Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin meminta warga Jakarta menghentikan penggunaan air tanah apabila rumah mereka sudah tersambung jaringan pipa air bersih.

Imbauan itu disampaikan untuk menekan eksploitasi air tanah yang dinilai berdampak hingga kawasan pesisir.

"Saya mau memesankan gini kepada masyarakat, ketika memang tadi sudah disambung PAM-nya, pergunakan dan coba untuk tidak melakukan lagi pengambilan dari air tanah," ujar Arief dalam acara Special Talkshow CNN Indonesia, Rabu (29/4).

Ia mengatakan PAM Jaya hingga saat ini belum memberlakukan kebijakan minimum consumption atau konsumsi minimum kepada pelanggan, meski aturan sebenarnya memungkinkan hal tersebut diterapkan.

Menurut dia, PAM Jaya masih memilih pendekatan edukasi agar masyarakat memiliki kesadaran untuk beralih dari air tanah ke air perpipaan.

"Jakarta sampai saat ini pun kami tidak memberlakukan minimum consumption. Yang sebenarnya itu dalam aturannya boleh. Saya belum mau. Masih berpikir masyarakat harus disadarkan dari gimana rasa memiliki bahwasannya kita akan meninggalkan sebuah legacy, sebuah warisan untuk masa depan," ujarnya.

Arief menjelaskan penggunaan air tanah secara berlebihan memberi dampak langsung terhadap penurunan muka tanah dan kondisi wilayah pesisir Jakarta.

"Tapi yang perlu kita edukasi dari masyarakat bahwasannya pengaruh mereka mengeksploitasi air tanah itu akan berpengaruh sampai ke hilir dekat pantai. Pesisir pantai itu ikut terdampak ketika kita berlebihan," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui penghentian penggunaan air tanah tidak bisa dilakukan begitu saja jika jaringan PAM belum menjangkau seluruh rumah warga. Menurut dia, masyarakat akan tetap memakai sumur apabila belum memiliki alternatif pasokan air bersih dari perpipaan.

"Tapi kan saya juga harus bilang, kalau PAM-nya tidak selesai untuk menyambung pipanya sampai ke rumah, ya mereka kan tidak punya pilihan lagi," kata Arief.

Karena itu, PAM Jaya saat ini mempercepat penyambungan jaringan rumah tangga sejalan dengan target Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai cakupan layanan air perpipaan 100 persen pada 2029.

Arief mengatakan percepatan tersebut diperlukan agar kebijakan pengurangan penggunaan air tanah tidak menimbulkan penolakan di masyarakat.

"Ini menjadi salah satu supaya tidak terjadi backfire, bahwasannya misalkan kita melarang masyarakat ambil air tanah, tapi sudah ada air PAM-nya," ujarnya.

Ia kembali mengimbau pelanggan yang sudah tersambung jaringan PAM agar segera menggunakan air perpipaan sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari.

"Saya ingin mengimbau juga bahwasannya masyarakat yang sudah tersambung, ya segera digunakan air PAM-nya," ujar Arief.

Menurut dia, perubahan kebiasaan tersebut dibutuhkan sebagai bagian dari upaya menjaga kondisi lingkungan Jakarta dalam jangka panjang.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan pajak air tanah (PAT) di sejumlah daerah yang dilaporkan mencapai lebih dari 100 persen menuai keberatan dari pelaku usaha lintas sektor.

Industri menilai lonjakan tarif tersebut berpotensi meningkatkan biaya operasional, menekan daya saing, hingga mengganggu keberlanjutan usaha di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.

Keberatan datang dari sektor perhotelan, restoran, kosmetik, farmasi, minuman ringan, hingga air minum dalam kemasan (AMDK).

Sejumlah ekonom pun mengingatkan agar pemerintah menetapkan kebijakan secara bertahap agar tidak menimbulkan efek kejut bagi dunia usaha.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani mengatakan, kenaikan pajak air tanah yang terlalu tinggi menambah tekanan bagi pelaku usaha hotel dan restoran yang sedang menghadapi penurunan daya beli dan tingkat okupansi yang belum pulih sepenuhnya.

“Usaha kami bisa-bisa gulung tikar nantinya. Beban operasional yang kami tanggung akan sangat besar, sementara tingkat okupansinya turun,” kata Haryadi dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Menurut dia, kenaikan tarif yang signifikan berpotensi memberi tekanan besar terhadap operasional industri yang memanfaatkan air tanah.

PHRI pun mendorong pemerintah membuka ruang pembahasan bersama pelaku usaha untuk menentukan besaran kenaikan yang dinilai lebih seimbang.

Industri khawatir biaya produksi naik

Kekhawatiran serupa disampaikan Ketua Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) Jawa Barat Michael Simon.

Dia menilai kenaikan PAT akan berdampak langsung terhadap harga pokok produksi industri kosmetik yang menggunakan air tanah sekitar 10 sampai 20 persen dari kapasitas produksinya.

“Jadi, bisa dibayangkan kalau tarif pajak air tanahnya sangat mahal, itu jelas akan menaikkan juga harga jualnya ke konsumen dan pasti penjualan akan turun. Apalagi kondisi ekonomi saat ini lagi melemah,” katanya.

Dari sektor farmasi, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia) F Tirto Kusnadi mengatakan, kenaikan PAT yang tinggi berpotensi memicu kenaikan harga obat.

Menurut dia, air merupakan komponen penting dalam industri farmasi, baik sebagai bahan baku utama, pelarut, maupun agen pembersih dalam proses produksi.

“Kalau pajak air tanah itu naik apalagi kenaikannya sangat tinggi, itu akan menyebabkan harga obat itu semakin mahal karena itu pasti jadi cost bagi perusahaan,” kata Tirto.

Ketua Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka (HPFPP) Yudha Hardinata juga menilai kenaikan PAT akan berdampak pada biaya industri farmasi hingga harga obat di pasar.

Di sisi lain, dia mengatakan omzet pedagang farmasi saat ini sudah mengalami penurunan akibat melemahnya ekonomi masyarakat.

“Karena obat ini sangat dibutuhkan masyarakat saat mereka sakit. Jadi, begitu harga obat ini naik, mereka pasti mempertanyakan kenapa obat itu naik,” katanya.

Menurut Yudha, tekanan biaya yang ditransmisikan ke harga jual berpotensi memperbesar beban masyarakat sekaligus menekan penjualan para pedagang.

Industri minuman soroti risiko ke tenaga kerja

Dari industri minuman, Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM) Triyono Prijosoesilo menilai kenaikan PAT secara signifikan menjadi tambahan beban produksi yang dapat memengaruhi pertumbuhan industri dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut dia, dampaknya dapat semakin terasa di daerah wisata yang menjadi pasar utama produk minuman ringan, terutama jika kenaikan harga jual menekan permintaan dari sektor hotel dan restoran.

“Jika harga jual produk kami naik, akan berdampak di tingkat resto dan hotel. Ini yang secara tidak langsung bisa menekan penjualan minuman siap saji,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) Karyanto Wibowo mengungkapkan, di beberapa daerah kenaikan PAT bahkan mencapai 300 persen.

Menurut dia, kondisi tersebut langsung memukul biaya produksi industri AMDK yang menjadikan air sebagai bahan baku utama. Dampaknya, kata dia, tidak hanya dirasakan produsen besar, tetapi juga seluruh rantai industri termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Jadi, kenaikan PAT itu pasti akan menyebabkan biaya operasional naik tajam. Banyak yang terpaksa mempertimbangkan pengurangan volume produksi atau bahkan penutupan pabrik,” tutur Karyanto.

AMDATARA menilai kenaikan yang terlalu tajam tanpa masa transisi juga berisiko mendorong kenaikan harga jual ke konsumen dan memicu dampak sosial seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

Industri mengusulkan implementasi dilakukan bertahap selama 12 hingga 18 bulan agar pelaku usaha memiliki waktu beradaptasi.

Ekonom minta kenaikan bertahap

Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya Fatkhur Huda menilai kenaikan PAT secara mendadak dengan persentase besar berpotensi mengejutkan pelaku usaha dan memaksa industri melakukan penyesuaian ekstrem.

“Pelaku usaha harus banyak melakukan upaya penyesuaian, mulai dari efisiensi biaya dan bagaimana pengurangan produk, bahkan yang lebih buruk nanti pengurangan tenaga kerja. Ini yang sangat dikhawatirkan dan harus dihindari,” katanya.

Menurut Fatkhur, kenaikan pajak seharusnya dilakukan secara proporsional dan bertahap agar tidak memberi efek kejut terhadap dunia usaha yang sedang bertahan di tengah tekanan daya beli.

“Seharusnya kenaikan pajak ini bisa dilakukan secara bertahap, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif. Pemerintah sebaiknya menghindari hal yang secara langsung menimbulkan shock bagi industri,” ujar Fatkhur.

Pandangan serupa disampaikan Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) Marsuki. Dia menyarankan pemerintah memberi insentif pajak kepada perusahaan yang telah melakukan konservasi air tanah, sehingga tujuan peningkatan penerimaan daerah dan keberlanjutan lingkungan tetap berjalan tanpa membebani dunia usaha.

Menurut dia, tidak sedikit perusahaan pengguna air tanah, terutama industri AMDK, telah melakukan konservasi secara mandiri.

“Seharusnya insentif atau diskon pajak bisa diberikan kepada perusahaan yang sudah keluarkan biaya konservasinya,” ucap Marsuki.

Usulan insentif ini, menurut dia, dapat menjadi bagian dari kebijakan fiskal yang lebih seimbang antara kepentingan penerimaan daerah, konservasi sumber daya air, dan keberlangsungan industri.

Kemenperin akan konsultasi dengan Kemendagri

Di sisi pemerintah, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merriyanti Punguan Pintaria mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait persoalan tersebut.

Menurut dia, langkah itu diperlukan karena besaran kenaikan pajak air tanah ditetapkan pemerintah daerah yang berada dalam pembinaan Kemendagri.

“Besarnya kenaikan pajak air tanah itu kan yang menentukan pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah itu kan yang membawahinya dari Kemendagri. Makanya, kami nanti konsultasi dulu ke mereka untuk mencari penyelesaiannya,” jelas dia.

Pernyataan itu muncul di tengah dorongan pelaku usaha agar pemerintah meninjau kembali kebijakan kenaikan PAT, termasuk membuka ruang dialog untuk merumuskan skema yang dinilai lebih bertahap dan mempertimbangkan keberlanjutan usaha di daerah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan penurunan kemampuan tanah menyerap air semakin mengkhawatirkan. Kondisi ini berpotensi mengancam ketahanan air nasional.

Berdasarkan hasil riset terbaru BRIN di Kawasan Bandung Utara, sebanyak 98 mata air mengalami tren penurunan debit. Peneliti BRIN Ananta Purwoarminta mengungkapkan, beberapa mata air yang telah dimanfaatkan sejak 1921, seperti Mata Air Ciwangun dan Mata Air Cibadak, tercatat terus mengalami penurunan kapasitas.

Menurut dia, kondisi tersebut dipicu oleh alih fungsi lahan secara masif di zona tangkapan air (recharge area). Perubahan tutupan lahan mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan, sehingga berdampak langsung pada ketersediaan air tanah di wilayah Cekungan Bandung.

“Karakteristik hidrogeologi vulkanik di Bandung Utara sangat unik dimana air hujan meresap melalui batuan permeabel pada ketinggian 1.200 hingga 1.700 mdpl. Namun efektivitas resapan terganggu akibat hilangnya area resapan alami,” kata Ananta, dikutip dari siaran pers BRIN (24/4).

Riset BRIN memanfaatkan teknologi isotop lingkungan dan hidrogeokimia untuk menelusuri asal-usul serta aliran air tanah. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar penetapan zona lindung yang harus terbebas dari pembangunan fisik.

“Temuan ini menjadi acuan krusial bagi pemerintah dalam menentukan kawasan yang wajib dilindungi demi menjaga keberlanjutan sumber daya air,” ujar Ananta.

Selain mendorong penetapan zona lindung, BRIN merekomendasikan pembangunan sumur resapan, biopori, dan parit imbuhan guna mengarahkan air hujan masuk ke dalam akuifer. Upaya tersebut diharapkan mampu mengompensasi berkurangnya area resapan alami sekaligus menjaga keseimbangan neraca air tanah secara berkelanjutan.

Sebagai catatan, studi lainnya banyak daerah misalnya di Jakarta, Semarang, Demak menunjukkan wilayah-wilayah ini juga menghadapi masalah yang tak jauh beda yaitu eksploitasi air tanah yang tinggi dan kawasan resapan yang menyusut. Kondisi ini tidak hanya menurunkan ketersediaan air, tapi meningkatkan risiko amblesan tanah serta risiko longsor dan banjir.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) merampungkan pembahasan final Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Raperda yang kini tengah menunggu evaluasi Kementerian Dalam Negeri ini diklaim sebagai langkah strategis menyesuaikan kebijakan daerah dengan dinamika regulasi nasional, khususnya pasca berlakunya UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan Nasrullah menyatakan urgensi pembaruan regulasi tersebut.

"Perubahan ini penting agar pengelolaan air tanah di daerah memiliki landasan hukum yang kuat, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan saat ini," kata Nasrullah dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).

Lebih lanjut, Nasrullah menyoroti peran krusial air tanah sebagai tulang punggung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun sektor usaha.

"Melalui Raperda ini, kita ingin memastikan perlindungan hak masyarakat atas air, menjaga keberlanjutan sumber daya, serta memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatannya," ucap dia.

Raperda ini disusun mengacu pada ketentuan Pasal 56 Ayat (2) UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengharuskan setiap Raperda dilengkapi penjelasan atau naskah akademik sebagai dasar yuridis.

Secara substansial, regulasi yang kini mengantre proses fasilitasi PHD Kemendagri ini menargetkan sejumlah sasaran, seperti menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan, hingga memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat adat.

Adapun, Pansus III DPRD Kalsel optimistis Raperda akan segera disahkan pasca evaluasi Kemendagri, dengan harapan memberikan kepastian hukum dan manfaat luas bagi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para ekonom menilai pemerintah perlu menjaga iklim usaha tetap kondusif di tengah tekanan ekonomi global, terutama akibat konflik di Timur Tengah.

Salah satu langkah yang disoroti adalah menunda kebijakan yang berpotensi menambah beban industri, seperti kenaikan tarif pajak air tanah (PAT).

Ekonom Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), Prof. Ida Bagus Raka Suardana, mengatakan saat ini hampir seluruh sektor industri di Indonesia tengah menghadapi tekanan berat.

Konflik global telah mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta bahan baku impor, yang berdampak langsung pada biaya produksi.

“Dalam kondisi seperti ini, pemerintah seharusnya menghadirkan kebijakan yang mendukung industri, bukan justru menambah beban seperti kenaikan pajak air tanah yang signifikan,” ujarnya dikutip, Selasa (21/4/2026).

Ia menekankan pentingnya kepekaan pemerintah terhadap situasi yang dihadapi pelaku usaha. Menurutnya, industri justru membutuhkan insentif untuk meringankan beban operasional, bukan tambahan tekanan fiskal.

“Apalagi kenaikan pajak air tanah dilakukan sekaligus dengan nilai besar. Jika memang harus diterapkan, sebaiknya dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi industri,” tambahnya.

Raka juga mengingatkan risiko yang bisa timbul jika kebijakan tersebut tetap dipaksakan. Industri berpotensi mengalami tekanan berat yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

“Ini yang perlu diwaspadai. Jika daya beli masyarakat ikut turun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan ikut tertekan,” katanya.

Dia mendorong pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut dengan melibatkan koordinasi lintas instansi dan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad. Ia menilai kenaikan PAT memang berpotensi meningkatkan pendapatan pajak daerah, namun efek lanjutannya bisa kontraproduktif.

“Jika harga produk naik akibat kenaikan biaya produksi, daya beli masyarakat akan turun. Dampaknya, penjualan menurun dan setoran pajak penghasilan perusahaan juga ikut turun. Ini bisa menjadi bumerang bagi penerimaan negara,” ujarnya.

Menurut Tauhid, kenaikan pajak yang signifikan hampir pasti akan diteruskan ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga. Kondisi ini berisiko menekan permintaan dan mengganggu target penjualan industri.

Ia menyarankan agar pemerintah melakukan dialog dengan pelaku usaha sebelum menetapkan kebijakan.

“Kalau memang harus naik, perlu dibahas berapa besaran yang masih terjangkau bagi industri, dan sebaiknya dilakukan secara bertahap,” tegasnya.

Tauhid juga menekankan bahwa dalam situasi sulit seperti saat ini, pemerintah seharusnya fokus melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat.

Salah satu caranya adalah dengan memberikan insentif kepada sektor yang terdampak kenaikan harga BBM dan bahan baku impor.

“Pemerintah perlu mengajak pelaku usaha berdialog agar kebijakan yang diambil adil dan tidak memberatkan salah satu pihak,” katanya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Faisal, menilai rencana kenaikan PAT tidak lepas dari upaya pemerintah daerah mengatasi keterbatasan fiskal akibat berkurangnya transfer dari pusat.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tetap perlu mempertimbangkan kondisi dunia usaha yang tengah tertekan.

“Dengan kenaikan BBM dan mahalnya bahan baku impor, pelaku usaha sudah menghadapi beban berat. Jika ditambah kenaikan pajak air tanah, tekanan akan semakin besar, terutama bagi industri yang bergantung pada air tanah seperti makanan dan minuman serta air minum dalam kemasan,” jelasnya.

Faisal menambahkan, jika kebijakan tersebut tetap diberlakukan, perusahaan kemungkinan akan menurunkan kapasitas produksi untuk menekan biaya. Hal ini berisiko menurunkan daya saing industri.

“Jika daya saing turun, penjualan ikut merosot. Pada akhirnya, perusahaan bisa melakukan efisiensi tenaga kerja atau PHK. Ini justru bisa menjadi bumerang bagi perekonomian,” katanya. (Penulis: Eko Sutriyanto | Editor: Choirul Arifin)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Berpotensi Picu PHK, Ekonom Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Pajak Air Tanah

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com – Kenaikan tarif pajak air tanah (PAT) hingga 300 persen di sejumlah daerah dinilai memberikan tekanan besar terhadap industri air minum dalam kemasan (AMDK).

Lonjakan pajak tersebut disebut tidak hanya meningkatkan beban operasional produsen, tetapi juga berpotensi berdampak pada harga jual produk hingga keberlangsungan usaha, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA), Karyanto Wibowo, mengatakan kenaikan PAT yang signifikan akan langsung memengaruhi biaya produksi.

Pasalnya, air tanah merupakan bahan baku utama dalam industri AMDK.

“Jadi, kenaikan PAT itu pasti akan menyebabkan biaya operasional naik tajam,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Menurut dia, tekanan tersebut tidak hanya dirasakan di tingkat produsen besar, tetapi juga merambat ke seluruh rantai industri.

Karyanto menilai, ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi bagian dari ekosistem industri AMDK berada dalam posisi paling rentan.

“Selain itu, juga menjadi ancaman kelangsungan usaha khususnya bagi produsen skala kecil dan menengah yang marginnya tipis. Banyak yang terpaksa mempertimbangkan pengurangan volume produksi atau bahkan penutupan pabrik,” kata dia.

Kenaikan PAT ini juga dinilai berpotensi memicu kenaikan harga jual produk ke konsumen. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu akses masyarakat terhadap air minum kemasan yang aman, higienis, dan terjangkau.

Di sisi lain, Karyanto mengingatkan adanya potensi dampak sosial yang lebih luas. Ia menyebutkan, tekanan terhadap industri dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor hilir serta hilangnya lapangan kerja bagi puluhan ribu tenaga kerja.

Tekanan ganda dari pajak dan bahan baku

Karyanto menuturkan, industri AMDK saat ini menghadapi tekanan ganda.

Selain kenaikan PAT, pelaku usaha juga harus menanggung lonjakan harga bahan baku plastik kemasan.

Menurut dia, harga plastik bahkan mengalami kenaikan hingga 100 persen untuk beberapa jenis resin. Kondisi tersebut semakin memperberat struktur biaya industri.

“Kondisi ini jelas mengancam pertumbuhan industri AMDK yang semula diproyeksikan positif untuk tahun 2026 ini,” ucapnya.

Kenaikan PAT yang terjadi di berbagai daerah juga memiliki besaran yang berbeda-beda. Namun, di beberapa wilayah, peningkatannya dinilai sangat tajam.

Karyanto mencontohkan kenaikan PAT di Kabupaten Bogor yang mencapai hingga 120 persen.

Selain itu, terdapat penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) melalui Peraturan Gubernur di Jawa Tengah dan sejumlah daerah lain yang dinilai terlalu tinggi serta tidak disertai masa transisi yang memadai.

Ia menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil industri, terutama di tengah tekanan biaya lain yang sedang dihadapi.

“Kami tidak menolak regulasi, tetapi berharap agar kebijakan ini adil, proporsional, dan tidak mematikan usaha AMDK,” sebut dia.

Dorongan masa transisi dan harmonisasi kebijakan

AMDATARA menyatakan memahami tujuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong konservasi air tanah yang semakin terbatas.

Namun, asosiasi menilai implementasi kebijakan perlu dilakukan secara lebih terukur.

Karyanto menyampaikan, pihaknya mengusulkan agar penerapan kenaikan PAT dilakukan secara bertahap dengan masa transisi minimal 12 hingga 18 bulan. Hal ini dinilai penting agar pelaku usaha memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian.

Menurut dia, masa transisi tersebut dapat dimanfaatkan industri untuk melakukan diversifikasi sumber air, seperti beralih ke air permukaan atau Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), serta berinvestasi pada teknologi konservasi.

Selain itu, AMDATARA juga mendorong adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna menghindari disparitas tarif yang terlalu tinggi antarwilayah.

“Jadi, perlu dibuat harmonisasi pedoman yang diterapkan secara nasional,” ujar Karyanto.

Usulan insentif dan alokasi pajak untuk konservasi

Lebih lanjut, AMDATARA mengusulkan agar sebagian penerimaan dari PAT dialokasikan kembali untuk mendukung upaya konservasi air tanah.

Karyanto menyebutkan, minimal 50 persen dari penerimaan pajak tersebut dapat digunakan untuk program recharge air tanah, reboisasi daerah tangkapan air, serta pembangunan infrastruktur air berkelanjutan.

Di sisi lain, pelaku usaha yang telah menjalankan praktik konservasi juga diharapkan mendapatkan insentif.

“Harus ada pemberian bobot pajak lebih rendah atau insentif fiskal bagi perusahaan yang telah melakukan kajian hidrogeologi, membangun recharge well, atau beralih sebagian ke air permukaan,” ucapnya.

AMDATARA juga mendorong adanya kolaborasi tripartit antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan regulasi ke depan.

Keterlibatan seluruh pihak dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan berbasis data dan tidak mengganggu keberlangsungan industri.

“Juga harus ada stimulus shock absorber seperti relaksasi sementara komponen pajak terkait atau dukungan teknis untuk efisiensi penggunaan air,” kata Karyanto.

Dampak ke harga air minum dalam kemasan

Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia (Aspadin), Firman Sukirman. Ia menilai kenaikan PAT akan secara langsung meningkatkan beban operasional perusahaan.

“Dengan naiknya beban operasional perusahaan, bisa dipastikan ini pasti bisa mempengaruhi harga jual produk terhadap konsumen,” ujarnya.

Firman juga menegaskan, besaran PAT berbeda-beda di setiap daerah karena merupakan kebijakan pemerintah daerah.

“Jadi, setiap daerah itu penetapan pajak air tanahnya bisa berbeda-beda,” tukasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan kenaikan pajak air tanah (PAT) di sejumlah daerah mulai menuai penolakan dari pelaku usaha, khususnya sektor perhotelan dan restoran.

Di tengah tekanan daya beli masyarakat yang melemah serta tingkat okupansi hotel yang belum pulih, kenaikan beban pajak dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap keberlangsungan usaha.

Pelaku usaha menilai, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Selain permintaan yang masih lemah, keterbatasan pasokan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menyebabkan sektor perhotelan masih sangat bergantung pada air tanah untuk operasional sehari-hari.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI), Haryadi B Sukamdani mengatakan tingginya pajak air tanah yang diterapkan pemerintah akan menyebabkan biaya operasional hotel meningkat.

Apalagi, kondisi ini terjadi di tengah rendahnya daya beli masyarakat.

“Usaha kami bisa-bisa gulung tikar nantinya. Beban operasional yang kami tanggung akan sangat besar, sementara tingkat okupansinya turun,” ujar dia, dalam keterangan resmi, Kamis (9/4/2026).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang pada Februari 2026 sebesar 44,89 persen. Angka ini turun 2,64 persen secara bulanan alias month to month (MtM) dan 2,32 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Pelaku usaha berharap, pemerintah membuka ruang dialog untuk menentukan besaran kenaikan yang lebih proporsional. Ia juga menilai, pemerintah seharusnya tidak menaikkan pajak air tanah tanpa mempertimbangkan suplai air PDAM yang belum mencukupi kebutuhan sektor hotel.

Kondisi ini membuat banyak hotel tetap bergantung pada air tanah.

“Dengan tingginya biaya operasional, mau tidak mau hotel harus melakukan efisiensi. Salah satu efisiensi yang dilakukan adalah mengurangi jam kerja karyawan,” ucapnya.

Kenaikan pajak air tanah telah diterapkan di sejumlah daerah. Di Banyuwangi, pemerintah daerah menaikkan harga dasar air (HDA) bawah tanah hingga berkali-kali lipat mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022.

Ketua PHRI Banyuwangi, Zaenal Muttaqin mengatakan, perubahan skema pembayaran dari retribusi menjadi pajak berbasis pemakaian membuat beban pelaku usaha meningkat signifikan.

“Tetapi sekarang kami diminta memasang meter air dan membayar pajak berdasarkan pemakaian yang jauh lebih tinggi dari tarif sebelumnya dan bersifat progresif. Padahal, kita ini ngebor di tanah kita sendiri,” cetusnya.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kenaikan pajak air tanah juga mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2025. Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, menyebut kenaikan pajak menjadi tambahan beban bagi pelaku usaha.

“Kalau tahun ini naik, bisa 100 sampai 300 persen, masing-masing hotel beda-beda, tarifnya juga masing-masing kabupaten/kota berbeda,” tuturnya.

Kondisi serupa terjadi di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Ketua PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofiandi, mengatakan pelaku usaha mengeluhkan kenaikan pajak yang dinilai cukup drastis.

“Pajak air naik sampai 250 persen. Saya dapat banyak keluhan dari pengusaha tanpa sosialisasi naik aja,” ujarnya.

Di Kota Jambi, kenaikan pajak air tanah juga memicu protes. Ketua PHRI Jambi, Yudhi Irwanda Ghani, menyebut kenaikan pajak berdampak signifikan terhadap biaya operasional hotel.

“Pajak air tanah naik dari Rp 148 per meter kubik menjadi Rp 2.203,” katanya.

Ia menambahkan, minimnya pasokan air dari PDAM membuat hotel tidak memiliki banyak pilihan selain menggunakan air tanah.

“Kami berharap, pemerintah daerah mempertimbangkan ulang kebijakan ini, dan menciptakan solusi yang lebih adil,” tegasnya. (Oleh: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Tarif Pajak Air Tanah Melesat hingga 300%, Industri Hotel Minta Pemerintah Kaji Ulang

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Komitmen pelaku usaha di industri air minum dalam kemasan (AMDK) dalam melakukan konservasi dipertanyakan dit seiring dengan makin tingginya penggunaan air tanah.

Dalam rapat panitia kerja (panja) AMDK di Komisi VII DPR RI hari ini Senin (6/4/2026), pakar hidrogeologi Institut Teknologi Bandung (ITB) Irwan Iskandar menyampaikan bahwa estimasi cadangan air tanah nasional yang mampu diisi dari air hujan cukup besar. Penggunaan air tanah untuk industri AMDK juga tercatat 0,51% secara nasional.

Kendati demikian, dia memandang konservasi air tanah perlu dilakukan mengingat penurunan muka tanah bukan semata disebabkan pengambilan air tanah industri AMDK, melainkan juga aktivitas pemanfaatan lainnya. Instrumen fiskal pemerintah dinilai dapat dioptimalkan untuk mengiringi upaya tersebut.

“Bukan bersifat voluntary, tapi mandatory. Kita mengambil air, kita dapat pajak air tanah. Berapa, sih, biaya yang kita kembalikan untuk mengisi kembali air tanah tersebut? Idealnya kita mampu mengisi lagi,” kata Irwan.

Menurutnya, sekitar 50% penerimaan dari pajak air tanah dapat dikembalikan untuk program konservasi seperti sumur resapan dan sumur imbuhan dalam, yang telah terbukti efektif di berbagai negara. Dia pun menekankan pemanfaatan air tanah sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi.

Untuk kebutuhan industri yang besar, Irwan memberi rekomendasi adanya skala prioritas dalam pemanfaatan air tanah. Prioritas pertama diusulkan untuk kebutuhan langsung manusia seperti air minum, makanan dan minuman, dan farmasi.

Sementara itu, industri yang terkait dengan pertanian, perkebunan, dan peternakan ditempatkan pada prioritas berikutnya, sedangkan sektor lain seperti tekstil dan manufaktur berada pada prioritas ketiga. Irwan juga memberikan sudut pandang dari aspek kewajaran ekonomi untuk mengantisipasi potensi pengambilan air tanah secara ilegal.

“Jadi, jangan sampai kita melakukan perizinan tanpa melihat basis prioritas pemberian izin. Kalau bisa menjual sekian ribu botol [air minum], kok perizinannya hanya sekian liter per detik. Itu kan tidak wajar,” katanya.

Di samping itu, dia juga mendorong adanya perbaikan kelembagaan dari pengelolaan air tanah yang dinilai masih tersebar di berbagai instansi. Menurutnya, perhatian pemerintah masih lebih banyak tertuju pada air permukaan, meskipun pemanfaatan air tanah juga sangat besar.

Skala rumah tangga dan industri ...

Kolam Resapan dan Komitmen Industri

Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran (Unpad) Boy Yoseph Cahya Sunan Sakti Syah Alam menilai upaya konservasi sebenarnya dapat dilakukan mulai dari skala rumah tangga hingga industri.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah artificial recharge atau pengisian kembali akuifer melalui pemanfaatan air hujan. Untuk sektor industri, dia menekankan pentingnya pembangunan kolam resapan secara lebih masif, terutama bagi perusahaan yang melakukan pengambilan air tanah dalam jumlah besar.

“Yang bisa dilakukan oleh siapa pun, termasuk rumah tangga, itu dengan artificial recharge,” ujar Boy.

Komitmen Pelaku Usaha

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) Karyanto Wibowo menyampaikan bahwa realitas pemanfaatan sumber air untuk produk AMDK jauh lebih kompleks dan berbasis ilmu pengetahuan, mencakup aspek hidrogeologi, geologi, dan mikrobiologi. Dia menyebut bahwa sumber air anggota Amdatara berasal dari mata air pegunungan alami langsung, akuifer dalam pegunungan, hingga air tanah dalam.

“Seluruh sumber air dipilih melalui proses ilmiah yang ketat, meliputi studi minimal satu tahun, kajian hidrogeologi, evaluasi multidisiplin geologi, geofisika, mikrobiologi, serta verifikasi independen,” kata Karyanto kepada Bisnis.

Menurutnya, isu keberlanjutan menjadi perhatian penting pelaku usaha, yang mana Amdatara memandang sorotan publik sebagai pengingat sekaligus momentum untuk memperkuat praktik industri yang bertanggung jawab.

Terkait perwujudan upaya konservasi, pihaknya menerapkan prinsip water stewardship dengan melakukan kajian keseimbangan air, perlindungan daerah tangkapan air, serta kepatuhan terhadap izin dan daya dukung lingkungan. Amdatara juga mendorong investasi aktif dalam konservasi dan pemberdayaan masyarakat berbasis daerah aliran sungai (DAS) penanaman kembali pohon, pembangunan sumur resapan, rorak, dan restorasi lahan.

Selain itu, Amdatara juga mendorong efisiensi penggunaan air dan energi, pengurangan emisi, serta inovasi kemasan yang lebih ramah lingkungan. Hal ini diiringi aspek perlindungan konsumen untuk mendapatkan air minum berkualitas, dan transparansi berupa keterbukaan terhadap dialog publik.

“Kami meyakini bahwa konservasi sumber air dan pertumbuhan industri bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan,” tegas Karyanto.

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa persepsi publik terhadap industri air minum dalam kemasan (AMDK) masih menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, pemanfaatan air oleh industri AMDK relatif kecil dibandingkan potensi yang tersedia untuk masyarakat, yakni sekitar 0,22%.

Namun demikian, industri AMDK disebutnya tetap mengedepankan upaya konservasi sumber di tengah beberapa tantangan utama seperti bahan baku yang masih bergantung terhadap impor, biaya produksi tinggi, hingga tata kelola bahan baku daur ulang yang belum optimal.

Putu kemudian menyampaikan bahwa Kemenperin telah mencatat mencatat berbagai upaya konservasi air tanah, termasuk penanaman lebih dari 2 juta pohon serta pembangunan 2.500 sumur resapan dan embung.

“Ini juga menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat, diiringi pendampingan petani dalam budidaya yang ramah air dan pencemaran kimia, serta efisiensi dan sirkularitas air kapasitas produksi,” katanya dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR RI, Rabu (4/2/2026) lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) menyampaikan keberlanjutan menjadi fokus utama pihaknya di tengah sorotan publik terhadap pemanfaatan air tanah.

Pelaku usaha industri air minum dalam kemasan (AMDK) menyebut praktik industri telah berbasis kajian ilmiah ketat.

Ketua Umum Amdatara Karyanto Wibowo menyatakan sumber air industri tidak diambil secara sembarangan. Seluruh proses melalui studi panjang lintas disiplin.

“Seluruh sumber air dipilih melalui proses ilmiah yang ketat, meliputi studi minimal satu tahun, kajian hidrogeologi, evaluasi multidisiplin geologi, geofisika, mikrobiologi, serta verifikasi independen,” kata Karyanto kepadaBisnis, Senin (6/4/2026).

Dia menjelaskan sumber air berasal dari mata air pegunungan, akuifer dalam, hingga air tanah dalam. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan kualitas.

Amdatara menerapkan prinsipwater stewardshipmelalui perlindungan daerah tangkapan air dan keseimbangan pemanfaatan. Investasi juga diarahkan pada konservasi seperti penanaman pohon, pembangunan sumur resapan, dan restorasi lahan.

Selain itu, industri mendorong efisiensi penggunaan air dan energi serta inovasi kemasan ramah lingkungan. Transparansi kepada publik juga menjadi bagian dari strategi menjaga kepercayaan.

“Kami meyakini bahwa konservasi sumber air dan pertumbuhan industri bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan,” tegas Karyanto.

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika menyampaikan bahwa persepsi publik terhadap industri AMDK masih menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, pemanfaatan air oleh industri AMDK relatif kecil dibandingkan potensi yang tersedia untuk masyarakat, yakni sekitar 0,22%.

Namun demikian, industri AMDK disebutnya tetap mengedepankan upaya konservasi sumber di tengah beberapa tantangan utama seperti bahan baku yang masih bergantung terhadap impor, biaya produksi tinggi, hingga tata kelola bahan baku daur ulang yang belum optimal.

Putu kemudian menyampaikan bahwa Kemenperin telah mencatat mencatat berbagai upaya konservasi air tanah, termasuk penanaman lebih dari 2 juta pohon serta pembangunan 2.500 sumur resapan dan embung.

“Ini juga menyediakan sumber air bersih bagi masyarakat, diiringi pendampingan petani dalam budidaya yang ramah air dan pencemaran kimia, serta efisiensi dan sirkularitas air kapasitas produksi,” katanya dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR RI, Rabu (4/2/2026) lalu. (Reyhan Fernanda Fajarihza)

Bisnis.com, JAKARTA — Akademisi mengusulkan alokasi hingga 50% penerimaan pajak air tanah untuk program konservasi guna menjawab lemahnya skema pengembalian sumber daya yang selama ini masih bersifat sukarela. Pendekatan fiskal dinilai perlu diperkuat agar upaya menjaga keberlanjutan air tanah lebih terukur.

Pakar hidrogeologi ITB Irwan Iskandar menyatakan penerimaan pajak air tanah seharusnya dialokasikan kembali untuk menjaga keberlanjutan sumber daya. Instrumen fiskal dinilai dapat menjadi pengungkit utama konservasi.

“Bukan bersifat voluntary, tapi mandatory. Kita mengambil air, kita dapat pajak air tanah. Berapa, sih, biaya yang kita kembalikan untuk mengisi kembali air tanah tersebut? Idealnya kita mampu mengisi lagi,” kata Irwan dalam rapat panja AMDK di Komisi VII DPR RI, Senin (6/4/2026).

Dia mengusulkan sekitar 50% penerimaan pajak air tanah dialokasikan untuk program konservasi. Program tersebut mencakup pembangunan sumur resapan dan sumur imbuhan dalam yang dinilai efektif di berbagai negara.

Irwan menegaskan penurunan muka tanah tidak semata dipicu industri AMDK. Berbagai aktivitas lain turut berkontribusi sehingga pendekatan kebijakan harus menyasar seluruh pemanfaatan.

Data menunjukkan penggunaan air tanah oleh industri AMDK hanya sekitar 0,51% secara nasional. Namun, tekanan terhadap sumber daya tetap terjadi tanpa mekanisme pengembalian yang memadai.

Menurutnya, konservasi harus berjalan seiring pemanfaatan ekonomi. Kebijakan fiskal yang mengikat menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan air tanah tetap terjaga.

Farkhan Hilmie

Mahasiswa Doktor Administrasi Publik UNDIP

JAKARTA terancam tenggelam. Topik ini selalu aktual untuk dibicarakan, bukan karena bombastisnya pemberitaan, melainkan relevansinya dengan kondisi aktual. Banjir dan rob menjadi ancaman nyata. Aktifitas eksploitasi air tanah berlebihan ditengarai menjadi salah satu penyebab penurunan muka tanah (land subsidence).

Perubahan iklim global juga turut berpengaruh terhadap intensitas terjadinya banjir dan rob. Berdasarkan penelitian Pei-Chin Wu, Meng-Wei dan Steven D’Hondt (2022), Jakarta menempati urutan ketiga penurunan muka tanah tertinggi di dunia setelah Tianjin di China dan Kota Semarang Jawa Tengah. Ancaman banjir dan rob tidak hanya berlaku bagi Jakarta saja, melainkan menyebar di berbagai wilayah, khususnya pantura Jawa.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sejumlah wilayah pantura Pulau Jawa mengalami penurunan permukaan tanah hingga posisinya sejajar, bahkan lebih rendah dari permukaan laut. Jakarta Utara, Bandung, Semarang bagian utara, kawasan Demak-Sayung, pesisir Pekalongan, serta beberapa lokasi di Surabaya timur dan utara merupakan wilayah dengan intensitas penurunan muka tanah yang tinggi.

Upaya intervensi pemerintah untuk mengendalikan eksploitasi air tanah dan meningkatnya kerusakan lingkungan terus dilakukan. Pemerintah pusat, melalui Permen ESDM No. 24/2024 mengatur Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah. Hal serupa juga dilakukan pemerintah daerah, seperti Pemprov DKI Jakarta melalui Pergub nomor 93/2021 tentang zona bebas air tanah, Pergub No 5 /2026 tentang efisiensi energi dan air pada bangunan dan Gedung serta Pemerintah Kota Semarang melalui Perwal No 23/2023 tentang zonasi bebas air tanah.

Regulasi dan program kebijakan afirmatif pada prinsipnya berfokus pada perlindungan dan pengaturan ketat penggunaan air tanah. Esensinya, untuk memastikan keberlanjutan, menjamin kepastian hukum, meningkatkan efektifitas serta efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan sumber daya air tanah, baik untuk kebutuhan profit maupun non profit.

Banyak regulasi dan kebijakan lintas Kementerian/Lembaga telah diberlakukan. Namun, pada realitasnya eksploitasi pengambilan air tanah tetap massif. Fenomena tersebut mendorong kegelisahan dan keraguan publik terkait efektifitas implementasi regulasi dan program kebijakan pemerintah.

Tantangan Tata Kelola

Diskursus pengendalian pemakaian air tanah sudah berlangsung lama dan semakin kompleks. Laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kegiatan ekonomi serta pesatnya urbanisasi di wilayah perkotaan mejadi faktor pendorong peningkatan kebutuhan air bersih.

Pemenuhan kebutuhan air bersih, baik untuk keperluan domestik maupun non domestik, sejatinya menjadi tanggungjawab setiap warga negara. Tetapi, karena UUD 1945 pasal 33 mengamanatkan negara (pemerintah) untuk menguasai dan mengelola air, maka pemerintah berkewajiban untuk memenuhinya.

Dalam operasionalnya, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana berupa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Terdapat dua model SPAM yang dikembangkan, yakni SPAM berbasis jaringan perpipaan seperti PDAM/PAM dan SPAM Non jaringan perpipaan seperti penyediaan sumur dangkal/bor yang lebih diorientasikan untuk wilayah pedesaan atau pelayanan yang bersifat komunal.

Kebutuhan air bersih yang tinggi dan melebihi pasokan yang disediakan pemerintah melalui PDAM serta pertimbangan efisiensi biaya, terlebih lagi bagi dunia usaha, menjadi pertimbangan utama penggunaan air tanah yang semakin massif.

Sebagai regulator, pemerintah dihadapkan pada realitas paradoks. Di satu sisi terdapat kebutuhan air bersih yang terus meningkat, sementara pada sisi yang lain penyedia air bersih berbasis perpipaan (PDAM) mengalami kendala keterbatasan, baik teknis maupun non teknis. Sehingga air tanah menjadi pilihan rasional untuk mencukupi kebutuhan instan (jangka pendek) masyarakat.

Implementasi regulasi air tanah diharapkan menjadi solusi atas dilema yang di hadapi pemerintah. Namun, realitas di lapangan banyak mengalami kendala dan hambatan. Tantangan tata kelola air tanah sangat kompleks, diantaranya penguatan kelembagaan, koordinasi antar instansi dan pengawasan pasca perizinan. Diperlukan pemahaman dan solusi atas tantangan tersebut, sehingga regulasi yang ada dapat terimplementasi secara efektif dan efisien, baik ditingkat instansi vertikal maupun horizontal.

Melalui Permen ESDM No. 24/2024, pemerintah melakukan penguatan kelembagaan dengan memangkas prosedur perizinan air tanah, dari yang sebelumnya pemohon harus melalui tiga tahapan, menjadi satu tahap dan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Overlaping regulasi perizinan air tanah, saat ini terfokus pada transisi peralihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pusat. Perubahan regulasi yang relatif cepat menimbulkan kebingungan di tingkat daerah, baik provinsi/Kabupaten. Terdapat kendala ketidaksiapan sistem di daearh, belum semua jenis perizinan terintegrasi dengan OSS, fragmentasi kewenangan perizinan dan terbatasnya kemampuan SDM dalam adaptasi ke dalam sistem digital.

Permasalahan detail-teknis yang tidak terselesaikan dalam regulasi akan menimbulkan kekacauan implementasi yang berujung pada terhambatnya pelayanan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, baik individu maupun coporate.

Partisipasi Publik

0Publik semakin kritis, sadar dan disadarkan oleh kondisi lingkungannya yang terdampak penurunan muka tanah. Presidium Koalisi Jaga Air Tanah Jakarta (JATA), beberapa waktu lalu, mendeklarasikan dukungan pelaksanaan Pergub Nomor 5 Tahun 2026 tentang Efisiensi Energi dan Air pada bangunan gedung, (SINDOnews.com, 26/2/ 2026).

Prakarsa publik dalam tata kelola air tanah berkelanjutan sangat krusial. Mengingat kerusakan lingkungan sangat nyata dan menunjukan indikasi semakin parah. Keterlibatan publik dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan air tanah mejadi tantangan tersendiri.

Dalam Permen ESDM No 24/2024, partisipasi publik tidak mendapatkan mandat yang kuat dan bersifat pasif. Sedangkan Pergub Daerah Khusus Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 secara proaktif menciptakan, menyediakan mekanisme dan ruang yang bermakna (meaningful participation) agar masyarakat dapat terlibat.

Pemerintah harus terbuka dan memberikan ruang kepada publik untuk terlibat aktif sejak proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi. Selain konservasi dan perlindungan, pengendalian penggunaan, pengelolaan terpadu, keterlibatan publik juga menjadi salah satu komponen utama tata kelola air tanah berkelanjutan. Karenanya, melibatkan partisipasi elemen masyarakat sangat vital bahkan menjadi keniscayaan.

Keseimbangan dalam mengakomodir aspirasi pengguna air tanah dan elemen publik yang kritis dan partisipatif dalam pengawasan menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan tata kelola air tanah berkelanjutan.

Resonansi kegelisahan publik terhadap fenomena “Tenggelamnya Jakarta” dan kota lain yang memiliki fenomena identik, perlu menjadi agenda bersama. Organisasi sosial nirlaba/NGO dan akademisi yang selama ini menyuarakan keprihatinannya secara kritis harus mendapatkan apresiasi dan dukungan konkrit.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah berencana melarang total pengambilan air tanah di Semarang guna menghentikan laju penurunan muka tanah (land subsidence). Kebijakan ini akan diterapkan secara ketat seiring dengan perluasan proyek tanggul laut atau Giant Sea Wall (GSW).

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyatakan pembangunan tanggul fisik saja tidak akan cukup untuk mengatasi krisis lingkungan di pesisir utara Jawa. Karenanya, pemerintah daerah didorong untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang menutup akses pemanfaatan air tanah bagi sektor tertentu.

“Nanti akan ada perda, misalnya ya yang melarang pengambilan air tanah karena land subsidence itu kan yang utama karena orang sering mengambil air tanah gitu loh,” ujar Dody dalam Konferensi Pers di Semarang, dikutip Senin (2/3/2026).

Fokus utama larangan ini adalah pelaku industri dan sektor perhotelan yang dinilai melakukan eksploitasi air tanah dalam skala besar. Berbeda dengan konsumsi air oleh masyarakat yang umumnya masih relatif kecil dan bukan pemicu utama kerusakan struktur tanah.

Lebih lanjut, untuk memfasilitasi kebutuhan air bersih, tanggul laut di wilayah Semarang – Demak nantinya di desain lebih menjorok ke tengah laut dengan dimensi yang jauh lebih besar. Infrastruktur ini nantinya dirancang memiliki fungsi ganda sebagai fasilitas desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air tawar.

“Tanggulnya akan lebih maju lagi ke tengah laut, lebih besar lagi karena sekalian dia mengubah air laut menjadi air tawar. Sehingga kemudian menjadi justifikasi bagi Pemda untuk mengeluarkan perda, tidak boleh lagi mengambil air tanah,” tegas Dody.

Dody menambahkan, proyek ambisius ini akan dijembatani oleh Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) sebagai koordinator teknis di lapangan. Selain Semarang, Dody juga menginstruksikan agar wilayah Pekalongan segera masuk dalam program prioritas BOPPJ karena memiliki urgensi penanganan yang serupa.

Sebelumnya, Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) memproyeksikan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall bakal menelan biaya investasi jumbo hingga US$100 miliar atau setara Rp1.681 triliun (asumsi kurs Rp16.815 per US$).

Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan bahwa tanggul laut ini akan membentang sepanjang 535 kilometer (km). Konstruksi dijadwalkan mulai dari sisi barat di Banten, melintasi Jawa Barat, hingga mencapai Gresik di Jawa Timur secara bertahap.

“Secara keseluruhan sudah ada hitungannya sekitar US$80 miliar sampai US$100,” ujar Kepala BOPPJ dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Didit menjelaskan, pemerintah akan membagi pembangunan dalam beberapa tahapan dengan memprioritaskan wilayah yang terdampak paling parah mencakup Jakarta serta kawasan Jawa Tengah seperti Kendal, Semarang, dan Demak.