Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah telah menetapkan besaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.9/2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Aturan itu ditandatangani sejak 3 Maret 2026 itu mengatur batas besaran pemberian tunjangan kepada ASN yang dibedakan tergantung tingkatan jabatannya.

"Bahwa Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," bunyi butir b bagian pertimbangan PP tersebut, dikutip Rabu (11/3/2026).

Adapun pada pasal 3, PP itu mengatur bahwa Aparatur Negara yang mendapatkan tunjangan dimaksud meliputi PNS dan calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Aparatur Negara juga termasuk Wakil Menteri, Staf Khusus, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPR, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta pimpinan badan layanan umum (BLU) pusat dan daerah.

Kemudian, pimpinan lembaga penyiaran publik, pejabat yang hak keuangannya disetarakan atau setingkat dengan pimpinan tinggi kementerian/lembaga, serta pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah.

Sementara itu, pasal 3 ayat (4) juga mengatur bahwa Pejabat Negara turut meliputi Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan Menteri, kepala daerah serta pejabat negara lainnya.

Kemudian, pasal 14 mengatur bahwa THR paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya. Adapun pasal 15 mengatur gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat Juni 2026.

Besaran THR dan gaji ketiga belas:

1. Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural

- Ketua/Kepala/Sebutan lain Rp31.474.800
- Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sebutan lain Rp29.665.400
- Sekretaris atau sebutan lain Rp28.104.300
- Anggota Rp28.104.300

2. Pegawai non-ASN pada lembaga nonstruktural dan pejabat yang hak keuangannya disetarakan

- Eselon I Rp28.446.200
- Eselon II Rp19.514.200
- Eselon III Rp13.842.300
- Eselon IV Rp10.612.900

3. Pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah termasuk lembaga nonstruktural dan perguruan tinggi negeri baru

- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.285.200
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4.639.300
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp5.052.600
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.907.700
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.347.300
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp5.488.500
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.966.100
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp6.591.000
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp7.160.500
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp7.825.800
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp7.764.100
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp8.357.500
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 tahun Rp9.050.500.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.9/2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Aturan itu ditandatangani dan ditetapkan sejak 3 Maret 2026 dan mengatur batas besaran pemberian tunjangan kepada ASN yang dibedakan tergantung tingkatan jabatannya.

"Bahwa Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," bunyi butir b bagian pertimbangan PP tersebut, dikutip Rabu (11/3/2026).

Adapun pada pasal 3, PP itu mengatur bahwa Aparatur Negara yang mendapatkan tunjangan dimaksud meliputi PNS dan calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Aparatur Negara juga termasuk Wakil Menteri, Staf Khusus, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPR, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta pimpinan badan layanan umum (BLU) pusat dan daerah.

Kemudian, pimpinan lembaga penyiaran publik, pejabat yang hak keuangannya disetarakan atau setingkat dengan pimpinan tinggi kementerian/lembaga, serta pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah.

Sementara itu, pasal 3 ayat (4) juga mengatur bahwa Pejabat Negara turut meliputi Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan Menteri, kepala daerah serta pejabat negara lainnya.

Kemudian, pasal 14 mengatur bahwa THR paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya. Adapun pasal 15 mengatur gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat Juni 2026.

Lampiran pada PP tersebut lalu memaparkan batas besaran THR dan gaji ketiga belas kepada para penerima manfaat, yaitu:

1. Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural

- Ketua/Kepala/Sebutan lain Rp31.474.800
- Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sebutan lain Rp29.665.400
- Sekretaris atau sebutan lain Rp28.104.300
- Anggota Rp28.104.300

2. Pegawai non-ASN pada lembaga nonstruktural dan pejabat yang hak keuangannya disetarakan

- Eselon I Rp28.446.200
- Eselon II Rp19.514.200
- Eselon III Rp13.842.300
- Eselon IV Rp10.612.900

3. Pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah termasuk lembaga nonstruktural dan perguruan tinggi negeri baru

- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.285.200
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4.639.300
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp5.052.600
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.907.700
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.347.300
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp5.488.500
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.966.100
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp6.591.000
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp7.160.500
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp7.825.800
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp7.764.100
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp8.357.500
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 tahun Rp9.050.500.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) akan mulai dicairkan pada awal Ramadhan 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pencairan THR ASN 2026 ditargetkan paling lambat pada pekan pertama puasa.

“(Jadwal pencairan THR ASN 2026) minggu pertama puasa,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).

Ia menambahkan, meski tanggal pasti pencairan belum diumumkan, pemerintah berharap dana THR ASN sudah mulai disalurkan sejak awal Ramadhan.

THR ASN 2026 Kapan Cair?

Berdasarkan kebiasaan sebelumnya, pencairan THR ASN dilakukan 10–14 hari sebelum Idulfitri. Lebaran 2026 diperkirakan jatuh pada 21-22 Maret 2026, namun kepastian tanggal menunggu sidang isbat Kementerian Agama.

Jika mengikuti pola lama, pencairan biasanya terjadi pertengahan Maret, tetapi tahun ini pemerintah menargetkan THR ASN 2026 cair lebih cepat. Kepastian tanggal resmi tetap menunggu terbitnya peraturan pemerintah menjelang puasa.

Anggaran dan Penerima THR ASN 2026

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sekitar Rp 55 triliun untuk pembayaran THR ASN 2026.

Dana ini dialokasikan bagi ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI dan Polri, hakim, serta pensiunan. Anggaran tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 49,9 triliun.

Pada 2025, pemerintah menyalurkan THR kepada sekitar 9,4 juta aparatur negara. Pencairan THR ASN termasuk dalam belanja negara kuartal I 2026 yang totalnya mencapai Rp 809 triliun.

Besaran THR ASN 2026

Komponen THR ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Besaran THR mencakup:

• Gaji pokok
• Tunjangan melekat
• Tunjangan kinerja (tukin) hingga 100 persen bagi ASN pusat, prajurit TNI dan Polri, serta hakim

Untuk ASN daerah, THR disesuaikan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Sementara itu, pensiunan menerima THR sebesar uang pensiun bulanan.

Bagi guru dan dosen yang tidak menerima tukin, diberikan tunjangan profesi setara satu bulan gaji. Sedangkan calon ASN (CPNS) menerima THR sebesar 80 persen dari gaji pokok sesuai ketentuan.

Rincian Gaji Pokok ASN

Besaran gaji pokok ASN atau PNS tahun 2026 berkisar antara Rp 1,6 juta hingga Rp 6,3 juta per bulan, tergantung pada golongan dan masa kerja.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024, berikut rincian gaji pokok ASN untuk setiap golongan:

Golongan I

• IA: Rp 1.685.700–Rp 2.522.600
• IB: Rp 1.840.800–Rp 2.670.000
• IC: Rp 1.918.700–Rp 2.783.700
• ID: Rp 1.999.900–Rp 2.901.400

Golongan II

• IIA: Rp 2.184.000–Rp 3.643.400
• IIB: Rp 2.385.000–Rp 3.797.500
• IIC: Rp 2.485.900–Rp 3.958.200
• IID: Rp 2.591.100–Rp 4.125.600

Golongan III

• IIIA: Rp 2.785.700–Rp 4.575.200
• IIIB: Rp 2.903.600–Rp 4.768.800
• IIIC: Rp 3.026.400–Rp 4.970.500
• IIID: Rp 3.154.400–Rp 5.180.700

Golongan IV

• IVA: Rp 3.287.800–Rp 5.399.900
• IVB: Rp 3.426.900–Rp 5.628.300
• IVC: Rp 3.571.900–Rp 5.866.400
• IVD: Rp 3.723.000–Rp 6.114.500
• IVE: Rp 3.880.400–Rp 6.373.200

Dengan komponen dan anggaran tersebut, aparatur negara diharapkan menerima THR lebih awal dan lancar. Masyarakat dapat memantau secara resmi kapan THR ASN 2026 cair melalui pengumuman pemerintah sebelum awal Ramadhan.