Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha logistik mengaku rugi karena harus mengeluarkan biaya lebih mahal akibat antrean panjang dan terbatasnya stok solar subsidi di luar Pulau Jawa, terlebih menjelang momen Iduladha.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto meminta pemerintah untuk menyediakan dan menjamin stok bahan bakar subsidi tersebut di SPBU, khususnya di wilayah luar Jabodetabek dan luar Pulau Jawa.

Bukan tanpa sebab, Mahendra mengaku banyak truk-truk yang harus antre panjang untuk mendapatkan solar murah. Hal ini pun menambah waktu pengiriman barang dan biaya logistik.

“Kami mulai nyebrang ke Lampung, Palembang, di jalan SPBU-nya sudah antre panjang,” ungkapnya kepada Bisnis, Minggu (24/5/2026).

Mahendra pada dasarnya berterima kasih kepada pemerintah telah berhasil menahan harga solar subsidi maupun Pertalite. Namun, ketiadaan barang sekalipun harganya murah, juga menjadi beban bagi penyedia jasa logistik.

Untuk memastikan pengiriman barang tetap berjalan, pihaknya terpaksa membeli solar nonsubsidi atau solar industri Pertamina Dex, yang harganya empat kali lebih mahal dari solar subsidi.

Per 4 Mei 2026, Pertamina mematok harga solar subsidi senilai Rp6.800 per liter sementara Pertamina Dex di angka Rp27.900 per liter.

Tekanan semakin menjadi-jadi karena biaya tersebut tidak dibebankan kepada pemilik barang, melainkan jasa logistik.

“Jadi yang terjepit sebetulnya adalah penyedia jasa logistik. Kami tak bisa naikkan tarif, tetapi biaya operasional terus naik, dari BBM, tol, belum lagi pungli,” keluhnya.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan, sejatinya stok di luar Jawa dalam kondisi aman. Namun, kondisi di luar Jawa lebih berhadapan pada distribusi tepat sasaran.

“Sehingga perlu didalami dari kondisi di lapangan dulu. Apakah kondisi di SPBU tersebut memang terkendala atau ada hal lainnya,” tuturnya kepada Bisnis.

Sementara untuk wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan bahwa pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jelang momentum libur panjang Hari Raya Iduladha berada dalam kondisi yang aman.

"Kami memastikan BBM menjelang libur panjang Iduladha nanti dalam keadaan aman. Masyarakat juga bisa merayakan Iduladha dengan tenang," ujar Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Tengah Taufiq Kurniawan, Rabu (20/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho mengimbau pengusaha logistik agar tidak mengoperasikan truk sumbu tiga atau lebih selama periode arus balik.

Sebagaimana diketahui, Surat Keputusan Bersama (SKB) Pengaturan Lalu Lintas dan Penyeberangan selama Angkutan Lebaran mengatur soal terkait pembatasan truk sumbu tiga yang berlaku pada 13-29 Maret 2026.

"SKB ini mengatur pembatasan sumbu tiga. Jadi kami juga menghimbau kepada pengusaha logistik khususnya sumbu tiga agar supaya patuhi SKB itu," ujar Agus kepada wartawan, dikutip Rabu (25/3/2026).

Dia menambahkan, aturan ini diterapkan agar lalu lintas periode arus balik bisa lancar. Oleh sebab itu, pihaknya tidak akan segan menindak truk yang masih melintas dijalur pemudik.

Bahkan, Agus menekankan bahwa pihaknya mengeluarkan truk sumbu tiga dari jalur tol yang dilintasi pemudik.

"Banyak sekali yang sudah kita keluarkan dari tol dan bahkan kita hentikan, tentunya kita harus mengutamakan para pemudik rekan-rekan kita," imbuhnya.

Di samping itu, dia meminta agar seluruh pihak bisa mematuhi aturan ini agar arus balik periode mudik Lebaran tahun ini benar-benar lancar dan kondusif.

"Jadi duta-duta pemudik harus kita kawal dengan aman, tentunya sumbu tiga kami sekali lagi mengharapkan agar supaya tidak jalan dulu," pungkasnya.

Sekadar informasi, meskipun ada aturan pembatasan ini. Namun, terdapat beberapa jenis kendaraan yang tetap diperbolehkan beroperasi demi menjaga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Jenis angkutan itu mulai dari BBM, bahan bakar gas (BBG), hewan yernak, pupuk, bantuan bencana alam hingga kebutuhan bahan pokok lainnya. Namun demikian, angkutan ini harus dilengkapi dengan dokumen administratif

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) memastikan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada anggotanya, terkait pembatasan angkutan barang yang berlaku sejak 13 Maret hingga 29 Maret 2026.

Ketua Umum DPP Aptrindo Gemilang Tarigan mengungkapkan, terkait dengan masih banyaknya truk yang masih melaju di jalan non tol atau arteri di tengah pembatasan, disinyalir dalam rangka menghindari pembengkakan biaya operasional.

Menurutnya, sejumlah truk-truk tersebut kemungkinan membawa muatan kosong untuk mengembalikan kontainer ke depo. Hal tersebut dilakukan demi menghindari denda, apabila kontainer dikembalikan melebihi batas waktu penyewaan.

“Kemungkinan besar mereka harus berjalan karena menyelesaikan pemulangan kontainer kosong ke depo karena terlambat bongkar di pabrik,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (17/3/2026).

Gemilang memandang, perlu diingat pula sejumlah truk memang tetap dapat beroperasi, khusus yang mengangkut bahan pokok, BBM, pupuk, hingga hewan ternak.

“Atau isi kontainer itu termasuk yang dikecualikan dalam SKB [jadi truk tetap beroperasi],” tambahnya.

Berdasarkan laporan langsung dari ASDP yang dibagikan di Instagram @asdp191, terpantau antrean kendaraan yang bersiap masuk kapal di Pelabuhan Ketapang. Bukan hanya kendaraan pribadi, melainkan juga mobil truk sumbu tiga atau lebih yang membawa kontainer.

Sementara di Bali, antrean kendaraan mengular hingga puluhan kilometer menuju Pelabuhan Gilimanuk. Berdasarkan video yang dibagikan, mobil pribadi antre berdampingan dengan truk kontainer.

Padahal, pemerintah telah memberlakukan kebijakan pembatasan operasional angkutan barang sejak 13 Maret 2026, termasuk di jalan non tol atau arteri di Denpasar—Gilimanuk dan Nusa Dua—Denpasar.

ASDP selaku operator jasa penyeberangan tersebut melaporkan, antrean kendaraan pribadi maupun truk sepanjang 36 kilometer menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali, mulai berangsur terurai dan terpantau padat mengalir dengan panjang antrean sekitar 20 kilometer pada Selasa (17/3/2026).

Alhasil, ASDP menerapkan skema Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) di sejumlah dermaga yakni MB2, MB4, LCM, dan Bulusan.

Hal tersebut memungkinkan kapal yang tiba di Pelabuhan Ketapang langsung melakukan proses bongkar muatan dan segera kembali berlayar tanpa melakukan pemuatan kendaraan baru, sehingga perputaran kapal menjadi lebih cepat.

Pasalnya, truk besar yang memenuhi jalan tersebut bersamaan dengan lonjakan jumlah penumpang kapal, yang mempercepat waktu mudiknya, untuk menghindari penutupan penyeberangan selama Hari Raya Nyepi.

Menhub Peringatkan Pengusaha Logistik

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyayangkan masih banyaknya pengusaha logistik yang tidak mengindahkan kebijakan pembatasan operasional barang selama masa Angkutan Lebaran 2026.

Imbasnya, terjadi kepadatan di pelabuhan, utamanya di rute penyeberangan Ketapang—Gilimanuk dan sebaliknya sejak

“Sebagai contoh yang terlihat di Gilimanuk itu memperlihatkan bahwa pembatasan itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Agar arus mudik itu bisa berjalan dengan lancar dan selamat,” tegasnya kepada wartawan, dikutip pada Selasa (17/3/2026).

Untuk itu, dirinya mengimbau kepada para pelaku usaha agar dapat menaati kebijakan yang telah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB), yang telah terbit sejak awal Februari lalu.

Terlebih dalam musim mudik terjadi lonjakan mobilitas masyarakat di seluruh moda transportasi.

“Kami mengimbau kepada para pengusaha logistik agar tidak menonjolkan ego sektoralnya, ada masyarakat yang lebih luas lagi yang perlu kami layani gitu, yang perlu kami akomodir dalam rangka perjalanan mudik,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyayangkan masih banyaknya pengusaha logistik yang tidak mengindahkan kebijakan pembatasan operasional barang selama masa Angkutan Lebaran 2026.

Imbasnya, terjadi kepadatan di pelabuhan, utamanya di rute penyeberangan Ketapang—Gilimanuk dan sebaliknya menjelang puncak arus mudik.

“Sebagai contoh yang terlihat di Gilimanuk itu memperlihatkan bahwa pembatasan itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Agar arus mudik itu bisa berjalan dengan lancar dan selamat,” tegasnya kepada wartawan, dikutip pada Selasa (17/3/2026).

Untuk itu, dirinya mengimbau kepada para pelaku usaha agar dapat menaati kebijakan yang telah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB), yang telah terbit sejak awal Februari lalu.

Terlebih dalam musim mudik terjadi lonjakan mobilitas masyarakat di seluruh moda transportasi.

“Kami mengimbau kepada para pengusaha logistik agar tidak menonjolkan ego sektoralnya, ada masyarakat yang lebih luas lagi yang perlu kami layani gitu, yang perlu kami akomodir dalam rangka perjalanan mudik,” tambahnya.

Adapun, Kementerian Perhubungan terus mengoptimalkan berbagai langkah guna mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi di jalur menuju Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk.

Upaya ini dilakukan melalui koordinasi intensif di lapangan oleh Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Bali bersama para pemangku kepentingan terkait, termasuk kepolisian, operator kapal, otoritas pelabuhan, aparat keamanan, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan laporan dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), hingga Selasa (17/3/2026) dini hari pukul 01.30 WITA, kondisi Pelabuhan Gilimanuk terpantau padat mengalir dan didominasi kendaraan kecil dan kendaraan logistik.

Serupa, di Pelabuhan Ketapang pun terpantau kendaraan logistik berupa truk-truk tiga sumbu lebih dengan muatan kontainer, memadati jalur menuju pelabuhan tersebut.

Untuk mempercepat pergerakan kendaraan dan memperlancar arus penyeberangan, jumlah kapal yang dioperasikan mencapai 35 unit kapal, dari 28 yang sudah ada dan tambahan 7 kapal, dengan pola pelayanan 8 trip. Kapal-kapal tersebut terdiri dari 19 kapal yang beroperasi di dermaga moveable bridge (MB), 11 kapal di dermaga landing craft machine (LCM), serta 4 kapal tambahan yang diperbantukan guna meningkatkan kapasitas angkut penyeberangan.

Selain penambahan armada, Kemenhub juga menerapkan sejumlah langkah operasional di lapangan, antara lain melalui skema Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) untuk mempercepat rotasi kapal, serta percepatan proses bongkar muat guna memperlancar kanalisasi kendaraan kecil.

Kepadatan tersebut terjadi pun seiring dengan penyesuaian operasional pada layanan transportasi penyeberangan yang menghubungkan Bali dengan wilayah sekitarnya menjelang Hari Raya Nyepi.

Pada lintasan Ketapang-Gilimanuk, layanan penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur, akan dihentikan mulai Rabu, 18 Maret 2026 pukul 17.00 WIB. Sementara itu, layanan dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali, akan ditutup mulai Kamis, 19 Maret 2026 pukul 05.00 WITA dan akan kembali dibuka pada Jumat, 20 Maret 2026 pukul 06.00 WITA setelah pelaksanaan Nyepi selesai.

Selain itu, layanan pelayaran pada lintasan Padang Bai–Lembar juga akan menyesuaikan jadwal operasionalnya dengan menghentikan sementara aktivitas pelayaran selama pelaksanaan Nyepi dan kembali beroperasi setelah periode tersebut berakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha logistik tengah mencari rute alternatif ekspor ke Eropa, imbas jalur udara maupun laut di Timur Tengah lumpuh akibat tensi antara Iran dan AS yang meningkat.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto menyampaikan, maskapai enggan mengangkut muatan ekspor ke Eropa, sementara jalur laut melewati Timur Tengah juga berbahaya.

Pihaknya pun tengah menentukan jalur alternatif, baik udara maupun laut, agar barang tetap dapat dikirim meski biaya akan otomatis membengkak. Mengingat, saat ini pun tidak ada penerbangan langsung atau direct flightdari Indonesia ke Eropa.

“Harus transit. Di Asean, misalnya ke Malaysia, Singapura, atau Thailand. Rute yang mungkin murah dan terjangkau via Thailand. Ini yang kami harus cari segera, karena barang-barang itu sekarang kami hold di pelabuhan udara dan akan menambah biaya,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (3/3/2026).

Dari sisi laut, saat ini pun pengiriman ekspor rutin dari Sumatra dan Jakarta tertahan sampai dengan waktu yang belum dapat ditentukan.

Sementara barang yang harus segera dikirim, misalnya alat medis, terpaksa dikirim dengan jalur memutar melalui Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope di Afrika Selatan.

“Itu akan menambah biaya angkutan lautnya [dengan jalur memutar]. Dengan BBM yang harga saat ini, itu kemungkinan bisa naik 50% tarifnya,” tambahnya.

Mahendra khawatir, apabila kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, akan terjadi kekurangan dan ketidakseimbangan jumlah kontainer sebagai alat angkut ekspor impor.

“Kalau ini terjadi, maka akan terjadi lagi kenaikan harga yang seperti zaman Covid-19. Itu yang kami khawatirkan,” tuturnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya menyampaikan bahwa Kelangkaan peti kemas dan kenaikan biaya freight serta kenaikan premi asuransi pengiriman barang akan juga ganggu stabilitas rantai pasok dalam negeri.

Menurutnya, kondisi ini dapat menjadikan pemicu inflasi tinggi jika pemerintah tidak segera mengantisipasi dengan kebijakan yang tepat.

Dirinya pun mendorong pemerintah untuk memperluas akses pasar global dan mempercepat kemandirian energi agak tak terdampak besar di saat situasi seperti saat ini.

“Kita harus mampu memperluas akses pasar global dengan membanjiri produk hasil hilirisasi dan komoditas strategis ke negara-negara tujuan baru,” ujarnya.

Adapun, Uni Eropa termasuk dalam lima besar tujuan ekspor nonmigas tertinggi. Misalnya sepanjang 2025, pangsa pasar ekspor ke Uni Eropa mencapai 7,15% dengan total nilai perdagangan mencapai US$19,28 miliar atau meningkat 13,17% secara year on year (YoY).

Ekspor utamanya ke Jerman, Belanda, dan Italia, dengan masing-masing nilai FOB mencapai US$2,51 miliar, US$5,56 miliar, dan US$2,83 miliar.

Neraca perdagangan nonmigas Indonesia ke Uni Eropa pun mencatatkan surplus sejumlah US$6,89 miliar pada 2025, lebih tinggi dari 2024 yang senilai US$4,49 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan pengusaha tengah putar otak untuk menekan tingginya biaya logistik di Indonesia yang turut berdampak terhadap kinerja sektor industri dan perdagangan. Pemerintah pun mendorong pelaku usaha logistik untuk beralih ke digitalisasi.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan menyatakan bahwa Kemendag telah melakukan berbagai upaya untuk menekan biaya logistik nasional.

Langkah-langkah tersebut antara lain digitalisasi dan penyederhanaan proses berusaha, serta pembangunan dan revitalisasi sarana perdagangan, baik fisik maupun nonfisik.

“Kami juga mengadakan sinergi dengan Kementerian Perhubungan sehingga data manifes barang dalam negeri serta pergerakannya terintegrasi antarkementerian dan pelaku usaha cukup sekali saja mengunggah data barang,” ujar Iqbal dalam Bisnis Indonesia Forum pada Rabu (26/11/2025).

Iqbal menjelaskan bahwa persoalan ongkos logistik tidak hanya terkait dengan masalah besar seperti sistem antarmoda maupun infrastruktur, tetapi juga penegakan aturan di lapangan.

“Hal ini juga harus ditertibkan, berapa banyak biaya yang dikeluarkan para pelaku usaha di luar operasional seharusnya,” ungkapnya.

Di lain sisi, pemerintah tengah mempercepat penyusunan payung regulasi untuk membereskan persoalan logistik nasional. Iqbal berharap peraturan tersebut mampu membenahi persoalan yang menumpuk, terutama menambal bolong kebijakan sebelumnya, seperti Peraturan Presiden No. 26/2012 tentang Sistem Logistik Nasional (Sislognas).

Perlu Harmonisasi Regulasi

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan menilai, harmonisasi regulasi antar kementerian dan lembaga menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung kelancaran konektivitas dan meningkatkan daya saing pelaku industri logistik nasional.

"Kalau saya lihat, tantangan sebenarnya adalah bagaimana regulasi dari semua kementerian dan lembaga bisa di-organize. Ini jauh lebih efektif, jauh lebih efisien untuk meningkatkan daya saing," ujar Akbar dalam kesempatan yang sama.

Akbar menjelaskan biaya logistik yang mencakup tarif pelabuhan, biaya penumpukan, laporan administrasi, demurrage, transportasi, bea masuk, hingga PNBP sepenuhnya menjadi beban pelaku logistik. Meski terlihat besar, margin usaha justru dinilai sangat tipis dengan tingkat risiko tinggi.

Adapun, total biaya logistik Indonesia masih berada di level 23% terhadap PDB jika memasukkan komponen biaya logistik ekspor yang berkontribusi 8,98% terhadap PDB. Posisi ini jauh di atas rata-rata biaya logistik negara-negara di Asean yang 8%-10% dari PDB.

Oleh sebab itu, kata dia, kendati biaya logistik Indonesia relatif lebih mahal dibanding negara-negara Asean, kondisi tersebut bukan berarti menguntungkan pelaku logistik.

"Karena sekali lagi, biaya logistik yang dianggap tinggi di Indonesia jujur saja tidak dinikmati oleh pelaku logistik nasional. Bahkan member kami di ALFI dan juga di asosiasi ekosistem logistik lainnya cukup tough suffering dalam menghadapi persaingan," tuturnya.

Lebih lanjut, Akbar menilai pelaku logistik perlu beralih ke sistem digital dalam proses bisnis agar sejalan dengan perkembangan ekosistem logistik nasional. Transformasi digital disebut memiliki efektivitas yang signifikan dalam menekan biaya logistik.

"Pelaku industri logistik untuk mendapatkan titik efisiensi, tentu kita tidak bisa pungkiri harus shifting ke digitalisasi, karena praktik-praktik logistik e-commerce sudah terbukti bagaimana dampak digitalisasi di logistik itu sudah terbukti menurunkan harga," jelasnya.

Berdasarkan data 2023, biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 14,1%. Indonesia berada di peringkat 63 global, turun dari posisi 46 pada 2018. Transportasi darat menjadi struktur terbesar biaya logistik nasional, dengan kontribusi 49,6%.

JAKARTA - KiriminAja, platform agregator pengiriman multi-logistik , menghadirkan solusi solusi bagi pelaku bisnis dan sosial commerce . Hadir dalam acara Kalodata Indonesia Social Commerce Conference (KISCC) 2025 yang digelar pada 15-16 Oktober 2025 di Smesco Convention Hall, Jakarta, KiriminAja menegaskan komitmennya untuk memperluas dukungan terhadap pelaku bisnis B2B dan social commerce yang tengah berkembang pesat di Indonesia.

KISCC 2025 diselenggarakan oleh Kalodata, perusahaan big data e-commerce berskala global, menjadi konferensi terbesar yang membahas tren social commerce di Asia Tenggara. Mengusung tema “Collaborate, Innovate, Elevate: Together on a Global Stage”.

Acara ini menghadirkan hingga 5.000 pelaku bisnis online, kreator, dan agensi, serta tokoh publik dari Indonesia dan Malaysia seperti Baim Wong, Ruben Onsu dan Coach Aziz (Rekor Live Terbanyak di Malaysia), untuk membahas arah industri social commerce menuju 2026.

Tren belanja daring di Indonesia kini tak lagi terpusat di marketplace saja. Berdasarkan data terbaru, lebih dari 58% pengguna TikTok menggunakan platform tersebut untuk mencari ide produk, dan 71% di antaranya membeli produk yang muncul di feed mereka.

Fenomena ini menciptakan peluang besar sekaligus tantangan baru bagi para pelaku bisnis untuk meningkatkan efisiensi operasional, terutama dalam hal logistik dan manajemen pelanggan.

Menjawab kebutuhan tersebut, KiriminAja menghadirkan berbagai solusi berbasis teknologi yang memudahkan integrasi sistem logistik bagi brand, enterprise, maupun pelaku social commerce.

Melalui kehadirannya di KISCC 2025, KiriminAja memperkenalkan layanan unggulan seperti Integrasi API, Plugin Woocommerce s Shopify, serta fitur terbaru Repeat Order Management System (ROMS) yang dirancang untuk membantu bisnis bertumbuh lebih efisien dan berkelanjutan.

Fitur ROMS (Repeat Order Management System) dikembangkan KiriminAja untuk membantu pelaku bisnis mengelola pelanggan dan meningkatkan repeat order secara otomatis dan personal. Melalui pengingat otomatis, pesan promosi terjadwal, dan analisis perilaku pelanggan, sistem ini membantu brand membangun loyalitas pelanggan sekaligus menghemat waktu operasional.

Bagi pelaku bisnis, dukungan dari fitur ROMS juga dapat membantu optimasi scale up bisnis jadi lebih efektif dan hemat biaya tanpa harus mengeluarkan modal besar dalam hal pemasaran.

“Pertumbuhan bisnis terbesar sering kali datang bukan dari pelanggan baru, tapi dari pelanggan lama yang melakukan repeat order. ROMS hadir agar brand bisa menjaga hubungan personal dengan pelanggan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional,” ujar Founder & CEO KiriminAja, Fariz GTJ.

Pelaku bisnis kini dapat mengetahui lebih lanjut mengenai fitur ROMS KiriminAja dan merasakan kemudahan dalam membangun loyalitas pelanggan serta peningkatan repeat order secara berkelanjutan.

Selain fitur ROMS, KiriminAja juga memperkenalkan layanan Integrasi API dan Plugin KiriminAja untuk Woocommerce dan Shopify yang memungkinkan brand dan bisnis B2B menghubungkan sistem pengiriman mereka ke lebih dari 18 ekspedisi mulai dari pengiriman reguler, instan, dan kargo.

Tidak cuma itu, KiriminAja juga mendukung pengiriman COD tanpa marketplace serta pencairan saldo ongkir COD aktif di hari yang sama. Solusi ini menjadi langkah nyata KiriminAja dalam memperkuat ekosistem logistik digital di Indonesia yang inklusif dan efisien.

“Keikutsertaan kami di KISCC 2025 adalah wujud nyata komitmen KiriminAja untuk memperkenalkan solusi logistik yang adaptif dan efisien bagi pelaku B2B dan social commerce. Kami ingin menjadi mitra strategis yang membantu bisnis bertumbuh dari tahap awal hingga skala nasional,” tutur Harry Syarif selaku Chief Commercial Officer KiriminAja saat menghadiri acara Kalodata Indonesia Social Commerce Conference 2025.