JAKARTA - Gara-gara tak terima ditegur saat menyela antrean ngetem, seorang sopir angkot membakar teman seprofesinya beserta angkotnya di Jalan KH Mas Mansyur, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 09.00 WIB tadi.

Kapolsek Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo menjelaskan, kejadian bermula ketika korban berinisial S (52) yang seharusnya giliran ngetem disela oleh pelaku P (38). Korban pun menegur pelaku.

“(Kejadian) berawal korban sedang dapat Giliran ngetem sewa angkot. Kemudian pelaku dengan angkot menyela antrean ngetem hingga korban menegur,” kata Dhimas kepada wartawan, Sabtu (25/4/2026).

Tak diterima ditegur, pelaku kemudian melaju dengan kendaraannya. Akan tetapi, pelaku kembali menghampiri dan langsung menyiram bensin ke arah korban.

“Tidak terima ditegur, pelaku langsung melanjutkan jalan mobilnya memutar lewat Gang Awaludin, kembali lagi di Jalan KH Mas Mansyur,” ujar dia.

Pelaku yang menghampiri korban kemudian menyiramkan cairan bensin. Akibatnya angkot terbakar dan korban terkena dari api tersebut.

“Pelaku langsung menyiramkan bensin mengenai tubuh korban di dalam angkot dan dinyalakan dengan korek, menyebabkan kebakaran terhadap tubuh korban dan angkot terbakar,” ungkapnya.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka bakar di sejumlah tubuh korban mulai dari punggung hingga tangan. Saat ini, polisi masih menyelidiki kasus tersebut.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai mencairkan uang kompensasi bagi para sopir angkot, becak, dan andong.

Kompensasi diberikan sebagai pengganti pemasukan mereka selama tidak beroperasi saat arus mudik dan balik Idulfitri 2026.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, sebanyak 3.000 sopir angkot, becak, dan andong menerima uang kompensasi dengan total dana yang disediakan mencapai Rp6,9 miliar.

"Saya sudah cek Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat, seluruh uangnya sudah mulai terdistribusi malam ini dan besok selesai semuanya," ucap KDM, sapaan Dedi Mulyadi, dikutip Jumat (14/3/2026).

Kompensasi diberikan kepada sopir yang beroperasi di Garut, Cirebon, Subang, Bogor, Cianjur, Padalarang, Lembang, dan Kota Bandung. Beberapa di antara sopir itu diliburkan sebelum Idulfitri, sedangkan yang lainnya sesudah Idulfitri 2026.

"Kita pertimbangkan sopir diliburkan bukan hanya saat arus mudik, tetapi juga arus wisata setelah hari raya," kata KDM.

Selain menyiapkan uang kompensasi, Pemprov Jabar juga menyiapkan layanan kesehatan untuk masyarakat selama arus mudik dan balik Idulfitri.

Layanan itu berupa mobil Mercy operasional Gubernur yang telah direnovasi menjadi mobil layanan kesehatan darurat di Tol Cipali.

Menurutnya, inovasi ini terinspirasi dari kejadian warga melahirkan di pinggir jalan tol. Dengan adanya kendaraan tersebut, Pemprov Jabar bisa memberikan layanan kesehatan yang lebih layak.

"Hari ini akan diluncurkan ke Tol Cipali sehingga nanti kalau ada yang melahirkan di jalan, melahirkan di Mercy, jangan lagi di pinggir jalan," imbuh KDM.

KDM mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghargai petugas yang ada di lapangan ketika bertugas.

Ucapan terima kasih dan salam juga disampaikan KDM untuk keluarga petugas, terutama mereka yang merelakan waktu bersama keluarga demi kelancaran mudik.

Ia pun mengapresiasi secara khusus petugas kebersihan yang bekerja saat masyarakat merayakan Idulfitri.

"Dan petugas kebersihan saya juga mengucapkan selamat ya, terima kasih. Mereka adalah bagian penting ketika orang salat Id, dia memungut sampah. Hatur nuhun," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR -- Sopir dan pemilik angkutan kota (angkot) di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali menerima dana kompensasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena tidak beroperasi selama empat hari pada masa libur Lebaran tahun ini. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Bayu Ramawanto di Cibinong, Senin (9/3/2026), mengatakan kebijakan tersebut bertujuan mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan wisata Puncak saat periode arus mudik dan libur Idul Fitri.

“Tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali memberikan dana kompensasi untuk angkot di Puncak karena mereka bersedia tidak beroperasi selama empat hari pada libur Lebaran,” ujarnya.

Ia menjelaskan jumlah penerima kompensasi diperkirakan mencapai sekitar 2.000 orang yang terdiri atas pemilik dan sopir angkot. Setiap penerima memperoleh dana sebesar Rp 200 ribu per hari selama empat hari atau total Rp 800 ribu per orang.

Ia menyebut satu angkot umumnya memiliki tiga penerima kompensasi yang terdiri atas satu pemilik dan dua sopir. Namun dalam praktiknya terdapat pula kendaraan yang hanya memiliki satu atau dua penerima.

Adapun angkot yang terlibat dalam program tersebut berasal dari tiga trayek utama yang beroperasi di kawasan Puncak. Di antaranya angkot lokal 02C rute Pasir Muncang–Ciawi sebanyak 73 kendaraan.

Selain itu terdapat trayek 02B rute Sukasari–Cibedug yang merupakan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) sebanyak 175 kendaraan, serta trayek 02A rute Sukasari–Cisarua sebanyak 530 kendaraan.

Ia menjelaskan kebijakan penghentian sementara operasional angkot di kawasan Puncak pada masa libur Lebaran telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari strategi pengaturan lalu lintas.

Menurut dia, kebijakan tersebut cukup efektif membantu mengurangi kepadatan kendaraan di jalur wisata Puncak yang setiap tahun menjadi salah satu lokasi rawan kemacetan saat musim liburan.

“Menurut kepolisian cara ini efektif karena dirasakan terjadi sekitar 30 persen penurunan intensitas kemacetan,” kata Bayu.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali meliburkan supir angkot, tukang becak dan andong dengan tetap memberikan uang kompensasi untuk memperlancar arus Mudik Lebaran 2026.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan kebijakan untuk meliburkan tukang ojek, sopir angkot, andong, becak khusus bagi mereka yang berada di jalur lintasan mudik.

"Liburnya selama seminggu, ya," katanya, Kamis (5/3/2026).

Pihaknya mengatakan kebijakan ini kembali diambil agar tugas Polri tidak terlalu berat dalam mengatur kelancaran arus mudik.

"Saya sudah lapor ke Pak Kapolda seluruh jalur mudik yang ada angkot, becak, andong dan berbagai hal lainnya akan diliburkan menjelang dan setelah Idulfitri," katanya.

KDM sapaan akrabnya melanjutkan, bagi mereka yang berhenti beroperasi selama satu pekan akan diberikan uang saku. "Penyaluran kompensasi akan dilakukan secara bertahap mulai pekan depan," katanya.

Berkaca pada tahun lalu, meliburkan angkot, becak dan andong diyakini membuat arus mudik di wilayah Jabar tidak akan terjadi penyumbatan.

"Sehingga masyarakat yang akan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur bisa melewati Jabar dengan nyaman, jalannya juga mulus," katanya.

KDM juga memastikan para supir angkot, becak dan andong akan menikmati masa libur dengan jaminan uang saku yang ada.

"Sehingga pada saat mudik, [mereka] bisa tinggal di rumah bersama keluarganya dan mendapat uang pengganti selama seminggu tidak bekerja," katanya.

Mudik lebaran 2025 lalu program kompensasi ini diberikan kepada 1.322 sopir angkot di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor. Selain itu, 463 pengemudi becak di Kabupaten Garut, Cirebon, dan Subang, serta 782 pengemudi delman di Kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Bandung Barat juga menerima bantuan serupa.

Kebijakan tersebut terbukti efektif. Data Dinas Perhubungan Jawa Barat menunjukkan peningkatan kecepatan kendaraan selama masa mudik.

Misalnya, kecepatan rata-rata perjalanan Garut–Bandung (lintas Limbangan–Malangbong) meningkat menjadi 20–30 km/jam dari sebelumnya 10–20 km/jam pada 2024. Sementara itu, lintas Garut–Tasikmalaya meningkat menjadi 30–40 km/jam dari 20–30 km/jam

Bisnis.com, BANDUNG— Sebanyak 2.602 sopir angkutan kota (angkot) di Kota Bandung akan diliburkan selama dua hari, yakni pada Rabu–Kamis, 31 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026. Mereka akan mendapatkan kompensasi bantuan sebesar Rp500.000 per orang.

Hal ini diberlakukan untuk mengantisipasi kemacetan di pusat kota saat puncak perayaan malam Tahun Baru 2026.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Rasdian Setiadi mengatakan, kompensasi tersebut bersumber dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Besaran kompensasi Rp250 ribu per hari. Karena angkot diliburkan dua hari, maka setiap sopir menerima Rp500 ribu,” ujar Rasdian, Selasa (30/12/2025).

Rasdian menjelaskan, penyaluran kompensasi akan dilaksanakan pada Rabu, 31 Desember 2025, di Sport Center Arcamanik. Kegiatan dimulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB dengan sistem pembagian gelombang agar tidak terjadi antrean panjang.

“Jam kedatangan sudah dibagi per gelombang. Jadi tidak semuanya datang jam delapan pagi. Ini untuk menjaga ketertiban dan kelancaran,” jelasnya.

Menurut Rasdian, total angkot yang diliburkan mencakup seluruh trayek dalam Kota Bandung, yakni 38 trayek. Namun, kebijakan ini juga berkaitan dengan trayek lintas wilayah seperti ke Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, sehingga melibatkan koordinasi lintas daerah.

“Kami sudah koordinasi melalui Zoom meeting dengan Dishub Provinsi Jawa Barat, bank bjb, Dishub Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Karena memang ada trayek yang melintas antarwilayah,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini data penerima kompensasi masih dalam proses verifikasi oleh bank bjb. Bantuan tersebut hanya diperuntukkan bagi sopir angkot, bukan pemilik kendaraan.

Para sopir diwajibkan membawa KTP asli dan fotokopi untuk keperluan administrasi dan pengisian formulir. Selama dua hari peliburan tersebut, tidak ada angkot Kota Bandung yang beroperasi.

Dishub Kota Bandung pun menyiapkan langkah antisipasi lalu lintas selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Untuk pengamanan Nataru, Dishub menurunkan 706 personel yang dibagi dalam dua sif,” ungkap Rasdian.

Selain itu, Dishub juga bersinergi dengan kepolisian, TNI, Satpol PP, OPD terkait, serta unsur kewilayahan. Sejumlah titik rawan kemacetan menjadi fokus pengawasan, terutama kawasan pusat keramaian dan wisata seperti Jalan Asia Afrika, Jalan Ir. H. Juanda, kawasan Bandung Utara, serta Jalan Riau.

“Kami juga mengantisipasi di flyover Mochtar Kusumaatmadja. Kalau situasionalnya padat dan berpotensi macet, bisa dilakukan penutupan sementara,” ujarnya.

Rasdian mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk bersama-sama menjaga kondusivitas Kota Bandung saat perayaan Tahun Baru.

Ia juga mengingatkan agar warga mematuhi aturan yang berlaku, termasuk larangan menyalakan petasan dan kembang api tertentu sesuai arahan pemerintah provinsi.

“Mudah-mudahan perayaan Tahun Baru di Kota Bandung berjalan aman, lancar, dan nyaman,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memutuskan untuk meliburkan angkutan kota atau angkot di Kota Bandung pada 31 Desember 2025 dan 1 Januari 2026, untuk mencegah kemacetan di momen libur akhir tahun.

Dedi Mulyadi mengatakan bahwa selama dua hari libur, para sopir angkot tersebut akan menerima uang kompensasi sebesar Rp500.000 untuk mengganti uang operasional.

"Dua hari. Malam tahun baru dan hari tahun baru. Jadi dua hari. Rabu dan hari Kamis libur dan dikasih uang saku," ucap Dedi saat ditemui di Gedung Sate, Bandung, Senin (22/12/2025).

Menurutnya besaran kompensasi yang diberikan sudah disesuaikan dengan rata-rata pendapatan harian sopir angkot.

"Pendapatan kan rata-rata Rp150.000 sopir itu. Kalau dengan setoran mobilnya jadi Rp25.000 lah, ya. Rp250.000, kemudian dua hari jadi Rp500.000 dikasihnya, ya, antara pemilik dengan supir angkotnya," katanya.

Dia juga meminta koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung untuk membahas teknis pembiayaan, mengingat masih memiliki waktu untuk dimatangkan.

“Jadi, nanti diliburkan dan kemudian nanti biayanya kita bicarakan mumpung masih ada waktu sehingga nanti kota Bandung. Pada saat banyak turis yang berkunjung, angkotnya istirahat," katanya.

Dedi sendiri menilai kemacetan di Kota Bandung tidak akan terelakan dengan banyaknya kendaraan wisatawan dan antrean di obyek wisata. Menurutnya petugas harus siap menghadapi situasi yang diakibatkan parkir sembarangan dan mogok.

“Kemacetan Kota Bandung kalau diserbu wisatawan pasti jumlah mobil banyak dan pasti ada antrean, tetapi solusi-solusinya adalah satu petugas harus siap karena kuncinya satu biasanya macet itu karena parkir sembarangan. Kedua ada mobil yang mogok, nah dua hal ini harus menjadi pantauan,” katanya.

Dedi juga meminta Wali Kota Bandung Farhan berani menindak tegas pungutan liar terkait parkir yang kerap meresahkan wisatawan. Menurutnya pariwisata Ibu Kota Jawa Barat tersebut tidak akan berkembang jika urusan pungli masih terjadi di lapangan.

“Saya sudah menyampaikan ke Wali Kota Bandung dan seluruh jajaran agar membersihkan Kota Bandung dari berbagai kegiatan pungutan liar, karena Bandung merupakan salah satu tujuan wisata dan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakatnya juga sangat besar dari kunjungan-kunjungan orang berwisata ke Kota Bandung,” paparnya.

Bisnis.com, MALANG — Bus Trans Jatim di Malang Raya meliputi Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang tetap diluncurkan beroperasi pada 20 November 2025 di tengah kebijakan efisiensi Transfer Ke Daerah (TKD) oleh pemerintah.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan peluncuran bus Trans Jatim tetap direalisasikan di tengah efisiensi TKD.

Menurutnya, hal itu demi memenuhi kebutuhan masyarakat banyak terhadap penggunaan angkutan massal yang representatif seperti bus.

"Rencananya peluncuran pada 20 November 2025," ucap Widjaja Saleh Putra di Malang, Kamis (6/11/2025).

Total bus Trans Jatim yang beroperasi di Malang Raya, kata dia, sebanyak 15 unit. Rute di Kota Malang mencakup keberangkatan dari Terminal Hamid Rusdi-Jl Mayjen Sungkono-Jl Kiageng Gribig-Terminal Madyopuro-Jl Danau Toba-Jl Ranu Grati-Jl Mayjen Wiyono-Jl Urip Sumoharjo-Jl Trunojoyo-Balai Kota-Jl Majapahit-Jl Merdeka Utara-Jl Basuki Rachmad (Kayutangan)-Jl Semeru-Jl Arjuno-Jl Kawi-Jl Ijen-Jl Bandung-Jl Veteran-Jl Gajayana-Jl MT Haryono-Jl Tlogomas-Terminal Landungsari, dan sebaliknya.

Nantinya, operator Bus Trans Jatim di Kota Malang melibatkan sopir angkot dengan perbandingan 1 unit bus ditangani 5 sopir angkot.

Dengan demikian, tidak semua sopir angkot beralih menjadi operator Bus Trans Jatim.Sisanya tetap akan mengoperasikan angkot namun dengan rute yang diperbarui sesuai dengan perkembangan trayek.

Contohnya, angkot-angkot diharapkan dapat menjangkau perumahan yang bertumbuh di Kota Malang.

Angkot-angkot tersebut juga berfungsi sebagai feeder Bus Trans Jatim.Angkot juga difungsikan untuk mengangkut siswa ke sekolah-sekolah yang selama ini diangkut bus sekolah. Dengan demikian, bus sekolah otomatis tidak difungsikan lagi.

Dengan cara itu, sopir angkot diharapkan menerima kebijakan pengoperasian Bus Trans Jatim karena mereka tidak dirugikan, melainkan tetap diberdayakan.

JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyatakan operasional Mikrotrans Jak41 rute Pulogadung- Kampung Melayu dihentikan sementara gegara penutupan jalur yang dilakukan oleh sopir angkot. Atas kejadian ini, Dishub bakal melakukan pembahasan untuk mencari jalan keluar.

"Terkait Jak41, memang kami akan cek ke lapangan terkait kejadian ini karena informasinya ada angkutan reguler yang berhimpitan dengan layanan Mikrotrans Jak41 dengan reguler," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo kepada wartawan, dikutip Senin (3/10/2025).

"Iya, informasi yang kami terima di lapangan, mereka terganggu dan tentu ini akan kami bahas besok," sambungnya.

Meski begitu Syafrin menjelaskan, jika melihat secara keseluruhan rute Jak41 ini sudah dialihkan yang artinya tidak berhimpitan dengan angkot M02. Dia juga menyampaikan bahwa Jak41 rute Pulogadung-Kampung Melayu juga sudah lama beroperasi.

"Jadi ini sudah lama operasional, tapi memang ada dari pramudi angkutan reguler yang meminta untuk itu dialihkan, walaupun secara rute itu sudah berbeda," ucapnya.

Sekedar informasi, para sopir angkot M02 melakukan aksi penutupan ruas Jalan Persahabatan Raya pada Sabtu (1/10/2025) sore. Hal ini membuat layanan Mikrotrans Jak41 dihentikan sementara.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani menyampaikan permohonan maaf atas penghentian layanan Mikrotrans Jak41. Keputusan penghentian sementara layanan ini demi menjaga keselamatan penumpang dan petugas Mikrotrans Jak41.

"Saat ini petugas Transjakarta didukung aparat keamanan dan instansi terkait terus berkoordinasi dan melakukan mediasi di lokasi untuk mencari jalan keluar terbaik," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo, menegaskan bahwa operasional Bus Trans Banten tidak akan dihentikan meskipun sejumlah sopir angkot trayek Palima–Cinangka terus menyuarakan protes.

Ia memastikan, pemerintah telah menindaklanjuti sebagian tuntutan sopir dengan menyesuaikan jam operasional bus.

“Terkait dengan tuntutan mereka mengenai jam operasional, itu sudah kami laksanakan. Semula dari jam 06.00 WIB sampai 18.00 WIB, sekarang jadi jam 07.00 WIB sampai 17.00 WIB. Tapi katanya masih ada bus yang jalan sampai jam setengah tujuh malam. Itu nanti akan kita dalami dan cek lagi, karena seharusnya tidak boleh ada yang beroperasi lewat jam itu,” katanya Serang, Senin.

Tri juga menegaskan bahwa penghentian layanan Trans Banten tidak mungkin dilakukan karena merupakan bagian dari kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Banten.

“Kalau mereka menginginkan operasional Trans Banten dihentikan, itu tidak bisa. Tapi kalau ingin terlibat, saya sudah sarankan mereka membentuk koperasi atau badan hukum seperti CV. Sekarang kan sebagian besar masih perorangan,” ujarnya.

Menurut Tri, pihaknya telah menyampaikan langsung ke Gubernur Banten Andra Soni mengenai keinginan para sopir untuk bertemu. Namun, keputusan jadwal pertemuan sepenuhnya berada di tangan gubernur.

“Sudah saya sampaikan, tapi saya tidak bisa atur jadwal Gubernur. Ya makanya saya sampaikan lagi, apa yang mereka inginkan?” katanya.

Tri menyatakan, pemerintah tetap menghargai aspirasi sopir angkot dan terbuka terhadap masukan, selama sejalan dengan prinsip pelayanan publik.

“Kami menghargai apa yang mereka sampaikan. Tapi kalau saya harus memberhentikan, tidak bisa. Program ini harus tetap jalan karena bagian dari peningkatan layanan transportasi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Komunitas Angkot Palka, Geri Wijaya, mengatakan pihaknya merasa kecewa dengan sikap pemerintah yang dianggap tidak menepati kesepakatan hasil audiensi sebelumnya.

“Kami sudah aksi sejak tanggal 15 Oktober dan bertemu langsung dengan Kadishub. Beliau janji akan evaluasi jam operasional dan trayek Trans Banten serta mempertemukan kami dengan Gubernur. Tapi sampai hari ini janji itu tidak ditepati,” ujarnya.

Geri menuturkan, sejak Trans Banten diluncurkan pada 4 Oktober 2025, pendapatan sopir angkot menurun drastis. “Sebelum ada Trans Banten, kami bisa dapat Rp350.000 per hari. Sekarang hanya Rp60 ribu sampai Rp150 ribu, belum dipotong setoran,” katanya.

Ia juga menuding Bus Trans Banten melanggar kesepakatan jam operasional dengan tetap beroperasi hingga malam hari.

Merasa tidak mendapat tanggapan, komunitas sopir berencana kembali mengajukan permohonan audiensi resmi kepada Gubernur Banten.

“Kalau tetap tidak ada tanggapan, kami akan datang langsung ke pendopo Gubernur dengan massa yang lebih banyak,” ujar Geri