Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah telah menetapkan besaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.9/2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Aturan itu ditandatangani sejak 3 Maret 2026 itu mengatur batas besaran pemberian tunjangan kepada ASN yang dibedakan tergantung tingkatan jabatannya.

"Bahwa Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," bunyi butir b bagian pertimbangan PP tersebut, dikutip Rabu (11/3/2026).

Adapun pada pasal 3, PP itu mengatur bahwa Aparatur Negara yang mendapatkan tunjangan dimaksud meliputi PNS dan calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Aparatur Negara juga termasuk Wakil Menteri, Staf Khusus, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPR, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta pimpinan badan layanan umum (BLU) pusat dan daerah.

Kemudian, pimpinan lembaga penyiaran publik, pejabat yang hak keuangannya disetarakan atau setingkat dengan pimpinan tinggi kementerian/lembaga, serta pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah.

Sementara itu, pasal 3 ayat (4) juga mengatur bahwa Pejabat Negara turut meliputi Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan Menteri, kepala daerah serta pejabat negara lainnya.

Kemudian, pasal 14 mengatur bahwa THR paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya. Adapun pasal 15 mengatur gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat Juni 2026.

Besaran THR dan gaji ketiga belas:

1. Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural

- Ketua/Kepala/Sebutan lain Rp31.474.800
- Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sebutan lain Rp29.665.400
- Sekretaris atau sebutan lain Rp28.104.300
- Anggota Rp28.104.300

2. Pegawai non-ASN pada lembaga nonstruktural dan pejabat yang hak keuangannya disetarakan

- Eselon I Rp28.446.200
- Eselon II Rp19.514.200
- Eselon III Rp13.842.300
- Eselon IV Rp10.612.900

3. Pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah termasuk lembaga nonstruktural dan perguruan tinggi negeri baru

- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.285.200
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4.639.300
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp5.052.600
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.907.700
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.347.300
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp5.488.500
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.966.100
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp6.591.000
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp7.160.500
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp7.825.800
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp7.764.100
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp8.357.500
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 tahun Rp9.050.500.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan juga Polri yang telah disalurkan senilai Rp 11 triliun.

Bendahara negara itu mengatakan, perkembangan ini tertanggal 10 Maret 2025. “Per 10 Maret sudah Rp 11 triliun,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (10/3).

Purbaya mengklaim, tak ada kendala dalam proses penyalurannya. Apabila THR belum cair, kata dia, kemungkinan kementerian/lembaganya belum mengajukan pada Kementerian Keuangan.

Pada 2026, pemerintah menggelontorkan Rp 55 triliun THR ASN, TNI, dan Polri. Nominal ini lebih besar dari tahun sebelumnya, yang mana berjumlah Rp 49 triliun.

Adapun, rincian perkembangan realisasi pembayaran THR ASN, TNI, dan Polri per 10 Maret 2026 pukul 10.00 WIB, yakni sebagai berikut:

I. Aparatur Negara pada Pemerintah Pusat

Jumlah realisasi THR yang telah dibayarkan pada 10 Maret 2026 (SP2d per tanggal 10 Maret 2026) adalah sebesar Rp 11.160,57 m untuk 2.076.377 pegawai/personi l, dengan rincian:

1) Pembayaran THR PNS sebesar Rp 6.116,07 miliar untuk 825.928 pegawai.

2) Pembayaran THR PPPK sebesar Rp 752,82 M untuk 295.054 pegawai.

3) Pembayaran THR Anggota POLRI sebesar Rp 1.837,52 miliar untuk 461.119 personil/pegawai.

4) Pembayaran THR Prajurit TNI sebesar Rp 2.233,49 miliar untuk 452.874 personil/pegawai.

5) Pembayaran THR PPNPN sebesar Rp 153,42 miliar untuk 39.486 pegawai.

6) Secara keseluruhan jumlah satker yang sudah membayarkan THR sebanyak 8.279 satker K/L

II. Pembayaran THR Pensiunan

Per 9 Maret 2026 Gaji Ketigabelas ?Pensiunan telah disalurkan sejumlah Rp 11.541,4 miliar untuk 3.618.884 pensiunan (94,63%).

- PT Taspen sebesar Rp Rp 10.099,6 miliar untuk 3.115.324 pensiunan (94,02%).

- PT Asabri sebesar Rp Rp 1.441,8 miliar untuk 503.560 pensiunan (99,13%).

III. ASN Daerah

Per 9 Maret 2026, THR bagi ASN Daerah terealisasi sebesar Rp 127,6 miliar untuk 16.848 Pegawai yang telah dilakukan oleh 3 Pemda dari 546 Pemda (0,54%).

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, akan diberikan dalam waktu dekat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan proses pencairan THR bagi segenap ASN di lingkungan Pemkot Surabaya saat ini sedang berlangsung.

"THR ini lagi diproses ya. Jadi Insyaallah mungkin minggu ini, paling lambat minggu depan bisa cair sesuai dengan Peraturan Menteri ya. Jadi berapa kali, berapa kali, sudah ada aturannya," ucap Eri Cahyadi dikutip Senin (9/3/2026).

Seperti diketahui, pemerintah pusat telah menetapkan ketentuan teknis mengenai pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi ASN tahun 2026.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 4 Maret 2026.

Regulasi ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian THR dan gaji ke-13. Dalam aturan tersebut dijelaskan mekanisme pembayaran, sumber anggaran, hingga tata cara penyaluran kepada para penerima.

Dalam PMK 13/2026 dijelaskan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing satuan kerja pemerintah.

Regulasi tersebut juga menegaskan THR dan gaji ke-13 diberikan dalam bentuk uang dan disalurkan langsung kepada penerima.

Apabila pembayaran langsung tidak dapat dilakukan, penyaluran dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung oleh bendahara pengeluaran.

Selain itu, PMK 13/2026 ini juga mengatur tahapan administrasi pencairan agar proses penyaluran berjalan tertib dan akuntabel.

Perhitungan pembayaran dilakukan menggunakan aplikasi gaji berbasis web. Jika tidak memungkinkan, perhitungan dapat dilakukan menggunakan aplikasi gaji berbasis desktop.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang kemudian diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dokumen SPM-LS untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 juga dibuat terpisah dari dokumen pembayaran gaji bulanan.

Ketentuan ini turut mengatur pembayaran kekurangan atau susulan THR dan gaji ke-13 apabila masih terdapat hak penerima yang belum dibayarkan.

Tak hanya itu, Pemkot Surabaya juga berencana mengoordinasikan pemberian THR bagi segenap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, meskipun tidak diatur secara tersurat dalam regulasi.

"Insyaallah yang PPPK Paruh Waktu nanti kita juga koordinasikan, meskipun di aturannya tidak ada [pemberian THR] ya, tapi kami tetap akan memberikan itu, tapi nanti jumlahnya yang akan kita atur," pungkasnya.

KOMPAS.com – Kabar pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akhirnya resmi diumumkan. THR ASN (Aparatur Sipil Negara), termasuk THR PNS 2026 telah dicairkan secara bertahap sejak 26 Februari lalu.

Dengan dimulainya proses pencairan tersebut, ASN di pusat maupun daerah, termasuk PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, hingga para pensiunan, sudah dapat memeriksa rekening masing-masing sesuai mekanisme di instansi tempat mereka bekerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa penyaluran THR dilakukan bertahap sejak tanggal tersebut dan mencakup seluruh komponen ASN.

“Pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari dan diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, serta para pensiunan,” ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Artinya, dana THR ASN 2026 sudah mulai ditransfer ke rekening penerima, meski waktu masuknya bisa berbeda-beda tergantung proses administrasi masing-masing instansi.

Anggaran THR ASN 2026 naik jadi Rp 55 triliun

Untuk pembayaran THR tahun ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 55 triliun. Nilainya meningkat sekitar 10 persen dibanding realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 49 triliun.

Rinciannya sebagai berikut:

• Rp 22,2 triliun untuk sekitar 2,4 juta ASN pusat, termasuk TNI dan Polri
• Rp 20,2 triliun bagi 4,3 juta ASN daerah
• Rp 12,7 triliun untuk 3,8 juta pensiunan

Kenaikan anggaran ini menjadi sinyal komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli aparatur negara serta pensiunan menjelang Hari Raya Idul Fitri, sekaligus mendorong konsumsi rumah tangga di kuartal pertama 2026.

Besaran dan komponen THR PNS 2026

Dari pemberitaan sebelumnya, ditegaskan bahwa THR ASN 2026 dibayarkan penuh 100 persen. Artinya, komponen THR PNS 2026 yang diterima meliputi:

• Gaji pokok
• Tunjangan keluarga (suami/istri dan anak)
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
• Tunjangan kinerja (sesuai ketentuan yang berlaku)

"Komponen yang dibayarkan 100 persen penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan/kinerja sesuai regulasi yang berlaku," jelasnya.

Dengan skema tersebut, total THR yang diterima tiap PNS akan berbeda-beda, tergantung golongan, masa kerja, jabatan, serta instansi tempat bertugas.

Pemerintah juga menegaskan bahwa THR berbeda dengan gaji ke-13. Jika THR diberikan menjelang Lebaran, maka gaji ke-13 umumnya dibayarkan pada pertengahan tahun, sekitar bulan Juni.

THR ASN 2026 kapan cair?

Pertanyaan mengenai jadwal pencairan kini terjawab. Pemerintah memastikan THR ASN 2026 mulai disalurkan sejak 26 Februari dan dilakukan secara bertahap.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya menyatakan bahwa anggaran telah tersedia dan penyaluran diharapkan berlangsung pada awal Ramadhan.

“Di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujar Purbaya dalam forum Indonesia Economic Outlook (IEO), Jumat (13/2/2026).

Apabila dana belum masuk ke rekening, besar kemungkinan proses administratif di instansi terkait masih berlangsung.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan resmi mulai dicairkan sejak 26 Februari 2026. Pencairan dilakukan secara bertahap, sehingga para penerima bisa mulai mengecek saldo rekening masing-masing.

Bagi yang ingin memastikan dana sudah masuk tanpa harus ke ATM atau membuka aplikasi mobile banking, layanan SMS banking bisa menjadi solusi praktis.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan THR tahun ini diberikan penuh atau 100 persen kepada seluruh penerima.

"THR sudah mulai cair secara bertahap sejak 26 Februari 2026. THR berbeda dengan gaji ke-13 yang baru cair paling cepat Juni nanti," kata Teddy dalam konferensi pers yang dikutip pada Rabu, 4 Maret 2026.

Total anggaran THR mencapai Rp55 triliun atau naik 10 persen dibanding tahun lalu. Dana tersebut dibagikan kepada sekitar 10,5 juta penerima, dengan rincian 2,4 juta ASN pusat, TNI/Polri (Rp2,2 triliun), 4,3 juta ASN daerah (Rp20,2 triliun), dan 3,8 juta pensiunan (Rp12,7 triliun).

Cara cek saldo THR lewat SMS banking

Berikut panduan cek saldo THR melalui SMS banking di tiga bank besar:

1. Cek Saldo THR di BRI

Nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dapat memanfaatkan layanan SMS Banking dengan langkah berikut:

- Masuk ke menu SMS di ponsel.
- Ketik: SALDO (spasi) PIN
- Kirim ke 3300
- Informasi saldo akan diterima melalui SMS.

Pastikan pulsa tersedia dan fitur SMS Banking telah diaktifkan sebelumnya.

2. Cek Saldo THR di Mandiri

Bagi nasabah Bank Mandiri, cara pengecekan saldo adalah:

- Buka menu pesan.
- Ketik: SAL 1 XXXX (XXXX = 4 digit terakhir nomor rekening).
- Kirim ke 3355.
- Sistem akan mengirimkan informasi saldo terbaru melalui SMS.

3. Cek Saldo THR di BNI

Untuk nasabah BNI, langkahnya sebagai berikut:

- Buka menu SMS.
- Ketik: SAL.
- Kirim ke 3346.
- Balas pesan yang masuk dengan angka 2 + PIN.
- Notifikasi saldo akan dikirimkan ke ponsel.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa pemerintah resmi menetapkan kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus/Bantuan Hari Raya (BHR) tahun 2026 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, pegawai swasta, hingga pengemudi dan kurir online. Penyaluran ditegaskan wajib dilakukan paling lambat H-7 sebelum Idulfitri 2026.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Teddy Indra Wijaya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026), atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Atas izin dan instruksi Bapak Presiden, akan diumumkan besaran dan peruntukan tunjangan hari raya (THR) dan bonus hari raya (BHR) periode 2026,” ujar Teddy.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran menteri, pimpinan perusahaan, serta para pengemudi online yang hadir dalam konferensi pers tersebut.

THR ASN 2026 Capai Rp55 Triliun, Naik 10%

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan total anggaran THR 2026 untuk ASN pusat dan daerah, PPPK, TNI-Polri, serta pensiunan mencapai Rp55 triliun, meningkat 10% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp49 triliun.

“Ini meningkat 10% dari tahun lalu, sesuai arahan Presiden,” kata Airlangga.

Rinciannya Rp22,2 triliun untuk 2,4 juta ASN pusat dan TNI-Polri. Kemudian, Rp20,2 triliun untuk 4,3 juta ASN daerah dan Rp12,7 triliun untuk 3,8 juta pensiunan. Berbeda dengan masa pandemi, tahun ini THR dipastikan dibayarkan 100%.

THR itu mencakup gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja yang nantinya penyalurannya telah mulai dilakukan bertahap sejak 26 Februari 2026.

Airlangga menegaskan bahwa THR berbeda dengan gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni.

BHR Ojol Total Rp220 Miliar, Grab-Gojek Rata-rata Rp250.000-Rp275.000

Selain THR bagi ASN dan pegawai formal, pemerintah juga mendorong pemberian BHR bagi pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online. Total nilai BHR tahun ini mencapai Rp220 miliar, dengan estimasi penerima sekitar 850.000 mitra pengemudi.

Mitra pengemudi Gojek dan Grab rata-rata menerima Rp250.000-Rp275.000 per orang. Pengemudi aktif roda dua di aplikasi lain seperti Maxim dan inDrive rata-rata menerima Rp150.000. Untuk roda empat bisa mencapai Rp200.000.

Gojek dan Grab masing-masing diperkirakan mengalokasikan antara Rp100 miliar hingga Rp200 miliar untuk sekitar 400.000 mitra. Sementara Maxim menargetkan sekitar 51.000 mitra penerima dan InDrive sekitar 500 mitra.

“Kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal, H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idulfitri,” tegas Airlangga.

Aturan BHR Diatur Lewat SE Kemnaker

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa ketentuan BHR ojol dan kurir online diatur dalam Surat Edaran (SE) terbaru Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam SE tersebut disebutkan BHR diberikan kepada pengemudi/kurir yang terdaftar resmi dalam 12 bulan terakhir dan besaran BHR paling sedikit 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir. Adapun, BHR dibayarkan dalam bentuk uang tunai serta perusahaan wajib transparan dalam perhitungan. Kemudian, pembayaran paling lambat H-7 Lebaran.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk perhatian terhadap pekerja formal maupun mitra ekonomi digital, guna menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi jelang Idulfitri 2026.

Dengan total alokasi THR dan BHR yang signifikan tahun ini, pemerintah berharap momentum Lebaran dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2026.

Teddy menyampaikan apresiasi kepada para pimpinan perusahaan dan pelaku usaha yang diharapkan mematuhi ketentuan pembayaran tepat waktu.

“Kepada para pimpinan perusahaan masing-masing, terima kasih, Bapak/Ibu. Dan juga, rekan-rekan pengemudi online, terima kasih. Demikian tadi penyampaian detail dan teknis mengenai tunjangan hari raya dan bonus hari raya di tahun 2026 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, swasta, pengemudi online, dan juga peserta BPJS,” tandas Teddy.

KOMPAS.com – Pemerintah resmi mulai menyalurkan THR ASN 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (PNS) secara bertahap sejak 26 Februari lalu.

Dengan dimulainya pencairan THR 2026 tersebut, PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, hingga para pensiunan sudah bisa mengecek rekening masing-masing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, penyaluran THR 2026 dilakukan pada pekan pertama sejak tanggal tersebut dan mencakup seluruh komponen ASN, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari dan diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, serta para pensiunan,” ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Artinya, THR ASN 2026 sudah mulai masuk ke rekening penerima sesuai mekanisme masing-masing instansi.

Anggaran THR 2026 naik jadi Rp 55 Triliun

Untuk pembayaran THR PNS 2026 dan komponen ASN lainnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 55 triliun. Nilai ini meningkat sekitar 10 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 49 triliun.

Dari total anggaran tersebut:

• Rp 22,2 triliun dialokasikan untuk 2,4 juta ASN pusat, termasuk TNI dan Polri.
• Rp 20,2 triliun diperuntukkan bagi 4,3 juta ASN daerah.
• Rp 12,7 triliun disiapkan untuk 3,8 juta pensiunan.

Kenaikan anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli aparatur negara dan pensiunan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Komponen THR 2026

Airlangga menegaskan, komponen THR 2026 dibayarkan penuh 100 persen, berupa gaji pokok beserta tunjangan yang melekat, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, hingga tunjangan kinerja sesuai aturan yang berlaku.

"Komponen yang dibayarkan 100 persen penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan/kinerja sesuai regulasi yang berlaku," papar Airlangga.

Sementara besaran THR pensiunan 2026, akan diberikan sebesar uang pensiun bulanan masing-masing.

Airlangga menegaskan, THR berbeda dengan gaji ke-13. Gaji 13 ASN biasanya disalurkan di bulan Juni.

THR ASN 2026 kapan cair?

Pertanyaan mengenai THR ASN 2026 kapan cair kini terjawab. Pemerintah memastikan pencairan telah dimulai sejak 26 Februari dan dilakukan secara bertahap.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya menyatakan anggaran sudah tersedia dan penyaluran diharapkan berlangsung pada awal Ramadhan.

“Di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujar Purbaya dalam forum Indonesia Economic Outlook (IEO), Jumat (13/2/2026).

Jika dana THR PNS 2026, THR PPPK 2026, THR Polri 2026, maupun THR Pensiunan 2026 belum masuk ke rekening, kemungkinan proses administrasi di instansi terkait masih berjalan.

Swasta wajib bayar THR paling lambat H-7 Lebaran

Selain untuk ASN, pemerintah juga mengatur kewajiban pembayaran THR bagi pekerja swasta. Perusahaan diwajibkan membayar THR secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Pembayaran dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun berhak menerima THR sebesar satu bulan upah.

Sementara bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, tetap mendapatkan THR yang dihitung secara proporsional.

Bonus Hari Raya (BHR) Ojol 2026

Dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Selasa (3/3/2026), pemerintah telah melakukan komunikasi intensif dengan perusahaan aplikasi transportasi terkait penyaluran Bantuan Hari Raya (BHR) bagi ojek daring (ojol).

Bantuan ini akan diberikan kepada sekitar 850 ribu mitra pengemudi dengan total nilai sekitar Rp220 miliar, atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kami mendorong agar penyaluran BHR dilakukan lebih awal, yakni H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idulfitri,” papar Airlangga.

Dengan mulai cairnya THR 2026, pemerintah berharap konsumsi rumah tangga meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun ini.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Pemerintah akan menggelontorkan Rp 55 triliun untuk tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk THR PNS ini lebih besar dari tahun sebelumnya.

“Naik 10%, tahun lalu Rp 49 triliun. THR tahun 2026 yang akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN Pusat, TNI, Polri dengan total Rp 22,2 triliun,” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3).

Kemudian 4,3 juta ASN Daerah total Rp 20,2 triliun, kemudian untuk 3,8 juta pensiunan dengan anggaran Rp 12,7 triliun.

“Komponen yang dibayarkan 100% penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta 100 persen tunjangan kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Airlangga.

Airlangga memastikan, untuk para ASN, anggota TNI, dan Polri, THR ini berbeda dengan gaji ke-13 yang akan diberikan pada Juni.

“Pencairan THR ASN dimulai secara bertahap sejak 26 Februari. THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pensiunan PNS, Pensiunan Prajurit TNI/Polri, hingga Pensiunan Pejabat Negara,” kata Airlangga.

KOMPAS.com - Pemerintah mulai mencairkan THR 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap sejak 26 Februari 2026. Dengan dimulainya penyaluran ini, PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, hingga para pensiunan sudah bisa mulai mengecek rekening masing-masing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pencairan dilakukan pada pekan pertama sejak tanggal tersebut dan diberikan kepada seluruh komponen ASN pusat maupun daerah.

“Pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, dan diberikan kepada PNS, CPNS, P3K, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI/Polri, hingga pensiunan pejabat negara,” ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Anggaran THR 2026 naik jadi Rp 55 Triliun

Untuk pembayaran THR ASN 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 55 triliun. Nilai ini meningkat sekitar 10 persen dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 49 triliun.

Dari total tersebut, Rp 22,2 triliun dialokasikan bagi 2,4 juta ASN pusat termasuk TNI dan Polri. Kemudian Rp 20,2 triliun diberikan kepada 4,3 juta ASN daerah. Sementara itu, 3,8 juta pensiunan memperoleh alokasi Rp 12,7 triliun.

Airlangga menegaskan, komponen THR PNS 2026 dibayarkan penuh 100 persen. Artinya, pegawai menerima gaji pokok beserta tunjangan yang melekat, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, hingga tunjangan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menekankan bahwa THR berbeda dengan gaji ke-13.

“THR ini tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni,” katanya.

THR ASN 2026 kapan cair?

Pertanyaan mengenai THR ASN 2026 kapan cair akhirnya terjawab. Pemerintah memastikan pencairan sudah dimulai sejak 26 Februari dan dilakukan bertahap sesuai mekanisme masing-masing instansi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga menyatakan anggaran telah disiapkan dan penyaluran diharapkan berlangsung pada awal Ramadhan.

“Di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” kata Purbaya seusai forum Indonesia Economic Outlook (IEO), Jumat (13/2/2026).

Jika dana belum masuk ke rekening, kemungkinan proses administrasi di instansi masing-masing masih berjalan.

Swasta wajib bayar THR paling lambat H-7 Lebaran

Pemerintah tidak hanya mengatur pembayaran THR bagi ASN. Perusahaan swasta juga diwajibkan membayar THR secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Pembayaran dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun berhak menerima THR sebesar satu bulan upah.

Sementara itu, pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun tetap berhak menerima THR yang dihitung secara proporsional.

Dengan mulai cairnya THR 2026, pemerintah berharap daya beli masyarakat meningkat menjelang Idul Fitri dan mendorong perputaran ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun ini.

Bagi Anda yang termasuk penerima THR ASN 2026, tak ada salahnya segera cek rekening. Penyaluran sudah berjalan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PNS, TNI dan Polri Cek Rekening! Airlangga Sebut Pencairan THR Sudah Dimulai pada 26 Februari".

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai swasta wajib dibayarkan penuh dan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran atau H-7.

Menurut Airlangga, perusahaan tidak diperkenankan mencicil pembayaran THR kepada pekerja.

Kewajiban tersebut berlaku bagi pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun, dengan besaran satu bulan upah.

“Untuk sektor swasta, kewajibannya wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Terkait Kebijakan THR, BHR, dan Realisasi Stimulus Ramadhan 2026 di Jakarta pada Selasa (3/3/2026).

Airlangga mengaku, THR diberikan kepada buruh dengan masa kerja 1 bulan terus menerus lebih atau PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).

Sementara pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun tetap berhak menerima THR secara proporsional.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengaku telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait pelaksanaan pembayaran THR tahun 2026 ini.

Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan) telah mengeluarkan Surat Edaran.

Pertama, tentang pelaksanaan pemberian THR, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Kami menekankan THR wajib dibayar secara penuh, tidak boleh dicicil," tegas Yassierli.

Selain sektor swasta, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran besar untuk pembayaran THR aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan.

Sesuai arahan Presiden, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 55 triliun, meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 49 triliun.

THR ASN tahun 2026 akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat, termasuk TNI dan Polri, dengan total Rp 22,2 triliun.

Kemudian 4,3 juta ASN daerah dengan total Rp 20,2 triliun, serta 3,8 juta pensiunan dengan total Rp 12,7 triliun.

Airlangga menegaskan, komponen THR dibayarkan 100 persen penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai regulasi yang berlaku.

Ia juga menekankan bahwa THR berbeda dengan gaji ke-13. “Saya garis bawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13, karena gaji ke-13 biasanya diberikan pada bulan Juni,” kata dia.

Pencairan THR bagi ASN telah dimulai secara bertahap sejak 26 Februari.

Penerima meliputi PNS, CPNS, P3K, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI/Polri, hingga pensiunan pejabat negara.

Sementara itu, gaji ke-13 bagi ASN tetap akan dibayarkan pada Juni, seperti pola tahun-tahun sebelumnya.

Dengan pencairan THR ASN dan kewajiban pembayaran THR swasta sebelum H-7 Lebaran, pemerintah berharap daya beli masyarakat meningkat dan mampu mendorong konsumsi domestik menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, penerima upah yang tercatat adalah 26,5 juta pekerja, dan diperkirakan jumlah THR yang dibayarkan senilai Rp 124 triliun untuk THR sektor swasta, dan diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai mencairkan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak 26 Februari 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 55 triliun, naik sekitar 10 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 49 triliun.

“Pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, dan diberikan kepada PNS, CPNS, P3K, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI/Polri, hingga pensiunan pejabat negara,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Terkait Kebijakan THR, BHR, dan Realisasi Stimulus Ramadhan 2026 di Jakarta pada Selasa (3/3/2026).

Airlangga mengatakan, pencairan dilakukan secara bertahap pada minggu pertama sejak tanggal tersebut.

Ia menjelaskan, anggaran Rp 55 triliun tersebut dialokasikan untuk 2,4 juta ASN pusat, termasuk TNI dan Polri, dengan total Rp 22,2 triliun.

Selanjutnya 4,3 juta ASN daerah menerima total Rp 20,2 triliun, serta 3,8 juta pensiunan dengan total Rp 12,7 triliun.

Menurut Airlangga, komponen THR yang dibayarkan diberikan 100 persen penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai regulasi yang berlaku.

Ia juga menegaskan bahwa THR berbeda dengan gaji ke-13.

“Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji ke-13. Saya garis bawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni,” kata dia.

Sementara itu, untuk pekerja sektor swasta, pemerintah mengingatkan bahwa THR wajib dibayarkan penuh dan tidak boleh dicicil.

Pembayaran paling lambat dilakukan H-7 sebelum Lebaran.

THR bagi pekerja swasta diberikan kepada karyawan dengan masa kerja minimal satu tahun sebesar satu bulan upah.

Adapun pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun tetap berhak menerima THR yang dihitung secara proporsional.

Dengan mulai cairnya THR sejak akhir Februari, pemerintah berharap daya beli masyarakat meningkat menjelang Idul Fitri 2026 dan mampu mendorong perputaran ekonomi nasional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menggelontorkan sebesar Rp 55 triliun untuk pembayaran THR bagi ASN, TNI, dan Polri tahun 2026.

Purbaya menyebut anggaran tersebut sudah disiapkannya, namun penyaluran THR akan dipastikan lebih lanjut.

Ia hanya mengatakan kemungkinan di awal-awal memasuki Ramadhan.

Adapun selain THR, Purbaya juga menggelontorkan bersamaan dengan berbagai program stimulus dan akselerasi mencakup percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 62 triliun, alokasi Rp 6 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera, serta tambahan paket stimulus ekonomi sebesar Rp 13 triliun.

Di sisi belanja negara, pada awal 2026 atau kuartal I proyeksinya mencapai Rp 809 triliun.

Seluruh belanja tersebut dipercepat pada bulan-bulan awal tahun untuk memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut.

“Udah pasti nanti. Tapi saya tidak tahu tanggal pastinya yang jelas. Di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” kata Purbaya kepada awak media usai forum Indonesia Economic Outlook (IEO) di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran Rp55 triliun untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat maupun daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jelang hari raya lebaran 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan angka tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu, yang merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun. Ini meningkat, tahun lalu Rp49 triliun, naik 10%," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, Airlangga memerinci bahwa alokasi anggaran jumbo tersebut akan disalurkan kepada tiga kelompok. Pertama, sebanyak 2,4 juta ASN pusat dan TNI-Polri akan menerima porsi anggaran sebesar Rp22,2 triliun.

Kedua, untuk 4,3 juta ASN di daerah, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp20,2 triliun. Ketiga, sebanyak 3,8 juta pensiunan akan menerima guyuran dana dengan total mencapai Rp12,7 triliun.

Mantan menteri perindustrian itu menyampaikan skema penyalurannya sedikit berbeda dengan beberapa tahun terakhir saat pandemi, komponen THR tahun ini dipastikan cair 100% atau dibayarkan secara penuh.

Airlangga menyebutkan bahwa komponen tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terkait waktu pencairan, pemerintah telah memulai proses penyaluran secara bertahap sejak pekan pertama, tepatnya pada 26 Februari lalu.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menegaskan bahwa pemberian THR adalah kebijakan yang terpisah dari pencairan gaji ke-13. Jika THR dicairkan jelang hari raya maka gaji ke-13 memiliki jadwal pencairan yang berbeda.

"Untuk gaji ke-13 ya seperti biasa, biasanya dibayarkan di bulan Juni," ujar Airlangga.