REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Jakarta Pramono Anung mendorong BUMD tidak hanya bermain di pasar domestik. Ia meminta perusahaan milik Pemprov Jakarta mulai berani ekspansi dan bersaing di level yang lebih luas.

“Tidak menjadi pemain lokal, jago kandang, tapi bertarung keluar, di antaranya misalnya Bank Jakarta, Pasar Jaya, Dharma Jaya, dan yang lain-lain dan itu akan saya yakin akan bisa memberikan manfaat juga bagi Jakarta,” kata Pramono dalam BUMD Leaders Forum di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (17/4/2026).

Pramono menilai BUMD harus menjadi pilar ekonomi Jakarta di tengah ketidakpastian global. Ia juga mengingatkan potensi dampak El Nino yang diperkirakan terjadi pada April hingga September.

“Maka saya minta juga mereka harus mempersiapkan diri. Dengan demikian, mudah-mudahan konsolidasi BUMD dan membangun corporate culture yang lebih terbuka, transparan, dikelola secara profesional,” ujar Pramono.

Forum tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari sinergi pembiayaan, optimalisasi aset, hingga penguatan kapasitas investasi. Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi Jakarta Syaefuloh Hidayat mengatakan fokus utama diarahkan pada peningkatan daya saing dan kesehatan perusahaan.

“Topik pertama yaitu akselerasi kinerja investasi dan kemandirian finansial melalui creative financing dan sinergi pembiayaan. Untuk Triwulan I 2026 telah ditandatangani fasilitas kredit Bank Jakarta untuk tiga BUMD,” kata Syaefuloh.

Selain itu, forum juga menyoroti penguatan penjaminan proyek melalui Jamkrida Jakarta serta optimalisasi kredit BUMD. Diskusi juga mencakup pemanfaatan aset strategis sebagai sumber pendapatan baru.

Pengembangan aset diarahkan ke sektor properti seperti hotel, hunian mix-used, hingga park and ride. Infrastruktur pendukung seperti pengolahan air limbah dan distribusi pangan juga masuk dalam rencana penguatan bisnis.

Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan kesepakatan kredit antara PAM Jaya dan Bank Jakarta. Melalui kolaborasi ini, BUMD diharapkan mampu bertransformasi menjadi entitas yang lebih profesional dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Setiap tahun Jakarta turun sekitar 12 sentimeter,

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (PAM Jaya) mempercepat pembangunan jaringan perpipaan guna menekan laju penurunan muka tanah Jakarta.

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, percepatan pipanisasi menjadi krusial karena ketergantungan pada air tanah masih menjadi faktor utama penurunan muka tanah di ibu kota.

“Setiap tahun Jakarta turun sekitar 12 sentimeter,” kata Arief dalam diskusi panel acara "ESG Sustainability Forum 2026" di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan, pembangunan jaringan perpipaan dilakukan secara masif dengan panjang pipa yang dibangun mencapai sekitar 1.000 kilometer per tahun untuk memperluas akses layanan air perpipaan kepada masyarakat.

Menurut Arief, hingga target cakupan layanan tercapai, Jakarta masih membutuhkan tambahan jaringan pipa sekitar 4.000 kilometer agar seluruh wilayah dapat terlayani air perpipaan.

“Saat ini cakupan pipanisasi Jakarta sekitar 80 persen, dan kami targetkan 100 persen pada 2029,” ujarnya.

Arief menjelaskan, ketergantungan masyarakat terhadap air tanah harus segera ditekan karena berdampak langsung pada penurunan muka tanah dan meningkatkan risiko banjir, kerusakan infrastruktur, serta kerugian ekonomi jangka panjang.

Ia menambahkan jika ketergantungan pada air tanah tidak segera dikurangi, dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga sosial dan ekonomi.

“Kalau pipanisasi tidak dipercepat, dampaknya bukan hanya lingkungan, tetapi juga kehidupan manusia dan ekonomi ke depan,” ucapnya.

Arief juga menyebutkan secara nasional, rata-rata cakupan layanan air perpipaan masih berada di kisaran 20 persen, sehingga Jakarta relatif lebih maju namun tetap menghadapi tantangan besar dalam menuntaskan pipanisasi.

Menurut dia, percepatan pembangunan infrastruktur air bersih juga sejalan dengan penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG) karena berkontribusi langsung pada keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat.

Ia menilai pengurangan eksploitasi air tanah melalui perluasan pipanisasi menjadi bagian penting dari strategi adaptasi perubahan iklim dan pengendalian risiko lingkungan di wilayah perkotaan padat penduduk.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk mengurangi penggunaan air tanah melalui pengendalian izin sumur bor dan percepatan penyediaan layanan air minum perpipaan bagi masyarakat.

Upaya tersebut diharapkan dapat menekan laju penurunan muka tanah Jakarta, meningkatkan ketahanan lingkungan perkotaan, serta mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM) Jaya mencatat cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta mencapai 80,24 persen hingga akhir 2025. Capaian tersebut setara dengan pelayanan kepada 1.178.022 pelanggan di seluruh wilayah ibu kota.

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, capaian itu menjadi pijakan untuk memperluas akses air minum perpipaan secara lebih merata pada 2026. “Capaian ini menjadi fondasi penting dalam upaya memperluas layanan air minum perpipaan secara merata,” kata Arief melalui keterangan tertulis dikutip padaJumat (23/1/2026).

Arief menjelaskan, cakupan layanan air perpipaan di Jakarta pada 1998 masih berada di level 56,88 persen. Selama 25 tahun kerja sama mitra sejak 1998 hingga 2023, pertumbuhan cakupan layanan hanya bertambah sekitar 10,77 persen.

Namun, dalam tiga tahun terakhir sejak 2023, peningkatan layanan air minum perpipaan mencapai 12,59 persen. Artinya, laju pertumbuhan layanan dalam tiga tahun terakhir tercatat lebih cepat dibandingkan akumulasi pertumbuhan selama 25 tahun sebelumnya.

Sepanjang 2025, PAM Jaya menambah 206.537 sambungan rumah baru dengan fokus pada wilayah yang sebelumnya belum terjangkau layanan air perpipaan. Perluasan tersebut diarahkan untuk mendorong pemerataan akses air minum di seluruh Jakarta.

Pada tahun ini, Arief mengatakan PAM Jaya memfokuskan sumber daya perusahaan pada penguatan operasional dan peningkatan kualitas layanan. “Kami berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan air minum perpipaan yang layak tanpa menambah beban pelanggan. Oleh karena itu, tidak terdapat penyesuaian tarif pada tahun ini,” katanya.

Selain itu, PAM Jaya melanjutkan program sambungan air perpipaan gratis bagi rumah dengan luas di bawah 70 meter persegi. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses air minum yang aman dan layak langsung dari rumah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— PAM Jaya resmi mengoperasikan sistemEnterprise Resource Planning (ERP) Fusion di Corporate Learning Center (CLC), Buaran, Jakarta Timur, Kamis (15/1/2026). Sistem terintegrasi itu dibuat untuk mempercepat pencapaian target 100 persen layanan air minum perpipaan di Jakarta pada 2029.

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan, penerapan ERP Fusion menjadi fondasi penting bagi PAM Jaya dalam memperkuat tata kelola. Pasalnya, PAM Jaya mesti siap menjangkau seluruh warga Jakarta melalui layanan air minum perpipaan.

“Sistem ini dirancang untuk menangkap dan mengintegrasikan seluruh sistem yang ada. Ini menjadi fondasi penting bagi PAM Jaya yang terus berkembang dan menargetkan 100 persen layanan air minum perpipaan pada 2029,” kata dia, Kamis (15/1/2026).

Menurut Rano, integrasi sistem dan data menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya cakupan layanan dan kompleksitas operasional PAM Jaya. Dengan satu platform terpadu, proses kerja diharapkan berjalan lebih efisien dan terukur.

Ia juga menekankan bahwa transformasi digital harus diikuti perubahan cara kerja di internal perusahaan. Alhasil, kinerja PAM Jaya dapat berdampak langsung pada kualitas layanan kepada masyarakat.

“ERP Fusion harus menjadi penggerak peningkatan kinerja tim dan penguatan kualitas pelayanan kepada warga Jakarta,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur PAM Jaya Arief Nasrudin menjelaskan, ERP Fusion merupakan pembaruan sistem berbasisOracle Fusionyang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme perusahaan dalam mendukung perluasan layanan. Sistem berbasiscloudtersebut mengintegrasikan seluruh proses kerja secaraend-to-end, mulai dari keuangan hingga pengelolaan vendor, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

“Dengan ERP, semua proses saling terkoneksi. Mulai dariaccountingsampai vendor tukar faktur, begitu masuk sistem, prosesnya langsung berjalan otomatis dan bisa dicek lintas divisi,” kata Arief.

Ia menambahkan, penerapan ERP Fusion juga menutup celah kesalahan administrasi manual. Mengingat, masalah tersebut selama ini berpotensi menghambat kinerja perusahaan.

“Sekarang datanya sudah rapi, murni, dan terintegrasi. Proses migrasi datanya sangat besar, tapi ini bagian penting agar ke depan sistem PAM Jaya lebih akuntabel danprudent,” kata Arief.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno merespons sikap buruh yang menolak nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2026 menjadi Rp5,7 juta. Buruh menganggap nilai UMP tersebut belum layak untuk biaya hidup di Jakarta.

Rano menjelaskan nilai kenaikan UMP itu merupakan putusan dari Dewan Pengupahan yang terdiri dari pemerintah, buruh dan pengusaha.Menurutnya pembahasan mengenai besaran kenaikan UMP telah melalui proses panjang sebelum diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

"Apakah nanti kawan-kawan buruh akan demo atau protes, itu kembali kepada hak. Ada mekanismenya, bisa PTUN, itu mekanisme biasa. Cuman marilah kita duduk bersama," kata Rano, Minggu (28/12).

Ia mengatakan seiring dengan penetapan UMP itu, Pemprov juga memberi banyak subsidi kepada buruh.

Ada setidaknya empat subsidi yang diberikan DKI, yaitu transportasi publik bagi para buruh, bantuan pangan, layanan cek kesehatan gratis, dan akses air minum melalui PAM Jaya.

"Artinya ini realita yang terjadi, Jakarta duduk bersama, kesepakatan terjadi. Kalaupun memang timbul ada ketidakpuasan, itu sangat wajar. Itu dinamika kehidupan, karena itu nanti kita cari jalannya seperti apa," katanya.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh akan melakukan aksi demonstrasi selama dua hari berturut-turut, pada Senin (29/12) dan Selasa (30/12) di Istana Negara, Jakarta.

Aksi tersebut membawa tuntutan penolakan terhadap nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2026, tuntutan pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2026 yang layak di atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Jawa Barat.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan buruh menolak nilai kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2026. Penolakan tersebut didasarkan pada sejumlah alasan.

Alasan pertama, menurutnya, tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

Hal itu tercermin dari penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta per bulan, sementara upah minimum di Bekasi dan Karawang pada 2026 ditetapkan sebesar Rp5,95 juta per bulan.

"Mari kita lihat fakta di lapangan. Apakah masuk akal jika perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan asing yang berkantor di kawasan Sudirman dan Kuningan, serta perusahaan-perusahaan raksasa lainnya di Jakarta memiliki upah lebih rendah dibandingkan pabrik panci di Karawang?" kata Said dalam keterangan tertulis

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 naik Rp333.115 menjadi Rp5.729.876 per bulan. Namun, angka tersebut masih di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jakarta yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Tercatat, UMP DKI Jakarta 2026 masih terpaut sekitar Rp168.635 dari standar KHL Jakarta yang mencapai Rp5.898.511 per bulan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan penetapan UMP 2026 dilakukan menggunakan indeks tertentu atau alfa sebesar 0,75. Besaran tersebut dipilih setelah melalui pembahasan di Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

"Dalam rapat Dewan Pengupahan, untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan UMP diputuskan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfa 0,75," ucap Pramono dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/12).

Padahal, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 memberikan ruang bagi gubernur untuk menetapkan alfa pada rentang 0,5 hingga 0,9.

Pramono mengakui ada tarik-menarik kepentingan dalam pembahasan UMP 2026. Ia menyebut pihak pengusaha sejak awal mengusulkan penggunaan alfa yang lebih rendah.

"Saya akan sampaikan secara apa adanya dan transparan. Untuk pengusaha, awalnya mereka tentunya bertahan dengan 0,5, naik menjadi 0,55, dan mereka bertahan di angka itu. Sedangkan buruh, pekerja, mereka menginginkan tentunya di atas 0,9 dan itu dalam pembahasan yang berkali-kali," jelas Pramono.

Perbedaan pandangan tersebut membuat pengumuman UMP 2026 sempat tertunda hingga mendekati batas waktu penetapan. Pramono menyebut beberapa hari sebelum diumumkan, kesepakatan di Dewan Pengupahan belum sepenuhnya bulat.

Kendati demikian, ia menegaskan keputusan akhir penetapan UMP 2026 telah disepakati para pihak terkait dan dituangkan dalam keputusan gubernur.

"Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, UMP bukan sekadar kenaikan, tetapi tentunya kami juga melihat keseluruhan, baik itu dari sisi pekerja, kemudian pengusaha," ujarnya.

Untuk menjaga daya beli buruh agar kenaikan UMP tetap berada di atas inflasi daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah subsidi.

"Untuk menjamin kenaikan UMP di DKI Jakarta di atas inflasi daerah, maka Pemerintah DKI Jakarta telah memutuskan untuk memberikan subsidi beberapa hal," ujar Pramono.

Empat subsidi tersebut meliputi fasilitas transportasi publik bagi buruh, bantuan pangan, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, serta akses air minum melalui PAM Jaya. Selain itu, Pemprov DKI juga menyiapkan sejumlah layanan perlindungan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan bagi dunia usaha.

"Sedangkan untuk dukungan bagi para pengusaha atau pelaku dunia usaha, kami akan memberikan kemudahan untuk perizinan, perbaikan pelayanan, relaksasi dan insentif perpajakan, dan akses pelatihan dan pemodalan bagi UMKM," tegas Pramono.

Kemnaker merilis standar KHL terbaru yang menjadi acuan dalam penetapan upah minimum. Standar tersebut disusun menggunakan metode berbasis standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dengan mempertimbangkan komponen utama kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan data tersebut, DKI Jakarta menempati peringkat pertama sebagai provinsi dengan KHL tertinggi di Indonesia sebesar Rp5.898.511 per bulan.

Di bawah DKI Jakarta, KHL tertinggi berikutnya ditempati Kalimantan Timur sebesar Rp5.735.353 dan Kepulauan Riau Rp5.717.082. Posisi selanjutnya diisi kluster Papua, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, masing-masing Rp5.314.281.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan kenaikan UMP Jakarta 2026 6,17 persen menjadi Rp5.729.876 per bulan menggunakan indeks tertentu (alfa) 0,75.

Indeks tersebut di bawah tuntutan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mendesak penggunaan alfa 0,9 dalam perhitungan UMP.

"Dalam rapat Dewan Pengupahan, untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan UMP diputuskan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfa 0,75," ucap Pramono dalam Konferensi Pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/12).

Pramono mengakui ada tarik-menarik dalam pembahasan UMP di Dewan Pengupahan mengingat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 memberikan ruang kepada gubernur untuk memakai alfa 0,5-0,9.

Bahkan, Pramono mengungkapkan para pengusaha tetap ingin menggunakan alfa 0,55.

"Saya akan sampaikan secara apa adanya dan transparan. Untuk pengusaha, awalnya mereka tentunya bertahan dengan 0,5, naik menjadi 0,55, dan mereka bertahan di angka itu. Sedangkan buruh, pekerja, mereka menginginkan tentunya di atas 0,9 dan itu dalam pembahasan yang berkali-kali," jelas Pramono.

Silang pendapat itu yang akhirnya membuat Pramono urung mengumumkan UMP 2026 sebelum 24 Desember 2025. Ia menegaskan beberapa hari lalu kesepakatan tersebut belum bulat.

Namun, dirinya kini menegaskan penetapan UMP 2026 sudah disepakati pihak-pihak terkait. Hal tersebut yang akhirnya dituangkan dalam keputusan gubernur.

"Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, UMP bukan sekadar kenaikan, tetapi tentunya kami juga melihat keseluruhan, baik itu dari sisi pekerja, kemudian pengusaha," jelas sang gubernur.

"Untuk menjamin kenaikan UMP di DKI Jakarta di atas inflasi daerah, maka Pemerintah DKI Jakarta telah memutuskan untuk memberikan subsidi beberapa hal," imbuhnya.

Ada setidaknya empat subsidi yang diberikan DKI, yaitu transportasi publik bagi para buruh, bantuan pangan, layanan cek kesehatan gratis, dan akses air minum melalui PAM Jaya.

Selain itu, Pramono menegaskan ada sejumlah layanan perlindungan sosial (perlinsos) dengan syarat ketentuan yang berlaku.

"Sedangkan untuk dukungan bagi para pengusaha atau pelaku dunia usaha, kami akan memberikan kemudahan untuk perizinan, perbaikan pelayanan, relaksasi dan insentif perpajakan, dan akses pelatihan dan pemodalan bagi UMKM," tegas Pramono.

Pramono meyakini seluruh pihak akan memberikan dukungan dan dapat memahami situasi dan kondisi yang ada.

"Kiranya keputusan yang diambil telah melalui proses yang panjang dan mempertimbangkan berbagai hal, baik dari sisi buruh maupun pengusaha," pungkasnya.

Terpisah, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menghitung kenaikan UMP 2026 seharusnya 6,9 persen, jika memakai alfa 0,9. Dengan kenaikan 6,9 persen, semestinya upah buruh di DKI tahun depan menjadi Rp5.769.137.

Iqbal bahkan sempat mengancam bakal melakukan demonstrasi berjilid-jilid, jika kenaikan UMP 2026 tidak sesuai harapan buruh.

IDXChannel - PAM Jaya siap melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai mitra strategis dalam merehabilitasi jaringan pipa yang membutuhkan pendanaan besar.

"Insya Allah saya dengan seizin Pak Gubernur nanti ingin mengajak nantinya bertemu Danantara. Insya Allah kalau memang nantinya waktunya cukup, untuk bisa membahas tentang beberapa ekspansi investasi yang saat ini masih perlu dana banyak untuk melakukan rehabilitasi pipa yang sudah berusia," ujar Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin usai media visit ke IDX Channel di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Menurutnya, kebutuhan pendanaan untuk memperbaiki dan memperbarui pipa merupakan salah satu tantangan utama PAM Jaya dalam meningkatkan layanan air bersih. Karena itu, kolaborasi dengan Danantara penting untuk mempercepat reformasi infrastruktur yang menjadi prioritas perusahaan.

Selain menggandeng Danantara, PAM Jaya juga tengah menjajaki rencana Initial Public Offering (IPO) sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan air bersih di Jakarta. Dia menargetkan perusahaan dapat melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2027.

"Air itu investasinya luar biasa mahal, sehingga kami membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kami juga melihat fiskal juga dari APBD kami pastinya digunakan gak cuma hanya untuk mempercepat proses ini. Kami diminta oleh Pak Gubernur untuk mencari bisnis model dan kreatif financing, dan salah satunya mungkin untuk membuat semakin terbuka ide (IPO) itu muncul dari sana," katanya.

Menurut Arief, rencana IPO murni kebutuhan investasi jangka panjang untuk memastikan kualitas layanan air bersih bagi warga Jakarta dapat semakin ditingkatkan.

"Jadi bukan karena ada hal-hal tertentu yang mendasari supaya ini jadi IPO, enggak. Jadi investasi itulah yang membuat kami harus berpikir mencari berbagai cara untuk membuat perusahaan ini lebih baik lagi dan bisa melayani masyarakat lebih baik lagi. Begitu," tutur dia.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - PAM Jaya tengah menjajaki rencana Initial Public Offering (IPO) sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan air bersih di Jakarta. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk memperluas sumber pendanaan dan meningkatkan kapasitas layanan kepada masyarakat.

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin menargetkan perusahaan dapat melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2027. Saat ini proses menuju IPO masih berada di tahap awal.

Namun, sejumlah persyaratan seperti mengubah badan hukum dari Perumda menjadi Perseroda sudah dilaksanakan.

"Saat ini sebenarnya kita masih melakukan penjajakan saja dulu ya. Jadi, kami juga baru di dalam proses perubahan badan hukum kami dari Perumda menjadi Perseroda gitu ya. Dan rasanya ini masih butuh waktu," ujarnya saat dijumpai usai media visit ke IDX Channel di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Dia menjelaskan, transformasi menuju perusahaan terbuka memang memerlukan proses panjang, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta penyesuaian tata kelola. Hal tersebut menjadi prioritas PAM Jaya saat ini untuk bisa dipenuhi agar perusahaan dapat memenuhi standar perusahaan publik.

"Jadi, kita ingin juga menyampaikan ke masyarakat, bahwasanya untuk menjadi perusahaan yang terbuka, transparan, akuntabel itu juga perlu prosesnya gitu ya. Dan sejauh ini langkahnya kita masih seperti itu dulu," katanya.

Arief menyebut salah satu pemicu munculnya wacana IPO adalah kebutuhan investasi besar dalam sektor penyediaan air. Sebab, infrastruktur air bersih membutuhkan biaya yang signifikan, sementara alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak bisa sepenuhnya diandalkan.

"Air itu investasinya luar biasa mahal, sehingga kami membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kami juga melihat fiskal juga dari APBD kami pastinya digunakan enggak cuma hanya untuk mempercepat proses ini. Kami diminta oleh Pak Gubernur untuk mencari bisnis model dan kreatif financing, dan salah satunya mungkin untuk membuat semakin terbuka ide (IPO) itu muncul dari sana," katanya.

Menurut Arief, rencana IPO bukanlah keputusan yang didorong oleh faktor tertentu, melainkan murni kebutuhan investasi jangka panjang. Dia menegaskan, perusahaan terus mempertimbangkan berbagai opsi untuk memastikan kualitas layanan air bersih bagi warga Jakarta dapat semakin ditingkatkan.

"Jadi bukan karena ada hal-hal tertentu yang mendasari supaya ini jadi IPO, enggak. Jadi investasi itulah yang membuat kami harus berpikir mencari berbagai cara untuk membuat perusahaan ini lebih baik lagi dan bisa melayani masyarakat lebih baik lagi. Begitu," ujar Arief.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Perumda Air Minum (PAM) Jaya DKI Jakarta mengungkapkan alasan tingginya kebocoran air atau non-revenue water (NRQ) di wilayah DKI Jakarta.

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin menuturkan sebagian besar pipa peninggalan Belanda tersebut telah beroperasi sejak 1922 dan menyalurkan air dari Ciburial, Bogor menuju reservoir di Pasar Rebo, Jakarta Timur.

“Jadi proyeknya non-revenue water, kenapa kebocorannya air di Jakarta itu tinggi sekali? Karena pipanya sudah berusia 103 tahun sebagian besar,” jelas Arief ketika ditemui pada Sabtu (8/11/2025).

Meskipun telah berumur lama, dia mengatakan reservoir tersebut hingga kini masih berfungsi dan dapat menampung hingga 20 juta liter air.

Namun, dia mengungkapkan PAM Jaya mengaku membutuhkan tambahan pendanaan sekitar Rp14 triliun untuk memperbarui pipa tersebut.

“Karena kami membutuhkan pendanaan hingga kurang lebih mungkin Rp14 triliun tambahan lagi untuk membuat pipa itu nantinya menjadi baru dan airnya sebenarnya nantinya bisa langsung diminum,” jelasnya.

Jika kualitas air sudah baik, Arief berharap agar kesehatan masyarakat menjadi lebih baik, seperti tidak adanya stunting.

Sebagai informasi, kebutuhan tersebut diungkapkan di tengah rencana PAM Jaya dapat melantai di bursa. Hal ini agar BUMD tersebut menjadi lebih mandiri dan tidak menggunakan atau mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

PAM Jaya juga tengah berupaya mengubah status hukum dari Perumda menjadi Perseroda, dengan alasan membutuhkan payung hukum yang kuat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengakhiri rekayasa lalu dengan membuka satu lajur gratis di Gerbang Tol Fatmawati 2 hingga Exit Tol Pondok Indah pada Senin (27/10/2025). Pasalnya, sejumlah proyek yang memakan badan jalan di Jalan TB Simatupang telah dinyatakan selesai.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pekerjaan konstruksi yang mengokupansi jalan di sepanjang Jalan TB Simatupang-Jalan RA Kartini, Jakarta Selatan, telah sepenuhnya selesai. Karena itu, rekayasa lalu lintas di ruas Jalan TB Simatupang-Jalan RA dinyatakan berakhir pelaksanaannya pada Senin ini.

"Pengaturan lalu lintas kembali normal. Kanalisasi Gerbang Tol Fatmawati 2 dinyatakan tidak diberlakukan," kata dia melalui keterangannya, Ahad (26/10/2025).

Ia menjelaskan, proyek yang telah selesai itu salah satunya adalah pekerjaan konstruksi complete street simpang Fatmawati. Selain itu, pekerjaan instalasi jaringan perpipaan pengelolaan air bersih milik PAM Jaya pada PIT 13, PIT 14, dan PIT 15, juga telah dinyatakan selesai. Termasuk pekerjaan instalasi jaringan perpipaan pengelolaan air limbah milik PAL Jaya pada MS 04 dan MS 07.

Diketahui, adanya sejumlah proyek yang memakan badan jalan itu menyebabkan kemacetan horor di Jalan TB Simatupang. Alhasil, Dishub Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas dengan pelaksanaan menggratiskan satu lajur jalan tol ruas JORR, tepatnya Gerbang Tol Fatmawati 2 hingga Exit Tol Pondok Indah pada pukul 17.00-20.00 sejak Senin (15/9/2025).

Selain itu, Dishub juga melakukan penataan aktivitas lokasi antar jemput di Stasiun MRT Fatmawati dan relokasi Bus Stop Transjakarta/Royal Trans yang semula berada di entrance Stasiun MRT Fatmawati dialihkan ke depan SPBU Pertamina 34-12412.

"Diimbau kepada para pengguna jalan agar dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu–rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan berlalu lintas di jalan," kata Syafrin.

Bisnis.com, JAKARTA — Perjuangan warga Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) untuk mendapatkan tarif air yang adil berlanjut ke meja hijau.

Gugatan ini dipicu oleh kebijakan PAM Jaya yang sejak tahun 2014, atau selama lebih dari satu dekade, mengenakan tarif air kategori rumah susun menengah (5F3), padahal status legal hunian adalah rusunami (5F2) yang seharusnya mendapatkan tarif lebih rendah.

Kuasa Hukum Penggugat Haris Candra mengatakan sidang tersebut masih beragendakan pemanggilan para pihak. Namun, pihak tergugat 1 (PAM Jaya) dan tergugat 2 (Gubernur DKI Jakarta) kembali tidak hadir dalam panggilan ketiga.

"Ini panggilan ketiga. Jika PAM Jaya dan Gubernur DKI kembali absen, sidang akan tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatan," ujarnya dilansir Antara, Senin (20/10/2025).

Ketua PPPSRS Gading Nias Edison Manurung menuturkan tarif air yang dikenakan PAM Jaya selama lebih dari 1 dekade dikategorikan sebagai tarif rumah susun menengah. Padahal, status hukum dan dokumen lingkungan menyatakan bahwa Gading Nias adalah rusunami.

"Kita punya SK gubernur, dokumen kementerian, dan amdal yang menyatakan rusunami. Tapi tarif air kita tidak mencerminkan itu,” katanya.

Menurutnya, akibat salah penempatan klasifikasi pelanggan, warga telah membayar kelebihan hingga Rp17 miliar selama 11 tahun. Gugatan ini muncul setelah berbagai upaya mediasi ke Pemprov DKI dan DPRD tidak membuahkan hasil Dalam gugatannya, warga meminta agar pengadilan menetapkan rumah susun Gading Nias masuk dalam kategori tarif air golongan 5F2 sesuai klasifikasi rusunami bukan 5F3 rumah susun menengah yang selama ini diberlakukan.

"Kami menuntut pengembalian dana kelebihan bayar yang selama ini masuk ke PAM Jaya. Uang itu milik warga. Kami minta dikembalikan," ucapnya.

Jika legalitas para pihak telah diperiksa dan dinyatakan sah, maka sidang akan dilanjutkan dengan penunjukan hakim mediator.

Edison menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai lamban merespons keluhan warga berpenghasilan rendah.

"Presiden Prabowo Subianto minta agar pemerintah tidak menyulitkan rakyat. Prabowo bilang jangan bodohi masyarakat. Tapi aturan ini terasa tajam ke bawah, tumpul ke atas," tuturnya.

PAM JAYA GENJOT PIPANISASI

Di sisi lain, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM) Jaya Arief Nasrudin mengatakan pihaknya sudah memasang sekitar 130.000 sambungan layanan air bersih perpipaan hingga 2025 atau hampir tiga kali lipat dari capaian tahun lalu.

"Saat ini kami sudah menyambung 130.000 sambungan rumah. Cakupannya sudah 75% sekarang, jadi sudah terus meningkat," ujarnya.

Pihaknya akan terus meningkatkan jumlah sambungan rumah agar semakin banyak warga mendapatkan akses layanan air bersih. Targetnya, cakupan layanan air minum perpipaan dapat 100% pada 2029.

BUMD DKI Jakarta tersebut berencana memasang sambungan baru untuk 1.000 kepala keluarga di Kampung Muka, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, pada akhir Januari 2026. Hal itu karena belum semua warga di sana mendapatkan akses layanan air bersih perpipaan.

"Air di sini tekanannya kurang baik. Saat ini sudah dalam perbaikan dan tekanannya sekarang sudah dua bar. Kami menambah, booster untuk menguatkan supaya airnya tak kesulitan," katanya.

Adapun khusus masyarakat kategori kelas 2A1 (Rumah Tangga Sangat Sederhana) dan 2A2 (Rumah Tangga Sederhana I) dikenakan tarif Rp1 per liter kubik. Pihaknya akan terus menyosialisasikan terkait layanan air perpipaan pada masyarakat.

"Jadi kalau sebulan biaya hanya Rp35 ribuan. Kalau beli nanti galon-galonnya itu kan mahal sekali," ucap Arief.

Direktur Operasional Perumda PAM Jaya Syahrul Hasan menuturkan PAM Jaya tengah menyiapkan rencana besar membangun jalur pipa untuk menghadirkan pasokan air bersih langsung dari daratan Jakarta ke Kepulauan Seribu melalui sistem perpipaan (pipanisasi).

"Program ini merupakan hasil tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak mitra ahli (expertise) yang akan mendukung pembangunan jaringan perpipaan sepanjang sekitar 110 kilometer," tuturnya.

Terobosan ini bermula saat Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melakukan kunjungan ke Turki dan mempelajari sistem suplai air bersih atau air minum di sana. Menurutnya, saat ini suplai air bersih untuk masyarakat Kepulauan Seribu masih mengandalkan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO).

"Selama ini air laut diolah dengan SWRO dan langsung disalurkan kepada masyarakat. Kemudian, ada juga BWRO dengan memanfaatkan air tanah. Namun, dalam rencana ke depan, air akan langsung dikirim dari instalasi pengolahan air di Jakarta menuju Kepulauan Seribu melalui sistem perpipaan," terangnya.

Jaringan pipa ini akan menghubungkan delapan pulau permukiman yang menjadi prioritas layanan PAM Jaya. Saat ini, pihaknya masih mengkaji pipa yang akan dibuat mengapung (floating pipeline) atau dipasang dengan sistem lain.

"Panjang pipa yang dibutuhkan sekitar sekitar 110 kilometer. Tentu yang menjadi tantangan adalah lalu lintas laut di sekitar pulau-pulau yang akan dilalui pipa," ujar Syahrul.

Proyek pipanisasi ini diharapkan menjadi terobosan besar sekaligus warisan (legacy) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam mencapai target 100 persen cakupan layanan air bersih pada 2029.

"Kami berharap proyek ini dapat terealisasi segera, sebelum tahun 2029, sesuai dengan target Gubernur untuk cakupan layanan air minum 100% di Jakarta," ucapnya.

Adapun biaya pokok produksi air bersih dengan sistem SWRO di Kepulauan Seribu saat ini masih sangat tinggi, yakni sekitar Rp40.000 per meter kubik. Namun, masyarakat hanya membayar Rp1.000 hingga penggunaan per 3 meter kubik.

"Secara bisnis memang tidak ada keuntungan karena biaya produksinya jauh di atas tarif pelanggan. Tapi jika air bisa langsung didorong dari Jakarta, tentu akan ada efisiensi besar yang bisa kami capai. Kami masih membahas terkait teknis dan ekonomi dengan pendampingan dari para ahli. Kami berharap proyek pipanisasi ini dapat segera dimulai dan menjadi solusi permanen atas keterbatasan air bersih di Kepulauan Seribu," tuturnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan layanan air bersih di Jakarta sebesar 80% tercapai pada akhir tahun ini.

"Sampai hari ini, layanan air bersih di Jakarta sudah 74,24%. Ini adalah hal yang menggembirakan dan mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun bisa adalah 80%,"

Untuk mengejar target cakupan air 100% di Jakarta yakni dengan meresmikan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pesanggrahan. IPA Pesanggrahan memiliki kapasitas 750 liter per detik dari sumber bakunya yakni Sungai Pesanggrahan, Banten. Selain dapat memenuhi kebutuhan air di Jakarta, IPA tersebut juga diklaim dapat membantu kebutuhan warga Tangerang Selatan.

"Ada 45.000 sambungan rumah dan untuk 10 kelurahan dan tiga kecamatan," katanya.

10 kelurahan itu yakni Bintaro, Pesanggrahan, Petukangan Selatan, Ulujami, Petukangan Utara, Cipulir, Srengseng, Joglo, Meruya Utara dan Meruya Selatan. Ketersediaan air bersih merupakan prioritas Pemprov DKI. Adapun kebutuhan air bersih seluruh warga Jakarta dapat terpenuhi pada 2029.

PAM Jaya terus meningkatkan layanan air bersih di Jakarta dengan membangun jaringan perpipaan di IPA Buaran III, Reskom Tambora dan Gandaria Utara. Selain itu, terdapat pula program 20.000 sambungan baru, program KAS (kartu air sehat), sanitasi prima untuk penyedotan tangki septik gratis bagi pelanggan, bantuan tandon air gratis, penyediaan pemurni air (water purifier), dan program layanan terbaik satu jam dari PAM Jaya.

Pramono juga meminta agar suplai air baku dari Waduk Karian, Serpong, Banten, bisa masuk ke Jakarta sebelum 2030 guna mendukung cakupan layanan air bersih sebesar 100%