JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menunjuk pejabat sementara untuk mengisi dua posisi direktur jenderal di Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) yang sebelumnya dijabat Febrio Nathan Kacaribu dan Luky Alfirman. Mereka dicopot dari jabatannya usai diterpa isu internal di kementerian.

Adapun Purbaya memilih Sudarto sebagai sebagai Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Anggaran Kemenkeu , yang menggantikan posisi Luky Alfirman. Sebelumnya Sudarto menjabat Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara di Kemenkeu.

Berikutnya, Ferry Ardianto ditunjuk yang sebelumnya menjabat Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi menggantikan posisi Febrio Nathan Kacaribu sebagai Plh. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Keduanya, mulai aktif bekerja sejak 21 April 2026.

"Pak Darto PhD. Dia lama di (bagian) anggaran. Pak Ferry itu di Jepang ambil gelar Master-nya, Doctor-nya di Colorado Economics. Jadi itu orang-orang kuat di Departemen Keuangan. Emang saatnya dinaikkan. Sudah cukup lama di sini (Kemenkeu)," kata Purbaya saat jumpa pers di gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya mengatakan isu miring soal ketahanan fiskal di beberapa waktu lalu mulai dari sisa anggaran yang hanya cukup sekian waktu diyakini muncul dari internal Kemenkeu. Keputusan mencopot Febrio dan Luky tidak terlepas dari isu tersebut, meski tidak beririsan langsung.

"Iya dan tidak (terkait antara isu miring Kemenkeu dan pencopotan dua dirjen). Iya ada sedikit tapi tidak itu aja (penyebab pencopotan). Ada yang lain-lain," kata Purbaya menjawab isu pencopotan dua mantan dirjen tersebut.

Soal Isu Copot Semua Dirjen Kemenkeu, Purbaya: Kamu Dapat Info dari Mana? Hebat Juga



"Tapi yang jelas selalu ada berita dari sini, dari Kementerian Keuangan berita keluar. Yang pertama katanya uangnya cuma 3 minggu habis. Terus sekarang keluar lagi tinggal 120 (triliun)," imbuhnya.

Dia juga mengatakan soal isu keterbatasan dirinya dalam kecakapan bahasa asing, yang diumbar pihak tertentu dari internal Kemenkeu. Seturut itu, dia mengaku diisukan bakal menghalangi arus investasi di dalam negeri.

"Informasi yang keluar bahwa Menteri Keuangannya tertutup nggak bisa bahasa Inggris dan kalau bisa jangan dibawa ketemu investor karena dia akan mengacaukan. Itu dari internal (Kemenkeu)," kata Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencopotan dua direktur jenderal baru-baru ini merupakan bagian dari kebijakan rotasi pegawai yang biasa dilakukan di Kementerian Keuangan.

Kedua dirjen yang dimaksud adalah Febrio Nathan Kacaribu yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) serta Luky Alfirman sebagai Dirjen Anggaran.

“Itu hanya proses biasa, berapa tahun diputar. Jadi, nggak ada yang istimewa dari itu,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Saat dikonfirmasi mengenai dugaan adanya konflik internal, Purbaya tak menampik dinamika di dalam organisasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusannya, meski porsinya relatif kecil.

“Iya dan tidak. Iya, ada sedikit (pengaruh konflik internal), tapi nggak itu saja. Ada yang lain-lain,” ujarnya.

Mengenai konflik internal, ia menjelaskan belakangan ini ada beberapa kabar angin terkait Kementerian Keuangan yang mengarah pada misinformasi, misalnya soal kas negara yang hanya cukup bertahan untuk beberapa minggu ke depan hingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) hanya tersisa Rp120 triliun.

Selain itu, ia juga mendengar isu yang meragukan kapabilitasnya untuk bertemu investor.

Purbaya menyebut saat ini dia tengah membenahi tubuh organisasi Kementerian Keuangan guna menghindari risiko negatif terhadap kredibilitas pemerintah di mata publik maupun pelaku pasar.

“Kalau (masalahnya) perbedaan pendapat, nggak apa-apa. Perbedaan pendapat boleh di Kementerian Keuangan. Cuma ketika ada misinformasi seperti itu, itu kan meruntuhkan legacy pemerintah juga,” katanya menambahkan.

Adapun kursi kosong yang ditinggalkan dua pejabat sebelumnya, Purbaya telah menunjuk pelaksana harian (Plh), yaitu Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Ferry Ardianto sebagai Plh DJSEF serta Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Sudarto sebagai Plh Dirjen Anggaran.

Sebelumnya, Purbaya menjelaskan bakal menyeleksi kandidat untuk posisi strategis eselon I dan melaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dia menargetkan akan mulai melaporkan nama-nama kandidat terpilih nantinya pada Mei 2026.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan pergantian dua pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilakukan pada 21 April 2026.

Dua pejabat yang dicopot yakni Luky Alfirman dari jabatan Direktur Jenderal Anggaran serta Febrio Nathan Kacaribu dari posisi Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal.

Purbaya menegaskan perombakan tersebut merupakan rotasi rutin tahunan dan tidak dilatarbelakangi persoalan tertentu.

"Itu hanya proses biasa, berapa tahun muter-muter. Jadi enggak ada yang istimewa dari situ," ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (24/4).

Hingga kini, posisi definitif untuk kedua jabatan tersebut masih belum ditetapkan. Purbaya menunjuk Sudarto sebagai Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Anggaran.

Sementara itu, Ferry Ardiyanto ditunjuk sebagai Plh Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal. Ferry sebelumnya baru dilantik sebagai Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi di Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal pada 21 April 2026.

Purbaya menyebut, penetapan pejabat definitif masih menunggu proses pengajuan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Mungkin awal atau pertengahan Mei," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjuk pejabat sementara untuk mengisi dua posisi direktur jenderal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sebelumnya dicopot. Kedua pejabat tersebut adalah Sudarto dan Ferry Ardianto.

Sudarto saat ini menjabat Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara sebagai Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Anggaran. Sementara itu, Ferry Ardianto yang merupakan Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ditunjuk sebagai Plh Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Nantinya, kedua nama tersebut akan mengisi bangku Direktur Jenderal Anggaran yang sebelumnya diisi Luky Alfirman, serta Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal yang dijabat Febrio Nathan Kacaribu.

Purbaya mengatakan penunjukan tersebut sudah berlaku sejak Selasa (21/4) dan kedua pejabat sementara telah mulai menjalankan tugasnya.

"Iya, sudah dikasih Plh sekarang. Dari kemarin sore sudah aktif," kata Purbaya saat ditemui di Jakarta, Rabu (22/4) dilansir dari Detik.com.

Ia belum merinci jabatan baru yang akan ditempati Luky dan Febrio setelah dicopot dari posisi sebelumnya. Menurutnya, Kemenkeu masih mengkaji penempatan yang sesuai dengan kompetensi keduanya.

[Gambas:Youtube]

"Istirahat dulu. Nanti dicari tempat yang pas buat mereka," ujarnya.

Selain dua posisi tersebut, satu jabatan eselon I lainnya yang masih kosong adalah Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang sebelumnya ditinggalkan Masyita Crystallin.

Purbaya menyebut proses seleksi tengah dilakukan untuk mengisi tiga posisi strategis tersebut. Nama-nama kandidat nantinya akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapat persetujuan.

"Nanti sekalian diajukan ke presiden, jadi sekaligus. Mungkin awal Mei atau pertengahan Mei," kata dia.

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat tata kelola wakaf nasional. Salah satunya melalui percepatan sertifikasi tanah wakaf.

Hingga April 2026, tercatat 287.162 bidang tanah wakaf telah tersertifikasi dengan total luas mencapai 276.106.802 meter persegi. Khusus pada Triwulan I Tahun 2026, tanah wakaf tersertifikasi mencapai 1.688 bidang dengan luas 1.483.943 meter persegi.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad, menyampaikan capaian ini merupakan tonggak penting dalam penguatan perlindungan aset keagamaan sekaligus indikator keberhasilan kolaborasi lintas kementerian.

“Ini bukan sekadar capaian administratif, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi aset wakaf umat. Sinergi yang terbangun antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN terbukti mampu mempercepat proses sertifikasi secara signifikan,” tegasnya, Rabu (22/4/2026).

Menurut Abu Rokhmad, angka ratusan ribu bidang tanah wakaf yang telah tersertifikasi mencerminkan kekuatan ekonomi dan sosial yang sangat besar. Dengan luas mencapai ratusan juta meter persegi, wakaf memiliki potensi strategis untuk mendukung pembangunan nasional berbasis keumatan—mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Wakaf bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga instrumen pembangunan. Data ini menunjukkan bahwa kita memiliki aset umat dalam skala sangat besar. Jika dikelola secara produktif dan profesional, wakaf dapat menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi bangsa,” lanjutnya.

Lihat video: PWNU Jatim Jalin Kerja Sama dengan ATR/BPN untuk Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf



Abu Rokhmad juga mengajak masyarakat untuk segera mendaftarkan dan mensertifikatkan tanah wakaf yang dimiliki untuk memastikan kepastian hukum serta menghindari potensi konflik di masa depan.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk segera mendaftarkan wakafnya. Sertifikasi adalah langkah krusial untuk memastikan keamanan, keberlanjutan, dan optimalisasi manfaat wakaf bagi generasi mendatang,” ujarnya.

Program percepatan sertifikasi tanah wakaf merupakan inisiatif strategis hasil kolaborasi antara Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN. Program ini dirancang untuk mempercepat legalisasi aset wakaf melalui integrasi data, penyederhanaan prosedur, serta pendampingan aktif kepada nazir dan masyarakat.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan jumlah sertifikasi, tetapi juga memperkuat akurasi data dan kualitas tata kelola wakaf nasional. “Ke depan, Kementerian Agama akan terus mendorong penguatan ekosistem wakaf, tidak hanya pada aspek legalitas, tetapi juga pada optimalisasi pemanfaatan aset agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat,” ucapnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi telah mencopot Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Luky Alfirman dari posisi Direktur Jenderal Anggaran per Selasa (21/4/2026). Menurutnya, posisi yang ditinggalkan kedua pejabat tersebut saat ini telah diisi oleh Pelaksana Harian (Plh).

"Iya. Udah dikasih Plh (Pelaksana Harian) sekarang. Dari kemarin siang," ujar Menkeu Purbaya ke awak media kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/4/2026).

Purbaya menambahkan, bahwa status Plh untuk kedua direktorat jenderal tersebut sudah mulai aktif bekerja sejak Selasa siang, berbarengan dengan pelantikan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Kemenkeu. Hingga saat ini, baik Febrio maupun Luky belum mendapatkan penempatan jabatan baru.

Robert Marbun Jabat Sekjen Baru Kemenkeu, Purbaya Sebut Penyegaran



Kondisi ini serupa dengan mantan Sekretaris Jenderal Heru Pambudi yang posisinya telah digantikan oleh Robert Leonard Marbun. Purbaya menyebutkan bahwa para pejabat senior tersebut saat ini sedang dibebastugaskan sementara.

"Belum, istirahat dulu (Heru Pambudi). Nanti saya cari tempat yang pas," jelas Purbaya.

Purbaya Rombak 40 Pejabat Pajak, Ini Daftar Nama-namanya



Selain kekosongan pada posisi Dirjen Anggaran dan Dirjen Strategi Ekonomi, posisi Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan juga masih diisi oleh pejabat sementara. Pasca ditinggalkan Masyita Crystallin, posisi tersebut kini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Herman Saheruddin.

Adapun Purbaya berencana mengajukan nama-nama calon pejabat definitif untuk ketiga posisi strategis eselon I tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. "Nanti akan sekalian diajuin ke Presiden. Jadi sekaligus di awal Mei atau pertengahan Mei," ungkap Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan telah memberhentikan Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Luky Alfirman dari jabatan Dirjen Anggaran.

Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu, menyatakan pencopotan itu efektif per Selasa (21/4) dan telah menunjuk pelaksana harian (Plh) yang mulai aktif sejak pemberhentian dilakukan.

“Sudah dikasih Plh sekarang. Sudah dari kemarin sore aktif,” kata Purbaya.

Untuk sementara ini, Purbaya belum memberikan tugas baru kepada Febrio maupun Luky. Dia masih mengkaji posisi yang tepat dengan kompetensi keduanya.

“(Febrio dan Luky) Istirahat dulu. Nanti saya cari tempat yang pas buat mereka,” tambahnya.

Dengan pemberhentian Febrio dan Luky, kini terdapat tiga posisi dirjen di Kementerian Keuangan yang kosong.

Selain Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Dirjen Anggaran, kekosongan jabatan juga terjadi pada kursi Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Masyita Crystallin.

Masyita diketahui mendapatkan mandat baru untuk bertugas di PT Danantara Investment Management (Persero).

Purbaya mengatakan bakal menyeleksi kandidat untuk ketiga posisi strategis eselon I itu dan melaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto secara bersamaan.

Dia menargetkan akan mulai melaporkan nama-nama kandidat terpilih nantinya pada bulan depan.

“Nanti kan sekalian diajukan ke Presiden. Jadi sekaligus mungkin di awal atau pertengahan Mei,” tuturnya.

Kemarin, Purbaya juga melantik 5 pejabat baru eselon II Kemenkeu, yaitu 2 pejabat Sekretariat Jenderal, 1 pejabat Direktorat Jenderal Strategi dan Fiskal (DJSEF), 1 pejabat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan 1 pejabat Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2026 tentang Mutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menggandeng PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) memperkuat konektivitas digital berbasis satelit di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) guna meningkatkan layanan pelabuhan, efisiensi operasional, serta mendukung kedaulatan data dan informasi nasional.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melakukan penguatan layanan digital di wilayah 3TP melalui pemanfaatan teknologi satelit," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud di Jakarta, Selasa.

Ia menekankan hal itu setelah menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Korido yang beroperasi di Kabupaten Supiori, Papua dengan PT PSN.

Penandatanganan tersebut dilakukan Kepala Kantor UPP Kelas III Korido Willem Thobias Fofid dan Direktur PT PSN Heru Dwi Kartono di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta.

Dia mengatakan kerja sama itu kesempatan bersejarah karena menjadi kolaborasi pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub yang memanfaatkan teknologi satelit mutakhir untuk digitalisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, khususnya di wilayah 3TP.

"Pelabuhan Korido memiliki peran strategis di kawasan Pasifik sebagai pintu gerbang logistik dan penggerak ekonomi. Namun, tantangan geografis seringkali menjadi kendala dalam akses teknologi informasi," ujarnya.

Melalui sinergi itu, ia berharap, kendala seperti keterbatasan sinyal yang menghambat pelaporan administrasi kapal dan pelabuhan dapat segera teratasi.

"Manfaat nyata dari sistem ini adalah terciptanya efisiensi operasional yang maksimal dan transparansi data secara real-time langsung dari perbatasan Pasifik ke pusat data nasional," katanya.

Dengan adanya integrasi satelit itu, Masyhud optimistis penguatan kedaulatan data pergerakan kapal dan aktivitas pelabuhan akan semakin aman dan terintegrasi, sekaligus memperkuat aspek pengawasan serta keselamatan pelayaran di wilayah timur Indonesia.

Kepala Kantor UPP Kelas III Korido Willem Thobias Fofid menyampaikan sinergi itu awaban atas tantangan keterbatasan infrastruktur di wilayah perbatasan.

Ia menegaskan kerja sama itu juga langkah konkret mewujudkan sinergitas layanan digitalisasi kepelabuhanan dan angkutan di perairan.

"Pemanfaatan teknologi satelit diharapkan mampu menghadirkan konektivitas digital yang andal, terutama di wilayah yang selama ini sulit dijangkau oleh jaringan terestrial," katanya.

Menurut dia, penguatan kedaulatan digital dan data serta informasi menjadi aspek yang penting. Data pergerakan kapal, aktivitas pelabuhan, serta layanan angkutan laut merupakan aset strategis negara yang harus dikelola secara aman, terintegrasi, dan berdaulat.

"Melalui kerja sama ini, kita berharap sistem layanan menjadi lebih lancar tanpa terkendala permasalahan jaringan," katanya.

Direktur PT PSN Heru Dwi Kartono menyatakan komitmen mendukung kedaulatan data nasional melalui infrastruktur satelit yang dimiliki perusahaan.

"Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi digital, khususnya di sektor maritim lebih khusus lagi dalam meningkatkan kualitas layanan pelabuhan di wilayah 3TP," ujarnya.

Sebagai perusahaan yang bergerak di layanan telekomunikasi dan konektivitas, pihaknya optimistis akses komunikasi fondasi penting bagi efisiensi operasional, keselamatan pelayaran, dan kedaulatan data nasional.

"Semoga kolaborasi ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Nganjuk, Jawa Timur (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga 16 April 2026 jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang sudah dilaporkan mencapai 11,29 juta atau tepatnya 11.286.900 SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, pihaknya menargetkan setidaknya sekitar 15 juta SPT dapat terlapor hingga akhir April.

“Jadi kita kalau sampai dengan akhir April targetnya sekitar 15 jutaan (SPT). Ya ini sudah lumayan sih, karena kan sebetulnya nanti biasanya menjelang akhir baru banyak (lapor),” ujarnya saat kunjungan kerja di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis.

Ia menjelaskan, capaian tersebut sudah termasuk pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi yang masa pelaporannya diperpanjang hingga akhir April. Sementara itu, untuk wajib pajak badan yang juga berakhir pada April, DJP masih mempertimbangkan opsi perpanjangan waktu.

Meski demikian, DJP mencatat masih terdapat sekitar 3,7 juta SPT Tahunan yang belum dilaporkan hingga pertengahan April 2026.

DJP menilai capaian tersebut masih dalam tren positif, mengingat pelaporan biasanya meningkat signifikan menjelang batas akhir.

Berkaca pada Maret lalu, lonjakan pelaporan terjadi pada hari terakhir, yakni 31 Maret, dengan sekitar 405 ribu SPT dalam satu hari menjadi rekor tertinggi harian. Rata-rata pelaporan sepanjang Maret juga mencapai sekitar 250 ribu SPT per hari, terutama mendekati tenggat waktu.

“Kalau sekarang sudah sekitar 11,2 juta sampai 11,3 juta, berarti masih sekitar 3,7 juta lagi dalam sisa waktu yang ada. Mudah-mudahan bisa tercapai,” kata Inge.

Lebih lanjut, DJP menegaskan akan tetap menindaklanjuti wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan.

Saat ini, DJP memfokuskan pelayanan guna mendorong pelaporan tepat waktu demi mencapai target 15 juta SPT pada periode ini. Secara keseluruhan, DJP menargetkan total pelaporan SPT mencapai 19 juta hingga akhir 2026.

“Sekarang teman-teman sedang fokus untuk bisa melayani mereka (wajib pajak) yang melaporkan tepat waktu. Bagi yang tidak menyampaikan tepat waktu ini yang kita akan kejar nanti,” pungkasnya.

DJP juga mengimbau wajib pajak segera melaporkan SPT sebelum akhir April untuk menghindari lonjakan akses sistem secara bersamaan yang berpotensi menimbulkan kendala.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

kita masih menunggu arahan dari yang menandatangani PMK nya. Kalau kita selalu siap-siap terus, begitu kata Beliau mulai, ya kita mulai

Nganjuk, Jawa Timur (ANTARA) -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan kesiapan untuk menerapkan aturan pajak bagi pelaku perdagangan melalui lokapasar (marketplace).

Namun, implementasinya masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

“Itu (implementasi) kita masih menunggu arahan dari yang menandatangani PMK nya. Kalau kita selalu siap-siap terus, begitu kata Beliau (Menkeu) mulai, ya kita mulai,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam kunjungan kerja di Nganjuk, Jatim, Kamis.

Saat ditanya kemungkinan penerapan pada tahun ini, Inge belum bisa memastikan waktu penerapannya.

Meski demikian, pihaknya memastikan komunikasi dengan para pelaku industri niaga elektronik (e-commerce) telah dilakukan secara intensif sejak awal perumusan kebijakan.

Inge menyebutkan penyusunan aturan telah melibatkan berbagai asosiasi dan platform lokapasar melalui mekanisme partisipasi yang adil.

“Sudah berkali-kali (komunikasi). Sebetulnya pada saat PMK itu dibuat, itu kan setahun lalu PMK-nya. Kita sudah meaningful participation dengan berbagai asosiasi sebetulnya, dengan para pelaku e-commerce, dengan berbagai macam platform,” jelas Inge.

Adapun pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban penyedia marketplace untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang dalam negeri yang bertransaksi di platform mereka.

Namun, implementasi aturan tersebut masih ditunda.

Sebelumnya, Purbaya menyatakan bahwa penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 bakal dilakukan apabila pertumbuhan ekonomi menunjukkan stabilitas di kuartal II 2026.

Pemerintah mempertimbangkan secara matang dampak kebijakan ini mengingat cakupannya yang luas terhadap pelaku usaha dan masyarakat.

Oleh karena itu, keputusan final terkait waktu pelaksanaan masih menunggu evaluasi lebih lanjut.

“Tapi memang karena ini berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak mungkin, sehingga ini dipertimbangkan pemerintah. Tapi bagaimana keputusan Pak Menteri, kita tunggulah,” tutur Inge.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Di tengah ancaman krisis energi global, inovasi bahan bakar alternatif dalam negeri mulai dilirik serius pemerintah. Bahan Bakar Orisinil Buatan Indonesia Bos (BOBIBOS) kini masuk radar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai salah satu solusi potensial untuk mengurangi ketergantungan impor BBM.

Hal itu mengemuka dalam audiensi antara tim BOBIBOS dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) ESDM, Senin (13/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, BOBIBOS mendapat lampu hijau untuk melangkah ke tahap uji jalan resmi sesuai ketentuan pemerintah.

Founder BOBIBOS Iklas Thamrin mengungkapkan pihaknya telah melakukan serangkaian uji internal sebelum masuk ke tahap pengujian pemerintah. Hasilnya, bahan bakar ini diklaim memiliki performa menjanjikan. "Kami sudah tes jalan di berbagai merek motor, mobil, diesel bahkan truk. Emisinya nol dan lebih irit," ujar Iklas dalam pemaparannya.

Tak hanya soal performa, BOBIBOS juga membawa misi ekonomi kerakyatan. Pembina BOBIBOS Mulyadi menjelaskan bahan bakar ini berasal dari jerami, limbah pertanian yang selama ini kerap dibakar dan tidak memiliki nilai ekonomi tinggi. "Dengan hadirnya BOBIBOS, petani bisa tersenyum dua kali. Saat panen menghasilkan beras, setelah panen jeraminya pun bernilai ekonomi," kata Mulyadi.

Ia menilai, inovasi ini berpotensi memberikan dampak luas bagi Indonesia, mulai dari menekan impor BBM, meningkatkan kesejahteraan petani, hingga mengurangi polusi dari bahan bakar fosil. "Yang paling penting, ini juga membuka lapangan pekerjaan baru," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Migas ESDM Laode Sulaeman menyambut positif inovasi tersebut. Ia menilai Indonesia membutuhkan terobosan energi alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap bensin impor. "Ini bisa menjadi salah satu solusi. Nanti akan dilakukan uji pada kendaraan mobil dan motor, kita fokuskan di sana," jelas Laode.

Untuk mempercepat proses, Laode menunjuk Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Noor Arifin Muhammad, untuk memimpin tim teknis bersama perwakilan BOBIBOS dalam menyusun kebutuhan uji coba. Selain itu, pemerintah mengingatkan pentingnya pemenuhan aspek perizinan lintas kementerian, terutama terkait izin edar dan komersialisasi produk. Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala Balai Besar Pengujian Migas (LEMIGAS) Halim Sariwardana, Direktur Bioenergi Edi Wibowo dan perwakilan Ditjen EBTKE Prof Eniya Listiani Dewi.

Dengan dimulainya tahap pengujian resmi, BOBIBOS kini selangkah lebih dekat untuk membuktikan diri sebagai energi alternatif karya anak bangsa di tengah tantangan krisis energi global.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan pemeriksaan kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menitikberatkan tiga aspek utama.

“Pemeriksaan kinerja tersebut merupakan kelanjutan dari fokus pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya yang menitikberatkan pada tiga aspek utama, yakni peningkatan keandalan sistem informasi perpajakan, perumusan dan harmonisasi regulasi, serta peningkatan kualitas administrasi perpajakan,” kata Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Pengawasan dan Pemeriksaan dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2023 hingga 2025 kepada Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, fokus tiga aspek tersebut selaras dengan arah kebijakan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berlanjut pada RPJMN 2025-2029, serta mengadopsi praktik terbaik internasional melalui pendekatan preventing, promoting, dan response dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Dalam pendekatan preventing, lanjut dia, BPK mendorong penguatan sistem informasi yang terintegrasi dan andal.

Sementara itu, pendekatan promoting diarahkan pada penyempurnaan regulasi perpajakan melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif.

“Adapun pendekatan response difokuskan pada peningkatan efektivitas pengawasan, pemeriksaan berbasis risiko, serta penegakan hukum guna memastikan kepatuhan wajib pajak," ujar Anggota II BPK.

Pada LHP yang diserahkan tahun 2026, ia mengatakan BPK mengungkap tujuh temuan pemeriksaan yang disertai sejumlah rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut antara lain mencakup pengembangan compliance risk management, analisis potensi perpajakan dari transaksi pengalihan saham, evaluasi pengaturan kompensasi kerugian, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan wajib pajak secara komprehensif.

Dalam sambutannya, Anggota II BPK menegaskan pentingnya kualitas LHP yang disampaikan kepada entitas pemeriksaan.

"Dengan demikian, kami berharap LHP yang kami sampaikan telah menyajikan informasi secara akurat dan berimbang, serta memberikan rekomendasi yang berdampak peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya dalam optimalisasi penerimaan negara," ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026