Bisnis.com, JAKARTA — Truk logistik mulai menyerbu pelabuhan usai masa pembatasan angkutan barang berakhir. Tercermin dari antrean menuju Pelabuhan Ketapang dari arah Utara hingga 12 kilometer (km).

Wakil Direktur Utama ASDP Yossianis Marciano menyampaikan, lalu lintas kendaraan di lintasan Ketapang–Gilimanuk masih bergerak dinamis dengan intensitas yang tinggi.

Sejak pagi hingga siang hari, kendaraan terus mengalir menuju Pelabuhan Ketapang, mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat yang kembali ke daerah asal maupun melanjutkan aktivitas pascalibur panjang.

Hingga pukul 15.00 WIB, arus kendaraan dari arah utara menuju pelabuhan terpantau padat dengan estimasi antrean mencapai ±12 km.

“Komposisi kendaraan didominasi truk logistik, disertai bus dan kendaraan pribadi yang terus bergerak menuju area pelabuhan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Sementara berdasarkan aplikasi navigasi Google Maps per pukul 18.30 WIB, terpantau jalur menuju Pelabuhan Ketapang dari arah Utara, Jl. Situbondo—Banyuwangi, masih merah dari jarak sekitar 13 km.

Antrean pun terpantau telah terjadi sejak Senin (30/3/2026). ASDP melaporkan per pukul 14.00 WIB, ekor antrean kendaraan mencapai sekitar 5,8 km dari akses masuk Pelabuhan Ketapang.

Yossianis menyampaikan, kondisi ini merupakan bagian dari dinamika operasional usai berakhirnya kebijakan pembatasan kendaraan logistik sumbu tiga ke atas per 29 Maret 2026.

“Pasca berakhirnya pembatasan kendaraan logistik, terjadi peningkatan signifikan truk yang masuk ke Pelabuhan Ketapang. Kondisi ini berdampak pada antrean kendaraan, namun tetap dalam kendali melalui penguatan manajemen operasional di lapangan,” ujarnya.

Untuk merespons kondisi tersebut, ASDP berkolaborasi dengan regulator dan operator kapal melakukan penyesuaian layanan secara adaptif melalui optimalisasi pola Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB), penambahan trip dan armada kapal, serta pengendalian ritme kendaraan melalui buffer zone.

Dalam hal ini, buffer zone berfungsi sebagai area penyangga sebelum kendaraan masuk ke pelabuhan, khususnya pada kendaraan truk logistik yang ditampung di Dermaga Bulusan.

Harapannya, agar arus logistik tetap terlayani dengan baik tanpa mengganggu kelancaran perjalanan pengguna jasa lainnya.

Tercatat, ASDP mengoperasikan 36 kapal dengan dukungan penerapan pola TBB pada 10 kapal di Dermaga 4 guna mempercepat proses bongkar muat. Selain itu, enam kapal perbantuan turut memperkuat layanan, yakni Portlink VII, Liputan XII, Dharma Kencana IX, Dharma Rucitra, Karya Maritim II, dan Perkasa Prima V.

Tercatat pada Selasa (31/3) pagi, sekitar 380 kendaraan yang didominasi truk besar dan sedang berada di Buffer zone Bulusan dan jumlahnya masih terus bertambah. Sementara itu, arus kendaraan dari Tollgate menuju dermaga pada pukul 12.45 WIB terpantau padat dengan waktu pergerakan berkisar 15 hingga 30 menit.

Berdasarkan data Posko Ketapang selama 24 jam pada 30 Maret 2026 (H+8), tercatat total 56.197 penumpang menyeberang dari Jawa ke Bali atau meningkat 5,2%, serta total kendaraan mencapai 17.608 unit atau naik 2,1%. Secara kumulatif, sejak 22–30 Maret 2026 (H-10 hingga H+8), tercatat 624.717 penumpang dan 171.921 kendaraan menyeberang dari Jawa ke Bali.

Dari total reservasi sebanyak 183.810 unit kendaraan di platform digital Ferizy, sebanyak 171.921 unit telah masuk ke Pelabuhan Ketapang dan terlayani dengan baik. Adapun potensi kendaraan yang masih akan menyeberang hingga H+10 diperkirakan sekitar 11.889 unit.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan arus logistik dari jalan raya menjadi kereta api maupun kapal laut selama masa angkutan Lebaran 2026.

Dewan Penasihat MTI Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan, pembatasan angkutan barang pada momen libur panjang selalu menjadi tantangan bagi para pengusaha karena selalu logistik yang berkorban.

Bukan satu atau dua hari, pasalnya pembatasan bahkan dilakukan berminggu-minggu lamanya. Misalnya pada Lebaran tahun lalu, pembatasan tercatat selam 16 hari dan pada libur Nataru yang lalu selama 11 hari.

“Pemerintah seharusnya tidak terus mengorbankan logistik jalan raya saat mudik, melainkan mulai mengoptimalkan jaringan rel sepanjang 4.536,5 km di Pulau Jawa,” ujarnya, Minggu (25/1/2026).

Sesuai prinsip transportasi, Djoko memandang bahwa kereta api lebih kompetitif untuk jarak menengah (500–1.500 km) dan moda laut untuk jarak jauh.

Dengan mengalihkan beban logistik dari jalan raya ke rel dan laut, alhasil arus mudik akan lebih lancar tanpa harus melumpuhkan urat nadi ekonomi nasional.

Menurutnya, kebijakan pembatasan logistik tidak hanya memukul pengusaha truk yang harus tetap mencicil kendaraan, tetapi juga mematikan penghasilan para sopir.

Djoko mengungkapkan, pemerintah perlu melakukan sinkronisasi kebijakan melalui relaksasi angsuran bagi pengusaha dan pemberdayaan sopir truk sebagai relawan mudik.

“Dengan begitu, beban finansial pengusaha teringankan, dan para sopir tetap memiliki pemasukan di tengah masa pembatasan,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan pemberlakukan pembatasan angkutan barang periode Idulfitri/Lebaran 2026 akan serupa dengan Lebaran tahun lalu. Artinya, pembatasan secara penuh dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama.

“Kami sampaikan angkutan barang kurang lebih kita akan berlakukan sama seperti Lebaran tahun kemarin. Jadi kami akan batasi,” ujarnya usai rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (20/1/2026).

Pada Nataru yang lalu, pengusaha pun mengeluhkan pembatasan angkutan yang terjadi cukup lama dan dikhawatirkan berdampak pada pasokan barang yang pada akhirnya mempengaruhi harga logistik dan harga yang konsumen bayar.

Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan pembatasan barang.

Khusus untuk ekspor, Anne mengungkapkan bahwa jalur logistik sudah jelas menuju pelabuhan. Menurutnya, pembatasan dapat dilakukan hanya pada H-1 atau H+1 puncak mudik/arus balik Nataru.

“Jadi lebih baik di H-1 atau H-1 puncaknya, cukup. Harapannya yang ekspor, jangan terlalu dibatasin seperti itu,” tuturnya.