JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bersama petani tebu mulai membangun garis pertahanan baru menghadapi dominasi impor gula yang selama bertahun-tahun dinilai menekan produksi nasional.

Melalui pembangunan Kebun Benih Datar (KBD) tebu di Majalengka, Jawa Barat, Senin (19/5/2026), pemerintah memastikan komitmennya memperkuat fondasi industri gula nasional dari sektor hulu.

Program KBD tebu diproyeksikan menjadi fondasi regenerasi benih unggul nasional, sekaligus memperkuat kemandirian industri gula domestik.

Di tengah tingginya kebutuhan gula nasional yang mencapai jutaan ton per tahun, keberadaan benih berkualitas dinilai menjadi faktor paling krusial untuk mendongkrak produktivitas lahan petani.

Tenaga Ahli Menteri Pertanian, Nandang Sudrajat, M.H., mengatakan pembangunan kebun benih tidak sekadar menjadi program teknis pertanian, tetapi juga bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor gula.

“Kalau benih unggul tersedia secara luas dan petani memiliki akses yang kuat terhadap budidaya modern, maka produksi akan naik. Di situlah kita mulai memutus ruang permainan mafia impor gula yang selama ini tumbuh karena produksi nasional lemah,” ujar Nandang dalam kegiatan tutup tanam pembangunan KBD Tebu di Majalengka, disiarkan Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, persoalan gula nasional tidak hanya berada pada sektor hilir perdagangan, tetapi juga bermula dari lemahnya sistem perbenihan dan rendahnya produktivitas kebun rakyat.

Selama bertahun-tahun, sebagian besar petani masih menggunakan bibit lama dengan produktivitas rendah sehingga biaya produksi menjadi tinggi dan hasil panen tidak kompetitif dibandingkan gula impor.

Direktur Perbenihan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Ebi Rulianti, menjelaskan pemerintah kini mulai memfokuskan pembangunan sektor hulu sebagai solusi jangka panjang untuk memperbaiki industri gula nasional.

Kebun Benih Datar dirancang untuk menghasilkan benih tebu bersertifikat dengan kualitas yang seragam dan adaptif terhadap kebutuhan lahan di berbagai daerah.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada pola lama. Revitalisasi gula nasional harus dimulai dari benih. KBD ini menjadi pusat pengembangan sumber bibit unggul yang nantinya akan mempercepat peningkatan produktivitas petani,” ucap Ebi.

Ia menambahkan, pemerintah kini juga mendorong sinkronisasi antara program perbenihan, revitalisasi pabrik gula, dan penguatan kelembagaan petani.

Ia memandang, tanpa penguatan di level petani, target swasembada gula nasional akan terus menjadi agenda berulang tanpa capaian signifikan.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan produktivitas tebu nasional masih tertinggal dibandingkan negara produsen utama dunia. Sebagian besar kebun tebu rakyat memiliki tingkat rendemen rendah akibat kualitas bibit yang belum optimal dan pola tanam yang masih konvensional.

Pada saat yang sama, impor gula terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan industri maupun konsumsi rumah tangga.

Kondisi tersebut, menurut kalangan petani, menciptakan ketimpangan pasar yang memukul petani lokal. Ketua DPW Tani Merdeka Jawa Barat, Yudi Setia Kurniawan, menilai pembangunan KBD menjadi simbol perlawanan petani terhadap ketergantungan impor gula.

“Petani sebenarnya siap meningkatkan produksi, tetapi selama ini selalu kalah sebelum bertanding. Harga sering jatuh ketika musim panen, sementara impor masuk besar-besaran. Kalau benih unggul diperkuat dan keberpihakan negara nyata, petani bisa berdiri di depan,” kata Yudi.

Nada serupa disampaikan Tokoh Petani Tebu Jawa Barat H. Didi Tarmadi. Ia menyebut petani selama ini berada dalam situasi paradoksal karena kebutuhan gula nasional sangat tinggi, tetapi petani justru kesulitan memperoleh keuntungan yang layak.

“Yang dibutuhkan petani bukan hanya bantuan sesaat, tetapi sistem yang berpihak. Benih unggul adalah modal utama. Kalau produksi naik dan kualitas membaik, petani tidak akan terus bergantung pada permainan pasar impor,” ungkap Didi.

Di sisi industri, General Manager PG Rajawali 2 menilai pembangunan KBD akan berdampak langsung terhadap efisiensi pabrik gula. Selama ini, rendahnya kualitas tebu rakyat menyebabkan rendemen pabrik tidak maksimal sehingga biaya produksi meningkat.

“Pabrik gula membutuhkan bahan baku yang konsisten dan berkualitas. KBD menjadi langkah penting karena industri gula tidak bisa berdiri kuat kalau hulunya rapuh,” katanya.

Secara ekonomi, penguatan benih tebu dinilai dapat menciptakan efek berantai bagi daerah sentra tebu. Produktivitas yang meningkat akan mendorong penyerapan tenaga kerja, memperkuat ekonomi desa, serta mengurangi tekanan impor terhadap neraca perdagangan pangan nasional.

Dalam konteks kebijakan, langkah tersebut juga sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar global yang fluktuatif.

Namun, tantangan yang dihadapi masih besar. Selain persoalan lahan dan regenerasi petani, tata niaga gula nasional selama ini juga kerap disorot karena dinilai membuka ruang dominasi importir besar.

Sejumlah kalangan menilai lemahnya keberpihakan terhadap produksi dalam negeri membuat agenda swasembada gula terus tertunda.

Pembangunan Kebun Benih Datar di Majalengka menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai menggeser fokus dari sekadar stabilisasi pasokan menuju penguatan fondasi produksi nasional.

Jika dijalankan secara konsisten dan didukung kebijakan perdagangan yang berpihak pada petani, langkah tersebut dinilai berpotensi menjadi titik balik industri gula nasional, dari negara pengimpor menuju produsen gula yang lebih mandiri.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan rupiah kembali menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan strategis berbasis dolar Amerika Serikat (AS), mulai dari gandum, kedelai, gula, hingga bawang putih.

Kondisi tersebut dinilai membuat harga pangan domestik makin rentan terhadap gejolak kurs dan tekanan global.

Peneliti Center of Reform on Economics Eliza Mardian mengatakan tekanan nilai tukar memiliki dampak langsung terhadap sektor pangan nasional karena sebagian besar bahan baku, pangan konsumsi, dan input produksi masih berasal dari impor.

Menurut dia, gandum menjadi komoditas dengan ketergantungan impor tertinggi karena seluruh kebutuhan nasional masih dipenuhi dari luar negeri. Selain itu, impor kedelai mencapai sekitar 90% dari kebutuhan domestik, bawang putih 95%, gula sekitar 60%, serta daging sapi dan kerbau sekitar 54%.

“Karena mayoritas transaksi impor tersebut menggunakan dolar AS, maka ketika rupiah melemah, biaya impor otomatis meningkat dan akhirnya mendorong kenaikan harga pangan di dalam negeri,” ujar Eliza ketika dihubungi, Senin (18/5/2026).

Kondisi tersebut membuat harga pangan domestik sangat sensitif terhadap pelemahan rupiah. Tekanan kurs tidak hanya meningkatkan biaya impor, tetapi juga membebani industri makanan dan minuman yang bergantung pada bahan baku impor.

"Itulah mengapa pentingnya kita swasembada pangan dan diversifikasi ke pangan lokal agar tidak rentan dengan dinamika global. Untuk komoditas seperti kedelai, gula, bawang putih, daging sapi kita perlu dorong swasembada yang berkeadilan dan berkelanjutan yang melibatkan petani kecil. Untuk mencapai swasembada dibutuhkan dukungan inovasi teknologi benih, alat mesin pertanian, irigasi, pemodalan dan capacity building petani yang intensif sehingga produktivitas meningkat, biaya produksi efisien dan kualitas produknya baik," terangnya.

Sebelumnya, Guru Besar IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia Dwi Andreas Santosa juga telah menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa gandum menjadi komoditas impor terbesar Indonesia seiring perubahan pola konsumsi masyarakat yang makin bergantung pada produk berbasis terigu.

Pada 2025, impor gandum Indonesia tercatat mencapai 11,76 juta ton. Jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibanding komoditas pangan lainnya. Selain gandum, impor kedelai mencapai 8,61 juta ton, gula tebu 3,93 juta ton, jagung 982.000 ton, bawang putih 542.000 ton, serta beras 454 ribu ton.

Adapun, Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari–Februari 2026 menunjukkan nilai impor pangan berbasis dolar AS masih cukup besar.

Impor gandum dan meslin tercatat mencapai US$642,85 juta, kedelai US$265,19 juta, kakao US$246,88 juta, gula US$233,85 juta, serta susu US$169,23 juta. Sementara itu, impor daging jenis lembu mencapai US$77,84 juta dan bawang putih sebesar US$66,88 juta.

Besarnya nilai impor tersebut menunjukkan tambahan tekanan yang dapat muncul ketika rupiah melemah terhadap dolar AS. Biaya impor pangan berpotensi meningkat lebih cepat dan berdampak terhadap harga di tingkat konsumen.

Meski demikian, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menilai ketergantungan impor pangan strategis Indonesia masih dalam batas aman.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman pada 25 April 2026 mengatakan total impor tiga pangan pokok strategis hanya sekitar 3,5 juta ton yang terdiri atas kedelai 2,6 juta ton, bawang putih 600.000 ton, serta daging ruminansia 350.000 ton.

Di sisi lain, kebutuhan konsumsi 11 pangan pokok nasional mencapai 68,7 juta ton per tahun sehingga porsi impor disebut hanya sekitar 5,1%.

Sebanyak 11 komoditas pangan pokok tersebut meliputi beras, jagung pakan, cabai rawit, cabai besar, daging ayam, telur ayam, bawang merah, gula konsumsi, kedelai, bawang putih, serta daging sapi dan kerbau.

Bapanas juga mencatat produksi domestik 11 komoditas tersebut dapat mencapai 73,7 juta ton per tahun dan dinilai masih sejalan dengan definisi swasembada pangan dari Food and Agriculture Organization (FAO).

Tanpa diagnosis yang jelas, niat pemerintah untuk menata impor gula rafinasi lewat skema satu pintu BUMN tidak akan menyelesaikan masalah bocornya gula rafinasi ke pasar konsumsi maupun kerugian yang dialami BUMN. Jika dipaksakan, kebijakan ini dapat berpotensi merusak rantai pasok industri yang selama ini mengandalkan impor dan menciptakan praktik rente dalam tata niaga gula rafinasi di Indonesia. Untuk itu, hal yang lebih mendesak adalah pembenahan di internal BUMN, bukan hanya dari sisi manajemen, tetapi juga operasional.

Memahami Kompleksitas Industri Gula

Industri gula nasional terdiri dari tiga produk yang berbeda, yakni Gula Kristal Mentah (GKM) sebagai bahan baku, Gula Kristal Putih (GKP) untuk konsumsi rumah tangga, dan Gula Kristal Rafinasi (GKR) untuk kebutuhan industri makanan, minuman, dan farmasi. Dalam praktiknya, mayoritas impor yang dilakukan adalah GKM yang dimurnikan menjadi GKR di dalam negeri.

Artinya, impor GKR sebenarnya mengambil porsi kecil dalam rantai pasok. Dalam konteks ini, fokus kebijakan pada impor GKR perlu dipertanyakan. Jika masalah utama terletak pada struktur pasokan dan distribusi, mengendalikan titik yang relatif kecil tidak akan memberikan dampak signifikan.

Saat ini, pemerintah mengemukakan alasan kebijakan satu pintu karena dugaan kebocoran GKR ke pasar konsumsi. Namun, belum ada penjelasan yang transparan mengenai skala dan sumber kebocoran tersebut.

Pada 2025, Kementerian Perdagangan menunjukkan indikasi kebocoran di tingkat distribusi lokal, yakni dua koperasi dan beberapa UMKM yang diduga melakukan penyimpangan distribusi. Isu ini menegaskan bahwa titik lemah ada pada pengawasan rantai distribusi domestik, bukan otomatis pada importir.

Gula, menurut Pasal 2 Keppres Nomor 57 Tahun 2004, merupakan barang dalam pengawasan. Meskipun merembes, sesuai Pasal 17 Permendag Nomor 17 Tahun 2022, pemerintah memiliki kelemahan dalam penegakan hukum. Contohnya, mereka hanya memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis meskipun ada “koperasi nakal” yang menyalurkan GKR tanpa izin atau masanya sudah habis.

Lebih mendasar, persoalan industri gula nasional tampak terletak pada daya saing dan efisiensi BUMN. PT Sinergi Gula Nusantara (SugarCo) dilaporkan mengalami kerugian sekitar Rp680 miliar pada 2025. Angka ini menjadi sinyal bahwa masalah bukan hanya sekadar tekanan harga dari impor, tetapi juga tata kelola, efisiensi operasional, dan strategi pembelian bahan baku.

Dari sekitar 51 ribu hektare lahan yang dikelola, hanya sebagian kecil yang mampu memenuhi kebutuhan bahan baku sendiri. Selebihnya masih bergantung pada petani. Dalam kondisi ini, BUMN harus bersaing dengan swasta yang menawarkan skema pembelian lebih menarik, seperti pembayaran melalui sistem beli putus.

Bagi petani, pilihan ini rasional. Kepastian harga dan pembayaran menjadi faktor utama. Akhirnya, BUMN terjebak dalam dilema: menaikkan harga dan berisiko tidak terserap pasar, atau menahan harga dan kehilangan pasokan bahan baku. Ini menunjukkan bahwa masalahnya terletak pada persoalan efisiensi dan daya saing.

Narasi lain yang sering muncul adalah bahwa produksi petani tidak terserap. Namun, data menunjukkan gambaran yang berbeda. Produksi gula nasional meningkat dari 2,23 juta ton (2023) menjadi 2,46 juta ton (2024), dengan proyeksi 2025 bahkan mencapai 2,67 juta ton. Di sisi lain, kebutuhan nasional mencapai sekitar 6,7 juta ton per tahun.

Dalam kondisi defisit, hasil produksi petani seharusnya terserap pasar. JIka tidak terserap, penyebabnya lebih mungkin terkait intensif ekonomi dan kontrak pembelian, bukan kelebihan pasokan, sehingga banyak petani memilih menjual ke swasta karena skema pembayaran yang lebih cepat dan pasti.

Laporan tentang gula petani yang menumpuk di beberapa pabrik juga mempertegas kegagalan penyerapan dan pemasaran oleh pelaku domestik yang menunjukkan tata kelola dan daya tawar. Ini bukan bukti bahwa impor harus dihentikan.

Jangan Salah Diagnosis

Menata industri gula membutuhkan intervensi kebijakan yang berbasis pada diagnosis yang tepat. Memusatkan impor GKR pada satu entitas berisiko menambah lapisan birokrasi dan margin dalam rantai pasok. Penambahan titik pemasaran dapat mendorong harga bahan baku yang kemudian dapat menaikkan biaya produksi pabrik rafinasi dan membebani industri hilir serta konsumen akhir.

Sebagai tambahan, konsentrasi pada kewenangan juga dapat membuka peluang rente dan mengurangi transparansi yang memengaruhi stabilitas pasokan dan berbahaya bagi persaingan.

Melihat hal tersebut, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan. Pertama, perlunya penundaan implementasi impor satu pintu sampai ada audit rantai pasok yang independen dan transparan.

Kedua, negara perlu memiliki satuan tugas independen yang tidak berafiliasi dengan pemerintah untuk melakukan audit dan menelusuri kebocoran secara menyeluruh (termasuk sistem pelacakan dan penegakan terhadap penyimpangan di koperasi dan UMKM). Lembaga ini diperlukan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan, dan dapat membentuk transparansi publik secara riil.

Ketiga, reformasi internal BUMN dengan cara modernisasi pabrik, efisiensi biaya, perbaikan manajemen, dan strategi pembelian tebu yang kompetitif. Terakhir, perlu perbaikan intensif bagi petani untuk menjamin likuiditas.

Oleh sebab itu, pembentukan satuan tugas independen lebih dibutuhkan daripada memusatkan impor ke satu entitas. Jika satu pintu terjadi, maka itu berpotensi terhadap KKN. Dengan audit dan data rantai pasok yang jelas, pemerintah dapat memahami secara komprehensif mengapa permasalahan itu ada dan bagaimana memperbaiki tata kelola.

Kesalahan terbesar adalah menyederhanakan masalah kompleks menjadi solusi tunggal yang berisiko menimbulkan masalah baru sehingga langkah-langkah di atas perlu dipertimbangkan untuk menyasar akar masalah, bukan sekadar memindahkan masalah.

Dengan kombinasi kebijakan hulu dan hilir yang lebih terintegrasi, optimisme menuju swasembada gula semakin nyata

Jakarta (ANTARA) - Selama bertahun-tahun, komoditas gula menjadi paradoks dalam kebijakan pangan Indonesia. Di tengah potensi sumber daya yang besar, negeri ini justru bergantung pada impor dalam jumlah signifikan.

Data menunjukkan bahwa dalam periode 2020–2024, impor gula Indonesia berkisar 5–6 juta ton per tahun, jauh melampaui produksi domestik yang hanya berada di kisaran 2,3 juta–2,6 juta ton. Ketergantungan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu importir gula terbesar di dunia.

Namun, dinamika dalam dua tahun terakhir menunjukkan arah yang berbeda. Produksi mulai meningkat, program pemerintah semakin terstruktur, dan yang terpenting, ada keberanian untuk mengubah tata kelola. Dengan kombinasi kebijakan hulu dan hilir yang lebih terintegrasi, optimisme menuju swasembada gula semakin nyata.

Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya kedaulatan pangan sebagai fondasi kekuatan nasional. Ia menyatakan bahwa Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, termasuk komoditas strategis seperti gula, tanpa bergantung pada impor. Penegasan ini tentunya memberi sinyal bahwa swasembada gula menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

Perubahan paling nyata terlihat pada segmen gula konsumsi. Pada 2025, produksi gula nasional mencapai sekitar 2,67 juta ton, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang cenderung stagnan. Di saat yang sama, kebutuhan gula konsumsi nasional berada di kisaran 2,8 juta ton per tahun.

Yang membuat situasi 2026 menjadi berbeda adalah keberadaan stok awal (carry over) yang relatif besar, diperkirakan mencapai lebih dari 1,3 juta ton. Dengan kombinasi produksi baru dan stok tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis dengan tidak mengimpor gula konsumsi pada 2026.

Langkah ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan sinyal kuat bahwa keseimbangan antara produksi dan konsumsi mulai tercapai. Dalam konteks operasional, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai swasembada gula konsumsi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara terbuka menyampaikan optimisme tersebut. Ia menegaskan bahwa dengan percepatan program tebu nasional, terutama melalui bongkar ratoon, peningkatan benih unggul, dan perluasan areal, maka Indonesia berada pada jalur yang tepat untuk mencapai swasembada gula konsumsi lebih cepat dari target semula

Selain itu, pemerintah juga memperkuat sisi permintaan dengan menjaga stabilitas harga dan memperbaiki distribusi. Badan Pangan Nasional memastikan bahwa keseimbangan pasokan dan harga tetap terjaga, sehingga petani tidak dirugikan dan konsumen tetap terlindungi.

Dengan kata lain, swasembada gula konsumsi 2026 bukan hasil kebetulan, tetapi buah dari kombinasi produksi yang meningkat, stok yang terjaga, dan kebijakan impor yang lebih disiplin.

Bongkar ratoon, perluasan lahan, dan nilai tambah

Di balik peningkatan produksi tersebut, terdapat perubahan fundamental pada sektor hulu. Program bongkar ratoon menjadi salah satu kunci utama. Selama ini, banyak lahan tebu di Indonesia menggunakan ratoon tua yang produktivitasnya terus menurun. Akibatnya, hasil per hektare stagnan bahkan menurun. (Ratoon tebu ialah tanaman baru yang tumbuh dari akar tebu yang sudah dipanen. Red)

Melalui program bongkar ratoon, tanaman tua diganti dengan varietas unggul yang lebih produktif. Pada 2025, sekitar 100 ribu hektare lahan diremajakan, dan pada 2026 program ini diperluas hingga hampir 100 ribu hektare tambahan. Langkah ini diperkuat dengan distribusi benih unggul dalam skala besar.

Dampaknya mulai terlihat. Produktivitas tebu yang sebelumnya berkisar 60 ton per hektare, di sejumlah lokasi meningkat menjadi 70–90 ton per hektare. Bahkan, beberapa daerah menunjukkan potensi lebih tinggi dengan rendemen gula yang juga membaik.

Selain intensifikasi, pemerintah juga mendorong ekstensifikasi melalui perluasan areal tebu. Pengembangan kawasan baru dilakukan di luar Jawa untuk mengatasi keterbatasan lahan. Target pengembangan mencapai ratusan ribu hektare dalam beberapa tahun ke depan.

Namun, yang membuat strategi ini lebih kuat dibanding masa lalu adalah integrasinya dengan hilirisasi. Pemerintah tidak lagi melihat tebu hanya sebagai bahan baku gula konsumsi, tetapi sebagai bagian dari ekosistem industri yang lebih luas, termasuk bioetanol dan energi terbarukan.

Hilirisasi memberikan dua dampak penting. Pertama, meningkatkan nilai tambah tebu sehingga kesejahteraan petani ikut terdongkrak. Kedua, menciptakan permintaan domestik yang lebih stabil, sehingga produksi tidak lagi rentan terhadap fluktuasi harga global.

Dengan kombinasi bongkar ratoon, perluasan lahan, dan hilirisasi, sektor tebu Indonesia mulai bergerak dari pola lama yang stagnan menuju sistem yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Tata kelola gula nasional

Jika 2026 menjadi tonggak swasembada gula konsumsi, maka tantangan berikutnya adalah mencapai swasembada gula nasional secara keseluruhan pada 2028. Ini mencakup kebutuhan industri yang selama ini masih bergantung pada impor dalam jumlah besar.

Untuk mencapai target tersebut, produksi nasional perlu ditingkatkan hingga di atas 3 juta ton per tahun. Target ini sebenarnya sudah mulai dikejar dengan proyeksi peningkatan produksi secara bertahap hingga 2027–2028.

Namun, peningkatan produksi saja tidak cukup. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kegagalan swasembada seringkali disebabkan oleh lemahnya tata kelola. Oleh karena itu, pembenahan sistem menjadi kunci. Swasembada tidak hanya soal produksi, tetapi juga keberanian menata sistem agar berpihak pada kepentingan nasional.

Pembenahan pertama adalah pengendalian impor harus dilakukan secara konsisten. Kebijakan impor yang tidak terukur dapat merusak harga domestik dan melemahkan insentif produksi petani. Kedua, pengawasan terhadap distribusi gula rafinasi perlu diperketat. Selama ini, rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi menjadi salah satu faktor yang menekan harga gula petani.

Ketiga, efisiensi pabrik gula harus ditingkatkan. Banyak pabrik gula di Indonesia yang sudah berusia tua dengan tingkat efisiensi rendah. Revitalisasi pabrik menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan daya saing industri gula nasional.

Tentunya juga yang keempat, akses pembiayaan bagi petani harus terus diperluas. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tebu menjadi langkah positif yang perlu diperkuat agar petani memiliki modal untuk meningkatkan produktivitas. Jika keempat aspek ini dapat berjalan seiring dengan peningkatan produksi, maka target swasembada gula nasional pada 2028 bukanlah hal yang mustahil.

Indonesia kini berada pada momentum penting menuju swasembada gula, ketika untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama produksi, kebijakan, dan tata kelola bergerak dalam arah yang selaras. Optimisme yang muncul bukan sekadar harapan, melainkan bertumpu pada data dan perkembangan nyata, produksi meningkat, program hulu berjalan, dan kebijakan semakin terarah.

Namun, capaian ini menuntut konsistensi, karena swasembada bukan peristiwa sesaat, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan disiplin dan koordinasi lintas sektor. Jika momentum ini terjaga, 2026 berpotensi menjadi tonggak swasembada gula konsumsi, dan 2028 menjadi penutup kebergantungan pada impor, sekaligus penanda bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri menuju kedaulatan pangan.

*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah mengalihkan impor bahan baku gula rafinasi dari swasta ke badan usaha milik negara (BUMN) dinilai berpotensi menambah tekanan biaya di sektor industri dan tidak menyentuh akar persoalan distribusi gula.

Usulan tersebut disebutkan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI pada 8 April 2026, sebagai upaya menekan kebocoran gula rafinasi ke pasar konsumsi, mengurangi kerugian Sugar Co, sekaligus mendorong swasembada gula. Namun, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai kebijakan tersebut tidak tepat sasaran.

“Pengalihan impor itu bukan solusi. Kalau dalam teori rantai pasok itu ya menambah satu titik-titik pemasaran lagi yang itu ujung-ujungnya mereka kan akan mengutip margin kan, ujung-ujungnya harganya raw sugar akan mahal, kemudian akan berdampak kepada pabrik gula rafinasi yang menggunakan bahan baku raw sugar,” jelas Khudori dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, kenaikan harga bahan baku pada akhirnya akan diteruskan oleh industri rafinasi ke sektor makanan, minuman, hingga farmasi sehingga konsumen menjadi pihak yang menanggung beban akhir.

Khudori juga mengingatkan bahwa kebijakan serupa berisiko mengulang pengalaman sebelumnya, seperti impor daging kerbau dan kedelai oleh BUMN yang dinilai tidak efektif.

“Ujung-ujungnya konsumen yang harus membayar dengan dalam jumlah dalam harga yang sangat-sangat mahal karena pada akhirnya BUMN yang ditugasi berdikari dan PTPPI itu dia tidak punya kemampuan finansial secara cukup dan dia juga tidak punya jejaring pemasaran,” paparnya.

Di sisi lain, dia menilai persoalan rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi bukan terletak pada pelaku impor, melainkan lemahnya pengawasan distribusi serta tingginya selisih harga antara gula konsumsi dan gula rafinasi.

“Akar masalahnya itu ya pabrik gula konsumsi kita yang memang tidak efisien kan, terutama yang BUMN kan sehingga pasar itu harus dibelah, dipisahkan antara gula konsumsi dan gula rafinasi," jelasnya.

Terkait target swasembada, Khudori menilai capaian tersebut masih jauh dari realisasi, mengingat seluruh bahan baku gula industri masih bergantung pada impor.

“Tahun ini 3,2 juta ton ya gula mentahnya jadi masih jauh masih aja, kita masih ada impor, jadi gula konsumsi aja belum belum swasembada, apalagi gula industri," ujarnya.

Dia juga menyoroti kinerja Sugar Co yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan sejak konsolidasi lebih dari 30 pabrik gula. Upaya penawaran saham kepada investor pun belum membuahkan hasil.

Khudori mengungkap pada tahap-tahap awal Sugar Co sudah menawarkan sahamnya 49% ke investor, tetapi sampai sekarang tidak ada peminat. Sejak dibentuk Sugar Co, menurut Khudori, relatif tidak ada pertumbuhan yang menggembirakan.

“Jadi relatif meskipun sudah dikonsolidasi kinerjanya enggak berubah,” jelasnya.

Perubahan pola di tingkat petani, yang kini lebih banyak menggunakan sistem jual putus, juga menuntut kemampuan finansial lebih besar dari pabrik gula. Dalam kondisi ini, pabrik gula BUMN harus bersaing dengan swasta yang dinilai lebih agresif dalam menyerap bahan baku.

“Sebenarnya petani rasional ya, jadi kalau kebijakan pemerintah tidak memberikan kepastian tidak memberikan insentif ekonomi yang baik, pasti dia exit [tidak ikut] pemerintah,” pungkasnya.

JAKARTA - Rencana mengalihkan importasi bahan baku gula rafinasi dari swasta ke BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI (8/4). Pengalihan itu diusulkan karena adanya dugaan rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi, untuk mengatasi kerugian Sugar.Co dan mencapai swasembada gula .

Menangggapi rencana tersebut, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengkritik rencana itu. “Pengalihan impor itu bukan solusi, kalau dalam teori rantai pasok itu ya menambah satu titik pemasaran lagi yang itu ujung-ujungnya mereka kan akan mengutip margin kan, ujung-ujungnya harganya raw sugar akan mahal. Kemudian akan berdampak kepada pabrik gula rafinasi yang menggunakan bahan baku raw sugar,” jelas Khudori.

Kenaikan harga bahan baku itu nantinya akan dibebankan oleh industri rafinasi ke industri makanan minuman dan farmasi. Akhirnya konsumen yang akan memikul kenaikan biaya tersebut. Kebijakan tersebut menurutnya akan mengulang kegagalan pemerintah mencapai swasembada daging sapi dengan cara mengimpor daging kerbau dari India dan impor kedelai oleh BUMN.

Pemerintah Setop Sementara Impor Gula Rafinasi, Bagaimana Kebutuhan Industri?



“Ujung-ujungnya konsumen yang harus membayar dengan dalam jumlah dalam harga yang sangat-sangat mahal, karena pada akhirnya BUMN yang ditugasi berdikari dan PTPPI itu dia tidak punya kemampuan finansial secara cukup dan dia juga tidak punya jejaring pemasaran,” papar Khudori.

Pengawasan Distribusi Lemah

Terkait perembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi, menurut Khudori, bukan persoalan siapa yang melakukan impor bahan baku gula rafinasi. Perembesan itu berakar dari lemahnya pengawasan pemerintah dan tingginya disparitas antara harga gula rafinasi dan gula konsumsi.

“Akar problemnya itu ya pabrik gula konsumsi kita yang memang tidak efisien kan, terutama yang BUMN kan sehingga pasar itu harus dibelah, dipisahkan antara gula konsumsi dan gula raffinasi," jelasnya.

Terkait swasembada gula rafinasi atau gula industri masih jauh, karena seluruh bahan baku gula industri itu masih kita impor. “Tahun ini 3,2 juta ton ya raw sugar-nya jadi masih jauh masih aja, kita masih ada impor, jadi gula konsumsi aja belum belum swasembada, apalagi gula industri”, ujarnya.

Mismanagement Sugar Co

Menyinggung kerugian Sugar Co menurutnya sudah bisa diprediksi sejak awal. Sejak mengkonsolidasikan lebih dari 30 pabrik gula, Sugar Co relatif tidak mengalami pertumbuhan.

Gula Rafinasi Bocor ke Pasar Tradisional, Wamentan: Ini Namanya Kejahatan



Di tahap-tahap awal Sugar Co menawarkan sahamnya 49% ke investor, tapi sampai sekarang kan tidak ada yang minat. Sejak dibentuk Sugar Co, menurut Khudori, relatif tidak ada pertumbuhan yang mengembirakan.

“Jadi relatif meskipun sudah dikonsolidasi kinerjanya gak berubah. Sugar Co itu kalau digabung keseluruhannya lahan yang dimiliki kalau saya gak salah ingat itu hanya 51 ribu. Nah itu kira-kira berapa persen dari kebutuhan tebu hanya 10%. Sisanya 90%,” jelasnya.

Sejak tahun 2020 di petani bertembang sistem beli putus. Petani menjual tebunya ke pabrik gula dan langsung dibayar, tidak harus menggiling jual gula menjadi gula dan bagi hasil. Perkembangan baru ini mengharuskan pabrik gula punya kemampuan finansial yang memadai. Pabrik gula BUMN harus bersaing dengan pabrik gula swasta yang mampu membeli tebu dengan harga lebih tinggi.

“Sebenarnya petani itu, apapun dia makhluk ekonomi yang rasional, ya jadi kalau kebijakan pemerintah tidak memberikan kepastian tidak memberikan insentif ekonomi yang baik, pasti dia exit dari pemerintah,” pungkasnya.

JAKARTA - Komisi VI DPR RI meminta pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) menghentikan impor gula rafinasi . Selain dalam rangka melindungi ekosistem gula nasional, hal ini dinilai penting terlebih di tengah geopolitik global serta hadirnya cita-cita swasembada gula sebagai pilar terwujudnya swasembada pangan nasional.

”Kami meminta di Komisi VI disegerakan dengan seluruh kementerian, jangan ada impor dulu. Supaya kalau ada impor gula rafinasi di 2026 sudah harus melalui BUMN,” ucap Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade.

Politisi dari Partai Gerindra ini menegaskan bahwa penghentian impor sementara ini perlu dilakukan sampai hadirnya peraturan baru. Adapun peraturan baru dimaksud akan mengacu pada poin kesimpulan sebagai keputusan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI dengan Kemendag, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, BPS, dan beberapa perusahaan milik negara yang berkaitan dengan industri gula pada Rabu (8/4).

Poin penting hasil RDP tersebut antara lain adalah bahwa impor gula rafinasi akan dilakukan hanya melalui perusahaan BUMN. Selain itu, rapat juga menyepakati dibentuknya Panja untuk pengawasan impor gula.

Pemerintah Setop Sementara Impor Gula Rafinasi, Bagaimana Kebutuhan Industri?



”Karena kalau tidak (impor gula rafinasi) melalui BUMN, insyaAllah masih akan ada rembesan (gula rafinasi menjadi gula konsumsi di pasar). Nanti Danantara nombok lagi,” tegasnya.

Penanganan impor gula rafinasi ini menjadi bagian penting atas carut marutnya tata kelola dan tata niaga industri gula nasional saat ini. Bocornya gula rafinasi ke pasar menciptakan ketidakadilan terhadap gula lokal karena harganya jauh lebih murah. Menyebabkan gula hasil produksi nasional sulit terjual dan petani tebu merugi karena hasil panennya tidak terserap maksimal.

CEO Danantara Asset Management Dony Oskaria sepakat bahwa gula rafinasi merupakan salah satu sumber masalah industri gula nasional yang harus segera diselesaikan dan ditangani serius.

”Untuk industri gula ini, kami sebagai pelaku industri, sebagai CEO Danantara Asset Management, mengharapkan keseriusan kita untuk menyelesaikan problem yang ada. Karena memang kalau ini diteruskan, sulit untuk industri kita berkembang akibat kebocoran gula rafinasi yang masuk ke pasar,” harapnya.

Sebab sesuai arahan presiden Prabowo, kata Dony, industri gula nasional harus semakin kuat sehingga menjadi bagian dari tulang punggung perekonomian dan penghasilan masyarakat terutama petani tebu.

Gula Rafinasi Bocor ke Pasar Tradisional, Wamentan: Ini Namanya Kejahatan



”Kita butuh regulasi supaya ke depannya industri gula ini dapat menjadi tulang punggung juga bagi para petani kita. Tidak lagi mereka menanam tapi harga jualnya tidak menguntungkan bagi mereka,” ujarnya.

Anggota Komisi VI Fraksi PAN Nasril Bahar secara tegas menyebut gula rafinasi adalah akar masalah di industri gula nasional. ”Biang masalah pergulaan Indonesia adalah gula rafinasi. Itu lah segala biang dari segala biang yang ada di persoalan gula Indonesia karena gula rafinasi ini yang membuat kecemburuan di antara para petani gula di Indonesia,” ungkapnya.

Pelaku impor dan industri gula rafinasi, menurutnya, telah sangat dimanjakan oleh peraturan yang ada saat ini. Fasilitas dari negara itulah yang menurutnya tanpa disadari membuat kerusakan di ekosistem gula nasional karena pada akhirnya mencari keuntungan dengan cara menjualnya menjadi gula kristal putih untuk konsumsi masyarakat. Padahal aturannya sudah jelas bahwa gula rafinasi hanya untuk kepentingan dan pengolahan di industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah mewajibkan kepemilikan kebun tebu bagi industri gula kristal rafinasi (GKR) berisiko menjadi beban baru yang sulit dijalankan di tengah desain industri yang sejak awal bergantung pada impor dan keterbatasan struktural di sektor hulu.

Pemerintah mendorong integrasi hulu-hilir sebagai bagian dari agenda swasembada gula. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara arah kebijakan dan kesiapan industri.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Kementerian Pertanian telah menyetujui agar seluruh unit pengolahan gula berbahan baku impor, termasuk pabrik gula rafinasi, juga memiliki kewajiban menanam tebu.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk menekan impor gula secara bertahap sekaligus memperkuat kemandirian industri gula nasional dalam mendukung target swasembada gula.

Namun, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengakui terdapat tiga kendala utama yang dihadapi industri rafinasi. Pertama, perubahan bahan baku dari gula mentah menjadi tebu membutuhkan investasi besar karena pabrik yang ada saat ini tidak dirancang untuk menggiling tebu.

“Perubahan bahan baku dari gula kristal mentah ke tebu memerlukan investasi tambahan dan penyesuaian lini produksi,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Kedua, keterbatasan lahan. Mayoritas pabrik rafinasi berdiri di kawasan dekat pelabuhan, sementara lahan tebu selama ini berada di wilayah yang menjadi basis produksi gula konsumsi.

Ketiga, persoalan logistik. Tebu harus segera digiling setelah panen untuk menjaga rendemen, sehingga jarak yang jauh antara kebun dan pabrik berisiko menurunkan kualitas bahan baku dan efisiensi produksi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewajiban kepemilikan kebun tidak hanya menyangkut regulasi, tetapi juga perubahan mendasar terhadap model bisnis industri rafinasi.

Sekretaris Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Dwi Purnomo Putranto mengatakan kendala tersebut berakar dari desain awal industri rafinasi yang memang dibangun untuk mengolah bahan baku impor.

“Pabrik gula rafinasi pada awalnya dibangun mendekati bahan baku raw sugar impor, jadi harus berdekatan dengan pelabuhan,” ujarnya kepada Bisnis.

Menurut dia, integrasi dengan kebun tebu menjadi sulit karena faktor lokasi dan kebutuhan investasi yang besar. Untuk beralih ke pengolahan tebu, industri harus membangun fasilitas baru dari hulu hingga hilir.

“Bisa jadi saat ini mencapai US$150 juta belum termasuk pengadaan lahan,” ujarnya.

Meski demikian, dari sisi kemampuan finansial, pelaku industri dinilai masih memiliki kapasitas untuk melakukan investasi tersebut. Industri rafinasi selama ini juga dinilai menikmati keuntungan dari disparitas harga impor dan domestik sejak 2008.

Namun, dalam jangka pendek, kebijakan ini berpotensi mendorong kenaikan harga gula rafinasi karena adanya fase penyesuaian menuju efisiensi produksi.

"Pada awalnya harga akan naik karena ada fase learning process untuk mencapai efisiensi produksi yang tinggi,” kata Dwi.

Dalam jangka panjang, harga dinilai dapat kembali kompetitif apabila pemilihan lahan, teknologi, dan manajemen dilakukan secara tepat.

Di sisi lain, risiko terhadap pasokan industri makanan dan minuman tetap perlu diantisipasi, terutama apabila proses transisi berjalan tidak mulus.

Pandangan serupa disampaikan Pengamat Pertanian Khudori. Dia menilai kebijakan tersebut bertabrakan dengan realitas historis dan regulasi yang tidak konsisten. Menurutnya, sejak awal industri rafinasi memang didesain sebagai entitas yang berdiri sendiri dan bergantung pada impor bahan baku, bukan terintegrasi dengan kebun.

“Dengan desain yang sejak awal seperti itu, mustahil mendorong pabrik gula rafinasi untuk memenuhi bahan bakunya dari kebun sendiri,” ujarnya ketika dihubungi.

Khudori menjelaskan bahwa kewajiban kepemilikan kebun sempat diatur dalam UU No. 39/2014, tetapi kemudian dilonggarkan melalui perubahan regulasi.

"Dalam praktiknya, kewajiban tersebut tidak berjalan efektif. Bahkan untuk pabrik gula konsumsi, yang secara regulasi juga diwajibkan memiliki kebun, mayoritas pasokan tetap berasal dari petani. Pabrik gula konsumsi saja hampir 90% bahan bakunya dari petani. Hanya sekitar 10% dari kebun sendiri,” kata Khudori.

Persoalan tersebut menjadi makin kompleks ketika dikaitkan dengan target swasembada. Pemerintah menargetkan swasembada gula konsumsi pada 2028 dan gula industri pada 2030. Namun, realisasinya di lapangan dinilai masih jauh dari asumsi.

Penambahan lahan tebu hingga ratusan ribu hektare juga dinilai sulit direalisasikan dalam waktu singkat, terlebih produktivitas dan dukungan riset masih menjadi tantangan.

“Mencari lahan baru itu tidak mudah. Apakah mungkin dalam waktu tersisa target itu tercapai? Tidak masuk akal,” ujarnya.

Dia juga menyoroti lemahnya dukungan riset, yang sebelumnya menjadi salah satu kekuatan industri gula nasional. Menurutnya, pusat penelitian gula yang dulu berperan penting kini kehilangan daya dukung pendanaan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikun menilai kebijakan tersebut masih mungkin dijalankan, tetapi membutuhkan ketegasan dan konsistensi pemerintah.

“Kalau mau minta industri rafinasi punya kebun, ya perintahkan saja. Tapi harus jelas jalannya,” ujarnya.

Data Konsumsi Gula Rumah Tangga 2016–2025

Tahun	Konsumsi (juta ton)	Perubahan
2016	1,91	—
2017	1,79	-6,3%
2018	1,78	-0,6%
2019	1,75	-1,7%
2020	1,74	-0,6%
2021	1,80	+3,4%
2022	1,72	-4,4%
2023	1,59	-7,6%
2024	1,49	-6,3%
2025	1,46	-2,0%

Sumber:Susenas Maret, Kementerian Pertanian, BPS, diolah

Menurut dia, solusi tidak bisa dilakukan secara parsial. Jika kewajiban kebun diterapkan, maka industri juga harus difasilitasi untuk membangun pabrik baru di dekat sumber bahan baku, bukan dipaksa mengirim tebu ke pabrik eksisting di wilayah pesisir.

Soemitro juga menekankan perlunya penyediaan lahan dalam skala besar serta dukungan insentif, mulai dari pembiayaan hingga infrastruktur.

Namun, di luar aspek teknis, Soemitro menilai persoalan mendasar yang belum terselesaikan adalah distorsi pasar akibat kebocoran gula rafinasi ke pasar konsumsi.

Menurutnya, perbedaan harga yang signifikan menciptakan insentif bagi pelaku untuk mengalihkan gula rafinasi ke pasar umum, sehingga menekan harga gula petani.

“Kalau mau swasembada, pemerintah serius dulu. Hentikan kebocoran itu,” ujarnya.

Dia juga menilai kebijakan harga yang terlalu dikontrol justru melemahkan insentif petani untuk meningkatkan produksi. Tanpa perbaikan harga di tingkat petani, perluasan lahan dan peningkatan produksi dinilai sulit tercapai.

Dalam kondisi tersebut, kewajiban kepemilikan kebun berisiko menjadi kebijakan tambal sulam yang tidak menyentuh akar persoalan. Integrasi hulu-hilir dinilai membutuhkan prasyarat yang lebih besar, mulai dari reformasi tata niaga, kepastian harga, hingga dukungan riset dan infrastruktur.

Tanpa itu, kebijakan tersebut berpotensi hanya menambah beban industri tanpa mempercepat pencapaian swasembada gula.

JAKARTA, KOMPAS.com - Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co mengalami kerugian hingga Rp 680 miliar sepanjang 2025 imbas masifnya impor gula, termasuk gula rafinasi yang beredar di pasaran.

Ia menuturkan, salah satu persoalan utama adalah kebocoran distribusi gula rafinasi ke pasar konsumsi. Kondisi ini membuat harga gula menjadi tidak terkendali.

"Sugar Co membukukan rugi Rp 680 miliar akibat harga yang tidak cukup baik, akibat impor gula yang tidak terkontrol," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Maka dari itu, Dony menilai perlu adanya perbaikan pada industri gula nasional, termasuk yang dikelola perusahaan pelat merah.

Ia menuturkan, pemerintah sebenarnya telah melakukan intervensi untuk menstabilkan pasar, salah satunya dengan menyerap produksi gula lokal hingga Rp 1,5 triliun. Namun, langkah ini ternyata tak berdampak signifikan terhadap perbaikan harga.

"Sebetulnya tahun lalu pemerintah melakukan bantuan dengan subsidi ke dalam pasar untuk mengambil gula masyarakat sebesar Rp 1,5 triliun, tetapi itu juga tidak memberikan hasil yang signifikan," ungkap dia.

Dony pun menekankan perlunya perbaikan menyeluruh dalam tata kelola industri gula nasional, termasuk dukungan regulasi yang lebih kuat. Tanpa pembenahan tersebut, ia khawatir industri gula dalam negeri akan semakin sulit bersaing.

"Karena kalau tidak, menurut saya, akan sulit bagi kami untuk bisa menghadapi harga gula, yang kemudian menjadi kebocoran daripada impor gula rafinasi yang masuk ke dalam masyarakat," jelas Dony.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kita temukan rembesan gula rafinasi yang masuk ke pasar sebagai gula konsumsi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta penertiban impor gula rafinasi yang merembes ke pasar konsumsi karena menekan harga, sehingga gula petani tidak terserap dan berpotensi merugikan petani nasional.

“Kita temukan rembesan gula rafinasi yang masuk ke pasar sebagai gula konsumsi. Ini sangat membahayakan karena menekan harga dan membuat gula petani tidak terserap. Kalau ini tidak ditertibkan, petani yang paling dirugikan,” kata Mentan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Mentan menyoroti kondisi petani tebu yang kian tertekan akibat tidak terserapnya gula produksi dalam negeri. Di tengah kebutuhan gula nasional yang masih tinggi, justru terjadi fenomena rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi yang dinilai merugikan petani.

Amran menegaskan persoalan utama tidak hanya terletak pada produksi, tetapi juga pada tata niaga yang belum sepenuhnya berpihak kepada petani.

Di sisi lain, Mentan juga menyoroti adanya anomali dalam tata niaga gula nasional. Meskipun impor gula masih dilakukan, gula produksi dalam negeri justru sulit terserap di pasar.

“Selain itu, terdapat kondisi yang cukup janggal. Di satu sisi kita masih melakukan impor gula, namun di sisi lain gula dalam negeri tidak terserap. Hal yang sama juga terjadi pada molase," ujar Mentan.

Dia menyebutkan sebelumnya harga molase mencapai Rp1.900 per liter, namun pada Maret 2026 turun hingga sekitar Rp1.000.

"Ini tentu perlu menjadi perhatian, karena gula kita pun tidak bisa laku,” tegasnya.

Berdasarkan proyeksi tahun 2025, luas panen tebu eksisting mencapai 563.357 hektare dengan produktivitas Gula Kristal Putih (GKP) sebesar 4,74 ton per hektare atau setara 69,35 ton tebu per hektare. Dengan capaian tersebut, produksi GKP diperkirakan sebesar 2,67 juta ton.

Sementara itu, kebutuhan gula nasional mencapai 6,7 juta ton yang terdiri dari 2,8 juta ton gula konsumsi dan 3,9 juta ton gula industri, sehingga masih terdapat kesenjangan yang perlu segera diatasi.

Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah mengambil langkah tegas dengan menertibkan distribusi gula rafinasi melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas), serta memperketat pengawasan agar tidak terjadi kebocoran ke pasar konsumsi.

Selain pembenahan di sektor hilir, pemerintah juga menggenjot peningkatan produksi di sektor hulu melalui program bongkar ratoon (peremajaan tebu).

Mentan mengungkapkan sekitar 70–80 persen tanaman tebu nasional saat ini sudah tidak produktif, sehingga perlu segera diremajakan.

“Bapak Presiden meminta kami membantu petani tebu. Kami sudah anggarkan Rp1,7 triliun untuk program bongkar ratoon, dengan target peremajaan sekitar 300 ribu hektare secara bertahap,” jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan perbaikan tata niaga dan jaminan pasar menjadi kunci dalam mendorong semangat petani untuk meningkatkan produksi.

“Intinya kunci swasembada itu sederhana, banyak tanam, banyak panen, dan banyak produksi. Tapi sekarang terjadi paradoks, kita impor gula, sementara gula petani tidak laku. Ini karena banjir gula rafinasi ke pasar konsumsi,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa jaminan harga dan penyerapan hasil sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha petani tebu.

“Kalau gula petani dijamin dibeli dengan harga baik, pasti petani semangat. Karena itu pengawasan gula rafinasi harus diperketat agar tidak merembes ke pasar konsumsi,” tambahnya.

Dengan langkah penertiban gula rafinasi dan peningkatan produksi secara simultan, pemerintah optimistis kesejahteraan petani tebu dapat meningkat sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada gula konsumsi nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara menyoroti kerugian besar yang dialami industri gula nasional akibat regulasi impor yang dinilai belum tepat.

Chief Operating Officer Danantara sekaligus pelaku industri, Dony Oskaria, mengungkapkan SugarCo mencatat kerugian hingga Rp680 miliar. Kerugian tersebut dipicu harga gula yang tidak kompetitif akibat masuknya gula rafinasi impor ke pasar konsumsi.

Dia menilai kebocoran distribusi gula rafinasi menjadi salah satu persoalan utama yang menghambat pembenahan industri gula nasional.

“Salah satu tantangan utama adalah kebocoran gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Di tengah tekanan tersebut, pemerintah dan pelaku industri tengah menyiapkan langkah konsolidasi BUMN gula.

Saat ini, terdapat dua entitas utama dalam industri gula nasional, yakni SugarCo melalui pabrik gula di bawah PT Sinergi Gula Nasional (SGN), serta pabrik gula di bawah ID Food.

"Kami ingin melakukan proses konsolidasi dengan melakukan merger penggabungan ID Food ke SGN," ungkapnya.

Dony menjelaskan, langkah tersebut bertujuan memperjelas fokus bisnis masing-masing entitas.

SGN akan diarahkan sebagai perusahaan manufaktur berbasis agrikultur yang berfokus pada gula dan komoditas tanaman lainnya. Sementara itu, ID Food akan difokuskan sebagai perusahaan perdagangan.

Menurutnya, konsolidasi itu diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasional dan memperkuat kinerja industri gula secara keseluruhan.

Namun, dia menegaskan pembenahan struktur industri tidak akan cukup tanpa dukungan regulasi yang kuat, terutama dalam pengendalian impor dan distribusi gula rafinasi.

Sebelumnya, berbagai intervensi telah dilakukan, termasuk subsidi sebesar Rp1,5 triliun untuk menyerap gula petani. Meski demikian, langkah tersebut dinilai belum mampu memperbaiki kondisi pasar secara signifikan.

“Jika kondisi ini terus berlanjut, akan sangat sulit bagi industri gula nasional untuk berkembang,” katanya.

Menurut Dony, upaya mendorong swasembada gula dan meningkatkan kesejahteraan petani membutuhkan langkah kebijakan yang konkret dan konsisten.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengaturan BUMN menyebut PT Sugar Co atau PT Sinergi Gila Nusantara mencatat kerugian Rp 680 miliar pada 2025.

Kepala Badan Pengaturan BUMNDony Oskaria mengatakan kerugian dipicu impor gula yang tidak terkendali.

“Sugarco membukukan rugi Rp 680 miliar akibat daripada harga yang memang tidak cukup baik, akibat daripada impor gula yang tidak terkontrol,” kata Dony dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dony menilai masuknya gula rafinasi impor menekan industri dalam negeri. Produk impor membanjiri pasar dan menghambat perkembangan produsen lokal.

Persoalan tata kelola gula dinilai perlu penanganan serius. Kondisi ini berisiko terus berulang jika tidak dibenahi.

“Kalau ini diteruskan, ini sulit untuk industri gula kita berkembang akibat daripada kebocoran-kebocoran daripada gula rafinasi yang masuk ke dalam pasar,” ujarnya.

BUMN bersama Kementerian Pertanian sempat membeli gula rakyat senilai Rp 1,5 triliun pada 2025. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk subsidi, namun dinilai belum efektif.

Upaya tersebut diarahkan untuk mendorong swasembada gula nasional. Dony menilai dukungan regulasi kuat diperlukan untuk mengatasi persoalan impor.

“Kalau tidak, menurut saya, akan sulit bagi kami untuk bisa menghadapi harga gula yang kemudian menjadi kebocoran daripada impor gula rafinasi yang masuk ke dalam masyarakat,” tutur Dony.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut produksi gula dalam negeri mencapai 2,67 juta ton. Angka ini belum mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Konsumsi gula tercatat 6,7 juta ton. Rinciannya terdiri dari 3,9 juta ton untuk industri dan 2,8 juta ton untuk konsumsi.

“Dengan demikian kita masih perlu 4,03 juta ton,” kata Amran.

Amran menyoroti kejanggalan di lapangan. Produksi dalam negeri tidak terserap optimal meski pasokan kurang.

Ia menyebut gula rafinasi impor telah membanjiri pasar domestik.

“Satu sisi produksi kita kurang, tapi gulanya tidak bisa laku. Jadi produksi kita kurang tapi molase gula tidak bisa laku,” ujar Amran.

“Yang terjadi di lapangan, Bu, kita buka saja, rafinasi banjir. Kalau bocor bocor sedikit, ini banjir,” lanjut Amran.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang