Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa sertifikat halal menjadi kunci penting dalam meningkatkan daya saing industri tekstil Indonesia di kancah global.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan ini karena nilai halal telah berkembang menjadi bagian dari industri global yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga kualitas dan kepercayaan produk.

“Halal sudah menjadi industri dunia. Industri tekstil wajib memiliki sertifikat halal karena produknya bersentuhan langsung dengan tubuh kita,” ujar Haikal.

Ia menilai, sertifikasi halal pada produk tekstil tidak hanya memberikan jaminan kepatuhan syariah, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

“Industri tekstil Indonesia yang telah bersertifikat halal akan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing secara global,” kata dia.

Haikal pun berharap semakin banyak pelaku industri tekstil nasional yang mengadopsi sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi bisnis,

“Ini sehingga mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam industri halal global,” kata dia menambahkan.

Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) Shobirin F Hamid menyampaikan dukungan terhadap upaya penerapan sertifikasi halal pada industri tekstil dan produk barang gunaan yang beredar di Indonesia.

“Kami mendukung agar industri tekstil atau barang gunaan yang beredar di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing usaha,” kata Shobirin.

Di sisi lain, Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center Sapta Nirwandar menekankan bahwa konsep halal harus dipandang sebagai bagian dari gaya hidup modern yang mencerminkan nilai keindahan, kesehatan, kualitas, kreativitas, dan inovasi.

“Halal harus menjadi lifestyle, karena di dalamnya mencakup aspek keindahan, kesehatan, kualitas, kreativitas, dan inovasi,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku optimistis ekosistem tekstil nasional tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan global imbas situasi geopolitik saat ini.

“Ekosistemnya di Indonesia itu bagus, dari bahan baku sampai hilirnya ada, ya, berarti kita bisa bersaing. Kita tidak terlalu khawatir dengan produk asing,” kata Mendag di Jakarta, Kamis.

Hal ini ia sampaikan merespons kekhawatiran adanya kendala produksi tekstil di dalam negeri dan potensi banjir produk tekstil impor menyusul dampak dari perang Iran dan Amerika Serikat-Israel belakangan ini.

Mendag pun mengakui bahwa harga komoditas energi yang kini lebih fluktuatif sangat berdampak pada keberlangsungan produksi di berbagai sektor industri termasuk tekstil dalam negeri.

Namun, ia meyakini bahwa para pelaku industri tekstil nasional tangguh karena didukung ekosistem yang lengkap, mulai dari bahan baku, pabrik, distribusi, desainer, hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di dalam sektor ini.

“Ya, tapi kan kebanyakan kalau dari tekstil ini kan tadi disampaikan (bahwa) ekosistem di Indonesia sudah berjalan dengan bagus,” kata Budi.

“Sekarang ini kan (harga) minyak naik, ya. Jadi ya saya pikir wajar (berdampak ke industri tekstil), tapi ini kan memang krisis global. Semua (terpengaruh), tidak hanya Indonesia. Semua terdampak perang Timur Tengah ini. Ya, tapi ketika semua berdampak ya kita siap bersaing,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Budi, permintaan pasar domestik ia nilai juga masih tinggi untuk sektor tekstil.

“Jadi tidak perlu khawatir ya, industrinya jalan terus, pasar di dalam negeri itu sudah besar banget,” ujarnya.

Tak hanya permintaan yang besar di dalam negeri, tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia juga menarik bagi pasar internasional.

Sektor ini sepanjang tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,55 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan menghasilkan nilai ekspor mencapai 12,08 miliar dolar AS dan surplus 3,45 miliar dolar AS.

“Jadi selain potensi dalam negeri, ekspor cukup bagus. Kualitasnya cukup bagus. Kalau kualitas bagus, punya daya saing, kita bisa mengendalikan impor,“ ujar Budi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan ekosistem tekstil Indonesia sangat lengkap sehingga memiliki daya saing, baik di pasar domestik maupun internasional.

“Kalau kita lihat ekosistem tekstil, produk tekstil sangat bagus, ya. Dari bahan baku kita banyak. Saya kira ekosistem (tekstil) kita paling lengkap (dari) bahan baku, kemudian pabriknya, distribusinya, desainernya, UMKM-nya, kita ada semua dan itu bisa berjalan dengan baik,” kata Mendag di Jakarta, Kamis.

Budi di sela ajang Indo Intertex 2026 di Jakarta International Expo, menyebutkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,55 persen secara tahunan dan menghasilkan nilai ekspor mencapai 12,08 miliar dolar AS dan surplus 3,45 miliar dolar AS.

“Jadi selain potensi dalam negeri, ekspor cukup bagus. Kualitasnya cukup bagus. Kalau kualitas bagus, punya daya saing, kita bisa mengendalikan impor,“ ujar Budi.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Busan itu menilai, dengan daya saing yang tinggi, maka produk tekstil Indonesia diharapkan mampu mengisi kebutuhan dalam negeri sekaligus bersanding dengan produk-produk tekstil di pasar dunia.

Hal ini, lanjut dia, turut didukung dengan berbagai perjanjian dagang antara Indonesia dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat hingga kawasan Uni Eropa.

“(Selain) Untuk mengisi pasar dalam negeri, biar tidak banyak produk impor yang masuk, dan juga untuk (produk Indonesia) masuk pasar ekspor. Karena apa? Karena kita mempunyai banyak perjanjian dagang, ya,” ujar Mendag.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal bulan ini mencatat neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat sepanjang Januari-Februari 2026 3,53 miliar dolar AS, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu senilai 2,63 miliar dolar AS.

Negeri Paman Sam juga merupakan penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia sebesar 43,53 miliar dolar AS, dengan produk ekspor utama elektronik, tekstil, dan alas kaki.

“Surplus terbesar Indonesia itu ke Amerika. Makanya kita kejar pasar Amerika, makanya kita membuat ART (Agreement On Reciprocal Trade) itu karena pangsa pasar kita, pasar ekspor kita itu 11 persen dari total ekspor kita ke dunia. Jadi harus dipertahankan,” kata Mendag.

Ia pun mengakui bahwa kondisi geopolitik saat ini memberikan tantangan dan dampak di berbagai sektor industri, termasuk tekstil.

“Secara global semua sama ya sekarang kena imbas perang di Timur Tengah. Tapi kalau saya lihat, saya tanya (pelaku usaha) langsung tadi, teman-teman justru sanggup berdaya saingnya. Sanggup berkompetisi dengan produk-produk asing, karena kita itu lebih lengkap dibanding negara lain ekosistemnya,” jelas Busan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

kita sudah bisa mulai memutarbalikkan narasi yang menyatakan bahwa sektor TPT di Indonesia ini merupakan sektor yang sunset, bahkan kita secara optimis harus berani mengatakan it's a sunrise

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meyakini industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional saat ini memiliki prospek cerah sebagai sektor yang memiliki perkembangan pesat (sunrise) di tengah dinamika global yang kian kompleks.

Dirinya menyampaikan bahwa optimisme tersebut didukung oleh kinerja industri yang tetap tumbuh serta berbagai upaya penguatan daya saing yang terus dilakukan pemerintah

"Menurut data yang kami terima bahwa kita sudah bisa mulai memutarbalikkan narasi yang menyatakan bahwa sektor TPT di Indonesia ini merupakan sektor yang sunset, bahkan kita secara optimis harus berani mengatakan it's a sunrise," kata Agus Gumiwang dalam pameran Indo Intertex-Inatex 2026 di Jakarta, Rabu.

Dijelaskan dia, Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat, tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen pada 2025. Sektor industri pengolahan bahkan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,30 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 19,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan mendominasi ekspor hingga 84,89 persen dari total ekspor. Selain itu, sektor ini juga menyerap 20,31 juta tenaga kerja yang menunjukkan peran strategisnya dalam perekonomian.

Khusus industri TPT, sepanjang 2025 mencatat pertumbuhan 3,55 persen (year-on-year), dengan nilai ekspor mencapai 12,08 miliar dolar AS dan surplus 3,45 miliar dolar AS, yang didorong terutama oleh ekspor pakaian jadi.

Dari sisi investasi, sektor TPT juga menunjukkan daya tarik dengan realisasi investasi mencapai Rp20,23 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 3,96 juta orang atau sekitar 19,48 persen dari total tenaga kerja industri pengolahan.

Meski demikian, menurut dia, sektor TPT masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kenaikan harga bahan baku global, disrupsi rantai pasok, hingga dinamika permintaan pasar internasional. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha dalam merumuskan langkah antisipatif.

Lebih lanjut menurutnya, Indo Intertex-Inatex 2026 juga berperan sebagai platform business matching yang mempertemukan pelaku industri nasional dan internasional, sekaligus membuka peluang kemitraan dan investasi baru.

"Pameran ini kita tunjukkan pada seluruh masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia sebagai platform optimism," katanya.

Pemerintah berkomitmen memperkuat industri TPT melalui kebijakan strategis seperti perluasan akses pasar domestik dan ekspor, serta pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri dari hulu hingga hilir.

Ke depan, penguatan industri akan difokuskan pada akselerasi adopsi teknologi industri 4.0, penerapan prinsip keberlanjutan, serta pengembangan produk bernilai tambah tinggi yang mampu memenuhi standar global.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Industri tekstil dan produk tekstil kian tertekan harga bahan baku akibat konflik Timur Tengah yang mengerek harga minyak dunia sepanjang perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran. Dampaknya terjadi pula inflasi harga bahan baku produk tekstil untuk sektor hulu.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menerangkan bahwa harga paraxylene yang merupakan bahan baku utama polyester saat ini sudah berada di level USD1.300 per ton atau naik sekitar 40% sejak dua minggu yang lalu.

Meski begitu, dia menjelaskan soal kenaikan harga ini belum sepenuhnya sampai ke industri hilir. Efek berantai yang disebabkan kenaikan harga bahan baku tekstil ini akan berimbas secara bertahap hingga tiga pekan ke depan.

“Dalam 1 minggu ke depan, kenaikan harga ini akan terdistribusi ke produsen kain dan 2 minggu berikutnya akan terdistribusi ke sektor pakaian jadi” ujar Redma, Selasa (7/4/2026).

Redma juga menambahkan, bahwa sektor retail juga akan terdapat penyesuaian harga. Kenaikan harga barang jadi retail bisa sampai dengan 10%.

Dari sisi permintaan pasar, APSyFI melihat masih dalam level yang stabil dengan kecenderungan permintaan meningkat karena kenaikan harga bahan baku impor juga jadi lebih tinggi dari produk lokal. “Hingga saat ini bahan baku baik untuk polyester maupun rayon yang diproduksi di dalam negeri belum ada kendala, barangnya ada, hanya harganya yang tinggi,” jelasnya.

Mau Bikin BUMN Tekstil Baru, Pemerintah Siapkan Dana Rp101 Triliun



Kendati demikian, Redma menekankan secara keseluruhan tingkat utilisasi nasional produsen polyester masih dibawah 40 persen dan utilisasi produsen rayon sekitar 70%. “Belum bisa jalan full karena yang sudah berhenti tidak mau jalan lagi selama pemerintah membiarkan praktik unfair terus terjadi di pasar domestik,” terang Redma.

Sehingga saat ini para produsen yang masih beroperasi hanya dapat melayani konsumen eksisting. Sedangkan mereka yang biasa menggunakan bahan baku impor tidak diprioritaskan.

Beijing (ANTARA) - Data pajak terbaru menunjukkan ekonomi China terus mempertahankan kinerja yang stabil, dengan penguatan momentum inovasi, sebagaimana dibuktikan oleh pertumbuhan pendapatan yang kuat dalam sektor industri teknologi tinggi pada kuartal pertama (Q1) 2026.

Data yang dirilis pada Rabu (1/4) oleh Administrasi Perpajakan Negara China menunjukkan pendapatan penjualan industri teknologi tinggi untuk periode dari 1 Januari hingga 25 Maret meningkat sebesar 14,6 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Sektor manufaktur dan jasa teknologi tinggi masing-masing mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 12,7 persen dan 15,8 persen.

Didorong oleh permintaan untuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan pusat daya komputasi, pendapatan penjualan desain dan manufaktur sirkuit terpadu (integrated circuit/IC) juga mengalami lonjakan tajam, tunjuk data tersebut.

Pada periode yang sama, pendapatan penjualan sektor manufaktur tumbuh sebesar 5,4 persen, sementara pendapatan penjualan sektor manufaktur mesin dan peralatan meningkat sebesar 6,3 persen, ungkap data tersebut.

Data yang dirilis Rabu itu juga mengungkap percepatan laju transisi hijau China, dengan pendapatan penjualan industri perlindungan ekologi dan lingkungan naik sebesar 9,6 persen (yoy).

Pendapatan penjualan dari pembangkit listrik energi bersih tumbuh pesat, menyumbang 36,3 persen dari total pendapatan penjualan produksi listrik, meningkat 4,5 poin persentase dibandingkan setahun lalu, menurut data tersebut.

Pewarta: Xinhua
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kesepakatan penghapusan tarif ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia ke Amerika Serikat (AS) menjadi 0% melalui mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ) belum sepenuhnya membuat pelaku industri senang. Kondisi industri dalam negeri yang sedang mengalami penurunan tingkat utilisasi menjadi hambatan untuk memenuhi persyaratan volume impor bahan baku dari AS sebagai kompensasi kuota ekspor.

"Agak berat untuk mendapatkan kuota besar, karena posisi industri pemintalan yang mengkonsumsi kapas saat ini utilisasi hanya ada di bawah 50 persen," kata Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Redma menjelaskan, dalam kesepakatan terbaru, volume kuota ekspor tekstil Indonesia ke AS bergantung pada seberapa besar industri nasional mengimpor bahan baku seperti kapas dan serat buatan dari AS. Saat ini, rendahnya operasional pabrik pemintalan membuat daya serap terhadap kapas AS menurun drastis dari potensi normal sebesar 300.000 ton menjadi hanya sekitar 75.000 ton.

Dalam nota kesepahaman (MoU) yang diteken di Washington DC baru-baru ini, pihak AS menetapkan syarat agar Indonesia mengimpor setidaknya 150 ribu ton kapas. Redma menegaskan, agar Indonesia bisa meningkatkan volume impor kapas guna mendapatkan kuota ekspor yang lebih besar, pemerintah harus terlebih dahulu membenahi masalah utilisasi di tingkat industri pemintalan.

Menurut pantauan APSyFI, faktor utama yang menekan angka utilisasi industri hulu adalah membanjirnya produk tekstil impor ilegal dan praktik dumping di pasar domestik, terutama dari China. Serbuan barang-barang tidak berizin tersebut menggerus porsi pasar pabrikan lokal, sehingga produsen terpaksa menurunkan kapasitas produksinya demi efisiensi di tengah kondisi pasar yang tidak sehat.

Kendala ini muncul di tengah upaya pemulihan nilai ekspor TPT nasional yang sempat merosot dari USD4,8 miliar menjadi USD4,5 miliar akibat pengenaan tarif tambahan oleh pemerintah AS sejak tahun lalu. Sebelumnya, para importir di AS mengeluhkan beban biaya tinggi karena industri Indonesia sempat dikenai tarif berlapis yang mencapai angka 29% sebelum adanya putusan terbaru.

Adapun kesepakatan bea masuk 0% ini merupakan bagian dari kerja sama ekonomi bertajuk "Agreement Toward a New Golden Age Indo-US Alliance" yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump. Perjanjian tersebut mencakup pembebasan tarif pada 1.819 pos tarif produk unggulan Indonesia, mulai dari komoditas tekstil, minyak sawit, hingga komponen elektronik dan semikonduktor.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai kebijakan tarif nol persen yang diberikan Amerika Serikat (AS) terhadap produk tekstil dan pakaian jadi asal Indonesia akan sangat menguntungkan industri tekstil yang berorientasi ekspor.

“Industri tekstil yang berorientasi ekspor ke Amerika pasti akan diuntungkan. Pangsa pasar ekspor kita ke Amerika Serikat itu lebih dari 60 persen, sehingga kondisi akan lebih baik dengan adanya tarif nol,” ujar Faisal saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan sekitar separuh produksi tekstil nasional ditujukan untuk ekspor, dengan mayoritas tujuan ke pasar AS.

Oleh karena itu, ia menilai kebijakan ini akan langsung memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global.

Namun, Faisal menekankan bahwa manfaat tersebut hanya dirasakan oleh pelaku usaha yang menggantungkan penjualan ke AS.

“Kalau untuk yang tidak ekspor ke Amerika tetap tidak ada berubah … Yang akan membantu mereka adalah kebijakan untuk mengendalikan produk impor dari China,” katanya.

Menurutnya, lonjakan impor pakaian murah dari China pada 2025 telah menekan pasar dalam negeri dan mendorong sejumlah pabrik melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Banyak pabrik tutup karena pasar domestiknya tergerus oleh impor yang jauh lebih murah, terutama dari China,” jelasnya.

Faisal menambahkan membanjirnya produk tekstil asal China ke Indonesia juga merupakan dampak lanjutan dari kebijakan tarif yang diterapkan Presiden AS Donald Trump terhadap produk China.

“Produk-produk China yang tidak masuk ke pasar Amerika tentu saja akan mencari jalan ke negara lain. Indonesia menjadi salah satu pasar yang paling mudah dimasuki karena hambatan perdagangannya relatif terbatas,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, Faisal menilai kebijakan pengendalian impor menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan industri tekstil yang berorientasi pasar domestik, sementara tarif nol di Amerika Serikat akan menjadi angin segar bagi eksportir.

Pemerintah Indonesia dan AS menyepakati penghapusan tarif bea masuk 0 persen untuk produk tekstil dan garmen (apparel) asal Indonesia melalui skema kuota tertentu.

Kesepakatan tersebut diteken pemerintah Indonesia dan AS pada Kamis (19/2) waktu Washington melalui mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ).

Skema ini memungkinkan volume tertentu impor tekstil dan garmen dari Indonesia masuk ke AS dengan tarif nol persen, dengan kuota ditentukan berdasarkan jumlah bahan baku tekstil yang diimpor Indonesia dari AS seperti kapas dan serat buatan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut kebijakan ini akan memberikan manfaat bagi jutaan pekerja.

“Tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat.

Selain tekstil dan garmen, terdapat 1.819 pos tarif produk Indonesia yang kini mendapatkan fasilitas pembebasan tarif hingga nol persen, meliputi minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakanindustri tekstil Indonesia akan reborn dengan memperkuat sektor midstream (menengah).

“Jadi kita akan reborn industri di midstream terutama di sektor tengah. Pembuatan kain, pembuatan benang, kemudian cetak, dyeing, and finishing, karena selama ini hulu dan tengahnya agak terpotong,” ujarnya dalam agenda The World Engineering Day for Sustainable Development 2026 di Jakarta, Rabu.

Pemerintah akan membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru khusus sektor tekstil, yang menjadi arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Alasannya, industri tekstil dan garmen dinilai menjadi garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif AS.

Dana yang akan disiapkan oleh BPI Danantara untuk membangun BUMN baru khusus sektor tekstil sebesar 6 miliar dolar AS. Dana tersebut diarahkan untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, hingga peningkatan ekspor di sektor tekstil.

Berdasarkan hasil studi yang telah rampung, rencana itu bakal dilanjutkan dengan penyusunan peta jalan (roadmap) penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Peta jalan yang sudah disusun juga telah menargetkan peningkatan ekspor dari 4 miliar dolar AS menjadi 40 miliar dolar AS selama 10 tahun ke depan seiring potensi pertumbuhan permintaan tekstil, dan bagaimana pendalaman dari rantai nilai industri tersebut.

“Ini kita dorong karena industri ini menjadi highfashion, menjadi lifestyle, dan terus tumbuh,” kata Airlangga.

“Ini penting untuk membuka pasar karena Eropa tahun 2027 bea masuknya 0. Jadi, tempat untuk tumbuh itu besar,” ungkap Menko Ekonomi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah berencana membentuk kembali perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor industri tekstil. Langkah strategis ini merupakan bagian dari peta jalan (roadmap) penguatan industri padat karya yang telah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa rencana ini menjadi prioritas karena industri tekstil merupakan pilar utama ekonomi nasional dengan daya serap tenaga kerja yang sangat besar serta potensi ekspor yang tinggi. Saat ini, sektor tersebut tengah menghadapi tekanan berat, terutama akibat kebijakan tarif dari Amerika Serikat (AS) yang merupakan pasar ekspor utama.

"Jadi kemarin rapat di Hambalang dengan Bapak Presiden dan kami mengusulkan sudah diselesaikan roadmap (sektor tekstil, produk tekstil, sepatu, garment) sekaligus," ungkap Airlangga di Jakarta, dikutip Kamis (15/1/2026).

Untuk membangkitkan kembali kejayaan industri tekstil nasional, pemerintah telah menyiapkan skema perkuatan modal. Pembentukan BUMN tekstil ini nantinya akan didukung penuh oleh pembiayaan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

Airlangga menjelaskan bahwa fokus pemerintah adalah memperkuat sisi produksi sekaligus memperluas akses pasar internasional, salah satunya melalui percepatan perjanjian kerja sama IEU-CEPA dengan Uni Eropa.

"Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali. Sehingga pendanaan USD6 miliar (setara Rp101 triliun) nanti akan disiapkan oleh Danantara," pungkas Airlangga.

Melalui integrasi antara produksi di bawah BUMN baru dan perluasan pasar ke berbagai negara, pemerintah optimistis industri tekstil dan alas kaki Indonesia dapat bangkit dari tekanan global.

Target ambisius pun telah ditetapkan, di mana nilai ekspor produk tekstil nasional diharapkan mampu menembus angka USD40 miliar. Reaktivasi BUMN tekstil ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi ekosistem industri tekstil dalam negeri agar lebih kompetitif, resilien, dan mampu bersaing di tengah dinamika perdagangan global yang penuh tantangan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih terkait menggelar rapat terbatas untuk mematangkan transformasi industri nasional di sektor industri tekstil hingga produksi chip industri otomotif.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu, mengatakan pembahasan itu ditempuh Presiden dengan menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu.

"Pertama, Bapak Presiden meminta untuk dilakukannya penguatan dalam industri tekstil atau garmen, salah satunya adalah dengan melakukan revitalisasi rangkaian supply chain," katanya.

Selain itu, Presiden juga menaruh perhatian besar pada penguatan sektor otomotif dan elektronik melalui investasi pengembangan teknologi semikonduktor.

Langkah ini diarahkan untuk membangun industri chip nasional yang akan menopang industri otomotif, digital, dan elektronik Indonesia di masa depan.

Rapat terbatas tersebut juga membahas perkembangan rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) enam titik baru proyek hilirisasi dengan nilai investasi mencapai 6 miliar dolar AS yang dijadwalkan berlangsung pada awal Februari 2026.

Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut proyek hilirisasi terbaru itu meliputi pengembangan industri smelter alumunium dari alumina dan fasilitas smelter grade alumina (SGA) dari Bauksit, di Mempawah, Kalimantan Barat.

Selain itu, juga ada fasilitas produksi bioavtur di Cilacap, Jawa Tengah, pengembangan fasilitas pengolahan kelapa terintegrasi di Morowali, Sulawesi Tengah, yang kini sudah berjalan. Peletakan batu pertama itu juga termasuk pengembangan Fasilitas bioetanol berikut lima fasilitas budidaya unggas.

Teddy menambahkan, Presiden Prabowo juga turut mematangkan rencana peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan yang akan dilakukan pada Senin (12/1).

Rapat di Hambalang tersebut dihadiri sejumlah menteri terkait, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Danantara Rosan Roeslani, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 . Menyikapi kebijakan tersebut, kalangan pengusaha garmen dan tekstil meminta pemerintah daerah tidak lagi menetapkan upah minimum sektoral bagi industri padat karya.

Ketua Umum Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI), Anne Patricia Sutanto menekankan, perlunya kebijakan yang lebih berhati-hati bagi sektor padat karya, mengingat sektor tersebut tengah menghadapi kondisi pelemahan.

Ia mendorong seluruh pemerintah daerah untuk tidak lagi menetapkan upah minimum sektoral bagi sektor garment, tekstil, dan industri pendukungnya. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban biaya usaha secara tidak proporsional.

Pengusaha Buka Suara Soal Kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 Jadi Rp5,72 Juta



"Kebijakan upah sektoral berpotensi menambah beban biaya secara tidak proporsional dan semakin menekan daya saing industri padat karya yang saat ini menghadapi tantangan berat, baik dari sisi biaya berusaha, tekanan impor, maupun dinamika perdagangan global,” terang Anne.

Ditegaskan juga bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan industri seharusnya ditempuh melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi. Menurutnya, penambahan beban struktural justru berisiko mempersempit ruang usaha serta mengurangi lapangan kerja formal.

Sejalan dengan kebijakan pengupahan nasional, dunia usaha mendorong agar daerah-daerah yang menjadi basis industri garment dan tekstil menerapkan nilai alpha (α) pada batas minimal dalam penetapan upah.

Langkah tersebut dinilai penting agar industri memiliki ruang untuk memperkuat daya saing, menjaga keberlangsungan usaha, serta meningkatkan penetrasi pasar domestik dan internasional. Daftar UMP 2026 di 36 Provinsi, Siapa Paling Besar?



Lebih lanjut, dunia usaha mengimbau pemerintah untuk melakukan peninjauan dan penataan ulang terhadap seluruh regulasi yang berdampak pada industri manufaktur dan sektor padat karya. Regulasi yang ada diharapkan dapat lebih kondusif terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Benchmarking kebijakan juga dinilai perlu dilakukan, baik terhadap regulasi industri yang berhasil mendorong industrialisasi, maupun praktik negara-negara dengan pertumbuhan tinggi. Pendekatan kebijakan yang proporsional dan berorientasi daya saing diyakini menjadi kunci menjaga keberlanjutan industri nasional dan perluasan lapangan kerja formal.