Bisnis.com, MAKASSAR - Pengelola jalan tol Makassar mulai memperketat pengawasan terhadap armada angkutan barang dengan menggelar operasi penertiban kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) di STA 0 Jalan Tol Makassar Seksi 1 mulai pekan ini.

Langkah tersebut diambil guna mendukung program pemerintah menuju implementasi Zero ODOL secara penuh pada Januari 2027, sekaligus menyelaraskan dengan kebijakan pembatasan nasional yang resmi berlaku sejak awal Juni 2026.

Dalam pelaksanaannya, PT Makassar Metro Network selaku pengelola jalan tol menggandeng Induk Patroli Jalan Raya (PJR) Jalan Tol Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan.

Operasi gabungan ini menyasar pemeriksaan dimensi fisik kendaraan serta volume muatan armada logistik yang melintas.

Direktur Utama PT Makassar Metro Network Ismail Malliungan menegaskan bahwa penertiban ini penting mengingat tingginya risiko keselamatan dan besarnya dampak kerusakan infrastruktur yang diakibatkan oleh truk yang melebihi kapasitas standar.

"Penanganan kendaraan ODOL bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menyangkut keselamatan para pengguna jalan. Kendaraan yang membawa muatan melebihi batas memiliki risiko yang lebih besar terhadap keselamatan lalu lintas maupun kondisi infrastruktur jalan," ujar Ismail melalui keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Eksistensi armada logistik non-prosedural di jalur tol, dikatakannya, diidentifikasi membawa 3 dampak negatif bagi sektor transportasi.

Pertama, bisa memicu peningkatan fatalitas kecelakaan lalu lintas akibat kegagalan fungsi pengereman dan stabilitas kendaraan yang tidak layak jalan.

Kedua, bisa mempercepat laju kerusakan perkerasan jalan yang berimplikasi pada membengkaknya biaya pemeliharaan jalan tol, serta ketiga bisa mengurangi tingkat kecepatan rata-rata kendaraan sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas atau memicu kemacetan.

Ismail menambahkan, pengetatan pengawasan di gerbang tol Makassar ini sejalan dengan kebijakan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang mulai memberlakukan pembatasan ketat kendaraan ODOL di seluruh ruas tol Indonesia per 1 Juni 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari Program Quick Wins 2026, di mana pemerintah melarang keras masuknya truk kelebihan muatan dan dimensi ke dalam akses jalan tol serta pelabuhan penyeberangan sejak Juni 2026, sebagai masa transisi sebelum larangan total pada Januari 2027.

"Guna menjaga kelancaran distribusi logistik nasional tanpa mengorbankan keselamatan, kami mengimbau seluruh pelaku usaha transportasi dan pemilik barang untuk memastikan seluruh armandanya telah mematuhi ketentuan standardisasi dimensi dan muatan sebelum memasuki jalur tol," imbau Ismail.

Sementara itu, Kepala Induk PJR Jalan Tol Polda Sulsel AKP Ronald menjelaskan bahwa penegakan hukum di lapangan dikombinasikan dengan pendekatan edukatif.

Petugas tidak hanya memberikan sanksi tegas bagi pelanggar, tetapi juga sosialisasi langsung kepada para pengemudi dan perusahaan logistik.

"Kami berharap melalui kegiatan sosialisasi dan penindakan ini, para pengemudi maupun perusahaan angkutan barang dapat semakin memahami risiko kendaraan ODOL," kata Ronald.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakpastian kelanjutan regulasi sistem bayar tol nirhenti dan nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) serta penertiban truk obesitas (Over Dimension Over Load/ODOL) dinilai mulai mengganggu ekosistem bisnis jalan tol.

Guru Besar UGM Bidang Infrastruktur dan Transportasi sekaligus Kepala Laboratorium Manajemen Proyek Konstruksi dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan (DTSL) UGM, Danang Parikesit menyebut, ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan proyek tersebut bakal berdampak pada kualitas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun, SPM sendiri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) demi memastikan pengguna jalan mendapatkan haknya secara utuh atas setiap rupiah yang dikeluarkan.

"Selama dua ini [MLFF dan ODOL] belum terselesaikan, memang tidak mudah untuk kita mengatakan dengan metode apapun mengenai compliance atau kepatuhan BUJT terhadap SPM jalan tol," ujarnya di Kompleks Parlemen RI, Selasa (9/6/2026).

Danang menuturkan, operator jalan tol kerap dihadapkan pada kondisi yang sulit dikendalikan, seperti laju truk ODOL yang merusak perkerasan jalan.

Karenanya, kondisi tersebut dinilai menciptakan bias dalam penilaian kinerja BUJT. Sehingga, memicu kelalaian dalam pemenuhan SPM jalan tol.

"Sampai solusi final ODOL itu belum tercapai, maka standar pelayanan minimal selalu akan ada exit-nya. Selalu ada alasan pemaaf untuk tidak tercapai, yang ini pemerintah sendiri tidak bisa memenuhinya," pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah memang tengah mengembangkan implementasi dua sistem tersebut guna meningkatkan kualitas jalan tol nasional. Akan tetapi, keduanya masih belum kunjung terealisasi hingga saat ini.

Sebagai contoh, implementasi MLFF saat ini masih berada dalam tahap pengkajian ulang. Padahal, proyek ini telah dicanangkan sejak 2018.

Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Ni Komang Rasminiati menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah mengkaji ulang kelayakan implementasi sistem tersebut.

Selain itu, tambah Komang, sistem MLFF juga tengah dalam tahap pendetailan teknis guna memastikan keandalan teknologi tersebut sebelum benar-benar dilepas ke ekosistem jalan tol nasional.

"Tahap ini kita lagi melakukan pendetailan penyiapan untuk rencana uji coba kembali terhadap sistem ini bisa diaplikasikan gak terhadap ekosistem jalan tol di Indonesia," ujar Ni Komang saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (5/6/2026).

Sementara itu, implementasi bebas truk ODOL atau Zero ODOL sebelumnya ditargetkan berlaku pada 2026. Akan tetapi posisinya kemudian diundur menjadi 2027.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan langkah percepatan (quick win) dalam penanganan kendaraan ODOL sebagai bagian dari upaya menuju target Zero ODOL 2027.

Aan menuturkan, penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengawasan konvensional. Namun, ODOL diperlukan sistem dan aplikasi yang lebih presisi dan transparan.

Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan sejak awal titik pemuatan barang termasuk di kawasan industri, jadi kendaraan yang menuju jalan umum diharapkan sudah memenuhi ketentuan muatan dan dimensi.

“Kami akan tingkatkan pemanfaatan WIM [weight in motion] dan JTO [jembatan timbang online] untuk pengawasan sekaligus untuk penegakan hukum nantinya, pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan uji coba penanganan kendaraan over dimension over loading (ODOL) pada hari ini atau pada 1 Juni 2026, setelah melakukan uji coba terbatas sejak akhir Januari lalu.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan langkah percepatan (quick win) dalam penanganan kendaraan ODOL sebagai bagian dari upaya menuju target Zero ODOL 2027.

Aan menuturkan, penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengawasan konvensional. Namun, ODOL diperlukan sistem dan aplikasi yang lebih presisi dan transparan.

“Kami membuat quick win atau percepatan untuk pengawasan, ada tiga variabelnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (1/6/2026).

Pertama, soal sistem dan aplikasi yang dibangun harus dapat mengawasi secara objektif, presisi, dan 24 jam dengan berbasis IT, prosesnya diharapkan akan lebih transparan dan mengurangi kontak langsung antara pengemudi dengan petugas.

Dia juga menjelaskan, penguatan pengawasan berbasis teknologi ini menjadi upaya dalam meminimalkan potensi praktik pungutan liar (pungli) yang selama ini dianggap masih kerap terjadi sehingga jika nantinya masih ditemukan adanya praktik pungli dalam proses pengawasan angkutan barang, masyarakat bisa langsung melaporkan.

Variabel kedua, yakni penguatan prasarana. Aan menyampaikan, pihaknya akan lebih mengoptimalkan titik penimbangan angkutan barang, baik di UPPKB hingga ruas jalan tol yang dilengkapi dengan teknologi weight in motion (WIM) dan jembatan timbang online (JTO) yang terhubung dengan sistem ETLE atau sistem pengawasan digital.

Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan sejak awal titik pemuatan barang termasuk di kawasan industri, jadi kendaraan yang menuju jalan umum diharapkan sudah memenuhi ketentuan muatan dan dimensi.

“Kami akan tingkatkan pemanfaatan WIM dan JTO untuk pengawasan sekaligus untuk penegakan hukum nantinya,” jelasnya.

Variabel ketiga, yakni harmonisasi regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) agar pengawasan dan penegakan hukum praktik ODOL dipahami dengan persepsi yang sama mulai dari proses deteksi pelanggaran, validasi data, pengiriman surat konfirmasi, hingga proses penilangan atau penegakan hukumnya.

Saat ini pun, proses revisi Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedang berjalan untuk penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan menyesuaikan dengan ekosistem angkutan barang saat ini.

“Regulasi dan SOP ini penting agar memberikan pemahaman kepada rekan-rekan bahwa penanganan ODOL harus satu persepsi sehingga tidak merugikan pihak manapun dan sistemnya harus berkeadilan,” tuturnya.

Adapun, Kementerian Perhubungan mulai melakukan pengawasan dan penegakan hukum (gakkum) kendaraan ODOL sejak 27 Januari 2026 dan akan berakhir pada 31 Mei 2026.

Sampai dengan 6 April 2026, Kemenhub telah menindak 49.003 truk obesitas. Secara terperinci, penindakan dilakukan melalui pemberian peringatan sebanyak 45.545 kendaraan (92,94%), sanksi tilang sebanyak 1.924 kendaraan (3,93%), sanksi tilang kepolisian pada 1 kendaraan dan tilang UPPKB lainnya sebanyak 1.533 (3,13%).

Lima perusahaan dengan pelanggar tertinggi yaitu PT SIL sebanyak 508 kendaraan, PT. IP dengan 464 kendaraan, CV. JK sebanyak 382 kendaraan, PT. SA sebanyak 363 kendaraan dan PT SBJ dengan 363 kendaraan.

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi tengah menyiapkan langkah penanganan truk Over Dimension Over Load (ODOL) di jalan tol, agar disamakan dengan penerapan biaya tambahan bagasi yang saat ini berlaku di bisnis maskapai.

Menhub mengatakan, nantinya setiap truk yang melintas di jalan tol dan melebihi ketentuan muatan akan dikenakan biaya tambahan. Biaya tambahan tersebut akan menjadi sumber pendapatan baru bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

"Kita sedang menunggu kesiapan BUJT untuk menerapkan hal tersebut. Kan perlu menggunakan kamera tambahan untuk mengukur truk tersebut terindikasi lebih muatan atau tidak," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menhub berharap dengan adanya sumber pendapatan baru BUJT tersebut bisa meningkatkan cash flow badan usaha untuk memperbaiki kualitas jalan. Sebab selama ini kerap dikeluhkan dampak melintasnya truk ODOL membuat jalan tol cepat mengalami kerusakan.

Namun demikian, Menhub mengatakan saat ini pihaknya masih menyusun aturan pelaksana kebijakan tersebut. Apakah nantinya akan berbentuk Surat Keputusan Bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum yang saat ini menjadi pemangku kebijakan atas industri jalan tol.

Masih perlu perhitungan terkait komponen besaran tambahan biaya yang dikenakan kepada operator truk. Sehingga nantinya truk yang kelebihan muatan akan diperbolehkan beroperasi asal membayar biaya yang diterapkan.

Menhub menganalogikan, misalnya sebuah muatan truk idealnya diisi oleh muatan 1 ton. Sehingga jika lebih dari 1 ton, baru akan terhitung menjadi beban biaya yang dikeluarkan.

Pelanggaran daya angkut (overload) dan kelengkapan dokumen masih menjadi temuan utama dalam razia kendaraan angkutan barang selama periode Januari hingga awal April 2026. Kondisi ini menjadi catatan penting pemerintah dalam upaya mewujudkan target Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 2027.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mencatat, dari 1 Januari hingga 3 April 2026 sebanyak 606.799 kendaraan telah diperiksa melalui 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di seluruh Indonesia. Hasilnya, 157.821 kendaraan atau sekitar 26,01 persen terbukti melakukan pelanggaran.

Dari total pelanggaran tersebut, pelanggaran daya angkut mendominasi dengan 104.043 kendaraan atau 48,49 persen. Angka ini hampir sebanding dengan pelanggaran dokumen yang mencapai 104.011 kendaraan atau 48,48 persen. Sementara itu, pelanggaran dimensi tercatat sebanyak 5.785 kendaraan (2,70 persen).

Adapun pelanggaran lainnya meliputi tata cara muat sebanyak 710 kendaraan (0,33 persen) serta pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 4 kendaraan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyampaikan dominasi pelanggaran tersebut menunjukkan masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha, baik dari sisi operasional maupun administrasi.

“Pengawasan menunjukkan tren meningkat, namun tingkat pelanggaran masih relatif tinggi. Ini mengindikasikan kepatuhan operator angkutan barang masih perlu ditingkatkan,” ujar Aan dalam keterangannya resminya, Minggu (5/4/2026).

(NIA DEVIYANA)

Bandung (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) di Bandung, Kamis, menyosialisasikan dan mendengarkan masukan publik terkait kebijakan tanpa kendaraan kelebihan dimensi dan muatan nasional (Indonesia Zero Over Dimension Over Load/ODOL) tahun 2027 di wilayah Jawa Barat.

Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Infrastruktur Odo RM Manuhutu dalam Sosialisasi dan Public Hearing kebijakan Indonesia Zero ODOL 2027 bertajuk "Transformasi Ekosistem Angkutan Barang yang Berkeselamatan, Berkeadilan dan Berkelanjutan" di Gedung Sate Bandung mengatakan kebijakan yang akan dimulai secara nasional 1 Januari 2027 itu diambil karena beberapa permasalahan.

Dan yang paling utama adalah semakin tinggi kecelakaan fatal yang terlihat dari angka kecelakaan berdasar Badan Pusat Statistik (BPS) yang terus meningkat signifikan seperti dari 2024 (150.906 kejadian) ke 2025 (158.508 kejadian) dengan korban jiwa yang tetap tinggi yakni masing-masing 26.839 orang (2024) dan 24.296 orang (2025).

"Ini rata-rata 3 orang meninggal setiap jam, dan berdampak pada kerugian sosial-ekonomi (Rp305,29 miliar di tahun 2025). Dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang dengan persentase 10,5 persen merupakan kedua tertinggi setelah sepeda motor (77,4 persen)," kata Odo.

Hal itu, kata Odo, akibat belum optimalnya penertiban kendaraan ODOL, sehingga pada 4 Agustus 2025 lalu, lewat pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI, Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, pimpinan Komisi V DPR RI, Ketua Aliansi Pengemudi Independen (API) beserta perwakilan pengemudi logistik dari berbagai daerah, menyepakati penerapan penuh Zero ODOL di seluruh jaringan jalan nasional mulai 1 Januari 2027.

Langkah tersebut, diambil karena seringkali ketika terjadi kecelakaan, hanya dikatakan itu kelalaian pengemudi. Padahal, pengemudi hanya menjalankan tugas, bekerja pada sebuah perusahaan untuk mengantar barang sesuai perintah.

"Pak Menko Infrastruktur AHY juga dalam statemennya menyatakan, apakah ada konsekuensi secara tegas dan konsekuen terhadap para owner, para pelaku usaha itu sendiri?. Ini yang kita hadirkan keseimbangan (fairness) lewat kebijakan ini. Jangan sampai nanti yang disalahkan, yang dicari tanggung-jawabnya adalah sang pengemudi yang tentu ini semua adalah di luar dari kapasitas dan kemampuan," kata Odo.

Kewajiban penggunaan kendaraan sesuai aturan dimensi dan muatan itu, menurut dia, dikenakan terhadap seluruh proyek termasuk proyek dan pengadaan pemerintah, pemerintah daerah dan BUMN.

Selain itu, kawasan industri juga harus mewajibkan penggunaan kendaraan Non-ODOL melalui aturan eksplisit dalam estate regulation, sehingga dipatuhi oleh seluruh tenant dan vendor industri.

Dengan kebijakan ini, Odo mengatakan diproyeksikan mendatangkan keuntungan positif dalam jangka panjang, seperti tambahan pertumbuhan ekonomi hingga 0,05 persen yang didorong satu oleh peningkatan investasi melalui penyesuaian armada dan efisiensi operasional hingga Rp42,4 triliun.

Kemudian keuntungan biaya sosial (social benefit) yang diproyeksikan hingga Rp1,4 triliun, karena kebijakan ini diharap meningkatkan keselamatan jalan, yang selanjutnya menghilangkan social cost akibat kehilangan pekerjaan, kerugian materi, dan biaya medis.

"Dan terakhir penghematan anggaran preservasi jalan oleh pemerintah," ujar dia.

ODOL di Tol

Meski diberlakukan 1 Januari 2027, kata Odo, pemerintah juga meluncurkan program Quick Wins 2026 yakni pelarangan kendaraan ODOL masuk jalan tol dan pelabuhan penyeberangan mulai 1 Juni 2026.

Program Quick Wins itu diiringi dengan penguatan data pengawasan di ruas jalan tol di mana pemerintah (Kemenpu dan Kemenhub) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memperkuat sistem pengawasan angkutan barang terintegrasi melalui teknologi Weight in Motion (WIM), Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe), RFID, dan dukungan data dari operator jalan tol.

Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Sony Sulaksono Wibowo mengaku pihaknya juga berharap truk ODOL tidak lagi digunakan termasuk dengan pelarangan yang lebih tegas mulai 1 Juni 2026, tapi dia mengakui di beberapa tol bisa dilaksanakan, tapi di ruas lainnya terjadi penolakan.

"Nah ini hal-hal seperti ini ingin coba kita rapikan, sehingga berharap nanti ya secara seragam di 1 Juni itu bisa diterapkan. Walaupun saya yakin tidak akan mudah ya karena masing-masing BUJT juga masih berpikir ulang ya, mengkaji kemungkinan-kemungkinan misalnya truk-truk atau jalan-jalan akses pelabuhan. Tapi kita coba semua karena data juga terintegrasi ke Etle di polisi dan BLUe di Kemenhub," ujar Sony.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara Dani mengatakan pihaknya setuju dengan kebijakan Zero ODOL 2027, karena menyangkut keselamatan di jalan raya.

Karena, menurut dia, dalam sistem logistik, ada tanggung jawab masing-masing mulai dari yang memiliki barang, pemilik armada dan sopir dengan komposisi yang berbeda-beda.

"Kan seharusnya supir itu hanya sebagai operator kendaraan saja. Jangan mobil tidak layak, supir yang ditilang. Kami dukung ODOL itu 1000 persen asal terjadi perubahan undang-undang karena punishment dari yang punya barang, punishment dari yang punya armada, yang saat ini semuanya ke supir," kata Dani.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mengungkapkan keresahan akibat banyaknya kapal yang tenggelam di Gilimanuk usai kerap mengangkut kendaraan lebih muatan alias ODOL.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menyampaikan dalam forum yang dihadiri Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan Kementerian Perhubungan, bahwa kapal milik anggotanya sering kali rusak karena terus menerus mengangkut truk yang tergolong over dimension over load (ODOL).

Bagian kapal yang kerap rusak, yakni bagian engsel ramp door dan las sambungan di geladak kapal (deck).

“Sangat banyak di Ketapang Gilimanuk itu sudah ada 7 kapal tenggelam dan tidak terhitung ramp door kapal yang patah dan akhirnya truknya juga ikut tenggelam,” keluhnya, dikutip pada Kamis (21/5/2026).

Mengingat, setiap hari Gapasdap melayani anggota Aptrindo yang hilir mudik mengangkut dan mengantarkan barang antarpulau, utamaya di wilayah Timur Indonesia.

Khoiri menegaskan bahwa truk ODOL sangat berbahaya bagi keberlangsungan kapal maupun keselamatan penumpang.

Dirinya mendorong agar pelaku usaha maupun pengusaha truk dapat mematuhi aturan muatan standar demi keselamatan dan transportasi yang berkelanjutan.

Tak tanggung-tanggung, Khoiri sering kali menemukan truk di kapalnya yang membawa muatan 60 ton padahal muatan standarnya hanya 40 ton.

Khoiri sejatinya memahami alasan truk membawa barang yang melebihi kapasitas karena untuk meraup keuntungan di tengah persaingan yang ketat. Namun, alahkah baiknya apabila ukuran truk disesuaikan agar mampu mengangkut muatan lebih banyak.

“Truk-truk ini untuk bisa ditambah sumbunya sehingga apabila luas penampangnya dia lebih rata, jadi berapapun yang dimuat mestinya itu bisa lebih berkeselamatan,” tegasnya.

Adapun, pemerintah telah mencanangkan target Zero ODOL pada 1 Januari 2027. Sementara uji coba terbatas telah dilakukan sejak 27 Januari 2026 dan berlangsung hingga 31 Mei 2026.

Uji coba lanjutan akan dilakukan mulai 1 Juni 2026 melalui penguatan sistem pengawasan, prasarana, dan regulasi.

Sampai dengan 3 Mei, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat terdapat 90.960 pelanggaran dan didominasi di wilayah Sumatra Selatan yang mencakup 72% atau sebanyak 65.313 pelanggaran.

Adapun dari pelanggaran yang dipantau melalui jembatan timbang modern atau Weight in Motion (WIM), daya angkut mendominasi jenis pelanggaran dengan 51.844 kasus (57%).

Terdapat sepuluh perusahaan yang tercatat melakukan pelanggaran dengan jumlah yang tinggi di antaranya PT SIL, PT SB, CV GJ, PT ML, PT SA, PT GJE, S, PT BPT, PT SS dan PT MKA.

Bisnis.com, JAKARTA — Uji coba penerapan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 1 Juni 2026 dikhawatirkan memicu gesekan baru antara pemerintah dan pelaku usaha angkutan barang, menyusul belum selarasnya tarif logistik, kesiapan pengawasan, hingga aturan turunan yang menjadi dasar implementasi.

Pelaksanaan uji coba terbatas Zero ODOL sebelumnya telah dan tengah berlangsung sejak 27 Januari dan berakhir pada 31 Mei 2026.

Sampai dengan 3 Mei, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat terdapat 90.960 pelanggaran dan didominasi di wilayah Sumatra Selatan yang mencakup 72% atau sebanyak 65.313 pelanggaran.

Sementara Jawa Barat berada di urutan kedua dengan 10.347 kasus (11%) dan diikuti Jabodetabek menempati urutan ketiga dengan 5.852 kasus (6%).

Adapun dari pelanggaran yang dipantau melalui jembatan timbang modern atau Weight in Motion (WIM), daya angkut mendominasi jenis pelanggaran dengan 51.844 kasus (57%).

Terdapat sepuluh perusahaan yang tercatat melakukan pelanggaran dengan jumlah yang tinggi di antaranya PT SIL, PT SB, CV GJ, PT ML, PT SA, PT GJE, S, PT BPT, PT SS dan PT MKA.

Pemerintah menilai praktik ODOL telah menimbulkan kerugian ekonomi dan keselamatan yang besar. Data Kemenhub menunjukkan kendaraan ODOL berkontribusi terhadap 17% dari total 116.000 kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada 2023.

Selain meningkatkan risiko rem blong dan hilang kendali akibat beban berlebih, praktik ODOL juga mempercepat kerusakan jalan. Pemerintah memperkirakan umur jalan menyusut dari 10 tahun menjadi hanya 3 tahun akibat kendaraan bermuatan berlebih, dengan kerugian mencapai lebih dari Rp4 triliun per tahun.

Kendaraan bermuatan dan berdimensi lebih juga cenderung berjalan di bawah batas kecepatan sehingga mengganggu arus distribusi barang. Di sisi lain, konsumsi bahan bakar meningkat lebih tinggi karena kendaraan membutuhkan tenaga lebih besar untuk beroperasi.

Tingginya angka pelanggaran menunjukkan praktik ODOL masih menjadi bagian dari pola operasional logistik nasional. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pengusaha truk yang menilai implementasi Zero ODOL belum sepenuhnya diikuti pembenahan ekosistem distribusi barang.

Keluhan Pengusaha Truk

Meski pemerintah tengah gencar melakukan sosialisasi Zero ODOL, nyatanya para pengusaha truk mengeluhkan pihaknya menjadi kambing hitam, padahal juga ada peran pemilik barang maupun pelaku usaha.

Masalah tarif pun menjadi persoalan, mengingat dengan berkurangnya jumlah muatan yang bisa diangkut, kebutuhan truk menjadi lebih banyak. Namun, pemilik barang menolak menyelaraskan harga.

Perwakilan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dari NTT menyinggung hal tersebut dan menyentil banyaknya perusahaan BUMN yang tidak mau berubah dalam hal tarif.

“Itu kami sudah berusaha setengah mati ngangkut pupuk sampai ke seluruh NTT, tapi tidak ada bantuan atau tidak mau ada perubahan pak,” keluhnya dalam Musyawarah Nasional Aptrindo, Rabu (20/5/2026).

Lebih lanjut, perwakilan Aptrindo dari Kalimantan Selatan mengeluhkan masih banyaknya praktik bengkel atau karoseri yang melakukan over dimension.

“Banyak bengkel-bengkel yang saat ini melakukan over dimension pak. Truk tronton yang 8 meter jadi 12 meter itu banyak banget. Barangkali dari Kakorlantas dan Kemenhub ada sinergi sampai ke lapangan,” ungkapnya.

Sementara pengusaha truk yang mengangkut alat berat pun masih belum mendapatkan kejelasan terkait larangan praktik ODOL.

Perwakilan Aptrindo dari Kalimantan Timur menyebutkan, para pemilik barang umumnya tidak mau alat beratnya dipecah menjadi beberapa bagian agar tidak terindikasi ODOL.

“Di Kalimantan Timur itu alat berat menuntut untuk diangkut akan tetapi itu berbentuk utuh, berat mulai dari 20 ton sampai 100 ton. Apakah itu bisa dipecah? Yang pasti dari pemilik mungkin tidak mau, ini solusinya seperti apa,” tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah mengakui implementasi Zero ODOL akan memicu kenaikan biaya logistik dalam jangka pendek.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Rustam Effendi mengatakan penyesuaian awal diperkirakan mendorong kenaikan biaya logistik sebesar 4,58% dan inflasi.

Meski demikian, pemerintah meyakini implementasi Zero ODOL tetap perlu dijalankan secara menyeluruh karena berpotensi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,05% dalam jangka panjang.

“Ini yang semakin menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa blueprint itu memang harus diimplementasikan tidak parsial tetapi dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Menanggapi keluhan pelaku usaha, Direktur Angkutan Jalan Muiz Thohir menyampaikan untuk persoalan tarif sejatinya menjadi kesepakatan antara operator dan pemilik barang. Namun, dengan posisi tawar dari transporter yang lemah, pemerintah akan melakukan kajian terkait tarif.

“Fenomena di NTT, kajian tarif angkutan barang itu baru tahun ini pak karena baru ada anggaran, kami akan pertimbangkan untuk tarif termasuk yang harus menyebrang antarpulau,” tuturnya.

Kesiapan Pemerintah

Ke depan, Muiz mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan juga akan menggunakan sistem e-manifest transporter dengan nama "Sumba" (Surat Muatan Barang).

Teknologi ini menyediakan sistem pendataan dan pemantauan muatan kendaraan secara digital, akurat, dan terintegrasi guna meningkatkan keselamatan, menekan kerusakan infrastruktur, dan mendukung penegakan regulasi angkutan barang yang terintegrasi dengan Sistem Pemberitahuan Angkutan Barang (PAB Darat).

“Diharapkan para transporter dapat mendaftarkan akun dalam sistem ini agar pergerakan angkutan barang bisa terdeteksi dan termonitor secara digital,” tuturnya.

Sejatinya, e-manifest tersebut diharapkan terintegrasi dengan PAB Darat yang dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan dan LNSW. Namun, kedua pihak tersebut belum siap untuk implementasi tahun ini.

“Untuk tidak menunda, sementara kita dari Kemenhub coba membuat Sumba tadi, surat-surat barang yang digunakan langsung para transporter,” jelasnya.

Adapun pemerintah mengambil langkah percepatan atau quick win untuk uji coba pada 1 Juni 2026 melalui penguatan sistem pengawasan, prasarana, dan regulasi.

Misalnya, mengoptimalkan titik penimbangan angkutan barang, baik di UPPKB hingga ruas jalan tol yang dilengkapi dengan teknologi WIM dan Jembatan Timbang Online (JTO) yang terhubung dengan sistem ETLE atau sistem pengawasan digital.

Sementara itu, payung hukum yang menjadi landasan implementasi Zero ODOL 2027, yakni Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional, belum kunjung terbit. Padahal, pembahasan beleid tersebut telah berjalan sejak April 2025 atau tidak lama setelah Presiden Prabowo Subianto menjabat.

Kemenko IPK dan Kemenko Perekonomian selaku dua kementerian yang mengurus beleid tersebut menyampaikan aturan itu kini sudah sampai di meja presiden. Kedua pihak sepakat bahwa berbagai keluhan pengusaha truk seharusnya dapat terjawab melalui beleid baru tersebut.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengkhawatirkan molornya penerbitan beleid tersebut dapat menghambat implementasi di lapangan.

Pasalnya, semakin lama perpres diterbitkan maka semakin sempit waktu pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan persiapan bagi pelaku usaha sebelum implementasi penuh pada 1 Januari 2027.

“Waktu untuk sosialisasi berkurang, setidaknya harus 12 bulan. Kalau terbit Juni saja, artinya waktu tinggal 6 bulan,” tuturnya kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Uji coba penerapan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) pada 1 Juni 2026 dikhawatirkan memicu gesekan baru antara pemerintah dan pelaku usaha angkutan barang, menyusul belum selarasnya tarif logistik, kesiapan pengawasan, hingga aturan turunan yang menjadi dasar implementasi.

Pelaksanaan uji coba terbatas Zero ODOL sebelumnya telah dan tengah berlangsung sejak 27 Januari dan berakhir pada 31 Mei 2026.

Sampai dengan 3 Mei, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat terdapat 90.960 pelanggaran dan didominasi di wilayah Sumatra Selatan yang mencakup 72% atau sebanyak 65.313 pelanggaran.

Sementara Jawa Barat berada di urutan kedua dengan 10.347 kasus (11%) dan diikuti Jabodetabek menempati urutan ketiga dengan 5.852 kasus (6%).

Adapun dari pelanggaran yang dipantau melalui jembatan timbang modern atau Weight in Motion (WIM), daya angkut mendominasi jenis pelanggaran dengan 51.844 kasus (57%).

Terdapat sepuluh perusahaan yang tercatat melakukan pelanggaran dengan jumlah yang tinggi di antaranya PT SIL, PT SB, CV GJ, PT ML, PT SA, PT GJE, S, PT BPT, PT SS dan PT MKA.

Pemerintah menilai praktik ODOL telah menimbulkan kerugian ekonomi dan keselamatan yang besar. Data Kemenhub menunjukkan kendaraan ODOL berkontribusi terhadap 17% dari total 116.000 kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada 2023.

Selain meningkatkan risiko rem blong dan hilang kendali akibat beban berlebih, praktik ODOL juga mempercepat kerusakan jalan. Pemerintah memperkirakan umur jalan menyusut dari 10 tahun menjadi hanya 3 tahun akibat kendaraan bermuatan berlebih, dengan kerugian mencapai lebih dari Rp4 triliun per tahun.

Kendaraan bermuatan dan berdimensi lebih juga cenderung berjalan di bawah batas kecepatan sehingga mengganggu arus distribusi barang. Di sisi lain, konsumsi bahan bakar meningkat lebih tinggi karena kendaraan membutuhkan tenaga lebih besar untuk beroperasi.

Tingginya angka pelanggaran menunjukkan praktik ODOL masih menjadi bagian dari pola operasional logistik nasional. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pengusaha truk yang menilai implementasi Zero ODOL belum sepenuhnya diikuti pembenahan ekosistem distribusi barang.

Keluhan Pengusaha Truk

Meski pemerintah tengah gencar melakukan sosialisasi Zero ODOL, nyatanya para pengusaha truk mengeluhkan pihaknya menjadi kambing hitam, padahal juga ada peran pemilik barang maupun pelaku usaha.

Masalah tarif pun menjadi persoalan, mengingat dengan berkurangnya jumlah muatan yang bisa diangkut, kebutuhan truk menjadi lebih banyak. Namun, pemilik barang menolak menyelaraskan harga.

Perwakilan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dari NTT menyinggung hal tersebut dan menyentil banyaknya perusahaan BUMN yang tidak mau berubah dalam hal tarif.

“Itu kami sudah berusaha setengah mati ngangkut pupuk sampai ke seluruh NTT, tapi tidak ada bantuan atau tidak mau ada perubahan pak,” keluhnya dalam Musyawarah Nasional Aptrindo, Rabu (20/5/2026).

Lebih lanjut, perwakilan Aptrindo dari Kalimantan Selatan mengeluhkan masih banyaknya praktik bengkel atau karoseri yang melakukan over dimension.

“Banyak bengkel-bengkel yang saat ini melakukan over dimension pak. Truk tronton yang 8 meter jadi 12 meter itu banyak banget. Barangkali dari Kakorlantas dan Kemenhub ada sinergi sampai ke lapangan,” ungkapnya.

Sementara pengusaha truk yang mengangkut alat berat pun masih belum mendapatkan kejelasan terkait larangan praktik ODOL.

Perwakilan Aptrindo dari Kalimantan Timur menyebutkan, para pemilik barang umumnya tidak mau alat beratnya dipecah menjadi beberapa bagian agar tidak terindikasi ODOL.

“Di Kalimantan Timur itu alat berat menuntut untuk diangkut akan tetapi itu berbentuk utuh, berat mulai dari 20 ton sampai 100 ton. Apakah itu bisa dipecah? Yang pasti dari pemilik mungkin tidak mau, ini solusinya seperti apa,” tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah mengakui implementasi Zero ODOL akan memicu kenaikan biaya logistik dalam jangka pendek.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Rustam Effendi mengatakan penyesuaian awal diperkirakan mendorong kenaikan biaya logistik sebesar 4,58% dan inflasi.

Meski demikian, pemerintah meyakini implementasi Zero ODOL tetap perlu dijalankan secara menyeluruh karena berpotensi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,05% dalam jangka panjang.

“Ini yang semakin menguatkan kita, meyakinkan kita bahwa blueprint itu memang harus diimplementasikan tidak parsial tetapi dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Menanggapi keluhan pelaku usaha, Direktur Angkutan Jalan Muiz Thohir menyampaikan untuk persoalan tarif sejatinya menjadi kesepakatan antara operator dan pemilik barang. Namun, dengan posisi tawar dari transporter yang lemah, pemerintah akan melakukan kajian terkait tarif.

“Fenomena di NTT, kajian tarif angkutan barang itu baru tahun ini pak karena baru ada anggaran, kami akan pertimbangkan untuk tarif termasuk yang harus menyebrang antarpulau,” tuturnya.

Kesiapan Pemerintah

Ke depan, Muiz mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan juga akan menggunakan sistem e-manifest transporter dengan nama "Sumba" (Surat Muatan Barang).

Teknologi ini menyediakan sistem pendataan dan pemantauan muatan kendaraan secara digital, akurat, dan terintegrasi guna meningkatkan keselamatan, menekan kerusakan infrastruktur, dan mendukung penegakan regulasi angkutan barang yang terintegrasi dengan Sistem Pemberitahuan Angkutan Barang (PAB Darat).

“Diharapkan para transporter dapat mendaftarkan akun dalam sistem ini agar pergerakan angkutan barang bisa terdeteksi dan termonitor secara digital,” tuturnya.

Sejatinya, e-manifest tersebut diharapkan terintegrasi dengan PAB Darat yang dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan dan LNSW. Namun, kedua pihak tersebut belum siap untuk implementasi tahun ini.

“Untuk tidak menunda, sementara kita dari Kemenhub coba membuat Sumba tadi, surat-surat barang yang digunakan langsung para transporter,” jelasnya.

Adapun pemerintah mengambil langkah percepatan atau quick win untuk uji coba pada 1 Juni 2026 melalui penguatan sistem pengawasan, prasarana, dan regulasi.

Misalnya, mengoptimalkan titik penimbangan angkutan barang, baik di UPPKB hingga ruas jalan tol yang dilengkapi dengan teknologi WIM dan Jembatan Timbang Online (JTO) yang terhubung dengan sistem ETLE atau sistem pengawasan digital.

Sementara itu, payung hukum yang menjadi landasan implementasi Zero ODOL 2027, yakni Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional, belum kunjung terbit. Padahal, pembahasan beleid tersebut telah berjalan sejak April 2025 atau tidak lama setelah Presiden Prabowo Subianto menjabat.

Kemenko IPK dan Kemenko Perekonomian selaku dua kementerian yang mengurus beleid tersebut menyampaikan aturan itu kini sudah sampai di meja presiden. Kedua pihak sepakat bahwa berbagai keluhan pengusaha truk seharusnya dapat terjawab melalui beleid baru tersebut.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengkhawatirkan molornya penerbitan beleid tersebut dapat menghambat implementasi di lapangan.

Pasalnya, semakin lama perpres diterbitkan maka semakin sempit waktu pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan persiapan bagi pelaku usaha sebelum implementasi penuh pada 1 Januari 2027.

“Waktu untuk sosialisasi berkurang, setidaknya harus 12 bulan. Kalau terbit Juni saja, artinya waktu tinggal 6 bulan,” tuturnya kepada Bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional yang memuat kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) belum juga terbit hingga menjelang akhir Mei 2026.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Rustam Effendi mengatakan, atas arahan Sekretariat Negara, aturan terkait zero ODOL digabung ke dalam Perpres Penguatan Logistik Nasional dalam bentuk blueprint.

“Jadi blueprint ini nanti merupakan lampiran dari perpres penguatan logistik yang sekarang sudah ada di meja presiden. Tetapi untuk rencana aksinya sudah dikerjakan,” ujarnya dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia di Hotel Borobudur, Rabu (20/5/2026).

Meski demikian, Rustam tidak memerinci alasan molornya penerbitan beleid tersebut yang sebelumnya ditargetkan terbit pada akhir 2025.

Dia memastikan rencana aksi nasional (RAN) untuk implementasi zero ODOL tetap berjalan dengan target penerapan pada 1 Januari 2027.

Dalam satu bulan terakhir menjelang uji coba pada 1 Juni 2026, pemerintah bersama Korps Lalu Lintas Polri, Kemenko IPK, dan Kementerian Perhubungan melakukan roadshow sosialisasi zero ODOL di sejumlah wilayah.

Salah satu poin dalam RAN tersebut ialah harmonisasi regulasi melalui revisi Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) guna memperkuat penegakan kebijakan zero ODOL.

Menurut Rustam, revisi UU tersebut telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Namun, Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) yang disiapkan sebagai payung regulasi sektor transportasi belum menjadi prioritas tahun ini.

“RUU Sistranas sudah masuk prolegnas 2025–2029 tetapi belum jadi prioritas 2026 ini. Kami akan coba usahakan jika tidak memungkinkan tahun ini mungkin 2027,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai keterlambatan penerbitan Perpres berpotensi mengganggu kesiapan implementasi di lapangan.

Menurutnya, makin lama beleid diterbitkan, makin sempit waktu sosialisasi dan penyesuaian bagi pelaku usaha sebelum kebijakan berlaku penuh pada awal 2027.

“Waktu untuk sosialisasi berkurang, setidaknya harus 12 bulan, kalau terbit Juni saja, artinya waktu tinggal 6 bulan [menuju 1 Januari 2027],” tuturnya kepada Bisnis.

Sebelumnya, Plt. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Kemenko Perekonomian Ekko Harjanto mengatakan rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional telah melalui tahap harmonisasi antar kementerian/lembaga.

“Sudah paraf antar-K/L yang terkait, kemudian sudah dikembalikan ke Sekretariat Negara. Kemungkinan tinggal menunggu tanda tangan Bapak Presiden,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) x Fuso di JIEXPO Kemayoran, Sabtu (11/4/2026).

Perpres tersebut awalnya ditargetkan terbit pada November 2025, tetapi hingga kini masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengemudi logistik menantikan kepastian regulasi Over Dimension Over Loading (ODOL) yang hingga kini masih dalam tahap pembahasan. Regulasi ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, keselamatan transportasi, serta keberlanjutan sektor logistik nasional.

Ketua Umum Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) Ika Rostianti mengatakan pihaknya telah melakukan konsolidasi dengan komunitas sopir di berbagai daerah seperti Medan, Riau, Palembang, Jakarta, Jawa Timur, hingga Sulawesi. Konsolidasi ini dilakukan untuk menyatukan aspirasi pengemudi yang berperan dalam distribusi barang dan kebutuhan masyarakat.

“Kami memahami pentingnya penataan ODOL demi keselamatan dan ketertiban transportasi nasional. Namun sampai hari ini, banyak pengemudi masih merasa berjalan tanpa kepastian,” kata Ika dalam keterangannya, Rabu (13/5/2026).

RBPI menilai percepatan penyusunan regulasi ODOL diperlukan agar pengemudi tidak berada dalam ketidakpastian berkepanjangan, terutama menjelang rencana penerapan Zero ODOL pada Januari 2027.

Di sisi lain, RBPI juga mencatat adanya harapan kesetaraan perlakuan antar sektor transportasi dalam penyampaian aspirasi kebijakan. Pengemudi logistik menilai pentingnya ruang dialog yang seimbang agar setiap kebijakan dapat mempertimbangkan kondisi seluruh pelaku di lapangan.

“Kami melihat teman-teman ojol cukup sering mendapatkan ruang dialog dan perhatian ketika menyampaikan aspirasi. Kami tentu ikut senang jika pekerja transportasi diperhatikan pemerintah. Namun di saat yang sama, para sopir logistik juga berharap bisa diperlakukan setara karena kami pun memiliki kontribusi besar bagi roda perekonomian nasional,” kata Ika.

RBPI menegaskan bahwa pengemudi logistik memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang nasional, meski dalam kesehariannya menghadapi tantangan operasional seperti risiko perjalanan dan tekanan biaya.

“Ketika kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan distribusi berjalan lancar, di balik itu ada ribuan sopir yang bekerja siang dan malam. Karena itu kami berharap pemerintah dapat lebih hadir, mendengar kondisi nyata di lapangan, dan melibatkan komunitas sopir dalam penyusunan solusi,” lanjutnya.

RBPI juga mengajak para pengemudi di berbagai daerah untuk tetap menjaga solidaritas dan mengedepankan penyampaian aspirasi secara tertib.

“Jangan sampai sesama sopir terpecah karena keadaan. Kita semua menghadapi persoalan yang sama dan memiliki harapan yang sama, yakni ingin bekerja dengan tenang, dihargai, dan memiliki kepastian untuk masa depan keluarga. Persatuan adalah kekuatan utama pengemudi logistik,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mulai menerapkan uji coba terbatas sistem penegakan hukum berbasis Alat Bukti Rekaman Elektronik atau ETLE untuk kendaraan over dimension dan over loading (ODOL) sejak Januari 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan, penerapan ETLE ditujukan memperkuat pengawasan serta meningkatkan kepatuhan pelaku angkutan barang terhadap aturan dimensi dan muatan kendaraan.

"Kami menjalankan tugas dan fungsi RAN ini di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,” kata Aan dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

“Rencana aksi ini disusun sebagai upaya komprehensif pemerintah untuk meningkatkan keselamatan transportasi, menekan kerusakan infrastruktur jalan, dan memperkuat daya saing sistem logistik nasional," lanjut Aan.

Aan menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi seperti ETLE untuk pengawasan, pencatatan, dan penindakan kendaraan barang di fasilitas penimbangan.

Uji coba dilakukan di tiga lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) berbasis Weigh In Motion (WIM), yakni UPPKB Kertapati, Talang Kelapa, dan Balonggandu.

"Melalui ETLE tercatat bahwa hingga 11 Mei 2026, terdapat sebanyak 98.983 pelanggaran kendaraan angkutan barang,” jelas Aan.

Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah pelanggaran tertinggi.

Jumlah pelanggaran di wilayah tersebut mencapai 71.402 kasus atau sekitar 73 persen dari total pelanggaran.

Posisi kedua ditempati Jawa Barat dengan 10.347 pelanggaran atau 11 persen.

Wilayah Jabodetabek berada di posisi ketiga dengan 6.199 pelanggaran atau sekitar 6 persen.

“Sisanya ada dari berbagai wilayah lain," ujar Aan.

Jenis pelanggaran paling banyak berasal dari pelanggaran daya angkut dengan total 55.462 kasus atau 57 persen.

Pelanggaran dokumen tercatat sebanyak 42.427 kasus atau 43 persen.

Sementara itu, pelanggaran tata cara muat tercatat sebanyak 94 kasus.

"Kepada para pelanggar, kami telah mencetak dan mengirimkan surat sebagai bentuk tindak lanjut penegakan hukum sehingga diharapkan dengan adanya sistem ini dapat memudahkan semua pihak dalam menangani kendaraan angkutan barang yang tidak sesui ketentuan," imbuhnya.

Aan mengatakan, sistem tersebut masih dalam tahap uji coba terbatas.

Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem pengawasan dan penegakan hukum berbasis WIM dan ETLE berjalan optimal.

Pemerintah menargetkan penerapan penuh kebijakan Zero ODOL mulai 1 Januari 2027.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya nasional meningkatkan keselamatan lalu lintas dan menekan kerusakan jalan akibat kendaraan angkutan barang yang melebihi batas dimensi dan muatan.

Penerapan ETLE dinilai membuat pengawasan lebih otomatis dan akurat.

Teknologi kamera elektronik memungkinkan kendaraan yang melanggar batas dimensi dan muatan langsung teridentifikasi tanpa pemeriksaan manual di lapangan.

Ke depan, penindakan akan difokuskan pada kendaraan yang terbukti melanggar ketentuan dimensi dan muatan.

Perusahaan angkutan maupun pemilik kendaraan yang melanggar juga berpotensi diminta menanggung biaya kerusakan jalan akibat pelanggaran tersebut.

Langkah itu diharapkan memberi efek jera sekaligus mendorong sistem transportasi barang yang lebih aman dan berkelanjutan.

Meski begitu, implementasi Zero ODOL masih menghadapi tantangan di lapangan, mulai dari kesiapan pelaku usaha, penyesuaian operasional logistik, hingga pengawasan di wilayah dengan aktivitas distribusi barang yang tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera melakukan uji coba penanganan kendaraan over dimension over loading (ODOL) pada 1 Juni 2026, setelah melakukan uji coba terbatas sejak akhir Januari lalu.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan langkah percepatan (quick win) dalam penanganan kendaraan ODOL sebagai bagian dari upaya menuju target Zero ODOL 2027.

Aan menuturkan, penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan tidak bisa lagi hanya mengandalkan pengawasan konvensional. Namun, ODOL diperlukan sistem dan aplikasi yang lebih presisi dan transparan.

“Kami membuat quick win atau percepatan untuk pengawasan, ada tiga variabelnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (7/5/2026).

Pertama, soal sistem dan aplikasi yang dibangun harus dapat mengawasi secara objektif, presisi, dan 24 jam dengan berbasis IT, prosesnya diharapkan akan lebih transparan dan mengurangi kontak langsung antara pengemudi dengan petugas.

Dia juga menjelaskan, penguatan pengawasan berbasis teknologi ini menjadi upaya dalam meminimalkan potensi praktik pungutan liar (pungli) yang selama ini dianggap masih kerap terjadi sehingga jika nantinya masih ditemukan adanya praktik pungli dalam proses pengawasan angkutan barang, masyarakat bisa langsung melaporkan.

Variabel kedua, yakni penguatan prasarana. Aan menyampaikan, pihaknya akan lebih mengoptimalkan titik penimbangan angkutan barang, baik di UPPKB hingga ruas jalan tol yang dilengkapi dengan teknologi weight in motion (WIM) dan jembatan timbang online (JTO) yang terhubung dengan sistem ETLE atau sistem pengawasan digital.

Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan sejak awal titik pemuatan barang termasuk di kawasan industri, jadi kendaraan yang menuju jalan umum diharapkan sudah memenuhi ketentuan muatan dan dimensi.

“Kami akan tingkatkan pemanfaatan WIM dan JTO untuk pengawasan sekaligus untuk penegakan hukum nantinya,” jelasnya.

Variabel ketiga, yakni harmonisasi regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) agar pengawasan dan penegakan hukum praktik ODOL dipahami dengan persepsi yang sama mulai dari proses deteksi pelanggaran, validasi data, pengiriman surat konfirmasi, hingga proses penilangan atau penegakan hukumnya.

Saat ini pun, proses revisi Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedang berjalan untuk penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan menyesuaikan dengan ekosistem angkutan barang saat ini.

“Regulasi dan SOP ini penting agar memberikan pemahaman kepada rekan-rekan bahwa penanganan ODOL harus satu persepsi sehingga tidak merugikan pihak manapun dan sistemnya harus berkeadilan,” tuturnya.

Adapun, Kementerian Perhubungan mulai melakukan pengawasan dan penegakan hukum (gakkum) kendaraan ODOL sejak 27 Januari 2026 dan akan berakhir pada 31 Mei 2026.

Sampai dengan 6 April 2026, Kemenhub telah menindak 49.003 truk obesitas. Secara terperinci, penindakan dilakukan melalui pemberian peringatan sebanyak 45.545 kendaraan (92,94%), sanksi tilang sebanyak 1.924 kendaraan (3,93%), sanksi tilang kepolisian pada 1 kendaraan dan tilang UPPKB lainnya sebanyak 1.533 (3,13%).

Lima perusahaan dengan pelanggar tertinggi yaitu PT SIL sebanyak 508 kendaraan, PT. IP dengan 464 kendaraan, CV. JK sebanyak 382 kendaraan, PT. SA sebanyak 363 kendaraan dan PT SBJ dengan 363 kendaraan.