Bolehkah berdoa dan bercita-cita wafat atau meninggal di Tanah Suci Makkah dan Madinah? Banyak juga yang beranggapan bahwa wafat di tempat suci mendapatkan keutamaan mati syahid. Benarkah demikian? Simak penjelasannya dari Ustaz dr Raehanul Bahraen yang dikutip dari dari laman media sosial pribadinya berikut ini:

Terdapat pandangan ulama yang menyebutkan bahwa berdoa untuk wafat di Tanah Suci Makkah dan Madinah, adalah sunnah. Dalilnya antara lain adalah perintah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam agar meninggal di Madinah, yang juga dianggap sebagai tanah suci.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,



"Barangsiapa yang ingin mati di Madinah, maka matilah di sana. Sesungguhnya aku akan memberi syafa’at bagi orang yang mati di sana." [HR Ahmad & Tirmidzi]

Namun, perlu dicatat bahwa meninggal di sini bukanlah hasil dari usaha manusia untuk menyebabkan diri sendiri meninggal, seperti sengaja membuat diri sakit atau bahkan bunuh diri. Wafat di tanah suci haruslah alami sesuai takdir Allah.

At-Tibiy berkata,



"Perintah agar meninggal di madinah bukanlah dengan usahanya sendiri, tetapi kembali kepada Allah (sesuai dengan takdir Allah). Hendaknya ia tetap bertahan tinggal di Madinah dan berusaha tidak meninggalkannya." [Tuhfatul Ahwadzi 10/286]

Para ulama menjelaskan bahwa disunnahkan agar berdoa agar diberikan kematian di tempat mulia. Dalam hal ini, An-Nawawi berkata,



"Para Ulama menjelaskan bahwa hadis yang disebutkan (tentang kota Madinah) pada bab sebelumnya menunjukkan dalil yang jelas tentang keutamaan tinggal di kota Madinah dan besabar atas ujian dan kesesuhan hidup di kota Madinah. Keutamaan ini berlaku terus-menerus sampai hari kiamat."[Syarh Shahih Muslim 9/151]

An-Nawawi juga menjelaskan disunnahkannya berdoa agar diwafatkan di tanah suci. Beliau berkata,



"Disunnahkan meminta kematian di tanah yang mulia/suci." [Al-Majmu’ 5/106]

Salah satu hikmah yang besar meninggal di tanah suci adalah banyak orang-orang shalih yang mendoakannya dan berkahnya orang-orang shalih tersebut, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup.

Al-Bahuti berkata,



"Disunnahkan agar dikuburkan pada tempat yang banyak orang shalihnya untuk mendapatkan keberkahan mereka. Oleh karena itu Umar bin Khattab meminta agar dikuburkan bersama dua sahabatnya, ia meminta kepada ‘Aisyah kemudian diizinkan." [Kasyfu’ Qanna’ 2/142]

Wafat di Tanah Suci adalah Mati Syahid?

Ustaz Raehanul juga menjelaskan, apakah Wafat di tanah suci wafat sebagai syahid? Tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan bahwa orang yang meninggal di tanah suci atau sedang menunaikan ibadah haji akan mati sebagai syahid. Namun, ada dalil mengenai keutamaan mereka yang meninggal ketika sedang berada dalam perjalanan haji dan umrah, akan mendapatkan pahala hingga hari kiamat.



"Barangsiapa keluar untuk berhaji lalu meninggal dunia, maka dituliskan untuknya pahala haji hingga hari kiamat. Barangsiapa keluar untuk umrah lalu meninggal dunia, maka ditulis untuknya pahala umrah hingga hari kiamat. Dan barangsiapa keluar untuk berjihad lalu mati maka ditulis untuknya pahala jihad hingga hari kiamat." [HR Abu Ya’la. lihat Shahih At Targhib 1114]

Jika seorang jamaah haji meninggal di Madinah, ia akan mendapatkan syafaat dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.



"Tidaklah seseorang sabar terhadap kesusahannya (Madinah) kemudian dia mati, kecuali aku akan memberikan syafa’at padanya, atau menjadi saksi baginya pada hari Kiamat. Jika dia seorang muslim." [HR Muslim]

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti 27.969 bidang tanah milik pemerintah daerah (pemda) di Sulawesi Selatan (Sulsel) belum bersertifikat. Puluhan ribu bidang tanah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum hingga merugikan negara.

Demikian disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama antara KPK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar.

“KPK mencatat terdapat 27.969 bidang tanah milik pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang belum memiliki sertifikat, dengan estimasi nilai mencapai sekitar Rp27,5 triliun. Kondisi ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga berisiko menimbulkan sengketa, hilangnya aset daerah, hingga membuka celah praktik korupsi,” ujar Budi melalui pesan singkatnya, Minggu (3/5/2026).

Ia menegaskan, aset yang belum tersertifikasi sangat rentan dikuasai pihak lain tanpa memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Selain itu, potensi pemanfaatan aset juga bisa hilang apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Tanah yang belum tersertifikasi ini sangat berisiko dikuasai dan dimanfaatkan pihak lain tanpa kontribusi bagi kas daerah. Di sisi lain, potensi pendapatan dari pemanfaatan aset bisa hilang jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Sebagai langkah pencegahan, KPK bersama Kementerian ATR/BPN dan Pemprov Sulsel mendorong percepatan sertifikasi tanah sebagai bagian dari pengamanan aset daerah serta pembenahan tata kelola sektor pertanahan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCP) tahun 2025, rerata nilai 25 kabupaten/kota di Sulsel berada pada level merah dengan skor 61,58, atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulsel mencatatkan skor 79,18.

Menurut Budi, capaian tersebut menunjukkan masih adanya celah perbaikan, terutama dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). “Pengelolaan BMD menjadi area dengan skor terendah. Indikator regulasi dan kebijakan baru mencapai 27 persen, sementara akuntabilitas penertiban berada di angka 46 persen. Ini menunjukkan masih banyak ruang pembenahan yang harus dilakukan,” jelasnya.

Untuk itu, KPK bersama ATR/BPN dan pemerintah daerah menetapkan Sulsel sebagai proyek percontohan (piloting project) dalam transformasi layanan pertanahan dan tata ruang melalui sembilan program unggulan.

Program tersebut meliputi integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), hingga sensus pertanahan berbasis geospasial.

Selain itu, turut didorong integrasi KP2B/LP2B dalam RTRW, optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.

KPK juga menyoroti persoalan di sektor perizinan dan penerimaan daerah yang masih menyimpan celah praktik korupsi, mulai dari proses perizinan yang berbelit dan kurang transparan, hingga lemahnya pengawasan penerimaan pajak dan retribusi.

“Kami berharap melalui pelaksanaan program-program ini, tata kelola aset dan keuangan daerah dapat semakin akuntabel, pendapatan asli daerah meningkat, serta layanan publik menjadi lebih baik,” ujar Budi.

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui bahwa saat ini sebagian besar tanah di Indonesia masih dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu saja.Menurutnya kondisi tersebut membuat akses masyarakat terhadap tanah masih sangat terbatas, dan mengakibatkan perekonomian yang belum merata hingga saat ini.

Padahal menurutnya akses terhadap tanah merupakan faktor utama dalam mengentaskan kemiskinan. "Bagaimana seseorang bisa keluar dari kemiskinan jika tidak memiliki akses paling dasar, yaitu tanah," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

Lahan Nganggur 2 Tahun Diambil Negara, Menteri ATR Nusron Wahid: Emang Mbahmu Bisa Bikin Tanah?



Oleg Sebab itu, Nusron mengatakan program pemerintah untuk mengatasi ketimpangan atas kepemilikan tersebut dengan melakukan restrukturisasi distribusi tanah yang mengedepankan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pemerataan, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekonomi. Karena itu pemerintah tidak akan mematikan pelaku usaha besar, namun tetap mendorong kelompok kecil untuk berkembang.

"Adil saja tidak cukup, merata saja tidak cukup, kalau tidak ada keberlanjutan ekonomi. Yang kecil harus menjadi besar, dan yang belum punya akses harus diberikan kesempatan," tambahnya.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN mendorong sinergi lintas sektor guna memastikan pemanfaatan tanah dapat memberikan nilai tambah ekonomi. Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan terhadap praktik penguasaan lahan yang berlebihan oleh segelintir pihak, termasuk melalui penertiban izin dan evaluasi hak guna usaha (HGU) yang dinilai tidak produktif.

Nusron menambahkan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur dari luas tanah yang didistribusikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendampingan kepada penerima manfaat akan terus ditingkatkan, mulai dari akses permodalan, pelatihan, hingga integrasi dengan ekosistem industri.

JAKARTA - Sopir angkot yang bakar teman seprofesi beserta angkotnya di Jalan KH Mas Mansyur, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu, 25 April 2026 ditangkap polisi. Pelaku berinisial MA alias Pitak ditangkap di wilayah Palmerah, Jakarta Barat pada Selasa (28/4/2026).

“Tim opsnal Reskrim dan Narkoba Polsek Metro Tanah Abang berhasil mengamankan pelaku pembakaran mobil angkot,” kata Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

Dhimas menjelaskan, pelaku ditangkap pada Selasa (28/4/2026) sekira pukul 01.40 WIB. Saat ini, pelaku sudah diamankan di Polsek Metro Tanah Abang.

“Terduga pelaku diamankan ke Polsek Metro Tanah Abang,” jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, gara-gara tak terima ditegur saat menyela antrean ngetem, seorang sopir angkot membakar teman seprofesinya beserta angkotnya di Jalan KH Mas Mansyur, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 09.00 WIB tadi.

Kapolsek Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo menjelaskan, kejadian bermula ketika korban berinisial S (52) yang seharusnya giliran ngetem disela oleh pelaku P (38). Korban pun menegur pelaku.

“(Kejadian) berawal korban sedang dapat Giliran ngetem sewa angkot. Kemudian pelaku dengan angkot menyela antrean ngetem hingga korban menegur,” kata Dhimas kepada wartawan, Sabtu (25/4/2026).

Tak diterima ditegur, pelaku kemudian melaju dengan kendaraannya. Akan tetapi, pelaku kembali menghampiri dan langsung menyiram bensin ke arah korban.

“Tidak terima ditegur, pelaku langsung melanjutkan jalan mobilnya memutar lewat Gang Awaludin, kembali lagi di Jalan KH Mas Mansyur,” ujar dia.

Pelaku yang menghampiri korban kemudian menyiramkan cairan bensin. Akibatnya angkot terbakar dan korban terkena dari api tersebut.

“Pelaku langsung menyiramkan bensin mengenai tubuh korban di dalam angkot dan dinyalakan dengan korek, menyebabkan kebakaran terhadap tubuh korban dan angkot terbakar,” ungkapnya.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka bakar di sejumlah tubuh korban mulai dari punggung hingga tangan. Saat ini, polisi masih menyelidiki kasus tersebut.

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin meminta warga Jakarta menghentikan penggunaan air tanah apabila rumah mereka sudah tersambung jaringan pipa air bersih.

Imbauan itu disampaikan untuk menekan eksploitasi air tanah yang dinilai berdampak hingga kawasan pesisir.

"Saya mau memesankan gini kepada masyarakat, ketika memang tadi sudah disambung PAM-nya, pergunakan dan coba untuk tidak melakukan lagi pengambilan dari air tanah," ujar Arief dalam acara Special Talkshow CNN Indonesia, Rabu (29/4).

Ia mengatakan PAM Jaya hingga saat ini belum memberlakukan kebijakan minimum consumption atau konsumsi minimum kepada pelanggan, meski aturan sebenarnya memungkinkan hal tersebut diterapkan.

Menurut dia, PAM Jaya masih memilih pendekatan edukasi agar masyarakat memiliki kesadaran untuk beralih dari air tanah ke air perpipaan.

"Jakarta sampai saat ini pun kami tidak memberlakukan minimum consumption. Yang sebenarnya itu dalam aturannya boleh. Saya belum mau. Masih berpikir masyarakat harus disadarkan dari gimana rasa memiliki bahwasannya kita akan meninggalkan sebuah legacy, sebuah warisan untuk masa depan," ujarnya.

Arief menjelaskan penggunaan air tanah secara berlebihan memberi dampak langsung terhadap penurunan muka tanah dan kondisi wilayah pesisir Jakarta.

"Tapi yang perlu kita edukasi dari masyarakat bahwasannya pengaruh mereka mengeksploitasi air tanah itu akan berpengaruh sampai ke hilir dekat pantai. Pesisir pantai itu ikut terdampak ketika kita berlebihan," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui penghentian penggunaan air tanah tidak bisa dilakukan begitu saja jika jaringan PAM belum menjangkau seluruh rumah warga. Menurut dia, masyarakat akan tetap memakai sumur apabila belum memiliki alternatif pasokan air bersih dari perpipaan.

"Tapi kan saya juga harus bilang, kalau PAM-nya tidak selesai untuk menyambung pipanya sampai ke rumah, ya mereka kan tidak punya pilihan lagi," kata Arief.

Karena itu, PAM Jaya saat ini mempercepat penyambungan jaringan rumah tangga sejalan dengan target Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai cakupan layanan air perpipaan 100 persen pada 2029.

Arief mengatakan percepatan tersebut diperlukan agar kebijakan pengurangan penggunaan air tanah tidak menimbulkan penolakan di masyarakat.

"Ini menjadi salah satu supaya tidak terjadi backfire, bahwasannya misalkan kita melarang masyarakat ambil air tanah, tapi sudah ada air PAM-nya," ujarnya.

Ia kembali mengimbau pelanggan yang sudah tersambung jaringan PAM agar segera menggunakan air perpipaan sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari.

"Saya ingin mengimbau juga bahwasannya masyarakat yang sudah tersambung, ya segera digunakan air PAM-nya," ujar Arief.

Menurut dia, perubahan kebiasaan tersebut dibutuhkan sebagai bagian dari upaya menjaga kondisi lingkungan Jakarta dalam jangka panjang.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan pajak air tanah (PAT) di sejumlah daerah yang dilaporkan mencapai lebih dari 100 persen menuai keberatan dari pelaku usaha lintas sektor.

Industri menilai lonjakan tarif tersebut berpotensi meningkatkan biaya operasional, menekan daya saing, hingga mengganggu keberlanjutan usaha di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.

Keberatan datang dari sektor perhotelan, restoran, kosmetik, farmasi, minuman ringan, hingga air minum dalam kemasan (AMDK).

Sejumlah ekonom pun mengingatkan agar pemerintah menetapkan kebijakan secara bertahap agar tidak menimbulkan efek kejut bagi dunia usaha.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani mengatakan, kenaikan pajak air tanah yang terlalu tinggi menambah tekanan bagi pelaku usaha hotel dan restoran yang sedang menghadapi penurunan daya beli dan tingkat okupansi yang belum pulih sepenuhnya.

“Usaha kami bisa-bisa gulung tikar nantinya. Beban operasional yang kami tanggung akan sangat besar, sementara tingkat okupansinya turun,” kata Haryadi dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Menurut dia, kenaikan tarif yang signifikan berpotensi memberi tekanan besar terhadap operasional industri yang memanfaatkan air tanah.

PHRI pun mendorong pemerintah membuka ruang pembahasan bersama pelaku usaha untuk menentukan besaran kenaikan yang dinilai lebih seimbang.

Industri khawatir biaya produksi naik

Kekhawatiran serupa disampaikan Ketua Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) Jawa Barat Michael Simon.

Dia menilai kenaikan PAT akan berdampak langsung terhadap harga pokok produksi industri kosmetik yang menggunakan air tanah sekitar 10 sampai 20 persen dari kapasitas produksinya.

“Jadi, bisa dibayangkan kalau tarif pajak air tanahnya sangat mahal, itu jelas akan menaikkan juga harga jualnya ke konsumen dan pasti penjualan akan turun. Apalagi kondisi ekonomi saat ini lagi melemah,” katanya.

Dari sektor farmasi, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia) F Tirto Kusnadi mengatakan, kenaikan PAT yang tinggi berpotensi memicu kenaikan harga obat.

Menurut dia, air merupakan komponen penting dalam industri farmasi, baik sebagai bahan baku utama, pelarut, maupun agen pembersih dalam proses produksi.

“Kalau pajak air tanah itu naik apalagi kenaikannya sangat tinggi, itu akan menyebabkan harga obat itu semakin mahal karena itu pasti jadi cost bagi perusahaan,” kata Tirto.

Ketua Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka (HPFPP) Yudha Hardinata juga menilai kenaikan PAT akan berdampak pada biaya industri farmasi hingga harga obat di pasar.

Di sisi lain, dia mengatakan omzet pedagang farmasi saat ini sudah mengalami penurunan akibat melemahnya ekonomi masyarakat.

“Karena obat ini sangat dibutuhkan masyarakat saat mereka sakit. Jadi, begitu harga obat ini naik, mereka pasti mempertanyakan kenapa obat itu naik,” katanya.

Menurut Yudha, tekanan biaya yang ditransmisikan ke harga jual berpotensi memperbesar beban masyarakat sekaligus menekan penjualan para pedagang.

Industri minuman soroti risiko ke tenaga kerja

Dari industri minuman, Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM) Triyono Prijosoesilo menilai kenaikan PAT secara signifikan menjadi tambahan beban produksi yang dapat memengaruhi pertumbuhan industri dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut dia, dampaknya dapat semakin terasa di daerah wisata yang menjadi pasar utama produk minuman ringan, terutama jika kenaikan harga jual menekan permintaan dari sektor hotel dan restoran.

“Jika harga jual produk kami naik, akan berdampak di tingkat resto dan hotel. Ini yang secara tidak langsung bisa menekan penjualan minuman siap saji,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) Karyanto Wibowo mengungkapkan, di beberapa daerah kenaikan PAT bahkan mencapai 300 persen.

Menurut dia, kondisi tersebut langsung memukul biaya produksi industri AMDK yang menjadikan air sebagai bahan baku utama. Dampaknya, kata dia, tidak hanya dirasakan produsen besar, tetapi juga seluruh rantai industri termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Jadi, kenaikan PAT itu pasti akan menyebabkan biaya operasional naik tajam. Banyak yang terpaksa mempertimbangkan pengurangan volume produksi atau bahkan penutupan pabrik,” tutur Karyanto.

AMDATARA menilai kenaikan yang terlalu tajam tanpa masa transisi juga berisiko mendorong kenaikan harga jual ke konsumen dan memicu dampak sosial seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

Industri mengusulkan implementasi dilakukan bertahap selama 12 hingga 18 bulan agar pelaku usaha memiliki waktu beradaptasi.

Ekonom minta kenaikan bertahap

Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya Fatkhur Huda menilai kenaikan PAT secara mendadak dengan persentase besar berpotensi mengejutkan pelaku usaha dan memaksa industri melakukan penyesuaian ekstrem.

“Pelaku usaha harus banyak melakukan upaya penyesuaian, mulai dari efisiensi biaya dan bagaimana pengurangan produk, bahkan yang lebih buruk nanti pengurangan tenaga kerja. Ini yang sangat dikhawatirkan dan harus dihindari,” katanya.

Menurut Fatkhur, kenaikan pajak seharusnya dilakukan secara proporsional dan bertahap agar tidak memberi efek kejut terhadap dunia usaha yang sedang bertahan di tengah tekanan daya beli.

“Seharusnya kenaikan pajak ini bisa dilakukan secara bertahap, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. Pemerintah sebaiknya menghindari hal yang secara langsung menimbulkan shock bagi industri,” ujar Fatkhur.

Pandangan serupa disampaikan Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Marsuki. Dia menyarankan pemerintah memberi insentif pajak kepada perusahaan yang telah melakukan konservasi air tanah, sehingga tujuan peningkatan penerimaan daerah dan keberlanjutan lingkungan tetap berjalan tanpa membebani dunia usaha.

Menurut dia, tidak sedikit perusahaan pengguna air tanah, terutama industri AMDK, telah melakukan konservasi secara mandiri.

“Seharusnya insentif atau diskon pajak bisa diberikan kepada perusahaan yang sudah keluarkan biaya konservasinya,” ucap Marsuki.

Usulan insentif ini, menurut dia, dapat menjadi bagian dari kebijakan fiskal yang lebih seimbang antara kepentingan penerimaan daerah, konservasi sumber daya air, dan keberlangsungan industri.

Kemenperin akan konsultasi dengan Kemendagri

Di sisi pemerintah, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merriyanti Punguan Pintaria mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait persoalan tersebut.

Menurut dia, langkah itu diperlukan karena besaran kenaikan pajak air tanah ditetapkan pemerintah daerah yang berada dalam pembinaan Kemendagri.

“Besarnya kenaikan pajak air tanah itu kan yang menentukan pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah itu kan yang membawahinya dari Kemendagri. Makanya, kami nanti konsultasi dulu ke mereka untuk mencari penyelesaiannya,” jelas dia.

Pernyataan itu muncul di tengah dorongan pelaku usaha agar pemerintah meninjau kembali kebijakan kenaikan PAT, termasuk membuka ruang dialog untuk merumuskan skema yang dinilai lebih bertahap dan mempertimbangkan keberlanjutan usaha di daerah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

SURABAYA - Di Indonesia, sengketa tanah yang berlarut-larut selama puluhan tahun bukanlah hal baru. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap situasi yang terus berlanjut ini. Salah satunya adalah sejarah administrasi tanah yang panjang dan seringkali tidak teratur.

Sebidang tanah dapat memiliki berbagai dokumen dari era yang berbeda, mulai dari akta tanah era kolonial, girik, petok, hingga sertifikat modern. Ketika satu dokumen dipermasalahkan, seluruh jejak administrasi pun diperiksa ulang.

Hal ini juga terlihat pada rumah di Jalan Darmo, Surabaya, Jawa Timur. Bangunan tersebut memiliki sejarah penggunaan, kepemilikan, dan klaim yang berubah-ubah seiring waktu. Setiap fase meninggalkan dokumen yang dapat ditafsirkan secara berbeda dalam proses hukum. Momen Menteri Ara dan Hercules GRIB Debat Soal Penguasaan Lahan di Tanah Abang

“Umumnya masalah tanah juga jarang berdiri sendiri. Sengketa kepemilikan dapat meningkat menjadi kasus pidana jika ada dugaan pemalsuan dokumen. Di sisi lain, properti yang sama juga dapat menjadi bagian dari kasus kepailitan ketika seseorang dinyatakan pailit dan kurator berusaha memasukkan aset tersebut ke dalam harta pailit”, jelas Grace Coresy, konsultan hukum dalam siaran tertulis, Rabu (29/4/2026).

Akibatnya, sebidang tanah dapat menjadi objek peninjauan oleh berbagai lembaga secara bersamaan, mulai dari pengadilan perdata, pidana, dan niaga hingga otoritas administrasi pertanahan. Setiap proses berjalan sesuai dengan logika hukum dan jadwalnya masing-masing.

Selain itu, sistem peradilan juga menyediakan berbagai jalur untuk mengajukan banding. Putusan pengadilan tingkat pertama dapat diajukan banding, dilanjutkan dengan banding kasasi, dan bahkan peninjauan kembali dalam kondisi tertentu.

Secara teori, mekanisme ini bertujuan untuk menegakkan keadilan. Namun, dalam praktiknya proses-proses ini sering memakan waktu yang sangat lama.

Rumah tua di Jalan Darmo menjadi contoh bagaimana sebidang tanah dapat terus berpindah dari satu proses hukum ke proses lainnya. Setiap tahap membawa argumen, dokumen, dan klaim baru. Secara tertulis, sistem hukum memang menyediakan jalur untuk menyelesaikan sengketa. Namun, pada kenyataannya, proses-proses inilah yang sering membuat konflik berlarut-larut tanpa akhir.

Jika dilihat hari ini, rumah tua di Jalan Darmo mungkin tampak tak lebih dari sebuah bangunan yang sunyi. Namun, di baliknya tersembunyi pertanyaan yang lebih besar.

Bagaimana sebidang tanah yang pernah memiliki pemilik, tujuan, dan kehidupan sendiri bisa berubah menjadi sengketa yang berlarut-larut selama bertahun-tahun? Jika sebuah rumah saja bisa melalui begitu banyak proses hukum, berapa banyak sebidang tanah lain di Indonesia yang mengalami nasib serupa tanpa pernah disadari?

Grace mengatakan, rumah di Jalan Darmo itu mungkin hanya sebuah titik kecil di peta Surabaya. Namun, kisahnya mencerminkan masalah yang lebih luas. Kronologi Korupsi Urus Kasus Sengketa Lahan yang Jerat Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok

Bahwa sengketa tanah di Indonesia bukan sekadar soal benar atau salah. Sengketa tanah juga melibatkan sejarah panjang, dokumen-dokumen yang saling bertentangan, serta sistem hukum yang berjalan dengan ritmenya sendiri.

”Selama masalah-masalah ini belum terselesaikan, rumah-rumah tua seperti yang ada di Jalan Darmo akan terus menjadi pengingat bahwa mencapai kepastian hukum terkait tanah di Indonesia masih merupakan perjalanan yang panjang,” jelas Grace yang juga aktif mengedukasi di @putusanverstek.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mendorong percepatan legalitas tanah ulayat di sejumlah daerah, salah satunya di Riau. Upaya ini dinilai penting untuk memberi kepastian hukum sekaligus menekan potensi konflik lahan.

Kementerian ATR/BPN bersama Badan Pertanahan Nasional menggelar sosialisasi pendaftaran tanah ulayat di Kabupaten Pelalawan, Riau, Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini diikuti camat, kepala desa, hingga pemangku adat.

Staf Khusus Kementerian ATR/BPN Rezka Oktoberia mengatakan, program ini bertujuan melindungi hak masyarakat adat. “Program pendaftaran tanah ulayat merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak masyarakat adat,” kata Rezka dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Rezka menjelaskan, pendaftaran tidak mengubah status kepemilikan tanah ulayat menjadi milik negara. Tanah tetap berada di bawah penguasaan masyarakat adat, sementara negara memberikan pengakuan dan perlindungan hukum.

Ia menambahkan, program ini bersifat pilihan. “Keputusan tetap berada di tangan masyarakat hukum adat,” kata Rezka.

Rezka menyebut Riau masuk dalam delapan wilayah prioritas nasional pada 2026. Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu lokasi awal pelaksanaan program.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nurhadi Putra mengatakan, saat ini telah terinventarisasi tujuh bidang tanah ulayat di Pelalawan. Data tersebut menjadi tahap awal dalam proses pengadministrasian.

Nurhadi menilai penataan administrasi pertanahan dapat mengurangi potensi sengketa. Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku adat.

Bupati Pelalawan Zukri Misran mengatakan, sosialisasi ini membantu pemerintah daerah memahami tata kelola tanah ulayat. “Melalui forum ini, kita ingin semua pihak memahami apa yang harus dilakukan agar tanah ulayat tetap terjaga, bisa diwariskan, sekaligus memiliki kepastian hukum,” kata Zukri.

Zukri menilai legalitas tanah dapat meningkatkan perlindungan sekaligus membuka peluang pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat adat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penyelesaian konflik pertanahan dan penataan agraria masih menjadi tantangan di daerah. Penguatan sinergi antarinstansi penting dilakukan untuk mempercepat kepastian hukum sekaligus mendukung pembangunan.

Dalam konteks itu, Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) dan Kementerian ATR/BPN memperkuat kolaborasi dalam penanganan persoalan pertanahan. Penguatan kerja sama ini dibahas dalam pertemuan antara jajaran Polda Sumatera Barat dan perwakilan Kementerian ATR/BPN.

Kapolda Sumatera Barat Gatot Tri Suryanta mengatakan, sinergi lintas instansi menjadi kunci dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kolaborasi dan sinergi yang kita bangun ini bukan sekadar hubungan antar instansi, tetapi merupakan bentuk komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Gatot dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).

Menurut Gatot, penanganan persoalan agraria membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum. Peran Polri dan ATR/BPN dinilai saling melengkapi, terutama dalam penyelesaian sengketa dan percepatan program pembangunan.

Sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi, kata dia, Polda Sumbar menobatkan Staf Khusus Menteri ATR/BPN Rezka Oktoberia Sahabat Kapolda Sumatra Barat.

Di sisi ATR/BPN, penguatan kolaborasi diharapkan dapat mendukung pencegahan mafia tanah, penyelesaian konflik, serta peningkatan edukasi masyarakat terkait pertanahan. Langkah ini juga mencakup percepatan sertifikasi tanah dan penguatan kepastian hukum.

“Sinergi dan kolaborasi sangat diperlukan terutama untuk mengurai permasalahan pertanahan dan agraria di ranah minang demi kepentingan masyarakat banyak, dengan mendukung pencegahan mafia tanah, membantu penyelesaian konflik pertanahan, edukasi, hingga sosialisasi,” kata Rezka.

Menurutnya, dukungan aparat kepolisian menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban dan mempercepat penyelesaian sengketa.

Efektivitas penanganan persoalan pertanahan akan bergantung pada konsistensi koordinasi antarinstansi. Sinergi antara penegakan hukum dan tata kelola agraria dinilai menjadi kunci dalam menciptakan kepastian hukum serta mendukung stabilitas pembangunan daerah.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penuh percepatan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di sepanjang wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Proyek infrastruktur skala besar yang semula diproyeksikan rampung dalam 20 tahun itu kini ditargetkan pekerjaannya terselesaikan hanya dalam waktu 15 tahun.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan langkah tersebut diambil menyusul eskalasi risiko di kawasan pesisir yang kian mengkhawatirkan. Menurutnya, intervensi infrastruktur yang terintegrasi dengan kebijakan lingkungan tersebut tidak dapat lagi ditunda.

"Diperlukan intervensi infrastruktur berskala besar yang terintegrasi dengan kebijakan lingkungan dan sosial," kata Khofifah Indar Parawansa, Senin (27/4/2026).

Khofifah menyebut fokus utama pembangunan GSW di Jawa Timur akan menyasar 3 kawasan strategis di wilayah Pantura, yakni Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Gresik.

Ketiga daerah itu dinilai sebagai zona merah pesisir yang menghadapi tekanan multidimensi, mulai dari penurunan muka tanah hingga ancaman terhadap aktivitas industri.

Khofifah menjelaskan berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, penurunan muka tanah di sejumlah wilayah tersebut telah mencapai 1-2 cm tiap tahun.

Kondisi ini kian diperparah dengan fenomena kenaikan muka air laut dan gelombang pasang ekstrem yang mengancam stabilitas logistik nasional.

"Ketiga wilayah ini merupakan zona kritis dengan kerentanan tinggi terhadap banjir rob serta tekanan aktivitas ekonomi pesisir," tuturnya.

Secara kelembagaan, posisi Jawa Timur dalam proyek tersebut tergolong strategis. Berdasarkan Pasal 6 Perpres 77/2025, Gubernur Jawa Timur bersama ketiga bupati setempat masuk dalam Dewan Pengelola Pantura Jawa.

Hal ini memberikan ruang bagi masing-masing pemda untuk dapat melakukan sinkronisasi langsung dengan pemerintah pusat dalam implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Lebih lanjut, Khofifah memaparkan bahwa GSW bukan sekadar proyek perlindungan secara fisik, melainkan instrumen perlindungan aset ekonomi. Wilayah Pantura Jatim, tutur dia, merupakan urat nadi logistik yang menopang pelabuhan dan kawasan industri vital.

Gangguan pada wilayah tersebut dipastikan bakal berdampak ganda terhadap rantai pasok nasional dan ketahanan pangan, mengingat banyaknya lahan pertanian produktif yang terdapat di kawasan pesisir Jatim.

"GSW bersifat transformasional. Ini adalah upaya revitalisasi kawasan pesisir, modernisasi sektor perikanan, hingga penguatan daya saing kawasan sebagai koridor ekonomi utama," tutur Khofifah.

Selain fokus pada poros Tuban-Gresik, Khofifah juga memberikan catatan khusus terkait perlunya perluasan intervensi ke wilayah Pulau Madura.

Dia menilai kawasan pesisir utara Madura, mulai dari Bangkalan hingga Sumenep, memiliki tingkat kerentanan serupa yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.

"Saya rasa wilayah pantai utara Madura mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep ini juga kerentanannya perlu diintervensi," ujarnya.

Terkait pelaksanaan, Pemprov Jatim menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Hal ini krusial untuk menjamin kepastian investasi dan mencegah tumpang tindih lahan yang berpotensi memicu konflik sosial dengan nelayan maupun pelaku usaha.

"Keberhasilan GSW ditentukan oleh pendekatan eco-engineering yang mengintegrasikan aspek infrastruktur, sosial, dan ekologi secara inklusif," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan proyek strategis tersebut sudah memasuki tahapan penelitian dan assessment untuk segera dilakukan tahapan groundbreaking yang rencananya berjalan pada tahun ini.

Didit mengungkapkan bahwa progres perkembangan proyek Giant Sea Wall tersebut saat ini masih dilakukan pendalaman secara holistik oleh berbagai pakar maupun ahli terkait.

Selain itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga menyebut proyek yang dibangun dengan panjang sekitar 500-700 kilometer yang membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur tersebut akan dibangun di tengah perairan lepas sejauh 4-6 kilometer dari pesisir pantai.

"[Proyek Giant Sea Wall] sedang dilaksanakan penelitian dan assessment. Seperti apa nanti dibangun di tengah laut, sekitar 4 sampai 6 kilometer di bibir pantai," ungkap Didit.

Mengenai waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dinilai mampu menyelamatkan 60% pusat industri nasional dan lebih dari 30 juta penduduk itu, Didit menyebut akan dilakukan usai groundbreaking program serta groundbreaking infrastruktur rampung dilaksanakan.

Seperti diketahui, proyek tersebut ditargetkan akan menjalani groundbreaking pada sekitar September 2026 mendatang.

"Rencananya kita akan melaksanakan kegiatan ini, setelah selesai semua baru kita siapkan karena ada dua program di dalamnya. Ada groundbreaking program, ada groundbreaking infrastruktur. Harus berjalan bersama-sama. Kira-kira seperti itu ya," bebernya.

Sebagai tambahan informasi, proyek Giant Sea Wall menjadi upaya pemerintah dalam mengatasi penurunan muka tanah dan ancaman banjir rob di wilayah pesisir, khususnya Pantai Utara Jawa.

Proyek ini juga menjadi bagian dari agenda besar pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi perubahan iklim. Giant Sea Wall bertujuan untuk melindungi puluhan juta penduduk pantai utara Jawa dari banjir rob, penurunan muka tanah, dan perubahan iklim.

Bisnis.com, JAKARTA — Belakangan kembali muncul perbincangan di media sosial X mengenai adanya 'pajak warisan' yang disebut-sebut membebani masyarakat saat melakukan balik nama atas tanah dan bangunan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meluruskan bahwa warisan sejatinya bukan merupakan objek pajak penghasilan (PPh). Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terjadi karena warisan dikecualikan dari pengenaan PPh.

"Dengan demikian, ahli waris tidak dikenakan pajak penghasilan atas tanah atau bangunan yang diperoleh dari pewaris," jelas Direktur P2Humas DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangannya, dikutip Minggu (26/4/2026).

Secara regulasi, dasar hukum terbaru yang memayungi pengecualian warisan dari pengenaan PPh ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024. Dalam Pasal 200 ayat (1) huruf d ditegaskan bahwa pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh.

Meski demikian, ahli waris tetap harus menempuh proses administrasi. Pengecualian dari kewajiban PPh tersebut hanya dapat diberikan melalui penerbitan surat keterangan bebas (SKB) PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sesuai amanat PMK-81/2024 Pasal 200 ayat (2).

Tata Cara Pengajuan SKB Waris

Terkait tata cara pengajuannya, permohonan SKB ini dapat diajukan oleh ahli waris secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar, maupun secara daring (online) lewat sistem Coretax di coretaxdjp.pajak.go.id. Permohonan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti otoritas dalam waktu 3 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh KPP.

Sebagai syarat administrasi, dalam pengajuan permohonan SKB tersebut, ahli waris wajib melampirkan dokumen berupa Surat Pernyataan Pembagian Waris, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2025 Pasal 101 ayat (5) huruf c.

Setelah melewati proses verifikasi, KPP tempat ahli waris terdaftar akan menerbitkan surat keterangan bebas PPh sehingga proses balik nama sertifikat tanah/bangunan dipastikan tidak dikenai pajak penghasilan.

Beda PPh dengan BPHTB

Di sisi lain, DJP mengidentifikasi bahwa kerancuan mengenai 'pajak warisan' ini kerap terjadi karena masyarakat menyamakan PPh dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

DJP menegaskan bahwa PPh final atas pengalihan hak karena warisan memang dapat dibebaskan lewat SKB PPh. Akan tetapi, untuk BPHTB, ketentuannya tetap berlaku atas perolehan hak atas tanah/bangunan karena warisan tersebut.

Pasalnya, BPHTB merupakan domain pajak daerah yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

DJP pun mengimbau masyarakat untuk dapat memahami secara tepat ketentuan perpajakan terkait warisan ini. Tidak ada pajak penghasilan atas warisan dan ahli waris diimbau untuk menggunakan haknya mengajukan surat keterangan bebas PPh agar terbebas dari pengenaan PPh Final.

Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan SKB, dapat mengunjungi KPP terdekat, mengakses situs resmi www.pajak.go.id, menghubungi layanan Kring Pajak 1500200, atau melalui kanal-kanal resmi DJP lainnya.

Jadi saya sudah cek benar-benar ke Kementerian ATR/BPN, karena otoritas di negara kita yang legalitas itu kan ada di ATR/BPN. Dan sudah dinyatakan itu clear and clean, adalah tanah negara,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan, rencana pembangunan 1.000 unit rumah susun (rusun) di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) kawasan Tanah Abang tetap berlanjut meski menghadapi dinamika hukum.

"Jadi saya sudah cek benar-benar ke Kementerian ATR/BPN, karena otoritas di negara kita yang legalitas itu kan ada di ATR/BPN. Dan sudah dinyatakan itu clear and clean, adalah tanah negara," kata Menteri PKP ditemui saat meninjau progres renovasi rumah dan revitalisasi kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan, Jumat.

Ia menegaskan, proyek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap perumahan.

Adapun pembangunan rusun tersebut direncanakan berdiri di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia yang diyakini sebagai aset negara berdasarkan hasil pengecekan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dengan dasar tersebut, pemerintah optimistis proyek dapat berjalan sesuai rencana karena legalitas lahan dinilai telah memenuhi ketentuan dan tidak bermasalah secara administratif.

Program pembangunan itu akan dilakukan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) PT Astra International Tbk sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.

"Jadi saya rasa kita sangat yakin itu adalah aset negara. Dan tentunya kita gunakan untuk kepentingan negara seperti arahan Presiden Prabowo bagaimana tanah, air itu digunakan untuk kepentingan rakyat kita. Nah, di situ rencananya akan dibangun 1.000 unit rusun CSR dari Astra," ujar Menteri Ara.

Menurutnya, sinergi tersebut menjadi contoh nyata bagaimana aset negara dapat dimanfaatkan secara produktif untuk kepentingan masyarakat luas.

Ia menambahkan pemanfaatan lahan negara harus diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.

Pemerintah juga tengah menyiapkan skema pemanfaatan rusun, termasuk penentuan kelompok masyarakat yang akan menjadi prioritas penerima manfaat dari pembangunan tersebut.

Kelompok sasaran tidak hanya mencakup masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga masyarakat berpenghasilan menengah yang membutuhkan akses hunian di kawasan strategis perkotaan.

"Apakah MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Dan juga di Jakarta ini dan kota besar (lainnya) cukup banyak masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT). Jadi kita siapkan nanti aturannya," jelasnya.

Dengan kapasitas sekitar 1.000 unit, proyek tersebut diperkirakan mampu menampung hingga 4 ribu warga dan membantu mengurangi backlog perumahan di Jakarta.

"Kalau 1.000 unit rumah susun, kalau dua kamar (per unit), ya kurang lebih ada 4.000 orang yang bisa tertampung di situ. Apakah itu tidak bagus? Kalau benar dan bagus tolong didukung. Kalau tidak ya kritik saja saya," kata Menteri Ara.

Dia menilai, langkah tersebut sebagai solusi konkret dalam menjawab kebutuhan hunian di ibu kota sekaligus mendorong pemanfaatan aset negara secara optimal untuk kepentingan rakyat.

Diketahui, lahan di Tanah Abang yang direncanakan untuk pembangunan 1.000 unit rumah susun saat ini tengah menghadapi polemik sengketa hukum.

Lahan tersebut digugat oleh ahli waris bernama Sulaeman Effendi, dengan dukungan Rosaria de Marshall atau Hercules bersama Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya.

Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pihak tergugat meliputi PT KAI serta Kementerian ATR/BPN.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026