Beberapa tahun lalu, rokok identik dengan asap tebal, bau menyengat, dan bapak-bapak yang duduk di warung kopi. Hari ini, wajahnya berubah. Nikotin kini tampil lebih modern, lebih “bersih”, dan lebih akrab dengan anak muda melalui vape atau rokok elektronik.

Bentuknya kecil dan futuristik. Aromanya seperti buah, kopi, atau permen. Di media sosial, vape lebih sering tampil sebagai bagian dari gaya hidup dibandingkan ancaman kesehatan. Banyak remaja bahkan merasa vape jauh lebih aman dibandingkan rokok biasa.

Sebagai dokter residen paru, saya justru semakin sering merasa khawatir.

Momentum “World No Tobacco Day” tahun ini seharusnya membuat kita kembali bertanya: sebenarnya ke mana arah masa depan kesehatan paru generasi muda Indonesia?

Kita memang hidup di masa ketika informasi kesehatan semakin mudah diakses. Anak muda sekarang lebih sadar soal olahraga, pola makan, dan kesehatan mental. Tetapi pada saat yang sama, paparan nikotin justru semakin dekat dengan kehidupan mereka.

Tidak sedikit remaja yang awalnya hanya “coba-coba” vape karena ikut teman. Ada yang merasa vape tidak berbahaya karena tidak menghasilkan asap seperti rokok. Ada juga yang menganggap vape sekadar tren sosial.

Padahal paru-paru tidak pernah benar-benar bisa membedakan mana asap rokok dan mana aerosol vape. Keduanya tetap membawa zat asing masuk ke saluran napas.

Belakangan ini, semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa vape bukan produk yang aman bagi paru. Berbagai studi menemukan adanya peradangan saluran napas, gangguan pertahanan paru, hingga kerusakan jaringan paru akibat paparan vape. Bahkan di beberapa negara pernah muncul kasus cedera paru berat akibat penggunaan rokok elektronik pada remaja dan dewasa muda.

Ini yang sering tidak disadari. Bahaya vape mungkin tidak selalu muncul secara dramatis dalam waktu singkat. Kerusakan paru bisa terjadi perlahan, diam-diam, dan baru terasa beberapa tahun kemudian.

Saya sering merasa kita sedang menghadapi situasi yang ironis. Di satu sisi, Indonesia masih berjuang menghadapi tuberkulosis atau TB yang jumlah kasusnya termasuk tertinggi di dunia. Tetapi di sisi lain, kita juga membiarkan generasi mudanya semakin dekat dengan rokok dan vape. Padahal secara empiris hubungan rokok dan TB sebenarnya sudah lama diketahui.

Perokok lebih rentan mengalami infeksi TB dibandingkan bukan perokok. Rokok membuat pertahanan paru melemah sehingga kuman lebih mudah berkembang. Pada pasien TB, kebiasaan merokok juga sering membuat pengobatan menjadi lebih sulit dan tidak optimal.

Bagi saya, ini bukan lagi sekadar persoalan kebiasaan merokok. Kita sedang mempertemukan dua masalah besar sekaligus: tingginya konsumsi nikotin dan tingginya beban penyakit paru di Indonesia.

Yang membuat situasi semakin rumit adalah cara industri nikotin berubah mengikuti zaman. Dulu promosi rokok identik dengan baliho besar atau iklan televisi. Sekarang promosi bergerak jauh lebih halus melalui media sosial, influencer, dan budaya populer. Vape tampil sebagai simbol modernitas, kebebasan, bahkan kreativitas anak muda.

Banyak anak akhirnya masuk ke dunia nikotin bukan karena ingin merokok, tetapi karena ingin dianggap gaul, santai, atau dewasa.

Saya kadang membayangkan bagaimana kondisi paru generasi muda Indonesia 10 atau 20 tahun mendatang bila tren ini terus dibiarkan. Apakah kita akan menghadapi lebih banyak penyakit paru kronik pada usia muda? Apakah TB akan semakin sulit dikendalikan? Apakah kita sedang membentuk generasi yang lebih rentan sakit dibandingkan sebelumnya?

Pertanyaan-pertanyaan itu terasa semakin relevan ketika melihat betapa mudahnya anak muda hari ini mengakses rokok maupun vape.

Kita sering menyebut anak muda harus menjaga masa depan. Tetapi menjaga masa depan tidak cukup hanya dengan pendidikan dan teknologi. Paru-paru yang sehat juga bagian dari masa depan itu.

Sayangnya, kesadaran soal kesehatan paru sering datang terlambat. Banyak orang baru peduli ketika sudah muncul sesak napas, batuk berkepanjangan, atau hasil pemeriksaan paru memburuk. Padahal kerusakan akibat nikotin dan paparan zat kimia bisa dimulai jauh sebelumnya.

Karena itu, saya merasa World No Tobacco Day yang diperingati setiap 31 Mei tidak seharusnya hanya menjadi seremoni tahunan. Peringatan ini seharusnya menjadi momen refleksi bersama bahwa persoalan rokok dan vape bukan hanya urusan individu, tetapi juga persoalan kesehatan publik.

Kita tentu tidak bisa menyelesaikan masalah ini hanya dengan melarang atau menyalahkan anak muda. Pendekatan yang terlalu menghakimi justru sering membuat mereka semakin menjauh dari edukasi kesehatan. Yang dibutuhkan adalah lingkungan yang benar-benar melindungi mereka.

Edukasi tentang bahaya nikotin harus dibuat lebih dekat dengan bahasa anak muda. Pengawasan iklan dan promosi digital perlu diperkuat. Akses rokok dan vape pada anak di bawah umur juga harus lebih serius dibatasi.

Dan yang tidak kalah penting, kita perlu berhenti menyebarkan narasi bahwa vape adalah pilihan aman bagi paru-paru. Sebab sampai hari ini, bukti ilmiah justru bergerak ke arah sebaliknya.

Sebagai dokter residen paru, saya percaya satu hal sederhana: sebagian besar anak muda sebenarnya ingin hidup sehat. Tidak ada remaja yang sejak awal bercita-cita menjadi pecandu nikotin atau mengalami penyakit paru di usia muda. Banyak dari mereka hanya tumbuh di lingkungan yang membuat rokok dan vape terlihat normal.

Karena itu, melindungi generasi muda dari rokok dan vape bukan berarti membatasi kebebasan mereka. Justru sebaliknya, itu adalah upaya memberi mereka kesempatan untuk tumbuh dengan paru yang lebih sehat dan masa depan yang lebih baik.

Indonesia tidak boleh terus menjadi pasar besar industri nikotin sambil pada saat yang sama berjuang menghadapi tingginya penyakit paru dan TB. Kalau kita tidak mulai lebih serius sekarang, mungkin beberapa tahun ke depan kita baru akan menyadari bahwa harga yang harus dibayar ternyata jauh lebih mahal. Dan saat itu terjadi, penyesalan biasanya selalu datang terlambat.

JAKARTA - Dengan perkembangan sains dan inovasi, pendekatan berbasis pengurangan risiko atau Tobacco Harm Reduction (THR) menawarkan alternatif yang realistis bagi perokok dewasa yang ingin menurunkan risiko kesehatan akibat merokok.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Amaliya mengatakan, pendekatan THR dengan menggunakan produk tembakau alternatif seperti rokok elektronik, produk tembakau dipanaskan, dan kantung nikotin merupakan konsep pengurangan bahaya. Tujuannya meminimalkan dampak risiko ketika berhenti total belum bisa direalisasikan.

Dia menganalogikan strategi ini seperti penggunaan helm atau sabuk pengaman saat berkendara, bukan menghilangkan risiko sepenuhnya, tetapi secara nyata mengurangi potensi dampak fatal.

“Konsep pengurangan bahaya ditujukan bagi perokok aktif yang sulit berhenti agar beralih ke produk berisiko lebih rendah, bukan sebagai pintu masuk bagi non-perokok atau anak muda untuk mulai mengonsumsi nikotin,” ujar Amaliya, Senin (18/5/2026).

Menurut dia, THR harus dipahami sebagai instrumen kebijakan kesehatan publik yang berbasis bukti dan perlindungan masyarakat. Kebijakan kesehatan perlu bergerak melampaui pendekatan pembatasan semata dengan mendorong strategi yang lebih aplikatif dan berdampak untuk menekan konsekuensi kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok di masyarakat.

Sejalan dengan yang disampaikan Amaliya, penelitian bertajuk “Evaluation of Laboratory Tests for E-Cigarettes in Indonesia Based on WHO's Nine Toxicants” yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan produk tembakau alternatif seperti rokok elektronik dan produk tembakau yang dipanaskan (heated tobacco) memiliki kadar senyawa toksikan yang signikan lebih rendah dibandingkan rokok. Sebabnya, tidak ada TAR yang dihasilkan produk tembakau alternatif.

“Karena tidak adanya proses pembakaran yang menghasilkan TAR, produk tembakau alternatif mengindikasikan potensi penurunan risiko kesehatan hingga 80-90% dibandingkan bakar,” kata Peneliti BRIN Prof Bambang Prasetya.

Kantong nikotin adalah salah satu produk alternatif bebas asap yang tidak menggunakan perangkat. Perokok dewasa atau pengguna produk nikotin dewasa lainnya dapat menggunakan kantong nikotin dengan menyelipkannya di antara gusi dan bibir untuk merasakan pengalaman nikotin.

Kandungannikotinyang ada dalam kantong nikotin ZYN diekstrak secara alami dari daun tembakau. Ingin tahu lebih lanjut tentang ZYN? Simak artikel ini selengkapnya.

Apa itu Kantong Nikotin ZYN?

ZYN adalah alternatif menikmati nikotin, tanpa asap, tanpa tembakau dan tanpa perangkat tambahan, sehingga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. ZYN kantong nikotin berukuran kecil dan lembut yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Sebagai produk alternatif bebas asap, ZYN menghasilkan jauh lebih rendah zat kimia berbahaya dibanding dengan asap rokok.*

Informasi penting: ZYN tidak bebas risiko

*Pengurangan kadar 9 zat kimia berbahaya yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia untuk dikurangi dalam asap rokok, yang tidak termasuk nikotin. Informasi Penting lainnya kunjungi ZYN.com

Mengapa Menggunakan Kantong Nikotin ZYN?

1. Tidak Memerlukan Perangkat

Jika dibandingkan dengan rokok konvensional dan produk alternatif bebas asap lainnya seperti vape dan perangkat pemanas tembakau, ZYN kantong nikotin memberikan pengalaman yang berbeda karena tidak memiliki perangkat sehingga tidak perlu diatur setelan, dirawat, dibersihkan, dan diisi daya perangkat.

ZYN kantong nikotin berukuran kecil dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang memenuhi standar keamanan farmasi dan pangan (pharmaceutical & food grade). ZYN kantong nikotin dapat digunakan langsung daripackaging-nya dan buang ke tempat sampah setelah digunakan.

2. Dapat Digunakan Kapan dan Dimana Saja

Karena ZYN kantong nikotin tidak menghasilkan uap (aerosol) dan asap, pengguna dewasa tidak perlu mencari smoking area jika ingin menikmati pengalaman nikotin di ruang publik. ZYN kantong nikotin dapat digunakan di berbagai tempat. Seperti di rumah, saat bepergian, kantor, transportasi umum, dan lainnya.

Namun, pengguna dewasa harus tetap memperhatikan aturan di sekitar lokasi penggunaan kantong nikotin. Setiap tempat mungkin memiliki aturan tersendiri terkait hal ini, sehingga perlu diperhatikan dan patuhi aturan yang berlaku sebelum menggunakan ZYN kantong nikotin di manapun.

3. Tidak Mengganggu Orang Sekitar

Keunggulan lain dari kantong nikotin ZYN adalah tidak menghasilkan asap, tanpa perangkat, tanpa abu, dan tanpa tembakau*. Dengan demikian, ZYN kantong nikotin tidak akan mengganggu orang sekitar.

*Nikotin dalam ZYN berasal dari tembakau tetapi ZYN tidak mengandung daun tembakau.

Akan tetapi, sangat tidak disarankan untuk makan dan minum saat menggunakan ZYN kantong nikotin karena dapat meningkatkan risiko tertelan. ZYN kantong nikotin tidak dirancang untuk ditelan dan harus dikeluarkan dari mulut setelah pengalaman nikotin sudah selesai.

Bagaimana Cara Kerja Kantong Nikotin ZYN dan Berapa Lama Durasi Penggunaannya?

Berikut langkah-langkah menggunakan ZYN kantong nikotin:

1. Sobek segel untuk membuka kemasan ZYN.

2. Taruh ZYN kantong nikotin di antara gusi dan bibir, setelah diselipkan mungkin akan merasakan sensasi menggelitik.

3. Nikmati sensasinya hingga sekitar 30 menit.

4. Simpan sementara kantong nikotin hisap yang sudah dipakai di kompartemen yang terletak di bagian atas wadah.

5. Kosongkan kemasan/taruh kantong nikotin pada tempat sampah sebelum membuang kemasan ZYN. Kantong nikotin hanya dapat digunakan dalam satu kali pakai, dan tidak untuk penggunaan berulang.

Temukan informasi tentang kantong nikotin ZYN di website ZYN.com.

Produk ini tidak bebas risiko dan mengandung nikotin yang menyebabkan ketergantungan. Hanya diperuntukkan bagi pengguna dewasa (21+).

Dilarang menjual dan memberi kepada orang berusia di bawah 21 tahun dan perempuan hamil.

JAKARTA - Kajian Pusat Pengembangan Kebijakan Ekonomi (PPKE) Universitas Brawijaya menyoroti fenomena meningkatnya peredaran rokok ilegal di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan itu dipicu oleh adanya ketidakseimbangan regulasi antara rokok legal dan rokok illegal di sektor industri hasil tembakau (IHT) .

Temuan tersebut menggugah perhatian para warganet. Pasalnya isu ini tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga menyentuh dimensi ekonomi nasional, seperti hilangnya penerimaan negara dari cukai.

Direktur PPKE FEB UB, Prof. Candra Fajri Ananda berpandangan, perhatian publik menunjukkan bahwa masyarakat memandang isu ini sebagai masalah nasional yang memerlukan tindakan cepat dan solusi kebijakan berbasis riset akademik, bukan sekadar wacana political statement.

"Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan fiskal dan regulasi tembakau yang dinilai tidak seimbang serta menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan pemerintah dan industri hasil tembakau legal," tegas Prof. Candra dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).

Tak Ada Cukai Khusus, Rokok Ilegal Bakal Ditindak Tegas

Dalam pantauan PPKE, banyak pengguna Twitter menyoroti bahwa kenaikan tarif cukai tanpa pengawasan yang memadai justru mendorong perpindahan konsumsi ke rokok ilegal, dan bukan mengurangi jumlah perokok. Hal ini tidak hanya menjadi wadah ekspresi netizen, tetapi juga berfungsi sebagai tekanan sosial kolektif agar pemerintah bergerak cepat menyusun kebijakan yang lebih adil bagi seluruh pelaku IHT.

"Antusiasme publik meningkat setelah sejumlah akun pengguna Twitter mulai mengunggah dan membagikan temuan penting PPKE FEB UB yang menyoroti dampak kebijakan tarif cukai terhadap perilaku konsumsi rokok di Indonesia," ujar Prof. Candra.

Dikatakan Prof. Candra, kajian tersebut mengungkap bahwa kebijakan kenaikan tarif cukai yang dilakukan secara agresif dalam beberapa tahun terakhir tidak disertai dengan penguatan pengawasan distribusi di lapangan, sehingga memicu fenomena downtrading.

"Alih-alih menurunkan prevalensi merokok seperti yang menjadi tujuan utama cukai, kebijakan tersebut justru menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk beralih ke rokok ilegal, bukan berhenti merokok," imbuh Prof. Candra.

Purbaya Tawarkan Tarif Cukai Khusus Rokok Ilegal: Kalau Masih Gelap, Kita Sikat

Publik juga menyoroti fenomena downtrading, ketika konsumen tidak berhenti merokok, tetapi beralih ke produk lebih murah. Kondisi ini dipandang sebagai bukti bahwa kebijakan harga saja tidak cukup untuk mengendalikan konsumsi tembakau ketika akses terhadap produk ilegal tetap terbuka lebar.

"Kebijakan fiskal tanpa pengawasan menciptakan insentif ekonomi yang mendorong konsumen berpindah segmen, bukan mengubah perilaku," kata Prof. Candra.

Jakarta, CNBC Indonesia-Kementerian Keuangan menyerahkan kebijakan untuk penurunan jumlah prevalensi perokok aktif di Indonesia kepada Kementerian Kesehatan. Hal ini mengingat instrumen cukai sudah naik terlalu tinggi, terutama dalam beberapa waktu terakhir.

"Kita dari sisi cukainya kan sudah relatif cukup tinggi," ungkap Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam acara Evening Up CNBC Indonesia pada Rabu (5/11/2025).

Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) diatur berdasarkan golongan, meliputi sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek putih (SKP). Setiap golongan akan dikenakan tarif berbeda.

"Yang paling tinggi itu bisa di atas 50 persen. Tapi paling bawah itu bisa sekitar 20-an bahkan ada yang 15-an persen tarif cukainya. Terutama yang SKT yang paling murah," paparnya.

Pengenaan cukai memang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi. Meski demikian, menurut Febrio persoalan ini juga harus dilihat secara ekonomi.

"Ke depan kita kan juga harus melihat aspek ekonominya. Ketika kita mengenakan cukai itu kan tujuannya untuk mengendalikan konsumsi. Nah makanya kita juga harus fair," tegas Febrio.

Febrio mengharapkan Kemenkes menyiapkan langkah lain dalam penurunan jumlah prevalensi perokok aktif.

"Apakah mengendalikan konsumsi itu semuanya semata-mata dengan instrumen harga? Kan kita juga ada kementerian kesehatan yang harusnya melakukan apa namanya pengaturan-pengaturan sedemikian rupa kalau memang ingin menurunkan prevalensi merokok," ujarnya.

Cukai yang terlalu tinggi juga memberikan tekanan berat terhadap industri, sehingga akan berimbas pada tenaga kerja dan perekonomian kawasan.

"Kita harus jaga resiliensi dari masyarakat yang bekerja dan mengandalkan penghidupannya dari industri ini. Nah kalau kita mau mengurangi merokok tetapi kan kita harus tahu bahwa mereka ini kan harus butuh penghidupan. Transisinya seperti apa ini harus menjadi PR bagi pemerintah dan harus ada roadmapnya," tutup Febrio.

(ras/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengeluarkan kebijakan tarif cukai khusus pada Desember 2025 untuk produsen rokok ilegal di dalam negeri. Tujuannya supaya produsen rokok ilegal yang selama ini beroperasi masuk ke Kawasan Industri Hasil Tembakau atau KIHT dan melegalkan produksinya.

Ia mengatakan, kebijakan ini akan diterapkan karena peredaran rokok ilegal terbukti telah mematikan produksi rokok legal yang selama ini telah terkena tarif cukai tinggi. Akibatnya, aspek kesehatan masyarakat tetap tak terjaga, ditambah masih tingginya peredaran rokok ilegal dari luar negeri yang masuk ke tanah air.

"Mereka bilang orang Indonesia harus berhenti merokok, dibuatlah kebijakan kenaikan tarif ke level yang tinggi sekali, tapi kenyataannya pada ngerokok aja, yang terjadi adalah barang-barang gelap masuk, dari China, dari Vietnam," ucap Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, Jakarta, dikutip Selasa (4/11/2025).

Purbaya menegaskan, kebijakan ini menjadi pelengkap dari kebijakan tarif cukai hasil tembakau atau CHT yang kembali ditahan pada 2026. Tujuannya supaya industri rokok dalam negeri yang merupakan bagian dari industri padat karya tidak lagi mati selama ini, di tengah angka prevalansi merokok tak mengalami perubahan siginfikan.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan yang mengutip data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada 2019, prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019). Sementara itu, data SKI 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%), diikuti usia 10-14 tahun (18,4%).

Lalu, hingga saat ini tercatat pula sebanyak 73% laki-laki dewasa adalah perokok aktif, dan 7,4% anak usia 10-18 tahun juga merokok. Sementara itu, penggunaan rokok elektronik meningkat pesat di kalangan remaja.

Oleh sebab itu, Purbaya mengatakan, di samping menutup peredaran rokok ilegal dari luar negeri ke depannya, pihaknya juga mulai Desember 2025 akan mendorong produsen rokok dalam negeri yang masih ilegal untuk segera legal dengan menjanjikan tarif cukai khusus.

"Jadi kita rapikan pasarnya, kita tutup pasar kita dari barang-barang ilegal, untuk produsen dalam negeri yang ilegal kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal ke Kawasan Industri Hasil Tembakau atau KIHT dengan tarif tertentu, sedang kita buat dan kita galakkan, harusnya Desember jalan," ucap Purbaya.

Bila para produsen rokok ilegal yang telah melegalkan bisnisnya di KIHT, serta mendapatkan tarif cukai khusus, ia memastikan akan menindak dengan keras bila masih ada yang kedapatan mengedarkan rokok ilegal.

"Nanti kalau sudah itu jalan, pemain-pemain yang tadinya gelap kalau masih gelap kita sikat, enggak ada kompromi di situ," paparnya.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Bos-bos hotel di Jakarta melalui Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta bakal berkumpul untuk menyelesaikan berbagai isu di sektor ini, mulai dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jakarta yang baru terkait kawasan bebas rokok, pemotongan anggaran, hingga kelonggaran pajak.

Hal itu akan dibahas pada Musyawarah Daerah (MUSDA) XVI PHRI DKI Jakarta pada medio Desember 2025 sekaligus pemilihan ketua PHRI DKI Jakarta yang baru.

⁠"Kami berharap MUSDA XVI dapat menghasilkan kepemimpinan baru yang visioner dan responsif terhadap tantangan zaman, serta memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat industri hospitality kelas dunia," Priyanto Ketua Tim Pengarah / Sekretaris BPD PHRI DKI Jakarta dalam keterangannya, dikutip Kamis (25/10/2025).

Salah satu perhatian serius pelaku usaha saat ini mengarah pada Raperda DKI mengenai kawasan rokok. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono mengatakan, pihaknya memang dilibatkan dalam proses pembahasan, namun keterlibatan tersebut dilakukan saat aturan sudah dalam tahap akhir.

Meski begitu, Sutrisno menegaskan pihaknya tidak berada dalam posisi menentang Raperda tersebut. Ia hanya berharap agar aturan yang baru tidak terlalu memberatkan pelaku usaha, mengingat sektor hotel dan restoran memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.

"Iya. Tapi kita tidak dalam posisi untuk menentang Raperda itu. Ya cuman kita berharap jangan terlalu memberatkan dunia usaha. Sebab bagaimanapun juga, semisal hotel dan restoran itu punya peran penting. Satu untuk menggerakkan roda ekonomi secara keseluruhan," kata Sutrisno kepada CNBC Indonesia, Kamis (23/10/2025).

Ia menuturkan, industri hotel memiliki keterkaitan erat dengan sektor lain seperti pertanian dan peternakan karena pasokan bahan makanan sebagian besar berasal dari petani dan pemasok lokal.

"Kenapa? Kenapa demikian? Karena hotel itu kan supply bahan makanan dan lain-lain itu kan dari petani ya. Ada beras, ada sayur, ada buah, ada daging, dan sebagainya. Jadi, kalau nanti terjadi penurunan dari sisi customer, ya, maka sektor-sektor lain pasti akan terdampak," kata Sutrisno.

Dampak dari kebijakan yang terlalu ketat juga bisa dirasakan dari sisi penerimaan pajak.

"Kemudian, kalau terjadi penurunan juga okupansi atau orang yang yang makan di restoran, maka pajak untuk pajak daerah pun akan turun juga gitu. Pajak pusat juga akan turun, kan? Jadi, ada dampak mengurangi penerimaan negara," ujarnya.

Lahan Terbatas

Salah satu kekhawatiran utama pelaku usaha adalah kewajiban penyediaan ruang terbuka untuk merokok di hotel maupun tempat hiburan. Menurut Sutrisno, aturan baru tersebut sulit diterapkan di banyak bangunan eksisting yang memiliki lahan terbatas.

"Ya, itu kalau kita lihat, misalnya, industri hiburan, ya. Industri hiburan itu kan masih belum bisa letterlijk (leterlek/ harfiah)memisahkan diri dari perokok. Ya, orang pergi ke karaoke, ke bar, ke diskotik itu kan mereka umumnya merokok ya. Jadi, kalau kemudian dilarang, pasti pengunjungnya kan akan berkurang drastis," jelasnya.

"Demikian juga, kalau hotel, misalnya, harus menyediakan ruangan terbuka gitu. Sedangkan hotel yang sudah ada sekarang, kan, tidak tidak mudah juga untuk menyediakan ruangan terbuka, kan?" tambahnya.

Sutrisno menilai, pihaknya tidak menolak aturan tersebut, namun berharap agar implementasinya dapat dilakukan secara bertahap dan melibatkan dialog dengan dunia usaha.

"Oleh karena itu, kita tidak dalam posisi menolak itu, tetapi tolong implementasinya bisa dikomunikasikan dan dikolaborasikan dengan baik, dan mau mendengar juga masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia usaha," ujarnya.

Lebih lanjut, Sutrisno menyebut perbedaan utama Raperda baru dengan aturan sebelumnya adalah cakupan wilayah dan jenis bangunan yang terkena kewajiban.

"Semua area di wilayah Jakarta kena semua, bukan cuma hotel tapi perkantoran semua kena, hotel harus ada ruang terbuka untuk merokok, kalau dulu ada ruangan hotel cukup, sekarang ruangan terbuka itu gak mudah," jelasnya.

Dengan keterbatasan lahan di Jakarta, Sutrisno menilai beban tambahan tersebut akan berdampak pada biaya operasional hotel.

"Lahan terbatas, dan tentu tambah biaya lagi yang gak ada di anggaran kita," tutupnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran rokok, belum bisa menyelamatkan industri rokok dan menekan prevalensi perokok anak bila tak diimbangi pemberantasan peredaran rokok ilegal secara masif.

Hal ini diungkapkan oleh Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin di Program Manufacture Check CNBC Indonesia, dikutip Rabu (15/10/2025).

"Karena ketika cukai itu di freeze, itu juga tendensi ke rokok ilegal tetap tinggi. Kenapa? Karena rokok ilegal itu satu pack yang kecil, biaya produksinya paling hanya Rp 7 ribu. Bisa sampai ke end user dengan harga perkiraan saya Rp 10 ribu, bandingkan dengan rokok legal dengan harga Rp 24-25 ribu," tegas pria yang akrab disapa Wija itu.

Wija menjelaskan, pertumbuhan peredaran rokok ilegal tiap periodenya bisa mencapai 14-15%. Efeknya bukan hanya terkait dengan tekanan kepada industri, namun juga bisa langsung mengganggu penerimaan negara dari sisi cukai, bila peredaran rokok ilegal tak diberantas secara cepat dan efektif.

"Rata-rata kalau kita lihat dua tahun terakhir, cukai rokok itu sekitar Rp 216 triliun per tahun. Belum lagi kalau kita masukkan PPh Badan, PPh Individu, PPN, itu bisa Rp 300 triliun lebih. Sehingga bagi APBN kita ini sesuatu yang sangat penting juga," tuturnya.

Untuk memberantas peredaran rokok ilegal, Wija menganggap, Presiden Prabowo Subianto seharusnya langsung turun tangan menggerakkan secara kolektif aparat penegak hukum atau APH dan otoritas di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebab, peredarannya sudah sangat masif dari sisi industri rokok ilegal yang cukup banyak menyerap tenaga kerja, hingga peredaran yang berasal dari impor.

"Shadow economy di Indonesia ini sudah begitu dominan. Sudah 22,5% GDP. Salah satunya adalah rokok ilegal. Menarik jika Presiden mendorong pemberantasan shadow economy, ada impor tekstil ilegal, tambang ilegal, judol, kemudian pinjol ilegal, kemudian narkoba, ada rokok, dan lain sebagainya. Ini sebagai satu paket narasi. Narasi besar yang disampaikan oleh Presiden," papar Wija.

Menurut Wija, iklim industri rokok memang sepatutnya harus dijaga karena Indonesia sudah terlanjur menjadi produsen komoditas itu dan banyak menyerap tenaga kerja.

Lain halnya bila dibandingkan dengan negara lain yang bukan menjadi produsen, wajar bila fokus memberantas peredarannya dilakukan pemerintah meski legal dilakukan dengan harga mahal, namun tetap menjaga industrinya sendiri untuk barang-barang serupa, seperti industri senjata dan minuman keras di Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat.

"Mereka punya industri besar terkait itu, dan ini merupakan bagian dari kultur. Nah, Indonesia pun harus mengikuti cara berpikir mereka. Jadi mencari titik optimal," ucap Wija.

Yang menarik, meski negara-negara itu memfasilitasi barang-barang kena cukai karena menjadi bagian dari kekuatan ekonominya, mereka tetap menjaga generasi mudanya dari mengkonsumsi barang-barang itu secara ketat. Maka, Indonesia kata dia juga harus memperketat konsumsi rokok ke depannya bagi anak sambil menjaga iklim industri.

Upaya ini kata dia harus dilakukan lintas kementerian dan lembaga secara masif, tak bisa dikerjakan satu kementerian seperti Kementerian Keuangan.

"Amerika misalnya, ada anak kecil masuk superstore, kemudian lihat konter rokok aja itu langsung ditegur. Kalau membeli, ditanya KTP-nya. Jadi hal-hal seperti ini, ini sederhana, tapi perlu mulai kita tegakkan di Indonesia. Karena salah satu upaya untuk memperbaiki kesehatan terkait isu rokok dan yang lain-lain, itu adalah melalui education dan intergenerational," paparnya.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]