Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan pemberian gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) pada 2026 tetap berjalan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Dalam beleid tersebut, gaji ke-13 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), calon PNS (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan 2026, hingga pejabat negara.

Kebijakan ini menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian aparatur negara, dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan komponen penghasilan.

Jadwal Pencairan Gaji ke-13 ASN

Mengacu pada PP Nomor 9 Tahun 2026 Pasal 15, gaji ke-13 ASN dijadwalkan paling cepat cair pada Juni 2026. Jika terdapat kendala administratif, pencairan dapat dilakukan setelah periode tersebut.

Berkaca pada tahun sebelumnya, pencairan biasanya dimulai pada awal Juni dan dilakukan secara bertahap sesuai instansi masing-masing.

Namun, pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti pencairan. Karena itu, ASN dan penerima lainnya disarankan untuk memantau informasi resmi dari instansi terkait agar tidak ketinggalan jadwal terbaru.

Komponen Gaji ke-13 ASN 2026

Besaran gaji ke-13 ASN 2026 berbeda-beda tergantung status kepegawaian, jabatan, serta komponen penghasilan yang diterima. Secara umum, nominal dihitung dari gaji pokok ditambah berbagai tunjangan yang melekat.

Komponen gaji ke-13 meliputi:

• Gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan
• Tunjangan kinerja (jika ada)

Khusus bagi PPPK, terdapat mekanisme perhitungan tersendiri. Jika masa kerja belum mencapai satu tahun, maka gaji ke-13 diberikan secara proporsional. Bahkan, PPPK yang masa kerjanya belum genap satu bulan sebelum 1 Juni 2026 tidak termasuk dalam kategori penerima gaji ke-13.

Berbeda dengan PPPK, CPNS memperoleh gaji ke-13 sekitar 80% dari gaji pokok, ditambah tunjangan sesuai jabatan. Untuk CPNS daerah, nominalnya dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pemerintah daerah.

Rincian Nominal Gaji ke-13 ASN

Berdasarkan lampiran PP Nomor 9 Tahun 2026, berikut rincian nominal maksimal bagi pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintahan termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru.

1. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural

• Ketua/Kepala: Rp31.474.800
• Wakil Ketua/Wakil Kepala: Rp29.665.400
• Sekretaris: Rp28.104.300
• Anggota: Rp28.104.300

2. Pegawai Non-Pegawai ASN di Lembaga Non-Struktural setara Eselon

• Eselon I: Rp28.446.200
• Eselon II: Rp19.514.200
• Eselon III: Rp13.842.300
• Eselon IV: Rp10.612.900

3. Pegawai Non-Pegawai ASN di Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi

Pendidikan SD/SMP/sederajat

• Masa kerja s.d 10 tahun: Rp 4.285.200
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp 4.639.300
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp 5.052.600

Pendidikan SMA/D1/sederajat

• Masa kerja s.d 10 tahun: Rp4.907.700
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp5.347.400
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp5.861.500

Pendidikan S1/DIV/sederajat

• Masa kerja s.d 10 tahun: Rp6.591.000,00
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp7.160.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp7.825.800

Pendidikan S2/S3/sederajat

• Masa kerja s.d. 10 tahun: Rp7.764.100
• Masa kerja di atas 10 tahun: Rp8.357.500
• Masa kerja di atas 20 tahun: Rp9.050.500

Penerbitan PP Nomor 9 Tahun 2026 diharapkan mampu memberikan kepastian pencairan THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, sekaligus menjadi stimulus untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan menjaga daya beli masyarakat pada 2026.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah telah menetapkan besaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.9/2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Aturan itu ditandatangani sejak 3 Maret 2026 itu mengatur batas besaran pemberian tunjangan kepada ASN yang dibedakan tergantung tingkatan jabatannya.

"Bahwa Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," bunyi butir b bagian pertimbangan PP tersebut, dikutip Rabu (11/3/2026).

Adapun pada pasal 3, PP itu mengatur bahwa Aparatur Negara yang mendapatkan tunjangan dimaksud meliputi PNS dan calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Aparatur Negara juga termasuk Wakil Menteri, Staf Khusus, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPR, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta pimpinan badan layanan umum (BLU) pusat dan daerah.

Kemudian, pimpinan lembaga penyiaran publik, pejabat yang hak keuangannya disetarakan atau setingkat dengan pimpinan tinggi kementerian/lembaga, serta pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah.

Sementara itu, pasal 3 ayat (4) juga mengatur bahwa Pejabat Negara turut meliputi Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan Menteri, kepala daerah serta pejabat negara lainnya.

Kemudian, pasal 14 mengatur bahwa THR paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya. Adapun pasal 15 mengatur gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat Juni 2026.

Besaran THR dan gaji ketiga belas:

1. Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural

- Ketua/Kepala/Sebutan lain Rp31.474.800
- Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sebutan lain Rp29.665.400
- Sekretaris atau sebutan lain Rp28.104.300
- Anggota Rp28.104.300

2. Pegawai non-ASN pada lembaga nonstruktural dan pejabat yang hak keuangannya disetarakan

- Eselon I Rp28.446.200
- Eselon II Rp19.514.200
- Eselon III Rp13.842.300
- Eselon IV Rp10.612.900

3. Pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah termasuk lembaga nonstruktural dan perguruan tinggi negeri baru

- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.285.200
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4.639.300
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp5.052.600
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.907.700
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.347.300
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp5.488.500
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.966.100
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp6.591.000
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp7.160.500
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp7.825.800
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp7.764.100
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp8.357.500
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 tahun Rp9.050.500.