Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki bulan ke-empat 2026, muncul isu reshuffle kabinet Prabowo-Gibran.

Kabar reshuffle ini muncul setelah reshuffle kabinet terakhir Prabowo yang dilakukan pada 17 September 2025 lalu.

Seperti diketahui, sepanjang 2025, Prabowo melakukan reshuffle sebanyak tiga kali.

Kabar reshuffle itu hingga sore ini belum terbuktikan, karena hingga siang tadi, kompleks Istana Presiden pun masih sepi.

Isu reshfulle kabinet di pemerintahan Prabowo beberapa kali mencuat, namun hingga saat ini belum ada yang dilakukan sepanjang 2026.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa isu reshuffle merupakan hak prerogatif dari Kepala negara sehingga setiap pihak baiknya menunggu keputusan tersebut memang dilakukan oleh Presiden.

“Tunggu aja,” ujarnya usai mendampingi siswa sekolah dalam kunjungan ke Istana Kepresidenan, Jakarta belum lama ini.

Ketika kembali didalami apakah reshuffle akan terjadi dalam waktu dekat, Teddy tetap memilih irit bicara.

“Nanti bapak presiden yang ceritakan,” katanya.

Setali tiga uang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada rencana reshuffle dalam waktu dekat.

Namun, dia menekankan bahwa evaluasi kinerja kabinet tetap berjalan intensif.

“Kalau ditanya apakah ada evaluasi, tentu. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu evaluasi itu terjadi,” katanya.

Prasetyo juga menegaskan bahwa evaluasi tidak identik dengan pergantian menteri.

“Evaluasi itu dalam konteks apakah kami sebagai pembantu Presiden sudah menjalankan tugas dengan baik. Tapi bukan berarti setiap evaluasi berujung pada reshuffle,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Aznar, mengatakan evaluasi kabinet selalu dilakukan, namun sampai saat ini belum ada kabar reshuffle.

"Pada saat rapat kabinet juga, bahkan Presiden Prabowo selalu menyampaikan jika kebijakan tidak sesuai dengan afirmasi kebijakan rakyat, tidak sesuai dengan keputusan presiden bahkan bisa merugikan kepentingan rakyat, silakan mundur saja. itu berulang kali disampaikan," ujar Dahnil dikutip dari podcast youtube Gerak Cerita Politik (Gercep).

Menurutnya, selama ini Presiden Prabowo ingin semua kebijakan mengafirmasi kepentingan rakyat.

"Evaluasi itu pasti, reshuffle belum tahu karena itu keputusan Presiden. Kalau di Gerindra terkait isu reshuffle, kita ingin yang terbaik, kalau posisi saya semuanya itu ikut keputusan presiden sebagai anak buah presiden," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahardiansyah, menilai persoalan kabinet tidak semata pada reshuffle, tetapi pada kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

“Sebenernya karena banyak menteri saya rasa tidak sejalan dengan presiden. Memilih pembantu di kabinet itu kan ada dua poin biasanya, yaitu loyal dan kompeten, tak bisa salah satu harus kedua faktor ini terpenuhi,” ucapnya kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Dia menekankan apabila pembantu di kabinet sekadar loyal tetapi tak kompeten maka khawatir ke depan akan ada banyak program yang tak berjalan sehingga ada masalah atau tekanan publik menghindar dan memberikan beban ke presiden.

Dia pun menyoroti fenomena “lempar tanggung jawab” dalam pemerintahan bisa terjadi jika kedua faktor itu tidak terjadi. Menurut Trubus, persoalan ini berdampak langsung pada sektor-sektor strategis.

“Kalau enak paling depan, kalau ada momen yang tidak sesuai menteri akan menghindar dan presiden yang jadi namanya jelek. Kan itu tidak bagus. Contoh, dari Industri saja pak AGK dari jaman peninggalan menteri presiden sebelumnya harusnya diganti karena sudah tak optimal,” tuturnya

Dia pun menegaskan pentingnya keseimbangan antara loyalitas dan kompetensi. Bahkan, menurutnya harus ada langkah berani untuk berbenah dari menteri-menteri yang berasal dari pemerintahan sebelumnya sehingga kapal rezim dapat berlayar dengan kecepatan penuh untuk sisa periode.

“Harus kembali ke yang punya loyal dan kompetensi. Jadi tak lagi karena partai dan titipan lagi. Kalau perlu Istana harus ada tim yang memberikan kartu merah apabila ada pemerintah ada kendala tetapi kekurangannya di sini,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pekan ini muncul isu reshuffle kabinet Prabowo-Gibran. Namun hingga saat ini belum ada kepastian terkait kabar tersebut.

Isu reshuffle kabinet merupakan hal yang biasa terjadi di kabinet pemerintahan presiden di Indonesia.

Apa itu reshuffle kabinet?

Melansir Antara, reshuffle kabinet merupakan praktik lazim dalam sistem pemerintahan Indonesia yang kerap menjadi sorotan publik saat terjadi pergantian pejabat kabinet. Istilah ini merujuk pada perubahan komposisi menteri yang dilakukan oleh Presiden, baik dengan mengganti maupun memindahkan jabatan.

Langkah tersebut biasanya ditempuh sebagai upaya penataan kabinet, evaluasi kinerja para menteri, sekaligus penyesuaian terhadap arah kebijakan pemerintahan. Dengan demikian, reshuffle menjadi bagian penting dari dinamika politik dan tata kelola pemerintahan. Berikut penjelasannya, merangkum dari berbagai sumber:

Secara terminologis, reshuffle berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyusun ulang atau merombak kembali suatu susunan kelompok. Dalam konteks pemerintahan, reshuffle merujuk pada tindakan Presiden untuk mengubah susunan kabinet dengan mengganti, memindahkan, atau memberhentikan sebagian menteri, bukan mengganti keseluruhan kabinet.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah merombak berarti mengatur kembali dengan mengubah sebagian atau membongkar semuanya. Sementara itu, kata perombakan mengacu pada proses atau cara merombak.

Ketika digunakan dalam kalimat merombak susunan kabinet, maka maksudnya adalah melakukan perubahan komposisi menteri. Dengan demikian, reshuffle kabinet dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian struktur pemerintahan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan negara.

Dasar hukum reshuffle kabinet

Praktik reshuffle kabinet memiliki landasan hukum kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mencakup ketentuan konstitusi hingga peraturan pelaksana.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 17 memberikan Presiden kewenangan untuk dibantu oleh menteri-menteri negara, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Selain itu, pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian juga harus diatur dengan undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

• Pasal 10: Presiden dapat mengangkat wakil menteri.

• Pasal 22: Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri, dengan syarat kandidat menteri harus menjadi warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, serta tidak pernah dipidana selama lima tahun terakhir.

• Pasal 19 sampai 21: Mengatur mekanisme pertimbangan dan persetujuan DPR bila reshuffle melibatkan penggabungan, pemisahan, atau pembubaran kementerian.

• Pasal 24: Menteri dapat diberhentikan karena mengundurkan diri, tidak aktif selama tiga bulan, mendapat vonis pidana berat, atau alasan lain yang ditetapkan Presiden. Pemberhentian sementara juga dapat dilakukan jika menteri didakwa pidana.

3. Keputusan Presiden

Setiap reshuffle harus dituangkan dalam Keputusan Presiden, yang menjadi dasar resmi untuk pelantikan atau pemberhentian menteri.

Hak prerogatif Presiden dan tujuan reshuffle

Reshuffle termasuk dalam hak prerogatif Presiden, yaitu hak istimewa yang melekat pada kepala negara untuk mengambil keputusan strategis secara mandiri tanpa persetujuan lembaga lain.

Tujuan umum reshuffle di antaranya penyegaran kabinet, evaluasi kinerja, dan perubahan kebijakan. Selain itu, reshuffle juga dapat dilakukan sebagai respons terhadap kondisi politik, dinamika partai, hingga tekanan publik maupun kritik terhadap kinerja menteri tertentu.

Dengan demikian, reshuffle kabinet adalah mekanisme penting dalam praktik pemerintahan presidensial Indonesia. Proses ini memungkinkan Presiden melakukan penyesuaian struktural dan penataan ulang kabinet untuk menjaga efektivitas, akuntabilitas, serta responsivitas pemerintahan.

Dengan memahami pengertian, dasar hukum, serta hak prerogatif Presiden dalam reshuffle, publik dapat mengamati dan menilai langkah-langkah pemerintah dari sudut yang lebih terinformasi dan kritis. Kesadaran ini penting agar setiap perubahan kabinet dapat dipahami bukan hanya sebagai dinamika politik, melainkan juga sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan.

Reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo

Melansir wantimpres.go.id Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 11 bulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dalam reshuffle jilid III ini, Presiden Prabowo melantik dua menteri baru, yakni Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Sebelumnya, posisi Menko Polkam dan Menpora sempat kosong setelah pada reshuffle jilid II Prabowo mencopot Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dan Dito Ariotedjo dari posisi Menpora.

Reshuffle kabinet merupakan sebuah perombakan yang dilakukan dengan memindahkan seorang menteri dari satu posisi ke posisi yang lain. Selain itu, reshuffle kabinet dapat pula diartikan sebagai pergantian menteri baru dari menteri yang lama usai dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya.

Jejak Reshuffle Kabinet Prabowo (2025):

Reshuffle I (19 Februari 2025): Pencopotan Satrio Sumantri Brojonegoro dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, digantikan oleh Brian Yuliarto.

Reshuffle II (8 September 2025): Perombakan besar-besaran melibatkan lima posisi menteri, termasuk pergeseran Budi Gunawan (Menko Polkam), Sri Mulyani, Abdul

Kadir Karding, Budi Arie Setiadi, dan Dito Ariotedjo. Pelantikan juga mencakup posisi baru seperti Menteri Haji dan Umrah.

Reshuffle III (17 September 2025): Penyempurnaan struktur dengan mengganti Erick Thohir (dari BUMN ke Menpora), serta melantik pejabat baru untuk Menko Polkam (Djamari Chaniago), Kepala Staf Kepresidenan (Muhammad Qodari), dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Angga Raka Prabowo).

JAKARTA - Isu perombakan atau reshuffle kabinet yang dikabarkan bakal dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron. Dia menyerahkan sepenuhnya urusan reshuffle kabinet kepada Presiden Prabowo.

Baginya, perombakan kabinet merupakan otoritas kepala negara. "Kalau masalah reshuffle kita serahkan kepada Presiden ya, karena bagaimanapun seluruhnya itu adalah otoritas dan hak prerogatifnya Presiden," ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Dia menegaskan, keputusan mencopot, menunjuk para menteri merupakan urusan Presiden. Untuk itu, ia menyerahkan sepenuhnya masalah reshuffle ke Presiden.

"Sehingga kita serahkan saja supaya juga Beliau bisa bekerja dengan nyaman dan mampu untuk bisa melewati berbagai tantangan dalam pembangunan ini," tutur Herman.

"Dan pada akhirnya ke depan Pak Presiden bisa sukses memimpin negeri ini dan kesuksesannya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya angkat bicara terkait isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang dikabarkan akan dilakukan pada April 2026 ini. Dia meminta awak media menunggu kepastian tersebut.

“Tunggu aja,” ucap Teddy di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ketika ditegaskan apakah reshuffle tersebut akan dilakukan bulan ini, Teddy menyebut Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan penjelasan. “Nanti Bapak Presiden yang ceritakan,” ujar dia.

JAKARTA - Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mengemuka belakangan ini. Namun, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan sampai saat ini belum ada rencana merombak kabinet.

"Belum ada," ujar Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prasetyo menegaskan, evaluasi kinerja para pembantu presiden dilakukan setiap saat. Namun, evaluasi tersebut tidak serta-merta berujung pada pergantian menteri .

"Ya dalam berbagai kesempatan selalu kami sampaikan bahwa kalau pertanyaannya apakah ada evaluasi terhadap kinerja kabinet, terhadap kementerian-kementerian, tentu itu setiap saat, setiap hari, setiap waktu tentu terjadi evaluasi," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bicara terkait isu reshuffle Kabinet Merah Putih. Teddy mengatakan, reshuffle kabinet tinggal menunggu waktu. "Tunggu aja," ucap Teddy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ketika ditanya apakah reshuffle tersebut akan dilakukan bulan ini, Teddy menyebutkan, Presiden Prabowo yang akan memberikan penjelasan. "Nanti Bapak Presiden yang ceritakan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan belum ada rencana perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo menjelang taklimat Presiden kepada jajaran Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta direksi BUMN di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Belum ada,” ujar Prasetyo singkat saat ditanya terkait kemungkinan reshuffle.

Kendati demikian, Prasetyo menegaskan evaluasi terhadap kinerja para menteri dan jajaran kabinet terus dilakukan secara rutin.

Menurutnya, proses evaluasi merupakan bagian dari mekanisme kerja pemerintahan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai arahan Presiden.

“Kalau ditanya apakah ada evaluasi, tentu. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu evaluasi itu terjadi,” katanya.

Prasetyo menekankan, evaluasi kinerja tidak serta-merta berarti akan diikuti dengan pergantian pejabat atau reshuffle kabinet.

Dia menyebut evaluasi lebih difokuskan pada sejauh mana para pembantu Presiden mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

“Evaluasi itu dalam konteks apakah kami sebagai pembantu Presiden sudah menjalankan tugas dengan baik. Tapi bukan berarti setiap evaluasi berujung pada reshuffle,” tandas Prasetyo.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya angkat bicara terkait dengan isu perombakan kabinet atau reshuffle di pemerintahan Prabowo Subianto yang kembali mencuat.

Saat ditanya awak media mengenai kemungkinan reshuffle kabinet dalam waktu dekat, Teddy hanya memberikan jawaban singkat.

“Tunggu aja,” ujarnya usai mendampingi siswa sekolah dalam kunjungan ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ketika didalami apakah perombakan kabinet tersebut akan terjadi dalam bulan ini, Teddy kembali memberikan respons yang serupa, tanpa membenarkan maupun membantah.

“Nanti bapak presiden yang ceritakan,” pungkas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya angkat bicara terkait dengan isu perombakan kabinet atau reshuffle di pemerintahan Prabowo Subianto yang kembali mencuat.

Saat ditanya awak media mengenai kemungkinan reshuffle kabinet dalam waktu dekat, Teddy hanya memberikan jawaban singkat.

“Tunggu aja,” ujarnya usai mendampingi siswa sekolah dalam kunjungan ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ketika didalami apakah perombakan kabinet tersebut akan terjadi dalam bulan ini, Teddy kembali memberikan respons yang serupa, tanpa membenarkan maupun membantah.

“Nanti bapak presiden yang ceritakan,” katanya.

Secara konstitusional, Presiden memiliki kewenangan penuh dalam menentukan susunan kabinet. Tidak ada batasan waktu maupun kewajiban untuk mengumumkan rencana reshuffle sebelumnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menilai wacana reshuffle kabinet di tengah memanasnya geopolitik internasional sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Doli menegaskan, presiden yang paling mengetahui kebutuhan kabinet dalam menghadapi situasi global saat ini.

“Ya, pertama saya sih kalau kembali, ya pasti jawabannya standar, kalau yang namanya reshuffle kabinet itu kan kewenangan mutlak atau, apa namanya, hak prerogatif, privilege-nya Pak Presiden, Pak Prabowo, gitu lho,” katanya kepada wartawan di DPR, Senin (6/4/2026).

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bicara terkait isu reshuffle Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia mengatakan, reshuffle kabinet tinggal menunggu waktu.

“(Soal Reshuffle) tunggu aja,” ucap Teddy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ketika ditanya apakah reshuffle tersebut akan dilakukan bulan ini, Teddy menyebutkan, Presiden Prabowo yang akan memberikan penjelasan. “Nanti Bapak Presiden yang ceritakan,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada reshuffle atau pergantian kursi Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Hal ini ditegaskan Prasetyo saat ditanya awak media soal kemungkinan ada reshuffle jelang Lebaran 2026.

"Reshuffle lagi, enggak ada reshuffle," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Lihat video: Gegara Berantas Ijazah Palsu, Eks Menpan RB Beberkan Menteri yang Kena Reshuffle



Prasetyo pun menegaskan, tidak ada reshuffle dalam waktu dekat. Menurutnya, pemerintah sedang fokus bekerja untuk masyarakat agar selama bulan Ramadan bisa berjalan lancar dan aman.

"Enggak ada (reshuffle). Kita menjelang bulan suci Ramadan, menjelang Lebaran kan, sebagaimana yang tadi baru saja diumumkan, ini kan bagaimana pemerintah bekerja keras untuk supaya seluruh masyarakat dapat menjalani bulan suci Ramadan dan Lebaran nanti dengan sebaik-baiknya," tegas Prasetyo

Prasetyo menekankan, pemerintah terus-menerus berupya meringankan beban masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. "Kita berpikir terus-menerus bagaimana meringankan beban saudara-saudara kita terutama di desil 1 hingga desil 4," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa tidak ada rencana pergeseran posisi atau reshuffle di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto jelang Lebaran atau Hari Raya IdulFitri 1477 Hijriah.

Dia menjelaskan bahwa jelang Lebaran, Pemerintah justru berfokus untuk memberikan layanan kepada masyarakat agar bisa menjalani bulan suci dengan sebaik-baiknya.

"Gak ada reshuffle. Gak ada. Kita menjelang bulan suci Ramadan, menjelang Lebaran kan bagaimana Pemerintah bekerja keras supaya seluruh masyarakat dapat menjalani bulan suci Ramadan dan Lebaran nanti dengan sebaik-baiknya," ujar Prasetyo di Stasiun Gambir usai konferensi pers pada Selasa (10/2/2026).

Dia pun mengatakan bahwa pemerintah tengah berupaya meringankan beban masyarakat di desil 1 sampai desil 4. Untuk itu, pemerintah pun memberikan sejumlah stimulus seperti diskon tiket kereta api, tiket pesawat, dan tiket penyeberangan.

Pemerintah pun terus berkoordinasi untuk memastikan kondisi menjelang libur Lebaran. Apalagi, menurutnya selama musim hujan, terdapat kekhawatiran maraknya kecelakaan akibat lubang di berbagai jalan.

Sebagaimana diketahui, kabar menyeruak terkait reshuffle Kabinet Merah Putih. Pergantian posisi di Kabinet Merah Putih terbaru telah dijalankan, di mana Juda Agung dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) pada pekan lalu (5/2/2026) menggantikan Thomas Djiwandono.

Sementara Thomas mengisi posisi Juda Agung di Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Thomas pun telah resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur BI periode 2026–2031 usai mengucapkan sumpah jabatan pada Senin (9/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) dalam agenda pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026) sore.

Berdasarkan pantauan Bisnis, pelantikan tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo melalui Keputusan Presiden (Keppres) sebagai bagian dari reshuffle awal tahun di lingkungan Kabinet Merah Putih.

Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 3M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode 2024--2029

"Secara resmi mengangkat Juda Agung Ph.D sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam periode 2024-2029," ujar pembawa acara.

Juda Agung terlihat tiba di kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 15.17 WIB dengan mengenakan jas berwarna hitam dan dasi biru muda. Dasi biru muda kerap menjadi sinyal tidak resmi yang digunakan para pejabat negara saat menghadiri agenda pelantikan di Istana.

Kedatangan Juda Agung turut didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi.

Posisi Wakil Menteri Keuangan sebelumnya kosong setelah Thomas Djiwandono mengundurkan diri dari jabatan tersebut seiring penetapannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Thomas telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) usai menjalani proses fit and proper test serta rapat paripurna DPR pada akhir Januari 2026.

Adapun Juda Agung sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dan telah lama disebut sebagai kandidat kuat pengganti Thomas Djiwandono di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyampaikan bahwa dirinya telah bertemu langsung dengan Juda dan menilai terdapat peluang besar bagi mantan pejabat bank sentral tersebut untuk mengisi posisi Wamenkeu.

Pelantikan ini menandai langkah awal Presiden Prabowo dalam melakukan penataan kembali jajaran kabinet pada awal 2026, khususnya di sektor keuangan dan moneter.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menggelar perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana pada Kamis (5/2/2026) sore.

Berdasarkan catatan Bisnis, posisi yang saat ini masih kosong adalah Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Sebagaimana diketahui, Thomas Djiwandono telah meninggalkan jabatan Wamenkeu untuk mengikuti seleksi atau fit and proper Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Thomas, yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto, akhirnya terpilih dan siap dilantik sebagai Deputi Gubernur BI yang disepakati oleh sidang Paripurna DPR RI beberapa waktu lalu.

Lantas, siapa orang yang akan mengisi jabatan Wamenkeu?

Nama Juda Agung, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, menjadi salah satu kandidat kuat pengganti Thomas Djiwandono di Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyatakan bahwa ia telah bertemu langsung dengan Juda dan melihat peluang besar bagi mantan pejabat BI itu untuk mengisi posisi tersebut.

Juda Agung sendiri sudah mengundurkan dari dari posisi Deputi Gubernur BI pada akhir Januari 2026.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberi sinyal adanya upacara pelantikan wakil menteri keuangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2) sore, untuk mengisi posisi yang sebelumnya diisi Thomas Djiwandono.

Pengumuman dan pelantikan itu diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Berdasarkan pantauan Bisnis, Juda Agung pun terlihat tiba di lingkungan Istana Kepresidenan dengan mengenakan jas berwarna hitam dan dasi berwarna biru muda. Dasi biru muda pun merupakan sinyal yang biasanya ditunjukkan tokoh pejabat apabila ada agenda pelantikan di Istana Kepresidenan.

Sayangnya, Juda hanya berjalan cepat sambil tersenyum tanpa menjawab pertanyaan wartawan soal pelantikan dirinya sebagai Wamenkeu RI.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menggelar perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana pada sore ini, Kamis (5/2/2026).

Dalam reshuffle kali ini, Prabowo nantinya bakal melantik pengganti Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) pengganti Thomas Djiwandono hari ini, Kamis (5/2/2026). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya sudah membahas rencana pengisian jabatan yang telah ditinggalkan Thomas Djiwandono.

Namun, keputusan nama yang menggantikan jabatan Wamenkeu belum juga diputuskan hingga Rabu (4/2/2025) malam.

"Kalau rencananya ada tetapi sampai tadi malam belum diputuskan, sehingga kalau misalnya ada kemungkinan hanya menambah atau mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Bapak Thomas Djiwandono," ujar Prasetyo di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sebelumnya, posisi Wamenkeu itu masih kosong sejak ditinggalkan Thomas yang resmi terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Selasa (27/1/2026).

Dalam catatan Bisnis, sempat tersiar kabar sosok pengganti Thomas di Wamenkeu tak lain Juda Agung. Dia merupakan mantan Deputi BI yang mengundurkan diri sebelum Thomas dipilih melalui proses fit and proper test oleh DPR RI. Bahkan, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tidak menampik rumor yang beredar tersebut.

Meski enggan mendahului keputusan Presiden Prabowo Subianto, dia mengonfirmasi bahwa Juda Agung merupakan kandidat terkuat untuk mendampinginya di Kementerian Keuangan.

"Kelihatannya sih salah satu calon yang kuat ya. Saya sudah ketemu dengan beliau dan kelihatannya dia calon yang kuat," ungkap Purbaya di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Prabowo Lantik Adies Kadir jadi Hakim MK

Selain posisi Wamenkeu, Presiden Prabowo Subianto bakal melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada reshuffle kabinet kali ini.

"Nanti sore akan ada agenda untuk Hakim MK yang merupakan perwakilan dari DPR, yang kemarin sudah diputuskan di apa namanya? sidang paripurna," ujar Prasetyo.

Dia menambahkan eks Wakil Ketua DPR RI itu nantinya bakal mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk hari ini mengucapkan sumpah di hadapan Bapak Presiden," pungkasnya.

Sekadar informasi, Adies Kadir terpilih sebagai calon hakim MK setelah disetujui oleh setiap fraksi di Komisi III pada Senin (26/1/2026). Dia telah menggantikan Arief Hidayat yang akan pensiun pada Februari 2026.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan pergantian tersebut sesuai dengan keputusan Nomor 11/DPR.RI/1/2025-2026.

Dia menjelaskan bahwa saat ini perlu adanya penguatan di MK untuk menjaga marwah dengan mengembalikan pelaksanaan tugas dan fungsi MK.

"Komisi III DPR RI menilai sangat penting adanya sosok hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif serta rekam jejak yang cemerlang dalam dunia hukum sehingga menjadi sosok penting dalam mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi," ujar Habiburokhman.

JAKARTA - Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat belakangan ini. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan belum ada pembahasan mengenai reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

“Belum ada, belum. Belum Ada,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Prasetyo pun memberikan jawaban serupa saat merespons pertanyaan awak media mengenai isu beredar menyebut perombakan kabinet mendatang menjadi momentum menyingkirkan sejumlah menteri yang menjadi representasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. “Belum ada,” tegas Prasetyo.

Isu reshuffle Kabinet Merah Putih tidak hanya dipandang sebagai evaluasi kinerja menteri semata, tetapi juga dinilai mengandung pesan politik. Salah satu nama yang disorot adalah ialah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno. Menurut sejumlah pihak, bahwa Pratikno dianggap dekat dengan Jokowi.

Sementara itu, beredar juga nama-nama yang santer dikabarkan bakal terkena reshuffle. Mereka di antaranya Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Kepala KSP Muhammad Qodari, Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.