Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan pergantian dua pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilakukan pada 21 April 2026.

Dua pejabat yang dicopot yakni Luky Alfirman dari jabatan Direktur Jenderal Anggaran serta Febrio Nathan Kacaribu dari posisi Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal.

Purbaya menegaskan perombakan tersebut merupakan rotasi rutin tahunan dan tidak dilatarbelakangi persoalan tertentu.

"Itu hanya proses biasa, berapa tahun muter-muter. Jadi enggak ada yang istimewa dari situ," ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (24/4).

Hingga kini, posisi definitif untuk kedua jabatan tersebut masih belum ditetapkan. Purbaya menunjuk Sudarto sebagai Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Anggaran.

Sementara itu, Ferry Ardiyanto ditunjuk sebagai Plh Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal. Ferry sebelumnya baru dilantik sebagai Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi di Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal pada 21 April 2026.

Purbaya menyebut, penetapan pejabat definitif masih menunggu proses pengajuan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Mungkin awal atau pertengahan Mei," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjuk pejabat sementara untuk mengisi dua posisi direktur jenderal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sebelumnya dicopot. Kedua pejabat tersebut adalah Sudarto dan Ferry Ardianto.

Sudarto saat ini menjabat Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara sebagai Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Anggaran. Sementara itu, Ferry Ardianto yang merupakan Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ditunjuk sebagai Plh Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Nantinya, kedua nama tersebut akan mengisi bangku Direktur Jenderal Anggaran yang sebelumnya diisi Luky Alfirman, serta Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal yang dijabat Febrio Nathan Kacaribu.

Purbaya mengatakan penunjukan tersebut sudah berlaku sejak Selasa (21/4) dan kedua pejabat sementara telah mulai menjalankan tugasnya.

"Iya, sudah dikasih Plh sekarang. Dari kemarin sore sudah aktif," kata Purbaya saat ditemui di Jakarta, Rabu (22/4) dilansir dari Detik.com.

Ia belum merinci jabatan baru yang akan ditempati Luky dan Febrio setelah dicopot dari posisi sebelumnya. Menurutnya, Kemenkeu masih mengkaji penempatan yang sesuai dengan kompetensi keduanya.

[Gambas:Youtube]

"Istirahat dulu. Nanti dicari tempat yang pas buat mereka," ujarnya.

Selain dua posisi tersebut, satu jabatan eselon I lainnya yang masih kosong adalah Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang sebelumnya ditinggalkan Masyita Crystallin.

Purbaya menyebut proses seleksi tengah dilakukan untuk mengisi tiga posisi strategis tersebut. Nama-nama kandidat nantinya akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat persetujuan.

"Nanti sekalian diajukan ke presiden, jadi sekaligus. Mungkin awal Mei atau pertengahan Mei," kata dia.

Pengganti tiga direktur jenderal (dirjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dicopot bakal disetor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke Presiden Prabowo Subianto.

Ketiga pejabat yang diganti adalah Dirjen Anggaran Luky Alfirman, Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu dan Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) setelah ditinggalkan Masyita Crystallin.

Untuk posisi Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan saat ini diisi Pelaksana Harian (Plh) Herman Saheruddin. Namun, Purbaya belum mengumumkan siapa pengganti Luky dan Febrio. Yang jelas, sudah ada Plh yang ditunjuk sejak Selasa (21/4).

"(Dirjen Anggaran serta Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal diganti?) Iya, sudah dikasih Plh sekarang. Dari kemarin sore sudah aktif," kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Detik, Rabu (22/4).

Menurutnya, saat ini Kemenkeu tengah menyeleksi kandidat terbaik sebagai pengganti ketiga dirjen tersebut. Nama-nama pengganti dirjen Kemenkeu itu disetor Purbaya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan.

"Nanti sekalian diajukan ke presiden, jadi sekaligus. Mungkin awal Mei atau pertengahan Mei," imbuhnya.

Masyita dicopot dari Kemenkeu untuk mengemban tugas baru di Danantara. Pada Februari lalu, Purbaya mengalih tugaskan Masyita menjadi Head of Economic & ESG Strategic Positioning di PT Danantara Investment Management (Persero).

Purbaya juga mengungkapkan bakal mencarikan jabatan baru untuk Luky dan Febrio. Namun, ia belum membeberkannya.

"Istirahat dulu. Nanti dicari tempat yang pas buat mereka," tutur Purbaya.

Luky Alfirman adalah sarjana teknik industri ITB. Ia juga menempuh pendidikan S2 dan S3 ekonomi di University of Colorado.

Luky mempunyai karir panjang di Kemenkeu yang dimulainya sejak 1 Maret 1995. Ia pernah menjabat Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro di Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu.

Selain itu, dia juga pernah menjabat Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Dirjen Perimbangan Keuangan. Pada 23 Mei 2025, Lucy dilantik sebagai Dirjen Anggaran.

Febrio Nathan Kacaribu lahir di Sidikalang, Sumatra Utara, pada 1978.

Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 2002 dari Universitas Indonesia, gelar Master of International & Development Economics dari Australian National University pada 2005. Di tahun 2014, serta gelar Ph.D dari University of Kansas.

Febrio menjabat sebagai Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM sejak 2015.

Ia bergabung dengan Kemenkeu pada 3 April 2020 saat dilantik sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), di masa kepemimpinan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Pada 23 Mei 2025, Febrio dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu.

[Gambas:Youtube]

Dua pejabat eselon I yang menjabat direktur jenderal (dirjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dicopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kedua pejabat yang dicopot Purbaya adalah Dirjen Anggaran Luky Alfirman dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu.

Purbaya mengatakan kedua posisi tersebut sudah diisi oleh pelaksana harian (plh) sejak Selasa (21/4).

"(Dirjen Anggaran serta Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal diganti?) Iya, sudah dikasih Plh sekarang. Dari kemarin sore sudah aktif," kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Detik, Rabu (22/4).

Purbaya mengungkapkan bakal mencarikan jabatan baru untuk kedua pejabat senior Kemenkeu tersebut. Namun, ia belum membeberkannya.

"Istirahat dulu. Nanti dicari tempat yang pas buat mereka," tutur Purbaya.

Selain kedua jabatan tersebut, kursi eselon I Kemenkeu juga kosong untuk posisi Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) setelah ditinggalkan Masyita Crystallin

Pada Februari lalu, Purbaya mengalih tugaskan Masyita menjadi Head of Economic & ESG Strategic Positioning di PT Danantara Investment Management (Persero).

Saat ini, Kemenkeu tengah menyeleksi kandidat terbaik untuk mengisi tiga jabatan strategis tersebut sebelum diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan.

"Nanti sekalian diajukan ke presiden, jadi sekaligus. Mungkin awal Mei atau pertengahan Mei," ujar Sang Bendahara Negara.

Luky Alfirman adalah sarjana teknik industri ITB. Ia juga menempuh pendidikan S2 dan S3 ekonomi di University of Colorado.

Luky mempunyai karir panjang di Kemenkeu yang dimulainya sejak 1 Maret 1995. Ia pernah menjabat Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro di Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu.

Selain itu, ia juga pernah menjabat Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Dirjen Perimbangan Keuangan. Pada 23 Mei 2025, Lucy dilantik sebagai Dirjen Anggaran.

Febrio Nathan Kacaribu lahir di Sidikalang, Sumatra Utara, pada 1978.

Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 2002 dari Universitas Indonesia, gelar Master of International & Development Economics dari Australian National University pada 2005. Di tahun 2014, serta gelar Ph.D dari University of Kansas.

Febrio menjabat sebagai Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM sejak 2015.

Ia bergabung dengan Kemenkeu pada 3 April 2020 saat dilantik sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), di masa kepemimpinan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Pada 23 Mei 2025, Febrio dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mencopot dua direktur jenderal (dirjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kedua pejabat yang diberhentikan adalah Dirjen Anggaran Luky Alfirman dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu.

Purbaya mengatakan kedua posisi tersebut sudah diisi oleh pelaksana harian (plh) sejak Selasa (21/4).

"(Dirjen Anggaran serta Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal diganti?) Iya, sudah dikasih Plh sekarang. Dari kemarin sore sudah aktif," kata Purbaya saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, seperti dikutip Detik, Rabu (22/4).

Purbaya mengungkapkan bakal mencarikan jabatan baru untuk kedua pejabat senior Kemenkeu tersebut. Namun, ia belum membeberkannya.

"Istirahat dulu. Nanti dicari tempat yang pas buat mereka," tutur Purbaya.

Selain kedua jabatan tersebut, kursi eselon I Kemenkeu juga kosong untuk posisi Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) setelah ditinggalkan MasyitaCrystallin

Pada Februari lalu, Purbaya mengalih tugaskan Masyita menjadi Head of Economic & ESG Strategic Positioning di PT Danantara Investment Management (Persero).

Saat ini, Kemenkeu tengah menyeleksi kandidat terbaik untuk mengisi tiga jabatan strategis tersebut sebelum diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan persetujuan.

"Nanti sekalian diajukan ke presiden, jadi sekaligus. Mungkin awal Mei atau pertengahan Mei," ujar Sang Bendahara Negara.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah mencopot Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu dan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman dari posisi jabatannya per kemarin, Selasa (21/4/2026).
"Iya. Udah dikasih Plh [Pelaksana Harian] sekarang," ujar Purbaya saat dikonfirmasi usai pertemuan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/4/2026) siang.
Menurut Purbaya, jabatan Plh. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal dan Direktur Jenderal Anggaran sudah aktif sejak kemarin. Adapun Purbaya pada Selasa lalu juga melantik sejumlah pejabat eselon II Kemenkeu.
Purbaya mengatakan saat ini baik Febrio maupun Luky belum dirotasi ke posisi baru. Posisinya sama dengan Heru Pambudi yang sebelumnya sudah dicopot dari Sekjen, dan digantikan oleh Robert Leonard Marbun.
"Belum, istirahat dulu. Nanti saya cari tempat yang pas," ujarnya.
Di sisi lain, posisi Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga belum diisi oleh pejabat definitif. Usai ditinggalkan Masyita Cystallin, posisi itu kini dijabat Pelaksana Tugas (Plt). yaitu Herman Saheruddin.
Nantinya, lanjut Purbaya, ketiga calon pejabat definitif di posisi itu akan diusulkan ke Presiden Prabowo Subianto bulan depan.
"Nanti akan sekalian diajuin ke Presiden. Jadi sekaligus di awal Mei atau pertengahan Mei," terang Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) resmi mengangkat Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen.

Pengangkatan tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2025 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku efektif per 17 April 2026.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menegaskan bahwa laporan ini merupakan bagian dari kewajiban keterbukaan informasi sesuai ketentuan regulator.

BNI merujuk pada Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang keterbukaan informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik yang telah diperbarui, serta ketentuan lain terkait transparansi perbankan.

Dalam keterbukaan informasi BEI, BNI menyebut pengangkatan Febrio telah melalui proses persetujuan pemegang saham dan regulator.

“RUPS Luar Biasa Perseroan Tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2025 telah menyetujui pengangkatan Bapak Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen Perseroan," tulis perseroan, dikutip Senin (20/4/2026).

Selanjutnya, OJK menerbitkan persetujuan resmi melalui surat No. SR-291/PB.13/2026 tertanggal 17 April 2026 yang merujuk pada keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEPR-48/D.03/2026 di tanggal yang sama.

“Selanjutnya melalui Surat OJK No. SR-291/PB.13/2026 tanggal 17 April 2026, OJK menyampaikan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEPR-48/D.03/2026 tanggal 17 April 2026 yang menyetujui pengangkatan Bapak Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen Perseroan," imbuh perseroan.

BNI menetapkan tanggal efektif jabatan tersebut bertepatan dengan keluarnya persetujuan regulator, yakni 17 April 2026.

“Berkenaan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan peraturan OJK terkait, maka bersama ini kami laporkan tanggal efektif pengangkatan Bapak Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen Perseroan pada tanggal 17 April 2026," ungkap perseroan.

Perseroan juga menegaskan bahwa pengangkatan tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha BNI.

Profil Febrio Nathan Kacaribu

Febrio Nathan Kacaribu merupakan ekonom yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan. Ia lahir di Sidikalang, Sumatra Utara, pada 1978 dan merupakan Warga Negara Indonesia.

Dari sisi pendidikan, Febrio menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang (lulus 1996), kemudian meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 2002.

Ia melanjutkan studi Master of International and Development Economics di Australian National University pada 2005, serta meraih gelar Ph.D di bidang ekonomi dari University of Kansas, Amerika Serikat, pada 2014.

Dalam perjalanan karier akademik dan profesional, Febrio memulai kiprah sebagai peneliti dan akademisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Ia kemudian menjabat sebagai Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan di LPEM FEB UI sejak 2015, dengan fokus pada isu makroekonomi, sektor keuangan, serta kebijakan publik.

Kariernya di pemerintahan dimulai saat dipercaya menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan pada 3 April 2020.

Dalam posisi tersebut, ia terlibat dalam perumusan kebijakan fiskal nasional, termasuk respons terhadap dinamika ekonomi global.

Seiring perubahan organisasi di Kementerian Keuangan, ia kemudian dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal pada 23 Mei 2025.

Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) pada periode 2020–2025.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul BNI (BBNI) Tunjuk Dirjen Kemenkeu Febrio Kacaribu sebagai Komisaris

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

PT BNI (Persero) Tbk mengangkat Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Natan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen.

Dalam laporannya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan menyebutkan bahwa pengangkatan anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu dilakukan melalui RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada 15 Desember 2025.

"RUPS Luar Biasa Perseroan 2025 telah menyetujui pengangkatan Bapak Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen Perseroan," tulis Perseroan dalam laporan di keterbukaan informasi, Jumat lalu (17/4).

Hasil RUPS LB menyatakan Febrio mulai aktif sebagai bagian perusahaan pada April 2026. Hal ini sejalan dengan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEPR-48/D.03/2026 tanggal 17 April 2026 yang menyetujui pengangkatan Febrio sebagai Komisaris Non Independen Perseroan.

"Berkenaan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan peraturan OJK terkait, maka bersama ini kami laporkan tanggal efektif pengangkatan Bapak Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen Perseroan pada tanggal 17 April 2026," imbuh perseroan.

Febrio menjadi bagian Kementerian Keuangan sejak 3 April 2020 ketika dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan di masa kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati.

Lalu, pada 23 Mei 2025 dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.

Sebelum menjadi bagian pemerintah, ia menjabat sebagai Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM sejak 2015. Bidang keahliannya meliputi Ekonomi & Proyeksi Bisnis, Model Ekonomi, Ekonomi Keuangan, Ekonomi Moneter, dan Analisis Kebijakan Publik.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mengumumkan Febrio Nathan Kacaribu efektif menjadi Komisaris Non Independen Perseroan per 17 April 2026.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), pengumuman tersebut seiring adanya Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.SR-291/PB.13/2026 tanggal 17 April 2026 yang menyampaikan bahwa Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEPR-48/D.03/2026 tanggal 17 April 2026 menyetujui pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen Perseroan.

“Berkenaan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan peraturan OJK terkait, maka bersama ini kami laporkan tanggal efektif pengangkatan Bapak Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Non Independen Perseroan pada 17 April 2026,” tulis Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam dokumen kepada BEI, dikutip pada sabtu (18/4/2026).

Sebelumnya, Febrio ditunjuk berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar secara daring pada 15 Desember 2025, menggantikan Suminto yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan sejak Oktober 2025.

Seiring dengan hal itu, perseroan melaksanakan pengukuhan pemberhentian Suminto selaku anggota dewan Komisaris BNI dalam RUPSLB pada 15 Desember 2025.

“Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025 dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini,” kata Putrama dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Profil Febrio Nathan Kacaribu

Untuk diketahui, Febrio merupakan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pria kelahiran Sumatra Utara pada 1978 ini memulai kariernya sebagai Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan di LPEM UI sejak 2015.

Pada April 2020, lulusan University of Kansas tersebut resmi menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Dia memiliki keahlian di bidang ekonomi dan proyeksi bisnis, pemodelan ekonomi, ekonomi keuangan, ekonomi moneter, serta analisis kebijakan publik.

Selanjutnya, pada Mei 2025, Febrio dipercaya mengemban posisi sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.

Di luar perannya di pemerintahan, Febrio juga sempat aktif sebagai komisaris di sejumlah BUMN. Dia tercatat pernah menjadi Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) sejak Agustus 2020.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menunjuk Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu sebagai komisaris.

Penunjukan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), Senin (15/12).

Febrio menggantikan Suminto yang ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kemenkeu sejak Oktober 2025.

"Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025 dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini," ujar Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan dalam keterangan tertulis.

RUPSLB BNI juga menyetujui pendelegasian kewenangan terkait penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026.

Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat proses perencanaan serta memastikan kesiapan operasional perseroan memasuki tahun buku berikutnya.

Selanjutnya, pemegang saham juga menyetujui hasil pengkinian dokumen Recovery Plan 2025/2026 sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan regulator dan penguatan perencanaan keberlanjutan operasional BNI.

Pemegang saham juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar perseroan, termasuk penyesuaian tata kelola pengawasan oleh Holding Operasional sesuai amanat Undang-Undang BUMN yang diterbitkan pada 2025.

Putrama menjelaskan seluruh keputusan yang diambil dalam RUPSLB merupakan langkah strategis untuk memastikan tata kelola perseroan tetap selaras dengan perubahan regulasi serta mendukung kelancaran eksekusi strategi bisnis ke depan.

"RUPSLB ini memastikan seluruh aspek tata kelola BNI tetap sejalan dengan perkembangan regulasi dan mendukung kesiapan operasional perseroan dalam menjalankan strategi bisnis tahun mendatang," ujarnya.

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI mengumumkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan salah satu keputusan strategis yang disepakati adalah perubahan dalam susunan Dewan Komisaris Perseroan. Hal ini merupakan bagian dari agenda penguatan tata kelola dan kesiapan BNI menghadapi tahun buku 2026

RUPSLB secara resmi mengukuhkan pemberhentian Suminto sebagai anggota Dewan Komisaris BNI, seiring dengan penugasannya sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan sejak Oktober 2025. Menyusul keputusan tersebut, para pemegang saham dalam RUPSLB menyetujui pengangkatan tokoh yang memiliki rekam jejak kuat di bidang ekonomi dan fiskal, Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Perseroan yang baru, menggantikan Suminto.

Kinerja Fundamental Solid, BNI Bukukan Laba Bersih Rp15,12 Triliun di Kuartal III-2025



“Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025, dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini. Sehubungan dengan pemberhentian tersebut, RUPSLB selanjutnya menyetujui pengangkatan Bapak Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Perseroan menggantikan beliau,” jelas Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan dalam keterangan resmi, Senin (15/12/2025).

Saat ini, Febrio Nathan Kacaribu menjabat sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kehadiran Febrio di Dewan Komisaris diharapkan mampu membawa perspektif strategis yang lebih dalam, khususnya dalam aspek kebijakan fiskal dan ekonomi makro, untuk mendukung arah transformasi bisnis BNI ke depan.

Selain perubahan di Dewan Komisaris, RUPSLB juga membahas dan menyetujui beberapa agenda penting lainnya seperti Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk penyesuaian tata kelola pengawasan oleh Holding Operasional sesuai amanat Undang-Undang BUMN tahun 2025. Perubahan ini menindaklanjuti permintaan dari Badan Pengelola BUMN (BP BUMN).

Pendelegasian kewenangan terkait penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026, sebagai upaya percepatan perencanaan operasional. Persetujuan hasil pengkinian dokumen Recovery Plan 2025/2026, untuk memenuhi ketentuan regulator dan memperkuat perencanaan keberlanjutan operasional Perseroan.

“RUPSLB ini memastikan seluruh aspek tata kelola BNI tetap sejalan dengan perkembangan regulasi dan mendukung kesiapan operasional Perseroan dalam menjalankan strategi bisnis tahun mendatang,” ujar Putrama.

Penguatan tata kelola ini didukung oleh kinerja keuangan BNI yang solid. Hingga akhir Kuartal III 2025 seperti kredit BNI mencapai Rp812 triliun, tumbuh 10,5% YoY dengan pertumbuhan sehat di semua segmen. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp934,3 triliun, meningkat 21,4% YoY, didorong oleh pertumbuhan Dana Murah (CASA) sebesar 13,3% YoY.

Purbaya Sidak Kantor BNI: Saya Mau Lihat Bagaimana Kerja Mereka



Transformasi Digital terus mencatat peningkatan signifikan, di mana aplikasi wondr by BNI mencatat 10,5 juta pengguna, dan BNIdirect mencatat nilai transaksi sebesar Rp8.080 triliun.

“Kami optimistis penguatan tata kelola dan transformasi berkelanjutan ini akan semakin memperkokoh posisi BNI sebagai bank yang sehat, kompetitif, dan mampu memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” tutup Putrama.

Dengan penyesuaian di Dewan Komisaris dan penguatan tata kelola, BNI menegaskan kesiapan Perseroan menghadapi tantangan bisnis 2026, menjaga kesinambungan pertumbuhan, serta memperkuat kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) resmi mengangkat Febrio Nathan Kacaribu sebagai komisaris, menggantikan Suminto.

Pengangkatan itu disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar secara daring pada Senin (15/12/2025) untuk memperkuat arah kebijakan, struktur tata kelola, serta kesiapan perseroan menghadapi tahun buku 2026.

Sebagai informasi, Suminto kini menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan sejak Oktober 2025.

Dia diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.111/P Tahun 2025 serta pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Presiden pada 8 Oktober 2025.

Seiring dengan hal itu, perseroan melaksanakan pengukuhan pemberhentian Suminto selaku anggota dewan Komisaris BNI dalam RUPSLB pada 15 Desember 2025.

“Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan berakhir sejak 8 Oktober 2025 dan pengukuhan pemberhentiannya ditetapkan dalam RUPS Luar Biasa ini,” kata Putrama dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Adapun saat ini Febrio menjabat Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pria kelahiran Sumatra Utara 1978 itu mengawali karir sebagai Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM sejak 2015.

Pada April 2020, pria lulusan University of Kansas ini dilantik sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu. Bidang keahlian Febrio meliputi Ekonomi & Proyeksi Bisnis, Model Ekonomi, Ekonomi Keuangan, Ekonomi Moneter, dan Analisis Kebijakan Publik. Kemudian pada Mei 2025, dia dilantik sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu.

Selain menjabat sebagai Komisaris di BNI, Febrio diketahui memegang jabatan serupa di BUMN lainnya. Tercatat sejak Agustus 2020, Febrio menjadi Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).