Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki bulan ke-empat 2026, muncul isu reshuffle kabinet Prabowo-Gibran.

Kabar reshuffle ini muncul setelah reshuffle kabinet terakhir Prabowo yang dilakukan pada 17 September 2025 lalu.

Seperti diketahui, sepanjang 2025, Prabowo melakukan reshuffle sebanyak tiga kali.

Kabar reshuffle itu hingga sore ini belum terbuktikan, karena hingga siang tadi, kompleks Istana Presiden pun masih sepi.

Isu reshfulle kabinet di pemerintahan Prabowo beberapa kali mencuat, namun hingga saat ini belum ada yang dilakukan sepanjang 2026.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa isu reshuffle merupakan hak prerogatif dari Kepala negara sehingga setiap pihak baiknya menunggu keputusan tersebut memang dilakukan oleh Presiden.

“Tunggu aja,” ujarnya usai mendampingi siswa sekolah dalam kunjungan ke Istana Kepresidenan, Jakarta belum lama ini.

Ketika kembali didalami apakah reshuffle akan terjadi dalam waktu dekat, Teddy tetap memilih irit bicara.

“Nanti bapak presiden yang ceritakan,” katanya.

Setali tiga uang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada rencana reshuffle dalam waktu dekat.

Namun, dia menekankan bahwa evaluasi kinerja kabinet tetap berjalan intensif.

“Kalau ditanya apakah ada evaluasi, tentu. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu evaluasi itu terjadi,” katanya.

Prasetyo juga menegaskan bahwa evaluasi tidak identik dengan pergantian menteri.

“Evaluasi itu dalam konteks apakah kami sebagai pembantu Presiden sudah menjalankan tugas dengan baik. Tapi bukan berarti setiap evaluasi berujung pada reshuffle,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Aznar, mengatakan evaluasi kabinet selalu dilakukan, namun sampai saat ini belum ada kabar reshuffle.

"Pada saat rapat kabinet juga, bahkan Presiden Prabowo selalu menyampaikan jika kebijakan tidak sesuai dengan afirmasi kebijakan rakyat, tidak sesuai dengan keputusan presiden bahkan bisa merugikan kepentingan rakyat, silakan mundur saja. itu berulang kali disampaikan," ujar Dahnil dikutip dari podcast youtube Gerak Cerita Politik (Gercep).

Menurutnya, selama ini Presiden Prabowo ingin semua kebijakan mengafirmasi kepentingan rakyat.

"Evaluasi itu pasti, reshuffle belum tahu karena itu keputusan Presiden. Kalau di Gerindra terkait isu reshuffle, kita ingin yang terbaik, kalau posisi saya semuanya itu ikut keputusan presiden sebagai anak buah presiden," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahardiansyah, menilai persoalan kabinet tidak semata pada reshuffle, tetapi pada kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

“Sebenernya karena banyak menteri saya rasa tidak sejalan dengan presiden. Memilih pembantu di kabinet itu kan ada dua poin biasanya, yaitu loyal dan kompeten, tak bisa salah satu harus kedua faktor ini terpenuhi,” ucapnya kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Dia menekankan apabila pembantu di kabinet sekadar loyal tetapi tak kompeten maka khawatir ke depan akan ada banyak program yang tak berjalan sehingga ada masalah atau tekanan publik menghindar dan memberikan beban ke presiden.

Dia pun menyoroti fenomena “lempar tanggung jawab” dalam pemerintahan bisa terjadi jika kedua faktor itu tidak terjadi. Menurut Trubus, persoalan ini berdampak langsung pada sektor-sektor strategis.

“Kalau enak paling depan, kalau ada momen yang tidak sesuai menteri akan menghindar dan presiden yang jadi namanya jelek. Kan itu tidak bagus. Contoh, dari Industri saja pak AGK dari jaman peninggalan menteri presiden sebelumnya harusnya diganti karena sudah tak optimal,” tuturnya

Dia pun menegaskan pentingnya keseimbangan antara loyalitas dan kompetensi. Bahkan, menurutnya harus ada langkah berani untuk berbenah dari menteri-menteri yang berasal dari pemerintahan sebelumnya sehingga kapal rezim dapat berlayar dengan kecepatan penuh untuk sisa periode.

“Harus kembali ke yang punya loyal dan kompetensi. Jadi tak lagi karena partai dan titipan lagi. Kalau perlu Istana harus ada tim yang memberikan kartu merah apabila ada pemerintah ada kendala tetapi kekurangannya di sini,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya angkat bicara terkait dengan isu perombakan kabinet atau reshuffle di pemerintahan Prabowo Subianto yang kembali mencuat.

Saat ditanya awak media mengenai kemungkinan reshuffle kabinet dalam waktu dekat, Teddy hanya memberikan jawaban singkat.

“Tunggu aja,” ujarnya usai mendampingi siswa sekolah dalam kunjungan ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ketika didalami apakah perombakan kabinet tersebut akan terjadi dalam bulan ini, Teddy kembali memberikan respons yang serupa, tanpa membenarkan maupun membantah.

“Nanti bapak presiden yang ceritakan,” katanya.

Secara konstitusional, Presiden memiliki kewenangan penuh dalam menentukan susunan kabinet. Tidak ada batasan waktu maupun kewajiban untuk mengumumkan rencana reshuffle sebelumnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menilai wacana reshuffle kabinet di tengah memanasnya geopolitik internasional sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Doli menegaskan, presiden yang paling mengetahui kebutuhan kabinet dalam menghadapi situasi global saat ini.

“Ya, pertama saya sih kalau kembali, ya pasti jawabannya standar, kalau yang namanya reshuffle kabinet itu kan kewenangan mutlak atau, apa namanya, hak prerogatif, privilege-nya Pak Presiden, Pak Prabowo, gitu lho,” katanya kepada wartawan di DPR, Senin (6/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan hingga saat ini belum ada rencana reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers jelang agenda pertemuan Presiden Prabowo dengan tokoh dan pimpinan organisasi Islam serta pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menanggapi pertanyaan awak media terkait kemungkinan perombakan kabinet, Prasetyo menegaskan bahwa belum ada pembahasan ke arah tersebut.

“Belum ada, belum, belum ada,” ujar Prasetyo singkat.

Prasetyo menambahkan bahwa saat ini Presiden Prabowo masih fokus pada pelaksanaan program-program prioritas pemerintahan serta konsolidasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga.

Pemerintah, menurutnya, akan menyampaikan secara resmi kepada publik apabila terdapat keputusan strategis terkait perubahan susunan kabinet.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan reshuffle terhadap menteri-menteri yang merupakan representasi dari pemerintahan sebelumnya, Prasetyo kembali menegaskan hal serupa.

“Belum ada,” kata Prasetyo.

Bisnis.com, SURABAYA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron angkat suara mengenai isu Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Kabar tersebut semakin menyeruak ke publik seusai diangkatnya mantan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Herman menyatakan bahwa keputusan untuk "kocok ulang" formasi dalam kabinet sesungguhnya adalah hak prerogatif yang melekat pada diri seorang presiden. Ia menegaskan bahwa pihaknya senantiasa untuk mendukung penuh kepada setiap kebijakan yang akan ditempuh oleh Prabowo.

“Urusan reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden Prabowo. Kami menyampaikan apakah ada reshuffle atau tidak? Bahkan kalaupun ada portofolio baru atau nomenlaktur baru itu undang-undang sudah mendelegasikan ke presiden. Jadi, yang punya hak untuk menilai, mengganti, dan kemudian me-reshuffle bahkan menambah kementerian itu hak dari presiden, kami mendukung saja apapun keputusan presiden,” ucap Herman di Surabaya dikutip Senin (2/2/2026).

Dirinya menyatakan di tengah isu reshuffle yang hangat diberitakan, sejumlah kader Partai Demokrat yang menjabat di kabinet, sebagai menteri maupun wakil menteri, bekerja dengan baik dan maksimal.

“Kami pastikan bahwa menteri-menteri dari Partai Demokrat, ada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Ekraf, Menteri Transmigrasi, Menteri PU, Wakil Menteri ATR/BPN, Wamenaker semuanya bekerja sungguh-sungguh, bekerja keras,” tegasnya.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga senantiasa memberikan instruksi kepada segenap menteri maupun wakil menteri yang duduk dalam Kabinet Merah Putih untuk terus bekerja keras dan sungguh-sungguh.

“Ketua majelis tinggi kami Pak Susilo Bambang Yudhoyono selalu mengingatkan ke seluruh kader bahwa bekerja dengan keras, bekerja dengan sungguh-sungguh itu adalah modal mensukseskan program tersebut. Oleh karenanya, yang terpenting bekerja dengan baik, on the track, sesuai visi-visi presiden target-target presiden selebihnya itu kewenangan presiden,” tambahnya.

Selain itu, Herman menyebut bahwa Presiden Prabowo pasti akan mengajak partai politik untuk berkoordinasi apabila terdapat urusan-urusan kenegaraan yang penting, tidak hanya berkaitan dengan reshuffle kabinet semata.

“Bukan hanya urusan reshuffle, Pak Prabowo akan mengajak bicara untuk urusan-urusan lain,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan hingga saat ini belum ada rencana penyatuan atau merger kementerian, termasuk isu penggabungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang belakangan ramai dibicarakan publik.

Penegasan itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers usai rapat di Lobby Utara, Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

“Dari mana isunya? Enggak ada,” kata Prasetyo menanggapi pertanyaan wartawan terkait isu penggabungan kementerian.

Bahkan, terkait isu reshuffle kabinet yang dinilai makin menguat, Prasetyo menyebut hal tersebut tidak lebih dari isu yang berkembang di ruang publik.

“Lah kalau isu bagaimana kita menahannya kan gitu,” ujarnya.

Prasetyo menegaskan bahwa urusan kabinet, termasuk reshuffle maupun pergeseran posisi menteri, sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

“Kalau berkenaan dengan masalah kabinet atau istilahnya yang kemudian rame ini kan reshuffle gitu, bahwa yang perlu dipahami masalah kabinet ini kan hak prerogatif dari Bapak Presiden,” tegasnya.

Dia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto secara berkelanjutan melakukan penilaian terhadap kinerja para menteri dalam keseharian, meski tidak selalu dalam forum evaluasi resmi.

“Kalau berkenaan dengan masalah kabinet atau istilahnya yang kemudian rame ini kan reshuffle gitu, bahwa yang perlu dipahami masalah kabinet ini kan hak prerogatif dari Bapak Presiden,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan hingga saat ini belum ada rencana penyatuan atau merger kementerian, termasuk isu penggabungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang belakangan ramai dibicarakan publik.

Penegasan itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers usai rapat di Lobby Utara, Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

“Dari mana isunya? Enggak ada,” kata Prasetyo menanggapi pertanyaan wartawan terkait isu penggabungan kementerian.

Bahkan, terkait isu reshuffle kabinet yang dinilai makin menguat, Prasetyo menyebut hal tersebut tidak lebih dari isu yang berkembang di ruang publik.

“Lah kalau isu bagaimana kita menahannya kan gitu,” ujarnya.

Prasetyo menegaskan bahwa urusan kabinet, termasuk reshuffle maupun pergeseran posisi menteri, sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

“Kalau berkenaan dengan masalah kabinet atau istilahnya yang kemudian rame ini kan reshuffle gitu, bahwa yang perlu dipahami masalah kabinet ini kan hak prerogatif dari Bapak Presiden,” tegasnya.

Dia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto secara berkelanjutan melakukan penilaian terhadap kinerja para menteri dalam keseharian, meski tidak selalu dalam forum evaluasi resmi.

“Bapak Presiden tentu setiap hari melakukan evaluasi. Dalam tanda kutip ya, bukan berarti satu forum khusus untuk mengevaluasi, tidak. Bahwa dalam proses bekerja itu, menjalankan program, menjalankan tugas-tugas, di situ pasti bagian dari perjalanannya adalah melakukan penilaian-penilaian atau evaluasi,” jelas Prasetyo.

Menurutnya, apabila Kepala negara menilai perlu adanya perbaikan atau pergantian di kabinet, keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Kepala Negara.

“Bilamana kemudian Bapak Presiden misalnya merasa perlu melakukan perbaikan atau perlu melakukan pergantian, ya itu sepenuhnya beliau yang tahu. Karena beliaulah yang sehari-hari memonitor seluruh kinerja dari para pembantunya di kabinet,” ujarnya.

Saat ditanya apakah ada menteri atau wakil menteri yang dinilai berkinerja kurang memuaskan, Prasetyo memastikan sejauh ini tidak ada.

“Sejauh ini, sejauh ini belum. Makanya kalau ada isu ya namanya isu atau gosip ya,” katanya.

Oleh sebab itu, dia menambahkan, pergeseran posisi menteri merupakan hal yang wajar sepanjang sesuai kebutuhan pemerintahan.

“Ya pada konteks yang tadi saya sampaikan ya menjadi wajar kan gitu. Kan kebutuhan yang paham Bapak Presiden gitu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah isu rencana perombakan atau reshuffle kabinet yang disebut-sebut akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri rapat bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Menanggapi pertanyaan terkait kabar presiden akan segera melakukan reshuffle, Prasetyo menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan maupun rencana terkait perombakan susunan kabinet.

Prasetyo menepis spekulasi yang berkembang mengenai evaluasi kabinet dalam waktu dekat. Pemerintah, kata dia, masih fokus pada pelaksanaan agenda dan program kerja yang telah ditetapkan.

“Reshuffle? Reshuffle apa? Belum, belum ada,” ujarnya singkat.

Presiden Prabowo diketahui telah melakukan reshuffle kabinet hingga 3 kali hanya dalam kurun waktu setahun kepemimpinannya. Dalam catatan Bisnis.com, total pejabat pemerintah yang sudah dirombak mencapai 17 pejabat.

Prabowo melakukan reshuffle pertama pada 19 Februari 2025. Saat itu, dia mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Soemantri Brojonegoro dengan Brian Yuliarto untuk meningkatkan kualitas di sektor pendidikan.

Reshuffle kabinet kedua dilakukan pada 8 September 2025. Perombakan ini menggeser posisi Menteri Keuangan dan diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Selain itu, Prabowo juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah, untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan bagi umat Islam yang ingin menjalankan ibadah ke Mekkah, Arab Saudi.

Saat reshuffle jilid tiga, Prabowo kemudian mengangkat 11 pejabat termasuk Menteri hingga kepala lembaga. Mereka dilantik di Istana Negara pada Rabu (19/7/2025).