#30 tag 24jam
Bos LPDP Minta Alumni Jaga Etika Buntut Polemik Konten Bangga Anak WNA
Sudarto mengingatkan alumni penerima beasiswa LPDP untuk menjaga etika moral dan nilai-nilai kebangsaan karena dana pendidikan mereka dari pajak rakyat. [296] url asal
#lpdp #beasiswa-lpdp #pajak #beasiswa-pendidikan #sudarto #wna #jakarta #lembaga-pengelola-dana-pendidikan #pendidikan #maaf #kegaduhan #konten #pajak #ds #duit-pajak #bangga #pembekalan #nilai2-keb
(CNN Indonesia - Ekonomi) 26/02/26 12:17
v/148037/
Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul terkait isu penerima beasiswa berinisial DS yang membuat konten bangga anak jadi warga negara asing (WNA).
Sudarto mengingatkan seluruh alumni penerima beasiswa LPDP untuk menjaga etika moral dan nilai-nilai kebangsaan. Ia menegaskan para penerima beasiswa menempuh pendidikan tinggi menggunakan dana yang bersumber dari pajak masyarakat.
"Saya perlu menyampaikan kepada seluruh alumni LPDP tolong ke depan menjaga etika moral dan nilai2 kebangsaan bahwa sekali lagi anda semuanya bisa berpendidikan tinggi S2, S3 Postdoc itu dari uang rakyat," ujar Sudarto dalam media briefing di Jakarta, Rabu (25/2).
Sudarto menekankan keberlangsungan LPDP sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana negara. Dana abadi pendidikan dibentuk sebagai investasi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia unggul. Dana beasiswa berasal dari pajak rakyat.
"Saya mengingatkan LPDP, Lu Pakai Duit Pajak. LPDP ini berjalan terus karena kepercayaan daripada masyarakat maka mari kita jaga kepercayaan tersebut mari kita buktikan harapan masyarakat membentuk dana abadi pendidikan ini investasi jangka panjang memang berdampak," ujarnya.
Lebih lanjut, Sudarto memastikan LPDP akan melakukan evaluasi menyusul polemik tersebut. Evaluasi itu mencakup peninjauan syarat dan pembekalan bagi calon penerima beasiswa.
"Ini membantu kami untuk memperbaiki syarat-syaratnya. Termasuk juga apakah PK (persiapan keberangkatan) yang selama ini 1 minggu, apakah kami akan diperpanjang? Ini yang kelihatannya menjadi evaluasi kami," katanya.
Ia menyebut saat ini terdapat lebih dari 5.000 peserta yang tengah dalam tahap persiapan keberangkatan.
Menurutnya, LPDP perlu mempertimbangkan aspek biaya dan efektivitas program. Namun, ia menegaskan pentingnya pembekalan yang memadai, termasuk penguatan rasa cinta tanah air bagi para penerima beasiswa.
"Ini tentunya kami harus melihat trade-off antara biaya dan kami harus melihat juga bahwa sangat penting untuk membekali teman-teman yang pintar-pintar ini, terkait dengan rasa cinta Tanah Air," pungkasnya.
Banggar DPR harap pimpinan baru OJK bangun kepercayaan pasar modal
Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI Said Abdullah berharap pimpinan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa membangun kepercayaan pasar ... [549] url asal
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI Said Abdullah berharap pimpinan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa membangun kepercayaan pasar modal.
Adapun setelah empat pimpinan OJK mengundurkan diri, kini tampuk kepemimpinan OJK dirangkap oleh Friderica Widyasari Dewi selaku Ketua dan Wakil Ketua OJK serta Hasan Fawzi memegang kendali Kepala Eksekutif Pasar Modal sekaligus merangkap jabatannya yang lama.
"Salah satu fondasi utama kepercayaan pasar bahwa OJK harus tetap independen dan profesional dalam setiap pengambilan keputusannya," kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Di lain pihak, kata dia, pemerintah dan DPR harus menopang posisi independensi OJK sebagai harga mati.
Dengan demikian, pemerintah dan DPR diharapkan bisa membatasi diri untuk berbicara, apalagi mengambil tindakan pada ranah kewenangan OJK maupun Bank Indonesia (BI).
"Posisi pemerintah dan DPR hanya sebatas memberikan masukan, bukan penilaian," ujarnya.
Pada aspek teknis kebijakan, sambung dia, ada baiknya OJK semakin memberi porsi lebih besar untuk kebijakan saham yang diperdagangkan bebas alias free float.
Said menyambut baik pada Februari 2026 OJK memberlakukan kebijakan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen, yang secara bertahap terus diperluas.
Selain itu, dirinya berharap OJK bisa memberikan informasi yang lebih luas tentang kepemilikan di pasar saham dari semua emiten yang melantai pada bursa.
Dengan demikian, ia menyarankan adanya keterbukaan informasi mengenai pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner), sehingga lembaga pemeringkat seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) bisa menakar tingkat risiko emiten tersebut.
Di sisi lain, lanjut dia, berbagai upaya penegakan hukum yang menyangkut kegiatan di pasar modal, terutama aksi goreng-menggoreng saham (coordinated trading behaviour), yang mendistorsi harga saham yang wajar harus dikendalikan oleh OJK sebagai penanggungjawab, bukan institusi penegak hukum lain.
Namun, apabila dalam proses penegakan hukum tersebut OJK membutuhkan aparat penegak hukum lain untuk meminta bantuan, menurutnya, maka sepenuhnya hal itu dalam komando OJK.
"Hal ini semata mata juga untuk menjaga independensi OJK sebagai otoritas tertinggi di lembaga keuangan," ungkap Said.
Dia menambahkan berkembangnya media sosial telah dimanfaatkan oleh sebagian perusahaan efek di pasar modal untuk membangun opini terkait kegiatan di pasar modal, sehingga bisa menjadi bagian dari sindikasi aksi goreng-menggoreng saham di pasar modal.
Dikatakan bahwa tindakan tersebut bisa merugikan konsumen, sehingga Said mendukung sepenuhnya OJK memberlakukan ketentuan yang mengatur kerja sama perusahaan efek dengan pegiat media sosial dan penyedia jasa teknologi.
Keduanya dinilai harus mendapatkan sertifikasi dari OJK untuk memastikan asas kepatuhan dan etik pada seluruh ketentuan kegiatan perdagangan saham di bursa.
Dia berpendapat OJK juga perlu mengevaluasi kegiatan perusahaan asuransi menempatkan iuran pemegang polis ke pasar saham sampai 20 persen lantaran membawa risiko spekulasi tinggi.
"Kita pun menyaksikan sejumlah kasus fraud di sejumlah perusahaan asuransi yang gagal bayar terhadap para pemegang polis," tutur dia menambahkan.
Kemudian dalam jangka menengah dan panjang, Said merekomendasikan agar OJK bisa mengkaji risiko atas penempatan dana pensiun pada sejumlah saham dan obligasi.
Menurutnya, harus diakui bahwa dana pensiun menjadi andalan penyedia likuiditas domestik, di mana muncul risiko ketika dana asing keluar serta pelaku pasar repo menjaminkan saham dan obligasi dari dana pensiun.
Akibatnya, lanjut dia, ketika portofolio nilainya turun, otomatis nilai jaminan repo juga menurun, sehingga muncul persoalan likuiditas.
Untuk itu, dirinya berharap OJK merumuskan peran penyangga likuiditas yang jelas, khususnya dari dana pensiun, agar tidak merugikan pemilik dana pensiun sekaligus risiko komplikasi pada pasar saham dan obligasi.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026
Pertamina SEHATI Komitmen Tekan Angka Stunting, Sehatkan Anak Bangsa
Upaya penurunan stunting di Palembang melibatkan perempuan binaan LPP yang menanam sayuran hidroponik dengan dukungan Pertamina melalui program gizinya. [519] url asal
#pertamina #sehati #stunting #tjsl #program-sosial #desa-keluang #sehati #orang-tua-asuh-cegah-stunting #kemendukbangga #bkkbn #kelompok-srikandi-mandiri #pemerintah #kabupaten-banyuasin #kementeri
(CNN Indonesia - Ekonomi) 15/11/25 16:03
v/39422/
Upaya menurunkan stunting tidak hanya dilakukan oleh puskesmas atau tenaga kesehatan. Di Palembang, para perempuan binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A turut berperan melalui kegiatan pemberdayaan yang dijalankan bersama Pertamina Integrated Terminal Palembang.
Sebanyak 20 perempuan binaan LPP yang tergabung dalam kelompok Srikandi Mandiri menanam sayuran secara hidroponik dan mengolahnya menjadi biskuit bayam merah serta nugget tempe sayur.
Produk tersebut disalurkan sebagai pemberian makanan tambahan (PMT) kepada anak-anak di Puskesmas Keramasan dan Puskesmas Mariana. Sementara itu, kelompok hidroponik di Kelurahan Mariana juga memproduksi abon lele dan pempek sayur untuk tujuan serupa.
Sejak 2023, kedua kelompok telah menghasilkan 760 paket PMT, dan tahun ini menyalurkan 60 paket makanan bergizi ke dua puskesmas binaan. Berdasarkan data kelurahan, wilayah tersebut mencatat penurunan kasus stunting hingga 57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Komitmen penurunan stunting juga menjadi perhatian pemerintah. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2025 di Kementerian Kesehatan, Rabu (12/11), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya kerja bersama lintas sektor.
"Percepatan penurunan stunting harus kita kawal dan kita keroyok bersama," tegasnya.
Kolaborasi berbagai pihak menunjukkan hasil positif dengan penurunan prevalensi stunting nasional hingga 19,8 persen, pertama kalinya berada di bawah angka 20 persen. Kontribusi berbagai pihak dalam percepatan penurunan stunting ini pun turut diapresiasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
PT Pertamina (Persero) menerima Penghargaan Mitra Pentahelix Kategori BUMN atas kontribusinya dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Penghargaan diserahkan oleh Menteri Kemendukbangga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, dan disaksikan Wakil Presiden.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menjelaskan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan bagi Pertamina untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menurunkan angka stunting.
"Pertamina percaya bahwa keberhasilan percepatan penurunan stunting hanya dapat dicapai melalui kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Kami akan terus menghadirkan program yang berdampak langsung, menguatkan gizi keluarga, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/11).
Sebagai informasi, melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Sehat Anak Tercinta dan Ibu (SEHATI), Pertamina telah menjangkau lebih dari 33.000 penerima manfaat melalui layanan posyandu dan edukasi gizi. Program ini juga membantu 16.587 balita melalui tambahan nutrisi dan memperkuat 143 posyandu di wilayah operasi perusahaan.
Di samping itu, Pertamina telah memperbaiki 40 rumah tidak layak huni bagi 256 penerima manfaat, termasuk 35 anak berisiko stunting. Perusahaan juga membangun 85 sarana air bersih dan MCK yang melayani lebih dari 12.000 jiwa.
Kader posyandu Puskesmas Mariana, Elnara, menyampaikan bahwa dukungan Pertamina memberikan dampak signifikan.
"Dukungan ini sangat membantu kami. Tidak hanya makanan tambahan, tapi juga pendampingan bagi ibu-ibu tentang pentingnya gizi balita. Kami melihat perubahan nyata pada anak-anak penerima manfaat," ucapnya.
Selain di Palembang, upaya penurunan stunting juga dilakukan Pertamina EP (PEP) Ramba Field melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Sinergi Ramba Field Menuju Keluang Bersih dan Sehat (SIMBA KUAT) di Desa Keluang, Kabupaten Banyuasin. Program ini bertujuan memperkuat kemandirian masyarakat dan mendukung lingkungan yang sehat di sekitar wilayah operasi.
Sebagai perusahaan energi yang terus mendorong transisi menuju Net Zero Emission 2060, Pertamina memastikan program sosialnya selaras dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan penerapan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)