Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Perumahan memproyeksikan pengembangan rusun subsidi dan rumah rakyat mampu memberikan kontribusi hingga 2% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan program pembangunan program 3 juta rumah per tahun diposisikan sebagai mesin utama untuk mengerek produk domestik bruto (PDB) ke level yang lebih tinggi.

Dia juga menyatakan, jika target pembangunan 3 juta unit apartemen dan rumah dapat konsisten berjalan setiap tahun, dampaknya akan langsung terasa pada pertumbuhan ekonomi. Mengingat, sektor properti dan konstruksi dinilai memiliki daya dorong yang signifikan bagi industri terkait di bawahnya.

"Kita sudah perkirakan kalau nanti semua jalan sesuai dengan keinginan kita ya 3 juta rumah apartemen kalau bisa setiap tahun, ini kita bisa dapat 1,5% sampai 2%," ujar Hashim di saat ditemui di Kompleks Meikarta, Cikarang Selatan, Minggu (8/3/2026).

Hashim merinci, pertumbuhan ekonomi nasional saat ini berada di angka 5,3%, maka tambahan dari sektor perumahan akan mendorong angka tersebut mencapai level 7%. Peningkatan ini dianggap realistis mengingat besarnya penyerapan tenaga kerja dan material lokal dalam proyek hunian subsidi.

Selain sektor perumahan, pemerintah turut mengandalkan proyek hilirisasi yang diperkirakan menyumbang tambahan pertumbuhan minimal 1%. Kolaborasi antara sektor hunian dan hilirisasi industri ini diharapkan dapat merealisasikan target ekonomi yang dipatok pemerintah.

"Kalau sekarang pemerintah 5,3%, dari perumahan kita bisa dapat sampai 7% dari proyek-proyek hilirisasi ya mungkin Pak Rosan yang lebih ahli dari saya, itu bisa tambah mungkin 1% ya, mungkin lebih. Itu saya kira, kita sudah bisa capai 8% per tahun," pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah resmi telah memulai pengembangan rumah susun (rusun) subsidi perdana pada Minggu (8/3/3026) dalam rangka mewujudkan program strategis 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Pada realisasi proyek perdana itu, pemerintah menggandeng Lippo Group selaku pengembang proyek. Nantinya, proyek itu akan disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bunganya bakal disubsidi pemerintah.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memastikan Lippo Group bakal menghibahkan lahan seluas 30 hektare (Ha) di Meikarta.

"Kalau 30 hektare [Ha] ini luar biasa dari gambaran timnya Danantara dan Pak James [Lippo Group] ini akan jadi kurang lebih bisa 140.000 unit dengan 30 hektare," jelasnya.

Ara melanjutkan, nilai lahan di area tersebut diklaim berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per meter persegi. Mengacu pada asumsi tersebut, maka kontribusi yang digelontorkan Lippo Group hanya untuk mendukung pengadaan lahan rusun subsidi ini mencapai Rp4,5 triliun hingga Rp6 triliun.

"Di sini tanahnya antara Rp15 juta hingga Rp20 juta. Hitunglah angkanya Rp15 juta [per meter] kalau 30 hektare artinya Rp4,5 triliun kalau dia Rp20 juta artinya adalah Rp6 triliun," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memprediksi ekonomi Indonesia bisa tumbuh dalam rentang target 5,4% sampai dengan 5,6% pada 2026.

Hal itu disampaikan olehnya kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh peserta acara Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

"Pertumbuhan ekonomi ditargetkan di tahun 2026 5,4% dengan potensi hingga 5,6%," terang Airlangga kepada Presiden Prabowo Subianto di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Menurut Airlangga, sektor prioritas yang akan tumbuh yakni pertanian, industri, manufaktur, digital serta energi. Di sisi lain, program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo juga diperkirakan turut menopang pertumbuhan itu.

"Implementasi program prioritas Bapak Presiden seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah," terangnya.

Sebelumnya, dia juga melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 Indonesia merupakan yang kedua tertinggi di negara-negara Group of Twenty (G20). Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2025 sebesar 5,39% sebagaimana yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) ini merupakan yang tertinggi pascapandemi.

"Indonesia di antara negara G20 dalam kuartal keempat nomor 2 sesudah India yang 7,4%," terangnya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Airlangga menyampaikan bahwa sepanjang tahun lalu ekonomi tumbuh 5,11% didorong oleh konsumsi masyarakat. Dia menyebut ini merupakan bukti dari efektivitas stimulus ekonomi pada akhir tahun lau.

Di sisi lain, Menko Perekonomian sejak 2019 lalu itu mengatakan pertumbuhan ekonomi tinggi pada kuartal IV/2025 juga ditopang oleh stabilitas harga dan peningkatan mobilitas masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR, Puan Maharani membuka Rapat paripurna DPR ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (13/1/2026). Puan mengungkapkan sejumlah tantangan pembangunan nasional, salah satunya capaian target ekonomi.

Mulanya, Puan membuka sidang yang dihadiri 294 dari 579 anggota DPR dari seluruh fraksi. Dalam pembukaan pidatonya, dia mengatakan Tanah Air dihadapkan dengan berbagai tantangan sehingga perlu peran pemerintah bersama DPR.

"Saat ini kita dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan nasional yang menuntut peran aktif tanggungjawab politik DPR RI, sebagai lembaga perwakilan rakyat," katanya.

Puan menyebutkan tantangan berupa pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang masih memerlukan reformasi struktural agar lebih inklusif dan berkeadilan dan berkelanjutan.

Puan juga menyampaikan perlu adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi tranformasi global, digitalisasi, dan ekonomi hijau. Pemerintah turut meningkatkan tata kelola yang transparan dan akuntabel

"Penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat," ujarnya.

Selain itu, Puan menjelaskan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah guna mengurangi kesenjangan dan memperkuat persatuan nasional.

Peningkatan lainnya adalah pelayanan maupun fasilitas di sektor pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan.

"Penganan isu sosial dan politik secara bijaksana demi menjaga kualitas, stabilitas, persatuan dan kohesi nasional," jelas Puan

Di sektor lingkungan, Puan mengatakan pentingnya strategi mitigasi untuk menangani perubahan iklim dan perlindungan hidup. Menurutnya upaya ini merupakan tanggungjawab negara bagi generasi di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut penciptaan lapangan kerja berkualitas menjadi salah satu syarat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani memandang bahwa optimisme pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 6% tahun ini perlu diiringi prioritas utama yang harus segera dipenuhi.

“Pertama adalah penciptaan lapangan kerja berkualitas. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, harus bermuara pada semangat yang sama, yaitu penyerapan tenaga kerja [bukan pekerjaan berkualitas],” kata Ajib dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (1/1/2026).

Dia menilai bahwa masalah mendasar dalam perekonomian Tanah Air adalah pengangguran dan sektor informal yang dinilai menghambat laju ekonomi. Lebih lanjut, Ajib lantas memandang seharusnya investasi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja formal secara signifikan.

“Pemerintah juga perlu mencegah pola investasi turnkey, terutama untuk posisi level bawah dengan menerapkan rasio tenaga kerja lokal secara jelas dan konsisten,” jelasnya.

Selain itu, dia juga memandang pentingnya bauran kebijakan fiskal dan moneter yang berpihak pada pertumbuhan. Ketiga adalah efisiensi biaya usaha universal, yang memprioritaskan pemangkasan biaya kepatuhan (cost of compliance), pembiayaan yang lebih kompetitif, serta pengendalian biaya energi, logistik dan tenaga kerja.

Berikutnya, Ajib memandang perlunya peningkatan produktivitas dan SDM, salah satunya agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan struktur ekonomi yang semakin berbasis teknologi.

“Tuntutan kenaikan upah yang selalu menjadi isu rutin karyawan, harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan daya saing,” tegasnya.

Prioritas berikutnya adalah pemberdayaan UMKM dalam rantai pasok pasar, dan terakhir yakni partisipasi aktif dunia usaha secara berkelanjutan

Dengan demikian, Apindo menilai bahwa pertumbuhan ekonomi 6% pada 2026 masih memungkinkan, kendati dunia usaha secara lebih konservatif mematok angka 5,0% hingga 5,4%.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kinerja neraca perdagangan Indonesia sampai Oktober 2025 mengalami penyusutan akibat kinerja ekspor yang mengalami kontraksi month to month atau pelambatan secara year on year.

Tren pelambatan kinerja neraca dagang bisa menjadi pertanda buruk di tengah upaya pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di angka 5,2% tahun ini. Apalagi pada kuartal III/2025 lalu, ekspor menjadi motor pertumbuhan dengan angka 2,9%.

Dalam catatan Bisnis, penurunan kinerja ekspor itu terjadi karena pelambatan bahkan kontraksi di 3 sektor utama penopang ekspor, khususnya untuk ekspor nonmigas.

Industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 80,25% dari total ekspor nonmigas pada Oktober senilai US$24,2 miliar, pertumbuhannya melambat dibandingkan tahun lalu. Pada Oktober 2024, ekspor industri pengolahan mencapai 12,04% m-t-m atau 14,41% y-o-y.

Sementara data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor industri pengolahan pada Oktober 2025 hanya tumbuh 0,33% m-t-m dan 6,06% year on year.

Tren serupa juga terjadi di sektor pertanian yang jauh melambat dibandingkan Oktober 2024. Kinerja sektor ini bahkan terkontraksi 5,05% (y-o-y) atau tumbuh tipis di angka 0,73% (m-t-m) pada Oktober 2025.

Sektor pertambangan yang kontribusinya terus menyusut ke dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada Oktober 2025 kontribusi sektor pertambangan ke total ekspor hanya di angka 12,5%. Padahal tahun-tahun sebelumnya, kontribusi sektor pertambangan bisa mencapai 17,82%.

Penurunan kontribusi pertambangan itu sejalan dengan pertumbuhannya yang terkontraksi 30,92% year on year dan 13,08% month to month.

Ekspor Batu Bara Tersungkur

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya serta besi dan baja naik pada Januari—Oktober 2025. Di sisi lain, batu bara justru menjadi satu-satunya komoditas yang mengalami penurunan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan nilai ekspor beberapa komoditas unggulan Indonesia mengalami kenaikan sepanjang Januari—Oktober 2025, kecuali batu bara.

“Nilai ekspor besi dan baja naik 12,12% secara kumulatif, kemudian nilai ekspor CPO dan turunannya naik 25,73% secara kumulatif, dan nilai ekspor batu bara turun 20,25% secara kumulatif,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Data BPS menunjukkan, besi dan baja (HS 72) menjadi salah satu andalan ekspor nonmigas yang naik 12,12% menjadi US$23,58 miliar pada Januari—Oktober 2025 dari periode yang sama tahun lalu US$21,03 miliar.

Dari sisi volume, ekspor besi dan baja juga meningkat 13,04% menjadi 19,50 juta ton dari sebelumnya 17,25 juta ton, dengan pangsa sebesar 10,57% dari total ekspor nonmigas.

Setali tiga uang, nilai ekspor CPO dan turunannya (HS 1511) juga mencatat pertumbuhan signifikan, yakni naik 25,73% menjadi US$20,20 miliar dari US$16,07 miliar pada Januari—Oktober 2024.

Sejalan dengan peningkatan ekspor, BPS mencatat volume CPO meningkat 7,83% menjadi 19,49 juta ton dari sebelumnya 18,08 juta ton. Adapun, pangsa ekspor dari CPO dan turunannya adalah 9,05%.

Di sisi lain, batu bara (HS 2701) menjadi satu-satunya komoditas unggulan yang mengalami koreksi. Nilai ekspornya turun 20,25% menjadi US$20,09 miliar dari US$25,19 miliar pada periode sama tahun lalu.

Sementara itu, volumenya juga menurun 4,10% menjadi 320,47 juta ton dari sebelumnya 334,19 juta ton. Adapun, pangsa untuk komoditas ini adalah 9% dari total ekspor nonmigas.

Secara kumulatif, BPS mencatat ketiga komoditas tersebut menyumbang sekitar 28,62% dari total ekspor nonmigas Indonesia pada Januari—Oktober 2025.

Peningkatan Domestic Demand?

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pembukuan surplus yang lebih rendah itu menjadi tanda bahwa permintaan domestik membaik.

Sebaliknya, surplus neraca dagang yang terlalu besar, di mana berarti nilai ekspor melambung tinggi, dinilai olehnya menjadi tanda-tanda bahwa permintaan domestik buruk.

"Kalau surplusnya kegedean, tandanya apa? Permintaan domestik kan jelek. Kalau surplusnya menyusut tetapi masih surplus, artinya ada tanda-tanda perbaikan di domestic demand. Jadi Anda enggak bisa terjemahkan langsung satu titik aja," terangnya kepada wartawan saat ditemui usai Rapimnas Kadin 2025, Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Menurut Purbaya, perlu untuk melihat seperti apa perkembangan neraca perdagangan Indonesia ke depan. Dia memperkirakan apabila kinerja surplus perdagangan membaik, maka bisa jadi menjadi tanda bahwa ekonomi domestik membaik.

"Kita lihat beberapa bulan ke depan seperti apa. Kalau balik ke normal, artinya ekonomi domestik mulai normal lagi dengan permintaan yang lebih bagus dibanding sebelum-sebelumnya," jelasnya.

Momentum Tetap Terjaga

Di sisi lain, Kementerian Keuangan alias Kemenkeu meyakinimomentum pertumbuhan ekonomi nasional terus terjaga menjelang tutup tahun 2025.

Optimisme ini didukung oleh indikator manufaktur yang kian ekspansif, surplus neraca perdagangan yang solid, serta laju inflasi yang bergerak melandai.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan bahwa bauran kebijakan fiskal yang terarah, termasuk stimulus pada kuartal IV/2025, menjadi kunci dalam menjaga daya beli dan produktivitas.

“Kita terus memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang terarah, termasuk stimulus kuartal IV/2025, sekaligus mendorong ekspor yang bernilai tambah dan menjaga ketahanan sektor padat karya untuk mengoptimalkan kontribusi pada ekonomi nasional,” ujar Febrio melalui keterangannya, Selasa (2/12/2025).

Kemenkeu mencatat aktivitas manufaktur Indonesia menunjukkan tren penguatan selama empat bulan berturut-turut. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada November 2025 bertengger di level ekspansif 53,3.

Angka ini mencerminkan kuatnya permintaan domestik yang mendorong peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja. Posisi Indonesia ini sejalan dengan tren ekspansi di negara mitra dagang utama seperti India (57,4) dan Amerika Serikat (51,9), serta negara tetangga Thailand (56,8) dan Vietnam (53,8).

Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak kinerja impresif. Sepanjang Januari–Oktober 2025, surplus neraca perdagangan menembus angka US$35,9 miliar. Capaian ini tumbuh signifikan sebesar 44,1% secara kumulatif (cumulative to cumulative/ctc) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Optimisme ini diperkuat oleh pertumbuhan sektor-sektor kunci, di mana ekspor nonmigas hasil industri pengolahan naik 15,8% dan ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan melonjak 28,6%," jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku dijanjikan hadiah oleh Presiden Prabowo Subianto bila pada akhir 2025, atau kuartal IV mampu membuat pertumbuhan ekonomi tembus di atas 5,5% yoy.

"Kata Pak Presiden kalau di atas 5,5% saya dikasih hadiah," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Meski begitu, ia mengaku belum mengetahui hadiah apa yag dijanjikan kepala negara. Sambil tertawa, ia senang bila hadiah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto berupa traveling atau jalan-jalan.

"Saya enggak tahu hadiahnya apa, kalau dikasih jalan-jalan kita jalan-jalan pak," tegasnya.

Purbaya mengatakan, target akhir tahun ini sudah sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo untuk merealisasikan secara bertahap pertumbuhan ekonomi menyentuh level 8% dari yang selama satu dekade terakhir hanya stagnan tumbuhnya di kisaran 5%.

Namun, ia memastikan, meski fokus saat ini adalah mengejar pertumbuhan yang cepat, pemerintah juga akan terus memastikan stabilitas ekonomi dan keuangan tetap terjaga.

"Kan target Pak Presiden 8% secara bertahap ya, sekarang kalau kita bisa dekatkan lebih dari 5,5% tahun depan kita coba dorong ke arah 6% dengan memaksimalkan semua instrumen yang ada, terus tahun depannya lagi kita dorong lebih cepat lagi dengan memastikan riil sektor beri kontribusi lebih signifikan ke perekonomian," papar Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memamerkan topi bertuliskan angka 8% sesaat setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan.

Purbaya menuturkan bahwa tulisan 8% di topinya merupakan target pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto. Terkait dengan target Presiden ini, dia yakin akan tercapai dalam beberapa tahun ke depan.

"Ini target presiden ya bukan target saya, tetapi kita wujudkan dalam waktu beberapa tahun ke depan," kata dia sambil menunjukkan angka 8% di topinya, ia pun seraya mengangkat topi tersebut, dikutip dari Instagram @menkeuri, Rabu (29/10/2025).

Dalam postingan videonya di Instagram ini, Purbaya mengajak netizen untuk mendukung pencapaian target ekonomi tersebut.

"Supaya bisa kaya bareng-bareng, yuk, kita bantu Pak Menkeu wujudkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%!," tulis dari keterangan video tersebut.

Sebelumnya, Purbaya juga pernah memamerkan jaket bertuliskan 8%. Jaket itu memiliki tulisan 8% di bagian dada sebelah kiri. Purbaya mengaku jaket tersebut didapatkannya dari Istana Negara.

"Sebelumnya nih, hahaha. Baju dari sana, dari orang Istana," ujar Purbaya sambil menunjuk logo 8%, ditemui di Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% di akhir masa pemerintahan Presiden. Namun, upaya tersebut dinilai tidak cukup hanya dengan mendistribusikan dana atau stimulus ke daerah. Diperlukan langkah strategis untuk mempercepat arus devisa masuk ke Indonesia melalui pembukaan konektivitas internasional yang lebih luas.

Direktur KEK Tanjung Kelayang Daniel Alexander menilai bahwa peningkatan konektivitas udara internasional merupakan langkah cepat yang bisa langsung memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Pak Presiden punya program pertumbuhan ekonomi 8% di akhir periode pemerintahan beliau. Jadi ini tidak bisa dilakukan dengan mendistribusikan rupiah, saya pikir. Mendistribusikan rupiah dari Jakarta ke seluruh provinsi itu hal yang bagus untuk menstimulasi potensi-potensi pertumbuhan ekonomi. Hanya pertumbuhan ekonomi sendiri ke 8% itu hanya bisa dicapai dengan sesegera mungkin mendatangkan devisa, jadi foreign currency masuk ke Indonesia," ujar Daniel kepada CNBC Indonesia, Minggu (25/10/2025).

Menurutnya, salah satu cara paling efektif adalah dengan membuka jalur penerbangan internasional dari berbagai daerah di Indonesia yang memiliki potensi wisata dan ekonomi, artinya membuka konektivitas internasional sebesar-besarnya.

Foto: KEK Tanjung Kelayang. (Ist/Website KEK) KEK Tanjung Kelayang. (Ist/Website KEK)

"Dan itu sudah dilakukan. Tapi belum diselesaikan. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Maskapai BUMN, maskapai Pemerintah harus bisa menjadi pionir untuk terbang internasional dari poin-poin tersebut. Jangan menyerahkannya ke mekanisme pasar lagi," lanjutnya.

Daniel menekankan pentingnya peran maskapai nasional untuk mengambil posisi strategis dalam membuka rute-rute baru ke luar negeri, terutama dari destinasi wisata potensial seperti Belitung. Ia menilai bahwa jika pemerintah serius menginisiasi hal ini, dampak ekonomi yang dihasilkan akan langsung terasa tanpa perlu menunggu investasi besar.

"Bayangkan berapa besar uang Singapura dolar ataupun euro karena wisatawan asing dari Eropanya transit ke Singapura, dari Singapura mereka ke Belitung karena dari Singapura ke Belitungnya sudah ada international entry point. Tanpa kita harus melakukan studi amdal dulu, tanpa kita harus membangun pabrik dulu gitu. Jadi investasi asing yang masuk, devisa yang masuk itu bisa sedemikian instannya terdistribusi di sebuah daerah hanya karena kita membuka konektivitas internasional," jelas Daniel.

Ia menambahkan bahwa membuka konektivitas internasional bukan hanya soal pariwisata, tetapi juga strategi nasional untuk mempercepat pemerataan ekonomi di berbagai daerah. Dengan arus wisatawan asing dan transaksi lintas negara yang lebih besar, devisa akan langsung terserap ke sektor riil tanpa melalui proses panjang seperti industri manufaktur atau ekspor barang.

"Itu kan devisa, jadi kita nggak terjebak lagi dalam stigma bahwa untuk mendatangkan devisa harus mendorong angka ekspor. Goal ekspor itu kan mendatangkan devisa, mendatangkan foreign currency. Ekspor produk ke luar itu kan karena kita ingin fresh money-nya kan, foreign currency-nya masuk ke Indonesia, dengan pariwisata uang Dolar Singapra atau Euro tadi akan netes juga ke masyarakat bawah," tegas Daniel.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah resmi menginjak masa satu tahun pertama. Selama satu tahun ini, pemerintahan keduanya diwarnai oleh naik dan turun perekonomian.

Pada awal tahun, kuartal I-2025, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,87% secara tahunan atau year on year (yoy). Laju pertumbuhan itu jauh lebih rendah dari kuartal I-2024 yang mampu melesat di level 5,11%, maupun kuartal IV-2024 yang tumbuhnya 5,02%. Konsumsi masyarakat pun menjadi sorotan.

Namun, pada kuartal II-2025, pertumbuhan mampu melesat hingga ke level 5,12% yoy saat itu. Laju pertumbuhan itu bahkan melampaui level kuartal I-2025 dan bahkan lebih tinggi dari level kuartal II-2024.

Alhasil, pemerintahan Prabowo-Gibran mendapatkan penilaian positif dari ekonom atas kinerja ekonomi selama satu tahun masa pemerintahannya. Meskipun mendapatkan rapor hijau, ekonom tetap memberikan catatan pembenahan yang harus dilakukan pemerintahan keduanya demi mencapai target pertumbuhan 8% pada 2029. Berikut padangan para ekonom.

• Ekonom Raden Pardede: We are not bad all

Ekonom Raden Pardede mengatakan bahwa kinerja ekonomi pemerintahan Prabowo tidak buruk, jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi di negara lainnya.

"Kalau kita bandingkan dengan perbandingan negara, not bad at all Itu intinya. Jadi kita dibandingkan dengan negara lain, we are not bad at all, kita bukan yang paling di bawah. Tetapi, kita harus bekerja lebih keras lagi, kalau untuk mencapai cita-cita yang terbaik," ucapnya dalam Forum Diskusi Capaian Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian yang diselenggarakan pada Senin (20/10/2025) di Gambir, Jakarta.

Ada catatan tegas dari Raden Pardede jika pertumbuhan ekonomi di Indonesia ingin mencapai visi 8% harus mau mulai meninggalkan sumber daya alam. Raden mengatakan sumber daya alam sudah seharusnya bukan menjadi andalan bagi penerimaan dan motor ekonomi, melainkan hanya bonus saja.

"Kita harus ambil natural resources atau sumber daya alam sebagai bonus, bukan itu menjadi utamanya. Itu tambahan saja, jangan itu menjadi andalan," ucapnya.

Lantas apa yang harus menggantikan sumber daya alam sebagai mesin penggerak ekonomi menurut Raden Pardede?

"(Penggerak ekonomi) Kita harus sektor manufaktur, sektor manufaktur dan jasa," ucapnya.

Ia memperlihatkan bagaimana pertumbuhan negara-negara tetangga yang fokus terhadap industri manufaktur, seperti India dan Vietnam, mampu mengalahkan Indonesia.

Berdasarkan catatan Raden, pertumbuhan pendapatan nasional bruto per kapita secara CAGR pada 2015-2024 mencapai 3,8%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Vietnam 6,2% dan India 5,3%.

• Chief Economist, The Indonesia Economic Intelligence Sunarsip: Pencapaian Setahun Harus Diapresiasi

Chief Economist, The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip memberikan apresiasi terhadap kinerja ekonomi Indonesia yang mampu tumbuh di atas 5% di tengah keringnya likuiditas global.

"Apa yang kita sudah capai setahun tentu kita harus apresiasi. Karena setahun terakhir memang tampaknya cukup berat. Khususnya karena faktor likuiditas. Tidak hanya likuiditas di nasional, tetapi likuiditas di global. Jadi kalau kita bisa tumbuh 5% dengan kondisi likuiditas yang cukup berat, itu mestinya kita harus apresiasi," kata Sunarsip dalam Forum Diskusi Capaian Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian yang diselenggarakan pada Senin (20/10/2025) di Gambir, Jakarta.

Walaupun mengapresiasi, Sunarsip mengatakan bahwa pertumbuhan 5% saat ini masih belum cukup untuk menjadi modal menuju pertumbuhan ekonomi 8% karena berada di bawah trajectory. Sehingga diperlukan percepatan ekonomi pada 2026.

"Kalau kita lihat apa namanya trajectory-nya untuk menuju 8%, angka 5% itu masih di bawah trajectory yang kita sediakan dari awal. Awalnya kan kita berada di 5,3% di 2025. Jadi kalau kita mau menuju ke 8% dengan modal 5% nggak cukup. Artinya apa? Di 2026 target-nya itu harus lebih tinggi lagi," ungkap Sunarsip.

Ia pun membeberkan resep untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, hingga akhirnya kembali pada rel menuju 8%.

"Saya itu mengidentifikasi mana sektor-sektor atau sisi-sisi dari perekonomian yang perlu kita update dari sisi potensinya. Kita butuh memulihkan konsumsi rumah tangga. Karena konsumsi rumah tangga kita itu masih di bawah 5%," katanya.

Lebih terperinci, Sunarsip mengatakan bahwa pemerintah harus mampu mengangkat daya beli masyarakat kelas menengah dengan cara job creation.

"Nah konsumsi rumah tangga itu ditopang dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita memulihkan daya beli kelompok kelas menengah. Nah kelompok menengah ini kuncinya job creation," jelas Sunarsip.

"Makanya kita support program-program penebangan job creation melalui magang-magang itu. Tetapi kalau bisa itu di-upgrading, atau di-upskilling. Itulah jangan sekedar magang-magang kerja, tetapi betul-betul menjadi job creation yang betul-betul permanen bagi para anak muda kita," sambungnya.

Selain itu, Sunarsip juga memberikan catatan agar swasta bisa lebih terlibah dari sisi investasi sehingga harus diperbaiki jika ingin ekonomi tumbuh 8% pada 2029.

• Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian: Ekonomi Indonesia Keteguhan Nyata

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian memberikan penilaian positif terhadap satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di atas ekspektasi, mempertahankan stabilitas makro, dan menjaga kepercayaan pasar di tengah badai ketidakpastian global. Tapi di balik semua capaian itu, tantangan terbesar justru ada di ruang paling sunyi: seberapa dalam kita mendengarkan rakyat," ujar Fakhrul dalam keterangan tertulisnya yang dikutip pada Senin (20/10/2025).

Fahrul menilai ekonomi Indonesia mampu bertahan di tengah kombinasi tekanan eksternal, mulai dari perang dagang AS-China, volatilitas geopolitik Timur Tengah, hingga perubahan arah kebijakan Bank sentral Amerika (The Fed) dan bank sentral Eropa. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5%.

"Di tengah semua guncangan itu, ekonomi Indonesia tetap tumbuh di atas 5%, neraca perdagangan surplus, inflasi stabil, dan pasar keuangan tetap tertib. Itu capaian yang layak diapresiasi," katanya.

Fakhrul memberikan tujuh poin catatan untuk menuju 2026. Pertama, gunakan momentum harga komoditas tinggi untuk kesejahteraan rakyat, bukan sekadar surplus neraca.

Kemudian, percepat eksekusi program pemerintah dengan koordinasi yang lebih solid antar kementerian dan daerah.

Poin tiga adalah perkuat empati dalam kebijakan publik. Pemerintah harus kembali mendengarkan suara rakyat kecil, dunia usaha lokal, dan pelaku UMKM.

Keempat, reformasi pajak dan bea cukai harus disertai penyederhanaan, bukan sekadar pengawasan.

Lalu, diversifikasi perdagangan dan mata uang asing untuk mengurangi risiko eksternal dan keenam dorong digitalisasi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja nasional

Terakhir atau poin ketujuh adalah perluas ruang fiskal untuk pertumbuhan mencapai diatas 5.5% di tahun 2026.

"Ekonomi adalah soal kepercayaan dan rasa yang didengar," tutup Fakhrul.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pengamat memberikan pandangan terkait dengan target ekonomi yang dikejar oleh pemerintah hingga 8%.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky menilai upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional dinilai masih jauh dari harapan.

Meski sempat mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,12%, pencapaian itu dinilainya masih lemah dan belum ditopang oleh kebijakan yang mampu mempercepat laju ekonomi menuju target ambisius 8%.

“Pencapaian target makro sangat lemah. Memang kemarin 5,12%, tapi belum terlihat ada program yang benar-benar mendukung pertumbuhan. Saat ini mempertahankan angka 5% saja sudah sulit,” ujarnya kepada Bisnis.com dikutip Sabtu (18/10/2025).

Dia meminta pemerintah mengurangi misalokasi sumber daya fiskal yang menyebabkan belanja negara tidak efektif dalam mendorong produktivitas ekonomi.

Dia menekankan perlunya perbaikan kualitas institusi agar anggaran dapat digunakan secara lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja ekonomi nasional.

Teuku Riefky memperkirakan kinerja ekspor nasional masih sangat bergantung pada kondisi global yang tengah tidak menentu, sementara dua mesin pertumbuhan lainnya yakni konsumsi masih diwarnai pelemahan daya beli masyarakat. Lalu investasi asing yang masih menunjukkan kontraksi.

"Perbaiki kualitas institusi, iklim investasi sehingga investasi masuk lapangan pekerjaan tercipta, daya beli meningkat, penerimaan negara akan masuk dengan sendirinya," terangnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menjelaskan bahwa Indonesia perlu keluar dari zona nyaman pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi rumah tangga jika ingin mencapai target ambisius pertumbuhan 8%.

“Kalau kita punya target pertumbuhan ekonomi 8%, itu tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga. Harus dari ekspor dan investasi,” ujarnya.

Indonesia, sambungnya, telah terjebak dalam middle income trap selama lebih dari tiga dekade sejak 1993.

“Artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, pertumbuhan di atas 6% itu sudah menjadi keharusan,” jelasnya.

Untuk memperkuat ekspor, tambah Esther, strategi utama yang harus dilakukan adalah diversifikasi produk dan pasar, seperti mengembangkan industri kreatif. Indonesia selama ini masih bergantung pada komoditas seperti sawit, batu bara, dan karet.

Selain itu, perluasan pasar ekspor juga menjadi prioritas karena saat ini mitra utama Indonesia adalah China dan Amerika Serikat. Pemerintah harus lebih agresif menembus pasar baru.

Selain mendorong ekspor dan investasi, kebijakan fiskal (APBN) juga perlu diarahkan dari aktivitas konsumtif ke aktivitas produktif. Pemerintah diharapkan lebih fokus mendukung sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja.

“Selama ini banyak aktivitas ekonomi yang sifatnya konsumtif. Padahal, APBN seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat produktivitas nasional,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menggarisbawahi bahwa pemulihan ekonomi nasional selama satu tahun terakhir dinilai masih menghadapi tantangan besar dalam aspek penciptaan lapangan kerja.

Meski konsumsi rumah tangga mulai menunjukkan perbaikan, indikator yang berkaitan dengan job creation justru melemah di hampir semua sektor.

“Kalau lihat satu tahun ke belakang, kaitannya dengan konsumsi, ini yang belum dibahas. Sebetulnya ada satu catatan PR besar yang belum bisa diselesaikan dengan baik, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan,” katanya.

Ia menambahkan, semua indikator terkait penciptaan lapangan kerja menunjukkan pelemahan, mulai dari tingkat partisipasi tenaga kerja hingga persepsi masyarakat terhadap ketersediaan pekerjaan. Bahkan, indeks kepercayaan ekonomi konsumen pada aspek lapangan kerja menjadi yang paling pesimis dibandingkan indikator lainnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, tak akan mengubah batas-batas aman pengelolaan fiskal pemerintah bila ekonomi belum mampu tumbuh kencang di atas 5%.

Dalam pertemuan dengan para investor atau bond holder pemerintah, dalam acara investor meeting di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kemarin sore, Senin (13/10/2025), ia menegaskan, defisit APBN akan tetap dijaga di level bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Selain itu, rasio utang terhadap PDB ia pastikan juga akan tetap di bawah batas amannya yang termuat dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 40%.

"Jadi saya bilang ke mereka, saya enggak akan ceroboh menembus batas 3% dari PDB untuk defisit dan enggak akan dalam jangka pendek untuk menaikkan rasio utang ke PDB juga," kata Purbaya dalam acara yang dihadiri 32 ekonom dan direksi lembaga keuangan, dikutip Selasa (14/10/2025).

Purbaya menegaskan, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinannya saat ini sebetulnya juga belum melakukan ekspansi fiskal yang berlebih, melalui penempatan dana menganggur pemerintah yang ada di Bank Indonesia ke lima bank milik negara, senilai Rp 200 triliun.

Sebab, dana tunai yang tercatat dalam bentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) itu ia tegaskan tak mengganggu postur APBN 2025.

"Pesan saya ke mereka adalah, mereka kan ngeliat fiscal expansion saat ini, saya bilang saya belum ekspansi apa-apa, yang Rp 200 triliun adalah uang saya di BI saya pindahin aja," tegas Purbaya.

"Sisanya belum dibuka, belum di ekspansi. Ini hanya cash management. Jadi saya bilang ke mereka, saya enggak akan ceroboh menembus batas 3% dari PDB untuk defisit," tuturnya.

Lain cerita bila ekonomi Indonesia mampu tumbuh lebih kencang ke depan, sesuai target Presiden Prabowo Subianto di level 8%. Saat itu, kebutuhan ekspansi fiskal ia sebut tentu akan meningkat, dan pembiayaan anggaran juga akan berubah.

"Walaupun standar Eropa, standar Amerika, udah dilanggar semua (rasio utang di atas 40% PDB, mereka sudah geser. Tapi saya akan pake rule mereka yang paling strict. Nanti kalau ekonomi kita udah tumbuh makin kenceng, baru kita lihat kita perlu itu apa enggak," ujar Purbaya.