PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memantau kendaraan masih memadati Pelabuhan Ketapang meski Posko Arus Mudik telah berakhir. Hingga pukul 15.00 WIB, Selasa (31/3), terjadi antrean kendaraan menuju pelabuhan hingga 12 kilometer (km).

Perusahaan memantau, komposisi antrean kendaraan didominasi truk logistik disertai bus dan kendaraan pribadi yang terus bergerak menuju area pelabuhan.

Wakil Direktur Utama ASDP, Yossianis Marciano, menyampaikan bahwa lonjakan kendaraan pasca dibukanya kembali pembatasan kendaraan logistik sumbu tiga ke atas menjadi salah satu faktor meningkatnya antrean di lintasan Ketapang-Gilimanuk.

"Pasca berakhirnya pembatasan kendaraan logistik, terjadi peningkatan signifikan truk yang masuk ke Pelabuhan Ketapang. Kondisi ini berdampak pada antrean kendaraan, namun tetap dalam kendali melalui penguatan manajemen operasional di lapangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4).

Untuk mengurai kepadatan agar tak semakin panjang, ASDP berkolaborasi dengan regulator dan operator kapal melakukan penyesuaian layanan secara adaptif melalui optimalisasi pola Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB), penambahan trip dan armada kapal, serta pengendalian ritme kendaraan melalui buffer zone.

"Kami mengoptimalkan pola Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB), menambah trip dan armada kapal, serta mengatur ritme kendaraan melalui buffer zone agar arus logistik tetap terlayani dengan baik tanpa mengganggu kelancaran perjalanan pengguna jasa lainnya," tambahnya.

ASDP mengoperasikan 36 kapal dengan dukungan penerapan pola TBB pada 10 kapal di Dermaga 4 guna mempercepat proses bongkar muat. Selain itu, enam kapal perbantuan turut memperkuat layanan, yakni Portlink VII, Liputan XII, Dharma Kencana IX, Dharma Rucitra, Karya Maritim II, dan Perkasa Prima V.

Optimalisasi Buffer zone

Pengaturan arus kendaraan juga dilakukan melalui optimalisasi buffer zone sebagai area penyangga sebelum kendaraan masuk ke pelabuhan, khususnya pada kendaraan truk logistik yang ditampung di Dermaga Bulusan.

General Manager ASDP Cabang Ketapang, Arief Eko, menjelaskan bahwa skema buffer zone membantu menjaga kelancaran pergerakan kendaraan sekaligus memberikan ruang istirahat bagi pengemudi sebelum melanjutkan perjalanan.

"Di Bulusan sendiri kami berlakukan 2 skema dimana sebagian kendaraan akan langsung diberangkatkan melalui Dermaga Bulusan menggunakan kapal yang bersandar di sana. Sementara yang lainnya akan kami kirim ke Dermaga LCM," kata Arief menambahkan.

Tercatat pada Selasa (31/3) pagi, sekitar 380 kendaraan yang didominasi truk besar dan sedang berada di Buffer zone Bulusan dan jumlahnya masih terus bertambah. Sementara itu, arus kendaraan dari Tollgate menuju dermaga pada pukul 12.45 WIB terpantau padat dengan waktu pergerakan berkisar 15 hingga 30 menit.

Berdasarkan data Posko Ketapang selama 24 jam pada 30 Maret 2026 (H+8), tercatat total 56.197 penumpang menyeberang dari Jawa ke Bali atau meningkat 5,2 persen, serta total kendaraan mencapai 17.608 unit atau naik 2,1 persen. Secara kumulatif, sejak 11-30 Maret 2026 (H-10 hingga H+8), tercatat 624.717 penumpang dan 171.921 kendaraan menyeberang dari Jawa ke Bali.

Dari total reservasi sebanyak 183.810 unit kendaraan di platform digital Ferizy, sebanyak 171.921 unit telah masuk ke Pelabuhan Ketapang dan terlayani dengan baik. Adapun potensi kendaraan yang masih akan menyeberang hingga H+10 diperkirakan sekitar 11.889 unit.

ASDP mengimbau seluruh pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan dengan baik, membeli tiket secara online melalui Ferizy, serta datang ke pelabuhan sesuai jadwal keberangkatan. Pengguna jasa juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan dan memastikan kesiapan kendaraan selama perjalanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Truk logistik mulai menyerbu pelabuhan usai masa pembatasan angkutan barang berakhir. Tercermin dari antrean menuju Pelabuhan Ketapang dari arah Utara hingga 12 kilometer (km).

Wakil Direktur Utama ASDP Yossianis Marciano menyampaikan, lalu lintas kendaraan di lintasan Ketapang–Gilimanuk masih bergerak dinamis dengan intensitas yang tinggi.

Sejak pagi hingga siang hari, kendaraan terus mengalir menuju Pelabuhan Ketapang, mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat yang kembali ke daerah asal maupun melanjutkan aktivitas pascalibur panjang.

Hingga pukul 15.00 WIB, arus kendaraan dari arah utara menuju pelabuhan terpantau padat dengan estimasi antrean mencapai ±12 km.

“Komposisi kendaraan didominasi truk logistik, disertai bus dan kendaraan pribadi yang terus bergerak menuju area pelabuhan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Sementara berdasarkan aplikasi navigasi Google Maps per pukul 18.30 WIB, terpantau jalur menuju Pelabuhan Ketapang dari arah Utara, Jl. Situbondo—Banyuwangi, masih merah dari jarak sekitar 13 km.

Antrean pun terpantau telah terjadi sejak Senin (30/3/2026). ASDP melaporkan per pukul 14.00 WIB, ekor antrean kendaraan mencapai sekitar 5,8 km dari akses masuk Pelabuhan Ketapang.

Yossianis menyampaikan, kondisi ini merupakan bagian dari dinamika operasional usai berakhirnya kebijakan pembatasan kendaraan logistik sumbu tiga ke atas per 29 Maret 2026.

“Pasca berakhirnya pembatasan kendaraan logistik, terjadi peningkatan signifikan truk yang masuk ke Pelabuhan Ketapang. Kondisi ini berdampak pada antrean kendaraan, namun tetap dalam kendali melalui penguatan manajemen operasional di lapangan,” ujarnya.

Untuk merespons kondisi tersebut, ASDP berkolaborasi dengan regulator dan operator kapal melakukan penyesuaian layanan secara adaptif melalui optimalisasi pola Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB), penambahan trip dan armada kapal, serta pengendalian ritme kendaraan melalui buffer zone.

Dalam hal ini, buffer zone berfungsi sebagai area penyangga sebelum kendaraan masuk ke pelabuhan, khususnya pada kendaraan truk logistik yang ditampung di Dermaga Bulusan.

Harapannya, agar arus logistik tetap terlayani dengan baik tanpa mengganggu kelancaran perjalanan pengguna jasa lainnya.

Tercatat, ASDP mengoperasikan 36 kapal dengan dukungan penerapan pola TBB pada 10 kapal di Dermaga 4 guna mempercepat proses bongkar muat. Selain itu, enam kapal perbantuan turut memperkuat layanan, yakni Portlink VII, Liputan XII, Dharma Kencana IX, Dharma Rucitra, Karya Maritim II, dan Perkasa Prima V.

Tercatat pada Selasa (31/3) pagi, sekitar 380 kendaraan yang didominasi truk besar dan sedang berada di Buffer zone Bulusan dan jumlahnya masih terus bertambah. Sementara itu, arus kendaraan dari Tollgate menuju dermaga pada pukul 12.45 WIB terpantau padat dengan waktu pergerakan berkisar 15 hingga 30 menit.

Berdasarkan data Posko Ketapang selama 24 jam pada 30 Maret 2026 (H+8), tercatat total 56.197 penumpang menyeberang dari Jawa ke Bali atau meningkat 5,2%, serta total kendaraan mencapai 17.608 unit atau naik 2,1%. Secara kumulatif, sejak 22–30 Maret 2026 (H-10 hingga H+8), tercatat 624.717 penumpang dan 171.921 kendaraan menyeberang dari Jawa ke Bali.

Dari total reservasi sebanyak 183.810 unit kendaraan di platform digital Ferizy, sebanyak 171.921 unit telah masuk ke Pelabuhan Ketapang dan terlayani dengan baik. Adapun potensi kendaraan yang masih akan menyeberang hingga H+10 diperkirakan sekitar 11.889 unit.

Banyuwangi, Jawa Timur (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, memprioritaskan kendaraan mobil pribadi dan bus di lintas Ketapang (Banyuwangi)-Gilimanuk (Bali) untuk menjaga kelancaran penyeberangan arus balik Lebaran 2026.

General ASDP Cabang Ketapang Arie Eko di Banyuwangi, Jatim, Sabtu, mengatakan kendaraan truk logistik tidak diprioritaskan untuk menyeberang di Selat Bali itu selama arus mudik dan balik Lebaran.

"Tidak dibatasi, akan tetapi sesuai ketentuannya jika arus balik penyeberangan padat, truk logistik kami arahkan ke buffer zone di parkir Dermaga Bulusan atau Terminal Sri Tanjung, Pusri, tapi kalau landai bisa langsung diangkut," kata dia.

Sementara itu, salah seorang sopir truk logistik, Efendi mengaku sudah sekitar enam jam parkir di Dermaga Bulusan bersama seratusan truk logistik lainnya untuk menyeberang ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang.

Menurut dia, semua sopir truk logistik yang diarahkan parkir sementara di buffer zone Dermaga Bulusan karena arus penyeberangan sedang ramai dan menunggu giliran pemudik landai.

"Saya sendiri sejak pukul 02.00 WIB dan sampai pagi hari ini belum menyeberang," kata Efendi.

Dari pantauan, arus balik H+7 Lebaran 2026 atau Sabtu (28/3/2026) berlangsung ramai dan lancar, serta pemudik yang tiba di Pelabuhan Ketapang dan menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk didominasi kendaraan roda dua dan disusul kendaraan roda empat atau mobil pribadi.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho mengimbau pengusaha logistik agar tidak mengoperasikan truk sumbu tiga atau lebih selama periode arus balik.

Sebagaimana diketahui, Surat Keputusan Bersama (SKB) Pengaturan Lalu Lintas dan Penyeberangan selama Angkutan Lebaran mengatur soal terkait pembatasan truk sumbu tiga yang berlaku pada 13-29 Maret 2026.

"SKB ini mengatur pembatasan sumbu tiga. Jadi kami juga menghimbau kepada pengusaha logistik khususnya sumbu tiga agar supaya patuhi SKB itu," ujar Agus kepada wartawan, dikutip Rabu (25/3/2026).

Dia menambahkan, aturan ini diterapkan agar lalu lintas periode arus balik bisa lancar. Oleh sebab itu, pihaknya tidak akan segan menindak truk yang masih melintas dijalur pemudik.

Bahkan, Agus menekankan bahwa pihaknya mengeluarkan truk sumbu tiga dari jalur tol yang dilintasi pemudik.

"Banyak sekali yang sudah kita keluarkan dari tol dan bahkan kita hentikan, tentunya kita harus mengutamakan para pemudik rekan-rekan kita," imbuhnya.

Di samping itu, dia meminta agar seluruh pihak bisa mematuhi aturan ini agar arus balik periode mudik Lebaran tahun ini benar-benar lancar dan kondusif.

"Jadi duta-duta pemudik harus kita kawal dengan aman, tentunya sumbu tiga kami sekali lagi mengharapkan agar supaya tidak jalan dulu," pungkasnya.

Sekadar informasi, meskipun ada aturan pembatasan ini. Namun, terdapat beberapa jenis kendaraan yang tetap diperbolehkan beroperasi demi menjaga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Jenis angkutan itu mulai dari BBM, bahan bakar gas (BBG), hewan yernak, pupuk, bantuan bencana alam hingga kebutuhan bahan pokok lainnya. Namun demikian, angkutan ini harus dilengkapi dengan dokumen administratif

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memberikan sanksi, berupa surat peringatan hingga pembekuan izin kepada perusahaan yang melanggar aturan pembatasan angkutan barang selama masa Angkutan Lebaran 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyampaikan, pihaknya bersama stakeholders terkait mencatat adanya ribuan truk yang masih beroperasi dan terpaksa dialihkan perjalanannya.

“Berdasarkan data yang dihimpun Jasa Marga, sebanyak 3.383 kendaraan angkutan barang dialihkan pada H-8 sampai dengan H-4 Idutfitri 1447 H yakni 13—17 Maret 2026,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (19/3/2026).

Adapun, pengalihan kendaraan logistik dilakukan di 17 ruas pada 51 lokasi di antaranya Dalam Kota, Jagorawi, JORR Seksi E, Jakarta-Tangerang, Cipularang, JORR W2U, Jakarta-Cikampek, Palikanci, Batang-Semarang, Semarang ABC, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Surabaya-Gempol, Gempol-Pandaan, Gempol-Pasuruan, dan Pandaan-Malang.

Aan menuturkan, penerapan pembatasan angkutan barang ini memang menurunkan volume kendaraan angkutan barang golongan III-V hingga -47,43%, dari 69.176 kendaraan menjadi 36.368 kendaraan.

Berdasarkan data RFID di KM 54 B ruas JORR Seksi E pada tanggal 13 s.d 17 Maret 2026, terdapat 139 kendaraan angkutan barang sumbu 3—5 yang melintas pada masa pembatasan angkutan barang dan terdeteksi lebih muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL).

"Terdapat beberapa perusahaan yang melanggar kebijakan pembatasan ini dengan frekuensi yang cukup sering di antaranya PT TMM, PT MTBB, PT KPT, PT LCL, PT MBS, PT MLB," jelasnya.

Bagi para pelanggar, Ditjen Hubdat Kemenhub secara resmi memberikan sanksi administratif berupa peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran operasional kembali.

Pihaknya juga meminta pelanggar untuk membuat Surat Pernyataan secara tertulis agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Apabila tidak mengindahkan peringatan, akan diberikan sanksi sesuai peraturan yaitu pembekuan izin.

"Kami sangat berharap perusahaan logistik, pemilik kendaraan, dan para pengemudi dapat betul-betul mematuhi aturan pembatasan ini demi memberikan rasa aman, nyaman dan keselamatan bagi seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan mudik," tuturnya.

Sebelumnya, Kemenhub menyoroti truk sumbu 3 atau lebih yang masih beroperasi dan menyebabkan kemacetan di sejulan titik, termasuk di jalan arteri menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali.

Dari sisi operasional, data Posko Gilimanuk selama 14 jam (18 Maret 2026 pukul 00.00–14.00 WIB) atau H-3 mencatat total 144 trip kapal. Jumlah penumpang yang menyeberang dari Bali ke Jawa mencapai 48.230 orang atau meningkat 37,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 35.090 orang.

Kenaikan juga terjadi pada seluruh jenis kendaraan, yakni roda dua sebanyak 11.343 unit (naik 35,0%), roda empat 4.237 unit (naik 26,9%), truk 613 unit (naik 67,9%), dan bus 320 unit (naik 35%). Secara total, kendaraan yang menyeberang mencapai 16.513 unit atau meningkat 33,8% dibandingkan tahun lalu sebanyak 12.341 unit.

Secara kumulatif sejak H-10 hingga H-3 pukul 14.00, total penumpang tercatat 431.628 orang atau naik 3,4%, dan total kendaraan mencapai 139.405 unit atau meningkat 5,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

JAKARTA - Pemberlakukan pelarangan operasional truk sumbu 3 selama 17 hari pada saat momen Lebaran 2026 berpotensi mengganggu distribusi kardus kemasan ke pabrik-pabrik manufaktur. Masalah ini akan menciptakan efek domino pada rantai pasok, mulai penundaan produksi hingga kerugian finansial akibat barang tidak bisa dikirim karena belum dikemas.

Pengemudi truk Cahyadi, Kurnia mengutarakan pelarangan operasional truk sumbu 3 saat momen Lebaran nanti berpotensi menyebabkan keterlambatan pasokan kardus kemasan ke pabrik-pabrik. Akibatnya, akan membuat produk menumpuk di area produksi.

Berdasarkan pembicaraannya dengan para kepala pabrik, Cahyadi yang sudah hampir 17 tahun bergelut sebagai pengemudi truk sumbu 3 khusus mengantarkan kardus kemasan ke berbagai pabrik mengutarakan kondisi ini bisa berakibat pada terpaksa dihentikannya lini produksi karena tidak ada lagi tempat penyimpanan produk akibat kehabisan kardus kemasan.

“Kelangkaan kardus ini menurut yang saya dengar dari kepala-kepala pabrik, juga sering menyebabkan kenaikan harga bahan baku kertas, sehingga meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).

Cahyadi mengaku rutin mengantarkan kardus-kardus kemasan ke berbagai pabrik seperti pabrik sepatu, makanan dan minuman, dan kulkas. Untuk pabrik sepatu, pengiriman kardus kemasan ini 3 unit truk sumbu 3 per hari atau sebanyak 45.000 pieces.

Sedang untuk pabrik minuman, lanjutnya, pengirimannya 51.000 pieces per hari atau 3 truk sumbu 3. “Kita dituntut harus bisa mengirimkan barang tepat waktu. Kalau telat, kita sebagai pengirim akan terkena klaim dari pabriknya,” tukasnya.

Jika kardus kemasannya terlambat dikirim, produknya bisa berantakan karena kardus kemasannya tidak ada. “Kalau di pabrik itu kan mesinnya jalan terus, dan produk yang dihasilkan juga harus langsung di-packing ke dalam kardus. Jadi, kalau kardusnya tidak ada, produknya bisa berantakan di lantai dan bisa rusak juga. Ini kan kerugian bagi pabrik. Makanya kita tidak bisa terlambat mengirim kardusnya,” katanya.

Menurut Cahyadi, yang paling fatal itu pabrik kulkas. Khusus pabrik kulkas ini, jika pengirimannya terlambat sopir truknya langsung dipecat. “Bisa dibayangkan kalau kardus kemasannya tidak tersedia, sedang mesinnya jalan terus. Kalau minuman paling jadi berantakan saja. Tapi, kalau kulkas itu tidak bisa yang namanya kardus kemasannya terlambat,” tuturnya.

Direktur Komite Bahan Baku Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Irsyal Yasman, menyampaikan pembatasan yang diberlakukan terhadap truk sumbu 3 sangat mengganggu proses produksi industri kertas. Pasalnya, pelarangan terhadap truk-truk tersebut otomatis akan menghambat distribusi bahan baku kertas dari pelabuhan ke pabrik.

Apalagi suplai bahan baku kertas ke pabrik itu harus tetap mengalir. Hal itu karena pabrik kertas terus beroperasi dan tidak mengenal hari libur. “Jadi, kalau ada aturan seperti ini, distribusi bahan bakunya juga akan terhambat. Artinya, pabrik akan kekurangan bahan baku sehingga produktivitasnya menjadi turun dan itu juga akan berdampak kepada pabrik-pabrik manufaktur yang membutuhkan kardus kemasan,” tukasnya.

Kondisi serupa juga akan dialami pabrik-pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA), Karyanto Wibowo, mengatakan pabrik-pabrik AMDK juga memiliki risiko out of stock atau kekurangan stok karton akibat kebijakan pelarangan truk sumbu 3 atau lebih saat momen Lebaran nanti karena terhambatnya pengiriman karton dari supplier.

Irsyal memperkirakan ketergantungan suplai karton pada angkutan berkapasitas besar menyebabkan penurunan volume dan keterlambatan pengiriman ketika distribusi harus dialihkan ke truk dua sumbu yang jumlah dan kapasitasnya terbatas. Di sisi lain, rata rata stok kardus di pabrik umumnya dijaga relatif rendah hanya untuk produksi kurang dari satu minggu karena keterbatasan gudang, sehingga hanya mencukupi kebutuhan produksi dalam jangka pendek.

Jadi, dengan masa pembatasan selama 16 hari saat momen Lebaran nanti, risiko kekurangan karton menjadi signifikan dan berpotensi menghambat kelangsungan produksi dan risiko kelangkaan produk AMDK di masa Lebaran.

“Dari sisi finansial, kekurangan stok karton pada produsen AMDK berdampak langsung pada hilangnya potensi penjualan akibat turunnya volume produksi dan pasokan ke pasar, terutama pada periode permintaan tinggi seperti Lebaran,” tukasnya.

Selain itu, perusahaan dapat menanggung biaya tambahan berupa inefisiensi operasional (mesin dan tenaga kerja idle), peningkatan biaya logistik karena penggunaan armada alternatif atau pengiriman darurat, serta potensi penalti atau biaya kompensasi akibat penurunan tingkat layanan kepada distributor.

“Dalam jangka lebih panjang, kekosongan produk di pasar juga berisiko menekan pangsa pasar, serta meningkatkan biaya pemulihan distribusi untuk mengembalikan ketersediaan dan kepercayaan konsumen,” katanya.

JAKARTA - Pembatasan perlintasan kendaraan logistik yang rutin diberlakukan pemerintah saat hari besar keagamaan nasional seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta lebaran dinilai tidak hanya menghambat distribusi barang. Tetapi juga memberi tekanan langsung terhadap kehidupan sopir truk.

Kebijakan itu membuat waktu tempuh perjalanan membengkak, ongkos operasional meningkat, dan pendapatan sopir tergerus drastis.

Seperti Muhammad Irfan misalnya yang mengaku dirugikan akibat kebijakan tersebut. Sopir berusia 30 tahun ini mengungkapkan bahwa kebijakan pembatasan perlintasan saat hari besar memangkas lebih dari 50 persen pendapatannya.

"Dalam kondisi normal bisa Rp2 juta, tapi kalau terkena pembatasan perlintasan itu Rp1 juta sudah bersyukur," kata Muhammad Irfan dalam keterangannya, Senin (19/1/2026)

Sopir truk asal Jakarta yang sedang melayani rute Jakarta–Tanjung Enim, Sumatera Selatan itu menegaskan bahwa penghasilannya turun tajam akibat pembatasan kendaraan. Dia mengungkapkan, durasi perjalanan membuat biaya hidup di jalan membengkak.

Mulai dari ongkos makan, penginapan darurat di rest area atau tempat lainnya, hingga biaya parkir tak resmi kerap menggerus penghasilan. Bahkan, sambung dia, praktik pungutan liar masih menjadi risiko yang harus dihadapi sopir.

"Kalau lagi ada pembatasan, ongkos kami habis buat nginep, makan, parkir. Kadang ada preman, kita harus nempelin duit. Untuk pungli saja bisa habis sejuta lebih," katanya.

Irfan yang telah menjadi sopir truk selama 13 tahun itu menuturkan, pembatasan memaksanya mencari jalur alternatif karena tidak bisa masuk jalan tol. Hal tersebut menambah jarak tempuh dan risiko di jalan.

Menurutnya, pelarangan tersebut kerap dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Dia mengungkapkan bahwa apabila truk masuk tol di luar jam yang diperbolehkan maka sopir harus membayar oknum aparat sekitar Rp1 juta untuk mendapatkan pengawalan hingga keluar pintu tol.

"Kalau mau nekat lewat, ya harus bayar besar ke petugas. Pernah sampai sejuta, nanti dikawal sampai exit tol. Kalau nggak, ya ditilang," katanya.

Tekanan serupa juga dirasakan Chandra Kusuma Wardana, sopir truk yang kerap melayani rute Jakarta–Semarang. Dia menilai pembatasan perlintasan sangat merugikan sopir karena mayoritas dari mereka bekerja dengan sistem borongan tanpa gaji pokok.

"Pendapatan kami itu murni dari jalan. Kalau truk nggak jalan, ya kami rugi. Uang jalan habis, dari perusahaan juga nggak ada kompensasi apa-apa," kata Chandra.

Dia menjelaskan, dalam kondisi normal, perjalanan pulang-pergi Jakarta–Semarang-Jakarta bisa menghasilkan sekitar Rp1,5 juta dalam waktu enam sampai delapan hari. Namun saat pembatasan diberlakukan, pendapatan itu bisa terpangkas lebih dari separuh.

"Dengan pembatasan ini, PP paling dapat Rp900 ribu. Itu nggak cukup buat keluarga. Makin lama sampai, makin rugi. Capeknya nambah, uangnya makin sedikit," katanya.

Chandra menambahkan, kemacetan parah di jalur Pantura saat pembatasan membuat sopir kerap terjebak berjam-jam bahkan berhari-hari di jalan. Dia melanjutkan, jika truk dihentikan dan diarahkan ke rest area, biaya hidup justru semakin mahal.

"Kami berhenti di tol, makan mahal, waktu habis. Tahun kemarin kami benar-benar macet parah, truk disuruh minggir semua," katanya.

Para sopir berharap pemerintah tidak lagi memandang pembatasan logistik semata sebagai pengaturan lalu lintas, melainkan juga melihat dampaknya terhadap pekerja di sektor angkutan barang. Menurutnya, tanpa skema pengaturan yang lebih manusiawi dan kompensasi yang jelas, kebijakan tahunan tersebut dinilai hanya akan memperpanjang tekanan ekonomi terhadap sopir dan keluarganya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyebut pergerakan penyeberangan antarpulau berangsur menurun usai melewati fase puncak Arus balik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan pergerakan kendaraan masih didominasi truk logistik dan angkutan bus. Peningkatan pada segmen kendaraan tertentu tidak mengganggu stabilitas layanan secara keseluruhan.

“Ini menunjukkan distribusi barang tetap berjalan aktif, sementara mobilitas masyarakat banyak menggunakan angkutan umum,” ujarnya dalam siaran pers, dikutip Minggu (4/1/2026).

Dia menambahkan, pada Jumat (2/1/2026) atau H+8 Nataru, tercatat 2.463 unit truk logistik dan 288 unit bus menyeberang dari Sumatra menuju Jawa.

Berdasarkan data Posko Bakauheni, jumlah truk logistik yang menyeberang pada H+8 meningkat 9,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan juga terjadi pada angkutan bus sebesar 6,7%.

Namun secara agregat, total kendaraan dari Sumatra ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Wika Beton, dan BBJ Muara Pilu tercatat 7.420 unit atau turun 5,7% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Jumlah penumpang mencapai 30.617 orang, turun tipis 1,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menjelaskan, pada lintasan sebaliknya, yakni Jawa menuju Sumatra, tren pergerakan juga mulai melandai seiring berakhirnya fase puncak mobilitas libur. Jumlah truk logistik tercatat 955 unit atau turun 46,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara jumlah bus mencapai 338 unit atau turun 4%.

Total penumpang dari Jawa ke Sumatra tercatat 30.302 orang atau turun 10,3%, dengan total kendaraan 5.791 unit atau menurun 21,3%. Menurut Windy, penurunan tersebut mencerminkan kembalinya pola perjalanan ke kondisi yang lebih normal pasca libur panjang.

ASDP terus mengoptimalkan kesiapan operasional dengan sebanyak 786 petugas disiagakan, pengoperasian 28 kapal pada kondisi normal serta penambahan hingga 33 kapal saat kondisi sangat padat. Penerapan delaying system dilakukan guna mengendalikan arus kendaraan agar tidak terjadi kepadatan di area pelabuhan.

Koordinasi lintas pemangku kepentingan juga diperkuat, termasuk dengan BMKG, KSOP, dan BPTD, guna memastikan layanan penyeberangan tetap berjalan aman dan optimal, terutama di tengah dinamika cuaca dan pergerakan kendaraan yang masih fluktuatif.

Terkait akses menuju Pelabuhan Ciwandan yang sempat tergenang sejak Jumat malam (2/1/2026) akibat curah hujan tinggi, ASDP menyampaikan kondisi saat ini telah berangsur pulih dan kembali terkendali.

Pelayanan penyeberangan tetap berjalan melalui Pelabuhan Merak untuk penumpang pejalan kaki dan kendaraan golongan I hingga VII. Sementara kendaraan logistik besar golongan VIII dan IX masih dialihkan melalui Pelabuhan BBJ sebagai bagian dari pengaturan operasional.

Secara kumulatif, pergerakan penumpang dari Jawa ke Sumatra melalui Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara pada periode H-10 hingga H+8 tercatat 688.455 orang atau naik 3,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan total kendaraan 150.736 unit atau turun 6,4%.

Sementara arus dari Sumatra ke Jawa melalui Bakauheni, Wika Beton, dan BBJ Muara Pilu mencapai 607.767 penumpang atau naik 0,4%, dengan total kendaraan 151.367 unit atau meningkat 3,4%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry mencatat lonjakan signifikan pergerakan truk logistik di empat pelabuhan utama lintasan strategis Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk pada H-2 libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyampaikan aktivitas logistik nasional menunjukkan denyut yang semakin kuat jelang libur puncak akhir tahun ini.

Menurutnya, pada saat mobilitas masyarakat meningkat, kebutuhan pasokan logistik justru tak boleh terhenti.

"Kami berkomitmen menjaga kelancaran mobilisasi pasokan, sekalipun berhadapan dengan arus puncak Nataru,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (24/11/2025).

Berdasarkan data Posko Cabang Merak, pada lintasan Jawa–Sumatera yang meliputi Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara, jumlah truk yang menyeberang pada H-2 tercatat mencapai 3.620 unit. Angka ini melonjak 57 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 2.305 unit.

Secara keseluruhan, total penumpang tercatat sebanyak 35.368 orang atau naik 1,8% dari tahun sebelumnya serta total kendaraan tercatat 8.770 unit atau tumbuh 12,6 persen secara tahunan.

Sementara itu, pada lintasan Sumatera–Jawa, Posko Bakauheni mencatat realisasi truk mencapai 3.509 unit, meningkat 20,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Total kendaraan yang menyeberang juga mengalami kenaikan sebesar 1,9 persen menjadi 7.914 unit diikuti total penumpang mencapai 32.916 orang.

Sementara itu, Corporate Secretary ASDP Windy Andale menjelaskan bahwa Posko Gilimanuk mencatat jumlah truk yang menyeberang mencapai 2.336 unit, melonjak 43,9 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara total penumpang meningkat 4,4% menjadi 22.846 orang, diikuti dengan jumlah kendaraan tercatat 6.456 unit atau meningkat 12,2 %, mencerminkan tingginya arus logistik di tengah prediksi puncak Nataru.

Dari arah sebaliknya, meskipun pergerakan kendaraan non-logistik dan penumpang relatif menurun dengan total 24.432 orang, arus truk dari Jawa menuju Bali tetap menunjukkan tren positif. Pada H-2, jumlah truk yang menyeberang melalui Pelabuhan Ketapang tercatat 2.294 unit, naik 26,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Mengantisipasi tingginya mobilisasi tersebut, ASDP menerapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga kelancaran arus logistik. Mulai dari pengalihan truk golongan VII hingga IX ke BBJ Bojonegara, pengaturan kendaraan golongan II, III, serta VIB menuju Ciwandan, hingga penerapan delaying system melalui sejumlah buffer zone guna menekan kepadatan di area pelabuhan.

JAKARTA - Kebijakan pembatasan operasional truk sumbu tiga yang kerap diberlakukan saat periode puncak arus lalu lintas seperti Natal dan Tahun Baru (Nataru) ataupun Idul Fitri kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menerangkan, kebijakan itu seharusnya tidak menghentikan atau menghambat angkutan logistik karena berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

BHS, sapaan akrab Bambang, menegaskan bahwa di berbagai negara lain saat perayaan hari-hari besar seperti di China, Jepang, dan Malaysia, angkutan logistik tidak pernah dihentikan, meski berada pada periode libur panjang. Pasalnya, logistik memiliki peran vital dalam menjaga kelangsungan sendi-sendi kehidupan, seperti kebutuhan masyarakat, industri, dan stabilitas.

“Logistik itu tidak mengenal libur Lebaran atau Nataru , mereka harus tetap berjalan. Kalau dihentikan, dampaknya sangat besar,” ujar BHS dalam keterangannya dikutip Selasa (23/12/2025).

Anggota DPR: Larangan Truk Sumbu Tiga saat Nataru Jadi 17 Hari Kebijakan Tidak Tepat



BHS yang juga Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat menjelaskan, sektor pertama yang terdampak adalah industri. Sektor ini beroperasi secara berkelanjutan dan tidak bisa berhenti hanya karena pembatasan lalu lintas. Padahal pemerintah mendorong produksi nasional terus berjalan lantaran Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Selain itu sektor transportasi yang berkaitan dengan ekspor dan impor juga akan terkena dampak langsung. Jika distribusi logistik terhambat, maka akan muncul risiko demurrage atau denda keterlambatan kapal di pelabuhan. Kondisi ini dinilai dapat merusak reputasi logistik Indonesia di mata internasional.

“Dampak berikutnya adalah kenaikan biaya logistik. Ketika pengangkutan terhambat, harga barang akan naik,” tegasnya.

Alumni ITS Surabaya ini juga mengingatkan bahwa penghentian sementara logistik justru akan menimbulkan masalah baru. Saat pembatasan dicabut, akan terjadi penumpukan barang karena kapasitas infrastruktur tidak mampu menampung lonjakan distribusi secara bersamaan. Tak pelak, terjadi kekurangan armada transportasi yang mendorong biaya angkut menjadi kian mahal.

“Inilah yang akhirnya dirasakan masyarakat, baik di dalam negeri maupun internasional, bahwa logistik Indonesia mahal karena salah kebijakan,” jelasnya.

BHS berpandangan pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan dan Kepolisian, harus lebih peka dalam melakukan pengaturan. Menurutnya, kemacetan parah hanya terjadi di Jawa, sementara di luar Jawa relatif lancar.

“Kita punya banyak alternatif jalur. Semua ini sebenarnya bisa diatur,” katanya.

Menakar Kerugian Para Importir dari Dampak Pelarangan Truk Sumbu 3 Saat Lebaran



BHS menekankan, bahwa tugas pemerintah adalah menciptakan keseimbangan antara angkutan logistik dan angkutan penumpang, baik transportasi publik maupun kendaraan pribadi. Salah satu solusinya adalah mendorong masyarakat untuk melakukan perjalanan lebih awal.

Ia pun mengusulkan agar tarif transportasi publik diturunkan secara signifikan jauh sebelum hari puncak, bahkan hingga 50%. Sebaliknya, tarif justru dinaikkan mendekati hari H agar pergerakan masyarakat terdistribusi secara merata.

“Yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Mendekati hari H, transportasi publik malah digratiskan, jalan tol didiskon, kapal dan pesawat diberi potongan harga. Akibatnya, semua orang menumpuk di hari H,” kritiknya.

Bisnis.com, MEDAN - Danantara bersama belasan entitas BUMN menyalurkan bantuan bagi masyarakat korban terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh pada Jumat (19/12/2025).

Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan bantuan yang terdiri dari bahan makanan, air bersih, bahan bakar, hingga obat-obatan dan kebutuhan bayi itu diangkut menggunakan ratusan truk melalui jalur darat dari Medan menuju Aceh.

"Bantuan ini merupakan bagian dari tanggung jawab BUMN. Kami hari ini kirimkan lebih dari 115 armada truk untuk membawa bantuan ke saudara kita di Aceh," kata Dony usai pelepasan bantuan di area kargo Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Jumat (19/12/2025).

Di samping kebutuhan logistik, belasan entitas BUMN di bawah Danantara juga mengirimkan tak kurang dari 1.000 relawan yang akan membantu distribusi bantuan hingga trauma healing di wilayah terdampak bencana.

Dia mengatakan di fase pemulihan pascabencana, Danantara menyiapkan pula bantuan berupa hunian sementara (huntara) bagi para korban.

"Di tahap awal, kami alokasikan 10.000 huntara untuk masyarakat terdampak. Ini merupakan bagian tanggung jawab BUMN," jelasnya.

Dony mengatakan bantuan logistik dan relawan dari BUMN ini akan dikerahkan secara bergantian ke lokasi-lokasi bencana untuk mempercepat pemulihan.

Dia menyebut di tahap awal ini mereka fokus pada penyaluran bantuan ke Aceh, dilanjutkan dengan Sumatra Utara dan Sumatra Barat pada tahap selanjutnya.

Dalam agenda pelepasan bantuan dari sekitar 11 entitas BUMN di Sumut ke Aceh melalui jalur darat pada Jumat pagi, hadir pula Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Darmawan menyinggung progres pemulihan jaringan listrik di ketiga provinsi yang terdampak bencana.

"Di Sumatra Barat dan Sumatra Utara, sudah mendekati 100%. Kami tengah berupaya keras memulihkan jaringan kelistrikan di Aceh. Ini pekerjaan yang tidak mudah terutama di daerah-daerah yang masih terisolasi seperti Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues," ujar Darmawan.

Direktur Sales and Distribution Bank Syariah Indonesia (BSI) Anton Sukarna menyebut pihaknya mengirimkan 100 relawan dalam aksi kemanusiaan untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana.

"BSI tidak hanya hadir melalui layanan perbankan, tapi juga melalui aksi nyata kemanusiaan. Kami berharap pengiriman relawan ini dapat meringankan beban masyarakat Aceh pascabencana," ujar Anton.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melepas satu kapal penuh logistik bantuan untuk korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui KRI Banda Aceh 593 di Dermaga Kolinlamil, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Sebanyak 207 truk logistik diberangkatkan dalam misi kemanusiaan ini sebagai bagian dari program Kementan Peduli Bencana.

Hingga hari ini, total bantuan yang telah diberangkatkan mencapai Rp 34,8 miliar, sebagai bagian dari komitmen bantuan Rp 75 miliar yang terus disalurkan secara bertahap, dengan komposisi sebagai berikut:

•Beras: 25 ton

•Minyak goreng: 35 ton

•Gula: 38 ton

•Susu: 1.780 dus

•Mi instan: 3.115 dus

•Air mineral: 2.480 dus

•Lainnya: sarden, teh, kopi, pakaian, pampers, pembalut, perlengkapan shalat, perlengkapan mandi, selimut, telur, obat-obatan, hingga genset.

“Total yang kita berangkatkan sekarang dengan kemarin Rp 34,8 miliar. Tidak menutup kemungkinan ada lagi. Tadi pagi ada tambahan bantuan, kita kirim lagi terus menerus,” jelas Mentan Amran, Jumat (5/12/2025)

Kapal TNI AL tersebut akan menempuh rute Padang - Sibolga - Aceh, memastikan seluruh logistik tiba di titik prioritas berdasarkan koordinasi BNPB dan pemerintah daerah. Sehari sebelumnya, bantuan darurat dikirim melalui pesawat Hercules dan telah diterima BNPB di Aceh.

Menurut Mentan Amran, bantuan yang dikirim merupakan kebutuhan mendesak warga di lapangan. Sebagian besar berupa pangan siap konsumsi karena banyak wilayah masih terisolasi dan mengalami keterbatasan akses energi.

“Kami mengecek langsung di lapangan apa kebutuhan masyarakat. Ternyata yang dibutuhkan adalah makanan siap saji, karena beras sudah cukup,” kata Mentan Amran.

Mentan Amran menegaskan, seluruh bantuan merupakan gotong royong mitra strategis, dunia usaha, serta para pegawai Kementan. Karena itu, pengawalan dilakukan secara ketat dari titik keberangkatan hingga tiba di BNPB.

“Ini bantuan yang diberikan oleh seluruh mitra strategis, pengusaha, dan pegawai Kementerian Pertanian. Kami bertanggung jawab sampai di tujuan. Jangan sampai ada yang disalahgunakan. Ini amanah,” tegasnya.

Selain program donasi, pemerintah juga mengirim 44 ribu ton beras dan 6 ribu ton minyak goreng sebagai dukungan reguler tanggap darurat. Dalam situasi darurat, Mentan menegaskan setiap permintaan dari daerah harus langsung dipenuhi.

“Kemarin Wagup Aceh telepon minta minyak goreng dan beras. Dua ribu kilo minyak goreng langsung dikeluarkan, suratnya menyusul. Di Lhokseumawe minta seratus ton, keluarin dulu. Ini darurat,” tegasnya.

Pengawalan distribusi juga dilakukan secara berlapis. Tim gabungan dari pejabat eselon 1, UPT daerah, serta mitra strategis dikerahkan ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengiriman ini diperkuat TNI AL melalui pengoperasian KRI Banda Aceh 593, TNI AU melalui pesawat Hercules, dan dukungan Bulog serta BUMN pangan lainnya.

Mentan Amran memastikan seluruh bantuan sampai ke warga terdampak dan diterima dengan berita acara sebagaimana mestinya.

“Supaya bantuan saudara-saudara kita ini sampai sesuai jumlah yang disampaikan. Ini tabungan akhirat, amanah. Kami kawal sampai naik kapal, sampai masuk ke BNPB, sampai berita acara diterima,” ucapnya.

Dengan pengawalan berlapis, percepatan distribusi, dan dukungan lintas lembaga, Kementan memastikan seluruh bantuan bagi warga terdampak bencana di Sumatra tersalurkan dengan cepat, tepat, dan bertanggung jawab.