#30 tag 24jam
Demokrat Serahkan Urusan Reshuffle Kabinet ke Presiden: Supaya Bisa Bekerja dengan Nyaman
Isu perombakan atau reshuffle kabinet yang dikabarkan bakal dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat... | Halaman Lengkap [202] url asal
#partai-demokrat #reshuffle-kabinet #reshuffle #herman-khaeron #kabinet-prabowo-gibran
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 17/04/26 06:50
v/194052/
JAKARTA - Isu perombakan atau reshuffle kabinet yang dikabarkan bakal dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron. Dia menyerahkan sepenuhnya urusan reshuffle kabinet kepada Presiden Prabowo.Baginya, perombakan kabinet merupakan otoritas kepala negara. "Kalau masalah reshuffle kita serahkan kepada Presiden ya, karena bagaimanapun seluruhnya itu adalah otoritas dan hak prerogatifnya Presiden," ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Dia menegaskan, keputusan mencopot, menunjuk para menteri merupakan urusan Presiden. Untuk itu, ia menyerahkan sepenuhnya masalah reshuffle ke Presiden.
"Sehingga kita serahkan saja supaya juga Beliau bisa bekerja dengan nyaman dan mampu untuk bisa melewati berbagai tantangan dalam pembangunan ini," tutur Herman.
"Dan pada akhirnya ke depan Pak Presiden bisa sukses memimpin negeri ini dan kesuksesannya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya angkat bicara terkait isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih yang dikabarkan akan dilakukan pada April 2026 ini. Dia meminta awak media menunggu kepastian tersebut.
“Tunggu aja,” ucap Teddy di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Ketika ditegaskan apakah reshuffle tersebut akan dilakukan bulan ini, Teddy menyebut Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan penjelasan. “Nanti Bapak Presiden yang ceritakan,” ujar dia.
DPR Kesal Dirut Agrinas Absen Saat Rapat Komisi VI, Padahal Harus Klarifikasi soal Impor Pikap India
DPR menilai Dirut Agrinas Joao tidak menghormati forum politik di DPR RI. Padahal, Menteri Koperasi dan jajarannya sudah hadir. [554] url asal
#jakarta #komisi-vi #herman-khaeron #impor-pikap-india
(Kompas.com - Money) 11/03/26 14:05
v/161821/
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, kesal Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota absen dalam Rapat Dengar Pendapat di parlemen.
Herman mengatakan, kehadiran Joao penting untuk menyampaikan berbagai klarifikasi, salah satunya impor 105.000 mobil pikap dari India.
“Terkahir tiba tiba ada impor mobil dari india ini juga menurut saya perlu diklarifikasi di sini,” kata Herman di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Herman mengatakan, selain persoalan impor pikap untuk Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes) Merah Putih itu, pihaknya juga perlu meminta penjelasan terkait berbagai isu lain.
Sumber: TV Parlemen Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).“Kami jg mendapat keluhan dr para kepala desa. Kalau tidak sinkron antara anggaran APBN dengan anggaran yg digunakan agrinas maka kami ingin tahu seperti apa mekanismenya,” ujar Herman.
Politikus Partai Demokrat itu menyatakan, anggota Komisi VI tidak memiliki kepentingan tertentu menyangkut proyek pembangunan Kopdes Merah Putih.
Sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi, Komisi VI berupaya mengedepankan asas akuntabilitas dan transparansi.
Namun, pada saat Agrinas Pangan Nusantara mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi, Joao justru absen.
Herman pun menilai Joao tidak menghormati forum politik di DPR RI. Padahal, Menteri Koperasi dan jajarannya sudah hadir dengan lengkap di ruang rapat.
“Beberapa kali Agrinas ini kok seperti menganggap ini sesuatu yang bukan suatu prioritas dan justru kami ingin mendengarkan langsung dari Dirut atas hal yang beberapa saat ini menjadi persoalan,” tutur Herman.
Sementara itu, dalam forum tersebut jajaran Agrinas Pangan Nusantara yang hadir menjelaskan Jao absen karena sakit.
Menurut mereka, sejak rapat di kantor pada malam terakhir Joao sudah tidak prima.
“Untuk Bapak Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara saat ini dalam kondisi sakit. Semalam sebenarnya saat kami rapat sudah berjaket dan sudah berkeringat dingin dan setelah kembali demam tinggi,” kata dia.
KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, saat ditemui media di kantornya pada Selasa (24/2/2026).Diketahui, perusahaan negara, Agrinas Pangan Nusantara tengah menjadi sorotan karena telah meneken kontrak pembelian 105.000 pikap buatan India.
Joao mengaku telah membayar uang muka (down payment/DP) pembelian pikap itu 30 persen dari nilai kontrak.
Artinya, dari total nilai kontrak Rp 24,66 triliun pihak Agrinas telah membayar Rp 7,39 triliun.
"Kami dalam melakukan pengadaan tersebut karena kami dengan iktikad baik kami tidak pernah memikirkan penalti pembatalan tersebut," kata Joao di Menara Yodya, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Adapun mobil yang diimpor terdiri dari 35.000 unit mobil pikap ukuran 4x4 dari Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), serta 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
Joao mengeklaim, dengan mengimpor kendaraan dari India pemerintah menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 43 triliun.
"Kalau menggunakan e-katalog itu cost-nya sudah kami hitung sekitar Rp 121 triliun. Tetapi dengan kami menggunakan direct buying kepada perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik langsung, kami bisa mengefisiensikan sekitar Rp 43 triliun," kata Joao.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Demokrat Satu Barisan dengan Prabowo dalam Penentuan Sistem Pilkada ke Depan
Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah. Partai Demokrat berada dalam satu barisan... | Halaman Lengkap [184] url asal
#partai-demokrat #herman-khaeron #presiden-prabowo-subianto #pilkada #pemilihan-kepala-daerah
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 06/01/26 11:26
v/94783/
JAKARTA - Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron.Dia menjelaskan, sikap tersebut berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang. “Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/1/2026).
Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional.
“Namun demikian, kami juga menegaskan bahwa pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang luas. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik, agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi,” tuturnya.
Dia menambahkan, bagi Partai Demokrat, prinsipnya jelas: apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat harus tetap dihormati, dan persatuan nasional harus senantiasa dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)