Jakarta, CNBC Indonesia - Rusia menyatakan kemungkinan akan mengirim rudal hipersonik tercanggihnya ke Venezuela, sebagai bentuk dukungan terhadap sekutu lamanya di Amerika Latin di tengah meningkatnya aktivitas militer Amerika Serikat (AS) di kawasan tersebut.

Alexei Zhuravlyov, Wakil Ketua Komite Pertahanan Parlemen Rusia, mengatakan kepadaGazeta.Rubahwa tidak ada hambatan bagi Moskow untuk menyediakan sistem senjata canggih seperti rudal Oreshnik atau Kalibr kepada Venezuela, yang ia sebut sebagai "negara sahabat".

"Rusia sebenarnya adalah salah satu mitra utama Venezuela dalam bidang kerja sama militer-teknis. Kami memasok hampir seluruh jenis senjata, mulai dari senjata ringan hingga pesawat tempur," katanya, sebagaimana dikutip Newsweek, Rabu (5/11/2025).

Menurutnya, rincian dan volume pengiriman diklasifikasikan, jadi Amerika mungkin akan mendapat kejutan. Selain itu, tidak ada komitmen internasional yang membatasi Rusia dalam hal ini.

Langkah Rusia ini muncul di tengah meningkatnya kehadiran militer AS di sekitar perairan Venezuela dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintahan Presiden Donald Trump mengerahkan jet tempur, pembom, pesawat pengintai, drone, kapal perang, hingga marinir ke kawasan tersebut dengan alasan memerangi perdagangan narkotika.

Operasi-operasi itu telah menyebabkan lebih dari selusin serangan dan lebih dari 60 korban jiwa sejak September, sebagian besar terhadap target yang disebut berangkat dari Venezuela.

Sebagai respons, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dilaporkan telah meminta bantuan militer dari Rusia, China, dan Iran untuk memperkuat pertahanan negaranya. Moskow pun menanggapi secara terbuka dan menunjukkan kesediaan memperdalam kerja sama strategisnya dengan Caracas.

Rudal Mach 10 dan Ancaman Baru di Belahan Barat

Rudal Oreshnik, menurut pernyataan resmi Rusia, merupakan rudal balistik jarak menengah yang mampu mencapai kecepatan hingga Mach 10 atau sepuluh kali kecepatan suara dan dapat membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir.

Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya menggambarkan Oreshnik sebagai sistem senjata strategis yang dirancang untuk menempuh jarak jauh dengan kemampuan manuver tinggi.

Rusia dan Venezuela dalam beberapa tahun terakhir telah menandatangani sejumlah perjanjian strategis, termasuk kerja sama militer dan ekonomi, sebagai bagian dari upaya kedua negara menandingi pengaruh Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin.

Namun, kemungkinan penempatan rudal berkekuatan nuklir di belahan bumi barat menimbulkan kekhawatiran akan terulangnya ketegangan serupa Krisis Rudal Kubapada 1962.

Meski belum ada keputusan resmi, pengisyaratan publik dari pejabat Rusia ini dianggap sebagai peningkatan retorika yang signifikan terhadap Washington.

Pemerintahan Trump sendiri dilaporkan telah menyiapkan serangkaian rencana militer terkait Venezuela, termasuk opsi untuk menyerang unit militer yang melindungi Maduro dan upaya merebut ladang minyak yang menjadi sumber utama ekonomi negara itu. Namun baik Trump maupun Menteri Luar Negeri Marco Rubio menepis kemungkinan perang terbuka.

"Saya ragu. Saya tidak berpikir demikian," ujar Trump dalam wawancara dengan60 Minutespada Minggu.

"Namun mereka telah memperlakukan kami dengan sangat buruk, bukan hanya soal narkoba-mereka mengirim ratusan ribu orang dari penjara mereka ke negara kami, orang-orang yang tidak kami inginkan."

Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada kantor berita RusiaTASSbahwa pihaknya memantau dengan sangat dekat apa yang terjadi di Venezuela.

"Tentu kami ingin semuanya tetap damai dan tidak muncul konflik baru di kawasan," tuturnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyambut baik langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenakan bea masuk untuk impor produk benang kapas demi melindungi industri tekstil dalam negeri.

"Bagus sekali, bagus sekali," ujar Agus dalam acara International Textile Manufacturers Federation(ITMF) dan International Apparel Federation (IAF) 2025 di Hotel Marriot, Sleman, DIY, Jumat (24/10/2025).

Agus meyakini langkah Purbaya akan membuat iklim industri tekstil semakin cerah.

"Itu aja, Menteri perindustrian mengatakan bahwa kebijakan Pak Purbaya bagus, artinya kan dampaknya bagus," sambungnya.

Dalam acara ITMF dan IAF 2025 itu, Agus bilang Indonesia telah menjadi salah satu bagian dari ekosistem pertekstilan dunia. Negara hingga asosiasi harus berpikir satu langkah ke depan untuk bisa kompetitif.

"Output itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, nanti outcome-nya tentu akan lebih banyak lagi harapan kita agar fasilitas-fasilitas pabrik tekstil dan produk-produk turunannya bisa tumbuh di Indonesia," imbuhnya.

Dari perspektif pemerintah, kata Agus, tentu tak kalah penting adalah bagaimana sektor tekstil ini bisa kian banyak menyumbang lapangan kerja di Indonesia.

Politikus Partai Golkar itu turut mengungkap laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan dari sektor tekstil 5,39 persen selama setahun era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Jadi, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bagus sekali. Ini bagus sekali," klaimnya.

Bagaimanapun, Agus percaya dinamika industri tekstil di hari-hari ke depan tak akan lepas dari berbagai tantangan yang harus dicari solusinya oleh pemerintah, pelaku usaha dan asosiasi.

Dia mengklaim persoalan-persoalan di sektor tekstil ini secara kebetulan memang lebih rumit dibanding sektor-sektor lainnya di RI.

"Ekosistem dari tekstil lebih membutuhkan perhatian di setiap fasenya. Hulu, intermediate, dan hilir itu kadang-kadang memang pemerintah itu harus melihatnya secara holistik, secara komprehensif, ya. Ya, di mana harmonisasi atau harmonis dari setiap fase itu bisa kita bentuk," pungkasnya.

Purbaya mengenakan bea masuk untuk impor produk benang kapas demi melindungi industri tekstil dalam negeri.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengaman atas Impor Produk Benang Kapas. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 10 Oktober 2025.

PMK ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari gempuran produk impor.

Pasalnya, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah menemukan bukti terjadinya lonjakan jumlah impor atas barang yang sama dan sejenis yang secara langsung bersaing dengan barang produksi dalam negeri.

"Dan lonjakan jumlah impor tersebut menyebabkan terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri," tulis beleid tersebut yang dikutip pada Selasa (22/10).

Tarif bea masuk ini akan berlaku selama tiga tahun dengan besaran yang beragam. Tahun pertama sebesar Rp7.500 per kilogram (kg), tahun kedua Rp7.338 per kg, dan tahun ketiga sebesar Rp7.227 per kg.

"Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini," tulis pasal 3 beleid tersebut.

Namun, pengenaan bea masuk impor ini dikecualikan untuk 120 negara berkembang anggota WTO, mulai dari Afghanistan, Albania, Cuba, Argentina, hingga Bangladesh.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenakan bea masuk untuk impor produk benang kapas demi melindungi industri tekstil dalam negeri.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2025 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengaman atas Impor Produk Benang Kapas. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 10 Oktober 2025.

PMK ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari gempuran produk impor. Sebab, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah menemukan bukti terjadinya lonjakan jumlah impor atas barang yang sama dan sejenis yang secara langsung bersaing dengan barang produksi dalam negeri.

"Dan lonjakan jumlah impor tersebut menyebabkan terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri," tulis beleid tersebut yang dikutip pada Selasa (22/10).

Tarif bea masuk ini akan berlaku selama tiga tahun dengan besaran yang beragam. Tahun pertama sebesar Rp7.500 per kilogram (kg), tahun kedua Rp7.338 per kg, dan tahun ketiga sebesar Rp7.227 per kg.

"Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini," tulis pasal 3 beleid tersebut.

Namun, pengenaan bea masuk impor ini dikecualikan untuk 120 negara berkembang anggota WTO, mulai dari Afghanistan, Albania, Cuba, Argentina, hingga Bangladesh.

Berikut pos tarif produk benang dan kapas yang masuk dalam pengenaan bea masuk tindakan pengamanan impor: