JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diprediksi akan melakukan perombakan besar terhadap Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. reshuffle diperlukan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan, mempercepat realisasi program prioritas nasional, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.

Prediksi ini disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta Syurya Muhammad Nur yang menilai, memasuki fase konsolidasi pemerintahan, Presiden membutuhkan menteri yang bukan hanya memiliki kapasitas teknokratis, tetapi juga mampu mengeksekusi kebijakan secara efektif dan menjadi komunikator ulung bagi publik.

“Reshuffle bukan sekadar hukuman politik, melainkan langkah korektif agar mesin pemerintahan berjalan selaras dengan agenda strategis Presiden,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Syurya, tantangan yang dihadapi pemerintah semakin kompleks. Di satu sisi, pemerintah dituntut menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional. Di sisi lain, komunikasi publik yang jelas dan konsisten menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat.

“Sering kali masalah bukan pada substansi kebijakan, melainkan lemahnya kemampuan pejabat menjelaskan arah kebijakan kepada publik. Di era digital, menteri bukan hanya administrator, tetapi juga komunikator publik,” tegasnya.

Lihat video: RESHUFFLE KABINET, PRESIDEN LANTIK SEJUMLAH PEJABAT



Syurya menilai sejumlah kementerian berpotensi menjadi sorotan dalam evaluasi kabinet mendatang antaranya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dinilai perlu terobosan promosi dan strategi komunikasi agresif untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia.

ATR/BPN: Nusron Wahid menghadapi pekerjaan rumah besar terkait konflik agraria, sertifikasi tanah, dan sengketa lahan yang memengaruhi kepastian hukum investasi.

Ekonomi/Fiskal: Purbaya Yudhi Sadewa dituntut menjaga kesehatan fiskal negara di tengah ketidakpastian global serta mengelola persepsi pasar.

Transportasi: Dudy Purwagandhi perlu mempercepat pembenahan keselamatan, konektivitas, dan efisiensi logistik.

Pembangunan Desa: Yandri Susanto harus memastikan dana desa benar-benar berdampak pada pengurangan kemiskinan.

UMKM: Maman Abdurrahman dituntut mempercepat transformasi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.

Investasi: Rosan Roeslani harus menghadirkan investasi berkualitas dan menjaga kepercayaan investor global.

Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi: Agus Andrianto dan Rini Widyantini menghadapi tantangan memperkuat tata kelola birokrasi yang profesional.

Lingkungan: Raja Juli Antoni dituntut menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dengan konservasi hutan.

Ketenagakerjaan: Yassierli perlu menghadirkan terobosan progresif dalam penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja.

Syurya menegaskan, keberhasilan seorang menteri tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menerjemahkan visi Presiden menjadi kebijakan yang efektif dan dipahami masyarakat.

“Publik menilai pemerintah bukan hanya dari kebijakan, tetapi juga dari cara kebijakan itu dijelaskan. Menteri harus mampu menjawab kritik, mengelola isu, dan membangun optimisme publik,” katanya.

Syurya menambahkan, reshuffle berpotensi menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk memperkuat kualitas kabinet dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan percepatan pembangunan nasional.

“Orientasi reshuffle bukan sekadar pergantian figur, melainkan penguatan kapasitas kabinet. Presiden membutuhkan tim yang solid, cepat, responsif, dan bekerja dalam satu frekuensi dengan agenda besar pembangunan nasional,” ucapnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia (BI). Pernyataan itu disampaikan untuk merespons isu yang menyebut Istana sempat mempertimbangkan mengganti dua pejabat tersebut.

"Lho siapa yang mau mengganti? Enggak ada yang mau mengganti," kata Prasetyo di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Sabtu (6/6).

Prasetyo mengatakan pemerintah telah beberapa kali membantah kabar tersebut. Menurut dia, rumor mengenai pergantian Menteri Keuangan dan Gubernur BI tidak memiliki dasar.

"Berkali-kali kami sampaikan bahwa rumor itu tidak benar, rumor itu tidak ada, rencana itu tidak ada," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah saat ini justru fokus memperkuat koordinasi antarotoritas yang bertanggung jawab mengelola perekonomian nasional. Langkah itu dinilai penting di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini.

"Justru sekali lagi kita harus memperkuat koordinasi di antara otoritas-otoritas yang mengelola ekonomi," kata Prasetyo.

Menurut dia, pertemuan sejumlah pejabat ekonomi di DPR pada Sabtu merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi tersebut.

"Dalam situasi yang seperti sekarang, intensitas harus diperkuat, kerja sama harus dipererat," lanjutnya.

Sebelumnya, sejumlah pejabat dari lembaga moneter, fiskal, pemerintah, dan DPR menggelar pertemuan di Gedung Nusantara III DPR RI. Pertemuan itu dihadiri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Isu mengenai posisi Menteri Keuangan sebelumnya juga telah dibantah langsung oleh Purbaya. Ia menepis kabar yang menyebut dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih.

"Tidak," kata Purbaya melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/6).

Pada kesempatan yang sama, Purbaya juga membantah rumor yang menyebut dirinya akan digeser menjadi Gubernur BI di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.

"Tidak benar," ujarnya singkat.

Purbaya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan pada September 2025. Ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025 yang dibacakan di Istana Negara pada 8 September 2025.

Pengangkatannya saat itu sempat memunculkan perdebatan karena ia menggantikan Sri Mulyani yang telah lama menjabat sebagai menteri keuangan di beberapa periode pemerintahan.

Pemerintah menegaskan fokus utama dalam menghadapi tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan gejolak pasar keuangan saat ini dengan memperkuat koordinasi antarotoritas ekonomi, bukan melakukan pergantian pejabat di bidang ekonomi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah rumor yang menyebut Istana sempat mempertimbangkan pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa maupun pimpinan Bank Indonesia (BI). Menurut dia, kabar tersebut tidak memiliki dasar.

“Lho siapa yang mau mengganti? Enggak ada yang mau mengganti,” kata Prasetyo kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Ia menegaskan pemerintah telah berulang kali menyampaikan bahwa isu pergantian pejabat ekonomi tidak benar. Sebaliknya, pemerintah justru memandang perlunya memperkuat koordinasi antara otoritas yang menangani kebijakan ekonomi.

“Berkali-kali kami sampaikan bahwa rumor itu tidak benar, rumor itu tidak ada, rencana itu tidak ada. Justru sekali lagi kita harus memperkuat koordinasi di antara otoritas-otoritas yang mengelola ekonomi,” kata dia.

Menurut Prasetyo, kondisi ekonomi yang tengah menghadapi berbagai tantangan menuntut intensitas komunikasi dan kerja sama yang lebih erat antara otoritas fiskal dan moneter.

“Memang dalam situasi yang seperti sekarang intensitas harus diperkuat, kerja sama harus dipererat,” katanya.

Menanggapi kritik mengenai komunikasi otoritas ekonomi kepada pelaku pasar di tengah pelemahan rupiah, Prasetyo menilai komunikasi sebenarnya telah dilakukan secara berkelanjutan. Namun, ia mengakui selalu ada ruang untuk perbaikan.

"Kalau menurut hemat kami sebetulnya komunikasi sudah terus disampaikan kepada publik. Hanya memang dalam situasi yang seperti ini sering secara alamiah kemudian kita cenderung merasa ada yang kurang," katanya.

Karena itu, ia menyatakan pemerintah terbuka terhadap masukan dan kritik konstruktif dari pelaku pasar maupun masyarakat guna meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan ekonomi.

Prasetyo juga menegaskan bahwa upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tidak bisa hanya mengandalkan satu kebijakan atau satu institusi. Menurut dia, pergerakan rupiah dipengaruhi berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Nilai tukar rupiah itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, faktor variabelnya juga banyak,” katanya.

Ia menambahkan, kemandirian ekonomi nasional juga menjadi salah satu faktor yang menentukan kekuatan mata uang domestik. Ketergantungan terhadap impor, menurut dia, turut memengaruhi stabilitas rupiah.

“Kemandirian secara ekonomi itu juga memengaruhi kekuatan mata uang kita. Ada beberapa yang masih ketergantungan impor, itu juga akan memengaruhi,” katanya.

Karena itu, pemerintah menilai kerja sama yang solid antara otoritas fiskal dan moneter menjadi kebutuhan utama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dan tekanan pasar keuangan.

“Nah sehingga yang dibutuhkan sekarang tentu kerja sama, apalagi otoritas yang berkaitan dengan masalah ekonomi baik moneter maupun fiskal,” kata Prasetyo.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali memberikan klarifikasi mengenai desas-desus yang menyebut dirinya bakal meletakkan jabatan sebagai Bendahara Negara. Purbaya memastikan kabar burung tersebut adalah informasi palsu (hoax) yang tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali.

Saat menanggapi pertanyaan dari awak media, Purbaya bahkan meresponsnya dengan kelakar jenaka. Ia secara spontan memeragakan gerakan melangkah beberapa kaki ke depan sebagai simbol bahwa dirinya pantang untuk mundur dari tanggung jawabnya.

"Mundur? Saya sukanya maju. Jadi enggak, itu gimana ya? Saya enggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul. Itu masif disebar ke semua media kayaknya ya. Saya itu orangnya enggak suka mundur, saya sukanya maju kayak gini nih (berjalan maju), hahaha," seloroh Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (5/6/2026).

Purbaya Tepis Isu Mundur dari Kursi Menkeu di Tengah Kejatuhan Rupiah Rp18.039



Purbaya tidak menampik bahwa dirinya sudah membaca dokumen gelap yang menyebarkan narasi pengunduran dirinya. Menurut analisanya, informasi tersebut sengaja dirancang oleh pihak tertentu dengan mencampurkan fakta persidangan atau rapat kabinet yang asli, kemudian memelintirnya sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan di mata publik.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali memberikan klarifikasi mengenai desas-desus yang menyebut dirinya bakal meletakkan jabatan sebagai Bendahara Negara. Purbaya memastikan kabar burung tersebut adalah informasi palsu (hoax) yang tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali.

Saat menanggapi pertanyaan dari awak media, Purbaya bahkan meresponsnya dengan kelakar jenaka. Ia secara spontan memeragakan gerakan melangkah beberapa kaki ke depan sebagai simbol bahwa dirinya pantang untuk mundur dari tanggung jawabnya.

"Mundur? Saya sukanya maju. Jadi enggak, itu gimana ya? Saya enggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul. Itu masif disebar ke semua media kayaknya ya. Saya itu orangnya enggak suka mundur, saya sukanya maju kayak gini nih (berjalan maju), hahaha," seloroh Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (5/6/2026).

Purbaya Tepis Isu Mundur dari Kursi Menkeu di Tengah Kejatuhan Rupiah Rp18.039



Purbaya tidak menampik bahwa dirinya sudah membaca dokumen gelap yang menyebarkan narasi pengunduran dirinya. Menurut analisanya, informasi tersebut sengaja dirancang oleh pihak tertentu dengan mencampurkan fakta persidangan atau rapat kabinet yang asli, kemudian memelintirnya sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan di mata publik.

Tujuan utama dari penyebaran rumor terstruktur ini dinilai sengaja untuk merusak psikologis transaksi dan stabilitas di pasar keuangan . Purbaya menggarisbawahi komitmennya untuk tetap tegak lurus mengawal kebijakan fiskal sesuai arahan Kepala Negara.

"Saya juga baca tuh selembaran yang kertas putih itu. Sebagian informasinya betul, tapi sebagian juga salah. Jadi ada orang pintar yang men-twist informasi di situ sehingga kelihatannya betul. Karena, di setiap kalimat yang ada di situ saya ikut rapatnya dengan Bapak Presiden, tetapi sebagian informasinya (di twist) dipelintir," jelas Purbaya.

Rupiah Hampir Tembus Rp18.000, Kapan Purbaya Pencet Alarm Darurat?



"Ya seru lah buat guncang-guncang pasar kali. Tapi enggak, kita ikut perintah Bapak Presiden terus. Jadi komitmennya kuat, maju terus. Mundur juga maju kita, hahaha," tambahnya.

Sebelum klarifikasi dari Menkeu keluar, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah lebih dulu pasang badan membantah isu adanya perombakan (reshuffle) kabinet ataupun pengunduran diri Purbaya dari Kabinet Merah Putih. Istana menjamin tidak ada agenda pergeseran formasi menteri dalam waktu dekat.

BANDAR SERI BEGAWAN - Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah telah menunjuk salah satu putranya sebagai menteri luar negeri (menlu) dalam reshuffle kabinet besar-besaran, Jumat (5/6/2026). Langkah ini diduga sebagai langkah sang sultan untuk mempersiapkan generasi pemimpin berikutnya di kerajaan yang kaya minyak ini.

Sebagai anak ke-10 dan putra keempat Sultan Bolkiah, Pangeran Abdul Mateen berada di urutan bawah garis suksesi. Tapi penampilannya yang tampan telah membuatnya memiliki lebih dari tiga juta pengikut di Instagram, memberikan wajah modern bagi keluarga kerajaan.

Putra Sultan Bolkiah lainnya, Pangeran Abdul Malik, juga diangkat ke kabinet dalam perombakan yang diumumkan oleh penguasa berusia 79 tahun itu—yang baru-baru ini mengalami sejumlah masalah kesehatan termasuk operasi penggantian lutut pada bulan Januari dan telah jarang tampil di depan umum tahun ini.

Tahun lalu, dia dirawat di rumah sakit karena kelelahan ekstrem selama KTT ASEAN di Ibu Kota Malaysia, Kuala Lumpur.

Putra sulung Sultan Bolkiah, Putra Mahkota Al-Muhtadee Billah (52), adalah penerus sang ayah. Sultan Bolkiah tercatat sebagai raja yang paling lama memerintah di dunia dan pernah menjadi orang terkaya di planet ini karena kekayaan minyak dan gas Brunei.

Putra Mahkota Billah, yang memiliki dua putra dalam garis suksesi, tetap menjabat sebagai menteri senior di Kantor Perdana Menteri (PMO).

Sultan Bolkiah mengatakan dalam pengumuman yang disiarkan televisi dan juga di-posting di situs web resmi pemerintah, bahwa dia akan terus memegang peran kunci sebagai perdana menteri, menteri pertahanan, dan menteri keuangan.

Perombakan telah membawa empat anggota keluarga kerajaan ke dalam kabinet di monarki absolut Asia Tenggara ini.

Pangeran Abdul Malik (42), putra tertua kedua sultan dan urutan keempat dalam garis suksesi, mengambil peran kabinet pertamanya sebagai menteri di Kantor Perdana Menteri. Dia memiliki gelar pendidikan dari universitas lokal.

Dalam menunjuk putra-putranya, Sultan Bolkiah mengatakan dia mempertimbangkan “kecenderungan dan pengalaman awal mereka dalam sistem administrasi pemerintahan”.

Pangeran Abdul Mateen adalah seorang perwira militer terlatih Inggris yang menyukai polo di Angkatan Bersenjata Brunei dan seorang pilot helikopter. Dia sering menemani ayahnya dalam perjalanan resmi ke luar negeri, termasuk pertemuan puncak diplomatik.

Dia akan melanjutkan kariernya di militer sambil menjabat sebagai Menlu Brunei, menurut pengumuman Sultan Bolkiah, yang dilansir AFP.

Dia telah menikah pada Januari 2024 dalam sebuah pernikahan sangat mewah bak dongeng di Ibu Kota Brunei, Bandar Seri Begawan.

Brunei Darussalam, sebidang tanah kecil di tepi utara pulau Borneo di Asia Tenggara, dipengaruhi oleh Buddhisme dan Hinduisme sebelum para penguasanya memeluk Islam pada abad ke-14.

Negara ini jatuh di bawah kekuasaan Inggris pada abad ke-19 dan memperoleh kemerdekaan pada tahun 1984.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu)Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar yang beredar mengenai dirinya yang disebut akan terkena reshuffle kabinet atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan.

Saat dikonfirmasi melalui pesan teks pada Kamis (4/6/2026), Purbaya menegaskan bahwa informasi tersebut hanyalah rumor dan tidak memiliki dasar yang jelas.

"Tidak ada. Itu rumors. Sampai saat ini itu yang saya tahu," kata Purbaya.

Hingga saat ini belum ada informasi resmi dari pemerintah maupun pihak terkait mengenai rencana reshuffle kabinet yang menyangkut posisi Menteri Keuangan.

Dengan demikian, Purbaya menegaskan dirinya masih menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Menteri Keuangan sebagaimana mestinya.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,46% atau 82 poin ke Rp18.049 per dolar AS dalam perdagangan Kamis, (4/6/2026). Sementara itu, indeks dolar AS melemah 0,10% ke 99,42.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berkelakar untuk melakukan reshuffle terhadap Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan.

Hal tersebut itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara panen raya udang, di Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026).

Mulanya, Prabowo memberikan apresiasi karena telah diundang dalam acara panen raya tersebut. Namun, ternyata Prabowo salah menyebutkan nama desa di lokasi.

"Jadi terima kasih saya diundang ke sini. Desa Karangduwur," kata Prabowo dalam sambutannya yang disiarkan langsung melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (23/5/2026).

Setelah itu, Prabowo memanggil perwakilan masyarakat untuk menyebutkan nama desa yang benar. Salah satu perwakilan masyarakat pun menyatakan bahwa nama desa yang benar adalah Tegalretno, Kecamatan Petanahan.

Dalam hal ini, Prabowo menyinggung Menko Zulhas salah memberikan informasi. Dia pun menanyakan kepada masyarakat, apakah Menko Zulhas perlu dilakukan reshuffle.

"Waduh, ini. Menko tadi salah. Salah nama. Perlu di-reshuffle enggak kira-kira?" tanya Prabowo ke masyarakat, sontak masyarakat kompak untuk menyatakan tidak.

"Jangan? Oh, untung rakyat sayang sama kamu. Matur nuwun. Minta maaf," pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan soal reshuffle kabinet saat menghadiri panen raya udang vaname di Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sabtu (23/5/2026). Momen itu terjadi ketika Prabowo berinteraksi dengan warga dan sejumlah pejabat yang hadir dalam acara tersebut.

Awalnya, Presiden menyapa beberapa tokoh yang mendampinginya, mulai dari Sekretaris Kabinet hingga jajaran TNI, Polri, dan kementerian.

“Saskab? Ada? Oh. Saya, saya enggak mau sebut Saskab karena, tiap saya sebut namanya, lebih teriak. Ya kan? Teddy Indra Wijaya,” kata Prabowo disambut sorakan warga.

Ia kemudian menyebut sejumlah pejabat lainnya yang hadir, seperti Komandan Paspampres Mayor Jenderal Edwin, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

“Iya. Ada lagi Wakil Menteri Komunikasi dan Digitalisasi, Saudara Angga, Angga Raka Prabowo. Namanya Prabowo juga. Habis itu ada juga Kapolri namanya Listyo Prabowo juga itu. Panglima TNI Agus Subiyanto. Makanya duduknya selalu harus, Listyo harus di kanan, Agus Subiyanto di kiri. jadi bisa dipanggil Prabowo Subiyanto,” ujarnya yang kembali memancing tawa hadirin.

Candaan berlanjut ketika Prabowo hendak menyebut lokasi acara. Ia sempat mengira dirinya berada di Desa Karangduwur sebelum dikoreksi oleh warga yang menyebut lokasi sebenarnya adalah Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan.

“Jadi terima kasih saya diundang ke sini. Desa Karangduwur. (tegal retno). Sini, sini, sini, sini. Apa?” kata Prabowo.

Warga kemudian menjawab, “Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan.”

Prabowo lalu memastikan kembali nama wilayah tersebut.

“Petanahan? Kecamatan Petanahan, Desa?”

“Tegalretno,” jawab warga.

Mendengar hal itu, Prabowo lantas menyinggung Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan yang sebelumnya disebut salah menyampaikan nama desa.

“Tegalretno. Waduh, ini. Menko tadi salah. Salah nama. Perlu di-reshuffle enggak kira-kira? Hah? Jangan? Oh, untung rakyat sayang sama kamu. Matur nuwun. Minta maaf,” ujar Prabowo yang disambut gelak tawa warga.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang mengundangnya menghadiri panen raya udang tersebut.

“Jadi saya lihat diundang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan ya, Pak Sakti Wahyu Trenggono. Ya kalau pejabat jangan sebut, rakyat yang harus tahu. Beliau asli orang mana? Orang Boyolali. Jawa Tengah,” kata Prabowo.

Selain berkelakar, Prabowo juga kembali mengungkapkan kedekatan emosionalnya dengan Kabupaten Kebumen. Menurutnya, daerah tersebut memiliki hubungan khusus dengan keluarganya karena almarhum ayahnya lahir di wilayah itu.

“Jadi Kebumen ini ada hubungan khusus sama saya karena almarhum ayahanda saya lahir di Kebumen ini, di sini. Lahirnya di, ada pabrik gula ya. Pabrik gula yang sudah sekarang katanya jadi hotel katanya, bener ya? (iya),” ujar Prabowo.

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa pola komunikasi pemerintah di bawah kepemimpinannya akan mengalami perubahan signifikan. Qodari menyatakan Bakom akan tampil lebih aktif dan agresif dalam mengawal narasi publik terkait kebijakan pemerintah.

Hal tersebut ditegaskan Qodari dalam sambutannya pada acara pisah sambut jabatan Kepala Bakom di Auditorium Bakom, Jakarta, Selasa (28/4/2026). Ia menepis anggapan bahwa pemerintah harus selalu bersikap pasif saat menghadapi kritik atau serangan di ruang publik.

Mulanya, Qodari menceritakan ada pengamat yang mengkritik penunjukannya dan Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. “Ada salah satu pengamat, beliau mengatakan ini kelihatannya Bapak Presiden mau ngajak perang ini. Karena yang ditunjuk Qodari dengan Hasan Nasbi katanya. Ini katanya duanya ini tipe penyerang, begitu. Wah ini ngajak ribut gitu,” kata Qodari dalam sambutannya.

Qodari pun menegaskan bahwa sikap agresif harus dikeluarkan pemerintan kadang diperlukan agar informasi berimbang. “Saya langsung komentar begini, emang maunya situ nyerang-nyerang terus nggak ada yang jawab gitu ya? Enak aja, sorry ye,” tegasnya.

Lebih lanjut, Qodari menyebut bahwa pola komunikasi saat ini telah berubah drastis dibandingkan 10 hingga 20 tahun lalu. Pasalnya, saat ini muncul media sosial. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah tidak bisa hanya bersikap pasif. Dibutuhkan komunikasi yang aktif untuk memberikan keseimbangan informasi kepada masyarakat. “Sekarang ini mungkin era di mana ‘your words against my words, gitu loh. Dan saya sudah pengalaman, saya percaya bahwa dengan satu niat baik Bapak Presiden,” ujarnya.

“Jadi bukan cuma proaktif, tapi harus agresif. Nah ini bakal dikutip ramai ini nanti. Nggak apa-apa, your words against my words. Saya yakin dan percaya bahwa publik punya rasionalitasnya sendiri dan mayoritas akan mendukung program-program yang kita kerjakan karena betul-betul ditujukan untuk masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Qodari meyakini bahwa dengan niat baik Presiden Prabowo serta kebermanfaatan program yang sudah dirasakan masyarakat, mayoritas publik akan tetap memberikan dukungan meski ruang publik riuh dengan perdebatan.

“Saya juga berharap seluruh tenaga profesional di Bakom akan bekerja dengan apa yang saya sebut sebagai erudisi. Apa itu erudisi? Yaitu ketajaman dan kedalaman berpikir. Jadi ada data, ada teori ya, ada artikulasi, semuanya harus lengkap ya. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu kita bisa memberikan keyakinan baik keputusan maupun juga komunikasi dengan publik baik ke dalam maupun ke luar,” pungkasnya.

JAKARTA - Pegiat Sosial Politik yang juga Eksponen Angkatan Reformasi 98 Andrianto Andri mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang melantik Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Andrianto pun menilai Jumhur tepat menjadi Menteri LH.

“Kita ucapkan terima kasih. Dia harus memilih pembantu yang mempunyai rekam jejak kuat dalam berkiprah untuk perbaikan bangsa ini,” ujar Andrianto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4/2026).

Menurut Andrianto, dengan kualitas dan rekam jejak sebagai aktivis yang berkarakter, Jumhur Hidayat sangat cocok dan tepat ditunjuk dan diangkat menjadi Menteri Lingkungan Hidup. “Dia bisa diharapkan akan membenahi permasalahan yang ditanganinya dengan kualitas, daya pikir, integritas, dan daya juang tinggi menghadapi para perusak lingkungan,” ujarnya.



Maka itu, Andrianto menyambut baik pengangkatan Jumhur tersebut. “Sebagai kawan yang cukup lama berinteraksi dengan Jumhur Hidayat, saya sangat mengapresiasi pengangkatan beliau sebagai Menteri Lingkungan Hidup oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.

“Saya mengenal baik Jumhur sejak di masa Orde Baru sebelum Reformasi. Lalu, sama-sama menjadi pendukung SBY dan kami sama-sama mendapat jabatan dari SBY,” kata Andri.

Pada masa Jokowi, Andri dan Jumhur mengambil jalan oposisi. Mantan Sekjen Pro Demokrasi (Prodem) itu mengungkapkan Jumhur terkenal kritis dan tanpa kompromi terhadap Jokowi, yang membuat dia ditangkap dan diadili.

“Lalu dia divonis bersalah dan menjalani hukuman sekitar setahun. Tetapi, itu tidak membuat dia jera. Kemudian dia menjadi ketua umum sebuah organisasi buruh dengan jutaan anggota, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI),” ujarnya.

Ditambahkannya, perkenalan dengan Junhur terjadi karena Andri kenal dengan Adi Sasano, yang merupakan mentor Jumhur. “Karena dekat dengan Adi yang menjadi Menteri Koperasi di masa Habibie, kami sama-sama mendukung Habibie. Waktu itu dunia aktivis terpecah, ada yang mendukung Habibie seperti kami, ada juga menganggap bahwa Habibie hanya pepanjangan tangan Soeharto,” kata peraih gelar sarjana Ilmu Politik dari Unversitas Nasional (Unas) itu.

Sejak itulah, mereka bersama-sama melakukan kerja sama strategis. Pada era SBY Jumhur masuk sebagai pendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI}.

“Sedangkan saya awalnya beroposisi terhadap SBY, tetapi pada periode kedua SBY, karena dekat dengan Hatta Rajasa, menteri SBY, saya masuk jadi pendukung dan diberikan jabatan sebagai Komisaris PT JICT Pelabuhan Indonesia II,” tambahnya.

Di era Jokowi, di periode pertama, Jumhur terang-terangan mendukung Jokowi. Dia malah rela jabatannya di BNP2TKI dicopot SBY karena aktivitasnya mendukung Jokowi.

“Sedangkan saya di berada kelompok pendukung Prabowo-Hatta pada Plpres 2014. Jokowi menang tetapi Jumhur tidak dapat apa-apa. Akhirnya kita kembali bersama-sama beroposisi terhadap Jokowi,” kata peraih gelar megister ilmu administrasi negara dari Universitas Prof Dr Mustopo itu.

Dilanjutkan, pada masa Jokowi, dia dan Jumhur terlibat dalam pembentukan organisasi yang beroposisi terhadap Jokowi, yaitu Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Andri sebagai ketua panitia deklarasi, sedangkan Jumhur menjadi tokoh pada 2020 di Tugu Proklamasi.

“Kita terlibat dalam demo besar menentang pengesahan UU Omnibus Law. Jumhur bersama Syahganda Nainggolan dan Anton Permana ditangkap polisi dan diadili dengan dijatuhi vonis hukuman setahun,” jelasnya.

Di era Prabowo, kata Andri, Jumhur kembali ke pemerintahan. “Ini membanggakan dan memang seharusnya terjadi. Negeri ini sangat membutuhkan Jumhur baik ide maupun gerakannya,” ujarnya.

Menurut dia, Jumhur punya daya krisis, daya juang yang mengagumkan, dan imajinasi tentang keadilan yang sangat tinggi. “Saya haqqul yaqin, sebagai kawan, melihat Jumhur punya potensi membantu Prabowo, apalagi di bidang lingkungan hidup yang sangat membutuhkan figur yang mempunyai idealisme yang tinggi,” ucapnya.

Dia menilai Jumhur cocok berada di sana, mengingat negeri ini sangat tinggi dalam kerusakan lingkungan. “Kerusakan lingkungan akibat keserakahan para pemilik modal membuat terjadi bencana, seperti banjir bandang dan longsor di Sumatera yang sangat menghancurkan itu. Begitu juga bencana di Pulau Jawa, Kalimantan dan pulau-pulau lain. Di Sulawesi dan Halmahera lingkungan rusak oleh pertambangan liar,” tambahnya.

Dia berpendapat, dibutuhkan figur yang kuat dan integritas untuk merehabilitasi lingkungan hidup Indonesia dan dikembalikan fungsinya. Dia menambahkan, alam ini harus dilestarikan karena dia merupakan warisan anak cucu yang akan menempati dunia ini setelah kita.

Karena itu, menurut dia, alam ini tidak boleh diekspoitasi secara berlebihan sehingga dia kehilangan daya tampung untuk kehidupan anak cucu mendatang. “Karena itu kita apresiasi Pak Prabowo yang sudah menunjuk Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Beliau memilih pembantu yang tepat di bidang itu. Kita ucapkan terima kasih. Dia harus memilih pembantu yang mempunyai rekam jejak kuat dalam berkiprah untuk perbaikan bangsa ini,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet pada Senin (27/4/2026). Menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Gun Gun Heryanto , reshuffle tersebut bisa dimaknai dalam dua dimensi, yakni kinerja dan politis.

Gun Gun mengatakan, kalau dimensi kinerja, kita bisa lihat apakah menteri yang digeser atau diganti itu performanya buruk atau Indikator Kinerja Utama (KPI) tidak sesuai dengan program prioritas presiden.

"Yang kedua, dimensinya adalah dimensi politis. Ini menyangkut politik representasi, soal alokasi pos kementerian tertentu untuk power sharing, dan lain sebagainya. Ini sangat biasa dalam konteks pemerintahan yang modelnya konsensus yang ditandai ketiadaan partai dominan. Ketiadaan partai dominan itu menyebabkan pola hubungan politik bersifat resiprokal, timbal balik antara presiden dan partai penyokong," jelas Gun Gun dalam program Sindo Sore yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Selasa (28/4/2026).

Gun Gun menambahkan, aspek meritokrasi mungkin dibicarakan jelang reshuffle. Namun, menurutnya lebih dominan aspek politik. "Apakah itu keliru? Saya bisa maknai begini. Yang paling penting itu dalam konteks reshuffle adakah perubahan yang dikehendaki presiden setelah melakukan reshuffle. Contoh misalnya Pak Jumhur di Kementerian Lingkunga Hidup, apakah mampu mengakselerasi kementerian ini. Lagi-lagi nanti ukurannya kan kinerja," ujarnya.

Selain itu, soal Hasan Nasbi yang ditunjuk menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, yang diharapkan bisa mengakselerasi fungsi komunikasi bersama Badan Komunikasi Pemerintah dan Kantor Staf Presiden (KSP).



Presiden Prabowo Subianto. Foto/Tangkapan layar YouTube Setpres

"Apakah Pak Dudung, Pak Qodari, dan kemudian ditambah Pak Hasan Nasbi yang melekat sebagai Utusan Khusus Bidang Komunikasi itu mampu memperbaiki komunikasi publik pemerintah. Kalau misalnya memang jalan di tempat, ya berarti memang aspek yang kedua dari dimensi yang saya bahas tadi, yakni dimensi politiknya lebih kental dari dimensi memperbaiki kinerja," jelasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Istan Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Pengangkatan Hanif Faisol Nurofiq dan Mohammad Jumhur Hidayat didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 51/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri, serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Selain itu, Presiden Prabowo turut melantik Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Pengangkatan Hasan Nasbi berdasarkan pada Keppres RI Nomor 53/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dan Kepala Badan Karantina Indonesia.

Dudung Abdurachman dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Presiden juga melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 50/TPA/Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Jejak Reshuffle Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran

Diketahui, Kabinet Merah Putih merupakan kabinet yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024. Seiring waktu, terjadi enam kali reshuffle.

Reshuffle pertama terjadi pada Rabu, 19 Februari 2025. Saat itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro digantikan oleh Brian Yuliarto.

Kedua, pada Senin, 8 September 2025, Presiden Prabowo melantik 4 menteri dari 1 wakil menteri. Mereka adalah:

1.⁠ ⁠Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Dia menggantikan Sri Mulyani.

2. ⁠Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dia menggantikan Abdul Kadir Karding.

3.⁠ ⁠Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi. Dia menggantikan Budi Arie Setiadi.

4.⁠ ⁠Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah.

5.⁠ ⁠Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Ketiga, pada 17 September 2025, Presiden Prabowo resmi melantik dua menteri. Mereka adalah Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), menggantikan Budi Gunawan. Sementara, Erick Thohir dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Ariotedjo.

Selain itu, dilantik pula tiga wamen, yakni:

1. Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Dia menggantikan Immanuel Ebenezer.

2. Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, menggantikan Sulaiman Umar

3. ⁠Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, menggantikan Ferry J Juliantono.

Keempat, pada Rabu, 8 Oktober 2025, Prabowo melantik Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes). Kedua wamen ini merupakan wamen baru alias tidak menggantikan pejabat sebelumnya.

Kelima, pada Kamis, 5 Februari 2026, Presiden Prabowo resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Juda Agung menggantikan Thomas Djiwandono menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Reshuffle keenam dilakukan pada Senin, 27 April 2026. Yang dilantik adalah Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wamenko Bidang Pangan dan M Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.