JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia semakin dekat menuju status sebagai lumbung pangan dunia setelah menyaksikan langsung inovasi teknologi budidaya padi Pertanian Modern Model – Advanced Agriculture System (PM-AAS) pada Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Teknologi tersebut dinilai mampu melipatgandakan produktivitas padi hingga mencapai 12,4 ton per hektare, lebih dari dua kali lipat rata-rata produksi nasional yang saat ini berada di kisaran 5,5 ton per hektare.

Usai meninjau area Gelar Teknologi PENAS XVII, Presiden Prabowo mengaku terkesan dengan berbagai inovasi pertanian yang dikembangkan di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurutnya, lompatan produktivitas yang dicapai menjadi bukti bahwa transformasi sektor pertanian Indonesia sedang berlangsung secara nyata.

"Banyak sekali inovasi, teknologi baru, teknik-teknik baru yang dikembangkan oleh masyarakat pertanian dipimpin Menteri Pertanian. Hasilnya menurut saya sangat revolusioner. Yang tadinya menghasilkan 5 ton gabah per hektare sekarang bisa 10 ton lebih, bahkan 12 ton. Kalau begitu kan naik 100 persen produktivitas kita," kata Prabowo.

Presiden meyakini peningkatan produktivitas tersebut akan menjadi fondasi bagi Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan pangan dunia dalam waktu yang tidak lama.

"Saya kira tidak lama lagi kita bisa jadi lumbung padi dunia. Kita bisa bantu banyak negara," ujarnya.

Meski demikian, Prabowo mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut harus dijaga agar tidak menjadi capaian sesaat. Ia menegaskan pentingnya membangun sistem pertanian yang berkelanjutan dengan menempatkan kesejahteraan petani dan penguasaan teknologi sebagai prioritas utama.

"Tapi intinya sekarang kita bersyukur, kita jaga ini tidak boleh fenomena satu-dua tahun, ini harus terus sistemnya berkelanjutan. Jadi petani kita harus hidup dengan baik, teknologi harus kita belajar secepat mungkin," ucapnya.

Presiden juga menekankan bahwa pemerintah akan terus mengamankan produksi pangan nasional melalui strategi intensifikasi, ekstensifikasi, dan hilirisasi. Langkah tersebut tidak hanya difokuskan pada komoditas padi, tetapi juga jagung, singkong, gula, kedelai, sorgum, hingga sagu agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.

Menurut Prabowo, kekuatan sektor pertanian merupakan fondasi utama bagi negara yang ingin menjadi kuat dan mandiri dalam menghadapi berbagai tantangan global.

"Kita optimistis, semua negara besar, negara kuat itu landasannya adalah pertanian yang kuat. Produksi pangan aman, kita menghadapi banyak tantangan, kita aman," katanya.

Lebih jauh, Prabowo memastikan teknologi yang telah terbukti meningkatkan produktivitas akan diperluas ke seluruh daerah. Target pemerintah adalah mewujudkan swasembada pangan mulai dari tingkat desa hingga provinsi, bahkan mendorong setiap daerah mampu menghasilkan surplus untuk kebutuhan ekspor.

Sebagaimana informasi, teknologi PM-AAS merupakan model budidaya padi yang mengintegrasikan penggunaan benih unggul, pola tanam modern, pengelolaan air yang lebih efektif, mekanisasi pertanian, serta pemanfaatan teknologi budidaya yang diadaptasi dari berbagai negara.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa melalui pendekatan tersebut, produktivitas padi mampu meningkat signifikan hingga mencapai 12,4 ton per hektare, jauh di atas rata-rata produktivitas nasional yang saat ini berada pada kisaran 5,5 ton per hektare.

"Ini adalah penemuan baru dan metode baru yang kami kembangkan dengan memadukan teknologi yang kami temukan di Indonesia, China, dan Arkansas, Amerika Serikat. Alhamdulillah, hasilnya bisa mencapai 12,4 ton per hektare, sementara rata-rata nasional sekitar 5,5 ton per hektare. Kalau kita bisa konsisten di atas 10 ton per hektare saja, itu sudah luar biasa untuk masa depan pertanian Indonesia," jelas Mentan Amran.

Menurut Mentan Amran, peningkatan produktivitas tersebut merupakan bagian dari strategi intensifikasi yang saat ini dijalankan pemerintah secara bersamaan dengan program ekstensifikasi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Banyak yang belum memahami bahwa saat ini kita menjalankan intensifikasi dan ekstensifikasi sekaligus. Intensifikasi dilakukan melalui penggunaan benih unggul, pola tanam yang lebih baik, perbaikan irigasi, mekanisasi pertanian, hingga peningkatan indeks pertanaman di lahan rawa dari satu kali tanam menjadi tiga kali tanam dalam setahun," ujarnya.

Mentan Amran menambahkan, keberhasilan peningkatan produktivitas juga ditopang oleh kebijakan pemerintah dalam memastikan ketersediaan sarana produksi pertanian bagi petani, termasuk pupuk bersubsidi yang kini semakin mudah diakses.

"Ini merupakan akumulasi dari penerapan teknologi modern dan perlakuan budidaya yang modern. Ditambah lagi pupuk tersedia dengan baik dan harganya turun sekitar 20 persen berkat kebijakan Bapak Presiden Prabowo. Kondisi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dan menjadi modal besar untuk meningkatkan produksi pangan nasional," ungkapnya.

Kami memang sudah siapkan jauh hari sebelumnya menghadapi El Nino

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia aman hingga Mei tahun 2027 dengan cadangan melampaui 5 juta ton.

Amran mengatakan stok tersebut menjadi modal kuat dalam menghadapi potensi fenomena cuaca El Nino, karena pemerintah telah melakukan langkah antisipasi sejak dini melalui penguatan stok pangan nasional, terutama beras, guna menjaga stabilitas pasokan dan harga.

"Kami memang sudah siapkan jauh hari sebelumnya menghadapi El Nino. Dulu pengalaman kita (El Nino) tahun 2023. Alhamdulillah kita lolos. Stok kita sampai detik ini, itu 5,2 sampai 5,3 juta ton. Itu stok tertinggi sepanjang sejarah. Nah ini Alhamdulillah cukup baik," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Amran pun mengaku optimistis mengenai ketersediaan beras Indonesia sampai Desember masih aman. Bahkan dalam estimasinya keseluruhan stok beras masih dapat mencukupi sampai Mei tahun depan.

"Insya Allah aman, katakanlah sampai Desember. (Bahkan) beras kita sudah sampai Mei (2027( pun cukup. Jadi tidak masalah," tambah Amran.

Hal Tersebut selaras dengan Proyeksi Neraca Pangan untuk beras yang sudah diperbarui awal Juni ini. Neraca akhir tahun beras Indonesia diestimasikan masih terdapat stok 16,24 juta ton.

Data itu berasal dari stok awal tahun 2026 di 12,54 juta ton ditambah proyeksi produksi setahun 34,76 juta ton lalu dikurangi kebutuhan konsumsi setahun 31,1 juta ton.

Dengan proyeksi neraca akhir tahun beras sebesar 16,24 juta ton tersebut dinilai masih mampu untuk penuhi kebutuhan konsumsi nasional sekitar 5 bulan lamanya di tahun 2027 mendatang. Namun demikian, di Maret April stok beras nasional akan semakin meningkat karena telah memasuki musim panen raya.

Kendati demikian, Amran juga menyatakan adanya posibilitas penurunan produksi beras di 2026, meskipun cukup minim. Ini merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan total produksi beras Januari-Juli 2026 yang diproyeksikan menurun 0,08 juta ton dibandingkan total produksi Januari-Juli 2025.

"Tahun lalu surplus (produksi) 4 juta ton. Anggaplah sampai akhir tahun turun 0,2 persen, kurang lebih 80 ribu ton. (Tapi masih) surplus 4 juta ton selama 2 tahun. Jangan 0,2 persen dibandingkan tahun lalu, kan tahun lalu sudah naik tinggi. Itu (surplus) 4 juta ton," beber Amran.

Prediksi adanya surplus produksi 4 juta ton di 2026 ini tersebut dapat menjadi target penyerapan untuk stok CBP yang dikelola Perum Bulog. Stok CBP pun dapat semakin melejit seiring akselerasi produksi beras nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, Insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memperkuat infrastruktur pertanian sebagai upaya mitigasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino Godzilla terhadap produksi pangan nasional.

"Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, Insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya," kata Amran dalam pernyataan pers usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Dia menuturkan upaya tersebut meliputi pembangunan embung, irigasi pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, hingga program cetak sawah baru.

Amran menjelaskan optimalisasi lahan dilakukan terutama pada lahan rawa yang sebelumnya hanya dapat dipanen satu kali dalam setahun menjadi dua hingga tiga kali panen.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program cetak sawah guna memperluas areal tanam dan menjaga produksi pangan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Amran juga melaporkan kondisi pangan nasional kepada Presiden. Stok beras saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton, sementara potensi produksi dari tanaman padi yang masih bertumbuh (standing crop) diperkirakan sekitar 10-11 juta ton.

Di samping itu, ketersediaan beras yang berada di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai sekitar 12,5 juta ton.

Berdasarkan perhitungan tersebut, Amran menyebut cadangan pangan nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 10-11 bulan ke depan.

"Jadi beliau memberikan arahan, memberikan petunjuk, ditindaklanjuti, diwaspadai El Nino Godzilla," kata Amran.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/6) menegaskan sektor pangan merupakan fondasi penting bagi ketahanan dan kedaulatan bangsa.

Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan produksi pangan tetap berjalan optimal di tengah tantangan iklim.

“Pangan bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi kebutuhan strategis bangsa. Menjaga pangan berarti menjaga kedaulatan dan masa depan negara,” ujar Suwandi.

Suwandi mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertanian menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional lima tahun ke depan, khususnya untuk mendukung swasembada pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan biofuel, dan hilirisasi pertanian.

Menurutnya, Indonesia memasuki musim kemarau tahun ini dengan kesiapan yang jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Berbagai program penguatan produksi telah dijalankan, mulai dari optimalisasi lahan, cetak sawah, pembangunan dan pengembangan irigasi perpompaan, penyediaan benih unggul, hingga penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dia juga menegaskan kondisi iklim tahun ini tidak dapat disamakan dengan fenomena El Nino kuat yang terjadi pada 2015 maupun 2023. Berdasarkan pemantauan data iklim dari BMKG dan satelit NOAA, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung dalam kondisi yang lebih terkendali.

“Karena itu, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, bukan menimbulkan kekhawatiran berlebihan,” katanya.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Siapa pun nanti yang memimpin, agenda kedaulatan pangan harus terus dikawal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan penguatan produksi pertanian nasional terus dilakukan melalui perluasan lahan, rehabilitasi irigasi, dan program strategis lainnya agar Indonesia bisa terlepas dari ketergantungan impor pangan.

"Dulu Indonesia menjadi pasar besar bagi pangan dunia. Tetapi sekarang kita ingin berdiri di atas kaki sendiri," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Mentan menegaskan hal itu saat menghadiri Silaturahmi Nasional Laskar Merah Putih (LMP) di Jakarta, sembari mengajak seluruh anggota LMP untuk bersama-sama mengawal agenda besar Presiden Prabowo Subianto menjaga swasembada pangan dan kedaulatan pangan nasional.

Menurutnya, perjuangan mencapai kemandirian pangan merupakan tugas seluruh anak bangsa yang harus dijaga bersama.

Di hadapan jajaran pengurus dan anggota LMP dari berbagai daerah, Mentan yang juga merupakan Dewan Pembina LMP menegaskan capaian sektor pertanian saat ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa.

“Selama Laskar Merah Putih ada di sisi kami, kami tidak akan mundur. Ini bukan pekerjaan saya sendiri, tetapi pekerjaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menjaga Merah Putih dan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan,” ujar Amran.

Dia mengatakan, berbagai capaian yang diraih sektor pertanian dalam dua tahun terakhir menjadi tonggak penting menuju kemandirian pangan nasional. Saat ini stok beras pemerintah telah mencapai sekitar 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

“Sejak republik ini berdiri, inilah stok beras tertinggi yang kita miliki. Tapi ini bukan karena satu orang, melainkan hasil kerja bersama seluruh anak bangsa, TNI, Polri, pemerintah daerah, petani, dan semua pihak yang mencintai Indonesia,” ujarnya.

Padahal pada 2024, Indonesia masih mengimpor beras sekitar 4,5 juta ton. Kebijakan penghentian impor beras pada 2025 menjadi penegasan arah baru kedaulatan pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menambahkan, kesejahteraan petani juga menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 tercatat sebesar 127,73 menjadi yang tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.

Menurutnya, keberhasilan tersebut sekaligus menunjukkan kebijakan Presiden Prabowo untuk memperkuat sektor pangan berada di jalur yang tepat.

Meski demikian, Amran mengakui berbagai upaya perbaikan sektor pertanian tidak lepas dari kritik dan gangguan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati ketergantungan impor.

“Banyak yang tidak senang ketika Indonesia kuat, kita tidak boleh mundur hanya karena kritik. Kalau kritiknya konstruktif, itu tanda cinta kepada bangsa ini,” ucapnya

Mentan memaparkan berbagai program strategis pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan, mulai dari optimasi lahan, rehabilitasi irigasi hingga program cetak sawah di berbagai wilayah Indonesia.

Menurutnya, pengembangan lahan sawah tidak hanya dilakukan di Merauke, tetapi juga di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, serta berbagai daerah lain yang memiliki potensi besar untuk mendukung produksi nasional.

“Merauke hanya sebagian kecil. Yang terbesar justru ada di Sumatera Selatan dan sejumlah wilayah lainnya. Semua ini untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat. Lahan yang dikelola adalah milik rakyat dan hasilnya untuk rakyat,” tegasnya.

Mentan mengatakan, kerja besar menuju swasembada pangan membutuhkan keberanian dan konsistensi. Karena itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat, termasuk Laskar Merah Putih, turut mengawal berbagai program strategis pemerintah agar tetap berjalan sesuai tujuan.

“Yang paling sulit setelah merebut kemerdekaan adalah mengisi kemerdekaan. Kita harus menjaga agar bangsa ini mandiri dan berdaulat. Siapa pun nanti yang memimpin, agenda kedaulatan pangan harus terus dikawal,” ucapnya.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus memberantas praktik mafia pangan yang merugikan petani dan masyarakat.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi mafia yang mempermainkan rakyat. Kalau ada yang merugikan petani dan bangsa ini, akan kami tindak. Kami tidak akan mundur,” tegasnya.

Amran optimistis Indonesia memiliki potensi besar menjadi kekuatan pangan dunia. Dengan dukungan seluruh komponen bangsa, ia meyakini cita-cita besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia mandiri pangan dapat tercapai.

“Mimpi besar Presiden adalah seluruh pulau di Indonesia mandiri pangan. Pangan aman, protein tercukupi, dan kesejahteraan petani meningkat. Karena itu, mari kita kawal bersama. Ini bukan semata program pemerintah, tetapi perjuangan seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan bakal menindak tegas pedagang nakal yang menaikkan harga maupun menciptakan kelangkaan beras di tengah kondisi stok nasional yang disebut mencapai level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Pemerintah bahkan telah meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi dan harga beras di berbagai daerah guna memastikan pasokan tetap lancar dan harga terkendali di tingkat konsumen.

"Beras kita melimpah. Jangan mempermainkan di lapangan karena kami sudah minta Satgas turun ke lapangan. Tidak ada yang langka. Tolong tidak ada pangan, khususnya beras, makanan pokok kita, langka," ujar Amran dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (13/6/2026).

Menurut Amran, kondisi pasar beras saat ini berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya ketika kenaikan harga kerap direspons melalui kebijakan impor. Saat ini, pemerintah mengklaim memiliki stok yang sangat besar berkat peningkatan produksi domestik.

Dia menyebut stok beras nasional kini mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah tersebut mencakup stok yang tersimpan di gudang Perum Bulog maupun fasilitas penyimpanan tambahan yang disewa pemerintah karena kapasitas gudang eksisting dinilai tidak lagi mencukupi.

"Kami bersama Satgas Pangan pantau seluruh Indonesia. Jangan dibuat langka. Tidak ada langka. Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,3 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama merdeka," katanya.

Pemerintah menilai tingginya stok beras tersebut merupakan hasil peningkatan produksi nasional yang berhasil mendorong Indonesia mencapai kondisi swasembada beras pada 2025.

Kinerja produksi nasional juga tercermin dalam laporan Rice Outlook Mei 2026 yang diterbitkan oleh United States Department of Agriculture (USDA). Dalam laporan tersebut, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan peningkatan produksi beras terbesar bersama Nigeria, Pantai Gading, dan Vietnam.

Namun, Indonesia menjadi satu-satunya negara dalam kelompok tersebut yang memiliki total produksi tahunan di atas 30 juta ton.

"Kalau dulu stok di Bulog hanya 1 juta ton kemudian harga naik, kesimpulannya impor. Sekarang berbeda. Kita surplus. Kita sudah swasembada," ujar Amran.

Amran menegaskan bagi seluruh pelaku usaha dan pedagang beras agar tidak memanfaatkan situasi pasar guna mengambil keuntungan berlebihan melalui permainan harga ataupun distribusi.

"Tolong sekali lagi, seluruh pedagang beras seluruh Indonesia, jangan mempermainkan harga. Kami sudah sepakat dengan Satgas Pangan, seluruh Dirkrimsus se-Indonesia. Kami putuskan kita pantau dan yang nakal kita tindak," tegasnya.

Selain memperketat pengawasan distribusi, pemerintah juga meminta Bulog meningkatkan penyaluran beras premium ke pasar. Selama ini, Bulog lebih dikenal menjalankan distribusi beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Amran menilai Bulog perlu memperluas peran di segmen komersial guna memenuhi kebutuhan konsumen terhadap beras premium.

Arahan tersebut muncul setelah Bapanas menerima laporan mengenai berkurangnya pasokan beras premium di sejumlah ritel modern.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menegaskan kondisi yang terjadi bukanlah kelangkaan beras, melainkan berkurangnya suplai dari beberapa pemasok pada segmen premium.

Menurut dia, kondisi tersebut justru menjadi peluang bagi Bulog untuk memperluas pemasaran beras komersial yang dimiliki.

"Bukan langka. Saya kira kami juga kunjungan ke lapangan, melihat di ritel modern itu masih ada, tidak banyak tapi ada. Ini kesempatan Bulog masuk. Bulog kan punya Befood, punya Punokawan, Setra Ramos. Nah Bulog mengisi kekurangan suplai, jadi bukan langka," kata Ketut.

Berdasarkan data Bapanas per 12 Juni 2026, stok beras komersial Bulog tercatat masih mencapai sekitar 11.400 ton. Sementara itu, realisasi pengadaan setara beras untuk kebutuhan stok komersial telah mencapai 45.500 ton dari total pengadaan beras nasional yang mencapai 3,1 juta ton.

Dengan kondisi stok yang melimpah, pemerintah menegaskan fokus saat ini bukan pada penambahan pasokan melalui impor, melainkan memastikan distribusi berjalan lancar, harga tetap terkendali, dan tidak ada praktik spekulasi yang merugikan masyarakat maupun petani.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengalokasikan anggaran lebih dari Rp5 triliun selama 2025-2026 untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian modern di Papua sebagai upaya mendorong kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

"(Alokasi anggaran untuk pembangunan pertanian di Papua) totalnya Rp5 triliun. Ini anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah, itu atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto)," kata Mentan usai Rapat Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Kamis.

Amran mengatakan anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi dan pengalihan (refocusing) anggaran Kementerian Pertanian yang diarahkan untuk mendukung pembangunan pertanian di berbagai wilayah, termasuk seluruh provinsi di Papua.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan pertanian Papua melalui dukungan sarana produksi, infrastruktur, serta pengembangan berbagai komoditas unggulan yang dibutuhkan masyarakat setempat.

Ia menjelaskan alokasi anggaran pembangunan pertanian untuk Papua pada 2025 mencapai lebih dari Rp2 triliun, sementara pada 2026 kembali ditingkatkan menjadi sekitar Rp3,2 triliun.

Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan pertanian Papua dalam dua tahun mencapai sekitar Rp5 triliun dan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Amran menyampaikan penetapan anggaran tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan dan pemerataan pembangunan nasional.

Ia menuturkan pertemuan bersama gubernur, bupati, kepala dinas, petani, dan penyuluh pertanian dari berbagai daerah Papua telah menghasilkan berbagai usulan pembangunan sektor pertanian.

Sekitar 200 peserta hadir dalam pertemuan tersebut untuk menyampaikan kebutuhan daerah, mulai dari pengembangan tanaman pangan hingga komoditas perkebunan yang memiliki potensi ekonomi tinggi.

Pemerintah menargetkan Papua bersama Kalimantan, Sumatera, dan Jawa mampu mewujudkan kemandirian pangan serta energi sehingga inflasi dapat lebih terkendali pada masa mendatang.

"Insya Allah program ini kita lanjutkan ke depan. Apa maksudnya? Kita inginkan Papua, Kalimantan, Sumatera, ini dan Jawa mandiri pangan, mandiri energi ke depan, sehingga inflasi bisa terkontrol," beber Amran.

Ia menegaskan pembangunan pertanian Papua juga diarahkan untuk menekan disparitas harga pangan, termasuk harga beras yang selama ini relatif tinggi di sejumlah wilayah.

Berbagai komoditas yang akan dikembangkan meliputi padi, jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi jalar, dan singkong sesuai karakteristik serta kebutuhan masing-masing daerah.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala daerah mengusulkan tambahan bantuan berupa cetak sawah, pembangunan irigasi, penyediaan traktor, serta perluasan areal pengembangan komoditas unggulan.

Amran memastikan sekitar 90 persen usulan yang disampaikan telah disetujui dan pemerintah siap memenuhi seluruh kebutuhan daerah apabila pelaksanaan program menunjukkan perkembangan yang baik.

"Semua permintaan hari ini hampir 90 persen kami penuhi dan kalau progresnya bagus, 100 persen kami penuhi permintaannya nanti, termasuk kopi, pala, kakao dan seterusnya. Tadi kami sudah minta Dirjen, permintaan tambahan hari ini dipenuhi, dilaksanakan secepat-cepatnya," tegas Amran.

Adapun untuk 2026, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,2 triliun untuk mempercepat pembangunan pertanian di seluruh wilayah Papua.

Anggaran tersebut mencakup pengembangan tanaman pangan sebesar Rp167,94 miliar, hortikultura Rp1,56 miliar, perkebunan Rp263,58 miliar, peternakan Rp11,06 miliar, serta pembangunan lahan dan irigasi pertanian senilai Rp223,47 miliar guna meningkatkan kapasitas produksi pangan dan komoditas unggulan daerah.

Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp2,28 triliun, didukung perakitan dan modernisasi pertanian Rp9,37 miliar serta penyuluhan dan pelatihan pertanian Rp14,36 miliar.

Dukungan tersebut diarahkan untuk mempercepat mekanisasi, memperkuat infrastruktur pertanian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mendorong produktivitas petani di seluruh Tanah Papua.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan terus digencarkan guna melindungi peternak serta menjaga keberlanjutan usaha peternakan nasional.

"Kami juga sudah memberikan SPHP (jagung). Itu (stok) jagung dari Bulog. Pokoknya jiwa ragaku untuk peternak petelur Indonesia," kata Amran dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.

Produsen telur ayam ras dalam negeri dinilai membanggakan karena mampu memenuhi kebutuhan konsumsi secara nasional. Akibat produksi meningkat Indonsia dalam posisi surplus hingga menorehkan ekspor ke berbagai negara mitra.

Untuk itu, kata Amran, pemerintah sangat menaruh perhatian terhadap keberlangsungan usaha peternak telur ayam ras.

Perhatian pemerintah diberikan salah satunya berupa pelaksanaan program SPHP jagung pakan yang diemban Perum Bulog sejak 9 Mei atau tepat sebulan yang lalu.

"Aku apresiasi. Aku bangga dengan peternak petelur seluruh Indonesia mampu memenuhi kebutuhan anak bangsa. (Mencatat) surplus bahkan ekspor ke negara lain," ucap Amran.

Sebagai salah satu bukti keberpihakan, program SPHP jagung pakan untuk meringankan biaya produksi peternak telah digelontorkan dalam sebulan terakhir ini. Stok jagung pakan berasal dari Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang sepenuhnya bersumber dari produksi dalam negeri.

Adapun program SPHP jagung pakan tahun 2026 yang telah dimulai 9 Mei, realisasi penyalurannya sampai 8 Juni atau tepat sebulan pelaksanaan telah mencapai 34,1 ribu ton atau 16,01 persen dari target penyaluran 213,2 ribu ton.

Ia menyebutkan masih ada sisa pagu SPHP jagung pakan yang belum ada alokasi peternak penerima manfaat. Jumlahnya mencapai 28,8 ribu ton. Saat ini sisa alokasi tersebut sedang diproses bersama Kementerian Pertanian untuk memperoleh tambahan peternak penerima manfaat.

Diketahui, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 678 miliar untuk SPHP jagung pakan di tahun ini. Total alokasi penyaluran sebanyak 242 ribu ton dan dapat berlangsung hingga akhir 2026.

Sebanyak lebih dari 5 ribu peternak yang terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas pada 26 provinsi menjadi target sasaran SPHP jagung pakan tahun ini.

Untuk harga jagung pakan yang ditetapkan Bapanas antara lain Rp5.000 per kilogram (kg) dengan pengambilan di gudang Bulog dan harga maksimal di Rp5.500 per kg di tingkat peternak.

Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian.

Sebelumnya, Ketua Umum Pinsar Petelur Nasional (PPN) Yudianto Yosgiarso mengucapkan apresiasi atas upaya pemerintah yang selama ini membantu peternak telur. Termasuk memperluas penyerapan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diampu Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami terima kasih juga atas inisiatif dari Bapak Menteri (untuk) BGN juga akan menyerap telur dari peternak seminggu menjadi tiga kali, yang kemarin baru satu kali," katanya.

"Ini sangat membantu kepada kami untuk kelangsungan hidup peternak," tambahnya.

Kendati demikian, dia mengakui kondisi harga telur tingkat peternak yang belum ideal masih menjadi ganjalan. Tentunya ia dan bersama seluruh peternak petelur berharap ada perubahan positif ke depannya.

"(Kondisi hari) ini sangat memberatkan dan memukul kami. Apalagi dengan isu geopolitik yang saat ini terjadi, dimana nilai tukar dolar juga melambung tinggi, sehingga menyebabkan harga pakan pun melonjak tinggi," ucapnya.

Terhadap aspirasi tersebut, pemerintah pastinya akan mengupayakan kestabilan harga seperti yang diharapkan peternak telur dalam negeri. Sementara dalam mengatasi harga pakan yang berfluktuasi, program SPHP jagung pakan dioptimalkan membantu peternak unggas.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memastikan kualitas stok beras nasional tetap terjaga dalam kondisi baik, aman, dan layak salur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu, Amran mengatakan dari total cadangan beras nasional yang mencapai sekitar 5,3 juta ton, hanya 3.619 ton atau sebagian kecil yang mengalami kerusakan, sementara sisanya tetap terjaga kualitasnya melalui pengawasan dan penanganan yang dilakukan pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan Mentan menanggapi perhatian Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto terkait perlunya percepatan perputaran stok beras agar tidak terjadi penurunan kualitas, terutama untuk beras yang telah tersimpan lebih dari satu tahun.

“Di Jawa Timur itu stok totalnya 1,4 juta ton dan 400 ribu ton umurnya lebih dari satu tahun (di gudang). Jadi tolong diperhatikan lagi stoknya. Supaya berputarnya lebih cepat lagi,” kata Titiek Soeharto dalam rapat itu.

Menanggapi itu, Amran mengatakan pemerintah memilih terbuka terkait kondisi stok beras dan langsung mengambil langkah korektif jika ditemukan kualitas yang menurun di lapangan. Ia juga telah meminta Perum Bulog untuk melaporkan kondisi sebenarnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan pihak Bulog, ia menyebutkan total stok beras nasional saat ini mencapai 5.305.594 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 93.488 ton atau 1,76 persen masuk kategori beras turun mutu yang masih dapat direproses sehingga kualitasnya kembali layak untuk didistribusikan.

Pemerintah juga memastikan tidak terdapat beras kategori B atau beras turun mutu yang harus dilepas (disposal). Sementara beras kategori C yang mengalami kerusakan akibat bencana seperti banjir dan longsor, terutama banjir di Aceh, tercatat sebanyak 3.619 ton.

Mentan mengatakan sebagian kecil beras yang tidak dapat diperbaiki masih dapat dimanfaatkan menjadi tepung beras sehingga tetap memiliki nilai ekonomi.

“Akan tetapi kalau tidak, mungkin 10 persen atau sekitar 9 ribu ton (dari 93.488 ton) bisa dijadikan tepung dan harganya masih bagus. Jadi kita harus jujur dan terbuka," ujar dia.

Ia mengungkapkan pihaknya juga menemukan beberapa kasus beras dengan kualitas kurang baik saat melakukan kunjungan lapangan.

"Kami temukan seperti yang Ibu (Ketua Komisi IV DPR RI) katakan tadi di daerah, kami kunjungan, langsung kami telepon Bulog, diganti hari itu juga, karena kualitas berasnya kurang bagus. Tetapi jumlahnya kecil. Kami minta Bulog waspada dari sekarang," katanya.

Ia menegaskan, kondisi saat ini justru menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan produksi dan cadangan beras nasional. Menurutnya, persoalan kualitas pada sebagian kecil stok tidak dapat dilepaskan dari besarnya volume beras yang berhasil diamankan pemerintah.

"Kita sudah setengah mati kerja. Alhamdulillah ada yang rusak karena berasnya ada. Kalau dulu tidak rusak karena berasnya yang kurang, sehingga beras impor masuk," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp22,43 triliun untuk tahun 2027 bagi kementeriannya guna memperkuat berbagai program strategis sektor pertanian nasional.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu, sebagai bagian dari pembahasan pagu indikatif Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2027.

"Jumlah usulan tambahan (anggaran) diajukan Rp22,43 triliun," kata Mentan.

Dengan tambahan anggaran tersebut, Kementerian Pertanian mengusulkan penyesuaian pagu indikatif 2027 dari semula Rp23,23 triliun menjadi sekitar Rp45 triliun.

Adapun rincian usulan tambahan anggaran tersebut meliputi Direktorat Jendral (Ditjen) Hortikultura Rp3,5 triliun, Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Rp5,5 triliun, Tanaman Pangan (TP) Rp1,56 triliun.

Selanjutnya Ditjen Perkebunan Rp3,2 triliun, Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Rp1,69 triliun, BPPSDMP Rp2,68 triliun, Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Rp1,7 triliun, Setjen Rp284 miliar.

Amran meminta dukungan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI agar usulan peningkatan pagu anggaran tersebut dapat disetujui untuk dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPR RI.

Ia menjelaskan pagu indikatif Kementerian Pertanian tahun 2027 yang ditetapkan pemerintah saat ini sebesar Rp23,23 triliun masih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan program wajib.

Besaran pagu indikatif tersebut mengacu pada Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tertanggal 7 Mei 2026.

Anggaran itu dialokasikan untuk memenuhi anggaran dasar wajib Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang bersumber dari Rupiah Murni Rp21,39 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp93 miliar, Badan Layanan Umum Rp28,5 miliar, pinjaman luar negeri (PLN) Rp1,05 triliun, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp211 miliar.

Rincian indikasi anggaran dari Pagu Indikatif Kementerian tahun 2027 per Eselon 1 sebagai berikut Setjen Rp3,5 triliun, Itjen Rp90,9 miliar, Ditjen Tanaman Pangan Rp2,1 triliun, Ditjen Hortikultura Rp350 miliar, Ditjen Perkebunan Rp1,6 triliun.

Kemudian Ditjen PKH Rp1,4 triliun, Ditjen PSP Rp2,19 triliun, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Rp1,29 triliun, Badan PPSDMP Rp3,4 triliun, Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian Rp7,06 triliun.

Amran mengatakan pemerintah telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi dan industri yang oleh Kementerian Pertanian dijabarkan dalam empat program.

Rancangan program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2027 diarahkan untuk mendukung salah satu dari 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yaitu klaster pangan melalui pengembangan kawasan pangan terintegrasi yang terdiri dari kawasan padi, kedelai, jagung dan ubi kayu.

Pengembangan kawasan perkebunan terdiri kawasan kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, jambu mete, tebu, rempah-rempah. Peningkatan produksi peternakan daging, susu, telur.

Kementerian Pertanian telah menargetkan produksi komoditas PKPN sebagai berikut beras 34 juta ton, jagung 18,23 juta ton, kedelai 362 ribu ton, ubi kayu 17,99 juta ton, kelapa sawit 245.000 ton, tebu 42 juta ton, kopi 791 ribu ton, kelapa 2,9 juta ton, kakao 633 ribu ton, pala 41 ribu ton, lada 64 ribu ton, susu 922 ribu ton, telur 8 juta ton, dan daging 5,2 juta ton.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) Kementerian Pertanian ditugaskan untuk segera meningkatkan produksi komoditas pangan strategis yang selama ini masih bergantung pada impor dalam pemenuhan kebutuhannya," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tak segan mencabut izin usaha bila ada pengusaha yang menaikkan harga kedelai impor.

"Kalau menaikkan, izinnya aku cabut dan aku tidak beri izin rekomendasi lagi, karena ada rekomendasinya di pertanian," kata Amran sebagaimana pernyataan di Jakarta, Rabu.

Kondisi harga kedelai untuk keberlangsungan usaha perajin tahu dan tempe diminta untuk dapat selalu stabil, terutama pasokan kedelai dari importasi. Pemerintah mengingatkan agar para importir kedelai tidak ada yang menaikkan harga dengan semena-mena.

Secara tegas, Amran memberikan peringatan agar harga kedelai asal impor harus baik bagi perajin tahu dan tempe. Konsekuensi jika melanggar, izin impor kedelai tidak diberikan pemerintah lagi.

"Yang impor khususnya kedelai, kami minta pada pengusaha, tolong jangan menaikkan harga semena-mena. Kenapa? Anda sudah untung puluhan tahun," tegasnya.

Sebagai penguatan komitmen pemerintah tersebut, Amran memastikan akan ada penelusuran ke importir kedelai apabila terjadi dampak besar yang dirasakan kalangan perajin tahu dan tempe. Untuk itu, opsi menaikkan harga tidak boleh dilaksanakan.

"Sekali lagi, kami akan telusuri kalau terdampak pada perajin, pada produsen tahu dan seterusnya. Jangan menaikkan harga semena-mena," ujar Amran.

Adapun rata-rata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe berdasarkan informasi Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), per 8 Juni secara nasional berada di level harga Rp11.126 per kilogram (kg).

Pada wilayah Jawa rata-rata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe masih berada di Rp10.868 per kg. Namun rata-rata harga tertinggi ada yang menyentuh Rp11.100 per kg.

Kendati demikian, sebenarnya rata-rata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe masih dalam koridor.

Plafon harga kedelai yang telah ditentukan pemerintah adalah berupa Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai di tingkat importir maksimal di Rp11.500 per kg dan di tingkat konsumen atau perajin tahu dan tempe tidak boleh melebihi Rp12.000 per kg.

Sebelumnya, dalam rapat pembahasan kedelai yang digelar Bapanas, Senin (8/6), Gakoptindo menyampaikan kondisi kenaikan harga kedelai impor masih relatif cukup aman. Rentang kenaikan harga saat itu masih lebih rendah dibandingkan kondisi harga kedelai pada tahun 2022.

Harga kedelai sampai di tingkat perajin tahu dan tempe masih berkisar Rp10.000 sampai Rp11.000 per kg.

Terjadinya kenaikan komponen biaya produksi antara lain kenaikan harga plastik dan kenaikan harga minyak goreng yang juga berpengaruh terhadap biaya produksi perajin. Ini yang meresahkan para perajin tahu dan tempe.

Terkait ketersediaan kedelai, asosiasi importir menyampaikan ketersediaan stok kedelai saat ini dengan posisi Juni 2026 sebanyak 450 ribu ton.

Kondisi itu disebut masih cukup aman dalam pemenuhan kebutuhan kedelai secara nasional. Importir berkomitmen untuk menjaga kenaikan harga yang kondusif dan tidak melonjak signifikan dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga kedelai nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

harga TBS harus kembali normal dan petani harus merasakan manfaatnya

Jakarta (ANTARA) - Petani dari berbagai sentra sawit menyatakan dukungannya terhadap langkah cepat Kementerian Pertanian (Kementan) mengawal pemulihan harga tandan buah segar (TBS) agar kembali menguntungkan petani usai sempat anjlok.

Dalam Rapat Koordinasi Pengembangan dan Upaya Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit yang dipimpin Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin, para petani menyampaikan harga TBS mulai berangsur membaik meskipun masih diperlukan pengawalan agar pemulihan terjadi secara merata.

Perwakilan petani dari berbagai sentra sawit, mulai dari Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara hingga Banten, menyampaikan kondisi riil di lapangan sekaligus harapan agar harga TBS kembali stabil dan memberikan keuntungan yang layak bagi petani.

Salah satunya disampaikan Ardiansyah Saragih, petani sawit dari Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Ia menilai kebijakan dan perhatian pemerintah terhadap persoalan harga sawit memberikan harapan baru bagi jutaan petani.

"Harga sawit memang sempat turun sangat dalam, tetapi sekarang mulai naik kembali," kata Ardiansyah.

Menurut Ardiansyah, paparan Menteri Pertanian mengenai tren kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia, penguatan dolar AS, dan tingginya permintaan ekspor memberikan optimisme harga sawit ke depan masih memiliki prospek yang baik.

Sementara itu, Septriadi, petani sawit asal Sumatera Selatan, mengatakan harga TBS yang mengikuti acuan Dinas Perkebunan masih berada pada tingkat yang layak. Namun, masih terdapat petani yang harus menjual hasil panennya ke tengkulak karena tidak memenuhi standar pembelian perusahaan mitra.

"Kalau harga yang mengikuti standar Disbun (Dinas Perkebunan) masih layak. Untuk sawit umur lima tahun kemarin sekitar Rp3.499 per kilogram. Tetapi petani yang tidak bisa masuk ke perusahaan mitra terpaksa menjual ke tengkulak dengan harga jauh lebih rendah," katanya.

Senada, Hulibarawan dari Lampung Tengah, menyampaikan harga TBS di wilayahnya saat ini sudah mencapai sekitar Rp3.200 per kilogram, mendekati harga standar provinsi sebesar Rp3.350 per kilogram.

"Kami sudah cukup nyaman dengan kondisi saat ini. Namun kami berharap harga sawit tetap distabilkan karena beberapa waktu lalu sempat turun mendadak hampir Rp1.000 per kilogram," ungkapnya.

Sementara itu, kondisi berbeda masih dirasakan petani sawit di Banten. Aryadi, petani asal Pandeglang, menyebut harga TBS di tingkat pabrik berada di kisaran Rp2.500 per kilogram.

Sedangkan pendapatan bersih yang diterima petani jauh lebih rendah setelah dipotong biaya panen, angkut, dan operasional lainnya. Meski demikian, ia mengakui kondisi saat ini mulai membaik dibanding beberapa waktu lalu.

"Harapan kami ke depan harganya semakin membaik seperti provinsi lain" katanya.

Menurut Aryadi, kehadiran pemerintah sangat penting untuk memastikan petani sawit di daerah yang belum memiliki mekanisme penetapan harga yang kuat tetap memperoleh perlindungan dan kepastian usaha.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus mengawal pemulihan harga TBS agar manfaat kenaikan harga komoditas sawit global dapat dirasakan langsung oleh petani.

Pemerintah juga memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan kesejahteraan petani.

"Kita ingin membangun ekosistem sawit yang sehat. Petani sejahtera, pengusaha juga sejahtera. Tidak boleh ada yang dirugikan. Karena itu harga TBS harus kembali normal dan petani harus merasakan manfaatnya," tegas Mentan.

Rapat koordinasi yang dihadiri petani, asosiasi, pelaku usaha, eksportir, perusahaan refinery, Satgas Pangan Polri, serta jajaran pemerintah daerah tersebut menjadi forum penting untuk menyerap langsung aspirasi petani sekaligus memastikan pemulihan harga TBS berlangsung merata di seluruh sentra sawit nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Pertanian akan terus berupaya menjaga agar petani memperoleh keuntungan yang layak dari usaha taninya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pendapatan petani tumbuh lebih cepat dibandingkan biaya produksi, tercermin dari peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang menunjukkan di angka 127,73 persen pada Mei 2026.

“Alhamdulillah, kenaikan NTP menjadi kabar baik bagi petani Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pendapatan petani meningkat dan hasil kerja keras mereka di lapangan semakin memberikan nilai tambah," kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan hal itu merespon pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat NTP pada Mei 2026 mencapai 127,73 atau naik 1,99 persen dibandingkan April 2026.

Amran mengatakan kenaikan NTP menjadi bukti berbagai program peningkatan produksi dan penguatan sektor pertanian yang dijalankan pemerintah mulai memberikan manfaat nyata bagi petani.

Baginya NTP merupakan salah satu indikator penting untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. Ketika nilai yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan biaya yang dikeluarkan, maka daya beli dan kemampuan ekonomi petani ikut menguat.

"Kementerian Pertanian akan terus berupaya menjaga agar petani memperoleh keuntungan yang layak dari usaha taninya,” ujarnya.

Mentan menegaskan capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai langkah percepatan yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam dua tahun terakhir, mulai dari peningkatan luas tanam, optimasi lahan, rehabilitasi dan normalisasi irigasi.

Selain itu penyediaan benih unggul, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga penguatan pendampingan petani di berbagai daerah sentra produksi.

Menurutnya, keberhasilan subsektor hortikultura mencatat kenaikan NTP tertinggi juga menunjukkan besarnya potensi komoditas hortikultura sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di perdesaan.

Karena itu, lanjut Amran, pemerintah akan terus mendorong peningkatan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan agar petani memperoleh keuntungan yang optimal.

“Kita ingin petani semakin sejahtera. Karena itu fokus pemerintah tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan hasil produksi memiliki nilai ekonomi yang baik. Ketika produktivitas naik dan harga petani membaik, maka kesejahteraan petani akan meningkat,” tegasnya.

Amran menegaskan Kementan akan terus memperkuat program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan petani.

Di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika ekonomi global, sektor pertanian Indonesia terbukti tetap mampu tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

Menurutnya pula petani adalah pahlawan pangan bangsa sehingga pihaknya memastikan para petani bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik, biaya produksi semakin efisien, dan usaha tani semakin menjanjikan.

"Kenaikan NTP ini harus kita jaga bersama agar manfaatnya semakin dirasakan oleh petani di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Kinerja sektor pertanian nasional kembali menunjukkan tren positif menyusul BPS mencatat NTP pada Mei 2026 mencapai 127,73 persen.

Kenaikan tersebut menjadi indikator pendapatan yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan biaya produksi maupun pengeluaran rumah tangga yang harus mereka tanggung.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan kenaikan NTP terjadi karena Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) meningkat lebih tinggi dibandingkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB).

“Kenaikan NTP ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 2,53 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayarkan petani yang naik sebesar 0,53 persen,” ujar Pudji ketika memberikan rilis BPS di Jakarta, Selasa.

Pudji menjelaskan, peningkatan NTP nasional ditopang oleh menguatnya harga sejumlah komoditas utama pertanian. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani antara lain karet, gabah, kakao atau cokelat biji, serta bawang merah.

Berdasarkan subsektornya, hortikultura menjadi penyumbang kenaikan NTP terbesar. BPS mencatat NTP subsektor hortikultura meningkat 7,08 persen pada Mei 2026.

“Subsektor yang mengalami kenaikan NTP tertinggi adalah subsektor hortikultura. Subsektor hortikultura ini mengalami kenaikan NTP sebesar 7,08 persen. Hal ini karena IT naik sebesar 7,52 persen sedangkan IB hanya naik sebesar 0,41 persen,” kata Pudji.

Menurutnya, komoditas yang paling dominan mendorong kenaikan indeks harga yang diterima petani hortikultura adalah bawang merah, cabai rawit, cabai merah, dan tomat.

Dari sisi ekonomi pertanian, lonjakan harga sejumlah komoditas hortikultura tersebut membuat pendapatan petani meningkat lebih cepat dibandingkan kenaikan biaya konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal. Kondisi inilah yang kemudian mendorong penguatan NTP secara nasional.

Sementara subsektor tanaman pangan juga mencatat kinerja positif dengan NTP naik 1,34 persen dari 112,29 pada April 2026 menjadi 113,79 pada Mei 2026. Kenaikan ini mencerminkan membaiknya posisi ekonomi petani tanaman pangan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026