang beragam, BRI Money Changer melayani penukaran 20 mata uang asing utama, meliputi United States Dollar (USD), Singapore Dollar (SGD), Euro (EUR), Australian Dollar (AUD), Great British Pound (GBP), Japanese Yen (JPY), Philippine Peso (PHP), New Zealand Dollar (NZD), Malaysian Ringgit (MYR), Korean Won (KRW), Hong Kong Dollar (HKD), Saudi Arabian Riyal (SAR), Thailand Baht (THB), New Taiwan Dollar (TWD), Vietnam Dong (VND), Chinese Yuan (CNY), Swiss Franc (CHF), Canadian Dollar (CAD), United Arab Emirates Dirham (AED), dan Brunei Dollar (BND).

Saat ini, gerai BRI Money Changer telah beroperasi secara penuh untuk menjangkau nasabah di berbagai simpul transportasi internasional utama. Layanan penukaran valas ini dapat diakses secara langsung di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Bandara Ngurah Rai Bali, Bandara Juanda Surabaya, Pelabuhan Bandar Bintan Telani Bintan, serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di Nusa Tenggara Timur. Selain gerai khusus tersebut, layanan penukaran valas juga tersedia secara luas melalui jaringan Unit Kerja BRI di seluruh Indonesia.

"Melalui layanan money changer yang kami hadirkan, BRI memastikan seluruh transaksi valuta asing dapat dilakukan secara resmi, aman, dan terintegrasi dengan sistem perbankan. Kehadiran layanan tersebut juga diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di berbagai titik dengan aktivitas lintas negara yang tinggi," pungkas Dhanny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah money changer di Jakarta mulai ramai dikunjungi oleh masyarakat yang ingin menjual dollar Amerika Serikat (AS) pada pekan ini, seiring dengan penguatan dollar AS terhadap rupiah.

Mengutip pemberitaan sebelumnya, pada penutupan perdagangan Senin (25/5/2026) rupiah ditutup di level Rp 17.744 per dollar AS dan pada Jumat (29/5/2026) rupiah ditutup di level Rp 17.880 per dollar AS.

Rupiah melemah 136 poin dalam sepekan ini.

Staf PT Daffa Indo Valuta Aris mengatakan, kenaikan kurs dollar AS dalam beberapa hari terakhir mendorong peningkatan transaksi penjualan valas oleh masyarakat.

Pada Jumat kurs beli dollar AS di money changer Daffa Indo Valuta berada di level Rp 17.820 per dollar AS, sementara kurs jual mencapai Rp 17.950 per dollar AS.

"Untuk minggu terakhir trafiknya menanjak ya karena kan dollarnya naik. Jadi untuk orang-orang yang jual jadi semakin banyak," ujar Aris kepada Kompas.com, Jumat (29/5/2026).

Aris mengungkapkan, mayoritas transaksi yang terjadi saat ini berasal dari masyarakat yang menjual dollar AS untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan kurs maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Nasabah yang membeli dollar AS juga tercatat meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Aris bilang, pembelian dollar AS lebih banyak dilatarbelakangi untuk spekulasi alias menyimpan valuta asing (valas) untuk mencari keuntungan dari pelemahan rupiah.

"Spekulasi banyaknya. Karena kan mungkin ada orang yang investasi jangka pendek. Ini dollar lagi trennya naik, ya sudah coba beli spend uang di dollar. Karena kan tidak butuh waktu lama ya. Kalau andai kata naik 100 poin saja dalam satu bulan ini, untungnya sudah banyak," ucapnya.

Bahkan Aris melihat sebagian orang masih menahan kepemilikan dollar AS karena memperkirakan rupiah bakal melemah ke level Rp 18.000 per dollar AS.

"Ada beberapa orang juga yang memang menginvestasikan hartanya dalam bentuk dollar, itu masih menahan, karena mungkin ada kesempatan untuk kembali naik. Jadi ada orang yang saya tahan dulu saja dollarnya saya tunggu sampai Rp 18.000. Ada saja beberapa orang yang seperti itu," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Dolarindo Samanhudi, Lucky, juga mengungkapkan tren serupa.

Dia menyebut aktivitas penjualan dollar AS oleh nasabah meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

"Tren penukaran dollar AS sangat tinggi untuk terkait penjualan," kata Lucky kepada Kompas.com, Jumat.

Menurutnya, penguatan dollar AS terhadap rupiah mendorong sebagian masyarakat untuk merealisasikan keuntungan dari simpanan valas yang dimiliki pada pekan ini.

Namun, masih banyak pula nasabah yang memilih menunggu menjual dollar AS karena yakin kurs dollar AS masih berpotensi naik.

"Jadi walaupun hari ini naik, tapi mereka masih berasumsi dollar AS tembus di angka Rp 17.900 sekian pada saat mereka dari dollar ke rupiah. Jadi masih banyak berspekulasi terkait kenaikan kurs dollar terhadap rupiah," kata Lucky.

Kendati demikian, meski banyak yang membeli dollar AS untuk spekulasi, namun masih dalam batas yang wajar.

Sebab, ruang untuk membeli dollar dalam jumlah besar di money changer juga dibatasi oleh ketentuan yang berlaku.

Saat ini, transaksi pembelian valuta asing di money changer dibatasi maksimal 25.000 dollar AS per orang.

"Kalau untuk investasi, menurut saya tidak begitu besar. Karena ada batas threshold yang diberlakukan. Di money changer aturannya 25.000 dollar AS per orang, jadi mereka juga tidak mungkin langsung beli dalam jumlah besar," tuturnya.

Adapun pada Jumat kemarin kurs beli dollar AS di money changer Dolarindo berada di level Rp 17.850 per dollar AS, sementara kurs jual mencapai Rp 17.935 per dollar AS.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengambil langkah agresif untuk membentengi perekonomian domestik dari rambatan ketidakpastian global akibat memanasnya perang di Timur Tengah. Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia periode 19-20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan ( BI-Rate ) sebesar 50 basis points (bps) hingga menyentuh level 5,25%.

Sejalan dengan kenaikan tersebut, bank sentral juga mengerek suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00%.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menegaskan, bahwa selain menggunakan instrumen suku bunga, BI juga memperketat aturan transaksi valuta asing (valas) di dalam negeri. Salah satu gebrakan terbarunya adalah memangkas batasan (threeshold) pembelian valas tunai tanpa dokumen pendukung (underlying) yang akan diberlakukan mulai bulan depan.

“Memperkuat kebijakan transaksi pasar valas melalui implementasi penurunan threshold tunai beli valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi USD25.000 per pelaku per bulan yang mulai berlaku Juni 2026, guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan pendalaman pasar keuangan domestik,” jelas Perry dalam konferensi pers hasil RDG di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Perry memaparkan, bahwa keputusan menaikkan suku bunga acuan ini merupakan langkah antisipatif (pre-emptive) jangka panjang. Fokus moneter BI saat ini diarahkan sepenuhnya pada aspek stabilitas (pro-stability) demi mengawal inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap aman berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen.

Untuk memastikan transmisi kebijakan tersebut berjalan efektif di tengah merosotnya nilai tukar, BI berkomitmen mengoptimalkan tiga strategi operasional utama.

Pertama, meningkatkan intensitas intervensi valuta asing untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Kemudian meningkatkan struktur suku bunga instrumen moneter pro-market sejalan dengan kenaikan BI-Rate untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik.

Terakhir, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan memastikan pertumbuhan Uang Primer lebih dari 10% (double digit) sesuai dengan ekspansi moneter, termasuk melalui transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.

Meskipun BI menarik jangkar moneter menjadi lebih ketat di sektor stabilitas nilai tukar, Perry memastikan bahwa roda pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan dibiarkan mandek. Bank Indonesia membagi perannya secara seimbang melalui penguatan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang tetap dikonsepkan untuk mendukung pertumbuhan (pro-growth).

Pihaknya tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial yang longgar demi merangsang perbankan dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan ke sektor-sektor riil produktif, dengan tetap memitigasi risiko stabilitas sistem keuangan.

Di sisi lain, digitalisasi ekonomi terus dipacu lewat perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri, serta peningkatan keandalan infrastruktur sistem pembayaran guna mendukung ekosistem keuangan yang inklusif di seluruh lapisan masyarakat.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengambil langkah agresif untuk membentengi perekonomian domestik dari rambatan ketidakpastian global akibat memanasnya perang di Timur Tengah. Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia periode 19-20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan ( BI-Rate ) sebesar 50 basis points (bps) hingga menyentuh level 5,25%.

Sejalan dengan kenaikan tersebut, bank sentral juga mengerek suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00%.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menegaskan, bahwa selain menggunakan instrumen suku bunga, BI juga memperketat aturan transaksi valuta asing (valas) di dalam negeri. Salah satu gebrakan terbarunya adalah memangkas batasan (threeshold) pembelian valas tunai tanpa dokumen pendukung (underlying) yang akan diberlakukan mulai bulan depan.

“Memperkuat kebijakan transaksi pasar valas melalui implementasi penurunan threshold tunai beli valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi USD25.000 per pelaku per bulan yang mulai berlaku Juni 2026, guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan pendalaman pasar keuangan domestik,” jelas Perry dalam konferensi pers hasil RDG di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Perry memaparkan, bahwa keputusan menaikkan suku bunga acuan ini merupakan langkah antisipatif (pre-emptive) jangka panjang. Fokus moneter BI saat ini diarahkan sepenuhnya pada aspek stabilitas (pro-stability) demi mengawal inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap aman berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen.

Untuk memastikan transmisi kebijakan tersebut berjalan efektif di tengah merosotnya nilai tukar, BI berkomitmen mengoptimalkan tiga strategi operasional utama.

Pertama, meningkatkan intensitas intervensi valuta asing untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Kemudian meningkatkan struktur suku bunga instrumen moneter pro-market sejalan dengan kenaikan BI-Rate untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik.

Terakhir, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan memastikan pertumbuhan Uang Primer lebih dari 10% (double digit) sesuai dengan ekspansi moneter, termasuk melalui transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.

Meskipun BI menarik jangkar moneter menjadi lebih ketat di sektor stabilitas nilai tukar, Perry memastikan bahwa roda pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan dibiarkan mandek. Bank Indonesia membagi perannya secara seimbang melalui penguatan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang tetap dikonsepkan untuk mendukung pertumbuhan (pro-growth).

Pihaknya tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial yang longgar demi merangsang perbankan dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan ke sektor-sektor riil produktif, dengan tetap memitigasi risiko stabilitas sistem keuangan.

Di sisi lain, digitalisasi ekonomi terus dipacu lewat perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri, serta peningkatan keandalan infrastruktur sistem pembayaran guna mendukung ekosistem keuangan yang inklusif di seluruh lapisan masyarakat.

Jakarta: Mau borong dolar AS buat simpanan atau investasi? Sebaiknya cek lagi aturan terbarunya agar transaksi Anda tidak terhambat!

Bank Indonesia (BI) baru saja memperketat pembelian mata uang Negeri Paman Sam tersebut di pasar domestik.

Langkah berani ini diambil sebagai jurus jitu untuk menjaga stabilitas rupiah agar tetap kuat.

Bank Indonesia (BI) menurunkan batas pembelian mata uang dolar AS (USD) di pasar domestik tanpa dokumen pendukung atau underlying menjadi USD50 ribu per orang setiap bulannya.

"Pembatasan pembelian dolar di pasar domestik tanpa underlying yang dulunya USD100.000 per orang per bulan kita turunkan USD50.000 per orang per bulan," kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Istana Merdeka Jakarta, dikutip pada Rabu, 6 Mei 2026.

Apa itu underlying?

Underlying adalah dokumen bukti pendukung transaksi, seperti dokumen impor atau pembayaran jasa, yang menunjukkan bahwa pembelian dolar tersebut didasari oleh kebutuhan ekonomi nyata dan bukan untuk tujuan spekulasi.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan global. Penurunan limit tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Perry mengungkapkan bahwa pembatasan ini bertujuan untuk meredam aktivitas spekulasi di pasar valuta asing domestik. Ke depan, Bank Indonesia berencana untuk memperketat aturan tersebut lebih jauh demi memperkuat kedaulatan rupiah.

"Kami persiapkan, kami akan turunkan lagi menjadi USD25.000, sehingga pembelian dolar AS di atas USD25.000 itu harus pakai underlying," tutur Perry.

Guna memastikan aturan ini berjalan efektif, Bank Indonesia juga meningkatkan pengawasan terhadap korporasi dan perbankan.

BI memantau bank-bank yang memiliki aktivitas pembelian dolar dalam jumlah tinggi secara rutin.

Dalam pelaksanaannya, BI berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mengumumkan instrumen baru dalam operasi moneter, yakni penggunaan SVBI dan SUVBI sebagai agunan atau underlying dalam transaksi valas.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Erwin Gunawan Hutapea menjelaskan bahwa pihaknya memberlakukan strategi operasi moneter baru mulai hari ini, Senin (30/3/2026).

Bank Indonesia mengimplementasikan instrumen baru dalam operasi moneter berupa transaksi repo dalam valuta asing dengan underlying Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI).

"Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pasar [pro-market], guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas [PUVA]," ujar Erwin, Senin (30/3/2026).

Dalam pelaksanaannya, transaksi repo valas ini dapat diikuti oleh dealer utama (primary dealer) PUVA.

Erwin juga menjelaskan bahwa kehadiran instrumen tersebut memberikan alternatif tambahan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas, khususnya likuiditas valas.

Selain itu, penambahan fitur repo kepada Bank Indonesia semakin memperkuat karakteristik SVBI dan SUVBI sebagai high quality liquid assets (HQLA).

"Melalui penguatan tersebut, aktivitas pasar sekunder SVBI dan SUVBI diharapkan akan semakin meningkat, sehingga turut mendukung pendalaman pasar keuangan serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global yang masih berlanjut," ujar Erwin.

Pada perdagangan Jumat (27/3/2026), nilai tukar rupiah ditutup di level Rp16.979,50 per dolar AS atau melemah 75,5 poin (0,45%).

Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, menilai bahwa rupiah masih rentan mengalami pelemahan pada pekan ini. Bahkan, menurutnya, nilai tukar rupiah berisiko menyentuh level Rp17.100.

"Range rupiah dalam satu minggu ke depan adalah Rp16.880—17.100 per dolar AS," kata Ibrahim, Minggu (29/3/2026).

Sementara itu, lanjutnya, indeks dolar dalam minggu depan diperkirakan masih akan diperdagangkan di rentang 99.300 sampai 101.600.

Ibrahim melihat terdapat kecenderungan indeks dolar masih akan menguat pada pekan depan.

Sejumlah sentimen bagi pergerakan mata uang dan komoditas pekan depan menurutnya akan datang dari kondisi geopolitik di Timur Tengah yang masih memanas, terutama mengenai pembatasan transportasi di Selat Hormuz.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mengumumkan instrumen baru dalam operasi moneter, yakni penggunaan SVBI dan SUVBI sebagai agunan atau underlying dalam transaksi valas.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Erwin Gunawan Hutapea menjelaskan bahwa pihaknya memberlakukan strategi operasi moneter baru mulai hari ini, Senin (30/3/2026).

Bank Indonesia mengimplementasikan instrumen baru dalam operasi moneter berupa transaksi repo dalam valuta asing dengan underlying Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI).

"Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pasar [pro-market], guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas [PUVA]," ujar Erwin, Senin (30/3/2026).

Dalam pelaksanaannya, transaksi repo valas ini dapat diikuti oleh dealer utama (primary dealer) PUVA.

Erwin juga menjelaskan bahwa kehadiran instrumen tersebut memberikan alternatif tambahan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas, khususnya likuiditas valas.

Selain itu, penambahan fitur repo kepada Bank Indonesia semakin memperkuat karakteristik SVBI dan SUVBI sebagai high quality liquid assets (HQLA).

"Melalui penguatan tersebut, aktivitas pasar sekunder SVBI dan SUVBI diharapkan akan semakin meningkat, sehingga turut mendukung pendalaman pasar keuangan serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global yang masih berlanjut," ujar Erwin.

Pada perdagangan Jumat (27/3/2026), nilai tukar rupiah ditutup di level Rp16.979,50 per dolar AS atau melemah 75,5 poin (0,45%).

Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, menilai bahwa rupiah masih rentan mengalami pelemahan pada pekan ini. Bahkan, menurutnya, nilai tukar rupiah berisiko menyentuh level Rp17.100.

"Range rupiah dalam satu minggu ke depan adalah Rp16.880—17.100 per dolar AS," kata Ibrahim, Minggu (29/3/2026).

Sementara itu, lanjutnya, indeks dolar dalam minggu depan diperkirakan masih akan diperdagangkan di rentang 99.300 sampai 101.600.

Ibrahim melihat terdapat kecenderungan indeks dolar masih akan menguat pada pekan depan.

Sejumlah sentimen bagi pergerakan mata uang dan komoditas pekan depan menurutnya akan datang dari kondisi geopolitik di Timur Tengah yang masih memanas, terutama mengenai pembatasan transportasi di Selat Hormuz.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan terbaru Bank Indonesia (BI) yang memperketat aturan kewajiban dokumen pendukung (underlying) untuk transaksi valuta asing (valas) mulai 1 April 2026 dinilai akan efektif sebagai penahan laju pelemahan nilai tukar rupiah.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memandang bahwa kebijakan teranyar bank sentral tersebut cukup mumpuni untuk meredam tekanan dalam jangka pendek. Meski begitu, sambungnya, dampaknya lebih berfungsi sebagai peredam kejut (shock absorber) ketimbang pendorong penguatan rupiah secara tajam.

Sebagai informasi, BI memangkas ambang batas kewajiban penyertaan dokumen underlying untuk pembelian valas tunai terhadap rupiah dari US$100.000 menjadi US$50.000 per pelaku per bulan. Batas kewajiban dokumen untuk transfer valas ke luar negeri juga diturunkan ke nominal yang sama.

Di sisi lain, untuk memberikan ruang lindung nilai (hedging) yang lebih luas, BI menaikkan batas transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) serta swap dari US$5 juta menjadi US$10 juta per transaksi.

"Efektivitas utamanya ada pada perubahan perilaku pasar. Penurunan batas pembelian tunai membuat transaksi valas dalam jumlah menengah sampai besar menjadi lebih cepat terpantau, sehingga ruang untuk pembelian dolar AS yang bersifat berjaga-jaga berlebihan menjadi lebih sempit," jelas Josua kepada Bisnis, dikutip Jumat (20/3/2026).

Dia menilai pelebaran batas DNDF akan membuat kebutuhan dolar AS dari pelaku usaha tidak menumpuk di pasar spot. Terlebih, bank sentral masih memiliki amunisi cadangan devisa yang tebal, yaitu US$151,9 miliar per akhir Februari 2026 atau setara 6,1 bulan impor, untuk melakukan intervensi ganda di pasar domestik maupun offshore.

Kendati kerangka pertahanan di dalam negeri diperkuat, Josua mengingatkan bahwa sumber utama tekanan rupiah saat ini bertiup kencang dari ranah global. Eskalasi geopolitik di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga minyak mentah, penguatan indeks dolar AS, hingga naiknya yield US Treasury yang berujung pada kaburnya modal asing (capital outflow) dari pasar negara berkembang.

Berdasarkan catatan BI, sepanjang Maret 2026 telah terjadi aliran modal keluar portofolio bersih senilai US$1,1 miliar. Imbasnya, nilai tukar rupiah sempat terpuruk ke level Rp16.985 per dolar AS pada 16 Maret, melemah 1,29% dari posisi akhir bulan sebelumnya.

Berdasarkan fundamental tersebut, Josua memproyeksikan ruang penguatan rupiah dalam waktu dekat masih cukup terbatas.

Jika harga minyak tidak kembali melonjak, tensi geopolitik mereda, dan outflow tertahan maka kurs rupiah diperkirakan bergerak stabil di rentang Rp16.800 hingga Rp16.950 per dolar AS usai aturan baru ini berjalan.

"Jika tekanan global tetap berat, rupiah lebih mungkin bertahan di sekitar Rp16.900 sampai Rp17.050 per dolar AS. Keberhasilan utama kebijakan BI adalah mencegah rupiah menembus jauh di atas Rp17.000 secara berkepanjangan," ungkapnya.

Josua menambahkan, untuk membawa rupiah kembali menguat ke level ekuilibrium Rp16.500—Rp16.700 per dolar AS, pasar tidak bisa hanya mengandalkan pengetatan aturan valas. Dia meyakini diperlukan perbaikan sentimen global, penurunan harga minyak mentah, serta pulihnya arus modal asing ke dalam negeri.