Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI mengingatkan para pelaku usaha agar tidak menolak pembayaran tunai menggunakan rupiah. Penjual atau merchant yang menolak pembayaran tunai rupiah dapat dikenakan sanksi pidana maksimal satu tahun penjara dan denda hingga Rp200 juta.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib diterima di seluruh wilayah Indonesia. Ketentuan tersebut diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

"Sesuai undang-undang tersebut, rupiah adalah alat pembayaran yang sah dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, tidak diperkenankan bagi pihak manapun menolak penggunaan mata uang rupiah di dalam negeri," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/12) mengutip Antara.

Pernyataan ini disampaikan Said merespons viralnya sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang konsumen lanjut usia ditolak pembayaran tunai oleh sebuah toko roti. Video yang diunggah akun Instagram @arli_alcatraz itu merekam kejadian di sebuah halte Transjakarta kawasan Monas pada Kamis (18/12).

Dalam video tersebut, konsumen terlihat memprotes karena toko roti hanya melayani pembayaran menggunakan QRIS dan menolak uang tunai. Peristiwa itu pun menuai kritik warganet dan memantik perbincangan soal kewajiban menerima rupiah sebagai alat pembayaran.

Said menilai pemerintah dan DPR perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar tidak sembarangan menolak pembayaran tunai rupiah. Menurutnya, penolakan tersebut bukan sekadar persoalan layanan, tetapi berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Ia juga mendorong Bank Indonesia (BI) untuk aktif mengedukasi publik bahwa rupiah tetap menjadi mata uang nasional dan alat pembayaran yang sah, meski transaksi digital semakin masif digunakan.

"Penggunaan pembayaran nontunai kami dukung, tetapi jangan sampai menutup opsi pembayaran tunai. Selama belum ada revisi aturan, pembayaran tunai rupiah wajib diterima," ujarnya.

Said menambahkan, di banyak negara maju sekalipun, pembayaran tunai masih tetap dilayani. Ia mencontohkan Singapura yang masih menerima pembayaran tunai hingga batas tertentu, meskipun sistem cashless di negara tersebut sangat maju.

Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang belum seluruhnya terjangkau jaringan internet menjadi alasan kuat mengapa opsi pembayaran tunai harus tetap tersedia. Di sisi lain, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia juga dinilai masih relatif rendah.

"Oleh karena itu, BI perlu menekankan hal ini kepada para pelaku usaha dan menindak pihak yang menolak penggunaan rupiah sebagai mata uang nasional," pungkas Said.

Bisnis.com, JAKARTA — Belakangan muncul kegaduhan di media sosial akibat video seorang nenek yang tidak bisa membeli roti di gerai Roti’O lantaran penolakan pembayaran memakai uang tunai.

Kejadian itu memantik banyak komentar, termasuk dari DPR.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memperingatkan pelaku usaha agar tidak serta-merta menolak pembayaran tunai dari konsumen.

Dia menegaskan bahwa rupiah adalah alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 7/2011 tentang Mata Uang.

Said mengingatkan bahwa merchant atau penjual yang nekat menolak pembayaran rupiah termasuk dalam bentuk tunai dapat dijerat sanksi hukum yang berat.

"Bila ada merchant atau penjual menolak pembeli memberikan pembayaran memakai rupiah, maka merchant tersebut bisa dikenai sanksi pidana maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp200 juta," ujar Said dalam keterangan resmi, Jumat (26/12/2025).

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu meminta agar digitalisasi sistem pembayaran tidak menjadi alasan untuk mendiskriminasi konsumen yang masih mengandalkan uang kartal.

Dia membandingkan kondisi di Indonesia dengan Singapura. Menurutnya, negara maju seperti Singapura dengan ekosistem nirkas (cashless) yang matang pun masih melayani pembayaran tunai hingga batas 3.000 dolar Singapura.

Terlebih lagi, sambungnya, realitas infrastruktur digital di Tanah Air yang belum merata. Masih banyak wilayah yang tidak terjangkau internet, serta tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

"Jangan hanya karena penggunaan layanan pembayaran digital, lalu pihak merchant tidak memberikan opsi bagi pembayaran memakai rupiah secara tunai. Pemerintah dan DPR belum merevisi pembayaran dengan uang tunai, maka wajib bagi siapapun di Indonesia untuk menerimanya," jelasnya.

Untuk itu, Said mendesak Bank Indonesia (BI) turun tangan mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha serta menindak tegas pihak yang menolak penggunaan mata uang nasional.

Penjelasan Bank Indonesia

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso sudah menanggapi polemik tersebut.

Denny meluruskan bahwa Pasal 33 ayat (2) UU No. 7/2011 yang mengatur kewajiban penggunaan mata uang rupiah tidak membatasi pemilihan metode atau kanal pembayaran, baik tunai atau nontunai.

"Mengacu pada ketentuan tersebut, masyarakat dapat menggunakan rupiah melalui kanal tunai maupun nontunai, misal menggunakan kartu atau QRIS, dalam setiap transaksi. Pemilihan kanal tersebut bersifat fleksibel, didasarkan pada kenyamanan dan kesepakatan antara pihak yang bertransaksi," jelas Denny dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).

Dia mengakui bahwa bank sentral terus mendorong pembayaran nontunai karena aspek kecepatan, keamanan, dan efisiensi, serta meminimalisir risiko uang palsu. Kendati demikain, otoritas moneter tersebut juga menyadari bahwa uang tunai belum bisa sepenuhnya ditinggalkan

"Tantangan demografi dan geografis di Indonesia membuat uang tunai masih sangat diperlukan dan dipergunakan dalam transaksi di berbagai wilayah," tutup Denny.

Bisnis.com, JAKARTA — Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pelaku pertambangan tanpa izin (PETI) dapat dikenakan sanksi pidana dan denda hingga Rp100 miliar.

Direktur Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Administratif Ditjen Gakkum ESDM Andri Budhiman Firmanto pengenaan sanksi itu sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Dalam beleid itu, setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR), ataupun izin usaha pertambangan khusus (IPK), dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp100 miliar.

Namun, sanksi denda itu diperberat seiring terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 menyebut, setiap orang yang melakukan pertambangan ilegal dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

"Ini kita naikkan dari 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar, kemudian menjadi pidana 5 tahun dan denda Rp100 miliar. Ini langkah konkret kami memberantas tambang ilegal," ucap Andri dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Andri pun menegaskan bahwa PETI merupakan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, PETI harus diberantas. Apalagi PETI merugikan negara dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga kerusakan lingkungan.

Andri menjelaskan, pengenaan sanksi administratif berupa denda cukup efektif. Pasalnya, proses sanksi bisa lebih cepat dibanding pidana.

Selain itu, sanksi administratif juga dapat memastikan kegiatan usaha memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat.

"Arah kebijakan Ditjen Gakkum ESDM, jadi kami mengedepankan sanksi administratif karena ini bisa mendorong pelaku usaha mematuhi aturan," kata Andri.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara menjadi Undang-Undang, Selasa (25/11/2025).

Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026. Sebelum disahkan, Ketua Pasus Edipat Wijaya menyampaikan pembentukan RUU Pengelolaan Ruang Udara telah melibatkan berbagai pakar seperti pakar hukum ruang udara, pakar pertahanan nasional, hingga dengan maskapai penerbangan udara.

Dia mengatakan, Undang-Undang menjadi payung hukum untuk memperkuat tata kelola aturan Pengelolaan Ruang Udara. Termasuk dalam menindak pelanggaran ketika pesawat pesawat atau wahana asing memasuki wilayah Indonesia melalui lintas udara.

Beleid itu sekaligus mengatur penggunaan wahana udara dan pesawat udara tanpa awak seperti drone, baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah dengan tujuan yang beragam.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas selaku perwakilan pemerintah juga menyetujui agar RUU disahkan menjadi UU.

Menurutnya, belum adanya pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran wilayah udara yang selama ini hanya dikenai sanksi administrasi.

Supratman menjelaskan, pengelolaan ruang udara harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan berwawasan global. Sebagai negara kepulauan, katanya, harus memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, kondisi ekonomi, serta pertahanan dan keamanan.

Setelah memaparkan proses pembuatan RUU hingga disahkan menjadi UU. Pimpinan Sidang Paripurna, Sufmi Ahmad Dasco meminta persetujuan kepada tamu undangan.

"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan kepada fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara, apakah dapat disetujui?" kata Dasco.

Para tamu undangan serentak menyatakan setuju agar RUU tersebut disahkan menjadi UU.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, seluruh pakaian bekas impor ilegal hasil penyelundupan tetap dimusnahkan sesuai prosedur. Ia membantah isu yang menyebut pemerintah menahan atau menunda pemusnahan sebagian barang sitaan.

"Kecurigaan untuk tidak dimusnahkan itu tidak benar. Karena hari ini, jadi pemusnahan itu tidak hanya di sini, ada di beberapa tempat, salah satunya adalah di Bogor ini. Ini yang hari ini adalah 500 balpres, dan totalnya sudah 16.591 ya," kata Budi dalam pemusnahan pakaian bekas di PT Prasadha Pamunah Limbah di Kabupaten Bogor, Jumat (14/11/2025).

Prosesnya berjalan simultan di berbagai lokasi karena volume barang yang disita sangat besar. Budi menegaskan seluruh prosedur mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk tindakan pidana pada pelaku penyelundupan.

"Jadi memang prosesnya berlanjut. Jadi kalau sesuai Permendag kan kita pemusnahan atau re-ekspor, ya kemudian juga melibatkan sanksi administrasi. Tetapi proses pidana dan seterusnya itu akan proses lebih lanjut, nanti akan diteruskan oleh teman-teman dari K/L yang berwenang untuk itu," ujarnya.

Artinya pemerintah tak hanya berhenti pada penutupan usaha para distributor yang terlibat. Langkah hukum juga dipastikan berjalan.

"Jadi kita sekarang ini menindaklanjuti Permendag bahwa pelanggaran ini sanksinya adalah sanksi administrasi, bisa ditutup perusahaannya, dan yang kedua melakukan re-ekspor atau pemusnahan barang-barang yang telah diimpor," tegasnya.

Seluruh proses penindakan terhadap penyelundupan thrifting tetap berjalan hingga tuntas. Budi pun menjelaskan alasan pemusnahan tidak dilakukan di Bandung, lokasi temuan awal.

"Barang-barangnya ditemukannya di Bandung, ada 11 gudang. Kemudian pemusnahan ada di beberapa tempat, termasuk di sini. Kenapa tidak di Bandung? Ya kebetulan di sini juga banyak perusahaan pemusnahan. Kita ingin cepat proses pemusnaannya," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 181/PUU-XXII/2025 akan dijalankan secara proporsional dengan menyeimbangkan perlindungan hak masyarakat adat dan kewajiban negara menjaga kelestarian hutan. Pemerintah memastikan pengecualian sanksi pidana bagi masyarakat yang hidup secara turun-temurun di kawasan hutan.

Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan Julmansyah, menyatakan bahwa pengecualian sebagaimana diatur dalam putusan MK memiliki dasar konstitusional yang kuat, sepanjang dilakukan secara terbatas, tidak bersifat komersial, dan berlandaskan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat atau masyarakat setempat yang hidup turun-temurun di kawasan hutan.

“Putusan MK 181 ini memperjelas prinsip bahwa masyarakat yang hidup turun-temurun di kawasan hutan dapat memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk diperdagangkan. Ini selaras dengan PP 23/2021 dan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang hutan adat,” ujar Julmansyah dalam konferensi pers, Jumat (24/10/2025).

Julmansyah menambahkan, kementerian akan segera menerbitkan surat edaran menteri untuk menjelaskan batasan terkait terminologi “tidak bersifat komersial”, kriteria masyarakat turun-temurun, serta ruang lingkup pemanfaatan hutan yang diperbolehkan. Surat edaran ini diharapkan dapat mencegah perbedaan tafsir di tingkat daerah.

Ia juga menjelaskan bahwa prinsip yang terkandung dalam putusan MK 181 sejalan dengan Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014, yang menegaskan bahwa masyarakat yang memanfaatkan kayu dari hutan untuk kebutuhan sendiri tidak dapat dikenai sanksi pidana.

“Kami konsisten tidak mengkriminalisasi masyarakat yang mengambil hasil hutan untuk subsistensi,” ujarnya.

Lebih jauh, Julmansyah menyoroti pentingnya kearifan lokal sebagai bukti eksistensi masyarakat adat.

“Di Sumatra dikenal ladang pusako, di Kalimantan ada tembawang untuk masyarakat Dayak, di Sulawesi ada umah. Semua ini menunjukkan keberlanjutan pengelolaan hutan secara turun-temurun,” katanya.

Sementara itu, Yudi Ariyanto, Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Kementerian Kehutanan, menyampaikan bahwa pelaksanaan putusan MK 181 memerlukan kesamaan pandangan antarinstansi pemerintah agar tidak terjadi perbedaan interpretasi.

“Putusan MK berlaku nasional. Untuk itu, pemerintah akan menyiapkan surat edaran agar implementasi di lapangan berjalan seragam dan tidak menimbulkan ketidaksinkronan,” jelas Yudi.

Yudi juga memberi konfirmasi bahwa sebelum surat edaran diterbitkan, kementerian akan menggelar forum diskusi kelompok terarah (FGD) dengan melibatkan para ahli, akademisi, dan perwakilan masyarakat adat sebagai bahan penyusunan kebijakan turunan.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Menurut Mahkamah, larangan setiap orang melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat dikecualikan bagi masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

MK juga memutus bahwa Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 110B ayat (1) dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimuat dalam UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945. Sanksi dalam pasal tersebut dikecualikan bagi masyarakat yang tinggal di hutan secara turun-temurun dan tidak menjalankan kegiatan komersial.

Direktur Eksekutif Sawit Watch, Achmad Surambo, menyebut putusan tersebut sebagai “kemenangan rakyat” karena mempertegas perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

“Seharusnya putusan ini dapat dimaknai bahwa definisi masyarakat adalah termasuk petani kecil perkebunan sawit yang melakukan aktivitas perkebunan di hutan, yang terlepas dari sanksi administratif yang sebelumnya dikenakan melalui UU Cipta Kerja. Kemudian yang seharusnya menjadi bahan koreksi adalah segala aturan pelaksana atau aturan turunan UU Cipta Kerja yang terkait penataan kawasan hutan khususnya yang berdampak bagi masyarakat di kawasan hutan,” katanya dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, Gunawan, Penasihat Senior Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), menilai putusan MK 181 dapat menjadi dasar untuk memperkuat mekanisme reforma agraria di sektor kehutanan.

“Putusan MK tersebut seharusnya menjadi landasan untuk penguatan mekanisme Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dalam kerangka reforma agraria, sehingga skema penataan hutan tidak semuanya melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), tetapi juga melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA),” ujarnya.