Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) sudah menyampaikan ketertarikannya terhadap obligasi pemerintah berdenominasi renminbi yuan yakni Panda Bond.

Obligasi valas yang diterbitkan pemerintah Indonesia ini ditargetkan meluncur pada semester II/2026.

Purbaya mengeklaim sudah bertemu dengan pihak ICBC terkait dengan prospek obligasi tersebut.

"ICBC, bank terbesar China, sudah datang ke sini. Saya sudah tawarin mereka tertarik sekali," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Purbaya pun menyatakan sudah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan China untuk menerbitkan obligasi valas Indonesia di Daratan China.

Sebaliknya, pemerintah China juga telah mendapatkan restu Purbaya untuk turut menerbitkan obligasinya di Indonesia.

"Kementerian Keuangan China sudah mendukung, jadi aman lah. Jadi kami udah ngomong sama banknya, ICBC itu bank terbesar China, kan?," tuturnya.

Adapun mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebut bunga dari SBN valas renminbi yuan ini cukup rendah, yakni 2,3%, sehingga bisa menekan beban bunga atau cost of capital dari utang pemerintah.

Hasil pembicaraannya dengan Menkeu China ini turut disampaikan Purbaya kepada para investor pemegang obligasi pemerintah Indonesia di Amerika Serikat (AS).

Dia mengeklaim hal ini turut memicu para investor SBN pemerintah di AS kembali masuk ke pasar keuangan RI.

"Jadi kami ngomongin bahasa halusnya, 'Kalau lo enggak mau, yang lain ada yang mau, bunganya lebih murah lagi'. Itu trade yang halus, itu cara negosiasi kami begitu. Jadi langsung naik kan jumlah incoming bid-nya, signifikan," klaimnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan strategi pembiayaan pemerintah sampai saat ini masih mengacu kepada skenario defisit APBN Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

"Tentu kalau nanti ada pelebaran itu nanti akan disusun lagi di Lapsem [Laporan Semester]," terangnya.

Suminto juga menyebut terbaru hasil lelang Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) atau sukuk ritel seri SR024 juga melebihi target yakni mencapai Rp17,4 triliun.

Dalam pipeline, lanjutnya, otoritas fiskal masih memiliki sejumlah obligasi baik ritel maupun valas yang akan diterbitkan sampai akhir tahun. Semuanya telah diatur setiap bulannya maupun mata uangnya untuk obligasi valas.

Menurut Suminto, saat ini lelang masih menunjukkan minat investor yang cukup kuat. Salah satunya terlihat dari incoming bid para investor. Dia juga menyebut investor asing cukup suportif baik di pasar primer maupun sekunder.

Kepada Purbaya, eselon I Kemenkeu itu sempat menyebutkan bahwa Panda Bond ditargetkan terbit pada paruh kedua 2026.

"Semester II kami terbit, Pak," ucapnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) mewajibkan pengusaha makanan dan minuman mencantumkan label kadar nutrisi (nutri level), termasuk gula, di kemasan produknya. 

Hal tersebut untuk mengedukasi masyarakat demi mencegah berbagai penyakit imbas pola konsumsi yang tak sehat.

Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 yang diterbitkan pada Selasa (14/4). Fokus utamanya adalah memberikan informasi yang lebih jelas kepada konsumen agar dapat memilih makanan dan minuman yang lebih sehat.

"Karena itu, perlu dilakukan upaya melalui pemberian informasi dan edukasi agar masyarakat dapat lebih mudah memilih pangan siap saji yang tepat dan sehat sesuai kebutuhannya," ujar Budi dalam situs resmi Kemenkes, Selasa (14/4).

Menurut Budi, konsumsi GGL (gula, garam, dan lemak) berlebih berkaitan erat dengan meningkatnya risiko penyakit seperti obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, hingga diabetes tipe 2.

Sebagai contoh, beban pembiayaan untuk gagal ginjal naik lebih dari 400 persen menjadi Rp13,38 triliun di 2025 dari hanya Rp2,32 triliun di tahun 2019.

Dalam aturan ini, pelaku usaha skala besar diwajibkan mencantumkan label Nutri Level pada produk makanan siap saji, khususnya minuman seperti boba, teh tarik, kopi susu aren, hingga jus.

Label tersebut terdiri dari empat kategori mulai dari:

* Level A berupa kombinasi huruf A dengan warna hijau tua* Level B berupa kombinasi huruf B dengan warna hijau muda* Level C berupa kombinasi huruf C dengan warna kuning* Level D berupa kombinasi huruf D dengan warna merah

Informasi Nutri Level wajib dicantumkan di berbagai media, mulai dari daftar menu, kemasan, brosur, hingga platform digital pemesanan makanan.

Pada tahap awal, aturan ini tidak menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah seperti warteg, gerobak, atau restoran kecil.

Kemenkes berharap, dengan adanya label Nutri Level masyarakat dapat lebih sadar terhadap kandungan gula, garam, dan lemak dalam makanan maupun minuman yang dikonsumsi sehari-hari, sehingga risiko penyakit kronis dapat ditekan.

[Gambas:Youtube]

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengakui hingga saat ini investor belum tertarik untuk menggarap proyek LRT di Provinsi Bali sebagai solusi kemacetan. Adapun penjajakan sudah sempat dilakukan untuk mencari partner potensial.

Dudy mengatakan sebelumnya ada investor asing melirik proyek tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan investasi tersebut akan direalisasikan. Sebab, pemerintah menargetkan proyek LRT Bali dibangun tanpa menggunakan kas negara.

"Memang sebelum ini saya mendapatkan informasi bahwa ada minat, namun sampai sekarang ini belum ada investor lagi yang datang atau membicarakan mengenai pengembangan kereta di Bali," ujarnya di K0mpleks DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Salah satu solusi pengganti untuk mengatasi kemacetan di Bali yang kerap muncul saat periode musim libur panjang adalah membangun moda transportasi water taxi. Proyek ini akan memindahkan orang dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Canggu menggunakan jalur laut.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah mengantongi minat investor dari negara Uni Emirat Arab (UEA), Inggris, hingga Korea Selatan untuk membangun LRT di Bali. Adapun Feasibility Study (FS) dilakukan oleh Korea National Railways dengan pembiayaan grant dari Korea Exim Bank.

Melalui FS yang telah sempat disusun, Pemerintah rencananya bakal membangun LRT Bali sepanjang 20 KM dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali hingga ke wilayah Canggu. Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengungkapkan bahwa pembangunan LRT Bali direncanakan akan dibangun melalui jalur bawah tanah.

"Kami tetap berusaha untuk menawarkan kepada pihak investor yang tertarik terhadap pengembangan jalur kereta, baik MRT, LRT, di wilayah Bali. Oleh karena itu kami datang dengan salah satu solusi water taxi itu, untuk menjembatani antara waktu yang ada dan investor yang akan masuk," kata Dudy.

Water taxi akan menghubungkan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan wisata Canggu yang selama ini dikenal padat lalu lintas. Berdasarkan hasil kajian, perjalanan darat dari bandara menuju Canggu dapat memakan waktu hingga 1–2 jam, sementara melalui jalur laut hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit.

"Water taxi merupakan salah satu solusi alternatif dalam mengintegrasikan transportasi darat, laut, dan udara untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di provinsi Bali," kata Dudy.

(NIA DEVIYANA)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menghadirkan inovasi terbaru berupa layanan tarik tunai tanpa kartu (cardless cash withdrawal) bagi pengguna GoPay, yang dapat diakses melalui jaringan ATM dan CRM di seluruh Indonesia.

Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya BRI dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses uang tunai yang tetap relevan dalam berbagai aktivitas transaksi, mulai dari pasar tradisional, transportasi, hingga kebutuhan harian lainnya.

Direktur Teknologi Informasi BRI, Saladin Dharma Nugraha Effendi menegaskan bahwa infrastruktur jaringan luas yang dimiliki BRI menjadi fondasi utama keberhasilan layanan ini. Dengan lebih dari 19 ribu ATM dan CRM tersebar di seluruh Indonesia, masyarakat tetap bisa mencairkan saldo GoPay secara praktis, aman, dan tanpa hambatan, termasuk saat di lokasi yang jauh dari pusat kota.

"Melalui konsep jaringan terbuka dan terintegrasi, BRI memperkuat ekosistem keuangan digital nasional," kata Saldin.

Dukungan infrastruktur BRI ini turut memberi kemudahan bagi masyarakat untuk tetap memiliki akses terhadap kebutuhan uang tunai di berbagai daerah yang mereka kunjungi.

Selain itu, sistem interoperabilitas yang dimiliki mendukung transaksi yang berjalan lancar dan aman, termasuk integrasi ke jaringan ATM bank lain yang tergabung dalam jaringan Link. Dengan sistem yang saling terhubung ini, transaksi tarik tunai melalui aplikasi GoPay semakin mudah, cepat, dan terpercaya, memperkuat ekosistem pembayaran digital nasional.

Head of GoPay Wallet Kelvin Timotius, menyampaikan bahwa layanan ini merupakan langkah nyata dalam mendukung kemudahan akses keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Kolaborasi ini menunjukkan komitmen kami dalam menyediakan layanan keuangan inklusif untuk masyarakat. Kini, pengguna GoPay dapat mencairkan saldo mereka secara praktis dan aman di ATM BRI di seluruh Indonesia," tuturnya.

Berikut langkah melakukan tarik tunai lewat aplikasi GoPay:

1. Buka aplikasi GoPay dan pilih Tarik Tunai.2. Pilih ATM BRI.3. Isi nominal dan masukkan PIN GoPay.4. Kode tarik tunai akan muncul.5. Kunjungi ATM atau CRM BRI terdekat dan pilih menu Transaksi Tanpa Kartu.6. Masukkan kode institusi GoPay (914), nomor HP/ID, kode transaksi, dan jumlah uang yang ingin ditarik.

Investor asing mencatatkan aksi jual bersih (net sell) sebesar Rp1,53 triliun pada perdagangan Jumat (30/1).

Aksi jual ini terjadi di tengah dinamika internal Bursa Efek Indonesia (BEI), menyusul mundurnya Direktur Utama BEI Iman Rachman pada hari yang sama.

Melansir laporan resmi BEI yang dirilis pada 30 Januari 2026, sepanjang tahun berjalan 2026 investor asing telah membukukan nilai jual bersih sebesar Rp9,88 triliun.

Tekanan jual asing turut mewarnai pergerakan pasar saham domestik pada periode 23-30 Januari 2026. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat melemah 6,94 persen dan ditutup di level 8.329,606, turun dari posisi 8.951,010 pada pekan sebelumnya.

Sejalan dengan pelemahan IHSG, kapitalisasi pasar BEI juga menyusut 7,37 persen menjadi Rp15.046 triliun, dibandingkan Rp16.244 triliun pada sepekan sebelumnya.

Meski indeks tertekan, aktivitas perdagangan menunjukkan peningkatan. Rata-rata nilai transaksi harian melonjak 29,28 persen menjadi Rp43,76 triliun dari Rp33,85 triliun pada pekan sebelumnya. Frekuensi transaksi harian juga naik 1,59 persen menjadi 3,82 juta kali transaksi.

Sementara itu, rata-rata volume transaksi harian tercatat turun 3,69 persen menjadi 63,3 miliar lembar saham dari 65,73 miliar lembar saham.

Di sisi lain, basis investor pasar modal domestik terus bertumbuh. Hingga akhir Januari 2026, jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai 21.037.426 single investor identification (SID), bertambah 673.218 SID dibandingkan akhir 2025.

Jumlah investor saham juga meningkat menjadi 8.980.318 SID, naik 367.958 SID dari posisi akhir 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Nestlé Indonesia buka suara usai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memerintahkan untuk menarik distribusi susu formula bayi S-26 Promil Gold pHPro 1.

Seperti diketahui, beberapa batch produk susu formula bayi Nestlé di sejumlah negara ditarik lantaran adanya potensi cemaran toksin cereulide pada bahan baku arachidonic acid (ARA) oil.

Adapun, toksin ini bersifat tahan panas/tidak dapat dimusnahkan/dinonaktifkan melalui proses penyeduhan dengan air mendidih maupun proses pemasakan biasa.

Umumnya, efek yang timbul imbas paparan toksin ini antara 30 menit hingga 6 jam setelah konsumsi dengan gejala antara lain muntah parah/persisten, diare, serta kelesuan yang tidak biasa.Namun, Nestlé Indonesia menyatakan fasilitas produksi di Indonesia tidak terdampak oleh isu toksin cereulide.

“Seluruh produk [Nestlé Indonesia] yang diproduksi di Indonesia tetap aman untuk dikonsumsi,” tulis Nestlé dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (15/1/2026).

Perusahaan juga menyatakan pihaknya tetap berkomitmen pada standar mutu dan keamanan pangan tertinggi, serta menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada orang tua, dan masyarakat luas.Nestlé menegaskan produk impor yang dijual tetap memenuhi seluruh persyaratan keamanan pangan dan mutu, baik sesuai standar nasional maupun internasional.

Lebih lanjut, perusahaan menekankan hanya terdapat dua batch produk yang diimpor ke Indonesia dari Swiss yang dinilai berpotensi terdampak, yaitu Wyeth S-26 Promil Gold pHPro 1 untuk bayi usia 0–6 bulan (dengan nomor batch 51530017C2 dan 51540017A1).

“Kedua batch ini telah diuji menggunakan metode pengujian paling akurat, dan hasilnya memastikan bahwa cereulide tidak terdeteksi,” sambungnya.
Namun demikian, Nestlé Indonesia telah menghentikan distribusi dan menghentikan sementara impor produk terdampak tersebut. Serta, melakukan penarikan produk secara sukarela terhadap dua batch terdampak tersebut di bawah pengawasan BPOM.

Untuk itu, Nestlé mengimbau konsumen yang memiliki produk terdampak Wyeth S-26 Promil Gold pHPro dengan batch 51530017C2 dan 51540017A1 untuk menghubungi layanan konsumen Nestlé Indonesia di 0800 182 1028 atau melalui email di nestle.indonesia@id.nestle.com.

“Nestlé Indonesia meyakinkan konsumen bahwa tidak ada produk yang dipasarkan Nestlé Indonesia atau Wyeth lainnya, maupun batch lain dari produk yang ditarik, yang terdampak oleh isu ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta PT Nestle Indonesia untuk menarik produk impor susu formula bayi S-26 Promil Gold pHPro 1.

Hal ini menyusul notifikasi dari European Union Rapid Alert System for Food and Feed (EURASFF) dan The International Food Safety Authorities Network (INFOSAN) terkait peringatan keamanan pangan global produk formula bayi.

BPOM mengimbau agar masyarakat yang memiliki produk S-26 Promil Gold pHPro 1 (susu formula bayi untuk usia 0–6 bulan), dengan nomor bets 51530017C2 dan 51540017A1 untuk segera menghentikan penggunaan produk.

“Kembalikan produk tersebut ke tempat pembelian atau hubungi layanan konsumen PT Nestle Indonesia untuk proses pengembalian/penukaran,” demikian penjelasan publik dari BPOM, dikutip dari laman resminya pada Rabu (14/1/2026).

Kendati demikian, BPOM menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir untuk menggunakan maupun mengonsumsi produk Nestle lainnya, termasuk produk susu S-26 Promil Gold pHPro 1 dengan nomor bets selain yang disebutkan di atas.

BPOM menjelaskan penarikan produk formula bayi produksi Nestlé Suisse SA-Pabrik Konolfingen, Swiss di beberapa negara disebabkan adanya potensi cemaran toksin cereulide pada bahan bakuarachidonic acid(ARA) oil tertentu yang digunakan dalam produksi formula bayi.

Lebih lanjut, BPOM menyatakan pihaknya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, mengingat kerentanan pengguna produk formula bayi tersebut.

“BPOM telah memerintahkan PT Nestlé Indonesia untuk menghentikan distribusi dan melakukan penghentian sementara importasi produk tersebut,” tulisnya.

Sejalan dengan hal itu, BPOM menyampaikan PT Nestle Indonesia juga telah melakukan penarikan sukarela (voluntary recall) dari peredaran terhadap seluruh produk formula bayi dengan bets yang terdampak di bawah pengawasan BPOM.

Meski demikian, BPOM menyebut hasil pengujian terhadap sampel produk dari 2 bets terdampak menunjukkan toksincereulidetidak terdeteksi (limit of quantitation/LoQ <0,20 µg/kg).

“Hingga penjelasan ini diterbitkan, belum terdapat laporan kejadian sakit yang terkonfirmasi di Indonesia berkaitan dengan konsumsi formula bayi tersebut,” ungkapnya.

Adapun, toksincereulidedalam produk tersebut adalah toksin yang diproduksi oleh bakteri Bacillus cereus. Zat ini bersifat tahan panas/tidak dapat dimusnahkan/dinonaktifkan melalui proses penyeduhan dengan air mendidih maupun proses pemasakan biasa.

“Akibat yang dapat timbul karena paparan toksin ini bersifat segera, umumnya antara 30 menit hingga 6 jam setelah konsumsi dengan gejala antara lain muntah parah/persisten, diare, serta kelesuan yang tidak biasa,” pungkasnya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengatakan pemerintah sudah menarik utang Rp736,3 triliun hingga 31 Desember 2025.

Penarikan utang baru itu mencapai 94,9 persen dari rencana APBN 2025 yang Rp775,9 triliun.

"Dari segi pembiayaan 2025, dari total anggaran pembiayaan realisasi sampai dengan 31 Desember sebesar Rp744 triliun dibagi pembiayaan utang Rp736,3 triliun atau 94,9 persen dari APBN," ujar Thomas dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).

Sementara itu, Thomas mengatakan pemerintah juga sudah merealisasikan pembiayaan nonutang APBN 2025 sebesar Rp7,7 triliun pada periode yang sama. Realisasi pembiayaan nonutang APBN 2025 mencapai 4,9 persen.

Dengan perkembangan itu, pembiayaan anggaran mencapai Rp744 triliun atau 120,29 persen dari target Rp662 triliun.

Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan progres APBN 2025. Pendapatan negara mencapai Rp2.756,3 triliun atau 91 persen dari target.

Pendapatan negara per 31 Desember 2025 dikantongi dari penerimaan pajak senilai Rp1.917,6 triliun dan kepabeanan serta cukai senilai Rp300,3 triliun. Ada juga yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp534,1 triliun.

Sementara itu, belanja negara sudah menyentuh Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari target.

Dengan demikian, APBN defisit Rp695,1 triliun per sepanjang 2025.

Bisnis.com, JAKARTA -- Performa kredit cenderung bergerak konservatif hingga 3 bulan pasca penempatan dana pemerintah ke Himbara. Sebaliknya, kredit menganggur justru semakin menggunung.

Padahal dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Purbaya selalu sesumbar bahwa jurusnya mengguyur perbankan dengan duit cadangan pemerintah akan mengerek pertumbuhan kredit dan pada akhirnya bisa menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi.

Seperti diketahui, Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan kredit pada November 2025 sebesar 7,74% secara tahunan (year on year/YoY), dengan fasilitas yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.509,4 triliun.

Dari sisi pertumbuhan kredit, angka pada bulan kesebelas itu meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7,36% YoY.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan penyaluran kredit perbankan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.“Permintaan kredit yang belum kuat antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat” ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

Perry menyampaikan, dibandingkan dengan penurunan BI rate sebesar 125 basis poin, suku bunga deposito satu bulan hanya turun sebesar 67 basis poin dari 4,81% pada awal tahun 2025 menjadi 4,15% pada November 2025.

Penurunan suku bunga kredit perbankan juga berjalan lebih lambat yaitu hanya sebesar 24 basis poin dari 9,20% pada awal tahun 2025 menjadi sebesar 8,96% pada November 2025.

Perry juga menyebutkan bahwa fasilitas pinjaman yang belum ditarik atau undisbursed loan pada Oktober 2025 mencapai Rp2.509,4 triliun atau 23,18% dari platform kredit yang tersedia.

Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank memadai, ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat menjadi sebesar 29,67% dan DPK tumbuh 12,03% pada November 2025.

“Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit 2025 berada pada batas bawah kisaran 8-11% dan akan meningkat pada 2026,."

Masih Ada Ruang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut tingginya pertumbuhan fasilitas kredit yang belum ditarik (undisbursed loan) menunjukkan masih adanya ruang penarikan kredit di masa mendatang yang dapat dimanfaatkan debitur untuk melakukan ekspansi usaha.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan dengan adanya komitmen kredit/pembiayaan yang besar, terdapat potensi peningkatan realisasi kredit di masa mendatang. Untuk diketahui, undisbursed loan atau kredit nganggur mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir, dari Rp2.372 triliun pada Agustus 2025 menjadi Rp2.450 triliun per Oktober 2025 dan meningkat menjadi Rp2.509,4 triliun per November 2025.

“...sehingga dalam hal kondisi ekonomi membaik dan kepercayaan pelaku usaha meningkat, maka pencairan kredit dapat meningkat dan mendorong pertumbuhan sektor riil,” kata Dian dalam keterangannya, dikutip pada Minggu (21/12/2025).

Dian memperkirakan, pertumbuhan fasilitas kredit yang belum ditarik ini akan mengalami moderasi seiring dengan penyesuaian strategi bisnis bank. Dengan posisi ini, Dian menilai sektor perbankan nasional tetap memiliki ruang untuk mendukung pembiayaan produktif, selama disertai dengan pendekatan yang cermat terhadap risiko dan arah kebijakan ekonomi ke depan.

Menurutnya, pemulihan beberapa sektor ekonomi serta dukungan optimal dari kebijakan fiskal dan moneter akan meningkatkan efek multiplier ke konsumsi rumah tangga dan investasi dunia usaha.

“Beberapa faktor yang dapat mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan antara lain transmisi kebijakan moneter yang semakin membaik, tren penurunan suku bunga pinjaman, dan percepatan belanja pemerintah/investasi swasta,” tuturnya.

Di sisi lain, PMI Manufaktur Indonesia posisi November 2025 berekspansi sebesar 53,50, membaik dibandingkan Oktober 2025 yang sebesar 51,20. Kondisi ini, kata dia, mengidentifikasikan telah terjadi peningkatan aktivitas perekonomian yang jika tetap berlanjut, maka pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 masih dapat tumbuh meningkat sehingga juga mendorong permintaan terhadap kredit perbankan.

Sejalan dengan hal tersebut, prospek perekonomian semakin membaik tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen November 2025 yang tetap berada di zona optimis sebesar 124,03, meningkat dibandingkan dengan Oktober 2025 yang sebesar 121,22.

Adapun, Dian menyebut bahwa OJK secara aktif senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah dan stakeholders lainnya termasuk yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait berbagai kebijakan dalam rangka melakukan monitoring.

Bunga Lebih Murah

Adapun, sebelumnya Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mendorong agar suku bunga penempatan dana pemerintah di perbankan dapat diturunkan.

Menurutnya, penyesuaian tingkat bunga akan memberi ruang bagi bank untuk menyalurkan kredit dengan bunga yang lebih kompetitif, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Harapannya, rate-nya mungkin tidak 4% atau sekarang 3,8%. Karena misalnya seperti di Bank Mandiri, rata-rata dari perbankan kita itu sekitar 2,44%. Jadi harapannya bisa lebih rendah dari itu,” ujar Rosan, Selasa (14/10/2025).

Dia menegaskan bahwa penurunan suku bunga penempatan dana pemerintah akan membuka peluang bagi bank untuk menurunkan bunga kredit, terutama bagi sektor UMKM. “Kalau rate-nya bisa lebih rendah, otomatis kami bisa memberikan kredit yang lebih rendah lagi kepada UMKM,” katanya.

Rosan menyebut, langkah penempatan dana pemerintah di perbankan senilai Rp200 triliun sangat membantu memperkuat likuiditas industri perbankan di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut akan semakin optimal jika disertai dengan penyesuaian bunga dan perpanjangan tenor penempatan dana.

“Kami sangat apresiasi kebijakan ini, tapi harapannya tidak hanya enam bulan dan rate-nya bisa lebih rendah,” ujarnya.

Rosan menegaskan sektor perbankan tetap akan berhati-hati dalam menyalurkan kredit dari dana penempatan tersebut. Proses pemberian pinjaman tetap melalui evaluasi mendalam sesuai profil risiko masing-masing nasabah.

Warga Aceh Barat kesulitan mendapatkan uang tunai setelah sejumlah mesin ATM tak berfungsi di tengah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Gangguan terjadi karena suplai listrik belum sepenuhnya pulih.

"Kami benar-benar panik jika kondisi listrik padam ini terus terjadi. Sangat susah tarik uang tunai sekarang," ujar Ovis, warga Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, dikutip dari Antara, Minggu (7/12).

Ia menjelaskan pemadaman listrik membuat banyak ATM tidak dapat beroperasi karena ketiadaan pasokan daya. Kalaupun ada mesin yang menyala, masyarakat tetap kesulitan menarik uang akibat gangguan jaringan internet.

Hal serupa dialami Sabrina, ibu rumah tangga di Meulaboh. Ia mengatakan sebagian besar ATM di wilayahnya mati atau tidak berfungsi optimal sehingga warga tak bisa mendapatkan uang tunai.

Akibatnya, aktivitas belanja ikut terganggu. Banyak pedagang menolak pembayaran non-tunai dan hanya menerima uang fisik.

"Susah sekarang belanja, pedagang tidak terima pembayaran non-tunai. Mereka maunya pakai uang tunai," ujarnya.

Ketiadaan uang tunai membuat sebagian warga tidak dapat bertransaksi karena pedagang mengharuskan pembayaran tunai untuk setiap pembelian.

Sebelumnya, Bupati Aceh Barat Tarmizi mengatakan seluruh layanan publik dan pemerintahan di daerahnya terdampak padamnya listrik sejak Rabu (26/11) pekan lalu akibat banjir bandang.

"Semua layanan terganggu, sangat terganggu," kata Tarmizi.

Ia menambahkan, padamnya listrik telah melumpuhkan pelayanan administrasi publik dan diperparah oleh gangguan jaringan telekomunikasi dan internet yang membuat aktivitas masyarakat kian terhambat.

Jakarta, CNBC Indonesia - Produsen inhaler herbal populer Thailand, Hong Thai Herbal, menarik sejumlah produk setelah gagal uji mutu kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Produk itu bermerek Formula 2.

Mengutip Chanel News Asia (CNA) inhaler herbal tersebut ditarik akibat kontaminasi mikroba khususnya jumlah gabungan ragi dan jamur, serta keberadaan bakteri Clostridium Spp. BPOM Thailand mengimbau konsumen untuk berhati-hati saat membeli atau menggunakan produk tersebut.

Hong Thai Herbal sendiri menyatakan telah menarik kembali batch yang terdampak dengan nomor produksi 000332, yang diproduksi pada 9 Desember 2024, dan kedaluwarsa pada 8 Desember 2027. Ada 200.000 unit dalam batch ini yang ditarik, tanpa merinci apakah penarikan tersebut terbatas di Thailand.

"Perusahaan sepenuhnya mengakui dan menerima hasil inspeksi FDA dengan penuh hormat," kata Hong Thai Herbal dalam sebuah pernyataan di Facebook, dikutip Rabu (29/10/2025).

"Kami telah menarik semua produk yang terdampak dari pasaran dan sedang berkoordinasi dengan FDA untuk segera memusnahkan batch yang ditarik tersebut," ujarnya.

"Tanggal pasti pemusnahan akan diumumkan secara resmi kemudian."

Mengutip NationThailand, perusahaan mengatakan telah memperkuat dan meningkatkan proses produksinya serta menambahkan langkah-langkah pengendalian mutu di setiap tahap, termasuk sterilisasi ultraviolet (UV). Ini untuk memastikan bahwa semua produk yang akan dirilis ke pasaran aman, higienis, dan memenuhi standar kesehatan.

"Kami dengan tulus meminta maaf kepada mitra kami atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan kepada pelanggan kami yang berharga atas segala kekhawatiran yang ditimbulkan," kata perusahaan tersebut.

"Kami sangat menghargai pengertian, kepercayaan, dan dukungan Anda yang berkelanjutan."

Perlu diketahui, di Thailand, siapa pun yang memproduksi produk herbal di bawah standar dapat dikenakan hukuman penjara hingga dua tahun, denda hingga 200.000 baht (sekitar Rp 102 juta). Mereka yang menjual produk herbal di bawah standar tersebut dapat dipenjara hingga 6 bulan, denda hingga 50.000 baht, atau keduanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenakan bea masuk untuk impor produk benang kapas demi melindungi industri tekstil dalam negeri.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengaman atas Impor Produk Benang Kapas. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 10 Oktober 2025.

PMK ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari gempuran produk impor. Sebab, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah menemukan bukti terjadinya lonjakan jumlah impor atas barang yang sama dan sejenis yang secara langsung bersaing dengan barang produksi dalam negeri.

"Dan lonjakan jumlah impor tersebut menyebabkan terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri," tulis beleid tersebut yang dikutip pada Selasa (22/10).

Tarif bea masuk ini akan berlaku selama tiga tahun dengan besaran yang beragam. Tahun pertama sebesar Rp7.500 per kilogram (kg), tahun kedua Rp7.338 per kg, dan tahun ketiga sebesar Rp7.227 per kg.

"Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini," tulis pasal 3 beleid tersebut.

Namun, pengenaan bea masuk impor ini dikecualikan untuk 120 negara berkembang anggota WTO, mulai dari Afghanistan, Albania, Cuba, Argentina, hingga Bangladesh.

Berikut pos tarif produk benang dan kapas yang masuk dalam pengenaan bea masuk tindakan pengamanan impor: