IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menunjuk pejabat sementara untuk mengisi dua posisi direktur jenderal di Kementerian Keuangan yang sebelumnya dijabat Febrio Nathan Kacaribu dan Luky Alfirman.

Adapun Purbaya memilih Sudarto sebagai sebagai Pelasana Harian (Plh) Dirjen Anggaran, menggantikan posisi Luky Alfirman. Sebelumnya, Sudarto menjabat Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara di Kemenkeu.

Berikutnya, Ferry Ardianto ditunjuksebagai Plh. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskalmenggantikan posisi Febrio Nathan Kacaribu. Ferry sebelumnya menjabat Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Keduanya, mulai aktif bekerja sejak 21 April 2026.

"Pak Darto PhD. Dia lama di (bagian) anggaran. Pak Ferry itu di Jepang ambil gelar Master-nya, Doctor-nya di Colorado Economics. Jadi itu orang-orang kuat di Departemen Keuangan. Emang saatnya dinaikkan. Sudah cukup lama di sini (Kemenkeu)," kata Purbaya saat jumpa pers di gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya mengisyaratkan isu miring soal ketahanan fiskal beberapa waktu lalu muncul dari internal Kemenkeu, mulai dari sisa anggaran yang hanya cukup sekian waktu. Dia tak menampik, keputusan mencopot Febrio dan Luky tidak terlepas dari isu tersebut, meski tidak beririsan langsung.

"Iya dan tidak (penyebab pencopotan dua dirjen). Iya ada sedikit, tapi tidak itu saja (penyebab pencopotan). Ada yang lain-lain," kata Purbaya menjawab isu pencopotan dua mantan dirjen tersebut.

Dia juga mengatakan adanya isu keterbatasan dirinya dalam kecapakan bahasa asing, yang diumbar pihak tertentu dari internal Kemenkeu. Purbaya juga mengaku diisukan bakal menghalangi arus investasi di dalam negeri.

"Informasi yang keluar bahwa Menteri Keuangannya tertutup nggak bisa bahasa Inggris dan kalau bisa jangan dibawa ketemu investor karena dia akan mengacaukan. Itu dari internal (Kemenkeu)," kata Purbaya.

(NIA DEVIYANA)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan pergantian dua pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilakukan pada 21 April 2026.

Dua pejabat yang dicopot yakni Luky Alfirman dari jabatan Direktur Jenderal Anggaran serta Febrio Nathan Kacaribu dari posisi Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal.

Purbaya menegaskan perombakan tersebut merupakan rotasi rutin tahunan dan tidak dilatarbelakangi persoalan tertentu.

"Itu hanya proses biasa, berapa tahun muter-muter. Jadi enggak ada yang istimewa dari situ," ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (24/4).

Hingga kini, posisi definitif untuk kedua jabatan tersebut masih belum ditetapkan. Purbaya menunjuk Sudarto sebagai Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Anggaran.

Sementara itu, Ferry Ardiyanto ditunjuk sebagai Plh Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal. Ferry sebelumnya baru dilantik sebagai Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi di Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal pada 21 April 2026.

Purbaya menyebut, penetapan pejabat definitif masih menunggu proses pengajuan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Mungkin awal atau pertengahan Mei," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjuk pejabat sementara untuk mengisi dua posisi direktur jenderal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sebelumnya dicopot. Kedua pejabat tersebut adalah Sudarto dan Ferry Ardianto.

Sudarto saat ini menjabat Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara sebagai Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Anggaran. Sementara itu, Ferry Ardianto yang merupakan Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ditunjuk sebagai Plh Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Nantinya, kedua nama tersebut akan mengisi bangku Direktur Jenderal Anggaran yang sebelumnya diisi Luky Alfirman, serta Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal yang dijabat Febrio Nathan Kacaribu.

Purbaya mengatakan penunjukan tersebut sudah berlaku sejak Selasa (21/4) dan kedua pejabat sementara telah mulai menjalankan tugasnya.

"Iya, sudah dikasih Plh sekarang. Dari kemarin sore sudah aktif," kata Purbaya saat ditemui di Jakarta, Rabu (22/4) dilansir dari Detik.com.

Ia belum merinci jabatan baru yang akan ditempati Luky dan Febrio setelah dicopot dari posisi sebelumnya. Menurutnya, Kemenkeu masih mengkaji penempatan yang sesuai dengan kompetensi keduanya.

[Gambas:Youtube]

"Istirahat dulu. Nanti dicari tempat yang pas buat mereka," ujarnya.

Selain dua posisi tersebut, satu jabatan eselon I lainnya yang masih kosong adalah Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang sebelumnya ditinggalkan Masyita Crystallin.

Purbaya menyebut proses seleksi tengah dilakukan untuk mengisi tiga posisi strategis tersebut. Nama-nama kandidat nantinya akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat persetujuan.

"Nanti sekalian diajukan ke presiden, jadi sekaligus. Mungkin awal Mei atau pertengahan Mei," kata dia.

Besaran dana yang harus dikembalikan penerima beasiswa S2 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memantik penasaran publik buntut konten 'bangga anak menjadi warga negara asing (WNA)'.

Warganet juga merujak penerima beasiswa berinisial DS lantaran melontarkan hinaan kepada Indonesia. Apalagi setelah diusut, suami DS yang juga penerima beasiswa LPDP, ternyata belum menyelesaikan tanggung jawab kontribusi setelah menyelesaikan studi.

Lantas, berapa denda yang harus dibayarkan penerima beasiswa LPDP S2 jika ogah pulang ke Indonesia untuk memenuhi tanggung jawab pengabdian?

Direktur LPDP Sudarto mengungkapkan rata-rata dana yang dikembalikan penerima beasiswa jenjang magister (S2) yang melanggar kewajiban pulang ke Tanah Air berada di bawah Rp 1 miliar per orang.

"Iya yang sudah bayar itu ada yang dalam negeri, ada yang di luar negeri juga ada," ujar Sudarto di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/2).

"Ini rata-rata ya, mohon maaf ya, antara sekitar Rp2 miliar satu orang untuk yang PhD (S3), ada yang master (S2) di bawah Rp1 miliar," tambahnya.

Sudarto menjelaskan dana tersebut telah diterima kembali oleh negara melalui mekanisme yang berlaku.

Terkait mekanisme pembayaran, LPDP memberi ruang bagi penerima untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing. Ada yang melunasi sekaligus, ada pula yang mencicil.

"Ada yang bisa langsung bayar, ada yang (cicil). Kalau Anda tiba-tiba nggak kerja kan nggak bisa tiba-tiba punya uang segitu. Kita kan at the end harus menyelamatkan keuangan negara," tegas Sudarto.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan suami DS bersedia mengembalikan dana beasiswa LPDP yang diterima, termasuk besaran bunga sesuai ketentuan.

"Pak Dirut LPDP sudah bicara dengan suami terkait dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai LPDP nilainya jadi termasuk bunganya. Kan saya juga taruh uang di bank ada bunganya," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Januari, Senin (23/2).

Purbaya mengingatkan agar penerima beasiswa tidak menghina negara lantaran dana LPDP berasal dari pajak masyarakat dan sebagian dari utang negara, yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Diharapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, kalau enggak senang ya enggak senang, tapi jangan hina-hina negara lah. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh," jelasnya.

Apabila dana beasiswa digunakan untuk menghina negara, pemerintah tak hanya akan meminta pengembalian dana beserta bunga, tetapi juga menjatuhkan sanksi administratif. Salah satunya, berupa pemblokiran akses di seluruh instansi pemerintahan.

"Tapi kalau untuk pakai untuk hina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau begitu. Nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan dan enggak akan bisa masuk. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri," tegas Purbaya.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membuka peluang kerja sama dengan BPI Danantara guna memperkuat ekosistem talenta, serta mendorong penciptaan lapangan kerja bagi alumni penerima beasiswa.

Direktur LPDP Sudarto mengatakan pihaknya tengah berdiskusi dengan berbagai pihak termasuk Danantara dan industri perbankan, untuk mendukung penempatan awardee LPDP di sektor-sektor strategis.

"Yang BPI Danantara kita sedang diskusi terus, tapi individu misalnya kami bekerja sama dengan beberapa bank," ujar Sudarto dalam media briefing, Kamis (26/2).

Sudarto menjelaskan sebagian besar alumni LPDP saat ini telah bekerja di berbagai sektor, termasuk di perusahaan tambang besar. Meski demikian, LPDP melihat peluang kolaborasi lebih lanjut melalui skema pro hire atau perekrutan langsung talenta unggulan sesuai kebutuhan industri.

"Rata-rata banyak teman-teman LPDP itu sebenarnya sudah bekerja. Bekerja di perusahaan tambang yang top itu kan bisa pro hire sebenarnya. Beberapa bank sudah bekerja sama dengan kami, dan ini sedang kami diskusikan," ujarnya.

Menurut Sudarto, pembahasan kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem talenta nasional yang terintegrasi, mulai dari pendidikan hingga penyerapan tenaga kerja.

LPDP, kata dia, terus berkoordinasi dengan industri dan pemerintah daerah untuk memastikan lulusan penerima beasiswa dapat terserap dan berkontribusi di sektor-sektor prioritas.

"Makanya kita bicara ekosistem itu yang terus kami bicarakan, kami koordinasikan, kami kerjasamakan saat ini dengan industri, termasuk dengan daerah-daerah, agar ekosistem itu terbangun," tegasnya.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengungkap empat dari delapan alumni penerima beasiswa yang dijatuhi sanksi telah melunasi kewajiban pengembalian dana pendidikan ke kas negara.

Direktur Utama LPDP Sudarto mengatakan delapan alumni tersebut terbukti tidak menjalankan kewajiban pengabdian di Indonesia setelah menyelesaikan studi.

"Empat orang sudah lunas langsung ke kas negara, sisanya masih mencicil," ujar Sudarto.

Sudarto menjelaskan empat alumni lainnya saat ini masih dalam proses pengembalian dana secara bertahap sesuai mekanisme yang ditetapkan.

LPDP sebelumnya menjatuhkan sanksi pengembalian dana penuh kepada delapan alumni tersebut, karena dinilai tidak memenuhi kewajiban kontribusi atau bekerja di Indonesia setelah lulus.

Selain kewajiban pengembalian dana, alumni yang terbukti melanggar juga dikenakan sanksi pemblokiran atau blacklist untuk seluruh program LPDP di masa mendatang.

Secara keseluruhan, LPDP telah melakukan evaluasi terhadap ratusan penerima beasiswa.

Saat ini, terdapat 36 alumni yang masih dalam proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kewajiban.

"Masih dalam proses pemeriksaan ada 36 orang terkait dugaan pelanggaran," kata Sudarto.

Hingga akhir Januari 2026, tercatat 32.876 orang telah menyelesaikan studi melalui program beasiswa LPDP.

Sementara itu, 307 alumni tercatat memperoleh izin resmi untuk mengikuti program magang atau melanjutkan studi di luar negeri.

Selain itu, 172 alumni bekerja di lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan Asian Development Bank (ADB) sesuai ketentuan yang berlaku.

Sudarto menegaskan setiap kasus diproses secara objektif dan proporsional dengan mempertimbangkan fakta serta konteks masing-masing penerima beasiswa.

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto mengungkapkan rata-rata dana yang dikembalikan penerima beasiswa jenjang doktoral (S3) yang melanggar kewajiban pulang ke Tanah Air sekitar Rp2 miliar per orang.

Sementara itu, untuk program magister (S2), nilai pengembalian berada di bawah Rp1 miliar per orang.

"Iya yang sudah bayar itu ada yang dalam negeri, ada yang di luar negeri juga ada," ujar Sudarto di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/2).

Sudarto menjelaskan besaran pengembalian bergantung pada jenjang pendidikan yang ditempuh awardee.

"Ini rata-rata ya, mohon maaf ya, antara sekitar Rp2 miliar satu orang untuk yang PhD (S3), ada yang master (S2) di bawah Rp1 miliar," katanya.

Sudarto menjelaskan dana tersebut telah diterima kembali oleh negara melalui mekanisme yang berlaku.

Terkait mekanisme pembayaran, LPDP memberi ruang bagi penerima untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing. Ada yang melunasi sekaligus, ada pula yang mencicil.

"Ada yang bisa langsung bayar, ada yang (cicil). Kalau Anda tiba-tiba nggak kerja kan nggak bisa tiba-tiba punya uang segitu. Kita kan at the end harus menyelamatkan keuangan negara," tegas Sudarto.

Sudarto menyebut total delapan orang telah dijatuhi sanksi pengembalian dana karena tidak memenuhi kewajiban kontribusi atau pengabdian setelah menyelesaikan studi.

"Delapan orang yang disampaikan tadi sama-sama tidak berkontribusi (melakukan kewajiban bekerja atau mengabdi)," ujarnya.

Secara keseluruhan, LPDP telah meneliti lebih dari 600 penerima beasiswa. Dari hasil evaluasi tersebut, sebanyak 44 orang masuk dalam daftar penindakan.

"Yang sudah ditetapkan sanksi termasuk pengembalian 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses," kata Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (24/2).

Sudarto menegaskan setiap awardee telah memahami konsekuensi aturan sejak awal karena memegang buku pedoman serta menandatangani perjanjian.

Selain itu, LPDP juga memastikan seluruh kasus diproses secara objektif dan proporsional demi menjaga akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul terkait isu penerima beasiswa berinisial DS yang membuat konten bangga anak jadi warga negara asing (WNA).

Sudarto mengingatkan seluruh alumni penerima beasiswa LPDP untuk menjaga etika moral dan nilai-nilai kebangsaan. Ia menegaskan para penerima beasiswa menempuh pendidikan tinggi menggunakan dana yang bersumber dari pajak masyarakat.

"Saya perlu menyampaikan kepada seluruh alumni LPDP tolong ke depan menjaga etika moral dan nilai2 kebangsaan bahwa sekali lagi anda semuanya bisa berpendidikan tinggi S2, S3 Postdoc itu dari uang rakyat," ujar Sudarto dalam media briefing di Jakarta, Rabu (25/2).

Sudarto menekankan keberlangsungan LPDP sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana negara. Dana abadi pendidikan dibentuk sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia unggul. Dana beasiswa berasal dari pajak rakyat.

"Saya mengingatkan LPDP, Lu Pakai Duit Pajak. LPDP ini berjalan terus karena kepercayaan daripada masyarakat maka mari kita jaga kepercayaan tersebut mari kita buktikan harapan masyarakat membentuk dana abadi pendidikan ini investasi jangka panjang memang berdampak," ujarnya.

Lebih lanjut, Sudarto memastikan LPDP akan melakukan evaluasi menyusul polemik tersebut. Evaluasi itu mencakup peninjauan syarat dan pembekalan bagi calon penerima beasiswa.

"Ini membantu kami untuk memperbaiki syarat-syaratnya. Termasuk juga apakah PK (persiapan keberangkatan) yang selama ini 1 minggu, apakah kami akan diperpanjang? Ini yang kelihatannya menjadi evaluasi kami," katanya.

Ia menyebut saat ini terdapat lebih dari 5.000 peserta yang tengah dalam tahap persiapan keberangkatan.

Menurutnya, LPDP perlu mempertimbangkan aspek biaya dan efektivitas program. Namun, ia menegaskan pentingnya pembekalan yang memadai, termasuk penguatan rasa cinta tanah air bagi para penerima beasiswa.

"Ini tentunya kami harus melihat trade-off antara biaya dan kami harus melihat juga bahwa sangat penting untuk membekali teman-teman yang pintar-pintar ini, terkait dengan rasa cinta Tanah Air," pungkasnya.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto mengungkapkan tengah menyelidiki lebih dari 600 penerima beasiswa (awardee) yang belum kembali ke Indonesia untuk menjalankan kewajiban pengabdian sesuai ketentuan.

Direktur LPDP Sudarto menyebut dari penyelidikan itu, sebanyak 44 orang penerima beasiswa diduga mangkir dari kewajiban kembali ke Indonesia. Rinciannya, delapan orang telah dijatuhi sanksi, sementara 36 lainnya masih dalam proses pemeriksaan.

"Kami sudah melakukan penelitian lebih dari 600 dan dari jumlah tersebut, yang sudah ditetapkan sanksi termasuk pengembalian itu delapan orang, 36 lagi sedang dalam proses," ujar Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (23/2).

Sudarto menjelaskan, data terkait awardee yang tidak mengabdi diperoleh dari berbagai sumber. Salah satunya melalui data perlintasan keimigrasian yang diakses LPDP dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

Selain itu, LPDP juga menerima laporan dari masyarakat serta memantau aktivitas media sosial para penerima beasiswa. Informasi tersebut kemudian diverifikasi lebih lanjut sebelum ditindaklanjuti.

"Terkait data, awardee yang tidak mengabdi sesuai dengan kewajiban, LPDP dapat data tersebut berdasarkan perlintasan keimigrasian akses dari Dirjen Imigrasi. Kemudian juga dari laporan masyarakat kepada kami dan tentunya dari media sosial awardee LPDP tersebut," katanya.

Ia menegaskan tidak semua laporan langsung berujung pada pelanggaran. Dalam sejumlah kasus, awardee diketahui masih dalam masa magang atau membangun usaha di luar negeri, yang memang diperbolehkan selama dua tahun sesuai buku pedoman penerima beasiswa.

"Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat masih dalam masa magang, di mana LPDP memang memberikan kesempatan magang dan bangun usaha selama dua tahun di luar negeri sebagaimana ada di buku pedoman penerima beasiswa," jelasnya.

Sudarto menambahkan, ada pula awardee yang telah menyelesaikan masa pengabdian atau mendapatkan penugasan resmi dari instansi tempatnya bekerja. Karena itu, setiap laporan diproses secara objektif dan profesional.

"Setiap kasus kami akan proses secara objektif dan profesional. Kami terus menjaga amanah publik, bahwa ini ada dana publik untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya," ujarnya.

Terkait sanksi, Sudarto menegaskan seluruh awardee telah memahami konsekuensi yang tercantum dalam perjanjian. Sanksi dapat berupa kewajiban pengembalian dana beserta bunga hingga pemblokiran untuk mengikuti program LPDP selanjutnya.

"Adapun sanksi, pengembalian dana termasuk bunga dan pemblokiran untuk mengikuti kegiatan selanjutnya," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto menilai langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang berpesan kepada pemerintah untuk menunda rencana impor 105 ribu mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sebagai bentuk dukungan terhadap industri otomotif lokal.

Sudarto juga menyebut langkah tersebut mencerminkan semangat kemandirian otomotif nasional yang sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun industri otomotif nasional.

“Jadi langkah DPR yang diwakili oleh Prof Sufmi Dasco selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo yang akan membangun industri otomotif nasional tahun depan. Pemenuhan kebutuhan 105 ribu mobil oleh industri dalam negeri bisa menjadi langkah awal kemandirian otomotif nasional," kata Sudarto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan keputusan untuk menunda hingga ada pembahasan lengkap oleh Presiden dan pemangku kepentingan terkait merupakan bentuk tanggung jawab legislatif dalam pengambilan kebijakan publik yang besar dampaknya.

Ia menilai bahwa keputusan terkait impor dalam jumlah besar perlu memperhatikan sejumlah aspek fundamental, termasuk keberlanjutan industri dalam negeri, peluang penciptaan nilai tambah lokal, dan dampak ekonomi jangka panjang.

“Sikap untuk menunda dahulu sampai ada kajian komprehensif dan masukan dari berbagai pihak adalah cerminan demokrasi kebijakan yang sehat. Ini menunjukkan bahwa setiap keputusan strategis harus diputuskan melalui diskusi menyeluruh, bukan hanya keputusan sepihak,” kata Sudarto.

Dirinya juga menekankan pentingnya mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut akan memengaruhi ekosistem industri nasional, khususnya sektor otomotif yang telah menunjukkan kemampuan produksi yang signifikan.

“Keputusan yang diambil harus memberi ruang bagi pertumbuhan industri lokal agar tetap kompetitif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan berencana akan mendatangkan 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk memperkuat armada logistik program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ketua Dewan Penasihat GREAT Institute sekaligus Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan impor 105 ribu unit mobil pikap tersebut tidak memiliki landasan yang kuat dan tidak mendukung industri otomotif nasional.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dirinya sudah berpesan kepada pemerintah agar menunda terlebih dahulu rencana impor 105 ribu mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menurut dia, rencana itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut dia, Presiden pun akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut.

"Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Selain itu, dia menilai Presiden juga akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026