Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan program Percepatan Intermediasi Nasional (Pinisi) sebagai platform strategis bagi otoritas dan pelaku pasar untuk mengurai hambatan pembiayaan dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional di tengah eskalasi ketidakpastian global.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa inisiatif ini lahir dari urgensi untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Pasalnya, perekonomian global saat ini dihadapkan pada tantangan berat, mulai dari kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat, memburuknya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, hingga berlanjutnya era suku bunga tinggi yang memicu tekanan aliran modal keluar capital outflow.

"Oleh karena itu kita terus perlu memperkuat sinergi mendorong perekonomian Indonesia dengan berbasis kekuatan domestik, permintaan domestik," ujar Perry dalam acara Kick Off Pinisi di Kantor Pusat BI, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dia ingin agar Pinisi bukan sekadar menjadi forum diskusi semata. Platform ini ditargetkan mampu menghasilkan langkah konkret dari pipeline proyek yang sudah ada, baik dalam bentuk kesepakatan bisnis, kucuran pembiayaan, hingga realisasi proyek.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa akselerasi pembiayaan atau intermediasi mutlak diperlukan untuk menggerakkan sektor-sektor prioritas nasional.

Sektor prioritas tersebut, lanjutnya, mencakup hilirisasi, ketahanan pangan, manufaktur, ekonomi digital, hingga eksekusi program-program strategis Presiden seperti makan bergizi gratis, pengembangan koperasi desa dan Koperasi Merah Putih, serta pembangunan 3 juta rumah.

"Intermediasi itu sangat penting, lambangnya seperti kuda yang berlari kencang. Sektor jasa keuangan penting terutama untuk menumbuhkan sektor UMKM, sektor yang bisa meningkatkan nilai tambah, dan tentunya menciptakan lapangan kerja," kata Airlangga.

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendorong intermediasi perbankan, Menko Airlangga memaparkan bahwa hingga 31 Maret 2026, realisasi kredit program pemerintah untuk UMKM telah mencapai Rp78,39 triliun. Angka tersebut setara dengan 25% dari total target yang ditetapkan pada tahun 2026.

Untuk mengawal laju pertumbuhan dan eksekusi program pemerintah, Presiden juga telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satgas Percepatan Program Pemerintah.

Lebih lanjut, Airlangga menyoroti pentingnya upaya urai hambatan (debottlenecking) intermediasi struktural dan strategis di sektor riil. Dia mengaku pemerintah secara rutin menampung keluhan dari sektor swasta untuk dicarikan jalan keluar guna menjaga tingkat kepercayaan (confidence) pelaku usaha lewat Satgas P2SP.

8 Fokus Sinergi Program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi)

1. Forum strategis untuk membangun kepercayaan (buildingconfidence) pelaku usaha dalam mendorong perekonomian nasional,
2. Harmonisasi kebijakan dan program strategis antara kementerian dan lembaga yang sejalan dengan kebijakan pembiayaan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas dan program pembangunan nasional,
3. Penyelarasan program untuk mengatasi hambatan (debottlenecking) intermediasi struktural dan strategis pada sektor riil, dalam fasilitas temu bisnis (businessmatching) antara pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,
4. Dukungan pembiayaan bagi pembangunan ekonomi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian,
5. Dukungan pemulihan dan perkembangan keuangan inklusif dalam rangka mendorong ekonomi kerakyatan,
6. Pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi intermediasi sebagai bagian dari perumusan kebijakan ekonomi nasional,
7. Inovasi digital untuk mendorong intermediasi yang mendukung digitalisasi ekonomi nasional,
8. Peningkatan talenta sumber daya manusia melalui kolaborasi akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melakukan stress test untuk menguji ketahanan perbankan dalam menghadapi risiko serta dampak rambatan gejolak global dari perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG), 21-22 April, Rabu (22/4/2026).

"Hasil stress test Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko termasuk dampak rambatan gejolak global dari perang Timur Tengah, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga," ujar Perry secara virtual.

Bank sentral pun terus mendorong pertumbuhan penyaluran kredit perbankan. Dari sisi insentif likuiditas makroprudensial (KLM), Perry menyebut BI telah memberikan insentif likuiditas bagi perbankan yang mendukung pembiayaan ke sektor prioritas.

Insentif yang digulirkan sejak 16 Desember 2025 ini khususnya kepada perbankan yang menyalurkan kredit pembiayaan ke sektor tertentu khusus penetapan BI atau lending channel. Bank yang mendapatkan insentif juga mereka yang lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru atau interest rate channel.

"Insentif KLM yang diterima oleh bank pada minggu pertama April 2026 tercatat sebesar Rp427,9 triliun dengan alokasi lending channel Rp358 triliun serta interest rate channel Rp69,9 triliun," terang Perry.

Berdasarkan kelompoknya, KLM disalurkan kepada bank BUMN Rp22,4 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) Rp166,6 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp29,6 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) Rp7,8 triliun.

Secara sektoral, KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yang meliputi sektor pertanian, industri dan hilirisasi. Kemudian, sektor jasa meliputi ekonomi kreatif, industri real estate perumahan, UMKM, koperasi dan industri keberlanjutan.

Pada sisi pertumbuhan, BI melaporkan pertumbuhannya pada Maret 2026 sebesar 9,49% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu 9,37% (yoy).

"Pertumbuhan kredit perbankan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi," ucap Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perbankan nasional meningkatkan penyaluran kredit ke sektor prioritas pemerintah melalui revisi aturan rencana bisnis bank RBB.

Kebijakan ini diarahkan agar bank dapat menangkap peluang dari program strategis pemerintah sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa program pemerintah menjadi salah satu potensi bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh industri perbankan dalam menyalurkan pembiayaan secara lebih terarah dan berkelanjutan melalui perencanaan RBB.

Dia menegaskan bahwa penyaluran kredit tersebut tidak bersifat wajib sehingga bank tetap memiliki fleksibilitas dalam menentukan strategi bisnis sesuai profil risiko masing-masing.

Selain itu, perbankan diminta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan pembiayaan.

“Penyaluran kredit dimaksud tidak bersifat mandatory, bank tetap memiliki keleluasaan dalam menerapkan strategi penyaluran kredit sesuai risk appetite dan risk tolerance masing-masing serta keputusan kredit dilakukan atas dasar business judgement,” ujar Dian dalam keterangannya melalui Instagram resmi OJK, dikutip Rabu (22/4/2026).

OJK berharap langkah ini dapat mendorong pertumbuhan kredit yang sehat sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa rencana pencantuman penyaluran kredit untuk program pemerintah dalam Rancangan POJK tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) bukan bersifat kewajiban yang mengikat perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, ketentuan tersebut ditujukan untuk memperkuat kualitas perencanaan bisnis bank agar lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

“Hal-hal yang tercantum dalam rencana bisnis, termasuk poin pemberian kredit untuk program pemerintah, pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat kualitas perencanaan bisnis bank agar komprehensif dan forward looking dalam mengidentifikasi peluang intermediasi yang dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional,” ujar Dian kepada Kompas.com pada Senin (20/4/2026).

Melalui RBB ini kata Dian, OJK ingin memastikan bank memiliki gambaran menyeluruh terkait strategi bisnisnya, termasuk potensi penyaluran kredit ke sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan pendekatan tersebut, potensi intermediasi perbankan diharapkan dapat teridentifikasi secara lebih terstruktur, tanpa mengurangi fleksibilitas masing-masing bank dalam menjalankan bisnisnya.

Dian menegaskan, penyaluran kredit untuk program pemerintah tidak bersifat mandatori dan tidak disertai kuota tertentu dari OJK.

Keputusan tetap berada di tangan masing-masing bank.

“Bank tetap memiliki keleluasaan dalam menetapkan strategi penyaluran kredit dengan mempertimbangkan risk appetite dan risk tolerance masing-masing, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik,” kata dia.

Ia menambahkan, keputusan penyaluran kredit tetap merupakan business judgment bank, yang didasarkan pada prospek usaha, kinerja debitur, serta kemampuan membayar.

Di sisi lain, OJK memastikan dorongan terhadap penyaluran kredit tersebut tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian guna menghindari peningkatan risiko kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di masa depan.

Menurut Dian, penyaluran kredit dalam kerangka program pemerintah tetap mengacu pada ketentuan dalam POJK Nomor 42/POJK.03/2017 yang mengatur kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank umum.

Regulasi tersebut mewajibkan bank memiliki kebijakan internal yang mencakup persetujuan kredit, pemantauan kualitas kredit, hingga penyelesaian kredit bermasalah, yang disesuaikan dengan profil risiko dan strategi bisnis masing-masing bank.

Dalam proses persetujuan kredit, bank juga harus melakukan analisis kelayakan debitur secara menyeluruh, termasuk aspek karakter, kapasitas, permodalan, agunan, serta kondisi ekonomi.

Selain itu, bank diwajibkan membentuk pencadangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku sebagai langkah mitigasi risiko.

OJK juga akan terus melakukan pengawasan secara berkala, baik melalui pemantauan laporan keuangan (offsite) maupun pemeriksaan langsung (onsite), untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit tetap berjalan sesuai ketentuan.

Pengawasan tersebut mencakup kesesuaian penyaluran kredit, pemantauan kualitas aset, hingga kecukupan pembentukan cadangan oleh perbankan.

Sebelumnya, Pemerintah dan otoritas keuangan kembali mendorong keterlibatan industri perbankan nasional dalam mendukung berbagai program prioritas nasional.

Teranyar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait penyesuaian Rancangan Bisnis Bank (RBB).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan, di dalam aturan baru itu, OJK akan merancang ketentuan RBB agar lebih mendorong perbankan untuk lebih aktif mendukung program prioritas pemerintah seperti program 3 juta rumah, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa Merah Putih.

"Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Itu di dalamnya bagaimana kita mendukung bank juga bisa lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah," ujarnya di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (7/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin menegaskan makin eratnya hubungan strategis kedua negara, yang ditandai dengan intensitas komunikasi yang rutin serta implementasi konkret dari deklarasi kemitraan strategis.

Kedua pemimpin sepakat bahwa kerja sama ekonomi dan perdagangan menjadi fondasi utama, dengan capaian peningkatan perdagangan sebesar 12 persen pada tahun lalu, meskipun di awal 2026 terjadi perlambatan yang akan diatasi melalui berbagai mekanisme bilateral.

Dalam pembahasan substansi, Indonesia dan Rusia menyoroti sejumlah sektor prioritas kerja sama, mulai dari energi, antariksa, pertanian, industri, hingga farmasi, serta penguatan hubungan pendidikan dan antarmasyarakat.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya dukungan Rusia terhadap berbagai kepentingan Indonesia, termasuk dalam forum global seperti BRICS, yang dinilai membuka peluang baru bagi ekspansi kerja sama, termasuk dengan Uni Ekonomi Eurasia.

Di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak pasti, kedua negara sepakat untuk meningkatkan konsultasi strategis, khususnya dalam sektor ekonomi dan energi.

Prabowo menilai Rusia berperan penting dalam menjaga stabilitas global, sementara Putin menegaskan kunjungan tersebut memiliki arti strategis bagi penguatan hubungan bilateral.

Pertemuan ini sekaligus mencerminkan komitmen Indonesia dan Rusia untuk memperluas kolaborasi guna menghadapi tantangan global dan menjaga ketahanan ekonomi serta energi ke depan.

Berikut percakapan lengkap pertemuan Bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moscow, Rusia, Senin (13/4/2026) waktu setempat:

Presiden Rusia Vladimir Putin

Yang mulia Bapak Presiden,

Teman-teman yang kami muliakan

Pertama-tama izinkanlah kami menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas yang mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow.

Yang mulia, sahabatku yang baik,

Sekali lagi saya menyampaikan bahwa saya sangat, sangat senang senang bahwa contact kami diadakan secara reguler dan mempunyai pembicaraan yang cukup berbobot.

Beberapa waktu yang lalu kami telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita.

Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan perkejasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12 persen.

Pada awal tahun ini, kami menyaksikan sedikit perlambatan dalam perdagangan bilateral. Tetapi kami punya berbagai-bagai cara untuk meningkatkannya. Kami memberikan makna besar kepada komisi bersama antara pemerintah dan kami berharapan bahwa dalam pertemuan hari ini, yang mulia kita akan sempat mencari berbagai-bagai solusi untuk tetap meningkatkan kemitraan antara kedua negara kita.

Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita dan sering kami sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Antara lain, kita berbicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi.

Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang komuniter, antara lain di bidang pendidikan. Kementerian-kementerian luar negeri kedua negara kita bekerjasama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai-bagai format internasional.

Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia.

Kawan-kawan, kami senang bertemu dengan anda. Selamat datang.

Presiden Prabowo Subianto melanjutkan percakapan:

Terima kasih yang mulia, presiden Putin, saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat tetapi di tengah kesibukan yang mulia, yang mulia bisa terima [kedatangan] saya, saya sangat terimakasih

Sejak terakhir jumpa mungkin baru beberapa bulan tetapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja ketemu beberapa pejabat dari rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia saya sangat berterima kasih karena pembicaraannya sangat produktif.

Maksud dan tujuan saya hari ini datang intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin dan Pemerintah Rusia atas dukungan Rusia kepada Indonesia.

Pertama kami diterima begitu cepat di BRICS. Selanjutnya dalam beberapa hal yang sangat penting bagi indonesia Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan keperluan indonesia.

Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Ada 1—2 [kesepakatan] yang perlu kita percepat saya akan segera menangani sendiri, terutama antara hubungan moneter diantara kedua pihak saya akan mengawasi sendiri.

Kemudian, yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat pesat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini.

Oleh karena itu, kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi.

Sekali lagi, saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja yang mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah juga saya tau bahwa beberapa hari yang lalu kalau tidak salah baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia itu juga sangat besar pengaruh di dunia.

Banyak orang indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak.

Presiden Rusia Vladimir Putin menjawab pernyataan Prabowo:

Yang mulia bapak Presiden terima kasih banyak sekali lagi kami lihat bahwa kunjungan Yang mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia juga dari segi peningkatan kerja sama bilateral terutama di bidang ekonomi dan terima kasih dan kami menyambut baik dan sangat apresiasi kunjungan yang mulia.

Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat hari suci Paskah terutama dari Kepala Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Negara kami adalah negara multi konvensional dan kami bersama saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kremlin, Moskow, Senin (13/4/2026), dengan menegaskan komitmen memperkuat kemitraan strategis antara kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, Putin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prabowo serta menyoroti intensitas hubungan bilateral yang dinilai terus berkembang.

“Saya berterima kasih atas kesempatan Yang Mulia [Prabowo] menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow. Saya sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler,” ujar Putin.

Dia mengungkapkan bahwa kedua negara sebelumnya telah menyepakati deklarasi kemitraan strategis, yang kini terus diimplementasikan melalui berbagai langkah konkret.

“Kita telah menerima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna besar kepada hubungan tersebut,” katanya.

Putin menekankan bahwa kerja sama ekonomi dan perdagangan menjadi salah satu pilar utama dalam hubungan bilateral Indonesia–Rusia. Pada 2025 atau tahun lalu, nilai perdagangan kedua negara tercatat meningkat signifikan hingga 12%.

Meski begitu, ia mengakui terdapat perlambatan pada awal tahun ini. Namun, Rusia tetap optimistis tren tersebut dapat kembali ditingkatkan melalui berbagai mekanisme kerja sama.

“Pada awal tahun ini kita menyaksikan sedikit perlambatan, tetapi kami punya berbagai cara untuk meningkatkannya,” ujarnya.

Putin juga menyoroti pentingnya peran komisi bersama antar-pemerintah dalam menjaga dan memperluas kerja sama kedua negara. Dia berharap pertemuan dengan Presiden Prabowo dapat menghasilkan solusi konkret untuk memperkuat hubungan bilateral.

Dalam kesempatan itu, Putin memaparkan sejumlah sektor prioritas yang menjadi fokus kerja sama, meliputi energi, antariksa, pertanian, industri, hingga farmasi.

“Kita berbicara mengenai kerja sama di bidang energi, antariksa, pertanian, industri, serta farmasi,” katanya.

Selain sektor ekonomi, Rusia juga mendorong penguatan kerja sama di bidang sosial dan pendidikan sebagai bagian dari hubungan jangka panjang kedua negara.

Di tingkat global, Putin menilai interaksi Indonesia dan Rusia juga semakin erat dalam berbagai forum internasional. Dia menyoroti keanggotaan Indonesia di BRICS sebagai peluang baru untuk memperluas kerja sama strategis.

Selain itu, Rusia juga membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan Uni Ekonomi Eurasia.

Menutup sambutannya, Putin menyampaikan harapan agar kunjungan Presiden Prabowo semakin mempererat hubungan kedua negara di berbagai sektor.

“Kami senang bertemu dengan Anda. Selamat datang,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) terus memperkuat transmisi kebijakan moneter melalui implementasi Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) guna mendorong penyaluran kredit ke sektor prioritas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa sejak implementasi penguatan KLM, insentif yang diberikan kepada perbankan semakin diarahkan untuk mendorong kredit ke sektor-sektor prioritas serta mempercepat transmisi penurunan suku bunga.

“Insentif KLM diarahkan untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor tertentu serta mendorong bank lebih responsif dalam menurunkan suku bunga kredit baru,” ujar Perry dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Maret 2026, Selasa (17/3/2026).

Hingga minggu pertama Maret 2026, realisasi insentif KLM tercatat mencapai Rp427,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp357,6 triliun disalurkan melalui lending channel, sementara Rp69,5 triliun melalui interest rate channel.

Berdasarkan kelompok bank, insentif KLM paling besar diterima oleh bank BUMN sebesar Rp225,6 triliun, diikuti bank swasta nasional (BUSN) Rp166,8 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp28 triliun, serta kantor cabang bank asing sebesar Rp7,7 triliun.

Secara sektoral, kebijakan ini difokuskan pada pembiayaan sektor prioritas seperti pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estate dan perumahan, hingga UMKM, koperasi, inklusi, dan pembiayaan berkelanjutan.

BI juga mencatat transmisi pelonggaran kebijakan moneter terus berlanjut, meski belum sepenuhnya optimal. Penurunan BI Rate sebesar 125 basis poin sepanjang 2025 telah mendorong turunnya berbagai suku bunga pasar uang. Suku bunga SRBI tenor 6, 9, dan 12 bulan masing-masing turun menjadi 5,25%, 5,30%, dan 5,33%.

Sementara itu, suku bunga deposito satu bulan turun dari 4,81% pada Januari 2025 menjadi 4,17% pada Februari 2026. Namun, penurunan suku bunga kredit masih terbatas, yakni dari 9,20% menjadi 8,8% pada periode yang sama.

“Ke depan, penurunan suku bunga dana dan kredit perlu terus diperkuat agar dapat mendorong pertumbuhan kredit yang lebih tinggi,” kata Perry.

Dari sisi kinerja, pertumbuhan kredit perbankan pada Februari 2026 tercatat sebesar 9,37% secara tahunan (yoy), sedikit melambat dibandingkan Januari 2026 sebesar 9,96% yoy. Pertumbuhan ini ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 20,7%, kredit modal kerja 3,88%, serta kredit konsumsi 6,3%.

BI memperkirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap berada di kisaran 8% hingga 12%. Optimisme ini didukung oleh masih besarnya potensi penyaluran kredit, tercermin dari undisbursed loan yang mencapai Rp2.536,4 triliun atau 22,86% dari total plafon kredit.

Dari sisi likuiditas, kondisi perbankan dinilai tetap memadai dengan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 27,4%, serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai 13,18% pada Februari 2026.

Ketahanan perbankan juga tetap kuat, tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang tinggi sebesar 25,87% serta rasio kredit bermasalah (NPL) yang terjaga rendah di level 2,14% bruto dan 0,82% neto pada Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) merespons pernyataan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memperpanjang penempatan dana pemerintah di bank pelat merah hingga September 2026.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando menyampaikan perpanjangan penempatan dana pemerintah di bank milik negara tentu memberikan dukungan likuiditas yang positif bagi perbankan. Stimulus ini juga dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan kredit pada 2026.

“Tambahan likuiditas ini memberi ruang bagi bank untuk menjaga biaya dana tetap kompetitif serta memperluas penyaluran kredit, khususnya ke sektor-sektor prioritas,” kata Ramon kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).

Kendati begitu, Ramon mengatakan bahwa pertumbuhan kredit pada akhirnya sangat ditentukan oleh permintaan dari dunia usaha dan rumah tangga. Kondisi makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan stabilitas nilai tukar juga turut memengaruhi pertumbuhan kredit.

Tanpa stimulus ini, BTN menilai ruang ekspansi kredit kemungkinan akan lebih terbatas dan pertumbuhan berpotensi lebih rendah, terutama jika permintaan belum sepenuhnya pulih.

Ramon menambahkan, bank akan memastikan dana tetap produktif melalui penyaluran yang selektif menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang relatif resilien apabila permintaan kredit belum menunjukkan pemulihan yang kuat.

Selain itu, BTN juga akan memperkuat sumber pendapatan berbasis komisi (fee based income), memperluas layanan transaksi digital, serta meningkatkan komposisi dana murah (CASA) guna menjaga efisiensi biaya dana.

“Dengan pendekatan tersebut, likuiditas tetap dapat dikelola secara optimal meskipun pertumbuhan kredit belum agresif,” tuturnya.

Di sisi lain dengan adanya perpanjangan stimulus ini dan asumsi kondisi makro tetap stabil, Ramon menyebut bahwa proyeksi pertumbuhan kredit pada 2026 berada pada kisaran 8–10% secara konservatif.

Peluang kembali ke pertumbuhan dua digit tetap terbuka apabila permintaan kredit membaik dan suku bunga bergerak lebih akomodatif. “Optimisme untuk kembali ke level dua digit tetap ada, terutama jika konsumsi domestik dan investasi menunjukkan akselerasi,” ujarnya.

Kendati begitu, Ramon mengingatkan bahwa perbankan kemungkinan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kualitas aset dan pertumbuhan yang sehat serta berkelanjutan.

Pada September 2025, pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp200 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dari total tersebut, BTN menerima dana sebesar Rp25 triliun.

Terbaru, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperpanjang penempatan dana pemerintah di perbankan hingga September 2026. Batas waktu yang diberikan lebih lama dari tenggat waktu yang diberikan sebelumnya yakni 13 Maret 2026.

Dalam catatan Bisnis, Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakini perbankan akan lebih bersemangat menyalurkan kredit dan mencari debitur dengan menjalankan prinsip kehati-hatian, seiring diperpanjangnya kebijakan penempatan dana pemerintah.

Dia juga mengimbau perbankan agar tidak khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah memperpanjang penempatan dananya hingga September 2026.

“Penempatan Rp200 triliun saat jatuh tempo di 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan jadi bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar,” ujarnya di konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia Investment Authority (INA) mengumumkan penunjukan Eddy Porwanto sebagai pelaksana tugas Chief Executive Officer (CEO) yang ditinggalkan Ridha Wirakusumah.

Berdasarkan pengumuman yang disampaikan INA, Ridha Wirakusumah telah menuntaskan tugas sebagai CEO pada 15 Februari 2026.

“Di bawah kepemimpinannya, Indonesia Investment Authority berhasil membangun reputasi sebagai sovereign wealth fund yang kredibel dan tepercaya,” demikian bunyi siaran pers yang dikutip Bisnis, Selasa (24/2/2026).

Di tangan Ridha aset dana kelolaan (assets under management/AUM) meningkat dari US$5 miliar menjadi sekitar US$10 miliar. Dana sebesar US$4,5 miliar diinvestasikan bersama mitra co-investment global di berbagai sektor prioritas.

“Sektor tersebut meliputi jalan tol, pelabuhan, infrastruktur digital, layanan kesehatan, dan energi hijau.”

Sesuai dengan tata kelola lembaga, Dewan Pengawas INA telah menunjuk Eddy Porwanto, chief financial officer (CFO) saat ini, sebagai pelaksana tugas CEO mulai 16 Februari 2026, sembari menyelesaikan proses transisi kepemimpinan guna memastikan kesinambungan organisasi.

“Sejak awal, kami membangun sebuah institusi yang dirancang untuk memberikan nilai jangka panjang bagi Indonesia. Kami menjaga keseimbangan antara disiplin komersial dan dampak nasional. Saya berkomitmen untuk melanjutkan hal tersebut dengan fokus yang konsisten bersama tim dan para mitra,” ujar Eddy.

Berdasarkan catatan Bisnis, Eddy Porwanto memiliki pengalaman panjang sebagai CFO di sejumlah perusahaan nasional sebelum ditunjuk menjadi CFO INA. Eddy berpengalaman selama 30 tahun dalam pengelolaan keuangan dan turnaround kinerja berbagai perusahaan.

Selama hampir satu dekade Eddy menjadi tenaga senior dari Northstar Pacific sebagai direksi dan komisaris di berbagai perusahaan target investasi untuk melakukan turnaround dan peningkatan nilai.

Pengalaman sebagai CFO dan pengelola keuangan senior dikecap Eddy di sejumlah perusahaan dalam berbagai industri. Di bidang pertambangan Eddy pernah menjadi CFO Delta Dunia Makmur, juga pernah menjadi Deputy CEO Archiplego Resources.

Di bidang jasa transportasi dan penerbangan Eddy tercatat pernah menjadi CFO Garuda Indonesia. Sementara itu, di bidang otomotif nama Eddy Porwanto terkait dengan jabatan CFO di General Motors Indonesia.

Selain itu, Eddy tercatat pernah terjun di bisnis konsumer, yakni di Reckitt Benckiser Indonesia. Peraih MBA in Finance & Banking dari Unioversity of Illinois Urbana Champaign dan Banchelor in Accounting & Finance dari Lewis & Clark College USA dipercaya Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi CFO Desember 2020.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat telah menggelontorkan Rp427,5 triliun insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) sampai pekan pertama Februari 2026.

Adapun, implementasi KLM yang diperkuat sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan ke sektor-sektor prioritas.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan, penguatan KLM dilakukan melalui dua jalur utama, yakni Lending Channel dan Interest Channel.

Melalui skema ini, Bank Indonesia mendorong perbankan agar lebih responsif dalam menyalurkan kredit ke sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia Lending Center, sekaligus menyesuaikan suku bunga kredit baru agar sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia.

“Dengan KLM, insentif yang lebih tinggi diberikan bagi bank yang lebih responsif dalam menyesuaikan suku bunga kredit baru sejalan dengan arah perubahan suku bunga kebijakan Bank Indonesia,” ujar Perry dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Kamis (19/2/2026).

Perry menjelaskan bahwa dari total insentif KLM yang telah disalurkan, alokasi melalui Lending Channel tercatat sebesar Rp357,9 triliun dan melalui Interest Channel sebesar Rp69,6 triliun.

Berdasarkan kelompok bank, insentif KLM disalurkan kepada bank BUMN sebesar Rp207,1 triliun, bank umum swasta nasional (BUSN) Rp184,8 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) Rp28,5 triliun, serta kantor cabang pembantu asing (KCPA) Rp7,1 triliun.

Secara sektoral, insentif tersebut mengalir ke berbagai sektor prioritas, antara lain pertanian, industri, dan real estate. Selain itu, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, perumahan, serta sektor UMKM, koperasi, inklusi keuangan, dan pembiayaan berkelanjutan juga menjadi sasaran utama.

Menurut Perry, langkah ini menjadi bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tengah dinamika global.

Bank Indonesia berharap transmisi kebijakan moneter ke sektor riil dapat berlangsung lebih efektif, sehingga mendukung peningkatan kredit perbankan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memprediksi ekonomi Indonesia bisa tumbuh dalam rentang target 5,4% sampai dengan 5,6% pada 2026.

Hal itu disampaikan olehnya kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh peserta acara Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026).

"Pertumbuhan ekonomi ditargetkan di tahun 2026 5,4% dengan potensi hingga 5,6%," terang Airlangga kepada Presiden Prabowo Subianto di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Menurut Airlangga, sektor prioritas yang akan tumbuh yakni pertanian, industri, manufaktur, digital serta energi. Di sisi lain, program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo juga diperkirakan turut menopang pertumbuhan itu.

"Implementasi program prioritas Bapak Presiden seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah," terangnya.

Sebelumnya, dia juga melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 Indonesia merupakan yang kedua tertinggi di negara-negara Group of Twenty (G20). Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2025 sebesar 5,39% sebagaimana yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) ini merupakan yang tertinggi pascapandemi.

"Indonesia di antara negara G20 dalam kuartal keempat nomor 2 sesudah India yang 7,4%," terangnya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Airlangga menyampaikan bahwa sepanjang tahun lalu ekonomi tumbuh 5,11% didorong oleh konsumsi masyarakat. Dia menyebut ini merupakan bukti dari efektivitas stimulus ekonomi pada akhir tahun lau.

Di sisi lain, Menko Perekonomian sejak 2019 lalu itu mengatakan pertumbuhan ekonomi tinggi pada kuartal IV/2025 juga ditopang oleh stabilitas harga dan peningkatan mobilitas masyarakat.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Kalangan dunia usaha mewanti-wanti rencana pemerintah dalam mendesain ulang insentif penanaman modal agar tidak menimbulkan ketidakpastian kebijakan yang berisiko melemahkan kepercayaan investor.

Seperti diketahui, pemerintah tengah merombak skema insentif fiskal seiring dengan pembenahan sektor investasi mulai dari tax holiday,tax allowance, hinggasuper tax deduction.

Dalam desain ulang tersebut, pemerintah berencana memperinci sektor-sektor penerima fasilitas fiskal agar insentif lebih tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah juga akan menyusun daftar bidang usaha yang dilarang bagi penanaman modal asing (PMA), bidang usaha dengan pembatasan modal asing, bidang usaha dengan persyaratan khusus, serta pengaturan bidang usaha minuman beralkohol.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai penataan ulang ekosistem penanaman modal merupakan proses krusial yang perlu melibatkan dunia usaha sejak tahap awal perumusan kebijakan.

Menurut Shinta, masukan dari pelaku usaha diperlukan agar penetapan sektor, kriteria, maupun desain insentif selaras dengan struktur biaya industri, realitas keputusan investasi, serta dinamika persaingan global.

“Yang terpenting, penataan ulang ekosistem penanaman modal dan pemberian insentif fiskal harus tetap berorientasi pada upaya menarik dan mempertahankan investasi di dalam negeri, serta mendukung daya saing industri di dalam negeri,” kata Shinta kepadaBisnis, Rabu (4/2/2026).

Selain itu, Shinta menilai kepastian kebijakan, kejelasan sektor prioritas, dan konsistensi regulasi menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan investor di Indonesia.

Namun, Apindo menilai insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance berperan penting sebagaishock absorberuntuk memberikan ruang bernapas yang lebih besar bagi dunia usaha, terutama pada fase awal investasi hingga masa ekspansi industri.

“Dengan berkurangnya beban pajak, arus kas perusahaan menjadi lebih longgar dan dapat dialokasikan untuk aktivitas produktif seperti modernisasi mesin, peningkatan kapasitas produksi, rekrutmen tenaga kerja, hingga riset dan inovasi,” ujarnya.

Shinta menyebut, insentif fiskal berperan meningkatkan prospek keuntungan bagi investor sekaligus mempercepat pengambilan keputusan investasi, khususnya pada sektor-sektor dengan risiko tinggi atau masa payback yang panjang.

Di samping itu, dunia usaha mendorong agar insentif difokuskan pada sektor-sektor strategis yang menanggung tekanan paling berat, khususnya industri padat karya dan UMKM.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia Erwin Aksa menyatakan dunia usaha mendukung perombakan ekosistem penanaman modal sepanjang bertujuan memperjelas arah kebijakan dan meningkatkan efektivitas insentif.

“Investor membutuhkan kepastian, bukan hanya insentif yang besar, tetapi juga tepat sasaran dan konsisten,” ujar Erwin kepadaBisnis.

Erwin menilai penajaman sektor penerima fasilitas fiskal sepertitax holiday,tax allowance, dansuper tax deductionmerupakan hal yang penting agar stimulus mendorong investasi baru, hilirisasi, dan penciptaan lapangan kerja, bukan sekadar relokasi investasi yang sudah ada.

Namun, dia mengingatkan agar pengaturan daftar bidang usaha yang dibatasi atau ditutup bagi PMA dilakukan secara hati-hati dan dikomunikasikan secara jelas kepada pelaku usaha.

“Jika desain ulang ini disertai kepastian regulasi, perizinan yang sederhana, serta koordinasi yang kuat antarkementerian, kami menilai langkah ini bisa efektif mendorong investasi dan membuka lapangan kerja,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan menata ulang kriteria bidang usaha yang akan diberikan insentif fiskal seiring dengan upaya pembenahan di sektor investasi.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.38/2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026, pemerintah berencana untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

"Kriteria bidang usaha yang diberikan insentif fiskal, meliputi bidang usaha yang diberikan tax allowance (potongan pajak untuk bidang usaha atau daerah tertentu), tax holiday (pembebasan pajak untuk investor baru dalam kurun waktu tertentu), investment allowance (keringanan pajak untuk sektor pada karya), dan super tax deduction (pengurangan pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan)," bunyi salinan Keppres No.38/2025, dikutip Selasa (3/2/2026).

Selain mengenai kriteria usaha yang mendapatkan insentif fiskal, pokok materi muatan rancangan Perpres itu turut mencakup kriteria bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Adapun, dasar pembentukan rancangan Perpres dimaksud adalah pasal 12 ayat (3) Undang-Undang (UU) No.25/2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2/2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.